KEBERLANJUTAN DESA PASCA 1. Status Keberfungsian Desa Pasca Status Keberfungsian
Jumlah Desa Pasca
Berfungsi
Berfungsi Sebagian
Tidak Berfungsi
Bali
10
10
0
0
Nusa Tengara Barat
48
33
15
0
Nusa Tenggara Timur
802
616
128
58
Total
860
659
143
58
Provinsi
2. Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan
Sumber Dana HID HKP APBD CSR( TTS,Dompet Duafa)
Jumlah Desa Penerima 17 45 46 2
Nilai Dana Keberlanjutan 4.650.000.000,5.018.000.000,10.120.000.000,200.000.000,-
3. Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca BPSPAMs belum memiliki SDM yang cukup dalam pengelolaan
sarana air minum./BPSPAMs belum bekerja secara optimal dan professional BPSPAMS tidak cukup modal untuk perbaikan Masyarakat belum siap membayar iuran dengan system tarif air sesuai jumlah pemakaian yang tertera pada water meter/Iuran masih dibawah Biaya Operasionan dan Pemeliharaan (BOP) Musim kemarau yang panjang berpengaruh terhadap debit air baku/Terjadi penurunan debit air pada sumber mata air Adanya kerusakan sarana oleh alam dan manusia Sarana Air Rusak ( Pipa Transmisi dan Distribusi, Pompa,Panel Surya, Broncaptering,Reservoir,HU dan KU )
4. Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca Penguatan kelembagaan BPSPAMs melalui pelatihan pengurus BPSPAMs Memberikan input kepada Satker Kabupaten untuk mengajukan usulan dana
perbaikan sarana tidak berfungsi maupun berfungsi sebagian baik APBD Kabupaten/Propinsi ataupun sumber dana lainnya (ADD), dan mendorong untuk mendapat Program HKP melalui mekanisme anggaran masing-masing sumber dana. Memfasilitasi penyusunan proposal Asosiasi SPAMs Kabupaten untuk diajukan ke sumber dana (APBD Kab, APBD Prop, dan sumber dana lainnya) untuk perbaikan sarana tidak berfungsi dan atau berfungsi sebagian Hearing dengan Pemerintah dan DPR Propinsi terkait kondisi sarana air minum Pamsimas terbangun yang perlu diperbaiki ataupun peningkatan keberfungsiannya serta pengembangan sarana yang ada untuk menambah pemanfaat. Perlu dibangun sinergi antara program Pemerintah Propinsi NTT (Program Anggaran untuk Rakyat menuju Sejahtera/Anggur Merah) dengan Pamsimas
5. Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota Tabanan Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Belu Flores Timur Ende Manggarai Timur Nagakeo Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sumba Timur Sabu Raijua
Rencana Tindak Lanjut Pelatihan BPSPAMS Sosialisasi Fungsi, Tugas & Tanggung Jawab, AD/ART Asosiasi
Target Pembentukan Februari
2016
PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 1. Desa Belum Selesai 100%
Total Desa 2010 2011 2012 2013 2014 Belum 100% Tahun Pelaksanaan
Provinsi …. Desa Reguler APBN 1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB 3. Provinsi NTT Desa Reguler APBD 1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB 3. Provinsi NTT Desa Replikasi 1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB 3. Provinsi NTT
1
1
3
1
0 3 22
3 23
0 0 8
8
5
Total Desa 2010 2011 2012 2013 2014 Belum 100%
Tahun Pelaksanaan Provinsi Desa HID Provinsi NTT Desa HIK Provinsi NTT Desa HKP Provinsi NTT
….
1
1
9
9
2. Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% Masyarakat tidak mampu memenuhi janjinya untuk inkind material pipa PVC senilai ± Rp. 6 juta (pada desa Marong Kab. Lombok Tengah). Sulitnya menyelesaiakan pengeboran (sampai pindah lokasi sebanyak 3 kali) karena kondisi geologisnya dan alat bor yang digunakan berakibat tertundanya pemasangan pipa distribusi (pada desa Kidang Kab. Lombok Tengah). Belum selesai pemberkasan dokumen LP2K dan SP3K (pada desa Tanggabaru Kab. Bima) Keterbatasan sumber mata air dalam desa sehingga hrs mengkases sumber mata air luar desa dan sering terjadi konflik social yang membutuhkan waktu penanganan/mediasi yang lama. Sering terjadi perubahan opsi karena debit air menurun bahkan hilang Pengadaan meterial perpipaan dan pompa dari luar kabupaten Fasilitator Masyarakat HKP yang telah diberhentikan karena tidak ada dana.
3.
Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100%
• Desa Tangga Baru Kab. Bima (segera menyeleaikan dokumen LP2K
•
• • • • •
dan SP3K dan melakukan koordinasi dengan Kades, KKM dan Satlak untuk mengatur jadwal serah terima kegiatan) Desa Marong/ Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah (KKM & Desa Mengirim Proposal Ke Dinas PU & ESDM untuk meminta bantuan dana pembelian pipa. Penanggung Jawab FK (WSS & CD) & DC ) Desa Kidang Kec. Praya Timur (Monitoring penanaman pipa distribusi secara kontinue. Penanggung Jawab FK (WSS & CD)) Mediasi konflik social yang terjadi oleh pemerintah Kabupaten Mencari alternative sumber air lain Mendorong percepatan kepada suplayer dalam hal pasokan material Pendampingan dilakukan oleh Fasilitator Keberlanjutan
PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 1. Status Desa 2015
Provinsi Desa Reguler APBN 1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB 3. Provinsi NTT Desa Reguler APBD 1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB 3. Provinsi NTT
Status Kegiatan IMAS PJM RKM
Pencairan BLM T-1
T-2
Jumlah T-3 Desa
8 8 8 8 0 38 38 38 38 7 134 134 134 76 12
0 0 0
8 38 134
2 10 46
0 0 0
2 10 46
2 2 0 10 10 6 46 46 17
0 0 0
Provinsi Desa HID Provinsi NTT Desa HKP Provinsi NTT
Status Kegiatan PJM RKM
Pencairan BLM T-1
T-2
Jumlah Desa
3
2
0
0
17
0
0
0
0
45
2. Target Pencairan BLM Desa 2015
Provinsi
BLM
M-1
Nopember M-2 M-3
M-4
Desember M-1 M-2
Desa Reguler APBN T-1 1. Provinsi Bali
8
T-2
8
T-3 T-1 2. Provinsi NTB
8 38
T-2
38
T-3 T-1 3. Provinsi NTT
T-2 T-3
38 64
70 134 134
2. Target Pencairan BLM Desa 2015 Nopember Provinsi
Jlh BLM Desa M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBN 1. Provinsi Bali
2. Provinsi NTB
3. Provinsi NTT
8
34
134
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
8 8 8 38 38 38 64
70 134 134
2. Target Pencairan BLM Desa 2015 Nopember Provinsi
Jlh BLM Desa M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBD 1. Provinsi Bali
2. Provinsi NTB
3. Provinsi NTT
2
10
46
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
2 2 2 10 10 10 24
22 46 46
2. Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi
Jumla h BLM Desa.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa HID Provinsi NTT
17
T-1
17 17
T-2
Desa HKP Provinsi NTT
45
T-1 T-2
45 45
SEBARAN LOKASI DESA REPLIKASI PROGRAM PAMSIMAS YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA STATUS : 26 Oktober 2015
NO •
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
Nasional WILAYAH TIMUR
1
DESA YANG BELUM SELESAI 100% 2010 2011 2012 2013 2014 3 5 16 12 1 5 13 12 1 3 5
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI
5
4
2
2 1
ROTE NDAO TIMOR TENGAH UTARA
3
TIMOR TENGAH SELATAN SIKKA
14
2 1
GORONTALO
1
SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA
4
SULAWESI TENGAH
3 3 1
POSO MOROWALI
1
TOJO UNA-UNA PARIGI MOUTONG BUOL 5
MALUKU UTARA
6
PAPUA BARAT
HALMAHERA BARAT
KAB. MANOKWARI
1
1
POHUWATO 3
37 34
1 2
ALOR 2
TOTAL
1 1 3 3
3 3 5 1 1 1 2
1
7
1
1
1
1
1
8
1 3
PENJELASAN TERHADAP DESA REPLIKASI YANG BELUM SELESAI KABUPATEN MANGGARAI ( 2 Desa Tahun 2011, dan 2 Desa Tahun 2012) Alasan : - 3 Desa datanya belum di entry dan 1 Desa Belum selesai (40%) o
KABUPATEN ROTE NDAO ( 1 Desa Tahun 2012) Alasan : Perbedaan data dalam Aplikasi ( Modul 4.02.01 Progres realisasi RKM 100%, Bobot Terbaca 50.74%, QS terbaca 67.34%.
o KABUPATEN TTU ( 2 Desa tahun 2010, 1 Desa Tahun 2011) Alasan : - 1 Desa Lokasi Mata air Longsor, sehingga mencari sumber baru - 2 Desa dalam proses penyelesaian ( 80%) o KABUPATEN TTS ( 2 Desa Tahun 2011) Alasan : Dana tidak di anggarkan pada Tahun 2011, dan baru di realisasikan pada tahun 2015 ( T1 Selesai)
Lanjutan…. o KABUPATEN SIKKA
( 2 Desa Tahun 2010) Alasan : Belum di entry pada data SIM o KABUPATEN ALOR
( 1 Desa Tahun 2012) Alasan : Belum di entry pada data SIM
TARGET PENYELESAIAN DESA REPLIKASI KABUPATEN MANGGARAI Pengentryan data SIM untuk 3 Desa : Minggu II Nov. 2015 Desa Manong : Minggu IV Juni 2016 KABUPATEN ROTE NDAO KABUPATEN TTU 2 Desa Dalam proses penyelesaian KABUPATEN TTS Penyelesaian Kegiatan KABUPATEN SIKKA Pengentryan data SIM KABUPATEN ALOR Pengentryan Data SIM
: Minggu IV Des. 2015 : Minggu IV Feb. 2016 : Minggu III Nov. 2015 : Minggu III Nov. 2015
3. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 Lambatnya pencairan termin 1 karena bendahara sering salah
input no Reksus Adanya revisi desa dan lambatnya membuat SK revisi pada Kab. Bima Kekosongan korkab pada kab. Bima. Adanya kegiatan pemanduan bagi FM pada saat FM sibuk melaksanakan kegiatan di desa. Belum ada DIPA revisi untuk 3 Kabupaten (Manggarai, Manggarai Timur dan Nagekeo, Kab TTS dan Sumba Tengah Belum ada DIPA HID Pengajuan SPM untuk 5 Kabupaten (dari 9 Kabupaten) yang KPPN berada diluar Kabupaten serta disposisi perjalanan dinas bendahara PU untuk pengajuan SPM untuk beberapa program/proyek regular lainnya selain Pamsimas.
4. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 • Pendampingan bendaharan satker perihal percepatan • • •
• •
pencairan BLM Perceptan SK revisi desa oleh Bupati Calon Korkab Bima Sudah diajukan oleh Manajemen ke Proyek Waktu pelaksanaan pelatihan FM disesuaikan dengan schedule kabupaten agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan (percepatan) Koord. Dengan Satker PAMS, CMAC terkait kepastian DIPA revisi dan DIPA HID Koord dengan Satker Kabupaten untuk percepatan pengajuan SPM ke KPPN
KESIAPAN DESA TAHUN 2016 1. Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Kabupaten Provinsi
1. Provinsi Bali 2. Provinsi NTB 3. Provinsi NTT
Jumlah
Mempunyai Longlist
5 8 21
2 7 14
Kesiapan Rata-rata Rata-rata Dana Desa Desa APBD APBD APBN
5 8 21
2 2 2
10 10 8
2. Isu Permasalahan dan Pelaksanaan Desa 2016 • Belum semua Kabupaten melakukan Penyusunan longlist - Provinsi Bali ( 7 Kabupaten Lokasi Pamsimas III),
3 Kabupaten yang belum memasukkan Longlist : Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Dianyar - Provinsi NTB ( 8 Kabupaten Lokasi Pamsimas III), 3 Kabupten yang belum memasukkan Longlist : Kabupaten Bima Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Barat
Lanjutan…..
- Provinsi NTT ( 21 Kabupaten Lokasi Pamsimas III),
7 Kabupaten yang belum memasukkan Longlist : Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Ngada Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan
Terima Kasih Tim ROMS V
