KEBIJAKAN & STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN REGULASI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI RIAU Oleh : DR. Hj. RAHIMA ERNA KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
PEKANBARU, KAMIS 25 AGUSTUS 2016 Biro Administrasi Pemerintahan Umum
REGULASI TERBARU DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENERAPAN REGULASI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KONDISI EKSISTING DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI RIAU REKOMENDASI 2 Biro Administrasi Pemerintahan Umum
REGULASI TERBARU DKTP: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7; Pasal 8; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23
Draft PP Terbaru Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2016
PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Keuangan No.248/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Peraturan Gubernur Riau No. 66 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Provinsi Riau Biro Administrasi Pemerintahan Umum
BELUM OPTIMALNYA REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BELUM PARTISIPATIF BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
ISU-ISU STRATEGIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH
BELUM AKURATNYA LAPORAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS STAKEHOLDER DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH
BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINERGITAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 4 Biro Administrasi Pemerintahan Umum
Menyelenggarakan kegiatan Rapat Sinkronisasi perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dimana rapat ini akan membahas kelanjutan Perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar Provinsi Riau dapat ikut dilibatkan dalam perencanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Pusat.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENERAPAN REGULASI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Fasilitasi dan penerapan regulasi, dimana akan diselenggarakan Rapat dengan mengundang semua pihak yang terlibat penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Reformulasi Tim Kerja/Kooordinator Dekon dan TP per SKPD
Optimalisasikan sosialisasi maupun FGD, serta monev tata kelola Dekon dan TP Optimalkan Korbinwas Dlm rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabilitas, serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan dana Dekon/TP Biro Administrasi Pemerintahan Umum
Alokasi APBN Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 ALOKASI TAHUN ANGGARAN
No. URAIAN
Dana Kantor Pusat 1 ( KP ) 871.550.438.000 Dana Kantor 2 Daerah ( KD) 2.407.662.258.000 Dana Dekonsentrasi ( 3 DK ) 698.132.088.000 Dana Tugas 4 pembatuan ( TP )
109.298.505.000
4.170.327.153.000
2012
2013
1.420.601.822.000 1.105.590.588.000 1.804.106.625.000 2.658.260.972.000
83.683.864.000
Dana Urusan 5 Bersama ( UB )
Total………1
2011
2010
3.312.987.540.000 3.314.194.262.000
2014
2015
2016
1.365.215.146.000
1.894.172.671.000
1.563.954.760.000
4.108.620.210.000
4.900.590.812.000
4.523.157.484.000
321.913.833.000
506.652.937.000
286.646.755.000
160.273.389.000
260.463.741.000
268.460.067.000
189.691.185.000
268.330.328.000
220.523.047.000
187.976.113.000
415.175.145.000
261.750.870.000
93.305.960.000
93.220.483.000
108.650.277.000
3.170.000.000
-
5.286.867.353.000 5.718.691.172.000
5.930.735.135.000
7.473.572.369.000
344.711.260.000
513.549.330.000
57.033.565.000
4.647.501.377.000
6.521.991.071.000
Dana Alokasi
1 Khusus ( DAK )
274.570.800.000
320.285.800.000
398.793.540.000
326.813.680.000
DAK FISIK
1.805.347.000.000
DAK NON FISIK
2.851.826.000.000
Dana Alokasi Umum
2 ( DAU )
5.307.669.142.000
3 DBH Pajak
-
4 DBH SDA Dana Transfer 5 Lainnya
Total
7.086.364.618.000
6.441.692.390.000
6.989.373.000.000
-
2.268.355.547.502
3.715.881.197.092
3.730.595.000.000
242.117.184.734
6 Dana Desa
Total……….2
4.377.666.037.500 5.316.669.142.000 6.481.357.143.000
5.824.357.126.734 1 + 2 9.994.684.279.734
208.441.024.588
2.588.998.541.771
48.510.800.104 10.750.200.398.781 11.994.399.546.319 12.103.547.328.000
5.137.007.000.000
-
-
-
-
2.526.054.553.000
-
-
-
-
-
230.104.145.000
999.279.000.000
4.906.392.862.088
5.763.973.482.104 20.147.369.763.552
9.553.894.239.088 11.050.840.835.104
25.866.060.935.552
21.693.830.971.821 25.530.828.943.092
21.513.427.000.000
27.624.566.106.821 33.004.401.312.092
28.035.418.071.000
Biro Administrasi Pemerintahan Umum
KONDISI EKSISTING DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI RIAU
REALISASI DANA DK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 PROVINSI RIAU
Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Dana Awal Jumlah Dana Revisi Realisasi Fisik Tertimbang Realisasi Keuangan (%) Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2016 Target s/d Akhir Tahun
56 Program 228 Kegiatan Rp. 277.302.119.000,00 Rp. 268.460.067.000,00 25.95 % 21.57 % Rp. 57.902.083.336,20 90 %
Biro Administrasi Pemerintahan Umum
REALISASI DANA TP TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 PROVINSI RIAU Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Dana Awal Jumlah Dana Revisi Realisasi Fisik Tertimbang Realisasi Keuangan (%) Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2016 Target s/d Akhir Tahun
44 Program 109 Kegiatan Rp. 253.013.692.000,00 Rp. 261.750.870.000,00 24.30 % 23.60 % Rp. 61.766.647.930 90 %
Biro Administrasi Pemerintahan Umum
OPTIMALISASI REPOSISI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
MEMBANGUN SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK TERKAIT PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, CONTROLLING (POAC) DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
REKOMENDASI
MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SINERGIS SEMUA STAKEHOLDER DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN USULAN DAN MASUKAN SELURUH STAKEHOLDERS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP DRAFT PP DEKONSETRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PASTIKAN SEMUA KEGIATAN DEKON & TP DI RIAU DAPAT DI OPTIMALKAN SERAPAN FISIK DAN KEUANGAN 9 Biro Administrasi Pemerintahan Umum
REKOMENDASI
PERLUNYA DI BENTUK TIM EVALUASI UNTUK MEMBAHAS KEGIATAN RAPAT PERENCANAAN SINKRONISASI KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SEHINGGA DALAM PELAKSANAAN RAPAT SINKRONISASI SELANJUTNYA SEMUA KENDALA YANG ADA SUDAH DAPAT TERINVETARISASI DAN TERSELESAIKAN DENGAN BAIK
Biro Administrasi Pemerintahan10 Umum
