KEBERLANJUTAN DESA PASCA 1. Status Keberfungsian Desa Pasca Provinsi
Jumlah Desa Pasca
Status Keberfungsian Berfungsi Sebagian
Berfungsi
Tidak Berfungsi
Jawa Barat
427
395
26
6
Banten
229
172
52
5
Kalimantan Tengah
28
26
1
1
Kalimantan Barat
76
57
18
1
Kalimantan Selatan
740
473
212
55
Kalimantan Timur
8
8
0
0
1.508
1.131
309
68
Jumlah
2. Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan Sumber Dana HID
Jumlah Desa Penerima
Nilai Dana Keberlanjutan
201
Rp. 34.715000.000
- Jawa Barat
95
Rp. 18.848.000.000
- Banten
10
Rp. 1.950.000.000
- Kalimantan Selatan
96
Rp. 13.917.000.000
HIK
39
Rp. 3.477.560.000
- Jawa Barat
23
Rp. 2.357.560.000
- Banten
16
Rp.
HKP
48
Rp. 4.409.036.000
- Kalimantan Selatan
48
Rp. 4.409.036.000
APBD
141
Rp. 18.008.523.000
- Jawa Barat
23
Rp. 2.471.000.000
- Banten
32
Rp.
- Kalimantan Selatan
86
Rp. 14.627.523.000
1.120.000.000
910.000.000
CSR
2
Rp.
50.000.000
- Kalimantan Selatan
2
Rp.
50.000.000
Total
431
Rp. 60.660.119.000
3. Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca • Debit sumber air berkurang • Kerusakan SAM (pipa, pompa, RO, genset) • Sambungan rumah belum menggunakan meter air • Iuran < BOP • Pembayaran iuran yang tidak rutin • Kualitas air tidak memenuhi syarat • Keaktifan BPSPAMS
4. Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca • Peningkatan kapasitas BPSPAMS • Membentuk Asosiasi SPAMS Perdesaan tingkat • • • • •
kabupaten Stimulan dana untuk operasional dan pemeliharaan Perhitungan ulang tarif air dan pengesahan melalui Perdes Inventarisasi sarana yang rusak Penyusunan RAB untuk perbaikan Penambahan pengolahan air atau rekonstruksi sarana (kualitas air keruh)
5. Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota Sukabumi Purwakarta Bekasi Cirebon
Rencana Tindak Lanjut
Target Pembentukan
Sosialisasi dan advokasi ke Pemkab mengenai perlunya keberadaan asosiasi
2016 2016 2016 2016
Bandung
2016
Bandung Barat
2016
Pandeglang
2016
Kotawaringin Barat
2016
Kapuas
Desember 2015
Seruyan
2016
Tabalong
2016
Tapin
2016
Kabupaten/Kota Sambas Bengkayang Landak Ketapang
Rencana Tindak Lanjut
Target Pembentukan
Sosialisasi dan advokasi ke Pemkab mengenai perlunya keberadaan asosiasi
2016 2016 2016 2016
Mempawah
2016
Kayong Utara
2016
Sanggau
2016
Sekadau
2016
Melawi
2016
Sintang
2016
Kurbu Raya
2016
PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 1. Desa Belum Selesai 100% Provinsi Desa Reguler APBN 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Kalimantan Selatan Desa Reguler APBD 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Kalimantan Barat 3. Provinsi Kalimantan Selatan 4. Provinsi Kalimantan Timur
Total Desa Belum 100%
Tahun Pelaksanaan ….
2010
2011
2012
2013 1
2014 1 1
1 11 4 4 1 2
2 1 1 11 4 4 1 2
2. Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% • Pipa distribusi belum terpasang sepanjang 900 meter • Adanya penyelewengan dana oleh Koordinator LKM • Dana APBD belum dianggarkan • Dana APBD berupa Belanja Modal
3.
Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100% • Sudah ada komitmen dari Pemkab untuk menyelesaikan
pemasangan pipa pada tahun 2015 • Setelah proses hukum selesai, Pemkab akan menganggarkan APBD untuk penyelesaian kegiatan • Menganggarkan dana BLM desa 2014 di APBD 2015
PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 1. Status Desa 2015 Provinsi
Status Kegiatan IMAS
PJM
Pencairan BLM
RKM
T-1
T-2
Jumlah Desa
T-3
Desa Reguler APBN 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Kalimantan Tengah
245 79 24 22
245 79 24 22
242 79 24 22
209 56 24 22
96 40 24 8
4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Kalimantan Selatan 6. Provinsi Kalimantan Timur Desa Reguler APBD 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Kalimantan Tengah 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Kalimantan Selatan 6. Provinsi Kalimantan Timur
62 50 8 79 27 9 6 19 18
62 50 8 79 27 9 6 19 18
62 47 8 76 26 9 6 18 17
62 37 8 40 10 9 2 8 11
8 14 2 20 10 4 2 4
1
1 8 8
245 79 24 22 62 50 8 79 27 9 6 19 18
Provinsi Desa Replikasi 1. Provinsi Kalimantan Selatan Desa HID 1. Provinsi Jawa Brat 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Kalimantan Selatan Desa HIK 1. Provinsi Jawa Barat Desa HKP 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Kalimantan Selatan
Status Kegiatan IMAS PJM RKM 18 18
18 18 35 20 3 12 10 10 17 17
18 18 35 20 1 2 10 10 16 1 16
Pencairan BLM T-1 T-2 T-3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Desa 5 5
18 18 46 31 3 12 14 14 43 2 41
2. Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
Desember
M-3
M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBN 1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Banten
3. Provinsi Kalimantan Tengah
4. Provinsi Kalimantan Barat
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
56 40 0 24 24
23 16
23 56
23
24 22 8
14 22
62 8 0
24
22
8 4
12
26
20
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBN 5. Provinsi Kalimantan Selatan
6. Provinsi Kalimantan Timur
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
37 8 0 8 2 1
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
10 10 8 9 4
13 42 50 6 7
Desa Reguler APBD 1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Banten
5 5 7 5 4
12 12 10
5
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
Desember
M-3
M-4
M-1
M-2
Desa Reguler APBD 3. Provinsi Kalimantan Tengah
4. Provinsi Kalimantan Barat
5. Provinsi Kalimantan Selatan
6. Provinsi Kalimantan Timur
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
2
4 4
8 2 12 2 0 0 0 0
5 1
3 5
1 9 6
2
4
2 2
8
1
7 17 19
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
M-3
Desember M-4
M-1
M-2
Desa Replikasi 1. Provinsi Kalimantan Selatan
T-1 T-2 T-3
5 5 5
13
T-1 T-2 T-1 T-2 T-1 T-2
0 0 0 0 0 0
31
13 13
Desa HID 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Kalimantan Selatan
31 3 3 12 12
Provinsi
BLM
Sebelum Nop.
Nopember M-1
M-2
Desember
M-3
M-4
M-1
M-2
Desa HIK T-1 T-2
0 0
1. Provinsi Jawa Barat
T-1 T-2
0 0
1
2. Provinsi Kalimantan Selatan
T-1 T-2
0 0
41
1. Provinsi Jawa Barat
14 14
Desa HKP 1 2 41
3. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 Perubahan aturan di KPPN Belum diterimanya DIPA BLM APBN Desa reguler Akses sulit mencapai lokasi dan untuk mobilisasi material Debit pengeboran lebih kecil dari perencanaan Tim Fasilitator sering tidak lengkap Penyelesaian desa 2015 akan melewati Desember 2015 Perlu adanya surat dari Pusat tentang perpanjangan waktu pelaksanaan • Pendampingan desa yang belum menyelesaikan kegiatan di Desember 2015 • Lamanya SK Pendeglasian wewenang dari Bupati kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (Desa Reguler APBD) • SK Bupati penetapan desa APBD tahun 2015 masih dalam proses • • • • • • •
4. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 • Peningkatan kapasitas FM • Monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan
sesuai RKM, jadwal pelaksanaan dan tertib administrasi
5. STBM a. Permasalahan • Kader & sanitarian belum maksimal dalam melakukan • • • • • • • • •
monitoring paska pemicuan Belum semua desa memiliki peta sanitasi Capaian target SBS tahun 2015 masih rendah Pelaporan progres belum tertib Masih sedikit wusan yang aktif Konsolidasi kegiatan antara sanitarian dengan FM belum berjalan dengan baik Pemahaman masyarakat tentang STBM adalah adalah komponen Pamsimas,masih kurang Belum ada regulasi terkait STBM STBM belum menjadi prioritas pembiayaan APBD Kurang terintegrasinya kegiatan pembangunan SAM dengan kesehatan
b. Upaya - upaya • Advokasi kepada Sanitarian untuk melaksanakan monitoring dan coaching Kader • Advokasi kepada Sanitarian dan Kader pentingnya peta sanitasi sebagai alat monitoring • Koordinasi dengan DC untuk sinkronisasi kegiatan dan pencapaian target di semua tahapan kegiatan • Memberikan pemahaman bahwa pelaporan progres merupakan gambaran kinerja • Menjalin kemitraan • Advokasi kepada Pemkab perlunya regulasi STBM • Memastikan STBM masuk dalam RAD AMPL agar menjadi prioritas pembiayaan APBD
c. Upaya yang akan dilakukan • Capaian target SBS tahun 2015 masih rendah • Pelaporan progres belum tertib • Masih sedikit wusan yang aktif • Konsolidasi kegiatan anatara sanitarian dengan FM belum berjalan dengan baik • Pemahaman masyarakat tentang STBM adalah adalah komponen Pamsimas,masih kurang • Belum ada regulasi terkait STBM • STBM belum menjadi prioritas pembiayaan APBD • Kurang terintegrasinya kegiatan pembangunan SAM dengan kesehatan
KESIAPAN DESA TAHUN 2016 1. Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Kabupaten Provinsi
Mempunyai Jumlah Longlist
Kesiapan Rata-rata Rata-rata Dana Desa Desa APBD APBD APBN
1. Provinsi Jawa Barat
11
11
7
2
8
2. Provinsi Banten
3
3
3
3
11
3. Provinsi Kalimantan Tengah
3
3
3
2
10
4. Provinsi Kalimantan Barat
11
11
7
2
6
5. Provinsi Kalimantan Selatan
10
10
10
2
6
6. Provinsi Kalimantan Timur
1
0
1
3
8
39
38
31
14
49
Total
2. Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016 • Kabupaten peserta Pamsimas 2 belum menerima
sosialisasi Pamsimas 3 • Perlu adanya surat dari Pusat tentang besaran alokasi dana APBD untuk Pamsimas 3
Terima Kasih
