Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi

HANSEN RUSLIANI

Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi Indonesian Government Welfare Policies on Natural Resources and Human Resources as the Economic Development Capital Hansen Rusliani Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Jambi Email: [email protected] Abstrak: Bangsa Indonesia dianugerahi Allah kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang potensial. Ironinya kekayaan yang dimiliki kurang dapat memakmurkan masyarakat Indonesia, bahkan puluhan juta rakyat Indonesia berada di bawah dan dalam garis kemiskinan. Kesenjangan sosial dan budaya korupsi terjadi dimanamana ditambah kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah. Tulisan ini bertujuan memberikan sumbangsih fikiran berbasis analisis sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia, agar dapat diberdayagunakan sesuai tujuan nasional dan menjadi negara maju bermartabat sesuai dengan Pembukaan dan UUD 1945. Kata-kata kunci: SDA, SDM, kebijakan pemerintah, kebijakan, dan muamalah. Abstract: God was awarded Indonesia with potential natural resources and human resources. The irony was the assets that owned by Indonesia unable to give prosperity for the people, and even tens of millions of Indonesian are under and in poverty. Social inequality and a culture of corruption occurs everywhere plus government policies that are less pro against people, especially the lower middle class society. This paper aims to contribute reflections based on the analysis of natural resources and human resources in Indonesia, to be used according to national goals and become a developed country with dignity in accordance with the Preamble and 1945. Keywords: natural resources, human resources, policies, and muamalah

A. Pendahuluan Bangsa Indonesia merupakan negara terkaya di dunia, dengan anugerah Allah s.w.t. berupa keanekaragaman kekayaan yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Bahkan bangsa Indonesia sangat mungkin untuk bisa menjadi negara maju dan modern apabila anugerah kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun yang terjadi adalah kekayaan yang ada banyak mengalir ke luar negeri dan lebih banyak dinikmati oleh asingaseng daripada bangsa Indonesia sendiri.Secara fisik, kita memang tidak lagi mengalami

206

Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015

KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA penjajahan, namun secara formal kita mengalami penjajahan dalam bentuk ideologi, ekonomi, politik, moral, kultur atau sosial budaya. Oleh karena itu kita harus kembali kepada spirit kemerdekaan yang sebenar-benarnya, menjalankan kemerdekaan bangsa ini sesuai dengan Pembukaan dan UUD 1945.

B. Islam dan Negara Indonesia Islam adalah agama sempurna dan lengkap, mengandungi sistem yang dibutuhkan bagi kehidupanmanusia,1 al-Qurān misalnya telah pula menjelaskan mengenai negara/khilafah sebagai petunjuk dan pedoman manusia untuk bernegara dan bermasyarakat2. Negara memiliki istilah-istilah lain seperti al-mulk yang berarti kekuasaan atau kerajaan3, khalifah yang berarti wakil atau pelaksana tugas memimpin4, ulul ‘amr yang berarti pemegang kekuasaan5, imam yang berarti pemimpin6, sulthan yang berarti kekuatan dan kekuasaan7 dan shura yang berarti musyawarah8. Jauh sebelum Islam datang, telah terdapat negara dalam pengertian yang umum berupa kerajaan. Allah telah mengangkat Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman sebagai raja9. Rasulullah telah berhasil membentuk imperium besar bernama “negara” Madinah10 yang kekuasaannya menyebar sampai dua pertiga dunia. Rasulullah merintis dasar-dasar untuk membentuk negara agar terlaksananya ajaran-ajaran al-Qurān dan as-Sunnah dalam kehidupan masyarakat, menuju tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia, material atau spiritual, perseorangan atau kelompok.11.Oleh karena itu pembentukan negara menjadi wajib agar dapat tegaknya shari’ah dan kemakmuran masyarakatnya. Ibnu Taimiyah misalnya menyatakan dengan tegas bahwa pendirian negara mendukung dan bertujuan untuk mencapai tujuan pokok shari’ah yaitu menegakkan agama Allah.12 Karena itu bagi Ibn Taimiyah negara harus ada sebagai sarana realisasi kewajiban agama dan mencapai kesejahteraan masyarakat13. Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat,14 telah menegakkan tauhid dan shari’ah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan pancasila khususnya sila pertama.15 Kemerdekaan untuk menjadi negara berdaulat diraih dalam kurun waktu yang sangat panjang dengan pengorbanan jiwa raga yang tidak ternilai.16 Oleh karena itu, dalam mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercatat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang terimplementasi dalam pasal-pasal UUD 1945 untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan negara secara umum, yaitu menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth).17 Adapun yang dikatakan negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.18 Tujuan nasional kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015

207

HANSEN RUSLIANI memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.19 Serta merealisasikan seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945 ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”20. Mengambil sprit UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 di atas, negara harus memiliki mental memberi,21 menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Memberikan subsidi yang besar terhadap masyarakat khususnya pada kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sepeti BBM dan energi,22 serta turut membangun ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerjamenuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil danspirituil.23 Pertanyaannya kemudian adalah dari mana dana untuk kemakmuran dan pembangunan perekonomian masyarakat? Jawabannya tentu saja dari pemaksimalan pengelolaan sumber daya alam yang sangat kaya di Indonesia.24

C. Realitas Kebijakan Ekonomi Indonesia Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, pernah mengungkapkan bahwa industri minyak bumi Indonesia masih selalu menghasilkan surplus.25 Di sisi lain, masyarakat pun masih memiliki kesan bahwa Indonesia adalah negara pengekspor minyak bumi, sehingga seharusnya kenaikan atau pun penurunan harga minyak dunia memberikan windfall profit bagi Indonesia dan bukan justeru membebani subsidi BBM yang begitu “mengerikan”. Mengapa untuk jenis industri yang merupakankekayaan negara dan harus digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut, rakyat harus membayar lebih mahal?26 Realitas menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah ditetapkan sangat mengusik nadi rakyat,27 mengingat kenaikan BBM akan mengakibatkan kenaikan jasa dan barang lainnya seperti tarif dasar listrik (TDL) dan gas 3kg sampai 12kg28, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.29 Melihat realitas di atas, tampaknya pemerintah melihat masyarakat sebagai objek yang dibisniskan,30 keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan untung rugi, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh31. Menyamakan harga bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan harga pasar (kebijakan-kebijakan lain yang mengarah kepada neo-lib) akan meningkatkan inflasi serta membawa dampak negatif terhadap masyarakat bawah dan menegah,32 padahal menjual bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti BBM harus lebih rendah dari harga pasar33 agar tidak terjadi inflasi yang tinggi. Kenyataan yang terjadi sekarang adalah kebijakan pemerintah yang sangat membebani masyarakat merupakan kebijakan yang pro-asing, WTO dan bank dunia (neo-lib). Pemerintah seharusnya dapat mengelola kekayaan alam Indonesia yang tidak terbatas dengan kembali 208


KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA pada spirit UUD 1945 pasal 33, yaitu mengelola kekayaan alam Indonesia dengan sebesarbesarnya membangun perekonomian masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara.34 Apabila kekayaan alam Indonesia dikelola dengan baik diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju, kaya, bermartabat dan disegani oleh bangsa lain bahkan oleh dunia. Sayang keinginan di atas belum terwujud, yang terjadi adalah sebaliknya. Kekayaan alam Indonesia malah dijual, dikelola dan banyak dinikmati oleh bangsa asing, sedangkan rakyat hanya mendapatkan sepah-sepah atau 1% dari kekayaan yang dihasilkan, selebihnya 99% mengalir ke luar negeri.35 Akibatnya rakyat yang harus menanggung beban negara, dengan dalih mengalihkan subsidi, tanpa memperdulikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban terhadap negara begitu juga sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 23A dan pasal 27 sampai 34.36 Semangat kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,37 hingga kini belum tercapai. Jika bangsa Indonesia tidak dapat mengelola sumber daya alamnya sendiri yang dikuasai oleh bangsa asing, maka apa bedanya bangsa Indonesia sekarang dengan zaman VOC?38 Fakta menunjukkan puluhan juta masyarakat Indonesia berada dalam garis kemiskinan,39 Kenyataan ini sangat ironis terjadi di Bumi yang gemah ripah loh jinawi (memiliki berbagai macam kekayaan dan budaya)40.

D. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan SDA dan SDM Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang dapat memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dengan sebesar-besarnya membangun perekonomi untuk kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya41. Betapa banyak negara yang kurang atau memiliki kekayaan hanya dalam bidang tertentu sahaja tetapi mampu menjadi negara kaya bahkan menjadi negara maju42 disegani oleh dunia. Indonesia memiliki segala-galanya dalam SDA dan SDM43 tetapi Indonesia masih dalam dunia kelas tiga atau negara berkembang44 jika dibandingkan usia Indonesia yang sudah enam puluh tahun lebih45 sejak zaman kemerdekaan dahulu tetapi fasilitas-fasilitas publik yang diperlukan masyarakat kurang memadai.46 Berbeda dengan negara-negara yang memiliki kecepatan pembangunan dirantau Asia seperti China dan India, yang telah menjadi raksasa ekonomi Asia akibat dari pertumbuhan ekonominya yang pesat47. Kelengkapan kekayaan Indonesia berupa SDM dan SDA sungguh luar biasa dapat menjadi misiu untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur48. Apakah Indonesia kekurangan ilmuan, tokoh atau pun tenaga ahli? Ternyata para cendikiawan Indonesia dan para tenaga ahli sangat diakui di luar negeri seperti BJ Habibie, Nurkholis Majid, Emha Ainun Nadjib49 dan lain-lain. Belum lagi mereka orang-orang yang berprestasi lebih memilih menetap di luar negeri daripada di dalam negeri karena Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015

209

HANSEN RUSLIANI apresiasi negara yang kurang terhadap mereka jika dibandingkan negara lain yang sangat memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pada ilmuannya, tenaga ahli atau pun para pahlawan olahraga50. Sikap aparat biokrasi yang korupsi turut memberikan dampak signifikan terhadap kemunduran sesebuah peradaban apatah lagi terhadap negara. Indonesia adalah negara korupsi dengan indeks persepsi korupsi pada urutan ke-110 (transparency International Indonesia)51. Dengan korupsi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di negara ini maka keberkahan akan kurang tercurah terhadap Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia52 meskipun kekayaan alam Indonesia berimpah ruah. Sehingga kita sulit maju dan sulit untuk maju menjadi negara yang maju memiliki harga diri lagi bermatabat. Membongkar sejarah, cita-cita para pendiri bangsa ini serta masyarakat adalah menegakkan harga diri bangsa menjadinegara yang maju dan makmur, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia53. Namun, apa yang terjadi tampaknya cita-cita yang telah terwujud itu sekarang telah diingkari. Sebagian di antara kita telah menjadi orang yang “munafik”, sehingga harga diri kita sebagai suatu bangsa seakanakan telah hilang dan bahkan senang menjadi bangsa yang “didhalimi dan dijajah54.Secara fisik, kita memang tidak lagi mengalami penjajahan, namun secara formal kita mengalami penjajahan dalam bentuk ideologi, ekonomi, politik, moral, kultur atau sosial budaya55. Lebih tragis lagi, kita dijajah oleh saudara sebangsa dan setanah air. Hal ini semakin menguatkan tesis Marx, bahwa negara adalah alat penindas kaum lemah dan margina56. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, Indonesia dapat bersaing dan menjadi negara maju jika dapat menumbuhkan keinginan, kesadaran, semangat tinggi serta semangat membagi untuk membawa Indonesia menuju negara maju dan makmur57. Negara bisa dikatakan makmur dan maju jika banyak sektor pemasukan bagi kas negara untuk pembangunan. Pemasukan negara yang banyak bisa mensejahterakan rakyat. Semua bisa dilakukan jika pemerintah melakukan inovasi dalam mengatur negara ini. Perdagangan internasional harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranegara yang aktif terlibat di dalamnya58. Negara yang makmur dan maju adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi bisa diekspor, sehingga dapat menambah kemakmuran negara. Menurut bapak ekonomi Islam, Ibn Khaldun, perdagangan luar negeri akan dapat memenuhi kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang, dan kekayaan negara semuanya meningkat.59 Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar di negara tersebut, tetapi 60oleh tingkat produksi. Sejarah nusantara pernah memunculkan negeri-negeri kerajaan eksportir terkemuka di dunia. Kerajaan Majapahit dan Demak pernah terkenal sebagai negeri pengekspor beras,60 hingga mampu menghidupi kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Ternate-Tidore di Maluku bisa mengekspor cengkeh sedangkan kerajaan Sunda terkenal akan ekspor ladanya. Sekarang setelah masuk zaman kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa importir,61 tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi menyumbangkan sesuatu kepada 210


KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA dunia. Kini banyak barang yang harus diimpor bahkan untuk sesuatu yang seharusnya bisa diproduksi bangsa Indonesia sendiri. Sementara itu, Sumber Daya Manusia (SDM), demografi penduduk Indonesia sungguh luar merupakan modal yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara.62 Allah memberikan modal dasar berupa 240 juta jiwa penduduk terbesar keempat di dunia. Angkatan produktif jauh lebih besar dan mulai berjalan. Kontribusi tenaga kerja sebagai alat membangun kekayaan suatu bangsa menjadi pertimbangan yang utama di balik suatu kemakmuran dan kekayaan negeri. Jepang berhasil mencapai kemajuan spektakuler dalam perekonomian karena ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai iptek.63 meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya manusianya. Begitu juga dengan Singapura. Tingginya pendapatan perkapita penduduk Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan sumber daya manusianya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern,64 bukan karena kekayaan SDA-nya. Untuk wewujudkan kemakmuran rakyat dan mengembalikan perekonomian Indonesia seharusnya Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan dan memanfaatkan kelebihan SDM itu sebagai modal kemajuan bangsa di masa depan. Hasil pajak meningkat bisa didapat karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan. Tingkat pajak rendah bisa menyebabkan banyaknya tumbuh usaha dibandingkan dengan negara dengan pajak tinggi. Disamping pajak rendah juga perlu diatur sistem peraturan pajak yang sederhana dan tidak rumit65. Sistem pembayaran pajak di Indonesia sangat rumit, sehingga perlu disederhanakan agar tidak menghambat iklim investasi. Penyebab para calon entrepreneur berpikir untuk memulai berbisnis ialah rumitnya birokrasi dan kepastian hukum yang tegas dan aturan yang jelas. Masalah birokrasi perizinan di Indonesia sangat jauh dari efisien66 dan buruk. Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertele-tele. Birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam mengurus perizinan tertentu. Meski sudah dicanangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), masih banyak pihak yang mengeluhkan mengenai perizinan lantaran birokrasi yang terlalu panjang. Padahal bangsa Indonesia mengaut kemandirian dalam mengelola semua sumber daya alam,67 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kalau mengikuti bunyi pasal itu harusnya kekayaan alam Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Indonesia sebenarnya juga dapat memanfaatkan kekayaan laut untuk menjadi negara maju. Sebagai negeri maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut terbesar.68 Indonesia mestinya melakukan reorientasi pembangunan, dari yang selama ini berbasis daratan (land-based development) ke lautan dan kepulauan (ocean and archipelagic-based development). Pembangunan berbasis lautan dan kepulauan tidak berarti menegasikan pembangunan di Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015

211

HANSEN RUSLIANI darat. Sebaliknya, justru menyinergikan antara pembangunan di wilayah darat dan laut. Indonesia juga mesti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara berkembang harus menyadari bahwa masa depan mereka terkait dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahun dan teknologi69. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Seiring dengan itu, militer yang kuat juga harus dimiliki oleh Indoneisa, mengingat sebuah negara mempunyai “posisi tawar” yang juga kuat jika memiliki kekuatan.70 Makmur saja belum cukup bagi suatu bangsa bila tidak disertai rasa aman. Tanpa diimbangi kekuatan militer, negara takkan mampu menjaga tanah tumpah darah dan melindungi segenap bangsanya. Itu sebabnya, negara-negara maju membangun kekuatan militernya lewat pengembangan industri dalam negeri. Pemimpin berkualitas selanjutnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Indonesia masih menanti-nantikan hadirnya sosok pemimpin yang visioner: memiliki visi kebangsaan dan kerakyatan, yakni pemimpin yang tidak hanya memiliki intelektualitas, integritas, dan jujur, melainkan juga berpihak terhadap kepentingan rakyat, serta cita-cita bangsa dan negara71. Pemimpin-pemimpin yang seperti inilah yang diyakini akan mampu menghasilkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Akhirnya bangsa Indonesia juga harus menggunakan jati dirinya sendiri untuk dapat menjadi negara yang maju.72 Tidak perlu terlalu meniru cara-cara bangsa lain yang tidak cocok dengan karakter bangsa kita. Kita bisa ambil yang terbaik dari setiap bangsa di dunia yang bisa memakmurkan negeri kita tapi tentu jangan sampai mengorbankan nilainilai agama dan budaya sendiri. Syarat untuk menjadi maju semua tersedia, di antaranya kekayaan alam, penduduk yang besar, infrastruktur, dan lain sebagainya. Perpaduan kekayaan alam dan keunggulan pengetahuan teknologi serta semangat untuk maju, akan bersinergi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera.

E. Penutup Para pendiri Bangsa ini (The Founders) telah meninggalkan acuan serta Undang-Undang Dasar yang mengatur dengan jelas bagaimana cara membawa bahtera besar Indonesia. Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh The Founders sebagai pegangan untuk para penerus melanjutkan cita-cita besar kemerdekaan Republik Indonesia yaitu menjadi Negara majubermartabat sesuai dengan Pembukaandan UUD 1945. Tetapi Bangsa Indonesia kini telah banyak dikuasai oleh Kapitalisme, mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) sampai Sumber Daya Manusia (SDM)/ Kebijakan Pemerintah. Tidak ada satupun sumber kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sangat strategis kecuali disana telah dikuasai oleh Asing. Tidak ada Kebijakan Pemerintah yang sangat strategis kecuali telah ada intervensi pihak Asing. Keresahan dari para pendiri Bangsa kini telah banyak menjadi kenyataan. Bangsa yang besardan kaya gempahripahlohjinawi akhirnya menjadi asing dan miskin di negerinya sendiri. 212


KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA Pemerintah menekan rakyat dengan berbagai macam pajak yang memberatkan sementara hak milik rakyat berupa SDA yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat malah dijual diberikan kepada Kapitalis. Catatan: 1 Sūrah Al-Māidah (5) : 3. 2 Nanang Abdul Mukti (2009), “Khilafah Dalam Perspektif Abū Al-A’lā Al-Maudūdī Dan Hasan Al-Bannā”, Skripsi. Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 31. 3 Sūrah Ali-Imrān (3) : 26. 4 Sūrah Al-An’ām (6) : 165, Sūrah Yūnus (10) : 14. 5 Sūrah An-Nisā (4) : 59. 6 Sūrah Al-Baqarah (2) : 24. 7 Sūrah Ghāfir (40) : 23. 8 Sūrah Ali-Imrān (3) : 159, Sūrah Asy-Syūrā (42) : 38. 9 Sūrah Shād (38) : 34-40. 10 Zauzi Al-Muhtad (t.t.), “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Piagam Madinah”, Madani. Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS), Kebumen, h. 2. 11 Oksep Adhayanto (2011), “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 82. 12 Qamaruddin Khan (1995), Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Alih bahasa Anas Mahyudin, cetakan ke-II, Penerbit Pustaka, Bandung, h. 305. 13 Khalid Ibrahim Jindan (1994), Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Terj. Mufid, Rineka Cipta, Jakarta, h. 43. 14 Bewa Ragawino (2007), Hukum Tata Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 9. 15 MPR RI (2011), Amandemen UUD 1945 Plus Atlas Berwarna. Cetakan pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Slemen Yogyakarta, h. 6. 16 Waryono Kushantara (t.t.), “Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional” Tesis. Deskripsi Dokumen, Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta, h. 1. 17 Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a (2009), Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Refika Aditama, Bandung, h. 51. 18 Pusat Bahasa (2008), Kamus Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta, h. 999. 19 MPR RI (2011), op.cit, h. 6. 20 MPR RI (2011), op.cit, h. 33. 21 Siti Mariyam (2007), “Pergeseran Kebijakan dalam Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik)”, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 24. 22 “Dari Abū Khidāsy dari seseorang muhajir sahabat Rasulullah SAW, katanya: Aku pernah berperang bersama Nabi dan aku mendengar ia bersabda, “Umat Islam itu berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air dan api.” (HR. Abū Dāwud) 23 Siti Mariyam (2007), Ibid., h. 24. 24 Emas Papua: Tiga Ton/ Tiap orang rakyat Indonesia dibagi pada 240 juta rakyat Indonesia. Juga kandungan mineral Uranium yang sangat berlimpah yang harganya 100 kali lebih mahal dari pada emas. (Suranegara, 2014, “Emas Papua: Tiga Ton/ Tiap orang rakyat Indonesia”, Artikel. Sidang Istimewa MPRS 2014). 25 Hanan Nugroho (2005), “Apakah persoalan pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energy nasional, dan pembangunan infrastruktur energy” Jurnal. Perencanaan Pembangunan Edisi 02, Tahun X, 2005, Perencanaan bidang energi Bappenas, h. 5. Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015

213

HANSEN RUSLIANI Untuk kali pertama sejak Juli 2009, harga minyak Amerika jatuh di bawah 60 dolar Amerika per barel. Dengan demikian, harga minyak sudah turun 44 persen sejak Juni 2014 lalu. Negara China dan Malaysia sudah menurunkan harga minyak nya. Indonesia malah naik Rp.800,27 Icha Rastika (2014), “JK:Jokowi Siap Tak Populer Umumkan Harga BBM Naik”, Kompas. Harian Kompas, Selasa 18 Novemb er 2014, Jakarta. 28 Badan Pusat Statistik (2014), “Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar”, Berita Resmi Statistik. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XVII, 3 Februari 2014, h. 1. 29 Energy Nusantara (2013), “Pengurangan Subsidi BBM dan Alokasi untuk Investasi Infrastruktur Energi”, Diskusi Publik. ”Dinner Talk” Energy Nusantara, Kamis, 27 Juni 2013, Jakarta, h. 7. 30 Andries Lionardo (2007), ”Pelayanan Publik: Solusi atau Kolusi”, Sriwijaya Post, Opini. Selasa, 26 Juni 2007, h. 13. 31 Andi Fahmi Lubis, dkk (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Jakarta, Indonesia, h. 23. 32 A Fauzan Azhima (2011), “Keberhasilan Gerakan Zapatistan di Meksiko (1994-2009): Analisa Keterhubungan dengan Masyarakat Sipil Global”, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, h. 29. 33 Dungtji Munawar (2013), Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. Widyaiswara Utama BDK Cimahi, Kemenkeu, h. 2. 34 Rio Admiral Parikesit (2013), Menelusuri Kekayaan Indonesia Melalui Arsip. Bagian Hukum dan Perundang-undangan - Arsip Nasional Republik Indonesia. 35 Ahmad Yanuana Samantho (2012), Selama Kekayaan Alam Dirampok Asing Indonesia Akan Terus Miskin. Bayt al-Hikmah Institute, Research and Development Center for Philosophy, Science, Civilizations and Spiritualism. 36 MPR RI, op.cit, h. 22-34. 37 MPR RI, op.cit, h. 6. 38 Kangmas (2013), Sejarah Freeport (gunung emas yang dirampok secara terbuka). Kangmas WordPress. 39 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia). Pendidikan SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin. Pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau. Korupsi merajalela di Indonesia. Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat. Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan. Dan lainlain.. Semua dikarenakan Indonesia tidak punya cukup uang. Kenapa tidak punya cukup uang? Karena kekayaan alam Indonesia dikuras asing dan perekonomiannya dikuasai asing. Contohnya untuk tambang emas dan perak di Papua, Freeport dapat 99% sementara 240 juta rakyat Indonesia harus puas dgn 1% saja. Bagaimana Indonesia tidak miskin?. 40 Data Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Sragen, Biro Humas Provinsi Jawa Tengah. 41 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2013), “Refleksi Semangat Perjuangan dan Idealisme Pendiri Bangsa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis Indonesia – Gas Bumi” Sajian Utama. PGN Inside, Edisi Khusus 59, h. 16-17. 42 Sebenarnya Indonesia bisa menjadi kaya raya dari kekayaan alamnya sahaja. Contoh negara yang kaya akan kekayaan alamnya adalah Qatar, minyak terutama gas bumi membuat Qatar kaya. Gaji di Qatar tergolong yang tertinggi di dunia dan membayar pajak hampir tidak dikenal di negara tersebut. Jepang, meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya manusianya. Begitu juga dengan Singapura, tingginya pendapatan perkapita penduduk Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan SDM-nya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 43 Bacharuddin Jusuf Habibie (2014), IPTEKsebagai Arus Utama Politik Negara. Ceramah disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrennas) IPTEK, Jakarta 8 Agustus 2014, h. 1-2. 44 Economic Surveys and Country Surveillance (OEDC) (2012), “Survei OEDC Perekonomian Indonesia”, Dokumen. OEDC, September 2012, h. 10. 45 Suroso (2009), “Persepsi Siswa Terhadap Perpustakaan dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar SD 3 Kadipiro Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan, 26

214


KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 1. 46 Keperluan asas mayarakat adalah fasilitas jalan yang bagus berstandar Internasional, air pdam dan listrik yang tidak pernah padam. Banyak daerah-daerah pedalaman khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, kehidupan masyarakat belum menerima aksesakses fasilitas hidup memadai dari pemerintah yang pada akhirnya mereka lebih memilih berganti kewarganegaraan menjadi warga negara malaysia, karena melihat tingkat pembangunan yang sangat jauh seperti bumi dan langit. Daerah-daerah yang telah lepas dari NKRI dan ikut menjadi negara Malaysia yaitu tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dilkaim milik Malaysia seluas 54 ribu hektar. Pulau Sipadan merupakan wilayah pulau kecil yang berada di wilayah NKRI yang terletak tidak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo menjadi wilayah Malaysia tahun 2003. Pulau Ligitan yang terletak di ujung timur pulau Kalimantan/Borneo pada tahun 2002 menjadi milik Malaysia. Blok Ambalat yang kaya akan minyak seluas 15.235 km2 terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar diklaim milik Malaysia. Perairan Sambas yang terdapat di Kalimantan Barat yang akan diklaim menjadi wilayah Malaysia. 47 Sinthya Tegela (2011), “Suatu Analisis China-India (Chindia) Sebagai Kawasan Maju di Asia”, Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin, Makassar, h. 1-7. 48 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Cetakan pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, h. 15. 49 Ismail Angkat (2013), “Budaya Politik Emha Ainun Nadjib dalam Meretas Keberagaman Agama di Indonesia”, Skripsi. Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. IX-X. 50 My Blog, Kurangnya Penghargaan Terhadap Orang-orang Berprestasi di Indonesia. http:// wahyufisipuns.blogspot.com/2014/02/kurangnya-penghargaan-terhadap-orang.html 51 Adinda Tenriangke Muchtar, Antonius Wiwan Koban (2010), Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara Pers, Buku dan Film. Cetakan pertama November, Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, Menteng-Jakarta, h. vii. 52 Suroso (t.t.), “Bahaya Korupsi Ditinjau dari Akidah, Akhlak dan Syariah serta Solusinya”, Jurnal. Up. MPK Politeknik, Negara Bukit Besar Palembang, h. 12. 53 Miftahuddin (t.t), “Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila “, Artikel. Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu Sejarah, FISE Universitas Negeri Yogyakarta, h. 1. 54 Miftahuddin (t.t), Ibid., h. 1. 55 Amien Rais mengungkapkan dengan sangat mengesankan bahwa the history repeat agaian(sejarah kembali terulang) dimana Indonesia telah terperangkap neokolonialisme dan neoimperialisme. Baca M. Amien Rais, Selamatkan Indonesia: Agenda Mendesak Bangsa, PPSK Press, Yogyakarta, 2008. 56 Wayu Eko Yudiatmaja (2011), “Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Rakyat”, Makalah.Makalah yang disampaikan pada Kongres Pancasila III “Harapan, Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila” Surabaya, 31 Mei-1 Juni 2011. Pusat Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, h. 2. 57 Salikun, dkk (2014), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kelas VII SMP/MTs, Edisi Revisi, Jakarta, h. 97. 58 Asdi Aulia (2008), “Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia”, Jurnal. Jurnal Administrasi Bisnis 2008, Vol. 4 No. 1, FISIP-Unpar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parah6yanga, h. 53. 59 Farah Kamalia Rusmahafi (2011), “Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia dan Arab Saudi)”, Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Mu’amalat (Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 53. 60 Sahid Susanto (2013), “Jatidiri Manusia Indonesia: Keberadaan lahan irigasi sebagai perwujudan karakter bangsa agraris berbasis beras”, Bagian dari buku: Jatidiri Manusia Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada Press, h. 2.


215

HANSEN RUSLIANI Bangkit (2014), “Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsah”, ITB News. KM-ITB Gelar Diskusi Publik Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsa, Institut Teknologi Bandung, h. ½. 62 Salikun, dkk (2014), Ibid., h. 96. 63 Profesor Samaun Samadikun (2007), Sang Petani Silikon Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), LIPI press, Jakarta, h. 171. 64 Profesor Samaun Samadikun (2007), Ibid.,h. xIii. 65 Dina Anggraeni (2010), Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu), Skripsi. Jurusan Akuntansi/Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 16. 66 Tulus Tambunan (2006), Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia-Jetro, h. 3. 67 Indonesia sedikitnya memiliki tujuh kekayaan alam yang tidak dimiliki negeri lain diantaranya: Tambang emas kualitas terbaik di dunia dan juga uranium berada di Pulau Burung Papua tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Cadangan gas alam terbesar di dunia diantaranya Natuna dan Blok Cepu, tetapi yang menikmati adalah bangsa lain pengelolanya adalah Exxon Mobil. Tambangbatu bara terbesar di dunia. Kesuburan tanah terbaik di dunia.tidak ada yang meragukan kualitas tanah Negeri Kita yang sangat-sangat subur hampir semua lahan di negeri ini bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan apapun. Lautan terluas di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia atau The Largest Archipelago In The World dikelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia membuat sumber daya laut Indonesia sangat kaya. Ikan, Udang, dan hasil laut lain kita tak perlu diragukan. Hutan tropis terbesar di dunia bahkan semua negara di dunia menyebut Indonesia adalah paru-paru dunia terbesar. Dan tempat wisata eksotis terbesar di dunia seperti gunung Bromo di Probolinggo JawaTimur, lautan eksotis Raja Ampat Papua “pulau dengan seribu pantai”, dan lain-lain. 68 Adirini Pujayanti(t.t.), Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. Sebagai negeri maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan dari laut Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, h. 3. 69 Prayoto (t.t.), “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan IPTEK”, Makalah. Seminar Nasional Dies Natalis ke-45 UGM, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 2. 70 Rudianto Handojo (2013),”Membangun Pertahanan”, Jurnal. Jurnal Engineer Monthly , No. 67 November 2013, Jakarta, h. 2. 71 Executive Summary Seminar Nasional (2008), “Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan di Indonesia”, Seminar Nasional XXIII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). 11-12 November 2008, Makassar, h. 1. 72 Soz Gumilar Rusliwa Somantri (2010), “Jati Diri Bangsa”Makalah Seminar.Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda 23 September 2010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pascasarjana UPI, h. 2. 61

216


KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA DAFTAR PUSTAKA Adhayanto, Oksep (2011), “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011. Anggraeni, Dina (2010), Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu), Skripsi. Jurusan Akuntansi/Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Angkat, Ismail (2013), “Budaya Politik Emha Ainun Nadjib dalam Meretas Keberagaman Agama di Indonesia”, Skripsi. Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aulia, Asdi (2008), “Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia”, Jurnal. Jurnal Administrasi Bisnis 2008, Vol. 4 No. 1, FISIP- Unpar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyanga. Azhima, A Fauzan (2011), “Keberhasilan Gerakan Zapatistan di Meksiko (1994-2009): Analisa Keterhubungan dengan Masyarakat Sipil Global”, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Bahasa, Pusat (2008), Kamus Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta. Bangkit (2014), “Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsah”, ITB News . KM-ITBGelar Diskusi Publik Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsa, InstitutTeknologi Bandung. Data Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Sragen, Biro Humas Provinsi JawaTengah. Dkk, Andi Fahmi Lubis (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Jakarta, Indonesia. Dkk, Salikun, (2014), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PusatKurikulum dan Pembukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, BaKelas VII SMP/ MTs, Edisi Revisi, Jakarta. Habibie,Bacharuddin Jusuf (2014), IPTEK sebagai Arus Utama Politik Negara.Ceramah disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrennas)IPTEK, Jakarta 8 Agustus 2014. Jindan, Khalid Ibrahim (1994), Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah.Terj. Mufid, Rineka Cipta, Jakarta. Kangmas (2013), Sejarah Freeport (gunung emas yang dirampok secara terbuka).Kangmas WordPress. Khan, Qamaruddin (1995), Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Alih bahasa AnasMahyudin, cetakan ke-II, Penerbit Pustaka, Bandung. Koban, Adinda Tenriangke Muchtar, Antonius Wiwan (2010), Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara Pers, Buku dan Film. Cetakan pertama November, Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, Menteng-Jakarta. Kushantara, Waryono (t.t.), “Politik Luar Negeri Indonesia dalam UpayaMewujudkan Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional” Tesis. Deskripsi Dokumen, Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta. Lionardo, Andries (2007), ”Pelayanan Publik: Solusi atau Kolusi”, Sriwijaya Post,Opini. Selasa, 26 Juni 2007. Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015

217

HANSEN RUSLIANI Mariyam, Siti (2007), “Pergeseran Kebijakan dalam Pelayanan Publik Pada BadanUsaha Milik Negara (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik)”, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Miftahuddin (t.t), “Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila “, Artikel. Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu Sejarah, FISE Universitas Negeri Yogyakarta. Muhtad, Fauzi Al- (t.t.), “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Piagam Madinah”, Madani. Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS), Kebumen. Mukti, Nanang Abdul (2009), “Khilafah Dalam Perspektif Abū Al-A’lā Al-Maudūdī Dan Hasan Al-Bannā”, Skripsi. Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Munawar, Dungtji (2013), Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. Widyaiswara Utama BDK Cimahi, Kemenkeu. MyBlog, Kurangnya Penghargaan Terhadap Orang-orang Berprestasi di Indonesia. http:// wahyufisipuns.blogspot.com/2014/02/kurangnya-penghargaan-terhadap-orang.html. Na’a, Gede Pantja Astawa dan Suprin (2009), Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Refika Aditama, Bandung. Nugroho, Hanan (2005), “Apakah persoalan pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energy nasional, dan pembangunan infrastruktur energy” Jurnal. Perencanaan Pembangunan Edisi 02, Tahun X, 2005, Perencanaan bidang energi Bappenas. Parikesit, Rio Admiral (2013), Menelusuri Kekayaan Indonesia Melalui Arsip. Bagian Hukum dan Perundang-undangan - Arsip Nasional Republik Indonesia Samantho, Ahmad Yanuana (2012), Selama Kekayaan Alam Dirampok Asing Indonesia Akan Terus Miskin. Bayt al-Hikmah Institute, Research and Development Center for Philosophy, Science, Civilizations and Spiritualism. Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang (2011), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Cetakan pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Ragawino, Bewa (2007), Hukum Tata Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung. Rastika, Icha (2014), “JK:Jokowi Siap Tak Populer Umumkan Harga BBM Naik”,Kompas. Harian Kompas, Selasa 18 November 2014, Jakarta. RI, MPR (2011), Amandemen UUD 1945 Plus Atlas Berwarna. Cetakan pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Slemen Yogyakarta. Rusmahafi, Farah Kamalia (2011), “Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia dan Arab Saudi)”, Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Mu’amalat (Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Samadikun, Samaun (2007), Sang Petani Silikon Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), LIPI press, Jakarta. Suranegara (2014), “Emas Papua: Tiga Ton/ Tiap orang rakyat Indonesia”, Artikel. Sidang Istimewa MPRS 2014. Suroso (2009), “Persepsi Siswa Terhadap Perpustakaan dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar SD 3 Kadipiro Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 218


KEBIJAKAN MUAMALAH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP SUMBER DAYA Suroso (t.t.), “Bahaya Korupsi Ditinjau dari Akidah, Akhlak dan Syariah serta Solusinya”, Jurnal. Up. MPK Politeknik, Negara Bukit Besar Palembang. Surveillance, Economic Surveys and Country (OEDC) (2012), “Survei OEDC Perekonomian Indonesia”, Dokumen. OEDC, September 2012. Susanto, Sahid (2013), “Jatidiri Manusia Indonesia: Keberadaan lahan irigasi sebagai perwujudan karakter bangsa agraris berbasis beras”, Bagian dari buku: Jatidiri Manusia Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada Press. Statistik, Badan Pusat (2014), “Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar”, Berita Resmi Statistik. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XVII, 3 Februari 2014.Nusantara, Energy (2013), “Pengurangan Subsidi BBM dan Alokasi untuk Investasi Infrastruktur Energi”, Diskusi Publik. ”Dinner Talk” Energy Nusantara, Kamis, 27 Juni 2013, Jakarta. Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2013), “Refleksi Semangat Perjuangan dan Idealisme Pendiri Bangsa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis Indonesia – Gas Bumi” Sajian Utama. PGN Inside, Edisi Khusus 59. Tegela, Sinthya (2011), “Suatu Analisis China-India (Chindia) Sebagai Kawasan Maju di Asia”, Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin, Makassar. Prayoto (t.t.), “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan IPTEK”, Makalah. Seminar Nasional Dies Natalis ke-45 UGM, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pujayanti,Adirini (t.t.), Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. Sebagai negeri maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan dari laut Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Yudiatmaja, Wayu Eko (2011), “Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Rakyat”, Makalah. Makalah yang disampaikan pada Kongres Pancasila III “Harapan, Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila” Surabaya, 31 Mei-1 Juni 2011. Pusat Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.


219

Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Ekonomi

Recommend Documents