KATA PENGANTAR. Puji syukur kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunianya

i KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karuniaNya Rencana Strategis Bappeda dan Penelitian Pengembangan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kegiatan

perencanaan

merupakan

proses

yang

dilakukan

secara

sistematis untuk menghasilkan rencana kebijakan, program, dan kegiatan berikut pemantauan dan penilaian perkembangan pelaksanaannya. Melalui visi “ VISIONER DAN BERKUALITAS “ Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin, diharapkan dapat mewujudkan perencanaan Kabupaten Banyuasin yang dinamis sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang. Semoga Renstra ini menjadi Pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam kurun waktu Lima Tahun mendatang.

Pangkalan Balai,

Oktober 2014

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin,

Ir. H. Ali Imron Bamin, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 195611281983031004

ii DAFTAR ISI Halaman KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : /KPTS/ BAPPEDA&LITBANG-SET/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 – 2018 Kata Pengantar………………………………………………….……………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………..… BAB I

BAB II

BAB III

ii

PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang .....................................................

1

I.2

Landasan Hukum ...................................................

2

I.3

Maksud dan Tujuan.................................................

5

I.4

Sistematika penulisan............................. ............. ..

6

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANYUASIN II.1

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..................

1

II.2

Sumber Daya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin ..

15

II.3

Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin.

20

II.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan...........

31

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi....

1

III.2

Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD ............ ...........

2

III.3

Telaahan Rensta K/L dan Renstra Provinsi......................

4

III.4

Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.......................................

5

Isu-isu Strategis.....................................................

23

III.5

iii BAB IV

BAB V BAB VI BAB VII LAMPIRAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1

Visi dan Misi .........................................................

1

IV.2

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah...........................

4

IV.3

Strategi dan Kebijakan.............................................

9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF......................

1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..............................................................

1

PENUTUP......................................................................

1

Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi

dari

pelaksanaan

undang-undang

tersebut

adalah

bahwa

Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Penelitian

Pengembangan Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintah

dibidang

perencanaan

pembangunan,

berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Banyuasin.

Bab I Hal 1


Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda dan Litbang merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun

eksternal

yang

merupakan

langkah

yang

penting

dengan

memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 891 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten

Banyuasin,

maka

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin perlu disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan.


Bab I Hal 2


1.2

Landasan Hukum 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik


Bab I Hal 3


Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah;

(Lampiran

IV.

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ); 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pembentukan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 05 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 119); 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun

2006-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26); 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Nomor 01 Tanggal 29 Januari 2014);


Bab I Hal 4


12.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor ... Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018; 13.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 891 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Tugas

pokok

dan

fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin; 14.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Acara Nomor 09 Tahun 2014).

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 - 2018 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik

secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi BAPPEDA DAN LITBANG dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.


Bab I Hal 5


Tujuan penyusunan dari Renstra Bappeda dan Litbang adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

untuk

menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders)

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan


Bab I Hal 6


BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Rensta K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4

Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran jangka Menegeah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII : PENUTUP


Bab I Hal 7


LAMPIRAN 1. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANYUASIN TAHUN 2014-2018 (MISI 1) 2. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANYUASIN TAHUN 2014-2018 (MISI 2) 3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANYUASIN TAHUN 2014-2018 (MISI 3)


Bab I Hal 8


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

Selanjutnya

ditindaklanjuti

dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Lembaga Teknis penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Litbang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Daerah dan Litbang , dalam pelaksanaan tugas tersebut mempunyai Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; b. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; c. Pelaksana dan Pembina terhadap Pembangunan Daerah dan Litbang;

Tugas-tugas

di

bidang

Perencanaan

d. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Fungsinya, Kepala Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan Kabupaten Banyuasin dan dokumen pendukung lainnya; c. pengkoordinasian dan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 1


d. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; e. penyusunan rencana penataan ruang, lingkungan hidup, fisik dan prasarana; f. penyusunan perencanaan ekonomi, sosial dan budaya; g. penyusunan dan memfasilitasi rencana penelitian dan pengembangan; h. fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah, mengolah data, informasi dan hasil-hasil pembangunan; i. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang Perencanaan Pembangunan; j. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; k. pelaksanaan tugas-tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin, terdiri dari : a.

- Kepala Badan

b.

- Sekretariat :

c.

d.

e.

1.

Sub Bagian Perencanan dan Umum;

2.

Sub Bagian Keuangan;

3.

Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan.

- Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunan : 1.

Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

2.

Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan

- Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya : 1

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi

2.

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

- Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana : 1. Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 2.

Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana


Bab II Hal 2


f.

g.

h.

- Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian Pembangunan : 1.

Sub Bidang Perencanaan Program

2.

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

- Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1.

Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya

2.

Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Potensi Daerah

- Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat/Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Sekretaris menyelenggarakan Fungsi : a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan pelaporan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat; b. mengelola pelayanan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan badan; c. mengelola administrasi umum, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perjalanan dinas; d. penyusunan laporan pertanggungjawaban

kinerja badan berdasarkan laporan

hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang berdasarkan realisasi program kerja; f. penilai prestasi kerja bawahan; g. pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Bab II Hal 3


(1)

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanaan penyusunan rencana strategis, perencanaan program,

laporan

monitoring

dan

evaluasi

serta

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP): Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum menyelenggarakan Fungsi : a.

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan;

b.

menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan tahunan badan;

c.

menyusun laporan capaian kinerja kegiatan;

d.

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;

e.

menyusun, menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

f.

melaksanakan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

g.

melaksanakan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan pembuatan naskah dinas;

(2)

h.

menilai prestasi kerja bawahan;

i.

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanaan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan:

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Fungsi : a.

menyusun rencana kerja dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;

b.

melaksanakan pengumpulan bahan dan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c.

menyiapkan

bahan

pertanggungjawaban,

evaluasi

dan

pelaporan

keuangan;


Bab II Hal 4


d.

melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji dan tunjangan lainnya;

e.

melakukan pengujian, permintaan dan verifikasi

pertanggungjawaban

pembayaran;

(3)

f.


g.

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan Fungsi : a.

menyusun

dan

menyiapkan

rencana

kebutuhan

sarana

prasarana

perlengkapan kantor; b.

melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;

c.

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;

d.

melaksanakan urusan mutasi, pengembangan kepegawaian dan rencana kebutuhan formasi pegawai;

e.

memfasilitasi

peningkatan

kualitas

pegawai,

pembinaan

umum

kepegawaian, pengembangan karier serta disiplin pegawai; f.

mengkoordinasikan penyusunan administrasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

g.


h.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

B. Kepala Bidang Perencanaan Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan penataan ruang, lingkungan hidup, fisik dan prasarana.


Bab II Hal 5


Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana, menyelenggarakan Fungsi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana Wilayah; b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Wilayah; c. menginventarisir permasalahan pembangunan prasarana wilayah; d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka melaksanakan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik; e. memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; f. membuat laporan pertanggungjawaban

kegiatan pelaksanaan

tugas kepada

atasan sesuai ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1)

Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana dalam melaksanaan perencanaan program penataan ruang dan lingkungan hidup:

Kepala

Sub

Bidang

Perencanaan

Penataan

Ruang

dan

Lingkungan

Hidup,

menyelenggarakan fungsi a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

b.

memfasilitasi perencanaan program pembangunan wilayah dan tata ruang;

c.

mengkoordinasikan

penyelenggaraan

penataan ruang daerah yang

meliputi aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;


Bab II Hal 6


d.

menyusun

arahan

kebijakan

pengembangan

wilayah,

rencana

umum tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang kawasan serta perencanaan

sektoral

lainnya

sesuai

kebutuhan

penyelenggaraan

penataan ruang daerah; e.

Mengkoordinasikan

dan

memproses

penerbitan

Izin

Pemanfaatan Ruang (IPR) terhadap setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara serta ruang di dalam bumi; f.

Mengkoordinasikan perencanaan program lingkungan hidup yang meliputi aspek pertamanan, ruang terbuka hijau, persampahan, pencemaran lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;

g.

Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;

h. i.

(2)

Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana dalam perencanaan program pembangunan fisik dan prasarana.:

Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a.

Menyusun perencanaan program pembangunan fisik dan prasarana;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;

c.

Menyusun Wilayah

rencana

kerja

Sub

sesuai dengan ketentuan

Bidang

Sarana

peraturan

dan

Prasarana

perundang-undangan

yang berlaku; d.

Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara;

e.

Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program pengairan yang meliputi drainase, irigrasi dan sumber air baku;


Bab II Hal 7


f.

Mengkoordinasikan

perencanaan

dan

pengendalian

program

utilitas umum yang meliputi air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, air limbah dan energi; g.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial

Budaya, mempunyai tugas

merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program bidang

Ekonomi,

kesejahteraan

rakyat,

pendidikan,

mental

spiritual,

budaya,

pemerintahan, dan kependudukan, melaksanakan perencanaan pembangunan dan mengkoordinir tugas-tugas sub-sub bidang yang berada di bawahnya. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, menyelenggarakan Fungsi:

a.

Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;

b.

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;

c.

Menyusun rencana pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemerintahan Politik dan Hukum;

d.

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemerintahan Politik dan Hukum;

e.

Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;


Bab II Hal 8


f.

Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;

g.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya ;

h.

Membuat laporan pertanggungjawaban

kegiatan pelaksanaan tugas kepada

atasan sesuai ketentuan yang berlaku; i.

(1)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya dalam melaksanaan perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan energi, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, koperasi, usaha kecil menengah.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi : a.

Menyusun perencanaan program dan kegiatan subbidang perencanaan Ekonomi;

b.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri, Pertambangan dan Energi, industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;

c.

Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidang ekonomi yang meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri,

Pertambangan

dan

Energi,

industri,

Perdagangan,

Jasa,

Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;

(2)

d.


e.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya dalam melaksanaan perencanaan program pembangunan di bidang sosial dan budaya meliputi kesejahteraan rakyat, pendidikan, mental spiritual, budaya, pemerintahan, transmigrasi, kependudukan, hukum, ketenagakerjaan dan keluarga berencana.


Bab II Hal 9


Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a.

Menyusun perencanaan program dan kegiatan subbidang perencanaan Sosial dan budaya;

b.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan

Rakyat,

Pendidikan,

Mental

Spiritual,

Budaya,

Pemerintahan, Transmigrasi, Kependudukan, Hukum, Ketenagakerjaan dan keluarga Berencana; c.

Merumuskan

langkah-langkah

Kesejahteraan

Rakyat,

pemecahan

Pendidikan,

masalah

Mental

di

Spiritual,

bidang Budaya,

Pemerintahan, Transmigrasi, Kependudukan, Hukum, Ketenagakerjaan dan keluarga Berencana; d.


e.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program di bidang perencanaan kerjasama, data dan informasi pembangunan. Dalam

melaksanakan

tugas,

Kepala

Bidang

Kerjasama,

Data

dan

Informasi

Pembangunan, menyelenggarakan fungsi : a. menyusun

rencana

kegiatan

bidang

perencanaan kerjasama, data dan

informasi pembangunan; b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang kerjasama, data dan informasi pembangunan; c. menginventarisir permasalahan di bidang perencanaan kerjasama, data dan informasi pembangunan; d. membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; e. membuat laporan pertanggungjawaban

kegiatan pelaksanaan

tugas kepada

atasan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Bab II Hal 10


f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (1)

Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan, mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang

Kerjasama,

Data

dan

Informasi

Pembangunan

dalam

melaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan meliputi penyiapan MoU dan MoA yang akan di kerjasamakan. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun perencanaan program dan kegiatan sub bidang kerjasama pembangunan; b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan; c. merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidang kerjasama pembangunan; d. memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2)

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunan dalam melaksanaan perencanaan pembangunan di bidang data dan informasi pembangunan meliputi penyusunan database informasi pembangunan dan profil daerah.

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun perencanaan program dan kegiatan subbidang data dan informasi pembangunan; b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang data dan informasi pembangunan; c. merumuskan langkah-langka pemecahan masalah di bidang data dan informasi pembangunan; d. memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;


Bab II Hal 11


e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi, mengendalikan, melaporkan kegiatan Pembangunan Daerah, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana pembangunan daerah, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

pembangunan

dalam

rangka

mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan pembangunan; b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, memantau pelaksanaannya,

melakukan

pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan pembangunan; c. merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidang perencanaan program dan pengendalian pembangunan; d. membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sabagai bahan menyusun program berikutnya; f. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan berlaku; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1)

Kepala Sub Bidang Perencanaan Program, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian Pembangunan dalam melaksanaan penyiapan perencanaan program pembangunan daerah, rancangan KUA dan PPAS,


Bab II Hal 12


melaksanakan Musrenbang RPJMD dan RKPD. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi : a. Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang; b. Menyusun,

merencanakan

dan

mengkoordinasikan

program-program

pembangunan dengan SKPD terkait; c. Mengkoordinir

dan melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan Daerah; d. Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan kebijakan umum daerah; e. Melakukan analisa dan pengkajian serta penetapan kinerja kegiatan Pembangunan Daerah; f. Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidang Perencanaan Program; g. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (2)

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian Pembangunan dalam menyiapkan laporan keterangan pertanggungawaban (LKPJ), laporan monitoring dan evaluasi APBD dan APBN, serta Laporan Evaluasi RKPD dan RPJMD.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a.

melakukan analisa dan pengkajian serta laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;

b.

melakukan inventarisasi terhadap otonom

maupun

vertikal

laporan dari berbagai instansi baik

mengenai

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan daerah; c.

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masingmasing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sabagai bahan menyusun program

d.

berikutnya;


Bab II Hal 13


merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah di bidang pengendalian e.

dan pelaporan; menyusun dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

f.

Daerah;

g.

memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan; melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a.

menyusun

rencana

program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan

pemanfaatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; b.

mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

c.

mengkoordinasikan

penelitian,

pengembangan

dan

inovasi

dalam

rangka

perumusan kebijakan pembangunan daerah; d.

membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;

e.

melaksanakan

monitoring

dan evaluasi kegiatan terhadap sub bidang

berdasarkan realisasi program kerja sebagai bahan menyusun program berikutnya; f.

membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;

g.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1)

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan & Sosial Budaya, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Pemerintahan, Hukum, Sosial Kemasyarakatan, Kependudukan, Hak Asasi Manusia, Pendidikan dan Kesehatan.


Bab II Hal 14


Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan & Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan

bahan

penyusunan

program

kegiatan

penelitian,

pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan dan sosial budaya; b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. mengkoordinasikan tinggi/lembaga

kegiatan

swadaya

dengan

masyarakat

lembaga/ yang

badan,

terkait

perguruan

dalam

rangka

pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. melaksanakan presentasi/paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi; e. merumuskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberi rekomendasi kepada kepala badan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2)

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Potensi Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi bidang ekonomi dan potensi daerah, meliputi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industry kecil dan menengah, koperasi, perdagangan, perbankan, sumber daya daerah, pendapatan asli daerah dan dunia usaha.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

menyiapkan

bahan

penyusunan

program

kegiatan

penelitian,

pengembangan dan inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang pengkajian ekonomi dan potensi daerah;

b.

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;


Bab II Hal 15


c.

mengkoordinasikan tinggi/lembaga

kegiatan

swadaya

dengan

masyarakat

lembaga/badan, yang

terkait

perguruan

dalam

rangka

pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; d.

melaksanakan paparan/presentasi hasil penelitian,

pengembangan dan

inovasi; e.

perumusan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam rangka memberi rekomendasi kepada kepala badan;

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Bidang Perencanaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan: a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan; c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.


Bab II Hal 16


2.1.2. Struktur Organisasi Di Halaman Lain......!!!!


Bab II Hal 17


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi : 1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan; 2. Pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan; 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilengkapi dengan tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku. Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Bappeda dan Litbang, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek perencanaan daerah. 1) Tata Laksana Internal Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Banyuasin telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Bappeda dan Litbang. 2) Tata Laksana Eksternal Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan ekternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Banyuasin telah menyusun dan menerapkan SOP ekternal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.


Bab II Hal 18


2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Manusia Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah per Desember 2013 sebanyak 43 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Banyuasin sesuai bidang tugas Esselon No

1 2 3 4 5 6 7 8

Bidang Tugas

II

Kepala Bappeda dan Litbang Sekretariat Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunan Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Bidang Penelitian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah

III

IV

Staf/ Pelak sana

Jumlah

L 1 -

P -

L 1

P -

L 3

P -

L 5

P 2

L 1 9

P 2

-

-

1

-

1

1

-

4

2

5

-

-

1

-

2

-

1

4

4

4

-

-

1

-

2

-

5

2

8

2

-

-

-

1

1

1

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

1

9

2

2 15

12

29

15

Adapun sumber daya aparatur Bappeda dan Litbang yang berjumlah 44 orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini: Tabel 2.2. Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Formal Tahun 2014

NO 1 2 3 4 5

JENIS PENDIDIKAN FORMAL SD SMA D3 S1 S2 JUMLAH

LAKI-LAKI (L) 1 0 1 15 9 28

PEREMPUAN (P) 0 1 0 10 5 16


JUMLAH (L+P) 1 1 1 26 14 44

Bab II Hal 19


Tabel 2.3. Kondisi Pegawai menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian Tahun 2014 NO 1 2 3 4

GOLONGAN

LAKI-LAKI (L)

PEREMPUAN (P)

IV III II I JUMLAH

9 19 1 29

3 10 2 15

JUMLAH (L+P) 10 29 2 1 44

2.2.2. Sarana dan Prasarana Jumlah ruang di lingkungan Bappeda dan Litbang Banyuasin terdiri dari 14 ruang meliputi 7 ruang kerja, 2 ruang rapat, 1 gudang, 1 dapur, 1 mushola, 2 toilet umum. Luasan gedung Bappeda dan Litbang seluruhnya seluas 989 m2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda dan Litbang menurut data Inventaris ada pada Tabel Berikut ini : Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Kerja di Bappeda dan Litbang Tahun 2014 NO

NAMA BARANG

Kondisi Akhir 2013

Proyeksi Sarana dan Prasarana

2014

2015

2016

2017

2018

I

SEKRETARIAT

1

Kendaraan Roda 4

2

2

2

3

3

3

2

Kendaraan Roda 2

4

4

4

5

5

5

3

Komputer (Set)

6

7

7

8

8

8

4

Meja Esselon

5

8

8

8

8

8

5

Meja Staf

10

10

10

10

10

10

6

Meja Rapat (Set)

2

2

2

2

2

2

7

Kursi Rapat

46

97

97

97

110

110

8

Kursi Esselon

5

5

5

5

5

5

9

Kursi Staf

15

15

15

16

16

16

10

Kursi Tamu

4

3

3

3

3

3

11

Laptop

9

9

9

9

9

9

12

Note Book

7

7

7

7

7

7


Bab II Hal 20


13

Printer

8

10

10

10

10

10

14

Mesin Ketik

2

1

1

1

1

1

15

Filling cabinet

4

4

4

5

5

5

16

Lemari Kayu

2

2

2

3

3

3

17

Lemari Besi

5

7

7

7

7

7

18

Lemari Hias

5

5

5

5

5

5

19

Rak Kayu

3

3

3

4

4

4

20

AC Ruangan

5

6

6

6

6

6

21

TV

5

6

6

6

6

6

22

Lemari Es

3

3

3

3

3

3

23

Wireles

3

5

5

6

6

6

24

Brankas

3

3

3

3

3

3

25

Telepon/Fax

2

2

2

3

3

3

26

Dispenser

2

3

3

3

3

3

27

Proyektor

3

4

4

4

4

4

28

Layar

3

3

3

4

4

4

29

Mikropon Rapat

23

23

23

27

28

29

30

Toa

1

1

1

1

1

1

31

Sound System (set)

0

1

1

1

1

1

32

Penghancur Kertas

1

2

2

2

2

2

33

CCTV (Set)

0

1

1

1

1

1

34

Mesin Absensi

1

1

1

1

1

1

35

1

II

Mesin Penghitung 0 1 1 1 1 Uang BIDANG PENANAMAN MODAL KERJASAMA INFORMASI PEMBANGUNAN

1

Kendaraan Roda 4

1

1

1

1

1

1

2

Kendaraan Roda 2

1

1

1

1

1

1

3

Komputer (Set)

7

4

6

7

7

7

4

Meja Esselon

3

3

3

3

3

3

5

Meja Staf

9

9

9

10

10

11

6

Kursi Esselon

3

3

3

3

3

3

7

Meja Rapat (Set)

1

1

1

1

1

1

8

Kursi Staf

16

16

16

17

17

18

9

Kursi Tamu (Set)

1

1

1

1

1

1

10

Laptop

2

2

3

4

4

4

11

Note Book

1

1

1

1

1

1

12

Printer

2

3

4

5

6

7


Bab II Hal 21


13

Mesin Ketik

1

1

1

1

1

1

14

Filling cabinet

6

5

6

7

7

7

15

Lemari Kayu

2

2

2

3

3

3

16

Lemari Besi

3

3

3

4

4

4

17

Lemari Hias

1

1

1

1

1

1

18

Rak Kayu

2

2

3

4

4

4

19

AC Ruangan

3

3

4

4

4

4

20

TV

2

2

2

3

3

3

21

Lemari Es

1

1

1

1

1

1

22

Wireles

-

3

3

4

4

4

23

Dispenser

1

-

1

1

1

2

24

Penghancur Kertas

-

-

1

1

1

1

II

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA

1

Kendaraan Roda 4

1

1

1

1

1

1

2

Kendaraan Roda 2

2

2

2

2

2

2

3

Komputer (Set)

4

5

5

5

6

6

4

Meja Esselon

3

3

3

3

3

3

5

Meja Staf

7

8

8

8

9

9

6

Kursi Esselon

3

3

3

3

3

3

7

Meja Rapat (Set)

-

-

-

-

1

1

8

Kursi Staf

10

11

12

15

15

17

9

Kursi Tamu (Set)

1

1

1

1

1

1

10

Laptop

3

3

3

4

4

5

11

Note Book

1

1

1

1

1

1

12

Printer

5

5

6

6

7

8

13

Mesin Ketik

1

1

1

1

1

1

14

Filling cabinet

3

3

4

4

4

5

15

Lemari Kayu

1

1

1

1

2

2

16

Lemari Besi

3

3

3

3

3

3

17

Lemari Hias

2

2

2

2

2

2

18

Rak Kayu

1

1

1

1

1

1

19

AC Ruangan

3

3

4

4

4

5

20

TV

1

1

1

2

2

2

21

Lemari Es

1

1

1

1

1

1

22

Wireles

-

-

1

1

1

2

23

Dispenser

-

-

-

1

1

1


Bab II Hal 22


24

Penghancur Kertas

-

-

-

1

1

1

II

BIDANG PERENCANAAN PROGRAM, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1

Kendaraan Roda 4

1

1

1

1

1

1

2

Kendaraan Roda 2

2

2

2

2

2

2

3

Komputer (Set)

4

5

5

5

6

6

4

Meja Esselon

3

3

3

3

3

3

5

Meja Staf

9

9

9

9

10

11

6

Kursi Esselon

3

3

3

3

3

3

7

Meja Rapat (Set)

-

-

-

-

1

1

8

Kursi Staf

22

22

23

24

24

25

9

Kursi Tamu (Set)

1

1

1

1

1

1

10

Laptop

5

5

5

6

6

6

11

Note Book

1

1

1

1

1

1

12

Printer

5

5

6

6

7

8

13

Mesin Ketik

1

1

1

1

1

1

14

Filling cabinet

6

6

6

7

7

7

15

Lemari Kayu

1

1

1

1

2

2

16

Lemari Besi

4

4

4

4

5

5

17

Lemari Hias

2

2

2

2

2

2

18

Rak Kayu

1

1

1

1

1

1

19

AC Ruangan

3

3

4

4

4

5

20

TV

1

1

1

2

2

2

21

Lemari Es

1

1

1

1

1

1

22

Wireles

-

-

1

1

1

2

23

Dispenser

-

-

-

1

1

1

24

Penghancur Kertas

-

-

-

1

1

1

II

BIDANG PERENCANAAN WILAYAH, FISIK DAN PRASARANA

1

Kendaraan Roda 4

1

1

1

1

1

1

2

Kendaraan Roda 2

2

2

2

2

2

2

3

Komputer (Set)

5

5

5

5

6

6

4

Meja Esselon

3

3

3

3

3

3

5

Meja Staf

7

9

9

9

10

11

6

Kursi Esselon

3

3

3

3

3

3

7

Meja Rapat (Set)

1

1

1

1

1

1

8

Kursi Staf

22

22

23

24

24

25

9

Kursi Tamu (Set)

1

1

1

1

1

1


Bab II Hal 23


10

Laptop

2

2

2

3

3

3

11

Note Book

1

1

1

1

1

1

12

Printer

1

2

3

4

5

6

13

Mesin Ketik

1

1

1

1

1

1

14

Filling cabinet

2

2

3

3

3

3

15

Lemari Kayu

1

1

1

1

2

2

16

Lemari Besi

2

2

3

3

3

4

17

Lemari Hias

1

1

1

2

2

2

18

Rak Kayu

1

1

1

1

1

1

19

AC Ruangan

3

3

4

4

4

5

20

TV

1

1

1

2

2

2

21

Lemari Es

1

1

1

1

1

1

22

Wireles

1

1

2

2

2

2

23

Dispenser

-

-

-

1

1

1

24

Penghancur Kertas

-

5

5

5

5

5

2.3. Kinerja Pelayanan 2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda dan Litbang merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut. Sistem perencanaan pembangunan mencangkup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 24


1) politik; 2) teknokratik; 3) partisipatif; 4) atas-bawah (top-down); dan 5) bawah-atas (bottom-up). Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD. Bappeda dan Litbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda dan Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah. Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 25


Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan

untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni; 1) Penyusunan rencana 2) Penetapan rencana 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana; Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 26


Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi

pelaksanaan

rencana

adalah

bagian

dari

kegiatan

perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. 2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas Penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD; 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Litbang dan SKPD terkait. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 27


Evaluasi capaian hasil renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti dalam Tabel 2.5. Tabel 2.5. Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013 No

Uraian

Tahun Pelaksanaan

Ket.

Tahun 2009 50 Buku, 50 CD, dan Upload Data BDA ke Website 100 Buku, 800 CD, dan Upload Data ILITBANG dan Distribusi ke Website

1

Dokumen Banyuasin Dalam Angka Tahun 2008

2009

2

Dokumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

2009

3

Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

2009

50 Buku, 500 CD, dan Upload Data PDRB ke Website

2009

1 Buah

2009 2009 2009

1 Buah 1 Buah 1 Buah

2009

5 PERDA, 1 PERBUP

2009

1 Raperda

2009

1 Dokumen

2009

1 Dokumen

2009

1 PERDA

2009

15 Kec dan 33 SKPD

2009

2 Dokumen

2009

1 Set

2009

100 Set

2009

125 Set

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dokumen Perencanaan Wilayah Perbatasan Dokumen Sibermas Dokumen Potensi Lebak Dokumen CSR PERDA dan PERBUP Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dokumen Rancangan Awal RPJM Daerah Kabupaten Banyuasin 20092013 Finalisasi Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Banyuasin Tahun 20092013 PERDA RPJMD Kab. Banyuasin Tahun 2009-2013 Dokumen Rencana RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2009 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2009 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 Dokumen Rancangan KUA-APBD /PPAS


Bab II Hal 28


dan KU-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2009 dan KU-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2009 Dokumen PERDES RPJM Desa Tahun 18 2009-2013 Laporan Monitoring dan Evaluasi 19 Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Tahun 2010 Dokumen Banyuasin Dalam Angka 1 (BDA) Tahun 2009 Dikumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan 2 Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin 3 Tahun 2009 Buku Potensi Investasi Daerah 4 (Kabupaten Banyuasin) di Wilayah Indonesia 5 Dokumen EKPOD kabupaten Banyuasin Buku Rekomendasi Sistem Pengolahan Sumber Daya Lahan Pasang Surut 6 dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan 7 Rancangan Peraturan Bupati Dokumen Perencanaan Air Minum, 8 Drainase dan Sanitasi Perkotaan Dokumen RKPD Kab. Banyuasin Tahun 9 2011 Dokumen Laporan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 10 Tahun 2009, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010, dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2010 Laporan Keterangan 11 Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kab. Banyuasin Tahun 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja 12 Daerah (APBD) Tahun 2010 Dokumen Rancangan KU-APBD/PPAS dan KUP-APBD/PPAS Tahun Anggaran 13 2010 dan Rancangan KU-APBD/PPAS dan KU-APBD /PPAS 14 PERDES RPJM Desa Tahun 2009-2013 15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pengembangan 16 Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuasin Dokumen Penanggulangan Kemiskinan 17 Kabupaten Banyuasin 18

Buku Data dan Informasi Daerah

2009

150 PERDES

2009

1 Laporan

2010

125 Buku dan 200 CD

2010

100 Buku ILITBANG, 100 Buku GR, dan 250 CD

2010

125 Buku dan 150 CD

2010

100 Buku, 100 Leaflet

2010

40 Buku dan 25 CD

2010

1 Buah

2010

2 PERBUP

2010

10 Buku

2010

15 Kec dan 33 SKPD

2010

3 Dokumen

2010

1 Set

2010

75 Set

2010

125 Set

2010 2010

150 PERDES 33 SKPD

2010

100 Buku

2010

50 Buku

2010

20 Buku


Bab II Hal 29


Rawan Bencana Tahun 2011 1 Dokumen IKU, RKT, dan TAPKIN Kabupaten 2 Dokumen Laporan Tahnan 3 Dokumen Banyuasin Dalam Angka (BDA) Tahun 2010 4 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 5 Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 6 Dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Banyuasin 7 Dokumen Sistem Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pasang Surut dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan 8 Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 9 Dokumen Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 10 Dokumen RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 11 LAKIP Kabupaten Banyuasin 12 LKPJ Tahun 2010 13 Dokumen Rancangan KU-APBD/PPAS dan KUP-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan KU-APBD/PPAS dan KU-APBD /PPAS 14 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 15 Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 16 Dokumen Renstra AMPL 17 Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2012 Dokumen LAKIP, IKU, RKT, dan 1 TAPKIN Bappeda dan LITBANG dan LITBANG Kab. Banyuasin Buku Banyuasin Dalam Angka (BDA) 2 Tahun 2011 Buku Profil Pembangunan Ekonomi, 3 Sosial, dan Budaya Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011 Buku Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kab. Banyuasin 4 Tahun 2003 s.d 2011 5

Buku Profil Pembangunan Wilayah,

2011

3 Dokumen

2011 2011

3 Dokumen 200 Buku, 200 CD, dan 1000 Buku Saku 150 Buku ILITBANG, 150 Buku GR, dan 300 CD

2011

2011

2011

150 Buku dan 150 CD 100 Buku dan 100 CD 100 Buku

2011

1 Peraturan

2011

100 Buku

2011

15 Kec dan 33 SKPD

2011 2011 2011

1 Dokumen 1 Set 125 Set

2011 2011

33 SKPD 1 Laporan

2011 2011

50 Buku 100 Buku Profil Banyuasin dan 2000 Leaflet

2012

3 Dokumen

2012

225 Buku. 150 CD, dan 1000 Buku Saku

2012

200 Buku dan 100 CD

2012

100 Buku dan 100 CD

2012

100 Buku dan 100

2011


Bab II Hal 30


30

Fisik, dan Prasarana Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011 Buku Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Buku Potensi Desa di Kabupaten Banyuasin Buku Indeks Pembangunan Manusia (ILITBANG) Kabupaten Banyuasin Laporan Pengembangan Penanaman Modal Dokumen Masterplan Penanaman Modal RTRW Kabupaten Banyuasin yang di PERDA kan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKK Talang Kelapa Buku Strategi Penanganan Sampah Perkotaan Buku Konsep Perencanaan Pengembangan dan Penanganan Pusat-Pusat Pendidikan Buku Penanganan PSU, MBR, dan PLP2K-BK Buku Putih Sanitasi Kab. Banyuasin dan Buku SSK Kab. Banyuasin Buku Perencanaan Penanganan Limbah Draft Akhir RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2013 Dokumen Draft Awal RKPD Tahun 2013 LAKIP Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 dan IKU Tahun 2012 Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 dan Pengantar LKPJ Dokumen RKPD Tahun 2012, Rancangan KUP-APBD/P Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dokumen Potensi dan Rekomendasi Lahan Pasang Surut Dokumen Hasil Kajian Inovasi Teknologi Dokumen Laporan Kemiskinan Laporan Kemiskinan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin Dokumen Millenium DeveloLitbangent Goals (MDGs)

31

Dokumen Hasil Penelitian dan

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CD 2012

100 Buku dan 100 CD

2012

50 Buku

2012

100 Buku

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 PERDA

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

3 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

3 Dokumen

2012

2 Dokumen

2012

9 Dokumen

2012

4 Dokumen Triwulan

2012

45 Buku

2012

30 Buku

2012 2012

1 Dokumen 1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

1 Dokumen

2012

50 Buku


Bab II Hal 31


Pengembangan Teknologi Tahun 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negri Sipil (PNS) Dokumen Launcing Buku Biografi Pemimpin dan Profil Daerah Dokumen Penyusunan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dokumen Profil Pendapatan dan Pembiayaan Kab.Banyuasin Dokumen Penyusunan Database Informasi Pembangunan Dokumen Pengolahan dan Penyusunan Data Potensi Desa Dokumen Penyelenggaraan Pameran Investasi Dokumen Bimbingan Teknis Kerjasama Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin Dokumen Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan RTRW Dokumen Koordinasi Perencanaan Penanganan perumahan Dokumen Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Penyusunan RKPD Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dokumen Penetapan RKPD,KUA,dan PPAS Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dokumen Fasilitasi Penyusunan Potensi dan Rekomendasi Lahan Pasang Surut Dokumen Fasilitasi Kajian Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Tata Air Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Dokumen Koordinasi Perencanaan

2013

150 buku,150 CD,dan1000 buku saku,dan 100 buku PDRB

2013

10 Buku

2013

150 orang

2013

1 Paket

2013

150 Buku

2013

150 Buku

2013

50 Buku

2013

1 Dokumen

2013

40 0rang PNS Kabupaten

2013

100 Buku

2013

12 Bulan

2013

200 Buku CD

2013

12 Bulan

2013

12 Bulan

2013

1 Dokumen

2013

1 Dokumen

2013

1 Dokumen

2013

2 Dokumen

2013

9 Dokumen

2013

4 Dokumen Triwulan

2013

40 Buku

2013

30 Buku

2013

100%

2013

1 Dokumen


Bab II Hal 32


Pembangunan Bidang Ekonomi Dokumen Penyusunan Kebijakkan Perencanaan Kemiskinan Dokumen Sosialisasi Local Economic Resorce develoLitbangent(LERD) Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dokumen Sosialisasi Kebijakan Milenium DeveloLitbangent Goals(MDGs) Dokumen Koordinasi Penyusunan MasterPlan Wilayah Agroplitan Dokumen Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)

25 26 27 28 29 30

2013

1 Dokumen

2013

1 Dokumen

2013

1 Dokumen

2013

1 Dokumen

2013

200 Buku-CD

2013

100 Buku

2.3.3. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda dan Litbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi : 1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur; 2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; 4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana; 5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD; 6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi; 7. Memberikan

informasi

potensi

pembangunan

dan

data

serta

informasi

pembangunan.


Bab II Hal 33


2.3.4. Kelompok sasaran Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda dan Litbang, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : 1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan pembangunan dan kelitbangan; 2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program; 3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Tabel 2.6. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran No 1.

Jenis Pelayanan

Kelompok Sasaran

Pemikiran strategis di bidang Perencanaan pembangunan dan kelitbangan Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program

Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)

3.

Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan

Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

4.

Penyediaan data dan informasi pembangunan

Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

5.

Fasilitasi pemberian ijin penelitian PKL dan KKN

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan LSM

2.

SKPD


Bab II Hal 34


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Eksistensi Bappeda dan Litbang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ; a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah; c. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan: - penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD); - penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan Penyusunan RAPBD bersama DPPKAD; - pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; - pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan. (2) Think tank - pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya; - kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi. (3) Koordinator - Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; - Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat; - Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 35


(4) administrator - pengelolaan dokumen perencanaan; - penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; - pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda dan Litbang harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul: 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan; 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; 4.Terdapatnya

pertentangan/ketidaksesuaian

antara

peraturan

perundangan

yang

mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat. Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab II Hal 36


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:


Bab III Hal 1


1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); 3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 4. Kompetensi SDM perencana belum optimal; 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 6. Belum

optimalnya

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; 8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Penetapan Visi oleh seluruh jajaran pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin yaitu “ Visioner dan Berkualitas ” berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian misi Lima yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (RPJMD). Misi dalam RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah yang Amanah, Profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pada misi RPJMD diatas, peran Bappeda dan Litbang Banyuasin terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dilihat dari sudut pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang Visioner dan Berkualitas. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Banyuasin terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.


Bab III Hal 2


Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin dengan menentukan misi berupa: 1. Meningkatkan

sistem

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

rencana

pembangunan yang selaras dan dinamis. 2. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana dan evaluasi pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang Profesional dan sarana prasarana yang memadai. Visi dan misi Bappeda dan Litbang terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan dimaksud adalah :

-

Program Pengembangan Data / Informasi

-

Program Kerjasama Pembangunan

-

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

-

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strastegis dan Cepat Tumbuh

-

Program Perencanaaan Pembangunan Daerah

-

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

-

Program Perencanaan Tata Ruang

-

Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

-

Program Publikasi dan Intermediasi Hasil Litbang Daerah

-

Program Kelembagaan Litbang Daerah

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


Bab III Hal 3


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah: -

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

-

Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat

sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang disusun oleh Bappeda dan Litbang masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu: a.

Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi

secara

baik

sehingga

dapat

menghambat

pencapaian

tujuan

pembangunan nasional dan daerah. b.

Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.


Bab III Hal 4


c.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang

beragam.

Hal

ini

menimbulkan

dampak

yang

menghambat

upaya

mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis --TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH— 3.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah 3.4.1.1. Sistem Pusat Pelayanan 1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) PKWp yang terdapat di Kabupaten Banyuasin merupakan perubahan dari perkembangan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, dalam hal ini pertumbuhan yang diharapkan lebih cepat untuk menunjang akses transportasi nasional, adapun Sungsang sesuai arahan RTRWP Sumatera Selatan ditetapkan sebagai PKWp merupakan permukiman desa sehingga diarahkan untuk menjadi pusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata. 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL yang diarahkan dalam RTRWP Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin berada di Kota Pangkalan Balai. 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Banyuasin berada di Betung, Mariana, Sukajadi, Telang Jaya, Sungai Pinang dan Makarti Jaya. 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Desa yang ditetapkan sebagai pusat permukiman yang mempunyai prasarana dan sarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan desa-desa yang ada disekitarnya, mempunyai potensi untuk tumbuh dengan investasi kecil, dapat berfungsi sebagai tempat penyedia pelayanan pada desa-desa disekitarnya dan berfungsi sebagai pusat perantara antar kota dengan desa-desa disekitarnya. Adapun Pusat Pelayanan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab III Hal 5


di Kabupaten Banyuasin berada di Tebing Abang, Tanjung Lago, Teluk Betung, Sumber Makmur, Tirta Harja, Sidomulyo, Salek Mukti, Lubuk Lancang, Sembawa, Sumber Marga Telang dan Air Kumbang. 3.4.1.2. Sistem Jaringan Prasarana a.

sistem jaringan transportasi transportasi jaringan jalan adalah jaringan jalan umum yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, jalan bebas hambatan. sistem transportasi darat meliputi sistem jaringan transportasi penumpang, sistem jaringan transportasi barang, dan sistem jaringan transportasi kereta api.

b. sistem jaringan prasarana energi; meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta jaringan tenaga listrik. Kilang minyak di Kabupaten Banyuasin terdapat di Sungai Gerong dan Muara Sugihan. Jaringan energi untuk minyak dan gas tersebut terdiri dari jaringan trans nasional untuk gas dan trans regional untuk minyak. berikut jangkauan alirannya : Trans Nasional

: Tungkal Ilir - Betung – Pulau Rimau - Pagar Dewa

Trans Regional

: Sungai Lilin – PUSRI - PERTAMINA sungai gerong (merah mata) – Plaju – Jakabaring – Prabumulih

c. sistem jaringan telekomunikasi; meliputi pengembangan jaringan saluran kabel dan pengembangan jaringan saluran nir kabel. Pelayanan sambungan telepon di Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh PT. Telkom Sekayu berupa telekomunikasi kabel. Selain perumahan, beberapa fasilitas pelayanan umum yang ada saat ini telah terjangkau oleh pelayanan telepon seperti perkantoran pemerintah,

perdagangan dan jasa, serta fasilitas

umum penting lainnya. d. sistem jaringan sumber daya air; i.

Sistem Wilayah Sungai Sungai Banyuasin berawal dari daerah Tempino di selatan Kota Jambi termasuk wilayah Kabupaten Batanghari dan mengalir ke selatan – timur bermuara di sebelah timur Kota Palembang (Sumsel). Keberadaan anak sungai tersebut membentuk sistem jaringan sungai, dan sistem sungai WS Banyuasin tersebut terdiri dari dua bagian utama diantaranya;


Bab III Hal 6


1. Sistem sungai yang bermuara di sungai Banyuasin, dan 2. Sistem sungai – sungai kecil yang langsung bermuara di pantai timur. ii.

Sistem Jaringan Reklamasi Rawa Pengembangan sistem jaringan reklamasi rawa di Kabupaten Banyuasin juga tetap memanfaatkan Aliran Sungai Musi, Aliran Sungai Banyuasin, Aliran Sungai Upang, beserta anak-anak sungainya dan Keramasan atau pembuangan alamiah yang berfungsi sebagai badan air penampungan dari limpasan air hujan sebagai jaringan pembuangan akhir.

iii.

Sistem Jaringan Air Baku Pelayanan air bersih Kabupaten Banyuasin saat ini dilakukan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyuasin dengan lingkup pelayanan Pangkalan Balai, Sembawa, Betung, Air Batu, Sungai Pinang, Srimulyo dan Mariana dengan total kapasitas 6.605.195 M³ dan yang didistribusikan sebesar 5.663.787 m3 hal ini menunjukkan 941408 m3 atau 14% dari total kapasitas air belum dimanfaatkan . Cakupan pelayanan air bersih PDAM Kabupaten pada akhir Tahun 2008 meliputi 11 Kecamatan, 9 Kelurahan, melalui sistem perpipaan sebanyak 54 Desa dan non perpipaan 111 Desa.

e. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan i.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Banyuasin umumnya menggunakan sistem sanitasi setempat (on site sanitation) dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik (septic tank) atau cubluk. Disamping ini dengan adanya sungai-sungai yang mengalir melalui Kabupaten Banyuasin dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah.

ii.

Sistem Pemprosesan Sampah Dengan meningkatkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Banyuasin maka jumlah sampah yang dihasilkan juga terus meningkat. Sistem pemprosesan sampah yang dikelola saat ini kelengkapan sarana dan prasarananya masih belum merata, sebagian masyarakat masih memproses sampah dengan cara sederhana yaitu di bakar. Ketersesiaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) eksisting di Kabupaten Banyuasin berupa drum sebanyak 700 buah, yang terdapat di Kecamatan Talang Kelapa 100 buah, di Kec. Banyuasin I 75 buah


Bab III Hal 7


dan sisanya di Pangkalan Balai, selain itu TPS berupa container dengan kapasitas 2m3 sebanyak 8 buah terletak di Kecamatan Betung 1 buah dan 7 buah di Pangkalan Balai. iii.

Sistem Drainase Jenis saluran drainase yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin yakni sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup yang sebagian besar dikembangkan di pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta jaringan drainase sistem terbuka yang sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman : 1. Sistem Jaringan Terbuka Sistem saluran drainase terbuka direncanakan menggunakan saluran dengan bentu saluran trapesium dengan lining yang pengalirannya dilakukannya secara gravitasi. 2. Sistem Jaringan Tertutup Sistem ini dibuat disamping jalan dengan membuat perkerasan pada saluran seperti saluran terbuka hanya permukaannnya ditutup. Sistem tertutup ini dibangun sebagai terusan agar sistem terbuka tidak terpotong apabila sistem terbuka memotong jaringan jalan.

f.

Rencana Sistem Jararingan Prasarana Lainnya i.

Rencana Sistem Pengendalian Genangan/Banjir Mengingat kondisi Kabupaten Banyuasin yang 80% wilayahnya adalah area dataran

rendah

genangan/banjir,

(lowland) maka

yang

untuk

sangat

pengendali

rentan

terhadap

genangan/banjir

terjadinya

direncanakan

pembangunan Tanggul di sekitar sungai untuk melindungi meluanya air sungai. Pembangunan tanggul tersebut terdapat di Kec. Pulau Rimau, Pendowoharjo, kec. Muara Sugihan dan juga dilakukan kegiatan pengerukan sungai di Kec. Rantau Bayur, Kec. Rambutan dan Kec. Banyuasin I. ii.

Rencana Sistem Penanganan Pantai Untuk mengantisipasi risiko penggenangan kawasan pesisir yang dipicu oleh perubahan iklim berupa abrasi, kenaikan muka air laut maupun gelombang pasang, maka rencana sistem pengamanan pantai di Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan pengamanan pantai timur Pulau Sumatera berdasarkan pembagian Provinsi Sumatera Selatan ke dalam


Bab III Hal 8


enam region, dimana Kabupaten Banyuasin masuk dalam lima region diantaranya melaui: 1.

Wilayah A, dengan karakteristik perikanan dan desa permukiman, hutan lebat, rawa dan mangrove penangannan yang dilakukan berupa restorasi mangrove dan hutan pesisir, proteksi akomodasi untuk permukiman dan perikanan tambak. Wilayah A meliputi kawasan utara bagian barat Kabupaten Banyuasin.

2.

Wilayah B, terdiri dari beberapa delta, sistem estuari, lahan basah dan hutan

bakau

dimanfaatkan

untuk

pengembangan

pusat

ekonomi.

Penanganan yang dilakukan yaitu proteksi –akomodasi yang diikuti restorasi mangrove. Wilayah B meliputi kawasan Tanjung Api-Api dan sebagian besar utara bagian tengah Kabupaten Banyuasin. 3.

Wilayah C-D-E didominasi oleh hutan lebat, rawa dan mangrove disepanjang

garis

pantai

desa.

Penanganan

yang

dilakukan

yaitu

pengelolaan zona pesisir terpadu (ICZM) Wilayah ini meliputi utara bagian timur Kabupaten Banyuasin. 3.4.2. Pola Ruang Wilayah 3.4.2.1. Kawasan Lindung Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan bergambut. i. kawasan hutan lindung. No

Kecamatan

Luasan (Ha)

1.

Air Salek

2.

Banyuasin II

27.356,40

3.

Makarti Jaya

4.922,54

4.

Muara Sugihan

5.

Muara Telang

660,22

6.

Tanjung Lago

4.339,95

7.

Sumber Marga Telang Total

1.731,57

23.230,19

28,38 62.269,25


Bab III Hal 9


ii. Kawasan Resapan Air Daerah resapan air tanah pada umumnya terdapat di daerah hulu dari DAS yang mengalir di wilayah Kabupaten Banyuasin yaitu Das Bangke, Das Banyuasin, Das Benawang, Das Sembilang dan Das Musi yang wilayahnya tersebar di Kabupaten Banyuasin serta di kawasan hutan rawa yang terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Muara Sugihan dan merupakan salah satu daerah cadangan air yang harus dilindungi. iii. Kawasan Bergambut Di Kabupaten Banyuasin, keberadaan kawasan gambut termasuk di dalam Taman Nasional Sembilang dan hutan lindung pantai yang difungsikan sebagai penambat air dan pencegah banjir (kawasan bergambut), dan kawasan resapan air. iv. Kawasan Perlindungan Setempat a. Kawasan Sempadan Pantai Untuk

wilayah

Kabupaten

Banyuasin

penyebarannya berada di bagian timur

kawasan

sempadan

pantai

yaitu di pantai Selat

Bangka

dengan panjang pantai sekitar 275 Km. b. Kawasan Sempadan Sungai No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kecamatan

Luasan (Ha) Sungai (Tubuh Air)

Sempadan

Kec. Air Salek

3.141,50

1.327,37

Kec. Banyuasin I

1.910,72

1.279,76

Kec. Banyuasin II

27.673,82

3.466,79

Kec. Banyuasin III

278,66

1.978,93

Kec. Betung

97,36

0,001

Kec. Makarti Jaya

5.720,44

1.612,87

Kec. Muara Padang

1.677,26

2.517,58

Kec. Muara Sugihan

1.362,80

2.046,99

Kec. Muara Telang

2.501,38

1.762,79

Kec. Pulau Rimau

3.041,01

2.483,71

454,39

1.356,88

2.810,74

2.177,81

244,4

1.038,02

Kec. Tanjung Lago

8.136,23

3.054,16

Kec. Tungkai Ilir

1.132,76

694,36

Kec. Rambutan Kec. Rantau Bayur Kec. Suak Tapeh


Bab III Hal 10


No 16 17 18

Luasan (Ha)

Kecamatan Kec.Sembawa Kec.Talang Kelapa Kec. Sumber Marga Telang

19

Kec. Air Kumbang Total

Sungai (Tubuh Air)

Sempadan

290,01

564,55

1.357,23

3.009,78

1.379,37

1.255,95

389,45

1.507,82

63.599,53

33.136,12

v. Kawasan Suaka Alam a. Kawasan Suaka Margasatwa Di Kabupaten Banyuasin kawasan suaka margasatwa yang telah ada dan tetap akan dipertahankan adalah kawasan suaka Padang Sugihan seluas 75.000 Ha yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.004/Kpts-II/1983. Kawasan ini termasuk dalam dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan masing-masing 71.888 Ha dan 3.112 Ha. Selain itu kawasan suaka alam yang lain adalah Suaka Alam Bentayan di Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas

19.300 Ha.

b. Taman Nasional Sembilang (TNS) Taman Nasional Sembilang merupakan situs Ramsar terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Banyuasin II, merupakan kawasan lahan basah yang sebagian besar terdiri dari hutan mangrove dan hutan rawa air tawar serta hutan rawa gambut yang terletak di belakangnya. Hutan mangrove yang meluas hingga 35 km ke arah darat (hulu) di kawasan ini merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas yang tersisa dengan banyak muara sungai dan dataran lumpur yang luar di sepanjang pantai timur pulau Sumatera. vi. Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banyuasin terdiri dari kawasan rawan genangan, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan khususnya hutan dan lahan gambut serta kawasan rawan angin puting beliung. -

Kawasan rawan Kebakaran potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan bergambut cukup tinggi di Kabupaten

Banyuasin,

yang

tersebar

di

Kecamatan

Pulau

Rimau,

Banyuasinsatu, Muara Padang , Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab III Hal 11


kawasan lain yang memiliki Lahan gambut cukup tebal seperti di daerah Taman Nasional (TN) Sembilang dan sekitarnya -

Kawasan Rawan Genangan Tipe A : Kecamatan Makarti Jaya, Muara Padang, Banyuasin II, dan Muara Sugihan Tipe B : Kecamatan Muara Sugihan, Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Makarti Jaya. Tipe C dan D : Merata Di Seluruh Kecamatan Kabupaten Banyuasin

-

Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Kabupaten Banyuasin juga memiliki kawasan rawan angin puting beliung yakni di

Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan

Betung, Kecamatan Pulau Rimau,Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago. vii. Kawasan Budidaya 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi : Kawasan hutan produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyuasin hanya berupa kawasan hutan produksi tetap (± 68.393,37 Ha) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi ini pengembangannya berdasarkan ketentuan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berlokasi di wilayah Kecamatan Banyuasin II yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Sembilang. 1. Kawasan Peruntukan Pertanian : 1. peruntukan pertanian lahan pangan (persawahan) pengembangan

lahan

pertanian

pangan

di

Kabupaten

Banyuasin

dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan dengan alokasi luasan terbesar yaitu Kecamatan Muara Sugihan yaitu 42.326,09 Ha. 2. holtikultura Mengingat karakteristik wilayah dan penduduk serta kesesuaian lahan yang ada, kegiatan pertanian holtikuktura di Kabupaten Banyuasin bersifat pilihan/kondisional yang diusahakan disela waktu kegiatan pertanian utama yaitu pertanian pangan. Lahan yang digunakan untuk holtikultura tersebar hampir di setiap kecamatan dan sebagian besar dilakukan disekitar permukiman.


Bab III Hal 12


3. Perkebunan Luas (Ha) Kecamatan Sawit

Total (Ha)

Kalapa

Karet

Tebu

Dalam

Air Salek

2.937,91

-

845,62

-

4.283,53

Banyuasin I

4.772,65

7.143,20

-

-

12.915,85

Banyuasin II

28,069,92

27,43

2.014,98

-

2.042,41

Banyuasin III

656,03

24.019,32

-

-

27.586,35

Betung

2.321,81

30.175,81

-

-

32.497,62

Makarti Jaya

1.787,75

21,10

7.284,89

-

9.093,74

Muara Padang

3.332,24

11.819,08

-

-

16.151,32

Muara Sugihan

-

123,48

1.088,87

-

1.212,35

Muara Telang

-

-

53,67

-

53,67

Pulau Rimau

44.666,23

3.308,25

2.716,99

-

57.760,39

Rambutan

14.985,32

10.679,06

-

-

28.664,38

Rantau Bayur

8.446,09

3.783,21

-

-

13.229,30

Sembawa

5.550,08

12.840,22

-

-

19.390,30

Suak Tapeh

14.749,24

13.589,32

-

-

30.729,56

Talang Kelapa

21.435,63

1.525,26

-

-

24.160,88

Tanjung Lago

33.991,91

2,18

-

-

38.994,09

Tungkal Ilir

31.396,63

13.817,60

-

1.412,57

49.626,80

Sumber

Marga

Telang Air Kumbang Total

900

-

21.505,60

9.167,35

7.554,58

8.454,58

-

29.672,95

241.506,03 142.041,87 21.559,60 1.412,57 406.520,07 4. Peternakan Sebaran lokasi pengembangan kawasan peternakan tersebut yaitu terpusat di Kecamatan Rambutan sebesat 353,24 Ha, Kecamatan Sembawa 79,29 Ha serta Kecamatan Talang Kelapa sebesar 1.085,81 Ha.


Bab III Hal 13


3. Kawasan Peruntukan Perikanan; Kecamatan Kec. Air Salek

Luas (Ha) 608,80

Kec. Banyuasin II

1.643,59

Kec. Makarti Jaya

1.612,87

Kec. Muara Sugihan

2.916,88

Kec. Muara Telang

76,61

Kec. Rantau Bayur

626,85

Kec. Tanjung Lago

1.564,76

Kec.Talang Kelapa

17,72

Kec. Sumber Marga Telang

0,03

Kec. Rambutan Total

20 9.088,11

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan Penyebaran kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sebagian besar berlokasi di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur. Kegiatan penambangan batu bara terdapat di wilayah Kecamatan Betung, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Rantau Bayur, Talang Kelapa, Muara Telang dan Kecamatan Banyuasin III. Kegiatan pertambangan lainnya berupa gambut di Kecamatan Banyuasin II, Kaolin di Kecamatan Betung dan Kecamatan Talang Kelapa; pasir kuarsa dan bentonit di wilayah Kecamatan Talang Kelapa; dan tanah urug tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin. 5. Kawasan Peruntukan Industri : peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga; Kecamatan

Luas (Ha)

Banyuasin I

1.004,21

Banyuasin II

8.727,19

Muara Telang

21,77

Talang Kelapa

5.091,33

Sumber Marga Telang

3.658,34

Total

18.502,84


Bab III Hal 14


6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan pariwisata buatan. rencana pola ruang untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah yang tersebar di wilayah Kecamatan Banyuasin III khususnya di daerah Sembawa untuk pengembangan kawasan wisata agro, di wilayah Kecamatan Talang Kelapa khususnya di daerah Sukomoro untuk pengembangan kawasan wisata pemancingan, dan di wilayah Kecamatan Banyuasin II khususnya di daerah Sungsang

dan

Muara

Baru

untuk

pengembangan

kawasan

wisata

pesisir/kampung nelayan dan kawasan wisata Tugu Silk Air, Taman Nasional Sembilang 7. Kawasan Peruntukan Permukiman yang terdiri dari permukiman perdesaan dan perkotaan. 8. Kawasan Peruntukan Lainnya yang terdiri dari pertahanan keamanan, rencana reklamasi pantai. a.

Kawasan Reklamasi Pantai Kawasan reklamasi pantai yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin diperuntukkan untuk industri dan pelabuhan yaitu kawasan industry Tanjung Api-Api/Tanjung Carat yang dikembangkan di kecamatan Banyuasindua, kawasan ini berada di kawasan reklamasi pantai seluas 3.931,35 Ha.

b.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Banyuasin berupa dan instansi militer yang terletak di Kecamatan Banyuasin III (Batalyon Zeni Kontruksi 12/KJ) dan Kecamatan Talangkelapa (Batalyon Infateri 200/Raider).

Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang


Bab III Hal 15


--TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS— - Rekomendasi Perbaikan Program Pembangunan Tim Penyusun KLHS Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018, telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan terhadap program-program pertanian dan peternakan yang diperkirakan mempunyai dampak dan atau resiko terhadap lingkungan ekologis. Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan Renstra SKPD

No.

1

Rumusan Program Pembangunan

Pengaruh Program

 Pengemban gan wilayah strategis cepat tumbuh menyebabk an terkonversi nya lahan sehingga ada ancaman terhadap eksistensi ekosistem termasuk Perencanaan biota-biota Pengembang pada lokus an Wilayah  Pembukaan Strategis lahan dan Cepat besarTumbuh besaran untuk mengakom odasi program wilayah strategis dan cepat tumbuh dapat menghasilk an polusi penyumban g pencemara n

Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Mitigasi/Adaptasi

Alternatif

 Lahan yang terbangun harus memberikan RTH yang memadai sehingga lahan yang terkonversi dapat terehabilitasi secara ekologis  Sosialisasi dan sanksi terhadap pencemar lingkungan dapat digalakkan, sehingga lingkungan dapat terbebas dari pencemaranpencemaran, baik air, tanah, udara, suara, dll.  Manajemen pengelolaan limbah dan sampah harus tertib dan teratur  Melakukan kajian terlebih dahulu terkait potensi ekonomi pada sektor unggulan yang prospektif pada lokus terpilih  Melakukan studi lingkungan untuk mengurangi kerusakan

 Konsep RTH pada lokasi terbangun dapat ditingkatkan tidak hanya “hijau” tetapi juga “hidup”, dalam artian menyediakan tempat untuk hidupnya flora dan fauna tertentu, seperti ikan di dalam kolam air mancur, burung dalam sangkar, tanamantanaman hias, dll  Sosialisasi tentang pencemaran lingkungan kepada masyarakat, salah satunya himbauan untuk tidak


Rekomendasi

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan

Bab III Hal 16


2

Perencanaan Tata Ruang

lingkungan, seperti sampah, kebisingan, debu, hingga limbah domestik yang dapat menyumba ng emisi karbon penyebab gas rumah kaca.  Konsep pengemban gan harus didasarkan pada karakteristi k lokus  Pengemban gannya harus memperhat ikan konsep daya tampung dan daya tampung lingkungan serta jasa lingkungan

lingkungan yang mungkin terjadi pada lokus

 Mismanaje men dalam penataan ruang dapat berdampak buruk pada konsep pola ruang dan struktur ruang yang telah disepakati  Degradasi semua elemen

 Menerapkan efisiensi pemanfaatan ruang  Mengembalikan fungsi kawasan tertentu jika selama ini menyimpang  Perencanaan tata ruang yang mempertimbangk an daya dukung dan daya tampung lingkungan serta jasa ekosistem

membakar sampah  Sosialisasi manajemen pengelolaan sampah dan limbah kepada masyaraikat, salah satunya ide pemilahan dan pemisahan sampah organik dan non-organik dari level rumah tangga  Riset tentang potensi ekonomi berdasarkan produk unggulan yang prospektif pada lokus  Riset tentang kemampuan lingkungan untuk menunjang kegiatan ini  Penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar pelanggaran tata ruang tidak terus terjadi  Pemberlakua n sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran tata ruang


Program Perencanaan Tata Ruang harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan

Bab III Hal 17


lingkungan ekologis, baik tanah, air, udara, suara, dll  Pada tingkatan keparahan tertentu dapat memicu terjadinya bencana (disaster trigger)

3

Cakupan Pengemban gan Prasarana Wilayah dan SDA sangat luas mencakup semua bidang infrastruktu r. Pengemban gannya Perencanaan dapat Prasarana berdampak Wilayah dan buruk pada SDA lingkungan ekologi, seperti: Menurunny a kualitas air dan tanah, meningkatn ya kebisingan dan polusi udara, meningkatn ya emisi

 Memperhatikan neraca lingkungan hidup atau status lingkungan hidup sebagai dasar alokasi pemanfaatan SDA  Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dengan karakteristik lokus  Melibatkan stakeholders dalam perencanaan tata ruang  Menyusun RDTR  Menyusun masterplan kawasan  Konversi lahan dapat diatasi dengan segera merehabilitasi, mereboisasi lokus dan atau menyediakan lahan untuk RTH.  Pencemaran lingkungan secara umum dapat diatasi dengan menerapkan metode-metode yang ramah lingkungan untuk men-treatment tanah, air, begitupun udara sehingga degradasi dapat ditekan  Terganggunya ekosistem, termasuk biota dan vegetasi di dalamnya sebagai satu kesatuan keanekaragaman

 Pelibatan masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan ruang  Riset mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta jasa ekosistem  Riset tentang neraca lingkungan


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan

Bab III Hal 18


gas rumah kaca (GRK), meningkatn ya debu, meningkatn ya limbah domestik, terganggun ya ekosistem darat, degradasi vegetasi dan lahan, menurunny a populasi biota darat, terganggun ya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangun an drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggun ya aliran tanah, konversi lahan, dll

hayati dapat dicegah dengan menggunakan metode ramah lingkungan, dan berorientasi pada konservasi, sehingga ancaman yang timbul terhadap bio diversity dapat ditekan

Sumber : Hasil FGD Tim Penyusun KLHS Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2014. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan

Kabupaten

Banyuasin

terkait

dengan

pengintegrasian

rekomendasi KLHS terhadap program-program Renstra antara lain: 1.

Jika program dinilai penting untuk tetap diimplementasikan, maka lakukan riset mengenai metode-metode baru yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan teknologi atau teori yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian jika metode-metode lama dirasa stagnan dalam pencapaian outcome-nya maka disarankan untuk mengembangkan metode baru.


Bab III Hal 19


2.

Diutamakan untuk mencari metode baru yang berwawasan lingkungan, hemat energi, serta tidak memakan biaya besar.

3.

Sangat penting untuk melakukan riset mengenai lokus suatu program untuk mencari lokus yang lebih baik.

4.

Sangat perlu dicermati untuk menentukan timing yang tepat dalam pelaksanaan suatu program.

5.

Jika pendanaan dirasa kurang, maka lakukan kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa pentingnya penambahan dana dari suatu program.

6.

Jika pendanaan suatu program dirasa kebesaran, penting untuk meninjau pengurangan dana untuk kemudian dialokasikan kepada program yang lebih memerlukan.

7.

Perlu dikembangkan kerjasama pendanaan yang melibatkan pihak swasta, dalam hal ini contohnya adalah menggalakkan corporate social responsibility (CSR).

8.

Penting untuk mengetahui aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan suatu program untuk memaksimalkan pembangunan bagi masyarakat.

9.

Penting untuk menguatkan kelembagaan internal dinas serta memperkuat jaringah koordinasi dengan instansi terkait lain, terutama jika program bersifat lintas sektor.

10. Sangat penting untuk menjalin kerjasama dengan para akdemisi untuk mendapatkan saran-saran serta ide-ide segar program-program baru yang kemungkinan dapat dilaksanakan. 11. Perlu kreativitas dan inovasi serta jiwa visioner dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan untuk menemukan program-program baru yang titik berat programnya disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Banyuasin selama 5 (lima) tahun ke depan. -

Kesimpulan 1.

Beberapa program Bappeda dan Litbang yang memiliki dampak terhadap lingkungan antara lain : a. Perencanaan pengembangan wilayah b. Perencanaan Tata Ruang c. Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

2.

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Beberapa

langkah-langkah

mitigasi

terhadap

beberapa

program

yang

berdampak terhadap lingkungan : a.

Perencanaan pengembangan wilayah 

Lahan yang terbangun harus memberikan RTH yang memadai sehingga lahan yang terkonversi dapat terehabilitasi secara ekologis.


Bab III Hal 20




Sosialisasi dan sanksi terhadap pencemar lingkungan.



Manajemen pengelolaan limbah dan sampah harus tertib dan teratur



Melakukan kajian terlebih dahulu terkait potensi ekonomi pada sektor unggulan yang prospektif pada lokus terpilih



Melakukan studi lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi pada lokus

b.

Perencanaan Tata Ruang 

Menerapkan efisiensi pemanfaatan ruang



Mengembalikan fungsi kawasan tertentu jika selama ini menyimpang



Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta jasa ekosistem



Memperhatikan neraca lingkungan hidup atau status lingkungan hidup sebagai dasar alokasi pemanfaatan SDA



Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dengan karakteristik lokus

c.



Melibatkan stakeholders dalam perencanaan tata ruang



Menyusun RDTR



Menyusun masterplan kawasan

Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Penelitian, pengembangan serta Inovasi Daerah 

Konversi

lahan

dapat

diatasi

dengan

segera

merehabilitasi,

mereboisasi lokus dan atau menyediakan lahan untuk RTH. 

Pencemaran

lingkungan

secara

umum

dapat

diatasi

dengan

menerapkan metode-metode yang ramah lingkungan untuk mentreatment tanah, air, begitupun udara sehingga degradasi dapat ditekan 

Terganggunya ekosistem, termasuk biota dan vegetasi di dalamnya sebagai satu kesatuan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan menggunakan metode ramah lingkungan, dan berorientasi pada konservasi, sehingga ancaman yang timbul terhadap bio diversity dapat ditekan

3.

Alternatif Program yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Konsep RTH pada lokasi terbangun dapat ditingkatkan tidak hanya “hijau” tetapi juga “hidup”, dalam artian menyediakan tempat untuk


Bab III Hal 21


hidupnya flora dan fauna tertentu, seperti ikan di dalam kolam air mancur, burung dalam sangkar, tanaman-tanaman hias. 

Sosialisasi tentang pencemaran lingkungan kepada masyarakat, salah satunya himbauan untuk tidak membakar sampah



Sosialisasi manajemen pengelolaan sampah dan limbah kepada masyaraikat, salah satunya ide pemilahan dan pemisahan sampah organik dan non-organik dari level rumah tangga

-

Saran Tindak Saran tindak ini merupakan saran-saran yang perlu dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin untuk perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin ke depan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan, berdasarkan hasil KLHS Renstra yang telah mengkaji beberapa program prioritas. Adapun saran tindak yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1.

Dalam hal Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin harus sungguh-sungguh mencermati mitigasi/adaptasi, alternatif serta rekomendasi KLHS agar program dipastikan optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terpilih namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan

serta

memegang

teguh

konsep

pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2.

Dalam hal Program Perencanaan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin harus sungguh-sungguh mencermati mitigasi/adaptasi, alternatif serta rekomendasi KLHS agar program dipastikan optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terpilih namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta memegang teguh konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.

Dalam hal Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin harus sungguh-sungguh mencermati mitigasi/adaptasi, alternatif serta rekomendasi KLHS agar program dipastikan optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terpilih namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta memegang teguh konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.


Bab III Hal 22


Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengadopsian metode baru pelaksanaan program dengan melakukan riset-riset untuk mencari aplikasi teknologi baru yang lebih murah namun hemat energi dan lebih ramah lingkungan. Hal lain yang penting adalah kreativitas dan inovasi yang harus dimunculkan oleh setiap personil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan untuk menciptakan program dan kegiatan baru mengingat Bupati terpilih telah mencanangkan 100 rencana program pembangunan yang dapat direalisasikan menjadi program baru. Terakhir, yang paling yang paling penting dari semua ini adalah goodwill Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin (dalam hal ini Kepala Dinas) untuk menaruh perhatian yang lebih dan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dan atau penguatan KRP-nya sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dapat terwujud sesuai visi Kabupaten Banyuasin yaitu “Banyuasin Terdepan, Mandiri dan Berdaya Saing. Serta menuju pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yaitu “Visioner dan Berkualitas”. 3.5. Isu-Isu Strategis Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut : 1.

Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;

2.

Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;

3.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;

4.

Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;


Bab III Hal 23


Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda dan Litbang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. harapan diatas, beberapa kondisi yang harus dipersiapkan antara lain: 1.

Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.

2.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3.

Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

4.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

5.

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran,

untuk

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran. 6.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

7.

Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

8.

Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

9.

Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.


Bab III Hal 24


3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokan menurut kontribusinya masing-masing. Kebijakan RENSTRA BAPPEDA dan Litbang sifatnya merupakan arahan makro (garis besar) sehingga perumusannya dapat dilakukan hanya melalui musyawarah mufakat. Sebaliknya Strategi RENSTRA BAPPEDA dan Litbang sudah

merupakan

rencana tindakan kongkrit yang sudah sangat jelas sasaran pencapaiannya. Pengertian SWOT dalam Strategi RENSTRA BAPPEDA dan Litbang

dapat

dijabarkan sebagai berikut : Analisa Lingkungan Strategis dilakukan berdasarkan Penilaian Faktor Internal dan eksternal. Dari kedua faktor ini didapat gambaran menyeluruh dalam rangka menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi RENSTRA BAPPEDA dan Litbang 2014-2018. 1. Analisis Lingkungan Internal Tabel 3.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin No

Kekuatan

1

Peraturan Perundang-undangan yang 1 mendukung tupoksi Bappeda Tingkat Pendidikan SDM yang cukup 2 memadai

2 3

4

No

Kemampuan menggalang partisipasi 3 pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai Akses terhadap informasi 4 pembangunan tinggi

Kelemahan Secara Kompetensi dan Kuantitas SDM perencana masih terbatas Kualitas Dokumen dan Sistem monitoring evaluasi Perencanaan belum optimal Kualitas Data dan Sistem Informasi belum memadai Kualitas sarana memadai

prasarana


belum

Bab III Hal 25


2. Analisis Lingkungan Eksternal Tabel 3.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin No 1 2 3 4 5

Peluang

No

Tantangan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi

1

Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam

2

Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal

Terbukanya kerjasama dengan berbagai pihak Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi terhadap pengembangan SDM

3

Koordinasi lintas sektoral yang masih lemah Kepentingan politik sering mempengaruhi kebijakan perencanaan yang telah disepakati Laju Perkembangan Regulasi yang sangat cepat

4 5

3..Analisis Strategi dan Pilihan Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Tantangan, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Tantangan melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin. a. Kekuatan-Peluang (S-O) 1. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan peran lembaga untuk berkerjasama dengan berbagai pihak 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memanfaatkan Komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan SDM 4. Meningkatkan peran SDM dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi b. Kekuatan-Tantangan (S-T) 1. Mengoptimalkan

kemampuan

SDM

untuk

memenuhi

tuntutan

dan

aspirasi

masyarakat 2. Mengoptimalkan Peran Instansi dalam Pemanfaatan produk-produk perencanaan 3. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam Proses perencanaan Pembangunan guna meminimalisir kepentingan politik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab III Hal 26


4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi Perkembangan regulasi yang sangat cepat c. Kelemahan-Peluang (W-O) 1. Meningkatkan

kompetensi dan kualitas SDM perencana dengan memanfaatkan

Komitmen pemerintah pusat dan daerah 2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi dengan mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak d. Kelemahan-Tantangan (W-T) 1. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat 2. Meningkatkan kualitas data dan informasi guna mengoptimalkan pemanfaatan produk – produk perencanaan 3. Meningkatkan Penguasaan Teknologi Informasi guna mengikuti perkembangan regulasi yang sangat cepat 4. Meningkatkan kualitas Dokumen dan sistem monitoring dan evaluasi guna meminimalisir kepentingan politik 3.5.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 15 Strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut : 1. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan peran lembaga untuk berkerjasama dengan berbagai pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab III Hal 27


3. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dengan

memanfaatkan

Komitmen

pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan SDM 4. Meningkatkan

peran

SDM

dalam

pemanfaatan

perkembangan

teknologi

informasi dan komunikasi 5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat 6. Mengoptimalkan Peran Instansi dalam Pemanfaatan produk-produk perencanaan 7. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam Proses perencanaan Pembangunan guna meminimalisir kepentingan politik 8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi Perkembangan regulasi yang sangat cepat 9. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM perencana dengan memanfaatkan Komitmen pemerintah pusat dan daerah 10. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi 11. Meningkatkan kualitas data dan informasi dengan mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak 12. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat 13. Meningkatkan kualitas data dan informasi guna mengoptimalkan pemanfaatan produk – produk perencanaan 14. Meningkatkan Penguasaan Teknologi Informasi guna mengikuti perkembangan regulasi yang sangat cepat 15. Meningkatkan kualitas Dokumen dan sistem monitoring dan evaluasi guna meminimalisir kepentingan politik 3.5.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi guna mengoptimalkan pemanfaatan produk – produk perencanaan 2. Meningkatkan peran SDM dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 3. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam Proses perencanaan Pembangunan guna meminimalisir kepentingan politik 4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Bab III Hal 28


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda dan Litbang Banyuasin Tahun 2014 - 2018 adalah: “VISIONER DAN BERKUALITAS” Penjelasan Visi: Visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, dan bertanggung jawab. Berkualitas mempunyai arti bahwa Bappeda mempunyai kinerja yang baik didukung oleh SDM yang profesional dan menghasilkan produk perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. 4.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan

misi yang didalamnya

mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang. Rumusan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Meningkatkan

sistem

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

rencana

pembangunan yang selaras dan dinamis. 2. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana dan evaluasi pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang Profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Penjelasan Misi a. Mewujudkan sistem penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang selaras dan dinamis dengan membangun sistem perencanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin age 1


b. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi pembangunan, Institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data dan informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. c. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat

penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif yang tentunya didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur perencana. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa

meningkatkan

kompetensi

baik

personil

maupun

kelembagaan

merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak. 4.1.3. Nilai-Nilai Organisasi Nilai-nilai yang diyakini oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin maupun menumbuhkan motivasi dalam rangka untuk mencapai visi dan misi diatas adalah sebagai berikut : 1.

Profesional Dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (risk taking).

2.

Kehati-hatian (due care) Dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (risktaking).

3.

Transparansi Dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya.

4.

Demokrasi Menjunjung

tinggi

kebebasan

mengeluarkan

pendapat

dalam

masyarakat.


kehidupan


5.

Partisipasi Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

6.

Akuntabilitas Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada public dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan (stakeholders).

7.

Desentralisasi Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.

8.

Keadilan Sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

9.

Integritas Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

10. Tanggung jawab Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. 11. Kemandirian Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain. 12. Disiplin Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. 13. Kerjasama Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan organisasinya sendiri. organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi secara keseluruhan. 14. Kesetaraan Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara

keseluruhan.



15. Kebersamaan dalam keragaman Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Bappeda dan Litbang menetapkan tujuan sebagai berikut: Untuk mendukung tercapainya misi, telah ditetapkan berbagai tujuan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang. Tabel 4.1. Misi – Tujuan Tujuan – Sasaran Misi 1. Meningkatkan sistem

Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan,

penyusunan, pengendalian dan

pengendalian dan evaluasi

evaluasi rencana pembangunan

pembangunan daerah

yang selaras dan dinamis. 2. Meningkatkan kualitas

a. Meningkatkan kualitas sistem

ketersediaan data dan informasi

pengelolaan data dan informasi

rencana dan evaluasi

pembangunan yang terpadu

pembangunan.

b. Meningkatkan Kerjasama Informasi Pembangunan dengan berbagai pihak

3. Meningkatkan kualitas SDM yang a. Menyediakan aparatur yang handal Profesional dan sarana prasarana

dan kompeten dalam penyusunan

yang memadai.

dokumen perencanaan b. Menyediakan

sarana

prasarana

yang kapabel dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banyuasin age 4


4.2.2. Sasaran Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Tabel 4.2. Tujuan

Sasaran Uraian

Indikator

Misi Kesatu Meningkatkan kualitas

Tersedianya dokumen

a. Jumlah dokumen perencanaan

perencanaan, pengendalian perencanaan dan

dan Evaluasi sebagai acuan

dan evaluasi pembangunan

evaluasi yang

pembangunan daerah

daerah

komprehensif dan

- RPJPD

implementatif

- RPJMD - RKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - KUA PPAS - RTRW

b. Persentase program/kegiatan Renja SKPD yang di akomodir dalam RKPD c. Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran Terwujudnya

a. Jumlah Dokumen hasil

konsistensi antara

perencanaan pembangunan yang

dokumen perencanaan,

bersifat sektoral/bidang

penganggaran dan pelaksanaan

b. Cakupan rencana rinci terhadap RTRW



c. persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan Misi Kedua 1. Meningkatkan kualitas

Tersedianya data dan

Ketersediaan Jenis data/informasi

sistem pengelolaan data

informasi pembangunan

bidang pembangunan

dan informasi

yang akurat dan

pembangunan yang

terpadu

terpadu

2. Meningkatkan

- Kabupaten Dalam Angka - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - ILITBANG - IKK - PODES - Data Base - Profil Daerah - Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Terwujudnya

Persentase Kerjasama pembangunan

Kerjasama

Kerjasama

dengan berbagai pihak (daerah

Pembangunan dengan

pembangunan dengan

perbatasan, wilayah/daerah dan

berbagai pihak

berbagai pihak

dunia usaha/lembaga).

Tersedianya aparatur

Persentase aparatur handal dan

yang handal dan

yang handal dan

kompeten yang mencukupi

kompeten dalam

kompeten dalam

penyusunan dokumen

penyusunan dokumen

perencanaan

perencanaan

Misi Ketiga 1. Menyediakan aparatur

2. Menyediakan sarana

Tersedianya sarana

Persentase sarana prasarana yang

prasarana yang kapabel

prasarana yang kapabel

memadai

dalam menunjang

dalam menunjang

penyusunan dokumen

penyusunan dokumen

perencanaan



Tabel 4.3. Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan LITBANG NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- RPJPD

ada

ada

ada

ada

ada

Meningkatkan

Tersedianya

kualitas

dokumen

perencanaan dan

perencanaan,

perencanaan

Evaluasi sebagai acuan

pengendalian dan

dan evaluasi

pembangunan daerah

evaluasi

yang

pembangunan

komprehensif

- RPJMD

ada

ada

ada

ada

ada

daerah

dan

- RKPD

ada

ada

ada

ada

ada

- RENSTRA SKPD

ada

ada

ada

ada

ada

- RENJA SKPD

ada

ada

ada

ada

ada

- KUA PPAS

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

implementatif

1. Jumlah dokumen

- RTRW

2. Persentase program/kegiatan Renja SKPD yang di akomodir dalam RKPD 3. Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran Tewujudnya

1. Jumlah Dokumen hasil

konsistensi

perencanaan

antara dokumen

pembangunan yang

perencanaan,

bersifat

penganggaran

sektoral/bidang

dan

- Inkesra

pelaksanaan - LP2KD - SPKD - RIP



- MDG's

2. Cakupan rencana rinci terhadap RTRW 3. Persentase hasil

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan 2.

1. Meningkatkan

Tersedianya

Ketersediaan Jenis

kualitas sistem

data dan

data/informasi bidang

pengelolaan

informasi

pembangunan

data dan

pembangunan

- Kabupaten Dalam Angka

ada

ada

ada

ada

ada

informasi

yang akurat dan

- PDRB Kabupaten

ada

ada

ada

ada

ada

pembangunan

terpadu

- PDRB Kecamatan - ILITBANG

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

yang terpadu

- IKK - PODES - Data Base - Profil Daerah - Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

2.Meningkatkan

Terwujudnya

Persentase Kerjasama

Kerjasama

Kerjasama

pembangunan dengan

Pembangunan

pembangunan

berbagai pihak (daerah

dengan

dengan

perbatasan,

berbagai pihak

berbagai pihak

wilayah/daerah dan dunia usaha/lembaga).

3.

1. Menyediakan

Tersedianya

Persentase aparatur

aparatur yang

aparatur yang

handal dan kompeten yang

handal dan

handal dan

mencukupi

kompeten

kompeten

dalam

dalam

penyusunan

penyusunan



dokumen

dokumen

perencanaan

perencanaan

2.Menyediakan

Tersedianya

Persentase sarana

100

sarana

sarana

prasarana yang memadai

prasarana yang

prasarana yang

kapabel dalam

kapabel dalam

menunjang

menunjang

penyusunan

penyusunan

dokumen

dokumen

100

100

100

perencanaan

4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran Tabel 4.4. Tujuan – Strategi Tujuan

Strategi

Misi Kesatu Meningkatkan

kualitas

perencanaan, Meningkatkan

pengendalian dan evaluasi pembangunan pengkajian daerah.

strategis

dan di

pelaksanaan

analisis,

perumusan

kebijakan

bidang

perencanaan,

pengendailan dan evaluasi pembangunan. Melibatkan

seluruh

komponen

pelaku

pembangunan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan.


100


Misi Kedua Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan Penyediaan dan pemutakhiran data dan data dan informasi pembangunan yang informasi bahan perencanaan pembangunan terpadu

yang cepat dan akurat

Meningkatkan

Kerjasama

Pembangunan Meningkatkan

dengan berbagai pihak

Pelaksanaan

Kerjasama

pembangunan dengan Berbagai Pihak

Misi Ketiga Menyediakan aparatur yang handal dan Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan kompeten

dalam

penyusunan

dokumen (Bimtek) perencanaan

perencanaan. Menyediakan sarana prasarana yang kapabel Menyediakan

sarana

prasarana

yang

dalam menunjang penyusunan dokumen dibutuhkan perencanaan

KEBIJAKAN Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan

untuk

dijadikan

pedoman,

pegangan

atau

petunjuk

dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Strategi – Sasaran.



Tabel 4.5. Strategi – Sasaran Strategi

Kebijakan

Misi Kesatu Meningkatkan pengkajian strategis

pelaksanaan dan

analisis, Peningkatan

perumusan

di

bidang

kualitas

kebijakan monitoring

dan

perencanaan,

evaluasi

program

perencanaan, pembangunan

pengendailan dan evaluasi pembangunan. Melibatkan

seluruh

komponen

pelaku

pembangunan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat

dalam

proses

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan hasil

sinkronisasi

kajian

dan

terhadap

sinergisme perencanaan

pembangunan daerah.

Misi Kedua Penyediaan

dan

pemutakhiran

data, Membangun

informasi hasil pembangunan, dan hasil- data

dan

dan

mengembangkan

informasi

pusat

perencanaan,

hasil penelitian sebagai bahan perencanaan pengendalian, evaluasi pembangunan pembangunan yang akurat. Memberikan Meningkatkan

Pelaksanaan

peluang

Kerjasama terhadap

pembangunan dengan Berbagai Pihak.

seluas-luasnya

pelaksanaan

kerjasama

pembangunan dengan berbagai pihak

Misi Ketiga Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan Memberikan (Bimtek) perencanaan

kesempatan

yang

seluas-

luasnya kepada aparatur untuk mengikuti bimtek yang di dukung dana yang memadai.

Menyediakan dibutuhkan

sarana

prasarana

yang Mengalokasikan

dana

guna

memenuhi

kebutuhan sarana prasarana yang memadai


MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA DAN PM KAB. BANYUASIN TAHUN 2014-2018 MISI KETIGA : MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG PROFESIONAL DAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI.. TUJUAN NO

SASARAN INDIKATOR

URAIAN

1 2 1. Menyediakan aparatur yang handal dan kompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan

INDIKATOR

TARGET

3 Peningkatan SDM yang Kompeten dan Handal

4 100%

2. Menyediakan sarana Kelengkapan Sarana dan prasarana yang Prasarana kapabel dalam yang kapabel

menunjang penyusunan dokumen perencanaan

100%

URAIAN

1

1

5 Tersedianya aparatur yang handal dan kompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya sarana prasarana yang kapabel dalam menunjang penyusunan dokumen

URAIAN 1

1

6 Persentase aparatur handal dan kompeten yang mencukupi

Persentase sarana prasarana yang memadai

SATUAN 7

2014 8

TARGET 2015 2016 2017 9 10 11

STRATEGI 2018 12

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

13

Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan (Bimtek) perencanaan

Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan

KEBIJAKAN

PROGRAM

14 15 Memberikan kesempatan 1. Program Peningkatan yang seluas-luasnya Kapasitas kepada aparatur untuk Sumber Daya mengikuti bimtek yang di Aparatur dukung dana yang memadai.

Mengalokasikan dana guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang memadai

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

PAGU INDIKATIF (Rp)

KEGIATAN

16 1,148,369,310

1

17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

24,097,479,649

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4 Penyediaan Jasa Admininstrasi Keuangan

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9

Penyedian Peralatan Rumah Tangga

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13 Rapat- Rapat Koordinasi dan KonsultasI ke Dalam Daerah 14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Aktif dan Inaktif

TUJUAN NO

1

SASARAN INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

URAIAN

2

3

4

5

URAIAN

SATUAN

6

7

2014 8

TARGET 2015 2016 2017 9 10 11

2018 12

STRATEGI

KEBIJAKAN

13

14

PROGRAM

15 2 Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur

PAGU INDIKATIF (Rp) 16 10,867,151,192

KEGIATAN

1

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

870,510,947

1

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

159,495,738

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KATA PENGANTAR. Puji syukur kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunianya

Recommend Documents