KEBERLANJUTAN DESA PASCA 1. Status Keberfungsian Desa Pasca Status Keberfungsian
Jumlah Desa Pasca
Berfungsi
Berfungsi Sebagian
Tidak Berfungsi
Sulawesi Selatan
463
350
70
40
Sulawesi Barat/Tenggara
167
74
67
19
Papua Barat
79
66
9
4
Provinsi
2. Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan Sumber Dana
Jumlah Desa Penerima
Nilai Dana Keberlanjutan
HID
76
17.204.842.000,-
HIK
2
414.000.000,-
HKP
15
890.348.000
APBD
35
3. 992.000.000,-
CSR
1
29.000.000,-
Pinjaman dll.
3. Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca • Debit air berkurang akibat musim kemarau, Longsor • Kerusakan Jaringan Pipa akibat pelebaran Jalan dan • • • • • •
Banjir Sarana Pompa dan Genzet Rusak Sarana Intake rusak akibat bencana alam Kekurangan Daya Listrik dari PLN BP-SPAMS tidak berjalan secara optimal Iuran tidak berjalan/penetapan tarif iuran rendah, tidak mencukupi pemeliharaan dan pengembangan Adanya hak ulayat ( Pergantian atas hak pemanfaatan lahan kepada suku/adat)
4. Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca • Mengadvokasi SKPD terkait untuk menganggarkan
• • • • •
APBD dalam upaya penyelesaian dan perbaikan sarana Air minum yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi /triwulan Mengadvokasi BPMPDK Provinsi dalam menganggarkan biaya peningkatan kapasitas bagi kader AMPL Mengadvokasi Pokja AMPL dalam memastikan perbup RAD AMPL terealisasi Monitoring Kinerja BP-SPAMS Mendorong Assosiasi untuk meningkatkan kapasitas BP-SPAMS
5. Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota
Rencana Tindak Lanjut
Target Pembentukan
Maros Pangkep Barru Jeneponto Bantaeng Bone Selayar Toraja Utara Luwu Luwu Utara Luwu Timur
Perlu adanya SOP dari pusat terkait pembentukan Assosiasi untuk kabupaten baru, dan Dasar Penganggaran BOP Assosiasi dari dana APBD
Maret 2016
5. Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota Polman Kolaka Wakatobi Buton Utara
Merauke Asmat Sorong Selatan Maybrat
Rencana Tindak Lanjut Perlu adanya SOP dari pusat terkait pembentukan Assosiasi untuk kabupaten baru, dan Dasar Penganggaran BOP Assosiasi dari dana APBD Perlu adanya SOP dari pusat terkait pembentukan Assosiasi untuk kabupaten baru, dan Dasar Penganggaran BOP Assosiasi dari dana APBD
Target Pembentukan
April 2016
April 2016
PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 1. Desa Belum Selesai 100% Provinsi Desa Reguler APBN 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/ Sulawesi Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat Desa Reguler APBD 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat 3. Provinsi Papua/Papua Barat Desa Replikasi 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/ Sulawesi Tenggara 3. Provinsi Sulawesi Papua/ Papua Barat
Tahun Pelaksanaan ….
2010
2011 3 1
2012
2013
7
10 9
6
7
4
4
8 1
3
2014
Total Desa Belum 100%
3
Provinsi Desa HID 1. Provinsi Sulawsesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. …. Desa HKP 1. Provinsi Sulawesi selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat
Tahun Pelaksanaan ….
2010
2011
2012
2013
2014
1
Total Desa Belum 100%
1
2
2
2. Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% • Masih rendahnya partisipasi masyarakat • Pengeboran yang selalu berpindah-pindah titik • Pengadaan Pipa dan Assesories yang belum semua di • • • • • •
mobilisasi oleh vendor/suplayer Adanya Perubahan Opsi Kenaikan Harga Material Biaya Mobilisasi material ke kampung sangat tinggi Tukang Ahli tidak ada di Kampung Penggantian dana hak ulayat Dana APBD yang tidak cair
3.
Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100% • Mengadvokasi SKPD terkait untuk menganggarkan
APBD dalam upaya penyelesaian dan perbaikan sarana Air minum yang belum selesai 100% • Bersama Satker PAMS Provinsi melakukan Advokasi ke Kabupaten dengan melibatkan stake holder dalam upaya penyelesaian desa yang belum selesai • Rapat Koordinasi di tingkat Provinsi dengan melibatkan Pokja AMPL dalam upaya penyelesaian SAM • Bermitra dengan pihak swasta dan CSR untuk mendapatkan dukungan teknis dan financial dalam proses penyelesaian SAM
PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 1. Status Desa 2015 Provinsi Desa Reguler APBN 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat Desa Reguler APBD 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat Desa Replikasi 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat
Status Kegiatan
Pencairan BLM
IMAS
PJM
RKM
T-1
T-2
100 40 32
99 40 32
99 40 32
98 18 12
22
28 12 10
27 12 10
25 12 10
9 4
1
0
0
8
T-3
Jumlah Desa 100 40 32 28 12 10 1
Provinsi Desa HID 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat Desa HIK 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat Desa HKP 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat
Status Kegiatan
Pencairan BLM T-1
T-2
Jumlah Desa
IMAS
PJM
RKM
10 4 4
0 4 4
0 4 4
10 4 4
2
0
0
2
5 2
0 2
0 2
5 2
2. Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi
BLM
Nopember
Sebelum Nop. M-1
Desember
M-2
M-3
M-4
82
99
100
7
11
M-1
M-2
21
100
Desa Reguler APBN
1. Provinsi Selatan
T-1
97
98
T-2
11
30
T-3 15
T-1 2. Provinsi Sulawesi barat/ Tenggara
40
T-2
40
T-3 3. Provinsi Papua/Papua Barat
8
T-1
4
32
8
T-2
24
32 32
T-3 Desa Reguler APBD 1. Provinsi Sulawesi selatan
6
T-1 T-2
11
27
28
5
13
T-1
28 2
T-3 2. Provinsi Sulawesi barat/ Tenggara
28
T-2 T-3
12
12
12
T-3 T-1
28
4
T-2
3. Provinsi Papua/Papua Barat
26
10 10 10
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Replikasi T-1 1. Provinsi Selatan
T-2
1
1
T-3
Desa HID 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara
T-1 T-2 T-1 T-2
2
2
2
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa HIK 1. Provinsi Sulawesi Selatan
T-1 T-2
1
T-1 T-2
1
2
Desa HKP 1. Provinsi Sulawesi Selatan
2
3. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 • Terjadinya Penggantian desa reguler (Toraja, Bantaeng, • • • • • • • •
Bombana, wakatobi) Kemampuan Bendahara KKM dalam menyusun LPD masih kurang Sulitnya mendapat jasa pengeboran yang sesuai standar Pelaksana tugas kades yang merasa tidak berwenang mengambil keputusan Jalan penghubung antara dua kabupaten terputus yang berdampak pada kenaikan harga material lokal Revisi DIPA BLM belum terbit (Polman, Majene, Sorsel, Maybrat) Integrasi aplikasi SAS di KPPN (Merauke) Sharing Kabupaten untuk TA 2015 belum ada (Maybrat) Kekurangan FM dalam proses pendampingan masyarakat( Papbar)
4. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 • Mengevaluasi target rencana yang sudah di sepakati
bersama • Menyampaikan ke DC untuk mengecek RPD agar bisa mengutamakan kegiatan yang memiliki porsi anggaran yang lebih besar (penngadaan pipa, Pekerjaan Reservoir dan Sumber air) • Menyampaikan ke FMA untuk mendampingi Bendahara dalam penyusunan LPD serta berkas kesiapan termin BLM T2 dan T3 • Tim Provinsi Segera turun ke kabupaten dan desa yang bermasalah
KESIAPAN DESA TAHUN 2016 1. Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Provinsi 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat/Tenggara 3. Provinsi Papua/Papua Barat
Kabupaten Kesiapan Rata-rata Rata-rata Mempunyai Jumlah Dana Desa Desa Longlist APBD APBD APBN 15 616 0 2 8 6 180 0 2 8 5 212 0 2 8
2. Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016 • Belum Ada di DPA terkait kesiapan anggaran APBD
tahun 2016
Terima Kasih
