KEBERLANJUTAN DESA PASCA 1. Status Keberfungsian Desa Pasca Status Keberfungsian
Jumlah Desa Pasca
Berfungsi
Berfungsi Sebagian
Tidak Berfungsi
Maluku
82
43
25
14
Maluku Utara
99
53
11
35
Gorontalo
209
151
38
20
0
0
0
0
Sulawesi Tengah
562
534
77
44
JUMLAH TOTAL
952
781
151
113
Provinsi
Sulawesi Utara
2. Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan Sumber Dana
Jumlah Desa Penerima
Nilai Dana Keberlanjutan
HID
120 Desa
20.579.541.000
HIK
5 Desa
617.000.000
HKP
11 Desa
1.285.000.000
APBD
62 Desa
15.542.268.000
0
0
1 Desa
10.000.000
0
0
CSR Pinjaman dll.
3. Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca a. Kualitas dan kuantitas air menurun [air menjadi pajau/asin, Keruh & debit air berkurang ]. b. Jaringan PLN tidak ada [untuk menggerakan Pompa]. Sebelumnya Desa sudah ada daftar untuk penyambungan, namun sampai saat ini belum terlaksana c. Tidak berjalannya Iuran, dimana masyarakat menganggap karena sudah berkontribusi dalam in-kind dan In- Cash. Ataupun ada Iuran berjalan namun relative sangat minim. d. Sarana Intake rusak akibat Bencana Alam e. Sarana rusak [pompa], akibat kurangnya pemeliharaan dan biaya operasional f. BP SPAMS Tidak Aktif, selain karena Opsi yang terpilih tidak memungkinkan diorganisir [Sumur gali], sarana tidak berfungsi baik, iuran tidak ada. g. Adanya Pemekaran Kabupaten yang mana beberapa desa masuk ke Kabupaten baru, sehingga rencana pembiayaan untuk perbaikan /optimalisasi tidak dapat dilaksanakan kaena belum dilakukan serah terima desa ke Kabupaten baru [Hasil Pemekaran] dari Kabupaten Induk.
4. Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca Advokasi Pemda Kabupaten untuk kegiatan penguatan BP-SPAMS dan Asosiasi. (upaya
terhadap isu point (f) diatas) Mengadvokasi Pemda untuk mengalokasikan anggaran perbaikan sarana yang tidak berfungsi maupun berfungsi sebagian. Terkait permasalahan point d, e dan f. Mengadvokasi pihak SKPD/BPMPD agar penggunaan dana ADD dapat dialokasikan untuk perbaikan, optimalisasi dan pengembangan air minum dan sanitasi di desa Pamsimas. (Terkait upaya untuk isu d, e, f) DC Melakukan advokasi ke SKPD’BPMPD untuk mengeluarkan surat kepada Desa-Desa untuk penerbitan Perdes Terkait Pengelolaan Air minum dan Sanitasi [ Iuran serta pembangunan sarana Sanitasi]. Terkait upaya untuk isu e) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan revitalisasi pengurus Asosiasi SPAMS Perdesaan [ Asosiasi yang tidak Aktif]. Terkait upaya untuk isu f) FK Melakukan Advokasi kepada Pemerintah Desa untuk menerbitkan Perdes tentang kecukupan iuran untuk operasional dan pemeliharaan. Terkait upaya untuk isu e) Bersama ROMS Provinsi melakukan pemetaan desa-desa yang tidak berfungsi maupun berfungsi Sebagian. (Terkait upaya untuk isu a s/d f) Melakukan koordinasi secara intensif baik melaui pertemuan [Rapat koordinasi tingkat provinsi] maupun monitoring lapangan khususnya ke lokasi yang tidak berfungsi Mendorong DPMU /SKPD untuk melakukan perbaikan pada desa-desa yang tidak berfungsi melalui penganggaran APBD. (Terkait upaya untuk isu a s/d f) Melakukan koordinasi dengan PPMU untuk mengadvokasi kekabupaten baru [hasil pemekaran] untuk menindak lanjuti [pemantauan, penganggaran] untuk desa-desa yang masuk dalam program Pamsimas. (Terkait upaya untuk isu g)
5. Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota Kab. Bone Bolango
Rencana Tindak Lanjut Koordinasi Stakeholder persiapan Asosiasi
Target Pembentukan
bersama Kab utk pembentukan
Koordinasi persiapan pembentukan asosiasi bersama Pengurus BPSPAMS & SPAMS Non Pamsimas, KKM, Kades & Tomas Pembentukan Panitia Koordinasi Panitia Persiapan Pelaksanaan Workshop Pembentukan Asosiasi Pelaksanaan Pembentukan Asosiasi
WS 13 Oktober 2015 (Kontribusi Masyarakat/BPSPAMS).
Kabupaten/Kota Kab. Gorontalo Utara
Rencana Tindak Lanjut Koordinasi Stakeholder persiapan Asosiasi
Target Pembentukan
bersama 2 – 9 oktober 2015 Kab utk pembentukan
Koordinasi persiapan 11 – 17 Oktober 2015 pembentukan asosiasi bersama Pengurus BPSPAMS & SPAMS Non Pamsimas, KKM, Kades & Tomas Pembentukan Panitia
28 Oktober 2015
Koordinasi Panitia Persiapan 6 Nopember 2015 Pelaksanaan Workshop Pembentukan Asosiasi Pelaksanaan Pembentukan Asosiasi
WS 16 Nopember 2015 (Kontribusi Masyarakat/BPSPAMS.
Kabupaten/Kota Kab. Banggai. Kab. ToliToli, Kab.Sigi, Kab.Minahasa Selatan, Kab.Minahasa Utara, Kab.Buru, Kab.Buru Selatan, Kab.MBD, Kab.Halamahera Selatan, Kab.Maluku Tenggara
Rencana Tindak Lanjut
Target Pembentukan
Koordinasi bersama Stakeholder Kab utk persiapan pembentukan Asosiasi
Minggu I – II Desember 2015
Koordinasi persiapan pembentukan asosiasi bersama Pengurus BPSPAMS & SPAMS Non Pamsimas, KKM, Kades & Tomas Pembentukan Panitia Koordinasi Panitia Pelaksanaan Pembentukan Asosiasi Pelaksanaan Asosiasi
WS
Persiapan Workshop
Pembentukan
PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 1. Desa Belum Selesai 100% Provinsi
Tahun Pelaksanaan ….
2010
2011
2012
2013
2014
Desa Reguler APBN 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara
1
2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara
6
3. Provinsi Sulawesi Tengah
1
Total Desa Belum 100% 1 6
Desa Reguler APBD 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah
1
1 2 1
2 2 1
1 1
1 1
Desa Replikasi 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi
Tahun Pelaksanaan ….
2010
2011
2012
2013
2014
Total Desa Belum 100%
Desa HID 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah Desa HIK 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah Desa HKP 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah
1
1
2. Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% a. Pemilihan Opsi yakni SAM perpipaan dgn sistim pompa, namun terkendala dengan jarak dan ketersediaan Material/pipa yang akan dilalui, serta bentuk partisipasi masyarakat yang rendah sehingga pemasangan pipa belum selesai (Kabupaten Morowali) b. Adanya konflik yang terjadi di desa (Kabupaten Poso) c. Desa Replikasi : adanya kegiatan pelebaran Jalan Nasional sehingga pemasangan pipa distribusi sepanjang ± 500 m tertunda (Kabupaten Buol) d. Desa HID : Pengadaan pipa yang dilakukan oleh pihak suplayer tidak sesuai dengan kontrak yang ada, dimana terdapat kekurangan Volume sesuai dengan kontrak, namun pihak suplayer berkeyakinan bahwa jumlah pipa yang didatangkan telah sesuai dengan kontrak yang ada (Kabupaten Poso) e. Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme program sehingga menyebabkan rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pekerjaan sehingga berdampak pula pada berkurangnya dukungan Pemerintah Desa, KKM, Satlak (Kabupaten Minahasa Selatan).
f. Sudah tidak adanya lagi Fasilatator Pendamping (FM) di Desa (Kabupaten Halmahera Selatan) g. Telah ada Surat Bupati yang disampaikan ke Dirjen Cipta Karya yang menyatakan bahwa Desa Sameth mundur dari pelaksanaan Pamsimas (kabupaten Maluku Tengah) h. Adanya konflik Internal di Desa Labuan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik tidak lagi dilanjutkan (Kabupaten Maluku Tengah)
3.
Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100% • Untuk penyelesaian desa HID telah dilakukan investigasi oleh DC dan Satker Kab. Poso terhadap permasalahan ini bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan pipa yang dilakukan oleh pihak suplayer yang dilakukan secara sistematis. - Telah dilakukan fasilitasi dan mediasi oleh pihak DPMU dan satker (9 juli 2015) terhadap para pihak, dalam hal ini antara suplayer dengan KKM / satlak. - Suplayer bersedia untuk mengadakan kembali kekurangan pipa yang ada, dgn target waktu penyelesaian pada bulan November 2015 • Penyelesaian desa Replikasi di kab.Buol , Telah dilakukan koordinasi dgn pihak pengelola proyek pekerjaan jalan dan disepakati bahwa pipa ditanam disamping drainase jalan, dan saat ini telah dilakukan pekerjaan penggalian drainase. • Telah dilakukan rapat Koordinasi Bersama PPMU,Satker PK PAM, BPMD dan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, disepakati untuk dilakukan kunjungan visit tim provinsi bersama Roms guna membuat kesepakatan penyelesaian pekejaan Desa lanona bersama pokja kabupaten Morowali & Pemerintah desa serta KKM paling lambat selesai akhir Desember 2015.
• Untuk penyelesaian 6 Desa reguler APBN TA 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan, PC bersama DC telah melakukan upaya adpokasi kepada pokja Kabupaten hingga Bupati agar dapat memberikan dukungan penyelesaian desa-desa tersebut diatas sehingga dapat segera diselesaikan oleh KKM. Hasil kesepakatan selesai 100% pada akhir Oktober 2015, namun hingga saat ini belum dapat tercapai. Diharapkan adanya surat dari Diretur Air Minum ke Bupati untuk segera menuntaskan pekerjaan fisk paling lambat akhir Desember 2015 • Penyelesaian desa Replikasi di kab.Buol , Telah dilakukan koordinasi dgn pihak pengelola proyek pekerjaan jalan dan disepakati bahwa pipa ditanam disamping drainase jalan, dan saat ini telah dilakukan pekerjaan penggalian drainase. • Telah dilakukan rapat Koordinasi Bersama PPMU,Satker PK PAM, BPMD dan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, disepakati untuk dilakukan kunjungan visit tim provinsi bersama Roms guna membuat kesepakatan penyelesaian pekejaan Desa Lanona bersama pokja kabupaten Morowali & Pemerintah desa serta KKM paling lambat selesai akhir Desember 2015.
PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 1. Status Desa 2015 Provinsi
Status Kegiatan
Pencairan BLM
IMAS
PJM
RKM
T-1
T-2
T-3
Jumlah Desa
41 38 70
38 38 70
38 38 70
33 38 70
0 0 7
0 0 0
41 38 70
12 11 22
12 11 22
11 11 22
9 8 8
0 3 0
0 0 0
12 11 22
0 0 6
0 0 6
0 0 6
0 0 6
0 0 0
0 0 0
0 0 6
Desa Reguler APBN 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah Desa Reguler APBD 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah Desa Replikasi 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi
Status Kegiatan
Pencairan BLM
IMAS
PJM
RKM
T-1
T-2
Jumlah Desa
6 7 15
5 7 11
4 5 9
0 0 4
0 0 0
6 7 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 5 6
0 5 6
0 5 0
0 0 0
0 0 0
0 5 6
Desa HID 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah Desa HIK 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah Desa HKP 1. Provinsi Maluku & Maluku Utara 2. Provinsi Gorontalo & Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah
2. Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
T-1
27
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBN 1. Provinsi Maluku
37 27
T-2
37 16
T-3 T-1 2. Provinsi Maluku Utara
37
4 4
T-2
4
T-3 T-1 3. Provinsi Gorontalo
24 16
T-2
20
24 24
T-3 T-1 4. Provinsi Sulawesi Utara
14 8
T-2
14 8
T-3 5. Provnsi Sulawesi Tengah
T-1 T-2 T-3
14
70 7
70 39
70
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
T-1
6
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBD 1. Provinsi Maluku
11 11
T-2
11
T-3
1
T-1 2. Provinsi Maluku Utara
1
T-2
1
T-3 T-1 3. Provinsi Gorontalo
7 7
T-2
7
T-3 T-1 4. Provinsi Sulawesi Utara
1
2
T-2
4 2
4
T-3 5. Provnsi Sulawesi Tengah
T-1 T-2 T-3
10
2
4
22 10
22
22 10
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Reguler Replikasi T-1 1. Provinsi Maluku
T-2 T-3 T-1
2. Provinsi Maluku Utara
T-2 T-3 T-1
3. Provinsi Gorontalo
T-2 T-3 T-1
4. Provinsi Sulawesi Utara
T-2 T-3
5. Provnsi Sulawesi Tengah
T-1 T-2 T-3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 3
7 7
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa HID 1. Provinsi Maluku
2
T-1
2
T-2 2. Provinsi Maluku Utara
4
T-1
4
T-2 3. Provinsi Gorontalo
4
T-1
5
7 7
T-2 4. Provinsi Sulawesi Utara
T-2 T-2
5. Provnsi Sulawesi Tengah
T-1 T-2
0 0 4
15 4
15
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa HKP 1. Provinsi Maluku
T-1 T-2
2. Provinsi Maluku Utara
T-1 T-2
3. Provinsi Gorontalo
0 0 0 0 5
T-1
5
T-2 4. Provinsi Sulawesi Utara
T-1 T-2
5. Provnsi Sulawesi Tengah
T-1 T-2
0 0 3
6 3
6
3. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 a. Pelatihan dan Mobilisasi FM sangat terlambat [Juli 2015], Mekanisme perekrutan FM perlu diperbaiki. b. Waktu untuk kegiatan proses pemberdayaan di masyarakat sangat singkat c. Pemilihan Opsi : Memastikan opsi yang dipilih dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama khususnya desa-desa yang memeliki satu sumber air untuk 3 desa perlu membangun kesepakatan khusus Keterlambatan DIPA APBN maupun APBD d. KPPN tidak berada di Kabupaten Sasaran [ membutuhkan biaya operasional oleh petugas SPM untuk proses pencairan], untuk efektifitas dan efisien harus menunggu kelengkapan semua desa untuk diajukan untuk penyerapan [ Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Morowali, Parigi Moutong] e. Revisi DIPA Terlambat [Kab. ToliToli, Kab.Gorontalo Utara & Kab. Maluku Tenggara) f. Penerbitan SK Satker yang terlambat, SPK HKP Belum disampaikan ke Kabupaten g. Proses pengadaan pipa dan Transportasi/mobilisasi Pipa ke desa tidak tersedia angkutan / daerah remout [Ojek dan Pikul oleh masyarakat, Cuaca/musim ombak], h. Jumlah dampingan desa bagi FM adalah 4 – 5 dengan jarak yang berjauhan, sehingga ada beberapa proses yang mengalami keterlambatan.
i.
Keberadaan Fasilitator di desa kurang maksimal karena Pembiayaan Transportasi tidak cukup akibat adanya revisi RKA-KL Satker PAMS Provinsi Maluku
j. Adanya pergantian Desa APBD (Desa Bisori menjadi Desa Bahu) karena terindikasi tumpan tindih penganggaran k. Terbatasnya akses transportasi ke salah satu Kabupaten (Maluku Barat Daya) sehingga Fasilitator yang telah berada di Kabupaten dan diundang untuk mengikuti pelatihan lanjutan terkendala untuk kembali lagi ke desa, sehingga harus menunggu di Propinsi untuk waktu yang cukup lama
4. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 1. Identifikasi jenis Kegiatan khususnya pembangunan Fisik yang cenderung bermasalah sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin 2. Tim DC agar mendorong KKM dalam melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan membagi pekerjaan per sarana 3. Mengoptimalkan peran DFMA dalam membantu KKM untuk persiapan kelengkapan data LPD untuk pencairan BLM T2 dan T3 4. Tim provinsi segera melakukan Monitoring /turun ke kabupaten khususnya pada desa-desa yang bermasalah. 5. Meminta kepada tim DC Kabupaten untuk memastikan pengadaan material tidak ada kendala khususnya tempat pembelian yang berada diluar daerah yang bisa berpengaruh pada lama/tidaknya waktu pengiriman 6. Mengkoordinasikan dengan Satker PAM BM terkait penerbitan DIPA serta SPK dari DJCK yang telah di tantadatangani
KESIAPAN DESA TAHUN 2016 1. Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Kabupaten Provinsi 1. Provinsi Sulawesi Tengah 2. Provinsi Sulawesi Utara 3. Provinsi Gorontalo 4. Provinsi Maluku Utara 5. Provinsi Maluku
Jumlah 10 2 5 1 5
Mempunyai Kesiapan Rata-rata Longlist Dana APBD Desa APBD 9 2 5 1 3
6 2 4 1 3
2 3 2 1 2
Rata-rata Desa APBN 9 14 10 5 7
2. Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016 • Kontrak Fasilitator berakhir Desember 2015, kemudian
jika ada Addendum biasanya hanya sampai April 2016, sementara perekrutan FM untuk Pamsimas III TA 2016 belum ada kejelasan proses perekrutan & jadawalnya • Belum ada kejelasan jadwal penetapan Kabupaten pelaksana program Pamsimas III serta kuota Desa masing-masing Kabupaten belum ditetapkan, diharapkan pada akhir Desember 2015 sudah ada SK penetapannya dari Dirjen Cipta Karya
3. Identifikasi Masalah & Starategi Penyelesaian Komponen B NO
PERMASALAHAN
1
Pencairan dana dekon terlambat karena proses di PK dan Keuangan berbelit-belit
2
Tidak ada dana untuk pertemuan dengan Faskab
3 Tidak ada dana untuk komponen pada desa reflikasi 4
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN
Belum ada wirausaha sanitasi yang aktif di kabupaten/ tidak ada dana untuk pelatihan calon wirausaha sanitasi
5 Tidak adanya alokasi dana APBD untuk menunjang Kegiatan STBM
Mendorong Para sanitarian untuk melakukan pemicuan sebelum pencairan dana dekon Membantu staf Kesling untuk menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan dana dekon
RENCANA YANG AKAN DI LAKUKAN
DUKUNGAN YANG DI HARAPKAN
Mendorong PK dan Keuangan untuk segera mencairkan dana
1. Melakukan Sosialisasi Kepada Lintas Sektor ditingkat Kabupaten dan Kecamatan
Melakukan koordinasi dengan dengan Faskab melalui telepon atau email
Megusulkan dana untuk pertemuan rutin dengan Faskab dan pengelola Pamsimas.
2. Melakukan pembinaan kepada pokja AMPL
Mengkoordinasikan dengan pihak ROMS untuk pendanaan komponen kesehatan
Mengadvokasi pemerintah kabupaten untuk pengadaan dana komponen kesehatan untuk desadesa revlikasi.
3. Membantu pendanaan untuk promosi kesehatan
Mengadvokasi pihak terkait (Dinkes Kabuapten) untuk pengadaan dana pelatihan untuk calon wirausaha sanitasi
Melalui dinkes provinsi dan pokja AMPL untuk menadvokasi dinkes kabupaten untuk pengadaan dana pelatihan.
4. Membantu dan mengupayakan dana dekon TA 2015 dapat dicairkan
Mengadvokasi Bappeda untuk memasukkan perencanaan STBM kedalam RPJMD
Melakukan pelatihan bagi sanitarian puskesmas dalam kegiatan STBM serta pelatihan kader, natural leader dan bidang desa
Terima Kasih
