KAJIAN KAPASITAS PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KOTA

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW), Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752

KAJIAN KAPASITAS PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KOTA A M A R1 1

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Tadulako Palu, Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu – Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 422414, Fax. (0451) 458398,email : [email protected]

Abstrak—Pertumbuhan penggunaan lahan yang terus meningkat di wilayah perkotaan menimbulkan masalah di masa yang akan datang, terutama terkait dengan kapasitas lahan dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kota secara berkelanjutan. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kapasitas lahan dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan penggunaan lahan bagi kebutuhan sarana dan prasarana kota sesuai prediksi waktu pada masa yang akan datang.Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan metode spasial kuantitatif. Data penelitian terdiri atas data keruangan (spasial) dan data non-keruangan (aspasial) berupa data time series yang diperoleh melalui teknik observasi, pencatatan dokumen dan pemetaan melalui SIG, yang menggambarkan karakteristik penggunaan lahan di Kota Palu sebagai lokasi penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi, analisis kapasitas lahan dan analisis spasial tumpang susun atau paduserasi (overlay) melalui bantuan program dan software Arc View.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tersedia lahan seluas ± 13.151,13 Ha(34,74%) yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kota sesuai karakteristik lahan di Kota Palu sebagai kota teluk, dengan kapasitas penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seluas ± 12.493,54 Ha yang mampu menampung 1.027.354 jiwa dan 303.345 rumah tangga sampai tahun 2055, serta kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata/akomodasi wisata seluas ± 263,02 Ha mampu menampung 59.273 orang tamu hotel berbintang dan 585.362 orang tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnyasampai tahun 2052, sementara sisa luas penggunaan lahan sebesar ± 394,53 Ha dikategorikan sebagai kawasan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana kota lainnya. Kata kunci— penggunaan lahan, kapasitas lahan, sarana dan prasarana 1. PENDAHULUAN Lahan/tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan lahan untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, lahan adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, da akan ke mana mereka pergi. Dalam hal ini, lahan mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural dan politik [1]. Lahan merupakan unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya tidak dapat dilepaskan Perencanaan Wilayah Kota

dengan penataan ruang kota/wilayah. Demikian pula dengan penataan ruang yang ada pada hakikatnya antara lain merupakan pengaturan persediaan, penggunaan dan peruntukan tanah/ lahan/bumi, air dan ruang angkasa [2]. Permasalahan dalam penggunaan lahan bersifat umum di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, terutama akan menjadi menonjol bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi. Pemikiran secara intuitif dalam penggunaan lahan G-45


sebenarnya telah dilakukan sejak lama, akan tetapi pemikiran untuk menggunakan lahan secara lebih efisien atau dengan cara yang berencana baru memperoleh wujud yang lebih jelas sesudah Perang Dunia I [3]. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi permasalahan besar dalam perkembangan kota-kotanya. Perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan diikuti dengan permintaan akan kebutuhan ruang/lahan untuk bangunan sebagai wadah yang menampung berbagai aktivitas perkotaan seperti perumahan dan perkantoran [4]. Selain perumahan dan perkantoran, lahan di wilayah perkotaan juga biasa digunakan untuk membangun sarana-sarana pemerintahan. Ini terjadi karena kota biasanya menjadi pusat pemerintahan. Keberadaan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan transaksi perdagangan di perkotaan. Oleh karena itu, ada pula sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk keperluan bangunan perdagangan (pasar, mall, grosir, dan sebagainya). Adapun beberapa jenis penggunaan lahan untuk bangunan lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk kota seperti sekolah, sarana kesehatan, peribadatan, olahraga, sarana hiburan dan rekreasi [4]. Ketidaktepatan penggunaan lahan pada umumnya disebabkan oleh tekanan peningkatan jumlah penduduk yang menuntut kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor permukiman, industri, perdagangan dan jasa sebagai konsekuensi dari proses pertumbuhan perekonomian ke arah non pertanian [5]. Kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kota memang sebagian besar dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk kebutuhan perumahan yang menjadi elemen utama kegiatan kota. Seiring dengan itu, kebutuhan lahan bagi kegiatan lain yang akan menjadi penunjangnya juga akan turut berkembang, walaupun luasnya tidak sama dengan perkembangan kebutuhan untuk perumahan dan permukiman [6]. Berdasarkan Perencanaan Wilayah Kota

pertimbangan itulah, masalah kapasitas lahan terhadap berbagai kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kota perlu diarahkan, sehingga tujuan usaha penataan ruang dapat tercapai [4]. Seperti halnya fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan, maka Palu sebagai salah satu kota di Indonesia yang dijadikan objek dalam penelitian, juga mengalami permasalahan yang sama terkait dengan pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan peningkatan penggunaan lahan kota, terutama penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana, namun kondisinya belum separah dengan kota-kota besar lain sehingga kapasitas penggunaan lahannya masih sangat memungkinkan untuk ditata dan dikembangkan sesuai ketersediaan lahan (supply) dan kebutuhan pemanfaatannya (demand) agar tidak melampaui kapasitas lahannya. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Periode tahun 2000 – 2010 angka prosentase pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,26% per tahun dengan jumlah penduduk 336.532 jiwa pada akhir tahun 2010 [7].Seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kota Palu, maka permintaan/kebutuhan akan lahan pun meningkat, khususnya penggunaan lahan untuk bangunan sarana dan prasarana, dengan peningkatan rata-rata 1,89% per tahun selang periode tahun 2000–2010, dimana jumlah bangunan sarana dan prasarana pada akhir tahun 2010 ± 79.205 unit bangunan dengan luas penggunaan lahan dan pekarangan ± 4.723,62 Ha (12,48%) termasuk sarana dan prasarana perkotaannya [8]. Selain masalah peningkatan jumlah penduduk dan bangunan, secara alamiah Kota Palusebagai kota teluk,juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan lingkungan fisik alam (ecological boundaries) berupa ketersediaan lahan yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang kota teluk, karena keadaan sumberdaya lahan bersifattetap (tidak dapat dipindahkan). Oleh karena itu, G-46


ketersediaan lahan ini akan menentukkan sebaran danbesaran luas daya dukung dan daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada kota teluk tersebut [9]. Fenomena-fenomenadi atas perlu mendapat perhatian dan diantisipasi sejak dini, agar terjadi keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan untuk bangunan (supply and demand), khususnya di daerah Kota Palu sebagai kota teluk, baik saat ini maupun masa yang akan datang, serta dapat menjadi masukan bagi RTRW Kota Palu ke depan untuk lebih mengarahkan pola penggunaan lahannya berdasarkan karakteristik dan daya dukung lahan yang dimiliki dengan didukung oleh sumber data dan infromasi yang lebih akurat dan terkini, baik berupa data spasial maupun data non-spasial. 2. METODOLOGI Lokasi penelitian yang dijadikan wilayah studi adalah Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah studi 37.860,83 Ha yang terdiri atas 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Palu Utara, Palu Selatan, Palu Barat dan Palu Timur Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode spatialkuantitatifmelalui beberapa teknik analisis seperti analisis pemetaan (mapping analysis) yaitu teknik paduserasi (overlay) dan analisis pemrosesan citra satelit (image processing analysis) dengan bantun program GIS untuk mendapatkan luas ketersediaan lahan, analisis regresi untuk trend pertumbuhan luas penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana, serta batas waktu lahan yang masih tersedia mampu mendukung pertumbuhan luas penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana, serta analisis kapasitas lahan untuk melihat seberapa besar daya tampung dan ambang batas daya dukung lahan terhadap batas waktu luas ketersediaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana kota. Data penelitian diperolehdengan cara langsung dikumpulkan dari sumber pertama Perencanaan Wilayah Kota

atau pengukuran langsung di lapangan (data primer) melalui teknik survey atau observasi,pemetaan dan digitasi foto citra satelit dengan bantuan softwareGIS, serta secara tidak langsung (data sekunder)dari literatur daninstansi terkait berupa dokumendokumen, standar-standar dan peraturanperaturan melalui perekaman atau pencatatan dokumen. 3. HASIL PENELITIAN Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Sarana dan Prasarana di Kota Palu Luas suatu wilayah pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni wilayah daratan dan wilayah lautan, terutama wilayahwilayah yang mempunyai laut sebagai batas perairannya. Luas wilayah studi yang dimaksud dalam penelitian ini lebih difokuskan pada luasan wilayah daratan Kota Palu. Luas daratan Kota Palu yang digunakan selaku wilayah studi dalam penelitian ini adalah ± 37.860,83 Ha (378,61 Km2). Luasan ini merupakan luas daratan secara teknis menurut hasil digitasi melalui bantuan foto citra satelit Ikonos tahun 2009 terhadap batasbatas administrasi Kota Palu yang dielaraskan dan disinkronisasikan dengan batas-batas administrasi wilayah sekitarnya. Secara spasial, ketersediaan penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana terhadap luas wilayah Kota Palu dapat dilakukan melalui pendekatan teknik analisis paduserasi (overlay) terhadap peta-peta dasar dan peta tematik, baik yang diperoleh dari Bakosurtanal dan dokumen RTRW Kota Palu maupun dari hasil digitasi dan klasifikasi penggunaan lahan dalam proses analisis citra (image processing analysis). Berdasarkan pengolahan data spasial tersebut, maka diperoleh peta sebaran dan ketersediaan lahan untuk bangunan sarana dan prasarana di Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada peta Gambar 1. Selanjutnya secara kuantitatif, peta penggunaan lahan yang diperoleh dari hasil G-47


pengolahan data spasial dapat pula ditabulasi dan dikelompokkan sesuai jenis dan luas masing-masing penggunaan lahan kawasan, meliputi : kawasan lindung, kawasan budidaya terbangun, kawasan prasarana kota dan kawasan strategis kota, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1, agar dapat dihitung luas ketersediaan lahan untuk sarana dan prasarana sesuai kebutuhan persamaan model matematis: (1) dimana : LEF = Luas Lahan untuk Sarana dan Prasarana yang masih Tersedia (Ha) LW = Luas Administrasi Wilayah Studi (Ha) KL = Total Luas Kawasan Lindung (Ha) K BT = Total Luas Kawasan Budidaya Terbangun Eksisting (Ha) K PK = Total Luas Kawasan Prasarana Kota Eksisting (Ha) K SK = Total Luas Rencana Kawasan Strategis Kota (Ha) Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis jenis dan luas penggunaan lahan masingmasing kawasan tersebut, maka dapatlah dimasukkan dalam persamaan model matematika (1) sebagai berikut : LEF = 37.860,83 – (18.529,38 + 4.180,25 + 543,27 + 1.456,80) LEF = 37.860,83 – 24.709,70 LEF = 13.151,13 Ha. Persamaan Jumlah Pengguna Lahan untuk Sarana dan Prasarana di Kota Palu Persamaan jumlah pengguna lahan untuk sarana dan prasarana dari tahun ke tahun di Kota Palu yang terdiri atas persamaan jumlah penduduk, jumlah keluarga dan jumlah tamu hotel sebagai pengguna lahan. Persamaan ini ditentukan dengan membandingkan persamaan dari metode regresi linear, regresi logarithmic, regresi polynomial, regresi power, dan regresi eksponential yang dicari dengan program Microsoft Office Excel 2010 dan memilih persamaan yang memiliki koefisien determinasi (R2) yang paling besar atau yang paling sesuai, serta melakukan uji signifikansi terhadap model Perencanaan Wilayah Kota

regresi dengan bantuan program SPSS 17 for windows. Persamaan jumlah penduduk dan jumlah keluarga digolongkan atas jumlah total, sedangkan persamaan jumlah tamu hotel dan akomodasi lainnya terdiri atas jumlah tamu hotel berbintang dan hotel non bintang dan akomodasi lainnya. Persamaan yang diperoleh dari metode regresi ini dirubah bentuknya sehingga periode menjadi tahun masehi. Persamaan jumlah penduduk danjumlah keluarga di masa yang akan datangsebagai pengguna lahan untuk sarana dan prasarana di Kota Palu dan Persamaan Jumlah Tamu Hotel dan Akmodasi Lainnya berdasarkan datadari tahun 2000 sampai 2010, sedangkan Persamaan Jumlah Kursi Restoran dan Rumah Makanberdasarkan data dari tahun 2002 sampai 2010, adalahsebagai berikut. a. Persamaan Jumlah Penduduk Kota Palu P jpk = 261.996,9824 e 0,0244 (t – 1999) (2) R2 = 0,9749 b. Persamaan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah P jpp = 2.136.910,1758 e 0,0192 (t – 1999) (3) 2 R = 0,9998 c. Persamaan Jumlah Keluarga Kota Palu P jrt = 54.667,0217 e 0,0306 (t – 1999) (4) 2 R = 0,9306 d. Persamaan Jumlah Tamu Hotel Berbintang P thbb = 6.443,8697 (t – 1999)0,5589 (5) 2 R = 0,6705 e. Persamaan Jumlah Tahun Hotel Non-Bintang dan Akomodasi Lainnya P thnb = 11.400,7213 (t – 1999) 0,9920 (6) 2 R = 0,8295 f. Persamaan Jumlah Kursi Restoran dan Rumah Makan Kota Palu P krm = 2.135,6250 e 0,1184 (t – 2001) (7) 2 R = 0,4826 Luas Penggunaan Lahan Per 1 Pengguna Untuk Sarana dan Prasarana di Kota Palu Secara keseluruhan luas penggunaan lahan per 1 pengguna untuk kebutuhan sarana dan prasarana, baik untuk permukiman maupun G-48


sarana akomodasi wisata, di Kota Palu dapat dilihat pada uraian Tabel 2.

6) Penggunaan lahan untuk sarana pemerintahan dan layanan umum:

Persamaan Luas Penggunaan Lahan Untuk Sarana dan Prasarana di Kota Palu Persamaan luas penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana adalah perkalian luas penggunaan lahan per 1 pengguna dengan persamaan jumlah pengguna. Luas penggunaan lahan per 1 pengguna dari tahun ke tahun dianggap tetap. Persamaan jumlah pengguna dan luas penggunaan lahan per 1 pengguna adalah sebagaimana yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Analisis penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana di Kota Palu terdiri atas penggunaan lahan untuk permukiman dan sarana akomodasi wisata. Persamaan luas penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana masa yang akan datang di Kota Palu diuraikan berikut ini.

(13) Ha + LLplu = 59,4733150048 e 162,4051733608 e 0,0192 (t – 1999) Ha 7) Penggunaan lahan untuk prasarana lingkungan: (14) 0,0244 (t – 1999) Ha L prling = 550,19366304 e 8) Penggunaan lahan untuk taman, tempat bermain/lapangan olahraga, pemakaman dan jalur hijau: (15) 0,0244 (t – 1999) LLrtb = 497,79426656 e Ha 9) Total luas penggunaan lahan untuk permukiman di Kota Palu (T Lbg1 ):

a. Persamaan Luas Penggunaan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Permukiman 1) Penggunaan lahan untuk rumah: (8) 0,0306 (t – 1999) LLrmh = 1.109,7405,41 e Ha 2) Penggunaan lahan untuk sarana pendidikan: (9) 0,0244 (t – 1999) + LLddk = 156,6741954752 e 299,8 Ha 3) Penggunaan lahan untuk sarana kesehatan (10) 0,0244 (t – 1999) Ha LLkes= 37,02017361312 e 4) Penggunaan lahan untuk sarana peribadatan: (11) 0,0244 (t – 1999) LLibd = 52,39939648 e Ha 5) Penggunaan lahan untuk sarana ekonomi:

0,0244 (t – 1999)

(16) 0,0306 (t – 1999)

T Lbg1 = (1.109,740541 e )+ (1.426,91416524512 e0,0244(t – 1999)) + (0,6834 e0,1184 (t – 2001)) +(162,4051733608 e0,0192 (t – 1999)) Ha + 299,8 Ha. b. Persamaan Luas Penggunaan Lahan untuk Sarana Akomodasi Wisata 1) Penggunaan untuk hotel berbintang: LLhbb = L L1hbnb x P thbb (17) LLhbb = 2,6613181861 (t – 1999) 0,5589 Ha 2) Penggunaan untuk hotel non bintang dan akomodasi lainnya: LLhnb = L L1hbnb x P thnb (18) LLhnb = 4,7084978969 (t – 1999) 0,9920 Ha 3) Total luas penggunaan lahan untuk seluruh sarana akomodasi wisata (T Lbg2 ): (19) 0,5589 T Lbg2 = {2,6613181861 (t – 1999) } Ha + {4,7084978969 (t – 1999) 0,9920 } Ha.

(12) LLeko = 40,0855383072 e0,0244 (t – 1999) Ha + 33,2736167648 e0,0244 (t – 1999) Ha +0,6834 e 0,1184 (t – 2001) Ha. Perencanaan Wilayah Kota

G-49


Batas Waktu Ketersediaan Lahan Mampu Mendukung Pertumbuhan Luas Penggunaan Lahan Untuk Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kota Palu Penghitungan batas waktu lahan yang masih tersedia mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana di Kota Palu dilakukan sebagai langkah proyektif dan antisipatif bagi pengelola perkotaan untuk sedini mungkin dapat mengatur dan merencanakan pengembangan pembangunan secara lebih bijaksana dan lestari (sustainable). Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa batas waktu lahan mampu mendukung pertumbuhan lahan untuk sarana dan prasarana adalah ketika luas penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana mencapai luas sama dengan luas ketersediaan lahan sebagai hasil analisis pada tahapan sebelumnya. Sesuai hasil analisis ketersediaan lahan menunjukkan bahwa di Kota Palu masih tersedia lahan kawasan budidaya yang dapat digunakan, baik untuk pembangunan permukiman, sarana dan prasarananya, sarana akomodasi wisata maupun budidaya lainnya seluas ± 13.151,13 Ha. Secara lebih rinci arahan jenis dan luas penggunaan lahan di Kota Palu berdasarkan hasil analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan dapat dilihat pada uraian Tabel 3. Penghitungan batas waktu dilakukan dengan asumsi bahwa angka rata-rata pertumbuhan penggunaan lahan untuk bangunan di wilayah Kota Palu adalah tetap yaitu 2,72% per tahun. a. Kawasan Permukiman Batas waktu kawasan permukiman di Kota Palu mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana adalah ketika luas penggunaan lahan untuk bangunan berdasarkan persamaan (15) mencapai luasan yang sama dengan kawasan permukiman, sarana dan prasarana di Kota Palu berdasarkan arahan jenis dan luas penggunaan lahan pada Tabel 3 yaitu L kpps = 12.493,57 Ha, dengan perhitungan sebagai berikut : Perencanaan Wilayah Kota

T Lbg1t=2054 = 12.232,09 HaLkpps=12.493,57 Ha Berdasarkan perhitungan luas penggunaan lahan untuk permukiman di Kota Palu pada akhir tahun 2054 (T Lbg1t=2054 ) lebih kecil dari luas kawasan permukiman (L kpps) dan pada akhir tahun 2055 (T Lbg1t=2055 ) lebih besar dari kawasan permukiman (L kpps), maka dapat disimpulkan bahwa batas waktu kawasan permukiman di Kota Palu mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk bangunan adalah tahun 2055. b. Kawasan Sarana Akomodasi Wisata Batas waktu kawasan sarana akomodasi wisata di Kota Palu mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk bangunan adalah ketika luas penggunaan lahan untuk bangunan berdasarkan persamaan (16) mencapai luasan yang sama dengan kawasan pariwisata/akomodasi wisata di Kota Palu berdasarkan arahan jenis dan luas penggunaan lahan pada Tabel 3 yaitu L kpaw = 263,02 Ha, dengan perhitungan sebagai berikut : T Lbg2t=2051 = 261,44 Ha < Lkpaw = 263,02 Ha T Lbg2t=2052 = 266,23 Ha > Lkpaw = 263,02 Ha Berdasarkan perhitungan luas penggunaan lahan untuk sarana akomodasi wisata di Kota Palu pada akhir tahun 2051 (T Lbg2t=2051 ) lebih kecil dari luas kawasan pariwisata/akomodasi wisata (Lkpaw) dan pada akhir tahun 2052 (T Lbg2t=2052 ) lebih besar dari kawasan pariwisata/akomodasi wisata (Lkpaw ), maka dapat disimpulkan bahwa batas waktu kawasan sarana akomodasi wisata di Kota Palu mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk bangunan adalah tahun 2052. 4. PEMBAHASAN Kajian kapasitas penggunaan lahan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kota adalah keterpaduan hasil analisis antara ketersediaan dan daya tampung lahan untuk sarana dan prasarana agar mampu mendukungpertumbuhan aktivitas pengguna lahan sesuai dengan keadaan fisik lahan dan G-50


unsur-unsur yang terkandung di dalamnya [4] dan [8]. Analisis terhadap kapasitas lahan merupakan salah satu alat perencanaan yang sangat efektif digunakan dalam merencanakan penggunaan lahan dan manajemen pertumbuhan wilayah perkotaan untuk jangka panjang [10] terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kota.

Barat seluas ± 2.065,58 Ha (15,71%), Kecamatan Palu Selatan seluas ± 2.227,84 Ha (16,94%), Kecamatan Palu Timur seluas ± 4.260,84 Ha (32,40%), dan Kecamatan Palu Utara seluas ± 4.596,87 Ha (34,95%). Secara lebih jelasnya luas dan distribusi lahan untuk bangunan di Kota Palu menurut kecamatan dapat dilihat pada uraian Tabel 4.

Ketersediaan Lahan Untuk Sarana dan Prasarana di Kota Palu Hasil analisis menunjukkan bahwa masih tersedia ± 13.151,13 Ha lahan yang dikategorikan sebagai lahan untuk kegiatan budidaya, termasuk pembangunan sarana dan prasarana kota, yaitu lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi dan kelerengan sesuai atau cocok untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai lahan pembangunan dari berbagai aktivitas budidaya. Kesesuaian yang dimaksud untuk mewadahi aktivitas budidaya ialah lahan tersebut secara aspek legal dan aspek teknis mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk bangunan sarana dan prasarana secara optimal, serta apabila lahan tersebut digunakan dengan baik tidak akan menganggu kelestarian sumberdaya dan lingkungan [9]. Ketersediaan lahan untuk sarana dan prasarana seluas ±13.151,13 Ha telah mempertimbangkan penetapan kawasan lindung maupun kawasan budidaya terbangun lainnya, termasuk keberadaan prasarana dan infrastruktur kota yang telah ada, namun secara aspek hukum dan sosial seperti status kepemilikan dan nilai lahan, serta daya dukung sumber daya air belum dipertimbangkandalam penelitian ini. Luas lahan untuk sarana dan prasarana yang masih tersedia dapat berada pada kawasan budidaya pertanian yang meliputi tipologi lahan basah maupun lahan kering serta kawasan penghijauan dan kawasan hutan sebagai areal penggunaan lain (APL). Selanjutnya, luas lahan untuk bangunan yang masih tersedia dapat dialokasikan berdasarkan zona-zona pemanfaatan per kecamatan dengan distribusi sebagai berikut : Kecamatan Palu

Daya Tampung Lahan untuk Sarana dan Prasarana mampu MendukungPertumbuhan Pengguna Lahan di Kota Palu Besaran daya tampung adalah ketika pertumbuhan jumlah pengguna lahan yaitu : penduduk, rumah tangga dan jumlah tamu hotel mencapai batas waktu yang sama dengan batas waktu ketersediaan lahan mampu mendukung pertumbuhan penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana pada kawasan permukiman dan sarana akomodasi wisata. Perhitungan kapasitas lahan untuk sarana dan prasarana agar mampu menampung pertumbuhan pengguna lahan di Kota Palu dilakukan pada masing-masing kawasan, yaitu kawasan permukiman untuk daya tampung penduduk dan rumah tangga, serta kawasan sarana akomodasi wisata untuk daya tampung tamu hotel, baik hotel berbintang maupun hotel non bintang dan akomodasi lainnya, dengan asumsi bahwa angka rata-rata pertumbuhan penduduk, rumah tangga dan tamu hotel adalah tetap.

Perencanaan Wilayah Kota

a. Daya Tampung Lahan Kawasan Permukiman Daya tampung kawasan permukiman di Kota Palu adalah ketika jumlah penduduk dan keluarga berdasarkan persamaan (2) dan (4), mencapai batas waktu yang sama dengan kemampuan ketersediaan lahan dalam mendukung pertumbuhan luas penggunaan lahan untuk bangunan pada kawasan permukiman yaitu tahun 2055, dengan perhitungan sebagai berikut :

G-51


Daya Tampung Penduduk pada Kawasan Permukiman Daya tampung penduduk pada kawasan permukiman dihitung berdasarkan persamaan (2) terhadap jumlah penduduk sebagai pengguna lahan permukiman, sarana dan prasarananya, yaitu : = 261.996,9824 e 0,0244 (t – 1999) P jpk P jpkt=2055 = 261.996,9824 e 0,0244 (2055 – 1999) P jpkt=2055 = 1.027.354 orang Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya tampung penduduk sesuai ketersediaan lahan untuk sarana dan prasarana pada kawasan permukiman seluas ± 12.493,57 Ha sebagai kawasan budidaya belum terbangun sampai dengan tahun 2055 adalah 1.027.354 orang penduduk. Bila ditambahkan dengan jumlah penduduk Kota Palu tahun 2010 sebesar 336.532 orang, maka lahan kawasan budidaya efektif terbangun seluas ± 17.217,09 Ha untuk kawasan permukiman, sarana dan prasarananya di Kota Palu dapat menampung 1.363.886 orang penduduk sampai tahun 2055. Daya Tampung Rumah Tangga pada Kawasan Permukiman Daya tampung rumah tangga pada kawasan permukiman dihitung berdasarkan persamaan (4) terhadap jumlah rumah tangga sebagai pengguna lahan untuk rumah terhadap ketersediaan lahan seluas ± 6.188,0816 Ha, yaitu : P jrt = 54.667,0217 e 0,0306 (t – 1999) P jrtt=2055 = 54.667,0217 e 0,0306 (2056 – 1999) P jrtt=2055 = 303.345 Rumah Tangga (RT) Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya tampung rumah tangga sesuai ketersediaan lahan untuk bangunan pada kawasan permukiman seluas ± 6.188,0816 Ha sebagai kawasan budidaya belum terbangun sampai dengan tahun 2055 adalah 303.345 rumah tangga. Bila ditambahkan dengan jumlah rumah tangga Kota Palu tahun 2010 sebesar 79.241 rumah tangga, maka lahan kawasan budidaya efektif terbangun seluas ± 9.524,24 Ha untuk rumah atau perumahan di Kota Palu dapat menampung 382.586 RT sampai tahun 2055. Perencanaan Wilayah Kota

b. Daya Tampung Kawasan Pariwisata/Akomodasi Wisata Daya tampung kawasan parawisata/akomodasi wisata di Kota Palu adalah ketika jumlah tamu hotel berbintang serta hotel non bintang dan akomodasi lainnya berdasarkan persamaan (5) dan (6), mencapai batas waktu yang sama dengan kemampuan ketersediaan lahan dalam mendukung pertumbuhan luas penggunaan lahan untuk bangunan pada kawasan sarana komodasi wisata yaitu tahun 2052, dengan perhitungan sebagai berikut : Daya Tampung Tamu Hotel Berbintang Daya tampung tamu hotel berbintang pada kawasan pariwisata/akomodasi wisata dihitung berdasarkan persamaan (5) terhadap jumlah tamu hotel berbintang sebagai pengguna lahan sarana akomodasi wisata, yaitu : P thbb = 6.443,8697 (t – 1999)0,5589 P thbbt=2052 = 6.443,8697 (2052 – 1999)0,5589 P thbbt=2052 = 59.273 orang tamu hotel berbintang Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya tampung tamu hotel berbintang sesuai ketersediaan lahan untuk bangunan pada sarana akomodasi wisata seluas ± 263,02 Ha sebagai kawasan budidaya belum terbangun sampai dengan tahun 2052 adalah 59.273 orang tamu hotel berbintang. Bila ditambahkan dengan jumlah tamu hotel berbintang di Kota Palu tahun 2010 sebesar 49.856 orang, maka lahan kawasan budidaya efektif terbangun seluas ± 364,27 Ha untuk saran akomodasi wisata di Kota Palu dapat menampung 109.129 orang tamu hotel berbintang sampai tahun 2052. Daya Tampung Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya Daya tampung tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada kawasan pariwisata/akomodasi wisata dihitung berdasarkan persamaan (6) terhadap jumlah tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya sebagai pengguna lahan sarana akomodasi wisata, yaitu : P thnb = 11.400,7213 (t – 1999) 0,9920 G-52


P thnbt=2052 = 11.400,7213 (2052 – 1999) 0,9920 P thnbt=2052 = 585.362 orang tamu hotel non bintang Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya tampung tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya sesuai ketersediaan lahan untuk bangunan pada sarana akomodasi wisata seluas ± 263,02 Ha sebagai kawasan budidaya belum terbangun sampai dengan tahun 2052 adalah 585.362 orang tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya. Bila ditambahkan dengan jumlah tamu hotel non bintang di Kota Palu tahun 2010 sebesar 341.202 orang, maka lahan kawasan budidaya efektif terbangun seluas 364,27 Ha untuk sarana akomodasi wisata di Kota Palu dapat menampung 926.564 orang tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya sampai tahun 2052. 5. SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapatlah dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut: a. Luas penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana yang masih tersedia di Kawasan Budidaya Kota Palu adalah ± 13.151,13 Ha, dengan arahan jenis penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman seluas ± 12.493,57 Ha; sarana pariwisata/akomodasi wisata seluas ± 263,02 Ha; dan kawasan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana kota lainnya seluas ± 394,53 Ha. b. Kapasitas penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman dengan arahan lahan yang tersedia seluas ± 12.493,57 Ha mampu menampung 1.027.354 jiwa dan 303.345 rumah tangga sampai tahun 2055. c. Kapasitas penggunaan lahan untuk sarana pariwisata/akomodasi wisata dengan arahan lahan yang tersedia seluas ± 263,02 Ha mampu menampung 59.273 orang tamu hotel berbintang dan 585.362 orang tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya sampai tahun 2052.


UCAPAN TERIMA KASIH Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan bantuannya terhadap pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti juga ingin menyaipaikan terima kasih kepada bapak Ir. Armin Basong, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu beserta jajarannya yang memberikan dukungan dan bantuan terhadap pelaksanaan penelitian. DAFTAR PUSTAKA [1] Limbong, Bernhard (2011), Pengadaan Tanah Untuk Bangunan : Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta. [2] Hasni (2010), Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH. Rajawali Pers. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. [3] Sitorus, S.R.P (1995),Evaluasi Sumberdaya Lahan, Penerbit Tarsito, Bandung. [4] Amar (2011),Model Penggunaan Lahan untuk Bangunan Berdasarkan Ketersediaan dan Kapasitas di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus : Kota Palu). Publikasi Ilmiah Rencana Penelitian. Program Doktor Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Volume II-2011. p 160-174. Makassar. ISBN : 2087-7986. [5] Mansur E (2001)Pengendalian Konversi Sawah Beririgasi. http://www.pu.go.id/ Sekjen/Puskabijak/warta/e\web_001/kajian 3ed.htm., diakses Maret 2011. [6] Talkuptra, H.M. Nad Darga (1996), Mekanisme Pengadaan Lahan Perkotaan Melalui Kemitraan. Prosiding Konvensi Nasional Penguatan Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Pembangunan Nasional. CIDES-IAP, Jakarta. [7] Badan Pusat Statistik Kota Palu (2011), Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP-2010). [8] Amar (2011),Study of Land Capability to the Need of Land Use for Building Growth G-53


in Palu City. Paper International Seminar Geospatial and Human Dimension of Sustainable Natural Resource Management. IPB International Convention Centre. Bogor - Indonesia 12 – 13 September 2011. [9] Amar, et al (2012),Land Availability Analysis For Building Based On Land Characteristic of Palu City. International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS. Vol. 12 No. 01. p. 70 – 80. ISSN : 2077-1258. [10] Heung, Ivy (2002),Land Capacity Analysis. Planning Quarterly–September 2002, Wellington City Council. [11] Akbar, Roos(2004),Strategi Pengembangan Basis Data Perencanaan Tata Ruang, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 15, No. 3: 1-15, Bandung. [12] Amar, dkk. (2011),Analisis Ketersediaan Lahan untuk Bangunan Berdasarkan Karakteristik Fisik Lahan Kota (Studi Kasus : Kota Palu). Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Potensi Daerah Melalui Pengembangan Pendidikan, Sains dan Teknologi. p 121-128. Palu. ISBN : 979-602-8824-37-0. [13] Badan Standarisasi Nasional (2004),Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004. [14] Fatimah, Endrawati (2011), Keberlanjutan Pembangunan Kota Dilandasi Daya Dukung Lingkungan. Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Edisi 2. Yayasan Sugijanto Soegijoko URDI. Jakarta. [15] Lillesand T.M. and R.W. Kiefer (2000), Remote Sensing and Image Interpretation. 4th Edition. John Wiley and Sons, Inc. Canada. [16] Murai, Shunji (2008),Pengantar GIS, University of Tokyo. diterjemahkan oleh Tri Agus Prayitnohttp://www.geografiana.com/makal


ah/teknologi/bab-i-gis-workbook-vol-ipengantar-gis(diakses Pebruari 2008). [17] Neufert, Ernst (1980), Architects’ Data. New International Edition.Granada Publishing. Halsted Press John Wiley & Sons. Inc. New York. [18] Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010 2030. [19] Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman. [20] Undang-Undang R.I. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. [21] Sudipta, I Gusti Ketut, dkk. (2008), Model Penggunaan Lahan Untuk Bangunan Di Wilayah Perkotaan Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol. 12, No. 2, Juli 2008, p. 153 – 164.

Gambar 1: Peta Ketersediaan Lahan Untuk Sarana dan Prasarana di Kota Palu

G-54


Tabel 1: Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kota Palu Tahun 2010 Jenis Penggunaan Lahan

No.

Luas (Ha)

%

Tabel 3: Arahan jenis dan luas penggunaan lahan di Kota Palu berdasarkan kesesuaian dan ketersediaan lahan Jenis Penggunaan Lahan

1

Hutan Lindung

9.044,59

36,60

2

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

1.592,82

6,45

3

Suaka Alam/TAHURA

5.076,75

20,55

2.426,12

9,82

Luas (Ha)

1

Perumahan dan Permukiman

2

Perdagangan & Jasa

3

Perkantoran

4

Industri

136,54

0,55

5

Pariwisata/Akomodasi

101,25

0,41

Kawasan Lindung : a. Hutan Lindung b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) c. Suaka Alam/TAHURA d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) e. Perlindungan Setempat Kawasan Budidaya Telah Terbangun a. Permukiman, Sarana & Prasarana b. Pariwisata/Akomodasi Wisata c. Kawasan Strategis Kota*) Kawasan Budidaya Belum Terbangun a. Permukiman, Sarana & Prasarana b. Pariwisata/Akomodasi Wisata c. Budidaya Lainnya

6

Pelayanan Umum

324,88

1,31

Total Penggunaan Lahan

4 5

Penyangga/ArboretumRTH (Makam, Taman, Lap. Olahraga) Lindung Setempat (Sungai/Irigasi) Kawasan Lindung (K L )

7

1. 2. 3. 4. 5.

1,57 74,99

3.336,16

13,50

75,98

0,31

193,65

0,78

11,79

0,05

4.180,25

16,92

363,88 22,47 125,43 20,14 11,35

1,47 0,09 0,51 0,08 0,05

543,27

2,20

Strategi Pertumbuhan Ekonomi

1.456,80

5,90

Kawasan Strategis Kota (K SK )

1.456,80

5,90

24.709,70

100,00

Peternakan/Kandang Kawasan Budidaya Terbangun Eksisting (K BT ) Prasarana Transportasi Darat Prasarana Transportasi Laut Prasarana Transportasi Udara Prasarana Kelistrikan Prasarana Persampahan Kawasan Prasarana Kota (K PK )

1.

389,10 18.529,38

Total (Ha)

(%)

18.529,38 9.044,59 1.592,82 5.076,75 2.426,12 389,10 6.180,32 4.622,27 101,35 1.456,80 13.151,13 12.493,57 263,02 394,53

48,94 23,89 4,21 13,41 6,41 1,03 16,32 12,21 0,27 3,85 34,74 33,00 0,69 1,04

37.860,38

100,00

Tabel 4: Luas dan distribusi lahan untuk bangunan yang masih tersedia menurut kecamatan di Kota Palu No. 1. 2. 3. 4.

Kecamatan Palu Barat Palu Selatan Palu Timur Palu Utara Total (Ha)

Luas Lahan Untuk Bangunan (Ha) 2.065,58 2.227,84 4.260,84 4.596,87 13.151,13

(%) 15,71 16,94 32,40 34,95 100,00

Tabel 2: Luas penggunaan lahan per 1 pengguna untuk bangung di Kota Palu Jenis Penggunaan Lahan

Simbol Persamaa n

Rumah

L Lrmh

Sarana Pendidikan*) Sarana Kesehatan Sarana Peribadatan Sarana Perekonomian a. Perdagangan b. Ruang Kerja c. Rumah Makan/Restoran Sarana Pemerintahan dan Layanan Umum a. Tingkat Kota b. Tingkat Provinsi Prasarana Lingkungan Taman, Tempat Bermain/ Olahraga, Pemakaman dan Jalur Hijau Sarana Akomodasi Wisata

L Lddk L Lkes L Libd L Leko

Pengguna Lahan Per 1 Rumah Tangga Per 1 Orang Per 1 Orang Per 1 Orang

Luas Per Pengguna (m2) 203,000 5,980 1,413 2,000

Per 1 Orang Per 1 Orang Per 1 Kursi Restoran

1,530 1,270

L prling

Per 1 Orang Per 1 Orang Per 1 Orang

2,270 0,760 21,000

L Lrtb

Per 1 Orang

19,000

T Lbg2

Per 1 Orang Tamu Hotel

4,130

3,200

L Lplu


G-55



G-56

KAJIAN KAPASITAS PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KOTA

Recommend Documents