KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Provinsi
Jawa
Timur
dalam
mengelola
perencanaan
pembangunan
daerah
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2011 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainnya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2011. Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kekurangankekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2011.
Surabaya,
Pebruari 2012
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Dr.Ir. ZAINAL ABIDIN, MM Pembina Utama Madya NIP. 19540822 198503 1 006
RINGKASAN EKSEKUTIF Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan
penjelasan
mengenai
pencapaian
kinerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance
agreement) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas
capaian
kinerja
terhadap
rencana
kinerja
ini
akan
memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur,
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
1
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka
diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsinya
yang
dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada
lembaga-lembaga
pengawasan
dan
penilai
akuntabilitas
yang
berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
2
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Tugas Pokok Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi : 1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; serta Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian; Sub Bidang Industri, Perdagangan dan PDU; serta Sub Bidang Koperasi dan UKM.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
3
3. Bidang
Prasarana
Wilayah,
yang
terdiri
atas
:
Sub
Bidang
Prasarana
Perhubungan; Sub Bidang Keciptakaryaan; serta Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air. 4. Bidang Pengembangan Regional, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan. 6. Bidang Pembiayaan Pembangunan, yaitu terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Alokasi
Pembiayaan
Pembangunan;
serta
Sub
Bidang
Perencanaan
Pengembangan Pembiayaan Pembangunan. 7. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; Sub Bidang Pelporan; serta Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 8. Kelompok Pejabat Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
4
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG TATA USAHA
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG STATISTIK
EKONOMI
PRASARANA WILAYAH
PENGEMBANGAN REGIONAL
PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
DAN PELAPORAN
SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN
SUB BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN
SUB BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
SUB BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PDU.
SUB BIDANG KECIPTAKAR YAAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SDALH
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BIDANG KOPERASI DAN UKM
SUB BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR
BIDANG
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
SUB BIDANG PERENCANAAN ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN KEMASYARAKATAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG PELAPORAN
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 meliputi RPJMD 2009-2014, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2011. Bab IV –
Penutup,
menjelaskan
simpulan
menyeluruh
dari
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah 4. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1) RPJMD 2009-2014; 2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2009-2014; 3) Penetapan Kinerja Tahun 2011 2.1.
RPJMD 2009-2014
2.1.1 Visi Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat dari landasan visi: Terw ujudnya Jaw a Tim ur yang M akm ur dan Berakhlak
dalam
K erangka Negara K esatuan R epublik I ndonesia Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat UndangUndang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau 7 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan
kesalehan
sosial
(kualitas
pemahaman
agama
dan
kehidupan
beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup
antar-umat
beragama,
memahami
dan
mengamalkan
prinsip-prinsip
kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. 2.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah: M ew ujudkan M akm ur
bersam a W ong Cilik m elalui AP BD untuk R akyat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui penguatan perekonomian yang LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
8
didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H. Mohammad Noer. Tujuan kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu gemuyu. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi
(marginalized),
terdevaluasi
(devalued),
dan
mengalami
keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang - karena berbagai alasan - terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
9
yang
termarginalisasi,
terdevaluasi,
dan
mengalami
deprivation,
serta
pembungkaman (silencing). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Pemerataan
pendapatan
dan
pengentasan
masyarakat
miskin
merupakan
perwujudan fungsi distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab, kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang. 2.2
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014
2.2.1 Visi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
10
diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD Provinsi
Jawa Timur
yang diberikan
kewenangan
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, pada urusan perencanaan pembangunan. Melihat kondisi saat in baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada perencanaan
pembangunan
semata.
Oleh
karena
itu
urusan
perencanaan
pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Maka visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
11
pengelolaan
sumberdaya
daerah
untuk
meningkatkan
kemakmuran
dengan
berlandaskan akhlak mulia. Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan visi :
“M EW UJUDK AN BADAN P ER ENCANAAN
P EM BANGUNAN DAER AH SEBAGAI P ERENCANA YANG P AR TI SI P ATI F, P R OFESI ONAL, I NOVATI F DAN BER TAN GGUNGJAW AB ” Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Perencanaan
Pembangunan
Daerah
yang
Partisipatif
adalah
proses
perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua
pihak.
Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan
memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan
pembangunan.
Sebaliknya
apabila
partisipasi
masyarakat
diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
12
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. 2.2.2 M i s i Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2009-2014 sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Misi Kesatu Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen
dalam
bidang
perencanaan.
Institusi
perencanaan
pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis
dalam
rangka
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
pengendalian
perencanaan
yang
telah 13
dirumuskan. Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. 2. Misi Kedua Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan
pada
pendekatan
perencanaan
partisipatif
yang
berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu
menghasilkan
perencanaan
pembangunan
yang
bersifat
komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini. 3. Misi Ketiga Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh
karena
itu
pada
misi
ini
target
yang
direncanakan
adalah
terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
14
2.2.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 2.1 Misi - Tujuan No.
Misi
Tujuan
1.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
2.
Memantapkan Penyelenggaraan
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok , Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Meningkatkan Implementasi Sistem
Sistem Perencanaan
dan Mekanisme Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
Pembangunan Daerah di Provinsi
Partisipatif dan Inovatif
Jawa Timur
Melakukan Pendataan,
Meningkatkan Kinerja Pembangunan
Pengendalian, Monitoring dan
Daerah melalui Pengendalian,
Evaluasi serta Pelaporan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi,
Pelaksanaan Pembangunan
yang Dapat Dipertanggungjawabkan
Daerah
serta Tersedianya Data dan
3.
Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah
2.2.4 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam
kurun
waktu
tertentu
secara
berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
15
Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran
Tujuan 1
Sasaran Indikator Kinerja Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok , Fungsi serta Peran Kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional Tujuan 2
1) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional
Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur
Sasaran strategis 2: 1) Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang dapat dipertanggungjawabkan serta tersedianya data dan informasi sebagai bahan pendukung kebijakan Pembangunan Daerah
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Tujuan 3
Sasaran strategis 3: Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan
Sasaran strategis 4: Terwujudnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
1) Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan 2) Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan 1) Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
2.2.5 Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
16
dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. Tabel 2.3 Tujuan – Strategi No. 1.
Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan
Strategi a. Memantapkan Kelembagaan
Tugas Pokok , Fungsi serta Peran
dan Ketatalaksanaan
Kelembagaan BAPPEDA Provinsi
Pemerintahan
Jawa Timur
b. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia c. Meningkatkan Daya Dukung Prasarana dan Sarana
2.
Meningkatkan Implementasi Sistem
a. Melaksanakan Penelitian/Kajian
dan Mekanisme Perencanaan
Tematik sesuai dengan
Pembangunan Daerah di Provinsi
Permasalahan, Kondisi Obyektif
Jawa Timur
Sumber Daya Daerah b. Merumuskan Hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Kota, antar Provinsi, Pemerintah serta Lembaga Non Pemerintah
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
17
No. 3.
Tujuan Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan,
Strategi a. Membangun Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah b. Membangun Sistem dan
Monitoring dan Evaluasi, yang
Mekanisme Pengendalian,
Dapat Dipertanggungjawabkan
Monitoring dan Evaluasi serta
serta Tersedianya Data dan
Pelaporan Pembangunan
Informasi sebagai Bahan
Daerah
Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah
2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta RPJMD tahun 2009-2014. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2009-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
18
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama No.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional
2
Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
3
4
5 6
2.3
Target 2014 30 pelatihan, alokasi untuk setiap tahunnya sebanyak 6 (enam) pelatihan/in house training 38 Kabupaten/Kota dan 69 Badan/Dinas/Biro/Kantor/UPT Provinsi Jawa Timur Renja Bappeda, Renstra Bappeda, RKPD dan RPJMD Website Pusat Data Jawa Timur, Data Triwulanan LKPJ, Lakip Bappeda, video visual Laporan hasil evaluasi triwulanan SKPD
Penetapan Kinerja Tahun 2011 Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2011 sebagai berikut :
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
19
Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2011 No. 1.
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya
Terlaksananya Pelatihan
Kompetensi Sumber
Peningkatan Kapasitas
Daya Manusia
Perencana yang Profesional
Perencana yang
Target (%) 75
Profesional 2.
Terwujudnya
Terlaksananya Pembinaan
Perencanaan
Mekanisme Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
yang partisipatif dan inovatif
80
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3.
Terwujudnya
Tersedianya Data dan
Pengumpulan Data dan
Informasi Pendukung
Informasi Sebagai
Perencanaan Pembangunan
Pendukung Perencanaan Pembangunan 4.
Tersedianya laporan hasilhasil pembangunan
Terwujudnya
Tersedianya dokumen hasil
Pengendalian,
monitoring dan evaluasi
Monitoring dan
sebagai pengendalian
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
75
75
pelaksanaan pembangunan
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
No. 1
2
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan
Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kapasitas
Perencana yang Profesional
Perencana yang Profesional
Terwujudnya Perencanaan
Terlaksananya Pembinaan
Pembangunan Daerah yang
Mekanisme Perencanaan
partisipatif dan inovatif
Pembangunan Daerah
Target (%) 75
80
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3
Terwujudnya Pengumpulan
Tersedianya Data dan
Data dan Informasi Sebagai
Informasi Pendukung
Pendukung Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan
Tersedianya
laporan
75
hasil-
hasil pembangunan
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
21
No. 4
Sasaran
Indikator Sasaran
Terwujudnya Pengendalian,
Tersedianya dokumen hasil
Monitoring dan Evaluasi
monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
sebagai pengendalian
Target (%) 75
pelaksanaan pembangunan
A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85
: Sangat Berhasil
70 < X < 85 : Berhasil 55 < X < 70 : Cukup Berhasil X < 55
: Tidak Berhasil
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
22
B. Hasil Pengukuran Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing kelompok indikator kegiatan; 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan
dalam
Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT),
dimana
tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
23
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2 Pencapaian Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
No. 1
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya
Terlaksananya
Kompetensi Sumber
Pelatihan Peningkatan
Daya Manusia
Kapasitas Perencana
Perencana yang
yang Profesional
Target Realisasi (%) (%)
Capaian (%)
75
75
100
80
92,83
116,04
75
81
108
Profesional 2
Terwujudnya
Terlaksananya
Perencanaan
Pembinaan
Pembangunan
Mekanisme
Daerah yang
Perencanaan
partisipatif dan
Pembangunan Daerah
inovatif
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3
Terwujudnya
Tersedianya Data dan
Pengumpulan Data
Informasi Pendukung
dan Informasi
Perencanaan
Sebagai Pendukung
Pembangunan
Perencanaan
Tersedianya
Pembangunan
hasil-hasil
laporan
pembangunan
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
24
No. 4
Sasaran
Indikator Kinerja
Terwujudnya
Tersedianya dokumen
Pengendalian,
hasil monitoring dan
Monitoring dan
evaluasi sebagai
Evaluasi
pengendalian
Pelaksanaan
pelaksanaan
Pembangunan
pembangunan
Target Realisasi (%) (%) 75
Capaian (%)
75
100
Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal
ini
menunjukkan
bahwa
capaian
seluruh
sasaran
program
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target. C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2011 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 tahun 2011 Tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
25
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2011 dapat di uraikan sebagai berikut :
a. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2011 Bappeda Provinsi Jawa Rp.
Timur
menganggarkan
101.462.652.000,00,
dengan
belanja realisasi
langsung anggaran
sebesar sebesar
Rp. 94.932.039.379,00 atau 93,56% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.650.657.982,00
8.251.283.914,00
95,38
1.1
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.650.657.982,00
8.251.283.914,00
95,38
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.370.338.018,00
6.413.256.502,00
76,62
2.1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.370.338.018,00
6.413.256.502,00
76,62
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.068.916.000,00
5.941.086.350,00
84,05
2.068.916.000,00
1.466.629.540,00
70,89
3.1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
26
No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2
3
4
5
3.2
Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur
5.000.000.000,00
4.474.456.810,00
4
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
180.000.000,00
180.000.000,00 100,00
4.1
5
5.1
5.2
5.3 6 6.1
7 7.1 7.2
8
Penyusunan Database SKPD sebagai 180.000.000,00 180.000.000,00 Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Perencanaan Tata 1.200.000.000,00 1.125.305.450,00 Ruang Penyusunan Rencana Detail Pengembangan 150.000.000,00 143.472.750,00 Kawasan Pariwisata Koridor C Provinsi Jawa Timur Penyusunan Rencana Rinci Kawasan 250.000.000,00 235.647.600,00 Strategis Agropilitan Ijen Penyempurnaan Substansi RTRW 800.000.000,00 746.185.100,00 Provinsi Jawa Timur Program 200.000.000,00 196.893.400,00 Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Terapan Indikasi Program dan 200.000.000,00 196.893.400,00 Anggaran Penataan Ruang Program Pengendalian 375.000.000,00 350.948.750,00 Pemanfaatan Ruang Peningkatan Kinerja Perizinan pemanfaatan 200.000.000,00 183.333.400,00 ruang Sistem Informasi Tata 175.000.000,00 167.615.350,00 Ruang Program Koordinasi, Integrasi, 31.628.788.700,00 30.217.913.888,00 Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
89,49
100,00
93,78
95,65
94,26
93,27 98,45 98,45
93,59 91,67 95,78
95,54
27
No 1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Uraian 2 Pembangunan Koordinasi dalam Rangka Implementasi Program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isuisu baru tentang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Data Spatial di Jatim Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Keciptakarya-an Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Perhubungan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Sumberdaya air
Pagu
Realisasi
%
3
4
5
2,430,050,000.00
2,288,605,053.00
94.18
1,010,000,000.00
993,416,170.00
98.36
500,000,000.00
489,823,400.00
97.96
4,199,950,000.00
3,896,917,830.00
92.78
500,000,000.00
449,791,515.00
89.96
1,780,000,000.00
1,758,647,900.00
98.80
2,043,400,000.00
2,036,683,700.00
99.67
1,800,000,000.00
1,784,749,800.00
99.15
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
28
No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Pembiayaan Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Infrastruktur Pendampingan dan Fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Pendampingan dan Penunjang Loan Water Irrigation Sector Project (WISP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Sosialisasi dan Review RAD-PK Koordinasi Perencanaan Pembiayaan dari Sumber Kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program
3
4
5
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
1,250,000,000.00
1,219,272,030.00
97.54
3,177,690,000.00
2,946,238,430.00
92.72
256,600,000.00
240,106,100.00
93.57
1,300,000,000.00
1,213,814,300.00
93.37
1,081,598,700.00
960,833,850.00
88.83
150,000,000.00
147,304,000.00
98.20
370,000,000.00
365,275,100.00
98.72
1,000,000,000.00
958,892,300.00
95.89
300,000,000.00
289,138,600.00
96.38
1,039,500,000.00
999,133,250.00
96.12
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
29
No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2 Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Migas dan Kondesat di Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Identifikasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Investasi dan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Ekonomi Wilayah Jawa Timur Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD - PG) Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Keciptakaryaan Pemantauan Program dan Kegiatan Infrastruktur Lingkup
3
4
5
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
203,425,000.00
187,312,000.00
92.08
650,000,000.00
637,954,000.00
98.15
800,000,000.00
790,932,200.00
98.87
611,575,000.00
604,290,400.00
98.81
3,850,000,000.00
3,711,214,960.00
96.40
525,000,000.00
505,450,400.00
96.28
150,000,000.00
142,966,600.00
95.31
100,000,000.00
97,725,000.00
97.73
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
30
No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2 Perhubungan dan Kebinamargaan Blue Print Pendidikan di Jawa Timur Fasilitasi Pendampingan Program PNPM P2KP Penyusunan Working Paper Sub Bidang Keciptakaryaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jatim Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan UNICEF Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Jatim Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
3
4
5
8.27 8.28 8.29
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
11
11.1
250,000,000.00
217,272,000.00
86.91
100,000,000.00
98,362,300.00
98.36
200,000,000.00
185,790,700.00
92.90
2,910,000,000.00
2,776,515,290.00
95.41
958,000,000.00
837,660,500.00
87.44
1,565,000,000.00
1,559,479,990.00
99.65
387,000,000.00
379,374,800.00
98.03
1,570,000,000.00
1,500,515,364.00
95.57
420,000,000.00
405,150,000.00
96.46
1,150,000,000.00
1,095,365,364.00
95.25
6,305,000,000.00
5,939,263,411.00
94.20
707,000,000.00
700,360,050.00
99.06
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
31
No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Capaian Program dan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota
3
4
5
11.2
11.3 11.4 11.5 11.6
11.7
11.8
12
12.1
720,000,000.00
518,137,215.00
71.96
1,255,000,000.00
1,216,875,465.00
96.96
895,000,000.00
873,413,436.00
97.59
775,000,000.00
749,795,095.00
96.75
165,000,000.00
164,401,950.00
99.64
900,000,000.00
861,073,550.00
95.67
888,000,000.00
855,206,650.00
96.31
7,600,651,300.00
6,756,436,370.00
88.89
454,525,000.00
328,563,750.00
72.29
12.2
Musrenbang Nasional
715,000,000.00
706,631,950.00
98.83
12.3
Musrenbang Propinsi
937,000,000.00
868,877,000.00
92.73
12.4
Musrenbang Regional
595,525,000.00
535,817,850.00
89.97
12.5
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
466,000,000.00
458,322,500.00
98.35
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
32
No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1
2 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rencana Aksi Hubungan Internasional antara Provinsi Jatim dengan Negara Sahabat dan Lembaga Donor Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Sinkronisasi Penyusunan P-APBD Jawa Timur Pengembangan Kebijakan Inovatif Dalam Bidang Pendidikan di Jawa Timur Perencanaan Pemanfaatan Asset Pemerintah Jawa Timur Revisi RPJMD 20092014
3
4
5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13 12.14
476,000,000.00
459,401,590.00
96.51
560,000,000.00
554,183,410.00
98.96
1,111,601,300.00
961,873,170.00
86.53
165,000,000.00
164,478,910.00
99.68
396,500,000.00
357,777,260.00
90.23
397,500,000.00
381,817,380.00
96.05
500,000,000.00
492,299,900.00
98.46
398,000,000.00
367,700,100.00
92.39
428,000,000.00
118,691,600.00
27.73
b. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
33
undang- undang, tahun anggaran 2011 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.092.819.201,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 11.610.010.963,00 atau 96,01 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2011 No 1 I 1 1.1
Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
Pagu 3
Realisasi 4
113,555,471,201.00 106,542,050,342.00
% 5 93.82
12,092,819,201.00
11,610,010,963.00
96.01
12,092,819,201.00
11,610,010,963.00
96.01
1.1.1
Gaji dan Tunjangan
9,751,765,752.00
9,426,357,215.00
96.66
1.1.2
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
7,186,348,996.00
6,986,716,540.00
97.22
1.1.3
Tunjangan Keluarga
752,931,617.00
731,579,600.00
97.16
1.1.4
Tunjangan Jabatan
291,490,000.00
290,830,000.00
99.77
212,435,000.00
202,700,000.00
95.42
443,722,500.00
432,925,000.00
97.57
1.1.5 1.1.6
Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum
1.1.7
Tunjangan Beras
602,178,726.00
543,553,650.00
90.26
1.1.8
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
242,360,113.00
230,610,143.00
95.15
1.1.9
Pembulatan Gaji
298,800.00
148,982.00
49.86
20,000,000.00
7,293,300.00
36.47
2,341,053,449.00
2,183,653,748.00
93.28
2,341,053,449.00
2,183,653,748.00
93.28
1.1.10 1.1.2
1.1.2.1
Uang Duka Wafat/Tewas Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
34
BAB IV PENUTUP
A. Pengukuran Kinerja Dari keseluruhan 4 (empat) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2011. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Jawa Timur. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sitem perencanan pembangunan.
B. Upaya Pemecahan Masalah Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
35
sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui: a.
Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
b.
Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya
melalui
pendidikan
kedinasan
maupun
diluar
kedinasan; c.
Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
d.
Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan
e.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dan
dunia
usaha
dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi. 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan. 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
36
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.
LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
37
