BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan
secara
umum
pada
dasarnya
merupakan
upaya
memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, ilmu pengetahuan, teknologi serta manajemen untuk menghasilkan produk yang diinginkan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja serta berusaha menghasilkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup bukan hanya aspek pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek perubahan dalam struktur soaial, politik, perilaku maupun struktur kelembagaan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan di dunia, sebagaimana disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Milenium pada September 2000, tertuang dalam Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium) atau TPM. Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) merupakan komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global (Juniawan Priyono, 2007).
1
2
Menurut Wikipedia tahun 2008, delapan tujuan yang telah disetujui untuk diupayakan agar tercapai pada tahun 2015 oleh seluruh anggota PBB yang berjumlah 191 negara itu antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Mengurangi tingkat kematian anak Meningkatkan Kesehatan Ibu Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Menjamin keberkelanjutan lingkungan Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Paparan program dalam TPM di atas, tentu saja merupakan konsep ideal,
namun dalam implementasinya banyak menemui kendala di lapangan, termasuk di Indonesia seperti yang terjadi pada masa orde baru. Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berasas politik pembangunan neoliberal (ortodox capitalism). Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan Negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan ini dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, sebagian besar dibiayai oleh utang luar negeri, jadi tidaklah mengherakan apabila di Indonesia terjadi krisis multidimensional, sebab utang Indonesia semakin membengkak dan sampai kini utang Indonesia ke luar negeri belum juga dapat dilunasi, akibat dari strategi pembangunan yang salah. Strategi pembangunan pada masa ORBA tersebut memang telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam
3
beberapa aspek kehidupan, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang cukup menakjubkan. Namun, menurut banyak pengamat hasil tersebut hanya bersifat semu, karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaanya), tetapi dampak positifnya hanya dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu. Sementara dampak negatifnya dirasakan sebagian besar masyarakat lain yang menganggap bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah kurang memihak pada kepentingan rakyat banyak. Kesadaran akan dampak negatif dari pembangunan seperti, tingkat kemiskinan
makin
tinggi,
ketimpangan
pendapatan
semakin
mencolok,
pengangguran semakin melonjak, dan utang luar negeri yang semakin meningkat, akibat dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, pada kenyataanya tidak membuat keadaan yang lebih baik, bahkan yang terjadi di negara-negara berkembang sebaliknya yaitu pembangunan yang tidak merata. Kemiskinan semakin meningkat, terjadinya
kesenjangan dalam
struktur
masyarakat, munculnya krisis lingkungan hidup dan lainnya. Hal ini menyebabkan timbulnya konsep pembangunan sosial sebagai upaya untuk mengatasi keterbelakangan dan permasalahan-permasalahan di negara yang sedang berkembang (Rajuminropa, 2002:2). Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar bagi negaranegara yang sedang berkembang. Di Indonesia berbagai upaya telah ditempuh dan berbagai kebijakan telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan, seperti P2KP
4
(Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)
yaitu salah satu proyek
penanggulangan kemiskinan di era multi krisis yang diintrodusir pemerintah melalui fasilitasi Bank Dunia. Sebagaimana proyek penanggulangan kemiskinan lainnya, P2KP juga bertujuan untuk menolong masyarkat agar melewati masa transisi menuju tatanan hidup yang lebih baik, namun sampai sekarang belum memberikan hasil yang menggembirakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Imam Baskara, 2007). Kemiskinan tetap ada mengiringi derap pembangunan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kondisi kemiskinan di Indonesia
sangat mengkhawatirkan, terutama
setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Menurut data yang ada jumlah penduduk yang miskin saat ini relatif sudah menurun apa bila dibandingkan pada tahun 1997 di mana penduduk miskin mencapai 54,2 juta jiwa atau 24,2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Tahun 2003 penduduk miskin turun menjadi 37,3 juta jiwa atau sekitar 17,4 % dari total penduduk di Indonesia (Kartaatmadja, 2004:1). Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di pedesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah, dengan demikian kemiskinan tetap ada mengiringi derap pembangunan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
5
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimumnya. Ukuran kemiskinan tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran (Abdul Hakim, 2002:211). Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.
6
Tabel 1.1 Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1976-2003 Tahun
1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Batas Miskin (Rupiah) Kota Desa
Penduduk Miskin (%) Kota
Desa
Kota + Desa
4.522 2.849 4.060 2.981 6.831 4.449 9.777 5.877 13.731 7.746 17.381 10.294 20.614 13.295 27.905 18.244 38.246 27.413 42.032 31.366 96.959 72.780 89.845 69.420 91.632 73.648 100.011 80.382 130.499 96.512 138.803 105.888
38,79 30,8 29,0 28,1 23,1 20,1 16,8 13,4 9,7 13,6 21,9 15,1 14,60 9,79 14,46 13,57
40,37 33,4 28,4 26,5 21,1 16,1 14,3 13,8 12,3 19,9 25,7 20,2 22,38 24,84 21,10 20,23
40,08 33,3 28,6 26,9 21,6 17,4 15,1 13,7 11,3 17,7 24,2 18,2 19,14 18,41 18,20 17,42
Jumlah Penduduk Miskin (juta) Kota Desa Kota + Desa 10,0 44,2 54,2 8,3 38,9 47,2 9,5 32,8 42,3 9,3 31,3 40,6 9,3 25,7 35,0 9,7 20,3 30,0 9,4 17,8 27,2 8,7 17,2 25,9 7,2 15,3 22,5 9,6 24,9 34,5 17,6 31,9 49,5 12,4 25,1 37,5 12,3 26,4 38,7 8,6 29,3 37,9 13,3 25,1 38,4 12,2 25,1 37,3
Sumber : BPS ; Statistik Indonesia 2003
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa batas kemiskinan di perkotaan pada tahun 1976 Rp. 4.522,- per kapita perbulan, sedangkan si pedesaan hanya sebesar Rp. 2.849,- per kapita per bulan. Artinya di daerah perkotaan nilai pengeluaran konsumsi minimum yang harus dipenuhi seseorang agar tidak tergolong miskin adalah Rp. 4.522,- di perkotaan, dan di pedasaan Rp. 2.849,-. Batas garis miskin ini pada tahun 1998 naik secara tajam menjadi Rp. 96.959,- per kapita per bulan untuk daerah perkotaan, dan di pedesaan Rp. 72.780,- per kapita per bulan untuk daerah pedesaan. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya krisis
7
ekonomi yang membuat hampir seluruh kebutuhan barang-barang harganya naik secara drastis (terjadi inflasi). Kondisi kemiskinan di perkotaan sudah tentu berbeda dengan kemiskinan di pedesaan baik secara struktur dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya serta jumlah penduduk miskin. Salah satu daerah pedesaan yang turut menambah banyaknya jumlah kemiskinan di Indonesia adalah Desa Sukataris Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini : Tabel 1.2 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Petani dan Bukan Petani Desa Sukataris Kabupaten Cianjur Tahun 2002-2007 Tahun
Garis Kemiskinan (Rupiah Per Bulan)
Jumlah Penduduk Miskin Petani (Jiwa)
Jumlah Penduduk Miskin Bukan Petani (Jiwa)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
77.646 76.885 77.265 99.187 163.618 250.000
175 145 151 146 169 172
165 138 147 139 154 151
Jumlah Penduduk Miskin Petani dan Bukan Petani (Jiwa) 331 283 298 285 321 323
Persentase (%)
17,98 15,37 16,19 15,48 17,44 17,54
Sumber : BPS Cianjur : 2007
Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 331 jiwa (17,98% dari total penduduk), maka pada tahun 2003 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 283 jiwa (15,37% dari total penduduk). Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu menjadi 298 jiwa (16,19% dari total penduduk). Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 285 jiwa (15,48% dari total penduduk). Pada tahun 2006 penduduk miskin di Desa
8
Sukataris Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan yang cukup drastis dari 285 jiwa menjadi 321 (17,44% dari total penduduk). Kenaikan tersebut diduga karena pada tahun 2006 terjadi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada tahun 2007 penduduk miskin di Desa Sukataris kembali mengalami kenaikan dari 321 jiwa menjadi 323 jiwa (17,54% dari total penduduk). Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan secara umum menurut Nasikun (2001:2) antara lain, adanya proses kemiskinan yang dilestarikan, tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor, pertambuhan penduduk yang tinggi, rendahnya produktivitas, budaya hidup konsumtif, dan bekerjanya sistem internasional juga membuat banyak negara menjadi semakin miskin. Terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur, diduga karena penduduk Desa Sukataris Kabupaten Cianjur yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani penggarap, tidak memiliki lahan, keterampilan, serta kurangnya
modal
yang
dimiliki
untuk
melakukan
usahanya
sehingga
mengakibatkan produktivitas penduduk tersebut juga rendah. Seperti yang terjadi pada komunitas petani penggarap di wilayah perkebunan di Bengkulu Utara dan Pelalawan (Riau) dipengaruhi oleh apa yang mereka alami selama ini. Sebagai petani yang tidak memiliki kekuasaan atas tanah pertanian jelas merupakan pengalaman hidup miskin, selain itu rendahnya keterampilan yang mereka miliki, dan kurangnya modal juga menyebabkan mereka tergolong miskin. Hal yang sama ditegaskan oleh komunitas pekerja tani di wilayah perkebunan Tlogosari (Malang) bahwa tidak adanya kepemilikan lahan
9
merupakan karakteristik utama dari situasi kemiskinan mereka (Tim Fasilitator Seknas KIKIS). Menurut Anwar Syamsul (1999:36) bahwa kemiskinan sekelompok masyarakat di pedesaan diawali dari keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara spesifik faktor tersebut antara lain : tingkat pendidikan, keterampilan, produktivitas, kesehatan dan aksebilitas dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi maupun teknologi kepemilikan lahan yang kecil. Lebih lanjut, penelitian yang telah dilakukan Hardjono selama periode 1982-1993 di pedesaan Bandung dengan meneliti penghasilan dari aktivitas pertanian dan pertenunan, menemukan bahwa “upah beras” yang pendapatan dikurangi harga beras secara umum menurun, sekitar 50% untuk pekerja tidak terampil dan petani kecil serta separuhnya untuk lading pertanian. Keadaan ini tentu membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat yaitu melemahnya daya beli masyarakat sehingga ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, sehingga penulis mengambil
judul
“Pengaruh
Keterampilan,
dan
Modal
Terhadap
Produktivitas Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Masyarakat Desa (Suatu Kasus Pada Masyarakat Petani di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur)”.
10
1.2 Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh keterampilan terhadap kemiskinan masyarakat desa melalui produktivitas? 2. Bagaimana pengaruh modal terhadap kemiskinan masyarakat desa melalui produktivitas? 3. Bagaimana pengaruh produktivitas terhadap kemiskinan masyarakat desa? 4. Bagaimana pengaruh keterampilan modal dan produktivitas terhadap kemiskinan masyarakat desa?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk : a.
Mengidentifikasi pengaruh keterampilan terhadap kemiskinan masyarakat desa melalui produktivitas.
b. Mengidentifikasi pengaruh modal terhadap kemiskinan masyarakat desa melalui produktivitas. c. Mengidentifikasi pengaruh keterampilan, modal dan produktivitas terhadap kemiskinan masyarakat desa.
11
1.3.2
Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Kegunaan Ilmiah Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya tentang kemiskinan. b) Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan referensi di masa yang akan datang.
1.4 Kerangka Pemikiran Kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan
tersebut
pada
gilirannya
menciptakan
kelompok-kelompok
penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdayasumberdaya pembangunan. Kelompok tersebut sering disebut kelompok penduduk atau masyarakat miskin. Dalam arti sederhana kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional. Chambers dalam Nasikun (2001:1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah
12
Suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat ( state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil
dalam
hukum,
ketidakberdayaan
kerentanan
menghadapi
terhadap
kekuasaan,
ancaman dan
tindak
kriminal,
ketidakberdayaan
dalam
menentukan jalan hidupnya sendiri. Pada dasarnya kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Untuk menentukan tingkat kemiskinan diperlukan batas yang membedakan penduduk miskin dan bukan miskin. Batas ini dikenal dengan sebutan batas miskin atau garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya baik kebutuhan untuk makanan atau bukan makanan. Konsep garis kemiskinan seringkali dipakai untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang dapat dipakai seseorang untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu sulit untuk mengatakan bahwa orang miskin akan nampak pada kurangnya
13
bahan makanan, pakaian dan perumahan yang dimiliki seseorang atau kelompoknya. (Todaro, 2004:230). Penyebab-penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori yang dikutip oleh Suryana (2000:44) dari pakar ekonomi pembangunan Ragnar Nurkse sebagai “lingkaran setan kemiskinan” yaitu : “Suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yag lebih baik.” Selain itu juga, Nurkse dalam Suryana (2000:45) berpendapat bahwa ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu : a. Dari sisi penawaran (S) tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat unutk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dengan demikian tingkat produktivitas juga rendah dan seterusnya. b. Dari sisi penawaran (D) di negara-negara miskin perangsang untuk menanam modal adalah sangat rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya. Apabila disebutkan satu per satu, sebenarnya banyak faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktivitas tenaga kerja), tingkat upah, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pandidikan dasar, kesehatan,
14
informasi, transportasi, listrik, air dan alokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam dan peperangan. Faktor-faktor tersebut sebagian besar saling mempengaruhi satu sama lain. (Tulus Tambunan, 2001:54).
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
Pengangguran yang tinggi dan penyebaran yang tidak merata
Kebutuhan tenaga kerja yang rendah
Investasi per kapita rendah
Produktivitas tenaga kerja yang rendah Kesematan pendidikan yang terbatas Pendapatan rendah
Tabungan rendah
Tingkat hidup yang rendah 1. Kemiskinan mutlak : hidup tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan barang 2. kesehatan yang tidak memadai 3. Pendidikan yang rendah dan layanan masyarakat lannya rendah
Gambar 2. 4 Skema Multidimensional Keterbelakangan (Sumber : Todaro , 1983:128)
Berdasarkan skema multidimensional keterbelakangan di atas, bahwa ada tiga komponen pokok keterbelakangan yaitu tingkat penghasilan yang rendah
15
(kurangnya kebutuhan pokok untuk bisa hidup, rendahnya kesadaran akan harga diri dan terbatasnya kebebasan). Rendahnya tingkat hidup dalam bentuk tidak cukup kebutuhan pokok, kesehatan dan jaminan sosial yang rendah, kurangnya pendidikan semuanya adalah saling berhubungan satu sama lain dalam satu bentuk yaitu akibat pendapatan yang rendah. Pendaptan yang rendah disebabkan karena keterampilan yang dimiliki kurang sehingga produktivitas tenaga kerja rata-rata rendah, pengadaan dan pemeliharan kesehatan yang buruk, makanan tidak bergizi, sikap kerja kurang baik, tingginya pertmbuhan penduduk dan beban ketergantungan serta tingginya pengangguran. Di bidang ketenagakerjaan, kurang adanya keahlian menejerial dan secara keseluruhan rendahnya pendidikan tenaga kerja. Teknik-teknik penghematan dalam produksi yang kurang sebagai akibat subsistensi modal untuk tenaga kerja. Rendahnya permintaan tenaga kerja dan tinginya penawaran tenaga kerja mengakibatkan banyaknya pengangguran, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan dan investasi. Sehingga membatasi tenaga kerja. Dari uraian tersebut jelas bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh produktivitas rendah yang menyebabkan pendapatan rendah yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Todaro (2000:64) bahwa di samping standar hidup yang rendah, negaranegara berkembang juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja (labour produktivity). Menurut prinsip produktivitas marjinal yang semakin berkurang bahwa tingkat produktivitas di negara berkembang disebabkan
16
oleh kurangnya faktor-faktor atau input “komplementer” (faktor produksi selain tenaga kerja) seperti modal dan atau keterampilan manajemen yang penuh pengalaman. Faktor pertama yang menyebabkan produktivitas rendah adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh penduduk di pedesaan. “Keterampilan merupakan kekayaan yang dimiliki seseorang yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang sehingga semakin rendah keterampilan maka semakin rendah pula produktivitas yang dimilki seseorang. Produktivitas rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang akan diperoleh. Sebaliknya, semakin tinggi keterampilan maka akan semakin tinggi produktivitas yang kemudian akan menyebabkan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh. Pandangan yang sama dikemukakan pula oleh Deissler (2005:96) bahwa “Keterampilan seseorang merupakan aset yang besar bagi seseorang tersebut. Oleh karena itu, tinggi rendahnya pendapatan ditentukan oleh tinggi rendahnya keterampilan tenaga kerja“. Faktor kedua yang menyebabkan produktivitas rendah adalah kepemilikan modal yang kecil oleh penduduk miskin di pedesaan. Walaupun orang miskin di pedesaan memiliki usaha, namun skala usahanya tergolong kecil. Masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah permodalan yang kecil. Padahal menurut Neti Budiwati dan Lizza Suzanti (2007:29), mengemukakan bahwa ”Modal merupakan
kekayaan
yang
dimiliki
perusahaan/seseorang
yang
dapat
menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang.”
17
Pentingnya peran modal juga diungkapkan oleh M.Iqbal dan Krisni M (2004:55), bahwa: “Adanya modal yang cukup, sangat penting bagi perusahaan, karena memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis serta terhindar dari krisis keuangan.” Faktor ketiga yang menyebabkan produktivitas rendah adalah bahwa penduduk di pedesaan yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani penggarap adalah lahan. Penggarapan lahan pertanian yang kecil akan menghasilkan output atau hasil pertanian yang sedikit pula. Sempitnya lahan yang digarap akan menyebabkan produktivitas rendah, sehingga petani tersebut tergolong ke dalam penduduk miskin. Faktor keempat yang menyebabkan produktivitas rendah adalah karena penduduk di pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah tersebut tidak hanya terlihat dari pendidikan formal yang dikenyam, tetapi juga terlihat dari kurangnya informasi yang di dapat oleh penduduk di pedesaan. Oleh Karen itu, tidaklah mengherankan apabila produktivitas masyarakat di pedesaan lebih rendah dibandingkan masyarakat di perkotaan. Hal senada diungkapkan Lincolin Arsyad (1988:70) bahwa karakteristik kemiskinan adalah sebagai berikut : a. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi oleh kekuatan sendiri. c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah sehingga produktivitas yang mereka miliki rendah. d. Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian
18
Dari uraian pendapat-pendapat dalam kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan skema kerangka berpikir pada gambar 1.2.
Keterampilan (X1)
Produktivitas (Z)
Kemiskinan Masyarakat Desa (Y)
Modal (X2)
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran
1.5 Hipotesis Menurut Suharsimi Arikunto (2002:64) “Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.“ Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Keterampilan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat desa melalui produktivitas. 2. Modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat desa melalui produktivitas. 3. Produktivitas berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat desa.
19
4. Keterampilan, modal dan produktivitas berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat desa.
