STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
KodeDokumen : Revisi ke
:
Tanggal
: 15 April 2015
DiajukanOleh
: Tim PenjaminanMutu
Disetujui oleh
: Direktur
Naproni, S. T. , M. Kom. NIK. 0106003
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKMI BATURAJA 2015
SPMI-AKMI REVISI KE-
TANGGAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SPMI-AKMI/STD/
DISETUJUI OLEH: DIREKTUR
Naproni, S.T., M.Kom.
1. Defenisi Istilah Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Menristekdikti, pasal 26). 2. Rasional Standar Dikti Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, disebutkan bahwa Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 menyatakan: Pasal32 (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Pasal 33 (1) Standar prasarana pembelajaran sebagdimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produ e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. Pasal 34 (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
Pasal 35 Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pasal 36
(1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Pasal 37 (1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 3. Pernyataan Isi Standar Dikti a. Lahan untuk kegiatan pendidikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku sesuai dengan bidang pendidikan. Lahan tersebut terdiri atas lahan untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat; b. Standar peralatan ruang kantor meliputi : meja, kursi, komputer, printer, telepon, jaringan internet, alat tulis, almari arsip dan kalkulator minimal masing-masing 1 buah. c. Ruang kuliah seharusnya memenuhi standar 50 m2 (5 x 8) untukkapasitas 40 mahasiswa peserta kuliah. d. Standar peralatan lain untuk menunjang proses pembelajaran adalah
penggunaan internet dengan sistem hot spot area. 4. Strategi Pencapaian Standar Dikti a. Pimpinan Akademi melakukan koordinasi dengan Yayasan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. b. Pimpinan Akademi menunjuk tim dari bagian kerumahtanggaan untuk ditugasi melakukan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan. c. Pimpinan Akademi dan bagian kerumah tanggaan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari Yayasan. 5. Indikator Pencapaian Standar Dikti a. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap lahan yang disediakan semakin rendah. b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dikti a. Yayasan sebagai pemilik akademi b. Direktursebagaipimpinanakademi c. PembantuDirektur II d. KepalaBagian Kerumahtanggaan 7. Referensi a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen. c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan TInggi d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 49 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
