Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTIKEL LEPAS

Kedudukan Kementerian

Kepolisian

di

Bawah

Elidar Sari1

Abstract Correspondence: [email protected] 1.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 adalah awal dipisahkannya kedudukan Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jika hanya melihat aturan dasar negara, yaitu UUD 1945 memang tidak memberi aturan yang jelas tentang kedudukan kepolisian apakah di bawah presiden atau di bawah kementerian. Tetapi UU No. 2 Tahun 2002 jelas mengatur bahwa Polri berada di bawah presiden. Hal ini menimbulkan kecemburuan pihak TNI yang berada di bawah menteri pertahanan. Padahal Pasal 10 UUD 1945 menentukan bahwa presdien membawahi angkatan darat, laut dan udara. Sehingga tergambar bahwa TNI yang diperintahkan UUD 1945 berada di bawah presiden. Selain persoalan ini, ada beberapa persoalan yang menyebabkan lahirnya wacana untuk menempatkan posisi Polri di bawah kementrian. Sehingga tulisan ini mencoba membahas kedudukan kepolisian secara hukum dan wacana yang akan menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Keywords: Kedudukan, Kepolisian, Kementerian, Presiden

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015)| 51

ISSN 2302-6219

Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian– Elidar Sari (51-63)

LATAR BELAKANG

masyarakat,

serta

menegakkan

hukum”. Membahas masalah kepolisian akan menjadi menarik karena melihat

beberapa

akhir-akhir

ini.

permasalahan Dimana

Ada

beberapa

aturan

mendasar yang berlaku di Indonesia

ada

tentang peran kepolisian atau POLRI

tindakan-tindakan oknum polisi yang

(Polisi Republik Indonesia) selain

meresahkan

yang tertuang dalam Undang-Undang

masyarakat

dan

pertentangan atau pertikaian yang

Dasar

terjadi antara polisi dan militer.

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/

Beberapa kesalahan yang dilakukan

2000, Keputusan Presiden No. 89

oknum polisi dianggap sebagai salah

Tahun 2000, Undang-undang No. 2

satu penyebab timbulnya keinginan

Tahun

2002

atau

Negara

Republik

wacana

reposisi

kepolisian

1945

tersebut,

tentang

yaitu

Kepolisian

Indonesia,

dan

tidak lagi berada dibawah presiden

Keputusan Presiden No. 70 Tahun

langsung, tetapi berada dibawah

2002 tentang Organisasi Tata Kerja

kementerian.

Kepolisian

Semua

persoalan

Negara

Republik

tersebut menyebabkan banyak pakar

Indonesia. Keluarnya Tap MPR RI No.

mulai berfikir arah perubahan yang

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI

bagaimana yang bisa dilakukan untuk

dan Polri adalah awal dipisahkannya

dapat mengembalikan posisi polisi

kedudukan Polri dengan Tentara

sebagai

Nasional Indonesia (TNI), dimana

pelindung

masyarakat,

sebagaimana yang tertulis dalam UUD

1945

menyatakan Republik

Pasal

30

ayat

“Kepolisian

Indonesia

(4)1

Negara

sebagai

dalam

ketetapan

menyebutkan Nasional

tersebut

bahwa

Indonesia

atau

Tentara disebut

alat

militer itu adalah alat negara yang

negara yang menjaga keamanan dan

berperan dalam pertahanan negara,

ketertiban

bertugas

sedangkan kepolisian adalah alat

melindungi, mengayomi, melayani

negara yang berperan memelihara

masyarakat

keamanan. Persamaan yang terlihat pada posisi kedua nya antara Militer

1

Amandemen UUD 1945 kedua, Tahun 2000


ISSN 2302-6219


dan kepolisian adalah sama-sama

mandiri, proporsional, profesional

sebagai alat negara. Sebagai “alat

dan tentunya lebih modern.

negara”

tentu

saja

mengemban Tentu ini bukan tugas yang

sebagian dari tugas negara. Serta Tap

MPR

RI

No.

VII/MPR/2000

gampang dan enak, dikarenakan banyak

tentang Peran TNI dan Polri.

corak

dibeberapa Fokus bahasan penulisan kali

yang

diterapkan

negara

tentang

kedudukan kepolisian dalam suatu

ini adalah kepolisian yang sebagai

negara

demokratis,

“alat negara” memiliki kedudukan

selalu

berada

yang problematik, dimana menjadi

penyelenggara operasional, apakah

sorotan utama masyarakat dalam

di

membantu tugas pemerintahan guna

dibawah

menuju negara yang berwibawa.

membentuk

Negara

atau membuat kementerian sendiri

sebagai

organisasi

kewibawaan2terbesar,

tentu

bawah

yang

posisi

dalam

presiden

bentuk langsung,

departemen

khusus

Polisi

terkait,

departemen mengurusi

sendiri, masalah

mempunyai peran yang besar dalam

keamanan dalam negeri. Namun

mengatur pemerintahan, sehingga

setiap negara memiliki karakteristik

diharapkan negara dapat mencari

dan kondisi keamanannya masing-

format yang tepat atau ideal tentang

masing sehingga format dan corak

bagaimana posisi dan kedudukan

serta sistem Kepolisian di suatu

polri dalam negara yang sesuai

negara juga berbeda.

dengan

negara

sistem

ketatanegaraan

kita

tidak

Konstitusi

menjelaskan

Indonesia. Untuk dapat semakin

dimana posisi kepolisian seharusnya

berwibawa

maka

berada. Hal ini berbeda dengan TNI

dituntut untuk dapat mengatur dan

yang secara jelas dalam Pasal 10

memberi ketertiban dalam negara.

UUD 1945 mencantumkan secara

Proses untuk mendapatkan posisi

tersirat kedudukan TNI berada di

yang

bawah

tepat

diharapkan

suatu

negara,

bagi

kepolisian

nantinya

ini

Presiden.

Walau

pada

dapat

membawa peran polri yang lebih 2

Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 12.


ISSN 2302-6219


kenyataannya TNI berada dibawah

menganggap

Mentri Pertahanan.

(defence)

fungsi dan

negerilah PERMASALAHAN

nesia mengenal juga pembatasan kekuasaan (limitation of power) dengan istilah pembagian kekuasaan

hubungan

atau

(diplomacie)

Sistem ketatanegaraan Indo-

pertahanan luar

diplomasi

yang

termasuk

ke

dalam fungsi eksekutif, berbeda dengan

John

Lucke

yang

di

fungsi

menempatkannya tersendiri.4

(division of power) dan pemisahan

Harapan

dan

keinginan

kekuasaan (separation of power),

masyarakat

dimana sebelum amandemen UUD

konstitusi

1945 terjadi, Indonesia menganut

mempunyai suatu institusi yang baik

sistem pembagian kekuasaan, tetapi

dan pemerintahan yang baik, salah

setelah

kali

satu institusi yang diharapkan baik

berubah

itu adalah kepolisian. Polisi yang

pemisahan

baik (good police) dapat tercapai

kekuasaan3 hal ini tergambar dalam

dibutuhkan aturan yang tepat dan

isi UUD 1945 yang menganut sistem

format

pemisahan kekuasaan yang menjadi

penempatan

dasar teori trias politica atau tiga

hukum dan pemerintahan, sehingga

fungsi kekuasaan yang dikemukakan

penting untuk dicari dan ditemukan

oleh Montesquieu, dimana harus

format yang pas bagi kepolisian

dibedakan dan dipisahkan secara

dalam

struktural dalam organ-organ yang

Indonesia.

tidak

mendasar

terjadi

amandemen menganut

boleh

empat

Indonesia sistem

saling

mencampuri.

serta

keinginan

tentunya

yang

adalah

tepat

dalam

kedudukan

sistem

ketatanegaraan

Acuan di

secara

utama

Indonesia

dan adalah

Fungsi kepolisian berada di posisi

Undang-Undang

yang sama dengan presiden yaitu

sayangnya

fungsi

memberikan gambaran yang jelas

eksekutif,

hal

ini

sesuai

dengan pendapat Montesquieu yang

3

Lebih jelasnya lihat penjelasan Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja

tentang

Dasar

UUD kedudukan

1945,

1945

tidak

kepolisian

Grafindo Persada, Jakarta, cet-5, 2013, hal. 291. 4

Ibid, hlm. 283.


ISSN 2302-6219

berada


dimana.

Kedudukan

Pasal 8 bahwa Kepolisian berada di

kepolisian yang tepat dan ideal akan

bawah Presiden, sehingga tergambar

menjadikan negara yang ideal pula,

jelas bahwa kepolisian dalam sistem

dan negara yang ideal adalah negara

ketatanegaraan Indonesia secara sah

yang bebas dari sikap rakus dan

menempatkan kepolisian dibawah

jahat, tempat keadilan dijunjung

presiden.

tinggi.5

sah/legal secara hukum karena UU

Aturan

ini

menjadi

No. 2 Tahun 2002 lahir karena Melihat peran yang besar ada ditangan

Kepolisian,

perintah UUD 1945, dan ini menjadi

memang

UU organik yang apabila dianggap

sebaiknya kepolisian bisa menjadi

tidak tepat dapat diajukan yudisial

suatu lembaga yang independen dan

review ke Mahkamah Konstitusi.

bisa membantu pemerintahan dalam

Sebelum ada putusan yang sah dari

mewujudkan

keinginan

untuk

Mahkamah

menciptakan

pemerintahan

yang

menyatakan bahwa UU No. 2 Tahun

baik

governance).

Sesuai

2002 itu batal atau tidak, maka

dengan keinginan UUD 1945 yang

aturan inilah yang tetap dan terus

tercantum dalam Pasal 30 ayat (4),

berjalan di Indonesia. Ini tidak

hanya

bahwa

menyalahi aturan ketatanegaraan

“alat

yang ada. Karena setiap peraturan

negara”, dan ayat (5) menjelaskan

yang dikeluarkan oleh lembaga yang

bahwa kedudukan kepolisian lebih

berwenang6 dianggap Asas Praduga

lanjut akan diatur dalam Undang-

Rechtmatig

undang (UU). Sehingga lahirlah UU

rechtmatigheid=praesumptio iustae

Nomor

tentang

causa). Asas ini mengandung makna

Republik

bahwa tindakan penguasa selalu

(good

menyebutkan

kepolisian

2

Kepolisian

adalah

Tahun

sebagai

2002

Negara

Indonesia.

Konstitusi

(MK)

(vermoeden

yang

van

harus dianggap rechtmatig sampai

Dengan lahirnya UU No. 2

ada pembatalannya.

Tahun 2002, jelas di atur dalam 5

Azhari, Negara Hukum Indonesiaanalisis yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya, UII Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

6

Amanah UUD 1945, suatu rancangan UU atas inisiatif presiden atau DPR dan di bahas di sidang paripurna DPR. Lebih jelas tergambar dari isi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945


ISSN 2302-6219


Asas tersebut menjadi acuan mendasar

bahwa untuk saat ini

kepolisian

dalam

presiden dan itu sah secara hukum. Dan untuk pertanyaan apakah ini

sistem

sudah

adalah

ketatanegaraan dan apakah sudah

berada dibawah presiden, memang

ideal, ini yang perlu dibahas lebih

pernah ada gugatan terhadap pasal 8

mendalam. Kapolri Jenderal (Pol)

dan pasal 11 Undang-Undang Nomor

Sutarman meminta agar kepolisian

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

tetap

Negara

Presiden RI. Alasanya, Indonesia

ketatanegaraan

Indonesia

Republik

Indonesia

yang

tepat

berada

secara

dibawah

kendali

membahas kedudukan Polri yang

menggunakan

langsung di bawah Presiden, dimana

dengan

sistem

gugatan tersebut didaftarkan ke

"Presiden

merupakan

Mahkamah Konstitusi oleh Pihak

tertinggi

penggugat yang merupakan advokat

administrasi negara antara lain di

yakni, Andi M Asrun, Dorel Amir, dan

bidang keamanan dan ketertiban

Merlin. Walaupun pada akhirnya

umum, tata usaha pemerintahan,

gugatan tersebut dicabut. Peristiwa

pelayanan umum dan kesejahteraan

ini

umum," kata Sutarman di Gedung

tentunya

dapat

menjadi

pemikiran setiap anggota kepolisian bahwa

kedudukannya langsung

bawah

Presiden

dapat

presidensial. pimpinan

DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

di Apabila

berubah Polri

hakim

menjalankan

di

pemerintahan

penyelenggaraan

hanya dengan satu ketokan palu konstitusi

tata

sistem

Mahkamah

sebagai

dikaitkan alat

dengan

negara

fungsi

yang

keaman-

an, Sutarman mengatakan

Konstitusi.

kedudukan Sehingga

wacana

untuk

dibawah

institusi presiden

tepat

pihaknya karena

menempatkan posisi dan kedudukan

secara ketatanegaraan merupakan

kepolisian

tugas-tugas

pada

salah

satu

eksekutif.

Jenderal

kementerian bisa saja terjadi dan itu

Bintang Empat itu mengakui adanya

tentu saja harus melalui proses yang

sejumlah

sesuai

mendorong reposisi Polri di bawah

dengan

aturan

ketata-

pandangan

negaraan di Indonesia. Tetapi perlu

Kementerian

di ingat bahwa posisi dan kedudukan

Sutarman

tertentu.

membeberkan

untuk Namun, alasan

kepolisian saat ini adalah di bawah


ISSN 2302-6219


pandangan itu keliru.7 Pendapat

sikap egosentrisme kepolisian dan

Sutarman

inilah salah satu pemicu konflik polri

ini

bisa

jadi

sejalan

dengan pemikiran Montesqueu di

dan militer yang terjadi selama ini.

atas. Mengingat

persoalan

ter-

“Alat negara” yang melekat

sebut, menjadi tugas yang berat bagi

institusi

yang

para pakar hukum dan pemimpin di

diamanatkan Pasal 30 ayat (4) UUD

Indonesia untuk dapat memikirkan

1945

konsep atau format yang ideal bagi

pada

bisa

fungsi fungsi

kepolisian

sebagai

menjalankan

pemerintahan, pemerintahan

sehingga juga

ada

kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegara

Indonesia,

ditangan polisi selain berada di

tetap

tangan

kepala

sekarang atau berubah ke posisi di

negara dan kepala pemerintahan8,

bawah kementerian. Jika dibawah

sesuai dengan pendapat Bagir Manan

kementerian,

yang mengatakan bahwa presiden

yang tepat dan jika tetap di bawah

adalah

tertinggi

presiden, konsep untuk mencegah

penyelenggara administrasi negara.

super power nya kepolisian harus

Fungsi pemerintahan9 yang diemban

dimatangkan. Yang pasti untuk saat

negara

dan

ini, sistem ketatanegaraan Indonesia

memelihara kedaulatan negara, dan

telah mengatur dan berlaku sah

presiden

bahwa kepolisian ada di bawah

presiden

sebagai

pimpinan

adalah

menjaga

dapat

dibantu

oleh

kepolisian dalam hal ini. Negara

bertahan

dengan

apakah

kementerian

posisi

mana

presiden.

adalah protector. Mengingat tugas presiden yang begitu luas, tentu

Perlu juga diingat bahwa

dengan adanya kepolisian dibawah

kepolisian dalam mengemban tugas

presiden

membantu

nya di bawah presiden sebagai

meringankan sedikit tugas presiden,

amanah UU No. 2 Tahun 2002, ada

tetapi hal ini juga berimbas pada

satu

7

akan

http://www.tribunnews.com/ nasional/2014/02/27/kapolrisutarman-tolak-polri-berada-dibawah-kementerian, diakses pada 30 Maret 2015

jabatan

penting

yang

8

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

9

Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. V, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 6-8.


ISSN 2302-6219


diamanatkan

UU

tersebut

yaitu

yang berkait dengan anggaran

peran Komisi Kepolisian Nasional

Polri,

pengembangan

(Kompolnas) yang bisa menjadi alat

daya

manusia

pengontrol

kepolisian

dalam

pengembangan

membantu

pemerintah

sehingga

fungsi kepolisian dapat berjalan sebagaimana harapan pemerintah dan warganegara sebagai bagian dari unsur

negara

sesuai

pendapat

sumber

Polri

dan

sarana

dan

prasarana Polri; b) memberikan saran

dan

pertimbangan

lain

kepada Presiden dalam upaya mewujudkan

Polri

Oppenheim Lauterpacht10 dan isi

profesional

perjanjian

menerima saran dan keluhan dari

Montevideo

(Pan

American) Convention on Rigths and

masyarakat

duties of state of 1933.11

Kepolisian

Pasal 38 UU no 2/2002 tentang Komisi

Polri

yang

(Kompolnas)

dikatakan

Nasional bahwa

mandiri;

mengenai dan

c)

kinerja

menyampaikan

kepada Presiden.

mengatur

Kepolisian

dan

yang

Susunan

dan

komposisi

keanggotaan Kompolnas saat ini sudah

tepat

dalam

tugas Kompolnas a) Membantu

mereprentasikan

Presiden dalam menetapkan arah

pemerintah,

kebijakan Polri dan; b) Memberi

masyarakat.

pertimbangan kepada presiden

Kompolnas terdiri dari 9 anggota

dalam

dan

yang terdiri dari Seorang ketua

Kapolri.

merangkap anggota dijabat oleh

pengangkatan

pemberhentian

perwakilan

Kepolisian

dan

Keanggotaan

Kemudian dalam melaksanakan

Menkopolhukan,

tugasnya Kompolnas berwenang

merangkap anggota yang dijabat

untuk; a) mengumpulkan dan

oleh Mendagri dan Menkum dan

menganalisa data sebagai bahan

Ham,

Sekretaris

Wakil

Ketua

merangkap

pemberian saran kepada Presiden 10

M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2-3.

11

Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional,

cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 2.


ISSN 2302-6219


anggota, dan 6 (enam) orang

terjadi

anggota. 3 (tiga) orang dari unsur

penempatan kepolisian dibeberapa

pemerintah, 3 (tiga) orang pakar

kementerian, hal ini dapat terlihat

kepolisian dan (tiga) orang tokoh

di bagan di bawah ini:

masyarakat.

Karena

Mendagri

merupakan salah satu anggota Kompolnas,

maka

Kompolnas

diberikan

wewenang

untuk

menunjuk

Kepala

Daerah

(Gubernur dan Walikota) sebagai perwakilannya diberi

didaerah

kewenangan

1945 –

Menjadi rebutan Depdagri

1946

dan Depkeh

1 Juli

Di bawah Perdana Menteri

1946 – 1950 1950 –

untuk

1959 –

control) terhadap Kepolisian yang berada di daerah yuridiksinya.12 WACANA TERHADAP KEDUDUKAN

tentang

Kedudukan

1959

(administrasi

Indonesia

Periode

yang

melakukan kontrol yang bersifat administrasi

di

Di bawah Perdana Menteri / Menteri Utama

1961

Departemen tersendiri / Menteri Kepolisian

1961 – 1999

Bersama ABRI di bawah Menhankam

UU No 2

Langsung

Tahun

Presiden

di

bawah

2002 Sumber : Makalah Ahwil Lutan

KEPOLISIAN JIKA BERADA DI BAWAH KEMENTERIAN

Dari bagan di atas tergambar jelas bahwa Indonesia sudah pernah

Sebelum membahas kepolisian

lebih

wacana dibawah

jauh

kedudukan kementerian,

ada baiknya diketahui apa saja kelemahan

dan

kepolisian

berada

kementerian,

kelebihan

tetapi

di

jika bawah

sebelumnya

dapat dikutip sejarah yang pernah

12

https://krisnaptik.wordpress.com/ blog/kedudukan-polri-dan-system-

mencoba

beberapa

format

penempatan kepolisian di beberapa kementerian. penempatan

Dan kepolisian

tahap langsung

dibawah presiden baru terjadi di masa reformasi, hal ini juga dalam upaya Angkatan

menghapus Bersenjata

dwi-fungsi Republik

kepolisian-di-era-demokrasi, diakses pada tanggal 30 Maret 2015.


ISSN 2302-6219

Indonesia diganti


(ABRI) dengan

yang

kemudian

istilah

Tentara

Nasioanal Indonesia (TNI).

kekecewaan

sebagian

masyarakat kinerja

Indonesia

besar terhadap

aparatur

kepolisian.

Kekecewaan ini juga bukan hanya Kelemahan

penempatan

bersumber

kepolisian pada kementerian adalah

melainkan

akan

dan

kepolisian yang acap menyuarakan

perebutan antara kementerian yang

kebobrokan kinerja institusi ini. 13

ada, sedangkan kelebihannya adalah

Arogansi kepolisian terlihat karena

akan mencegah konflik antara polri

merasa lebih tinggi dibandingkan

dan

militer

terjadi

militer,

berada

di

tolak

karena bawah

tarik

sama-sama kementerian,

dari juga

yang

kementerian,

masyarakat, dari

berada

kalangan

di

padahal

bawah

keduanya

sehingga sikap egosentrisme polri

adalah “alat negara” sesuai amanah

akan hilang. Selain itu juga dapat

UUD 1945. Jika dikaji isi Pasal 10

membantu presiden dalam menjaga

UUD 1945, seharusnya TNI lah yang

ketertiban dan keamanan negara

layak

sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) UUD

tetapi

1945.

juga

kenyataannya TNI berada dibawah

tergambar dari pendapat Menteri

kementerian pertahanan. Ini salah

Pertahanan

satu kecemburuan yang terjadi pada

Kelemahan

lain

Jenderal

(Pur)

Ryamizard Ryacudu, mengemukakan

berada

dibawah

yang

terjadi

presiden, pada

TNI buat kepolisian.

pandangan supaya Polri ditempatkan di bawah sebuah kementerian dan

Dampak pemisahan Polri dari

bukan langsung di bawah Presiden.

TNI,

Desakan untuk mengembalikan posisi

memandirikan

Polri di bawah Kementerian Dalam

juga membawa beban berat. Polri

Negeri, bukan di bawah Presiden,

harus bertanggungjawab penuh atas

pun kian santer disuarakan. Desakan

situasi Kamtibmas dalam negeri.

agar kedudukan Polri dikembalikan

Sementara TNI tidak boleh ikut

di

campur, kecuali jika situasi sangat

bawah

kementerian

dapat

di

samping

akan

semakin

lembaga

tersebut

dianggap sebagai kejenuhan dan

13

http://indonesianreview.com/hadisaputro/kembalikan-kedudukan-

polri-di-bawah-menteri pada 31 Maret 2015

diakses


ISSN 2302-6219


kacau dan atas permintaan Polri TNI

tugasnya.

Pengaturan

Kompolnas

dapat memberikan bantuan.

selama ini menti ditingkatkan sesuai amanah Pasal 38 UU No. 2 Tahun

Maraknya aksi unjuk rasa akibat

euphoria

2002. Sehingga permasalahan baru

demokrasi

akan perebutan atau kebingungan

menjadikan Polri harus mencurahkan

menempatkan kedudukan kepolisian

perhatian agar tidak terjadi bentrok

dibawah kementerian mana akan

fisik

dapat

antar

kelompok

massa.

dihindari.

Karena

suatu

Kesiapan polri dituntut untuk lebih

perubahan, sekecil apapun pasti

sigap

TNI

nantinya akan terjadi konflik dan itu

diharapkan dapat lebih fokus dan

akan menyebabkan Indonesia selalu

bersiaga jika negara membutuhkan

dalam kehidupan konflik.

menghadapinya,

dan

pertahanan atas serangan dari luar. Tetapi kondisi negara Indonesia yang

PENUTUP

jarang berkonflik atau tidak pernah berperang

dengan

negara

setelah

kemerdekaan

Agustus

1945

tanggl

menyebabkan

lain 17 TNI

merasa tidak ada kerjaan, memang seharusnya dapat diisi dengan lebih giat berlatih dan mempersiapkan diri lebih baik dan modern. tentang

kedudukan kepolisian pada bahasan permasalahan di atas bisa menjadi pemikiran

reposisi

akan

kepolisian

kementerian,

dimana

wacana dibawah

sebenarnya

hal itu tidak perlu dilakukan selama peran Kompolnas dapat diaktifkan dalam masyarakat kepolisian

kegiatan yang dalam

Uraian di atas dapat diambil beberapa

kesimpulan

bagaimana

kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan wacana

Indonesia

reposisinya.

serta

Berdasarkan

dua permasalahan yang diangkat,

Penjelasan

bahan

Kesimpulan

pelayanan dilakukan menjalankan

maka ada dua kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1.

Kedudukan yang sah institusi kepolisian

dalam

sistem

ketatanegaraan Indonesia saat ini adalah kepolisian berada di bawah presiden dan itu sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan untuk masalah ideal atau tidaknya tergantung


ISSN 2302-6219


perjalanan politik dan tuntutan

adalah bisa mencegah sikap

yang apabila ada dapat diajukan

egosentrisme

ke Mahkamah Konstitusi, dan

mensejajarkan kedudukan polri

Mahkamah berhak

dan

bisa

Konstitusi

yang

dan TNI sehingga konflik yang

memutuskan

nya.

terjadi

selama

ini

dapat

Sehingga jika membahas tepat

diminimalisir.

atau

kelemahan tersebut masih perlu

tidak

menurut

hukum

Kelebihan

dikaji

menyalahi sistem ketatanegara-

mendalam lagi sehingga wacana

an

menempatkan

dan

hirarkhi

perundang-

yang

berlaku,

bawah

dan

diteliti

dan

adalah akan tepat selama tidak

undangan

lebih

kepolisian

kementerian

di

menjadi

sedangkan untuk masalah ideal

suatu yang wacana yang dapat

atau

dipertanggungjawabkan

tidak

nya

tergantung

pelaksanaan di lapangan dan kondisi

nantinya.

masyarakatnya.

Mengenai peran kepolisian telah

Saran

jelas ditulis dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yaitu sebagai alat negara

dalam

menjaga

dan

ketertiban

keamanan masyarakat. 2.

polri

Semua

aturan

manusia

yang

pasti

dibuat memiliki

Ditengah

literatur

yang

sedikit dan pemikiran yang tidak mendalam, ada beberapa saran yang dapat diberikan dalam artikel ini, diantaranya adalah: 1.

Diharapkan

Polri

dapat

kelemahan dan kelebihannya,

instropeksi diri, apakah selama

diantara kelemahan kepolisian

ini telah dapat menjalankan

di bawah kementerian adalah

fungsinya

sikap independensi polri akan

tidak,

sulit tercapai, sehingga nantinya

berada dimanapun itu bukan

tidak dapat membantu presiden

persoalan yang mendasar untuk

secara langsung sebagai “alat

bisa mengabdikan diri dengan

negara”

baik kepada bangsa dan negara.

untuk

menjaga

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kelebihannya

2.

Wacana

dengan masalah

untuk

baik

atau

kedudukan

menempatkan

Polri dimanapun perlu pemikiran


ISSN 2302-6219


dan diskusi dengan berbagai elemen sehingga nantinya dapat dihasilkan format yang ideal dan dapat

memfungsikan

Polri

dengan baik dalam negara. 3.

Konflik TNI dan Polri perlu dihentikan dan Polri harus bisa menghilangkan

sikap

ego-

sentrisme nya dalam bernegara.

DAFTAR PUSTAKA Buku Azhari, Negara Hukum Indonesiaanalisis yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya, UII Press, Jakarta, 1995. Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum internasional, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet5, 2013. M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Indonesia dan Polisi Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Website http://www.tribunnews.com/nasio nal/2014/02/27/kapolrisutarman-tolak-polri-berada-dibawah-kementerian, https://krisnaptik.wordpress.com/b log/kedudukan-polri-dansystem-kepolisian-di-erademokrasi

Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 2010. Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. V, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.


Kedudukan Kepolisian di Bawah Kementerian

Recommend Documents