Komposisi Anggaran Tahun 2017 Total DIPA Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Rp. 91.535.962.000,-
-TP (Pasar dan PKL) 56,21 % - Pusat 2,79 %
Sesdep, Rp. 6,187 M (6,76%)
Asdep Pemasaran, Rp. 68,643 M (74,99 %)
Asdep Pertanian & Perkebunan, Rp. 2,088 M (2,28%) Asdep Perikanan & Peternakan, Rp. 1,731 M (1,89%) Asdep Industri & Jasa, Rp. 3,932 M (4,30%) Asdep Standardisasi, Rp. 8,952 M (9,78%)
Perluasan Akses Pasar melalui Pameran DN-LN 460 UKM
Kerjasama Internasional ACEDAC ASEAN BIMP - EAGA
1. 2. 3.
BASELINE : Pertumbuhan TK 10% Peningkatan Pendapatan Kop 10% Jumlah UMKM & Kop menerapkan Standarisasi dan Sertifikasi 2.025
Peningkatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi - Hak Merk : 1.150 UKM - Hak Cipta : 650 UKM - Halal : 100 UKM - SNI, ISO, HACCP : 125 UKM
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan 22 Kop
Peningkatan Akses Pasar bagi KUKM melalui Pemenuhan Ketersediaan Sarana Pemasaran 51 pasar di 24 Prov 6 kawasan PKL
Peningkatan Sistem Bisnis Koperasi (96 Kop) • Pertanian & Perkebunan : 30 Kop • Perikanan & Peternakan : 26 Kop • Industri & Jasa : 40 Kop
• RENCANA ALOKASI • REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI
• TAHUN 2015-2019 TIPE/JENIS PASAR/ALOK ASI BANTUAN
2015/ Rencana Rencana 2016/TP 2017/ TP BANSOS 2018 2019 Juml ah (Unit )
Alokasi (Rp/ Milyar)
Juml ah (Unit )
Alokasi (Rp/ Milyar)
Juml ah (Unit )
Alokasi (Rp/ Milyar)
Jumla h (Unit)
Alokasi (Rp/ Milyar)
Juml ah (Unit )
Alokasi (Rp/ Milyar)
Di daerah Tertinggal/ Perbatas an /mitigasi bencana
20
18
20
19
11
10.45
50
64,2
50
68,7
Di daerah reguler / kecamatan/ pedesaan
45
40,5
65
61,75
40
38
205
238,4 205 250,4
SUMBER : Update hasil pertemuan sebelumnya oleh Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas
MEKANISME PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DAN PENATAAN KAWASAN PKL
Persyaratan peserta program Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai berikut : a.
b. c. d. e.
Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota bersedia menyiapkan lahan pasar rakyat dengan luas lahan minimal 1.000 M2, tidak dalam sengketa dan memiliki status lahan yang jelas; kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah dan/atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; Pasar yang diajukan untuk direvitalisasi merupakan pasar tradisional yang kondisinya belum permanen dan/atau kurang layak; dana tugas pembantuan dipergunakan untuk pembangunan kios, los, toilet dan bak sampah dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah; memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk revitalisasi pasar rakyat meliputi: 1) surat permohonan sebagai calon peserta program revitalisasi pasar rakyat yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/ wali kota; 2) surat pernyataan gubernur/bupati/wali kota kesediaan menerima program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui pola tugas pembantuan; 3) foto copy sertifikat dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang akan dialokasikan untuk pembangunan pasar rakyat; 4) dalam rangka relokasi pasar rakyat, harus disertai dengan surat pernyataan gubernur/bupati/wali kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar rakyat; 5) surat pernyataan tertulis untuk mengoptimalkan keberlanjutan pemanfaatan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi.
PRINSIP DASAR PENDANAAN TUGAS PEMBANTUAN Pemerintah (K/L) berwenang menentukan lokasi, anggaran dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan ditugaskan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.” ( PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 )
Penjelasan PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 • Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L • Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah • Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah
TUGAS DAN KEWAJIBAN SKPD PENERIMA ALOKASI TUGAS PEMBANTUAN 1. Mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 2. Menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran serta buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK), untuk memudahkan proses administrasi yang baik, akuntable dan transparan; 3. Melaksanakan Pembangunan fisik pasar rakyat dengan melaksnakan: a. Proses Perencanaan kegiatan Fisik yang matang b. Melalukan proses lelang melalui LPSE-ULP diwilayah SKPD terkait dengan baik dan transparan. c. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Fisik yang diawasi oleh Konsultan Pengawas
4. Bagi Penerima TP Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi Agar: a. Menyiapkan dan membina koperasi sebagai pengelola pasar rakyat. b. Menyerahkan pengelolaan pasar rakyat yang telah selesai dibangun kepada koperasi. c. Menyusun mekanisme pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi. 5. Memfasilitasi pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung pasar rakyat; 6. Mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai pembangunan pasar rakyat; 7. Wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta melaporkan secara priodik kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT PELAKSANAAN PERENCANAAN, PELELANGAN, PELAKSANAAN PEKERJAAN, PENGAWASAN, PENCAIRAN SEBAGAI BERIKUT: a. Tenggat Waktu Pelaksanaan Masing-masing Item Pekerjaan b. Proses Pencairan Anggaran Sesuai Dengan Termin Prestasi Pekerjaan; c. Proses Pelaksanaan Lelang Di Ulp-lpse Setempat; d. Proses Kontraktual e. Proses Pelaksanaan Pekerjaan f. Proses Administrasi g. Pelaporan Kegiatan h. Dokumentasi Tiap-tiap Item Pekerjaan i. Proses Hibah
REVIEW HASIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pelaksana penerima Bantuan Program Tugas melaporkan:
Pembantuan
wajib
a. Dokumen proses perencanaan dan DED (Detail Engineering Design) b. Shop drawing (Gambar acuan/panduan pelaksanaan dilapangan) c. Dokumen Bukti proses lelang kegiatan di ULP-LPSE wilayah penerima program d. Dokumen proses pelaksanaan pengawasan e. Dokumen Kontraktual fisik f. Laporan Progres pelaksanaan Fisik g. Dokumentasi Progres Fisik 0% s/d 100% h. Asbuilt Drawing (Gambar koreksi/perbaikan/revisi, dari Gambar acuan/panduan pelaksanaan dilapangan, dikarenakan adanya permasalahan di proyek pada saat bangunan dikerjakan atau pekerjaan tambah kurang) i. Dokumen CCO (Change Contract Order)/Adendum (apabila dilakukan perubahan) j. Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO (Provisional hand Over) k. Dokumen Proses Pengusulan Hibah
PROSES HIBAH PASAR RAKYAT
PENGAJUAN PROSES HIBAH
MEKANISME PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DAN PENATAAN KAWASAN PKL
Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta program revitalisasi pasar rakyat atau Penataan Kawasan PKL dan kesediaan menerima pelimpahan tugas pembantuan dari Menteri; Menteri menetapkan peserta dan besaran anggaran alokasi program pasar rakyat atau Penataan Kawasan PKL melalui tugas pembantuan dalam Peraturan Menteri; Gubernur/bupati/wali kota menetapkan SKPD yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pasar rakyat atau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan untuk: • Perencanaan: 3,5%; • Administrasi Proyek (AP): 3% ; • Pengawasan: 2,5%; dan • Pembangunan fisik gedung pasar rakyat: 91%, biaya tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Bangka Belitung Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Bali Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Gorontalo Maluku Maluku Utara NTT NTB Papua Papua Barat Jumlah
Jml Penerima Kab/Kota Jml Pengelola Koperasi
Pagu (Rp.000)
22 16 15 13 11 6 10 9 4 13 5 20 28 4 28 9 6 4 10 9 10 14 8 15 6 23 5 9 10 17 10 10 6
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
27 24 25 24 20 11 18 17 5 16 11 51 73 18 56 21 8 6 15 11 14 26 15 25 18 49 17 21 13 28 24 15 9
Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
25,300,000 21,550,000 22,850,000 45,752,000 18,100,000 9,400,000 16,150,000 17,350,000 4,500,000 14,700,000 10,450,000 47,450,000 67,875,000 15,894,513 52,300,000 19,600,000 6,650,000 5,500,000 12,650,000 9,800,000 12,750,000 23,100,000 13,950,000 22,850,000 16,800,000 37,016,100 15,550,000 23,800,000 11,300,000 24,301,353 21,050,000 12,850,000 7,900,000
385
Kab/Kota
731
Unit pasar
687,038,966
2 Kop 1 Lok
2 Kop
2 Kop
Kalimantan Utara 2 Kop
1 Kop 2 Kop
1 Kop 1 Lok
1 Lok
1 Kop
2 Kop
1 Lok
1 Kop
2 Kop 1 Kop
1 Kop
4 Kop
1 Kop
1 Lok
7 Kop
1 Kop 1 Kop
7 Kop
2 Kop
3 Kop 2 Kop
2 Kop 1 Kop 1 Lok
Provinsi Nama
No A.
Kab/Kota Nama
Nama/Alamat Pasar
Koperasi Pengelola
ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA BENCANA Koperasi Perkebunan 1 Aceh Aceh Selatan Pasar Gampong Ujung Tanah (Koperbun) "Rahmat Tamita" Pasar Desa Sungai Sungkal Jorong Sungai Koperasi Bina 2 Sumatera Barat Solok Selatan Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir masyarakat II Balai Janggo Ogan Pasar Desa Kerta Mukti Desa Sinar Harapan 3 Sumatera Selatan KUD Tunggal Mulya Komering Ilir Mulya Kec. Teluk Gelam Kepulauan Pasar Desa Topang, Desa Topang Kec. 4 Riau KSU Nilam Meranti Rangsang 5
Riau
Indragiri Hilir
6
Kalimantan Barat
Sintang
7
Kalimantan Utara
Nunukan
8
Gorontalo
Pahuwato
Jl. Poros Pandan-Sintang RT/RW 024/006 Desa Merarai Satu Kec. Sungai Tebelian Desa Atap RT. 04 Jl. Aji Bakti Kec. Sembakung
Koperasi Langeng Jaya Koperasi Produksi Rimba Harapan KSU Genggilad Lumampu
Pasar Desa Tamala Desa Molosipat Kec. Popayato
Koperasi Wanita Mega Duren
Pasar Senin Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas
KET
No
Provinsi
Kab/Kota
Nama/Alamat
Koperasi
Nama
Nama
Pasar
Pengelola
KET
A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA BENCANA 9
Sulawesi Tengah
Donggala
10
Papua
Mimika
11
Papua
Pegunungan Bintang
Desa Lalundu Kecamatan Ri Pakava Pasar Kangguru Jaya Kampung Utikini SP XII Distrik Kuala Kencana
Koperasi Sejatera Bersama
Distrik Batom
KUD ASBE
Kopwan"Kangguru Jaya"
B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER 1
Aceh
Kota Banda Aceh
Pasar Gampong Batoh,Jl. Unmuha Gampong Batoh Kec. Luweng Batoh
2
Sumatera Utara
Humbang Hasudutan
Pasar Rakyat Sihombu Desa Sihombu Kec. Tarabintang
Koperasi Tani Tapadenggan
3
Sumatera Utara
Nias Utara
Pasar Sawo Desa Sawo Kec. Sawo
KSU Gowe
4
Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir
Desa Pengabuan Kecamatan Abab
Koperasi Muncul Jaya Pali
5
Sumatera Selatan
Musi Rawas
Pasar Benai, Megangsakti Koperasi Berkat IV Kec.Megangsakti
6
Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Desa Sri Bantalo Timur Kecamatan Belitang II
Koperasi Wanita Batoh Sepakat
KUD Mitra Usaha
Provinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi Nama Nama Pasar Pengelola B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER 7 Jambi Batang Hari Pasar Senen Desa Karya Mukti KUD Barokah Pasar Desa Mayangsari Desa Tebo 8 Jambi Bungo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk KUD Dharma Bakti Mengkuang Pasar Air Makmur Desa Sukasari 9 Bengkulu Seluma Koperasi Mega Tani Kecamatan Air Periukan Pasar Desa Taman cari Kecamatan Kopnak (Koperasi Peternak) Perintis 10 Lampung Lampung Timur Purbolinggo Jaya Pasar Desa Sindang Laya Jl. Desa 11 Banten Serang Koperasi "Satu Hati Ciparay (KSHC) Ohen Jayawinata Desa Wancimekar Kecamatan Koperasi Serba Usaha (KSU) 12 Jawa Barat Karawang Kotabaru Sejahtera Pasar Desa Cigayam Kecamatan 13 Jawa Barat Ciamis Koperasi Tani Sekar Melati Banjarsari 14 Jawa Barat Kuningan Desa Bojong Kec. Cilimus Koperasi Simpan Pinjam "MANDIRI Pasar Desa Kradenan Desa Kradenan, 15 Jawa Tengah Grobogan KUD Lesanpuro Kec. Kradenan No
16 Jawa Tengah
Kota Salatiga
Desa Tingkir Kec. Tingkir
KSP Mentari Dana Mandiri
KET
No
Provinsi
Kab/Kota
Nama/Alamat
Koperasi
Nama
Nama
Pasar
Pengelola
B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER 17
Jawa Tengah
Brebes
Pasar Grengseng Kecamatan Paguyangan, Pasar desa Taraban
KUD Paguyangan
18
Jawa Tengah
Boyolali
Ringin Larik, Kec. Musuk
KSU Bina Arta Sejahtera
19
Jawa Tengah
Demak
Pasar Desa Wonosekar, Kec. Karang awen
Koperasi Adil Sejahtera
20
Jawa Tengah
Karang Anyar
21
Jawa Tengah
Cilacap
22
D.I Yogyakarta Kulon Progo
23
D.I Yogyakarta Gunung Kidul
24
Jawa Timur
Malang
25
Jawa Timur
Pacitan
Pasar Desa Ketro, Kec. Tulakang
KUD Mitra
26
Jawa Timur
Bondowoso
Pasar Desa Maskuning Wetan Desa Maskuning Wetan Kec. Pujer
Kopwan Pelangi Nusantara
Pasar Klumpit Desa Dawung Kec. KSU Mantep Sejahtera Matesih Desa Welahan Wetan Kec. Adipala KUD Sri Widodo Pasar Desa Bangun Cipto Desa Bangun KSU BMT Surya Parama Arta Cipto Kec. Sentolo Pasar Desa Mulusan Desa Mulusan Kecamatan Paliyan Pasar Desa Waturejo Desa Waturejo Kec. Ngantang
KUD Widodo KUD Sumber Makmur
KET
No
Provinsi
Kab/Kota
Nama/Alamat
Koperasi
Nama
Nama
Pasar
Pengelola
KET
B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER Pasar Sinoa Kec. Sinoa 38 Sulawesi Selatan Bantaeng Koperasi Wanita Puspa Mandiri Bantaeng Pasar Barugaia, Desa Barugaia 39 Sulawesi Selatan Kepulauan Selayar KSU Reski Bersama Kec. Bontomania Minahasa Pasar Desa Minanga Desa 40 Sulawesi Utara Koperasi Produsen Mulalaliwu Tenggara Minanga Kec. Pusomaen c. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH REGULER ProvinsI
NO 1
Aceh
2
Maluku Utara
3 4
Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah
5
Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Tenggara Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Bantaeng
Nama Kawasan PKL Kawasan PKL Aceh Tenggara Kawasan PKL Pantai Tugulufa Kawasan PKL Alun-alun Masbagik Selatan Kawasan PKL Pasar Moutong Kawasan PKL Pantai Seruni
Alamat Kawasan PKL
Ket
Desa Purwodadi Kec.Badar Kab.Aceh Tenggara Spot 1 Kawasan Pantai Tugulufa, Tidore Jl. Masbagik – Pancor Kab.Lombok Timur Jl.Trans Sulawesi, Kab.Parigi Moutong Jl. Seruni, Kab.Bantaeng Sulawesi Selatan
c. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH PERBATASAN Provinsi 1
Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota Kabupaten Kapuas Hulu
Nama Kawasan PKL Kawasan PKL Pujasera Putussibau
Alamat Kawasan PKL Jl.Gajah Mada, Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara
Ket
Rencana Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2018 melalui DAK dan TP: 1. RencanaTP Revitaslisasi Pasar Rakyat 25 unit - 10 reguler - 15 daerah perbatasan dan tertinggal 2. Rencana DAK Revitalisasi Pasar Rakyat 115 unit - 110 reguler 5 daerah perbatasan, tertinggal/bencana
Dasar Hukum DAK UU17/2003
- Tentang keuangan Negara - Pasal 8: Menkeu mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P - Pasal 22: Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU 33/2004
PP 55/2005
PMK PMT PMD
- Berisi Besaran DAK dalam APBN, Definisi, Kreteria Pengalokasian dan kewajiban Dana Pendamping DAK
- Tentang perimbangan - Berisi proses perencanaan, perhitungan, penganggaran, pelaporan dan pemantauan dan evaluasi DAK
- Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Perdaerah - Permenkeu tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah - Permenkeu - Berisi proses perencanaan, perhitungan, penganggaran, pelaporan dan pemantauan dan evaluasi DAK
Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) 1 • • • • • •
Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN Dialokasikan kepada daerah tertentu Untuk membantu Mendanai kegiatan khusus Yang merupakan urusan daerah Sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 •
•
•
• •
Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kreteria khusus, kriteria teknis; Membantu dalam arti” bukan penyedia dana yang utama’dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannya harus dibantu; Kegiatan khusus yang ditetapakn oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana FISIK pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang; Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat; Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam nota keuangan dan RAPBN
Prinsip-prinsip DAK • Kegiatan yang didanai DAK dimuat dalam RKP sebagai prioritas nasional; • Kegiatan yang didanai bersifat fisik dan merupakan kewenangan daerah; • Kegiatan dan alokasi DAK dibahas dengan DPR RI dan disahkan dalam UU APBN; • Pengalokasian DAK menggunakan formula indeks dari tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, sehingga dimungkinkan tidak semua daerah bisa mendapatkan DAK; • DAK masuk APBD dan disalurkan dari Kas Negara ke Kas Daerah • Daerah wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari besaran DAK yang diterimanya juga untuk fisik
Tahapan Perencanaan dan Pengalokasian DAK 1) 2) 3) 4)
Penetapan Program dan kegiatan DAK; Perhitungan DAK Penetapan alokasi, penggunaan dan penganggaran DAK; dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK
Mekanisme pengusulan, penilaian, pembahasan, dan penetapan alokasi DAK Tahapan pengusulan • Penyiapan/pengisian template proposal standar
Tahapan Penilaian • 1. Kemenkeu • 2 Bappenas • 3 K/L terkait
Tahapan pembahasan dan Penetapan Alokasi • Penyamapain ke DPR RI
Kepala Daerah
Bapeda/Biro Keuangan/BPKAD (rekap/konsolitasi usulan)
Usulan SKPD (data teknis dan rencana kegiatan
Verifikasi K/L teknis atas usulan/proposal
Pembahasan Alokasi DAK
Hasil Verifikasi berupa konsolidasi usulan, data teknis dan bobot
Penilian oleh tim pusat atas hasil verifikasi untuk penentuan daerah penerima
Penetapan Alokasi DAK
Penetapan Alokasi, Penggunaan dan Penganggaran DAK • • • • •
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan; Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis DAK, paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan; Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian dan perjalanan dinas.
Pameran Dalam dan Luar Negeri Kreteria calon peserta pameran: a. KUKM produsen dengan produk berkualitas yang berorientasi ekspor; b. Memiliki kapasitas produksi yang memadai; c. Diutamakan yang belum pernah difasilitasi oleh Kementerian KUKM; d. KUKM yang memilik komitmen tindak lanjut dengan buyers pada pameran sebelumnya (untuk pameran luar negeri); e. Memiliki trade record sebagai pengusaha yang baik. Persyaratan calon peserta pameran: a. Memiliki ijin usaha dan NPWP; b. Memiliki komitmen untuk melakukan ekspor (untuk pameran luar negeri); c. Direkomendasikan oleh Dinas KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota; d. Diutamakan dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris (untuk pameran luar negeri); e. Mampu berkontribusi biaya partisipasi (biaya perjalanan) untuk peserta pameran luar negeri di luar ASEAN, serta memiliki website/email yang aktif digunakan; f. Dinyatakan lolos seleksi/kurasi oleh Tim seleksi Kementerian Koperasi dan UKM
Fasilitasi peserta pameran luar negeri dan dalam negeri a. Penyediaan stand pameran (untuk pameran dalam maupun luar negeri); b. Subsidi biaya perjalanan maksimal 50% untuk pameran luar negeri di luar Negara ASEAN; c. Fasilitasi kargo untuk pameran di luar Negara ASEAN; d. Katalog produk peserta; e. Pendampingan selama pameran berlangsung
NO
NEGARA
NAMA EVENT
WAKTU
LOKASI
1 MALAYSIA
MALAYSIA INTERNATIONAL HALAL 5 - 8 APRIL SHOWCASE (MIHAS)
2 FILIPINA
MANILA FAME
KUALA LUMPUR CONVENTION CENTER (KLCC) 21 - 23 APRIL MANILA
3 KOREA
HANDMADE KOREA
20-23 JULI
SEOUL
4 UK
INDONESIAN WEEKEND
26-27 JULI
LONDON
1-4 Mei 13-16 Nov 6-9 Nov
RIYADH/JEDDAH JEDDAH
a. Jewellery Salon 5 ARAB SAUDI b. Foodex Saudi c. Deco Fair
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NAMA PAMERAN Indonesia Fashion Week 2017 Solo Great Sale IFEX 2017 AGRINEX Expo Adiwastra Nusantara 2017 Muslim Fashion Festival 2017 INACRAFT Jakarta International Jewellery Nusantara Expo Indo Leather & Footwear Expo dan Shoes Festival Dekranas Gelar Batik Nusantara Internasional Franchise, License & Business Concept Expo APKASI International Trade & Investment Summit 2017 Harkopnas Expo Hari Keluarga Nasional Mutumanikam Jember Fashion Carnaval Pekan Batik Internasional 2017 Trade expo Indonesia Pekan Produk Budaya Indonesia Temanggung Fair 2017 Halal Life Style Sial Interfood Festival Buah
WAKTU
LOKASI
PRODUK
1 - 5 Februari 2017 8 - 12 Februari 2017 11 - 14 Maret 2017 31 Maret - 2 April 2017 5 - 9 April 2017 6 - 9 April 2017 26 - 30 April 2016 20 - 23 April 2017 28 April - 2 Mei 2017
Jakarta Convention Center Solo Jakarta International expo Jakarta Convention Center Jakarta Convention Center Jakarta Convetion Center Jakarta Convention Center Jakarta Convention Center Pontianak Convention Center
Fesyen Multi Produk Furniture Makanan Olahan Kain Adati Fashin Muslim Craft Jewelerry Multi Produk
Mei 2017
Jakarta International Expo
Kulit
Mei 2017 7 - 11 Juni 2017
SMESCO Jakarta Convention Center
Handicraft Batik
Juni 2017
Jakarta Convention Center
Franchise
19 - 21 Juli 2017
Jakarta Convetion Center
Multi Produk
Juli 2017 Juli 2017 Agustus 2017 Agustus 2017 4 - 8 Oktober 2017 Oktober 2017 Oktober 2017 19 - 23 Oktober 2017 Oktober 2017 November 2017 November 2017
Makasar Tentative JCC Alun - alun Jember Jatayu Pekalongan Jakarta International Expo (JIExpo) Tentative Gedung Pemuda Temanggung Jakarta Jakarta International Expo (JIExpo) Parkir Timur Senayan
Multi Produk Multi Produk Jewelry Fesyen Batik Home Decor Multi Produk Multi Produk Multi Produk Makanan & Minuman Multi Produk
Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KERJASAMA DENGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, LPPOM-MUI DAN BPOM
TUJUAN : 1. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk 2. Melindungi dan menjamin usaha UMKM lebih aman dan berdaya saing. 3. Melindungi konsumen dan produk palsu berkualitas cenderung rendah 4. Meningkatkan Kreatifitas UMKM 5. Meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki Jaminan Keamanan khususnya Syarat Kehalalan. 6. Meningktakan Kualitas Manajemen Usaha KUMKM sesuai dengan Standar Mutu Indonesia ISO 9001:2008. Dampak : 1. Meningkatkan Omset Usaha UMKM 2. Meningkatkan Tenaga Kerja yang terlibat dalam Usaha UMKM
TARGET : 2.025 KUMKM terdiri dari : HAK MEREK 1.150 UMKM HAK CIPTA 650 UMKM HALAL 100 UMKM ISO/HACCP 125 KUMKM
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta berprinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang - undangan.
1.
Mengisi Formulir Pendaftaran Ciptaan sebagaimana terlampir dibuat 3 (tiga) rangkap (diketik) dikertas F4 (lembar pertama bermaterai) sebagaimana terlampir
2.
Surat Pernyataan Bahwa Ciptaan Yang Dimohonkan Pendaftarannya adalah Milik Pemohon atau Milik Pendesain dan Tidak Meniru atau Menjiplak Karya Milik Orang Lain dengan Dibubuhi Materai dan Tanda Tangan (diketik)
3.
Foto Copy KTP dan NPWP
4.
Foto Berwarna Produk yang akan didaftarkan Hak Cipta (min ukuran 9 x 13 cm, max 12 x 17 cm) sebanyak 10 lembar
Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
1. Mengisi Formulir Pendaftaran Merek dibuat 4 empat rangkap (diketik) dikertas F4 sebagaimana terlampir 2. Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Merek Bermaterai dan Ditandatangani (diketik) 3. Foto Copy KTP dan NPWP 4. Nama dan Label Merek (Ukuran Minimal 2x2cm dan maksimal 9x9cm) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar
1. Sertifikasi Halal merupakan proses pembuatan sertifikat halal yang menjadi pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan Fatwa MUI.
2. Sertifikasi Halal menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dan Instansi yang berwenang. 3. Pemegang sertifikat Halal MUI bertanggungjawab memelihara kehalalan produknya. Sertifikat Halal MUI tidak dipindahtangankan.
1. Memiliki legalitas usaha S-PIRT (Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga) 2. Memiliki minimal 1 (satu) jenis produk/jasa yang sudah memiliki pelanggan/pasar
3. Telah berproduksi secara kontinu serta potensial dikembangkan minimal 1 (satu)
PROTOTYPE REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI
Model Hanggar Model Letter U
Model Letter L
PROTOTYPE PENATAAN KAWASAN PKL
Model LOS dengan Meja Pajang
REVITALISASI PASAR RAKYAT OLEH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SEBELUM DAN SESUDAH
KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI Nomenklatur : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
PROFIL PASAR Nama Pasar Adnyasari Alamat Pasar Melaya Hari Pasar Total Pedagang Jumlah Kios Jumlah Los
: Pasar Desa Pekraman : Desa Ekasari Kecamatan : Setiap Hari : 33 orang : 12 unit : 2 unit
PROFIL PENGELOLA PASAR Nama Pengelola Pasar : KUD Menusari Badan Hukum : 338/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Tanggal 29 Maret 1996 Alamat Koperasi : Desa Ekasari Kecamatan Melaya Jumlah Anggota : 1.176 orang
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR Nomenklatur : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
PROFIL PASAR Nama Pasar : Pasar Pelalangan Alamat Pasar : Desa Pelalangan Kecamatan Cerme Hari Pasar : Harian Total Pedagang : 40 Orang Jumlah Kios : 14 unit (3x3.5 m²) Jumlah Los : 1 unit (10x15 m²)
PROFIL PENGELOLA PASAR Nama Pengelola Pasar Gharin Badan Hukum 10 Juni 2010 Alamat Koperasi Kecamatan Cerme Jumlah Anggota
: Koperasi Wanita Baitul : 14/BH/XVI.5/2010 Tanggal : Desa Pelalangan : 300 orang
KABUPATEN ALOR PROVINSI NTT Nomenklatur : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
PROFIL PASAR Nama Pasar Alamat Pasar Alor Kecil Hari Pasar Total Pedagang Jumlah Kios Jumlah Los
: Pasar Desa Alor Kecil : Kecamatan Alor Barat Laut Desa : Selasa dan Jumat : 100 Orang : 14 unit : 1 unit (10x12 m²)
PROFIL PENGELOLA PASAR Nama Pengelola Pasar : KSU Sajang Lavo Badan Hukum : 01/BH/XXIX.1/XII/2012 Tanggal 15 Desember 2012 Alamat Koperasi : Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Jumlah Anggota : 112 orang
KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA Nomenklatur : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
PROFIL PASAR Nama Pasar : Pasar Skow / Pasar Penyangga Alamat Pasar : Distrik Muara Tami Perkampungan Skowsay Hari Pasar : Selasa, Kamis, Sabtu Total Pedagang : 25 orang Jumlah Kios : 6 unit (3x3 m²) Jumlah Los : 2 unit (4x4 m²)
PROFIL PENGELOLA PASAR Nama Pengelola Pasar : Chisai Wangi Makmur Badan Hukum : 188.5/09/BH/XXXII.4/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Alamat Koperasi : Kampung Skow Sae Jumlah Anggota : 20 orang
