Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera Untuk Semua Universitas Airlangga 20 Juni, 2013
Chairul Tanjung Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairman CT Corpora
Perbaikan indikator makro ekonomi tidak selalu membawa dampak kesejahteraan yang merata pada masyarakat
0.41
Gini Index
0.38 0.36
0.33 0.32
18,4
8,1
3,6
2001
18,2
9,1
17,4
9,6
4,5
4,8
2002
2003
0.32
16,7
9,9
0.33
0.35
0.33
17,8
16,6
16,0
10,3
0.37
15,4
2004
5,7
2005
13,3
12,5 Poverty (%)
10,5
9,8 8,5
5,0
14,2
6,3
5,5
8,1 4,6
2006
2007
Sumber: Komite Ekonomi Nasional -2-
7,4
6,8
Unemployment (%)
6,2
6,5
GDP growth (%)
2010
2011
6,0
2008
2009
Ketimpangan antar wilayah juga merupakan fenomena jangka panjang pada pembangunan ekonomi Indonesia
Konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Jawa dalam 40 tahun terakhir
Pendapatan per Kapita Penduduk di luar Jawa cenderung menurun thd Jawa
Kontribusi PDB Regional (%)
PDB Regional per Kapita relatif terhadap Jawa
1,94 29%
25%
23%
1,89
Sumatera
1,56 Kalimantan
1,41 1,24
1,31 1,06
55%
57%
58%
0,94
Jawa
1,07 0,90
Papua & Maluku
0,62
0,62 Sulawesi
0,71 Bali & Nusa Tenggara
3% 5% 2%
6%
1971
Sumatera
3% 9% 4% 2%
3% 9% 5% 2%
1990
2010
0,59
Bali & Nusa Tenggara
0,49
Kalimantan Sulawesi Papua & Maluku
1971
Sumber: Komite Ekonomi Nasional -3-
1990
2010
Landasan Filosofis
Pembukaan UUD 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”
Pancasila Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
-4-
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (1/6)
Ir. Soekarno
• Membangun perekonomian
• Pembangunan ekonomi
negara secara mandiri (orientasi
masih relatif terbatas
ke dalam)
mengingat stabilitas sosial dan
• Menghindari ketergantungan pada pihak asing (terutama Barat) dan mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
politik yang belum terjaga • Hiper inflasi >600% pada tahun 1965 – 1966 • Krisis bahan pokok, seperti
beras
• Bersemboyan “Politik Sebagai Panglima” Agustus 1945 – Maret 1967
Catatan Implikasi
Strategi Pembangunan
• Peran Pemerintah Pusat sangat
dominan
-5-
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (2/6)
Strategi Pembangunan
Soeharto
• Mengusung tema “Demokrasi Pancasila” • Cederung orientasi ke luar • Menetapkan Repelita I-VI dengan topik utama: -I: Berfokus pada stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi - II: Penciptaan lapangan kerja -III: Swasembada pangan, pemerarataan kesejahteraan -IV & V: Mengurangi ketergantungan pada sektor migas, deregulasi perbankan dan sektor riil
Maret 1967 – Mei 1998
-VI: Pemantapan diversifikasi & intensifikasi usaha
-6-
Catatan Implikasi • Tercapainya swasembada pangan dan pembangunan ekonomi serta sosial yang memuncak hingga akhir dekade 1980 • Defisit anggaran yang memuncak menjelang krisis 1998 • Distribusi pendapatan belum merata • Ekspansi kredit bank yang terlalu agresif disertai krisis Asia pada akhir dekade 1990 mengakibatkan krisis multidimensi
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (3/6)
B.J. Habibie
Strategi Pembangunan
• Strategi diarahkan pada penekanan laju inflasi dan gejolak moneter pasca 1998 • Reformasi politik dilakukan • Restrukturisasi perbankan secara besar-besaran • Penggalakan operasi pasar untuk sejumlah bahan pokok • Liberalisasi media massa Mei 1998 – Oktober 1999
• Desentralisasi pemerintahan dan fiskal • Liberalisasi serikat pekerja
-7-
Catatan Implikasi
• Harga bahan pokok tetap meningkat, ditambah terjadi kasus penyelundupan dan penimbunan beras • Masalah disintegrasi bangsa • Sektor perbankan belum menunjukkan penguatan • Tingginya pengangguran dan inflasi
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (4/6)
Strategi Pembangunan
KH Abdurrahman Wahid
Catatan Implikasi
• Restrukturisasi lembaga pemerintahan: penghapusan departemen yang dianggap tidak efisien dan membentuk Dewan Ekonomi Nasional
• Perbaikan nilai tukar Rupiah terhadap USD
• Menggalakkan demokrasi dan keterbukaan dalam kehidupan sosial
• Meningkatnya apresiasi terhadap pluralisme
• Menguatkan dan meluaskan kerja sama bilateral dengan luar negri • Penguatan sektor keuangan melalui pembentukan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Oktober 1999 – Juli 2001
-8-
• Akselerasi kesejahteraan masyarakat masih terbatas
• Angka pengangguran dan inflasi yang masih tinggi
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (5/6)
Megawati Soekarnoputri
Strategi Pembangunan • Mengusung kerakyatan
sistem
ekonomi
• Kebijakan privatisasi BUMN • Memperbaiki kinerja ekspor
• Menggiatkan operasi pasar untuk menstabilkan harga bahan pokok • Menekan defisit anggaran
Catatan Implikasi • Meningkatnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDB
• Penjualan aset-aset BPPN • Perekonomian relatif membaik, namun dengan rata-rata angka pertumbuhan masih di kisaran~ 4.6%
• Nilai tukar Rupiah cenderung menguat (terhadap USD) • Pengangguran belum berkurang signifikan (~40 juta pada masa akhir pemerintahan) Juli 2001 – Oktober 2004
-9-
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (6/6)
Strategi Pembangunan
Susilo Bambang Yudhoyono
• Pro growth, pro poor, pro jobs, pro environment
• Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6% per tahun
• Pembangunan infrastruktur massal dicanangkan
• Rasio utang negara terhadap PDB menurun
• Pengurangan subsidi BBM
• Pengangguran menurun namun kesenjangan kesejahteraan masih relatif tinggi
• Peluncuran BLT dan layanan kesehatan gratis bagi rakyat kecil diperluas • Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari total APBN • Memperkenalkan Pusat Pelayanan UKM Oktober 2004 – sekarang
Catatan Implikasi
• Mengupayakan kemudahan berinvestasi
- 10 -
Studi Kasus Swedia: Peningkatan kesejahteraan dengan fokus industri berbasis IPTEK dan berorientasi ekspor Overview
Populasi: ~9.5 juta (2012)
• Transformasi dari negara yang bergantung pada hasil alam berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi
Produk Domestik Bruto: USD 538,131 Miliar (2012)
• Mendorong ekspor sektor manufaktur
Sistem Pemerintahan: Monarki Parlementer Upaya Pemerintah
Indikator Kemajuan Ekonomi : • Peningkatan GDP yang signifikan
• Kontribusi industri jasa terhadap PDB: 72% (2011)
pada
• Menganut ekonomi terbuka secara global dan memiliki sistem regulasi yang sangat transparan • Menjalankan decisive corporate tax reform rendahnya pajak perusahaan sehingga meningkatkan produktifvtas sektor swasta
• Negara asal perusahaan-perusahaan besar dunia, seperti Volvo, Ericsson, IKEA, H&M • Tingkat pengangguran : 7.8% (2011)
• Pemerintah berkomitmen penyediaan jaminan sosial
Keterbatasan Acuan bagi Indonesia
Sumber: Bank Dunia, IMF - 11 -
• Perbedaan jumlah penduduk (~3% penduduk Indonesia) • Perbedaan cakupan luas (~2.3% luas Indonesia) dan kondisi geografi
Studi Kasus Taiwan: Peningkatan kesejahteraan melalui peran pemerintah dalam administrasi pertanahan dan kebijakan pendidikan Overview
• Fokus pada pasar internasional
Populasi: ~23 juta (2012)
• Administrasi efisien
Produk Domestik Bruto: USD 474 miliar (2012) Upaya Pemerintah
Pemerintahan: Presidensial
pertanahan
yang
• Perencanaan dan pengendalian bangunan fisik perumahan yang efektif oleh tangan pemerintah (Departemen Perumahan Umum) • Pengadaan semen murah dan berkualitas melalui dukungan riset elektronics dan semikonduktor
Indikator Kemajuan Ekonomi: • Peningkatan PDB/ kapita yang signifikan
• Kebijakan pendidikan yang visioner, terutama perhatian terhadap anak-anak petani • Perbedaan jumlah penduduk (<10% penduduk Indonesia)
• Pertumbuhan PDB diekspektasikan sebesar 3.5% (2013) Keterbatasan Acuan bagi Indonesia
• Tingkat pengangguran: 4.2% (2012)
• Kontribusi industri jasa terhadap PDB: >65% (2012) Sumber: Bank Dunia, IMF
• Perbedaan cakupan luas geografi (<50% Pulau Jawa) • Kekuatan politik Taiwan di dunia internasional yang lebih terbatas • Budaya dan pola pikir
- 12 -
Studi Kasus Korea Selatan: Peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi berfokus pada teknologi dan ekonomi kreatif Overview
Populasi: ~50 juta (2012)
• Ekonomi berorientasi pada pasar
• Transformasi ekonomi berbasis industri dengan high labor intensive basis ekonomi masa depan
Produk Domestik Bruto: USD 1.2 triliun (2012) Upaya Pemerintah
Pemerintahan: Presidensial
• Berfokus pada ekonomi kreatif dan teknologi • Efisiensi birokrasi • Kebijakan pendidikan yang mengutamakan aplikasi matematika dan sains terapan sejak tahun 1970
Indikator Kemajuan Ekonomi: • Peningkatan PDB/ kapita yang signifikan 1963
1995
2012
~ USD 100
~USD 10,000
> USD 24,000
• Negara Eksportir terbesar ke-6 Dunia (2011) Keterbatasan Acuan bagi Indonesia
• Tingkat pengangguran: 3.8% (2012) • Kontribusi industri jasa terhadap PDB: 58.2% (2012)
• Kesenjangan jumlah penduduk (~20% penduduk Indonesia)
• Kesenjangan cakupan luas geografi dengan • Budaya dan pola pikir masyarakat
Sumber: Bank Dunia, IMF - 13 -
Studi Kasus Malaysia: Strategi pembangunan yang kurang tepat sehingga terjebak dalam middle income trap Malaysia telah mencetak perbaikan kemiskinan dan menjadi negara berpenghasilan menengah. Akan tetapi, kondisi perekonomian Malaysia relatif mengalami stagnasi selama 20 tahun terakhir
Latar Belakang
Dampak
Pemberlakuan kebijakan Bumiputera: membedakan akses kesempatan di tengah masyarakat berdasarkan etnis
Sulit bersaing di dunia internasional dengan mengandalkan laborintensive manufacturing
Aliran SDM yang tidak efektif: jumlah SDM terampil yang meninggalkan Malaysia cukup tinggi
Terbatasnya foreign direct investment
Ketidaksiapan untuk bersaing di pasar terbuka dengan produk-produk berteknologi tinggi
Ketidakefektifan strategi pemerintah untuk menarik investor lokal berinvestasi di dalam negri Masih relatif rendahnya alokasi anggaran untuk pembiayaan riset pengembangan teknologi Sumber: Greater Kuala Lumpur, East Asia Forum
Middle Income Trap - 14 -
Diperlukan pendekatan yang holistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama menciptakan kesejahteraan yang lebih merata
Kondisi Eksternal (Global)
Ekonomi
Sosial-Politik
Geografi
Sumber: Komite Ekonomi Nasional - 15 -
3 dimensi utama pembangunan manusia Indonesia dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
Tingkat Pendapatan, Konsumsi & Kekayaan
Demografi
Geografi
- 16 -
Annu
1
2.0
Kesejahteraan yang merata akan menggerakkan ekonomi 0.0 1
15
29
43
57
71
85
Percentiles
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012
2008-2012 growth
Growth in mean
10.0
Annual growth rate %
+Rp 250.000/kap/bl
+Rp 370.000/kap/bl
12%
8.0
6.0
+Rp750.000/kap/bl
40%
80%
4.87
4.0 2.0 0.0 1
15
29
43
57
71
85
99
Percentiles Miskin 29 juta
Penanggulangan Kemiskinan
Rentan 2008-2012 growth 70 juta
& Perlindungan Sosial
Menengah Growth in mean 100 juta Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar
Pemberdayaan Masyarakat
- 17 -
Atas 50 juta
Iklim Usaha
INDIVIDU 99
1
99.9% perusahaan di Indonesia tergolong UMKM UMKM menyerap 97.2% tenaga kerja dan berkontribusi 57.6% dari total GDP
KORPORASI Mayoritas UMKM bergerak di sektor pertanian dan perdagangan
~64% UKM masih terkonsentrasi di Pulau Jawa
51,5%
28,7%
Pertanian
Perdagangan, Hotel, Restoran
6,3%
6,2%
Manufaktur
Transportasi & Komunikasi
4,3%
3,1%
Jasa
Lain-Lain
Sebagian besar UMKM mengandalkan modal pribadi 26,0%
Alasan UMKM tidak dapat meminjam uang dari bank 60,0%
25,5%
17,0%
17,0%
7,5%
20,0% 4,0%
1,0% Pribadi
Bank
Keluarga
Lain-lain
Koperasi
Sumber: Sensus Ekonomi Nasional, VIMK 2011, TNP2K
16,0%
6,0%
LK Non Bank
Venture Capital - 18 -
Tidak Layak (credit rating rendah)
Tidak Mau
Tidak Memiliki Jaminan
Lain-lain
Produktivitas UMKM sangat rendah dibandingkan perusahaan besar karena tidak mampu menarik SDM yang berkualitas Output per Unit Usaha (Rp Juta/Unit) 2011, berd PDB atas Dasar Harga Konstan 2000 1.789.645
160.562
187.398
175.415
193.339
Output per Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang) 2011, berd PDB atas Dasar Harga Konstan 2000
203.511
329 Usaha Besar
309 301
7.832
349 Usaha Besar
328 302
122
Usaha Menengah
Usaha Menengah
118
7.609
114 7.375
7.440
100
109
7.194 95 7.003 19
18
17
17
16
16
2006
2007
2008
2009
2010
2011
10
10
10
10
9
9
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Usaha Mikro & Kecil
Usaha Mikro & Kecil
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM - 19 -
Sektor korporasi menunjukkan kenaikan porsi kepemilikan asing dan penurunan porsi kepemilikan pemerintah
1
KORPORASI
• Kepemilikan asing meningkat dari 2.15 %(1986) menjadi 6.23 %(2006). • Kepemilikan pemerintah pusat dan daerah menurun dari masing-masing 2.74 % dan 1.32 % (1986) menjadi 1.32 % dan 1.27 %(2006).
Sumber: Sensus Ekonomi 2006 & 1986, BPS
- 20 -
Peningkatan kualitas hidup penduduk dapat dilakukan dengan memahami pendekatan daur hidup manusia dengan baik
2 LIFE CYCLE
Remaja
4
Bekerja
5
3
Anak Usia sekolah: SD, SMP, SMA
Bekerja
Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing tahap daur hidup
Usia Tua
6
2
2
Bayi menyusui
1 Menikah Konsepsi (fertilisasi)
2 2
1
Bayi baru lahir - 21 -
2 BATITA
Masa kehamilan
1
TK
BALITA
Setiap kelompok kategori daur kehidupan manusia memiliki tingkat konsumsi dan pendapatan yang berbeda (Life Cycle Hypothesis)
2 PRODUKTIVITAS
Perbandingan Konsumsi dan Penghasilan Menurut Umur Penduduk Indonesia 2005 3500.00
Dalam usia produktif rata-rata pendapatan > konsumsi
3000.00
Saving 2500.00
Per capita PPP
2000.00
1500.00
Disaving
Disaving 1000.00
500.00
Usia Produktif
0.00 0
3
6
9
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90+
Consumption Sumber: Lee & Mason berdasarkan Susenas dan APBN
- 22 -
Labor Income
Tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan di Indonesia perlahanlahan menunjukkan perbaikan
2 PENDIDIKAN
100%
Anggaran Pendidikan (Rp.Tn)
90% 331,8
80%
286,6 266,9
70% 60%
207,4
209,5
2009
2010
2011
2012
2013
20%
20%
20.2%
20.2%
20.1%
50% 40% 30% 20% 10% 0%
1994
1997
2000
SMP/sederajat Tidak tamat SD
2003
2006
2009
% APBN
SD/sederajat Tidak/belum sekolah
Porsi penduduk Indonesia yang berhasil menamatkan wajib belajar 9 tahun semakin meningkat.
Sumber: Kemendiknas, BPS
Peningkatan komitmen terhadap pendidikan seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pemerintah
- 23 -
Indeks Komposit Pendidikan mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas infrastruktur pendidikan di Jawa dan Luar Jawa
2 PENDIDIKAN
Composite index dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:
1. ketersediaan fisik: 50 % 2. kualifikasi tenaga pengajar: 20 % 3. kelayakan fasilitas: 30 % - 24 -
Indeks Komposit Kesehatan mengindikasikan adanya ketimpangan kualitas infrastruktur kesehatan di Jawa dan Luar Jawa
Composite index dihitung dengan pembobotan sebagai berikut: • Ketersediaan fisik 60 % • Ketersediaan orang 20% • Karakteristik bangunan 20 % - 25 -
2 KESEHATAN
Pemberdayaan wanita merupakan tantangan dari pembangunan Indonesia
2 GENDER
Pria
Wanita
6%
6%
6%
6%
5%
5%
8%
8%
8%
2%
2%
2%
4% 4%
4% 5%
4% 4%
8%
8%
8%
75% pria memilih bekerja sebagai
aktifitas utamanya
Aktifitas utama terbesar wanita : bekerja (45%) dan mengurus rumah
37%
36%
36%
tangga (35%)
Pada kedua gender, kelompok aktifitas utama sekolah relatif kecil (<10%)
77%
79%
79%
47%
47%
Mayoritas Tenaga Tidak Berbayar adalah Wanita
48%
45%
2009
2010
2011
2009
2010
Lainnya
Sekolah
Pengangguran
Mengurus Rumah Tangga
Sumber: BPS
Pria
66%
Wanita
34%
2011
Bekerja
55%
Tenaga Berbayar - 26 -
Tenaga Tidak Berbayar
Terjadi transisi demografi yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan struktur piramida penduduk Indonesia
2 SOCIAL DEMOG
1980
2010
Population by Age and Sex, Indonesia Census 1980
Population by Age and Sex, Indonesia Census 2000 Not Stated 85 +
75+
80 - 84
70-74
75 - 79
65-69
70 - 74
60-64
60 - 64
55-59
55 - 59
50-54
50 - 54
45-49
Age Group
Age Group
65 - 69
45 - 49 40 - 44 35 - 39
40-44 35-39
30 - 34
30-34
25 - 29
25-29
20 - 24
20-24
15 - 19
15-19
10 - 14
10-14
5-9
5-9
0-4 20
15
10
5
0 0
5
Percentage
10
15
0-4
20
20
Percentage Male
15
10
5
0
2050
10
15
20
15
20
Percentage
Male
Female
2030 Population by Age and Sex, Indonesia 2030
Population by Age and Sex, Indonesia 2050
75+
75+
70-74
70-74
65-69
65-69
60-64
60-64
55-59
55-59
50-54
50-54
45-49
45-49
Age Group
Age Group
5
Percentage
Female
40-44 35-39 30-34
40-44 35-39 30-34
25-29
25-29
20-24
20-24
15-19
15-19
10-14
10-14
5-9
05-9 0-4
0-4 20
15
10
5
0
5
Percentage
15
20
20
15
10
5
0
5
Percentage
Percentage
Male
Sumber: BPS
10
Female
- 27 -
10 Percentage
Males Male
Female
Sebagai negara kepulauan, mobilisasi orang dan barang menjadi sebuah tantangan tersendiri
3
TRANSPORTASI
Sumber: MP3EI
- 28 -
Masih terjadi ketimpangan dalam infrastruktur ICT (telematika) guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan
3
ICT
57
Populasi (%) Luas Wilayah (%)
30 21
23
21
7
6
4
Bali-NT
7
6
8 3
Sumatra
Jawa
Penetrasi Komputer (% Rumah Tangga)
16.6%
67%
4%
5.9%
5%
1.5%
Penetrasi Internet (% Rumah Tangga)
16.8%
70%
3%
4.7%
4.2%
1.2%
Sumber: MP3EI, BPS
- 29 -
Kalimantan
Sulawesi
Papua-Kep. Maluku
Pembangunan juga perlu memperhatikan perpindahan penduduk antar daerah Netto Migrasi Penduduk Masuk & Keluar (000)
% Populasi
-51
Aceh Sumut
-1.776 -807
Sumbar Riau
1.597
Netto Migrasi Penduduk Masuk & Keluar (000)
NTB
-81
-1.8%
-16.7%
NTT
-84
-1.8%
28.8%
66
Kalbar
434
237
13.8%
Kaltim
1.160 -12
Sulut
92
331
Sulsel
Jatim Banten Sumber: BPS
12.5%
7.5% 716
42.7% 11.2%
1.077 2.711 -5.927 -339
DIY
32.6% -0.5%
Sulteng
Jateng
4.8%
9.9%
750
Jabar
19.6%
175
Kalsel
Bengkulu
DKI Jakarta
1.5%
Kalteng
3.2%
Kepri
3.5%
138
-13.7%
239
Babel
% Populasi
Bali
Sumsel
Lampung
MIGRASI
-1.1%
18%
558
Jambi
3
-2.939 2.214
6.3%
-1.045
-13% 270
Sultra Gorontalo
-52
-18.3%
Maluku
-9.8%
Maluku Utara
-7.8%
Papua
20.8%
Papua Barat
- 30 -
-5% 83
Sulbar
12.1%
7.1%
-89
-5.8% 45
4.3% 201 348
7.1% 45.8%
Setiap kelas memiliki kebutuhan yang berbeda untuk dipenuhi demi mencapai “Maju bersama, Sejahtera bersama”.
1
INDIVIDU
• Social capital (pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur dasar) • Penyediaan public employment • Sistem yang mendorong perubahan sikap, perilaku, dan cara pandang
• Affirmative action dengan kompetisi yang sehat • Pemberdayaan masyarakat (meningkatkan produktifitas) • Perlindungan sosial
- 31 -
• Sumber utama pendapatan pajak • Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum • Infrastruktur dibiayai sendiri, pemerintah memberikan fasiltas dan kepastian
1
Memberikan akses pembiayaan dalam rangka menciptakan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan
KORPORASI
Usaha Kecil & Mikro
Memperkuat fundamental usaha
• Mendorong semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda • Pemberian akses terhadap pembiayaan dengan skema KUR • Skema penjaminan kredit • Mendorong inovasi usaha
Usaha Menengah
Perusahaan Besar
Mendorong pertumbuhan usaha
Penciptaan iklim usaha yang kondusif
• Pemberian akses terhadap pembiayaan dengan skema KUK/KUM untuk pengembangan usaha sehingga mampu berkembang menjadi Usaha berskala besar • Skema penjaminan kredit • Mendorong inovasi usaha
- 32 -
• Business as not as usual • Kepastian hukum
1
Reformasi struktur dan postur APBN untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan NEGARA ILLUSTRATIVE ECONOMIC TYPE OF EXPENDITURE
SOCIAL TYPE OF EXPENDITURE
Pendapatan
Pendapatan
Social Capital Expenditure
Social Capital Expenditure Pendidikan Kesehatan
Economic Capital Expenditure
Infrastruktur dasar
Economic Capital Expenditure • • •
•
Prioritas APBN: pembangunan infrastruktur sosial, perbaikan pelayanan dasar publik, dan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin Pinjaman pemerintah: untuk pembiayaan investasi, dan bukan untuk pengeluaran rutin Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah subsidi barang menjadi subsidi orang Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan lintas generasi, dan tidak sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan - 33 -
Memperbaiki kualitas hidup masyakarat dengan fokus perbaikan pada sektor pendidikan dan kesehatan
2 LIFE CYCLE
KESEHATAN
PENDIDIKAN • Penyediaan listrik yang merata bagi seluruh
• Penyediaan akses air bersih yang memadai
masyarakat
bagi masyarakat
• Bantuan pendidikan bagi keluarga miskin diarahkan kepada pendidikan kejuruan/vocational
• Pembebasan PPNBM untuk alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar
• Memperkuat riset berbasis ilmu terapan
• Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarkat kurang mampu
• Penghapusan pajak buku-buku
• Peningkatan askes dan pelayanan kesehatan
• Insentif pajak bagi perusahaan atau pribadi
bagi seluruh rakyat
yang memberikan beasiswa.
• Pembangunan sanitasi yang layak dan modern
• Insentif pajak bagi perusahaan yang
• Paket perlindungan sosial yang memadai
memberikan training dan research & development
SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF SECARA EKONOMI DAN SOSIAL - 34 -
Mengurangi ketimpangan gender terutama pada kelompok miskin & rentan
2 GENDER
Aspek yang perlu diperbaiki
Aspek yang sudah baik
Dunia Kerja dan Pendidikan
Memperkuat peran perempuan dalam intra-
Tidak ada pembedaan wanita dan pria dalam lingkungan kerja dan pendidikan
household decision making melalui
program pemerintah (misal PKH)
Politik Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Memberikan akses terhadap kredit mikro
Minimal 30% calon anggota legislatif adalah wanita
kepada perempuan disertai dengan program pelatihan yang relevan (misal perbaikan gizi keluarga)
Lembaga Perlindungan Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- 35 -
Revitalisasi program KB sebagai upaya memperbaiki kualitas keluarga
2 SOCIAL DEMOG
Keluarga Berencana (KB) sebagai manajemen keluarga
Meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui perbaikan kualitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan
Pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk,
Pengurangan angka kematian ibu dan bayi, serta penanggulangan masalah reproduksi 1
Mendorong partisipasi keikutsertaan program KB
2
3 Menyediakan infromasi dan akses terhadap KB dengan memadai - 36 -
Mengkampanyekan revitalisasi KB untuk meningkatkan komitmen masyarakat
Mendorong perubahan pola pikir masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
Country Values (Nilai Luhur)
Pemimpin • Visioner • Strategis • Teladan
Pendidikan
- 37 -
2 MINDSET
Memperkuat infrastruktur fisik dan non-fisik dalam rangka menunjang konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi
3
KONEKTIVITAS
Global Connectivity • Dunia Usaha: Infrastruktur yang memiliki dampak langsung kepada dunia usaha, merupakan bagian dari usaha skala besar, dapat bersifat internasional • PPP: Infrastruktur yang memiliki kelayakan pengembalian secara bisnis, dikerjasamakan dengan swasta Social Connectivity • APBN: Infrastruktur yang tidak layak dikerjasamakan dengan swasta, berada di daerah terpencil, bersifat membuka akses awal - 38 -
Pembangunan fisik ditujukan untuk memperkuat konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan ekonomi
- 39 -
3
PEMBANGUNAN FISIK
Pembangunan ICT (telematika) merupakan sarana untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
ICT Driver
3
KONEKTIVITAS
Improvement
• Broadband Penetration 10% *
• GDP 0.1% - 1.4% point
• Broadband speed 2x **
• GDP 0.3% point
Pencipataan Lap. Kerja
• ICT Investment 10% ***
• Employment rate 0.6% point
Produktivitas Pekerja
• Broadband Penetration 10% *
• Labor productivity growth 1.5%
GDP
Note : * : ITU, 2002, Impact of BB on the Economy ** : Ericsson, Arthur D. Little and Chalmers University of Technology, 2011 *** : Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET), 2006, ICT and Employment
- 40 -
ICT (telematika) merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan Kontribusi Sektor ICT thd GDP Korea Selatan
3
KONEKTIVITAS
ICT Sector Contribution (%)
GDP, USD Billion
14
1.200
12
1.000
10
800 8
600 6
400 4
200
2 0
0 1997
1999
2001
2003
- 41 -
2005
2007
2009
2011
Perekonomian Indonesia, yang saat ini berbasis industri, harus bertransformasi dengan didukung oleh inovasi dan teknologi Transformasi Sektoral Perekonomian Negara
Inovasi dan Teknologi
Pertanian
Industri
Knowledge-based
Kondisi Indonesia saat ini
Sektor Pertanian
Sektor Industri
Sektor Jasa
%Tenaga Kerja
36%
13%
2.4%
% GDP
15%
24%
7%
Sumber: Biro Pusat Statistik
- 42 -
Science-based
Produktivitas sektor pertanian di Amerika Serikat meningkat tajam didukung inovasi dan teknologi Transformasi Sektor Industri di AS
“Light” Industry
Pertanian
Tekstil
“Heavy” Industry
Iron & steel, untuk membangunrel kereta sepanjang 45,000 km pada tahun 1840 1860 Otomotif (1910s)
Atomic – Nuclear Energy Pada saat Perang Dunia untuk membuat bom atom
Space Industry
Pada saat Perang Dingin
IT
Komputer Internet Mobile phone
Hi-Tech
Bio-technology Nanotechnology Nervetechnology Quantumtechnology
90% penduduk AS di tahun 1800an tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian saat ini kurang dari 2% (sekitar 4.5 juta orang) Akan tetapi dengan pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, produktivitasnya naik sangat tajam – Di tahun 1820, 1 petani dapat memberi makan 4.5 orang – Saat ini, 1 petani dapat memberi makan 100 orang - 43 -
Korea Selatan melakukan investasi yang besar di R&D untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berorientasi teknologi
1960s Tren Kebijakan
Arah kebijakan Ilmu Pengetahu an dan Teknologi
Perubahan Fokus Industri
1970s
1980s
1990s
Kebijakan berorientasi teknologi
Kebijakan berorientasi Industri Membangun Infrastuktur R&D
Mempromosikan R&D
Mendirikan GRIs (e.g. KIST) Mendirikan MOST in 1967 Membangun Daedeok Science Town di tahun 1974
Implementasi program R&D nasional Mempromosikan Universitas berbasis penelitian (e.g. SRC, ERC)
Primary goods
2000s
Light & heavy industry goods
Light industry goods
- 44 -
Meningkatkan Inovasi Teknologi Meningkatkan efisiensi investasi di R&D (koordinasi IPTEK dengan kebijakan terkait) Perencanaan Total Roadmap
Heavy industry goods & electronic products
Electronic & transport products
Korea Selatan fokus berinvestasi pada pengembangan industri industri dasar sebelum akhirnya menguasai dunia dengan industri terapannya ’70s Govt –led fundamental establishment
Ship building
Ship research center establishment HR development & supply from university
’80s Government-led intensive development
Semiconductor
Continuous private R&D investment Extension of private research institutes Security of manufacturing tech & quality
’90s Private initiative R&D
’00s World’s No.1 Market share of 40.4% (’06)
’00s World’s No.3
4M/16M DRAM
64M/256M DRAM
Early ’90s
Mid ’90s
’00s
Market Extension
World’s No.3
Government-led R&D
Mobile Phone
’80s~’90s
CDMA technology development
Support for market creation & extension
Sumber: KISTEP – Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning (Prof. June Seung Lee)
- 45 -
Market share of 10.2% (’06)
Market share of 17.8%(’06)
Oleh karena itu, Indonesia perlu mentransformasikan pembangunan ekonomi menuju ekonomi berbasis produktivitas
Perekonomian berbasis produktivitas yang didukung oleh SDM berkualitas dan teknologi
Perekonomian berbasis buruh murah dan sumber daya alam
- 46 -
Maju Bersama, Sejahtera Bersama menuju pentas dunia membutuhkan proses
- 47 -
Chairul Tanjung Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairman CT Corpora
