KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA OPERASIONALISASI KPH
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Disampaikan pada Sosialisasi DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014 Jakarta, 6 Februari 2014
Mandat Perundang-undangan
UMUM :
KHUSUS :
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
TEKNIS :
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP Permenhut No. P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL dan KPHP Permenhut No. P.47/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP
KPH dalam Renstra Kemenhut 2010-2014 8 PROGRAM KEMENHUT 1. Perencanaan Makro Bidang kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (Tanggung Jawab Ditjen Planologi Kehutanan) 2. Peningkatan Usaha Kehutanan 3. Konservasi Keanekaragaman hayati dan Perlindungan Hutan 4. Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan masyarakat 5. Penelitian dan Pengembangan Kemenhut 6. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhut 8. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Kemenhut
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) • Penunjukan kawasan hutan provinsi • Rencana makro penyelenggaraan kehutanan • Tata batas kawasan hutan
• Beroperasinya 120 KPH • Pelayanan Ijin pinjam pakai kawasan hutan • Data dan informasi geospasial dasar
KEGIATAN PRIORITAS: PEMBANGUNAN dan OPERASIONALISASI KPH
Pentahapan Pembangunan dan Operasionalisasi KPH A. PEMBANGUNAN KPH 1.
WILAYAH a. Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP b. Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP Model
2.
KELEMBAGAAN c. Organisasi d. Personil KPH e. Sarana dan Prasarana KPH f. Anggaran
3.
RENCANA g. Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan h. Rencana Strategis Bisnis
B. OPERASIONALISASI KPH
4.
PENGELOLAAN HUTAN i. Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan j. Penjabaran Kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota k. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan pada Wilayah Tertentu l. Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian pada wilayah yang diberi ijin Pemanfaatan Hutan m. Pengembangan Peluang Investasi
Perkembangan Pembangunan dan Operasionalisasi 90 KPH Sampai dengan Desember 2013 No
Kriteria
1. Wilayah
Indikator/Sub Indikator Penetapan Wilayah
Organisasi
Kantor 2. Kelembagaan
Kendaraan Roda 4 Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda 2
Keterangan
90 SK
32 KPHL: 2.825.150 Ha 58 KPHP: 9.431.705 Ha
Perda /Pergub/ Perbup/ Perwakot
8 Perda (5 SKPD, 2 UPTD, 1 Seksi pada Dinas) 77 Pergub/ Perbup/ Perwakot
5 Unit sedang dalam proses (Malinau, Benakat, Memberamo, Meratus, dan Minas Tahura)
Bangunan
74 bangunan
Mobil setiap KPH
89 mobil
Beberapa unit Sepeda Motor tiap KPH
88 Unit KPH
Tata Hutan Rencana Pengelolaan
Buku dan Peta
SDM
Hasil
SK Menhut KPH Model
Peralatan (Alat ukur, gps, komputer, mebelair) Tenaga Terlatih a. Diklat Calon KKPH b. DIklat Perencanaan KPH c. Lokalatih Tata Hutan d. SDM Lulusan SMKK Buku dan Peta
Alat Kantor/Survey
3. Rencana
Keluaran
7 unit disediakan Pemda, 9 unit difasilitasi 2014 KPHL Maria (difasilitasi 2014) KPHL Maria dan KPHL Sorong Selatan (difasilitasi 2014)
90 Unit KPH 4 Angkatan 1 Angkatan 2 kali 217 orang 87 Draf 82 Draf
SDM Lulusan SMKK tahun 2014 terkurangi karena: lulus tes CPNS Kemenhut, dihonor daerah. 3 unit difasilitasi 2014 8 unit difasilitasi 2014, 16 Dokumen siap disahkan
Pendanaan Pembangunan KPH Tahun 2014
No.
Instansi
Jumlah (dalam Rupiah)
1.
Dit WP3H
4.979.959.000
2.
Dekonsentrasi
4.123.161.000
3.
BPKH
4.
DAK Bidang Kehutanan (potensial 20% dari total DAK)
79.775.725.000
Jumlah
117.632.000.000 206.510.845.000
Optimalisasi Pendanaan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH Dasar Peraturan : Permenhut Nomor: P.41/Menhut-II/2011 jo P.54/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model Pasal 2 : (1) Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model diberikan oleh Pemerintah guna mendorong beroperasinya KPHL dan KPHP di lapangan. (2) Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model selain oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Jenis Sarana dan Prasarana :
Bangunan kantor; Kendaraan operasional; Peralatan kantor; Peralatan operasional; dan Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan
Mekanisme Fasilitasi : DIPA-APBN melalui Penugasan Ditjen Planologi Kehutanan (BPKH) DAK Bidang Kehutanan Donor/Mitra
DAK Bidang Kehutanan untuk Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH Ketentuan Umum: Dasar Hukum : Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014 Sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah yang memprioritaskan Pengembangan KPH Daerah yang bisa memanfaatkan DAK Bidang Kehutanan untuk sarana dan prasarana KPH adalah Provinsi/Kab/Kota yang telah memiliki Kelembagaan KPH Minimal 85% dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yaitu peningkatan sarana dan prasarana operasionalisasi KPHP/KPHL maksimum 20%, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) minimum 50% dan peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan maksimum 15%. Maksimum 15% digunakan untuk peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok, peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial di luar KSA dan KPA. Lokus kegiatan DAK Bidang Kehutanan dengan urutan prioritas: Kawasan hutan yang terdegradasi dan yang telah memiliki kelembagaan KPH Lindung dan Produksi (yang tidak/belum dibebani ijin) Kawasan hutan yang belum memiliki kelembagaan KPH; Tahura; Lahan kritis di luar kawasan hutan; Kawasan ekosistem esensial di luar KSA dan KPA.
Jenis yang diperbolehkan : 1. Disinergikan dengan Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang telah diadakan melalui APBN sesuai dengan Permenhut P.41/Menhut-II/2011 jo P.54/Menhut-II/2011 2. Sarana dan Prasarana : Pengadaan peralatan teknis operasional kegiatan pengelolaan hutan pada KPH (GPS, kompas, dan peralatan survey lainnya) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan (peralatan pemeliharaan reboisasi dan rehabilitasi, peralatan ringan pengolah hasil pasca panen hasil hutan bukan kayu) Pembuatan sarana penataan hutan (patok batas penataan blok, jalan inspeksi yang diintegrasikan dengan batas blok/petak, papan-papan pengumuman atau peringatan)
Pembangunan/pemeliharaan kantor resort KPH. Pengadaan kendaraan operasional KPH (kendaraan roda 2, speed boat). Pengadaan peralatan pendukung kegiatan KPH (komputer, LCD, laptop, printer )
Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada KPH Sumber Dana No. 1.
Jenis Sarana dan Prasanana
APBN
DAK Bidang Kehutanan
APBD
Mitra
√
√
√
√
√
√
Bangunan Kantor
Kantor KPH Kantor Resort KPH 2.
Volume
1 Unit
√
pm
√
Alat Transportasi Kendaraan Roda 4
1 Unit
√
Kendaraan Roda 2
pm
√
√
√
√
1 Unit
√
√
√
√
Kendaraan Perairan (speed boat) 3.
Peralatan Kantor
pm
√
√
√
√
4.
Peralatan Survey
pm
√
√
√
√
5.
Peralatan Perpetaan
pm
√
√
√
√
6.
Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan
pm
√
√
√
7.
Sarpras pendukung kegiatan rehabilitasi hutan
pm
√
√
√
8.
Pembuatan sarana penataan hutan
pm
√
√
√
9.
Pembangunan/pemeliharaan kantor resort KPH
pm
√
√
√
