KEMENTERIAN DALAM NEGERI
“KEBIJAKAN UMUM PERMENDAGRI 112 TAHUN 2016 TTG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMDA”
Disampaikan Oleh:
Drs. ARSAN LATIEF, M.Si
Plt. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
LATAR BELAKANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR HUKUM
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SINERGITAS 3 FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAERAH Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Sebelum Memberikan Layanan Public Tertentu Untuk Memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak; Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah
KSWP
PEMERINTAH
PEMDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SINERGITAS 3 FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAERAH
Layanan Publik Tertentu,
- Izin Usaha Perdagangan; - Izin Usaha Hiburan; - Izin Mendirikan Bangunan; - Izin Usaha Restoran; - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; - Izin gangguan.(SE MENDAGRI NO 500/3531/SJ - Izin Trayek. - Izin Usaha Perikanan; dan/atau - Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SINERGITAS 3 FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAERAH PELAKSANAAN KSWP DILAKUKAN MELALUI
Sistem Informasi pada PEMDA yang terhubung dengan Sistem Informasi pada Kementerian yang membidangi urusan Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak Aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak
oleh
KPP/KP2KP dalam KSWP scr sitem atau aplikasi tdk dpt dilakukan oleh Pemda
PTSP
1. Tidak ada penambahan tugas baru bagi PTSP agar tidak berdampak bagi proses pelayanan yang dilakukan selama ini oleh PTSP. 2. Untuk dihindari agar tidak memberatkan serta menjadi persyaratan tambahan bagi masyarakat yang mengajukan proses perizinan. 3. Tidak mengurangi kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh PTSP kepada masyarakat sampai dengan saat ini.
6
SELAIN MELAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PEMDA DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DARI PEMOHON LAYAN TERTENTU.
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SINERGITAS 3 FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAERAH
PEMDA DPT MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU APABILA PEMOHON DPT MENUNJUKAN DOKUMEN :
1. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; 2. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
3. Keterangan status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen berlaku juga terhadap pemberian layanan tertentu lain yang ditetapkan oleh PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SINERGITAS 3 FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MENTERI DALAM NEGERI c.q Ditjen BKD
Pembinaan berupa : Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi;
Pengawasan Umum terkait KSWP dlm pemberian layanan publik tertentu oleh Pemda
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TINDAK LANJUT PEMDA 1. Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan KSWP; 2. Menentukan Layanan Publik tertentu yang akan dilakukan KSWP; 3. Memanfaatkan aplikasi/web service terkait dengan pelaksanaan KSWP; 4. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder); dan 5. Memonitor dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSWP.
Lanjutan…….. 6. Pemda dapat melakukan kerja sama/berkoordinasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak, antara lain : a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau b. Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 7. Pemda menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan KSWP oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Mendagri.
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Terima Kasih
