Kata Pengantar Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced (DCAF)

Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian Irawati Harsono

Penulis Irawati Harsono adalah seorang pensiunan Polisi Wanita dengan pangkat terakhir Kombes Pol (P). Direktur LBPP DERAP Warapsari. Editor Sri Yunanto Papang Hidayat Mufti Makaarim A. Wendy Andhika Prajuli Fitri Bintang Timur Dimas Pratama Yudha Tim Database Rully Akbar Keshia Narindra R. Balya Taufik H. Munandar Nugraha Febtavia Qadarine Dian Wahyuni Pengantar Insitute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor Tool ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A’raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah Tools ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma’arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Pengarusutamaan Gender dalam Tugas-Tugas Kepolisian Tool Pengarusutamaan Gender dalam Tugas-Tugas Kepolisian ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit. Toolkit ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. Toolkit ini terdiri dari 17 Tool berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan Reformasi Tentara Nasional Indonesia Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan Komisi Intelijen Program Pemolisian Masyarakat Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan

IDSPS Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (policy research) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat. DCAF Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer. Layout Nurika Kurnia Foto Sampul © Abe, 2009 Ilustrasi cover Nurika Kurnia © IDSPS, DCAF 2009 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dicetak oleh IDSPS Press Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar MInggu, 12520 Jakarta-Indonesia. Telp/Fax +62 21 780 4191 www.idsps.org

i

Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit

Kata Pengantar Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced (DCAF) Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sektor keamanan. Tool ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan. Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini. Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitaskomunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktoraktor termarjinalisasi dan membawa proses perumustan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negaranegara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik. Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar. OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain: • Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan • Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait • Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik • Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media • Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada • Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal • Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan • Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik • Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen • Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan • Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan • Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan • Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan • Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan • Mempromosikan pemerintah yang responsif

Pegarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian

ii

• Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat

• Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis

• Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hádala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini. Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari comunitas OMS Indonesia. Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari Tool Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. Tool ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal. Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (workshop) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Tool ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, tool ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia. Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementrian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole Deputy Head Operations NIS and Head Asia Task Force

iii


Kata Pengantar Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upayaupaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia. Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangnya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul. Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten. Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembali melihat efektivitas dan persinggungan stretegis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK. Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan. Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.


iv

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tool ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman. Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A Direktur Eksekutif IDSPS

v


Daftar Isi Akronim

vii

1. Pengantar

1

2. Nilai Universal sebagai Landasan Pengarusutamaan Gender 3. Fenomena di Indonesia

2 4

4. Langkah DERAP Warapsari

13

5. Analisis Langkah ke Depan

19

6. Daftar Pustaka

31

7. Bacaan Lanjutan

32

8. Lampiran

33


vi

Akronim

ABRI

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Airud

Kepolisian Air dan Udara

Bimmas

Bimbingan Masyarakat

Brimob

Brigadir Mobile

Bripka

Brigadir Kepala

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

Dikbang

Pendidikan Pengembangan

Dikjurdas

Pendidikan Kejuruan Dasar

Dikjurlan

Pendidikan Kejuruan Lanjutan

Diktukpa

Pendidikan Pembentuka Perwira

Dintukba

Pendidikan Pembentukan Bintara

DSPP

Daftar Susunan Personil Polri

FPU

Family Support Unit

HTCK

Hubungan dan Tata Cara Kerja

Intelkam

Intelijen Keamanan

Ka Sespati

Kepala Sekolah Perwira Tinggi

Ka Sespin

Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan

Kalemdiklat

Kepala Lembaga Pendidikan dan latihan

Kapolda

Kepala Polisi Daerah

Kapolres

Kepala Polisi Reserse

KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

LBPP

Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

Mabes

Markas Besar

MDDP

Masa Dinas Dalam Polri

Pama

Perwira Pertama

Pamen

Perwira Menengah

Pantukhir

Penentuan Terakhir

Pati

Perwira Tinggi

PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Polair

Polisi Air

Polantas

Polisi Lalu Lintas

Polda

Polri Polsek

Polud

vii

Kepolisian Daerah Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Sektor Polisi Udara


Polwan

Polisi Wanita

PPA

Pelayanan Perempuan dan Anak

PPSS

Pendidikan Perwira Sumber Sarjana

PTIK

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Pusdik

Pusat Pendidikan

PWD

Police Women Desk

Renbang

Perencanaan dan Pengembangan

RPK

Ruang Pelayanan Khusus

RU

Rekomendasi Umum

SDM

Sumber Daya Manusia

Setukpareg

Sekolah Pembentukan Perwira Reguler

SPN

Sekolah Polisi Negara

Sespim

Sekolah Pimpinan

UU RI

WPS

Undang-Undang Republik Indonesia Women-only Police Station


viii

Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian 1. Pengantar Gender membicarakan perempuan dan laki-laki. Gender

seseorang lahir. Dalam hal ini kodrat itu tidak pernah

merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian

berubah atau dipertukarkan.

laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya. Perbedaan

Fakta

dalam

masyarakat

biologis atau seks didefinisikan dalam komposisi

gender yang diturunkan dari generasi ke generasi,

genetik dan fungsi serta anatomi reproduktifnya

dalam

(male-female) atau kodrati sedangkan gender adalah

ketidakadilan yang disebut ”ketidakadilan gender”

yang diolah oleh kebudayaan terhadap bahan dasar

yang dapat menjurus kepada “diskriminasi terhadap

biologi seks itu. Artinya, gender berhubungan dengan

perempuan” yaitu setiap pembedaan, pengucilan

proses yang memengaruhi tingkah laku, pemikiran,

atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis

dan perasaan individu serta hubungan antarindividu

kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan

dalam masyarakat. Proses tersebut mentransformasi

untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,

seksualitas biologis kepada produk aktivitas manusia

penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia

dalam berbagai perangkat pengaturan atau sistem

dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik,

kemasyarakatan yang berbeda bagi perempuan dan

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya

laki-laki.

oleh perempuan,terlepas dari status perkawinan

perkembangannya

menunjukan telah

bahwa

memunculkan

mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan Melalui di

pengaruh

sepanjang

gendernya.

kebudayaan

hidupnya

masyarakatnya

seseorang

perempuan.1

dibedakan

Kebudayaan disini diartikan sebagai

Dalam rangka menghapuskan ketidakadilan tersebut

nilai, sikap, simbol, aturan dan praktik, yang

serta untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan

muncul ketika manusia menanggapi keadaan dan

kualitas perempuan, dan mewujudkan kesetaraan

situasi yang dihadapinya, menginterpretasi melalui

dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat,

kerangka kognitif dan orientasi yang dibawanya atas

perlu dilaksanakan sebuah strategi yang disebut

dasar pengalaman hidupnya, menyangkut seluruh

“pengarusutamaan

pandangan hidup (way of life) suatu masyarakat;

gender

keyakinan dan kepercayaan, pranata dan sistem,

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi

serta hukum dan adat kebiasaannya. Oleh karena itu

integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

gender dapat berbeda/berubah atas dasar waktu,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan

tempat, etnik, agama dan lain sebagainya, karena

program pembangunan nasional.2 Dengan demikian

sosial budaya masyarakat berbeda dimana-mana.

Pengarusutamaan Gender juga harus dilaksanakan

Artinya gender tidak membicarakan aspek biologis/

dalam instusi kepolisian Indonesia - Polri sebagai

alat reproduksi laki dan perempuan yang merupakan

bagian dari aparat pemerintahan yang terlibat dalam

kodrat pemberian Tuhan yang Maha Kuasa sejak

pembangunan nasional.

1 2

adalah

gender”.

strategi

yang

Pengarusutamaan dibangun

untuk

Lampiran Undang-Undang republic Indonesia No. 7 Tahun 1984, Tanggal 24 Juli 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Bagian I Pasal 1 Lampiran Instrukri Presiden No. 9 Tahun 2000. Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 1. Umum butir 1.


1

2. Nilai Universal sebagai Landasan Pengarusutamaan Gender Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam

a. Mencantumkan azas persamaan antara pria dan

sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah

wanita dalam undang-undang dasar nasional

menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala

mereka atau perUUan yang tepat lainnya, jika

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention

belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin

on the Elimination of All Forms of Discrimination

realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan

Against Women – CEDAW). Pemerintah Indonesia

cara-cara lain yang tepat.

telah menandatangai Konvensi tersebut pada tanggal

b. Membuat peraturan perUUan yang tepat dan

29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia

langkah

tindak

lainnya,

termasuk

sanksi-

Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita

sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk

di Kopenhagen dan telah mengesahkannya melalui

diskriminasi terhadap wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun

c. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

dan untuk mejamin melalui pengadilan nasional

Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of

yang kompeten dan badan-badan pemerintah

Discrimination Against Women) pada tanggal 24 Juli

lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita

1984.

dari setiap tindakan diskriminasi.

d. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek Dalam Lampiran UU RI NO 7 TAHUN 1984, tanggal 24

diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin

Juli 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai

bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

lembaga negara akan bertindak sesuai dengan

Wanita dicantumkan:

kewajiban tersebut.

e. Melakukan langkah tindak yang tepat untuk • Bagian I Pasal 1 :

menghapus perlakuan diskriminasi terhadap

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah

wanita

“diskriminasi terhadap wanita”

perusahaan.

sebagaimana

yang telah disebutkan sebelumnya.

oleh

tiap

orang,

organisasi

atau

f. Melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan Undang-undang, untuk mengubah

• Bagian I Pasal 2 :

atau menghapus undang-undang, peraturan-

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi

peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-

terhadap wanita dalam segala bentuknya dan

praktek yang diskriminatif terhadap wanita.

bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang ketat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan

g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita

menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan: 3

2

Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, Tanggal 24 Juli 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Bagian I Pasal 1 - 6


• Bagian I Pasal 3:

2. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah

melalui pengertian yang tepat mengenai

tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan

kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan

perUUan di semua bidang, khususnya di bidang

tanggung jawab bersama pria dan wanita

politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk

dalam membesarkan anak-anak mereka, maka

menjamin perkembangan dan kemajuan wanita

kepentingan anak- anak adalah pertimbangan

sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin

utama dalam segala hal.

bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

• Bagian I Pasal 6: Negara-negara peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan

• Bagian I Pasal 4: 1. Pembuatan

perUUan, untuk memberantas segala bentuk peraturan-peraturan

dan

perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.3

mengambil tindakan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk

Sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia kemudian

mempercepat persamaan “de facto” antara

menandatangani Protokol Opsional (Optinal Protocol)

pria dan wanita, tidak dianggap sebagai

CEDAW serta mengadopsi berbagai Rekomendasi

diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi

Umum PBB (RU) yang menjabarkan lebih lanjut

yang sekarang ini, dan sama sekali tidak harus

berbagai ketentuan dalam konvensi tersebut: Seperti

membawa

mempertahankan

RU No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan

norma-norma yang tak sama atau terpisah;

- 1992, RU No. 21 tentang Kesetaraan dalam

peraturan-peraturan dan tindakan tersebut

Perkawinan dan Hubungan Keluarga – 1994, RU No.

wajib

23 tentang Kehidupan Politik dan Publik - 1997, RU

konsekuensi

dihentikan

jika

tujuan

persamaan

kesempatan dan perlakuan telah tercapai. 2. Pembuatan

peraturan-peraturan

No. 24 tentang Perempuan dan Kesehatan - 1999, RU dan

No. 25 tentang Tindakan Sementara Khusus - 1999

mengambil tindakan khusus oleh negara-

serta Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap

negara peserta termasuk ketentuan-ketentuan

Perempuan – 1993

yang dimuat dalam konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan,

Berbagai aturan-aturan universal tersebut selain telah

tidak dianggap sebagai diskriminasi.

diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam UndangUndang No. 7 tahun 1984, juga telah dimasukkan

• Bagian I Pasal 5: 1. Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan

dalam berbagai aturan perundang-undangan lainnya dan khusus mengenai Pengarusutamaan Gender,

budaya pria dan wanita dengan maksud untuk

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan:

mencapai penghapusan prasangka-prasangka

• Instruksi Presiden N0. 9 Tahun 2000 tentang

dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

lainnya yang berdasarkan atas inferioritas

Nasional

atau superioritas salah satu jenis kelamin

• Lampiran Instruksi Presiden N0. 9 Tahun 2000.

atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan

Pedoman

Pengarusutamaan

wanita.

Pembangunan Nasional

Gender

dalam


3

3. Fenomena di Indonesia Kepolisian

sangat

lama,

kini,

polisi baru dari generasi ke generasi, didefinisikan dan

beranggotakan mayoritas laki-laki. Dengan demikian

didefinisikan ulang sesuai dengan situasi lingkungan

tidak

yang dihadapinya.

mengherankan

bahkan

apabila

hingga

selama

ini

Polri

diorganisasi, dikelola serta membentuk kebudayaan khas laki-laki. Apabila di sebuah lingkungan kerja,

Di Indonesia kebudayaan atau norma tersebut

selama berabad-abad semua anggotanya hanya laki-

berlangsung sepanjang sejarah Kepolisian Republik

laki, dapat diperkirakan bahwa di dalamnya akan

Indonesia (Polri) meskipun terjadi berbagai perubahan

terbentuk sebuah kebudayaan khas laki-laki. Polisi

tujuan dan status Polri yang tercermin dalam sejarah

laki-laki menginterpretasi semua itu melalui kerangka

Polri. Adapun polwan sebagai golongan yang berbeda

kognitif dan orientasi yang dibawanya atas dasar

dengan golongan polki, baru masuk Polri pada tahun

pengalaman hidupnya dan meneruskannya kepada

1948, awalnya berjumlah enam orang dan pada saat

polisi baru yang secara berlanjut mengembangkan

ini, menurut data Deputi Sumber Daya Manusia Kepala

kebudayaan polisi itu dan berlangsung selama puluhan

Kepolisian Republik Indonesia tahun 2003, berjumlah

generasi yang semuanya laki-laki. Hal itu tercermin

8198 orang (3,2%) yang bekerja di samping 243.127

dalam sikap dan perilaku tetapi juga pada nilai,

orang polki.

norma, perspektif, dan aturan teknis yang mereka pahami dan percayai kebenarannya yang muncul

Sebab kedua mengapa kepolisian disebut sebagai

ketika polisi laki-laki menanggapi keadaan dan situasi

dunia kerja laki-laki terletak pada pandangan

yang dihadapinya

masyarakat itu sendiri tentang kepolisian. Meskipun secara formal mempunyai tiga bidang tugas pokok,

Kepolisian adalah suatu institusi masyarakat dan

yaitu :

di dalamnya juga berlangsung proses transformasi

a. memelihara

gender. Dalam kaitan ini, institusi kepolisian biasa

masyarakat,

disebut sebagai dunia kerja laki-laki. Ada dua sebab yang membuat kepolisian disebut sebagai dunia kerja laki-laki. Kedua sebab tersebut tidak mandiri tetapi saling terkait dan memengaruhi.

keamanan

dan

ketertiban

b. menegakkan hukum, dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sering hanya dikaitkan dengan tugas penegakan hukum. Romantisme pekerjaan polisi digambarkan di

Sebab pertama adalah adanya kebudayaan polisi

banyak film dan cerita sebagai seorang yang pandai

dengan etnosentrisme golongan laki-laki yang kuat

berkelahi dan mahir menembakkan pistol agar dapat

seperti telah disebutkan sebelumnya yaitu kebudayaan

menangkap penjahat yang menolak ditangkap.

patriarkal, kebudayaan yang selalu mengedepankan

Akibatnya, polisi selalu dibayangkan sebagai “laki-laki

patriark (ayah/laki-laki) karena selama berabad-

bersenjata yang melakukan aksi perkelahian melawan

abad, kepolisian adalah suatu pranata yang hanya

kejahatan dan penjahat”. Gambaran itu membentuk

beranggotakan

kepolisian

persepsi masyarakat bahwa tugas polisi hanyalah

diturunkan secara berkelanjutan kepada

berhubungan dengan kejahatan dan penjahat. Atas

tersebut

4

laki-laki.

Kebudayaan


Kotak 1

Gender Mainstreaming di Polri

Polri baru menerapkan program Gender Mainstreaming pada tahun 2002, yaitu saat dikeluarkannya Nota Dinas Kadivbinkum Polri kepada Karo Progar Derenbang Polri No. Pol.: B/ND-526/XII/2002 tentang sosialisasi proposal Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Undang-undang Perlindungan Anak. Kelambanan program Gender Mainstreaming di lingkungan Polri disebabkan oleh lemahnya dukungan elit Polri dan dominannya budaya patriakal dalam institusi Polri, walaupun Polri tetap menyatakan bahwa institusi ini sudah responsif gender jauh sebelum istilah Gender Mainstreaming diperkenalkan. Kebijakan pemerintah ini juga belum diitegrasikan kedalam seluruh program di Polri dan masih terfokus pada sosialisasi kepada anggota Polri di lingkungan Markas Besar Polri dan Polda. Sumber: IDSPS, Seri 7 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Gender Mainstreaming di Kepolisian, IDSPS, Juni, 2008 dasar kedua sebab tersebut kemudian kepolisian

harus terdiri dari organisasi dan personel yang baik,

sering dikonotasikan sebagai dunia kerja laki-laki yang

karena kepolisian yang diorganisasikan dengan baik

penuh kekerasan dan maskulin.

tidak dapat berfungsi tanpa personel yang mumpuni

(qualified) sedang personel yang baik tidak dapat Dalam tulisan ini pelaksanaan tugas pokok Polri

berfungsi secara efektif dalam kepolisian yang tidak

ditinjau dari sistem manajemen Polri terutama di

terstruktur dengan baik.

bidang personel, karena di samping organisasi Polri yang lebih statis, maka manajemen personel Polri

Sebagaimana

diketahui

administrasi

Polri

merupakan sarana yang dinamis untuk membahas

menggunakan administrasi kepolisian tradisional yang

masalah pengarusutamaan gender di lingkungan Polri.

sentralistik dari Mabes Polri hingga ke Polsek dan Pos

Sebagaimana diketahui manajemen Polri merupakan

Pol. Dengan demikian sebagai salah satu bagian yang

komponen kedua dalam administrasi Polri. Manajemen

sangat penting dari manajemen Polri, manajemen

mengacu kepada proses yang digunakan pimpinan Polri

personel Polri juga mempunyai struktur hierarki yang

untuk memberikan pengarahan organisasi dan untuk

berjenjang. Manajemen personel di seluruh jajaran

memengaruhi semua anggota kepolisian agar bekerja

Polri mengacu kepada satu kebijakan, yang berbentuk

melaksanakan tugas pokok Polri guna tercapainya

kumpulan peraturan mengenai manajemen personel

tujuannya. Sementara itu sistim manajemen personel

yang dikeluarkan oleh Mabes Polri.

(sumber daya manusia) merupakan bagian dari sistim manajemen di kepolisian dan di sanalah kinerja setiap

Di samping itu apabila ditinjau dari sudut gender,

anggota Polri diwadahi dan diatur.

seluruh proses manajemen Polri pada dasarnya merupakan

kumpulan

interaksi

dan

hubungan

Menurut Prof. Awaloedin Djamin, manajemen personel

polwan-polki. Dalam berbagai hubungan itu, identitas

dapat dikatakan yang terpenting dan mungkin pula

golongan ditetapkan dan ditetapkan ulang oleh

tersukar karena menyangkut sumber daya manusia.

anggota golongan secara individual dalam hubungan

Seberapa bagus pun sebuah kepolisian diorganisasikan,

antargolongan. Dalam hal itu harus diperhitungkan

efektifitasnya sangat tergantung kepada personel

bahwa setiap polwan dan polki akan masuk pula dalam

yang mampu mengelola dan melaksanakan tugas dan

berbagai sistem penggolongan di luar penggolongan

tanggung jawab kepolisian yang diembannya. Dengan

atas dasar gender, seperti misalnya golongan atas

kata lain sebuah lembaga kepolisian yang efektif

dasar kepangkatan (perwira dan bintara), golongan


5

yang dibedakan karena fungsi kepolisian (intelkam,

akan bertambah 300 orang atau 6 tahun kali 50

lalu-lintas atau reserse); golongan atas dasar latar

orang. 50 orang perwira, didapat dari pendidikan

belakang pendidikan, (lulusan Seba, Secapa atau

Akademi Polisi (Akpol) sebanyak 30 orang dan

Akpol), golongan atas dasar hubungan keluarga (kaya/

Pendidikan Perwira Sumber Sarjana ((PPSS) 20 orang.

miskin, orang kota/desa, anak jenderal/ bintara) dan

Bintara akan bertambah 4.500 orang atau 6 tahun

lainnya.

kali 750 orang. Pendidikan bintara dilaksanakan di Sepolwan 2 kali dalam setahun, 350 kemudian 400

Terjadinya proses identifikasi golongan bagi setiap

orang. Dengan demikian diharapkan jumlah bintara

individu

dalam

dan perwira polwan akan lebih seimbang, apabila

hubungannya dengan orang lain, melibatkan baik

dibandingkan dengan jumlah perwira dan bintara

keadaan mental dan potensi manipulasi (a mental

polki. Akan tetapi apakah renstra tersebut akan dapat

state and a potential ploy). Di samping itu, hubungan-

mendukung kebijakan Kapolri menaikkan jumlah

hubungan itu terjadi di lingkungan kepolisian bukan

polwan menjadi 10 % jumlah anggota polri?

untuk

mengidentifikasi

dirinya

hanya terbentuk dalam konteks hubungan formal atau hubungan dalam rangka kegiatan kerja formal

Dalam wawancara dengan pimpinan Lemdiklat

yang lugas dalam proses manajemen polri, melainkan

polri disebutkan bahwa penambahan anggota Polri

juga dalam berbagai struktur hubungan aktual yang

saat ini adalah sekitar 25.000 orang setiap tahun.

terjadi di luar hubungan formal kedinasan. Semua

Penambahan ini akan berlangsung hingga di tahun

itu membuat struktur hubungan formal dan aktual

2007. ketika ratio jumlah anggota polri dengan jumlah

bertumpang tindih dan menghasilkan posisi, peran,

penduduk menjadi 1:750. artinya satu orang anggota

dan status yang berbeda-beda kekuatan sosial dan

Polri melayani 750 orang penduduk. Meskipun masih

konteksnya.

jauh dari angka ideal PBB 1 : 300, ratio tersebut dianggap cukup baik untuk keadaan Indonesia

Dalam proses manajemen personel yang dimulai dari

karena apabila dipakai ratio PBB maka biaya yang

perencanaan, rekrutmen, pendidikan penempatan

dianggarkan untuk Polri hanya cukup untuk membayar

dan pengakhiran tugas personel, secara formal tidak

gaji pegawai.

ada aturan yang membeda-bedakan polwan dan polki. Akan tetapi pada praktiknya banyak hal yang

Data prosentasi kenaikan jumlah Polwan dan Polri yang

mencerminkan adanya bias gender atau ketidak-

direncanakan Desumdaman menunjukkan lambatnya

setaraan antara polwan dan polki.

kenaikan prosentasi jumlah polwan (kurang dari 0.01% per tahun) sampai tahun 2007 (lihat Kotak 3)

Polwan dalam Perencanaan Personel Polri

Data ini masih sangat jauh dari cita-cita untuk membuat jumlah Polwan 10% jumlah anggota Polri,

6

Apabila diamati rencana strategi (renstra) lima

sebagaimana harapan Kapolri pada syukuran hari

tahun Polri dari tahun 2003 – 2008, Desumdaman

polwan 2002. menurut pejabat Lemdiklat, setelah

Polri merencanakan penambahan kekuatan Polwan

tahun 2007 ketika rasio perbandingan jumlah anggota

sebanyak 10 – 12 % setiap tahun (lihat Kotak 1.2).

Polri dengan penduduk Indonesia mencapai 1 : 750,

Melalui rencana tersebut, pada tahun 2008, kekuatan

rekrutmen anggota Polri per tahunnya diatur, tidak lagi

Polwan dari 8.189 (Perwira 1.222 dan Bintara 5.710

untuk menambah jumlah tetapi hanya untuk menjaga

orang) akan menjadi sekitar 12.989 orang. Perwira

rasio tersebut dan pembinaan SDM Polri yang lebih


Kotak 2

Rencana Penambahan Kekuatan Polwan TA 2003

TA 2004

TA 2005

TA 2006

TA 2007

TA 2008

8.189

8.989

9.879

10.589

11.389

12.189

+ BA 350

+ BA 350

+ BA 350

+ BA 350

+ BA 350

+ BA 350

400 PA 50

400 PA 50

400 PA 50

400 PA 50

400 PA 50

400 PA 50

8.989

9.789

10.589

11.589

12.189

12.989

Sumber : Desumdaman April 2003 Penjelasan: Pertambahan perwira pertama : 1.222 + 300 = 1.522 orang (naik 25%) Pertambahan bintara : 5.710 + 4.500 = 10.210 orang (naik 79%) Jumlah : 11.732 orang (di tahun 2008)

Kotak 3

Prosentase Jumlah Kenaikan Anggota Polwan dan Polri 2003

2004

2005

2006

2007

8.189

8.989

9.879

10.589

11.389

264.666

289.666

314.666

339.666

364.666

Prosentase Jumlah Polwan 3,094% Sumber : Desumdaman April 2003

3,103%

3,110%

3,117%

3,123%

Polwan Jumlah Anggota Polri

baik, pada saat itu Polri akan tetap merekrut 800

Mengenai pengembangan kekuatan polwan, secara

orang polwan, sedangkan anggota polki tidak lagi

garis besar, saat ini Polri sudah mempunyai rencana.

sekitar 24.000 orang. Akan tetapi pada tahun 2007

Data Desumdaman Polri menunjukkan keadaan ini riil

apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Peningkatan

kepangkatan Polri per Januari 2003, yang dianggap

jumlah persentasi polwan sudah terlupakan dalam

tidak seimbang, karena perbandingan bintara polwan

rencana rekrutmen anggota Pori.

dan polki hanya sekitar 3% sedangkan perwira 11%.

Dalam hal ini yang terpenting sebenarnya adalah

Penugasan polwan berdasarkan kepangkatan dan

adanya kemauan politik yang jelas dan dilaksanakan

tempat tugas, di bidang pembinaan atau bidang

secara konsisten. Sehingga ide penambahan jumlah

operasional, saat ini, menunjukkan tingginya jumlah

polwan dapat dilaksanakan. Antara lain melalui

polwan, bekerja di bidang pembinaan (70%). Hal ini

pendidikan pembentukan di Sekolah Polisi Negara

disebabkan selama ini tidak pernah ada program

(SPN). Mengurangi jumlah siswa polki, sekitar 10

mempersiapkan polwan agar mampu bekerja di bidang

% dan menggantinya dengan siswa polwan. Selain

operasional. Keadaan ini berlangsung terus menerus

untuk menerapkan ide ‘local boy (person) for local

karena polki cenderung menolak tugas pelaksana di

job’, pendidikan di SPN hanya berlangsung 5 bulan,

bidang pembinaan. Sehingga selama ini tidak pernah

sehingga apabila ada kemauan politik yang jelas maka

ada program mempersiapkan polwan agar mampu

rencana penambahan prosentasi jumlah polwan itu

bekerja di bidang opersional. Saat ini Desumdaman

tidak sukar untuk dilaksanakan.

merubah kebijakan dan merencanakan penugasan polwan lebih banyak di bidang operasional (85%).


7

Kotak 4

Kepangkatan Polri per Januari 2003

Pangkat

Polri (Polki + Polwan)

Polwan

berapa bintara polki dan polwan yang harus direkrut. Masing-masing Polda mendapat sejumlah kuota, baik

%

calon yang harus dikirim untuk seleksi atau yang

Pati

141

0

0

Kombes Pol

833

10

1,20

AKBP

1.552

189

12,18

bersama oleh staf Polda dan Mabes Polri di Markas

Kompol

2.578

300

11,64

Polda.

AKP

6.825

756

11,07

14.596

1.222

8,37

189.416

5.710

3,01

35.375

2

0,01

8.189

3,25

Inspektur Bintara Tamtama

Jumlah 251.316 Sumber : Desumdaman April 2003

akan lulus. Pelaksanaan seleksi biasanya dilakukan

Polres dan Polsek jajaran Polda juga membantu melakukan pemantauan dan pengusulan calon melalui talent scouting, untuk memenuhi kebijakan ”local boy for local job”. Semula untuk menerapkan kebijakan ”local boy for local job” itu ada perintah Kapolri agar setiap Polsek di seluruh Indonesia mengirimkan

Desumdaman

sekitar 10 -20 orang yang sudah di ”talent scouting”.

merencanakan pembagian antara fungsi operasional

Tetapi setelah berjalan 2 tahun, Polsek tidak lagi

dan pembinaan (Kotak 1.6). Rencana menempatkan

melaksanakan program itu karena meskipun Polsek

lebih banyak polwan di bidang operasional sudah

sudah dengan susah payah mencari calon, mereka

mulai digulirkan. Terbukti ketika baru-baru ini telah

tidak dapat menjamin kelulusanan calonnya. Sehingga

diturunkan dari Markas Besar (mabes) Polri ke Polda

kekecewaan calon yang tidak lulus akhirnya banyak

Metro dan jajarannya Polrestro dan Polsektro, sekitar

ditujukan kepada Polsek. Demikian pula kebijakan

300 perwira pertama (AKP dan Inspektur) serta

Mabes Polri penempatan bintara hasil lulusan

bintara polwan.

Diktuk ke Polsek asal pengiriman juga tidak dapat

Dalam

penugasan

polwan

dilaksanakan, karena bintara lama yang berdinas di

Polwan dalam Rekrutmen dan Seleksi Personel Polri

Polres harus dimutasikan terlebih dahulu dan bintara baru harus mengisi posisi yang ditinggalkan mereka. Semua itu membuktikan bahwa berbagai rencana

Rekrutmen anggota Polri, diadministrasikan secara

ideal dari Mabes Polri tidak selamanya mudah

terpusat oleh Mabes Polri. Mabes Polri menentukan

dilaksanakan dalam sebuah birokrasi sebesar Polri.

Kotak 5

Penugasan Polwan per April 2003 dan yang direncanakan April 2003

Pangkat Pati

Polwan

Ops (%)

akan datang

Bin (%)

Ops (%)

0

-

-

-

-

10

15

85

50

50

AKBP

189

30

70

50

50

Kompol

300

45

55

65

35

Kombes Pol

AKP

756

40

60

85

15

Inspektur

1.222

40

60

100

-

Bintara

5.710

75

25

100

-

2

-

-

-

-

8.189

30%

70%

85%

15%

Tamtama Jumlah

Sumber : Desumdaman April 2003

8

Bin (%)


Mengenai rekrutmen perwira polwan saat ini telah lebih maju dengan diterimanya polwan dalam rekrutmen

Kotak 6

Penugasan fungsi Polwan

masuk Akpol yaitu 10% dari jumlah seluruh rekrutmen

Operasional

Pembinaan

Akpol. Dengan demikian di kemudian hari diharapkan

85%

15%

para perwira polwan lulusan Akpol ini akan mampu bersaing setara dengan polki untuk menjadi pimpinan Polri. Sedang rekrutmen bintara polwan saat ini masih dilakukan secara berbeda dari polki. Apabila rekrutmen

Intelijen

15

Sumdaman

20

Reserse

20

Logistik

10

Samapta

20

Pendidikan

35

Bimmas

20

Perencanaan

10

Lantas

20

Administrasi

20

polki dilakukan satu tahap di setiap Polda, rekrutmen

Polairud

2

Penelitian

5

polwan dilaksanakan melalui dua tahap seleksi.

Brimob

1

Ops

1

Seleksi pertama di daerah yang jumlah kelulusannya ditentukan dalam bentuk kuota bagi setiap daerah.

Sumber: Desumdaman April 2003

Calon yang lulus seleksi di daerah kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk melaksanakan

Kotak 7

seleksi akhir, calon yang tidak lulus seleksi ini akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Perbedaan

Prosentasi Anggota Polisi Perempuan dan Laki-Laki di Beberapa Negara

Negara

Tahun

Perempuan Laki-Laki

ini terkait dengan pendidikan pembentukan bintara

Pasca Konflik

polwan yang dilaksanakan hanya di Sekolah Polwan

Afrika Selatan

2006

29%

71%

di Jakarta sedang bagi bintara polki dilaksanakan di

Cyprus

2006

16%

84%

Pantai Gading

2006

15%

80%

Kosovo

2006

14%

86%

sekitar 30 SPN di seluruh Indonesia. Perbedaan ini dianggap oleh berbagai pihak sebagai diskriminatif, membuat polwan eksklusif karena sebagian besar

Transisional dan Berkembang Jamaika

2001

18%

82%

dididik secara ekslusif, menghambat penambahan

Republik Ceko

2001

12%

88%

jumlah polwan karena kapasitas Sepolwan terbatas

Venezuela

2002

10%

90%

Rumania

2005

8%

92%

India

2006

2%

98%

dan tidak mendukung kesetaraan polki dan polwan. Di samping itu secara umum saat ini juga banyak

Maju Australia

2002

29%

71%

keraguan terhadap kualitas anggota Polri hasil

Kanada

2006

18%

82%

rekrutmen

Swedia

2001

18%

82%

Amerika Serikat

2006

12-14%

88-86%

Finlandia

2004

10%

90%

karena

menurut

penelitian

motivasi

utama untuk menjadi polisi ternyata adalah untuk mendapatkan pekerjaan, bukan memilih pekerjaan. Misalnya banyak calon bintara yang datang dari keluarga sederhana yang harus berjuang untuk hidup

Sumber : Tara Denham, Gender and SSR Toolkit; Police Reform and Gender, (DCAF, OCSE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008), hal 4.

atau mendapat pekerjaan. Banyak pula yang masuk polisi karena tidak lulus masuk sekolah berikatan dinas yang lain. Kualitas rekrutmen juga diragukan karena banyak orang masuk polisi bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena desakan orang tua, kakak atau orang yang punya hubungan keluarga dengannya. Oleh karena itu, dalam satu keluarga kadang terdapat beberapa orang polisi kakak beradik.


9

Pada proses penyaringan dalam rekrutmen bintara,

adalah lulusan Akpol dan telah berdinas dua tahun

ternyata terjadi persaingan dan usaha keras karena

atau lebih. Dia harus ditunjuk/diusulkan dengan surat

penyaringan sangat ketat. Minat orang untuk menjadi

perintah untuk mengikuti pendidikan PTIK oleh kepala/

polwan cukup besar, karena sukarnya mendapatkan

pemimpin yang berwewenang dan memiliki prestasi

pekerjaan. Ratusan bahkan di beberapa Polda, ribuan

kerja yang baik. Saat ini semua lulusan Akpol tanpa

pelamar mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.

test dapat masuk PTIK, akan tetapi karena lulusan

Setiap Polda mendapatkan jatah kandidat yang lulus

Akpol sangat banyak maka terjadi proses menunggu

seleksi daerah dan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti

pemanggilan yang panjang. Untuk mengejar itu PTIK

seleksi penentuan terakhir (Pantukhir). Seleksi di

sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh (out wall

Jakarta dilaksanakan di Sepolwan, di Pasar Jum’at,

study).

Jakarta Selatan. Dengan demikian rekrutmen personel belum dapat sepenuhnya memberikan calon anggota Polri yang berkualitas. Motivasi menjadi anggota Polri untuk mengabdikan diri menjadi penegak hukum yang ideal belum teruji.

Semua polwan sebelum terjun ke praktik kepolisian sudah

melalui

dan

lulus

pendidikan

pembentukan, baik Bintara (Diktukba) maupun Perwira (Diktukpa) atau PPSS. Setelah berdinas, untuk meningkatkan kariernya, mereka memerlukan pendidikan

pengembangan-Dikbang

profesionalitasnya,

pendidikan

dan

untuk

kejuruan

dasar-

Dikjurdas bagi bintara maupun lanjutan-Dikjurlan bagi perwira. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut Polri menyediakan berbagai program pendidikan. Penyelenggara kedua pendidikan itu adalah Mabes Polri dalam hal ini Lemdiklat Polri. Akan tetapi ada saja penyimpangan terjadi, misalnya sering peserta didik tidak sesuai dengan fungsi yang menjadi keahlian atau sedang digelutinya. Sehingga anggota Reskrim dapat saja mengikuti Dikjurlan Lantas atau sebaliknya. Hal itu mudah saja terjadi karena ijasah Dikjur sering dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Tidak mudah untuk bisa masuk PTIK atau lulus tes Selapa. Seorang Perwira bisa masuk PTIK apabila ia

10

Selapa, agar dapat menduduki jabatan Kapolres atau pemimpin kesatuan lainnya, masih ada pendidikan pengembangan lanjutan yang harus mereka masuki

Polwan dalam Kesempatan Mengikuti Program Pendidikan Pengembangan dan Kejuruan

tentu

Kemudian para perwira yang berhasil melalui PTIK dan

yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol). Setelah Sespimpol ada pendidikan Sespati bagi perwira yang dicalonkan untuk menduduki jabatan dengan pangkat Brigadir Jendral. Persaingan untuk masuk Sespimpol juga sangat ketat karena setiap tahun di antara sekitar 140 orang perwira siswa hanya diterima 2 orang polwan (1.5%).

Banyak

perwira polwan lulusan Secapa berusia 40 tahun. Tanpa ijasah Selapa dan Sespim mereka akan sukar mendapat jabatan lebih tinggi. Oleh karena itu, selama belasan tahun mendatang, sambil menunggu masa pensiun, kemungkinan besar mereka akan terhambat naik pangkat, kecuali bisa menunjukkan prestasi luar biasa. Disamping Dikbang untuk peningkatan karier perwira, tersedia juga pendidikan peningkatan profesionalisme yaitu

Pendidikan

Kejuruan

Lanjutan

(Dikjurlan)

berbagai fungsi. Pendidikan itu diselenggarakan di berbagai Pusat Pendidikan (Pusdik); Pusdik Reserse di Mega Mendung, Bogor, Pusdik Intel di Bandung, Pusdik Lantas di Serpong, Tangerang, Pusdik Administrasi di Bandung, Pusdik Brimob dan Tugas Umum di Porong, Sidoarjo dan Pusdik Polair di Jakarta. Penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak perwira, baik polki, terlebih lagi polwan yang berhasil masuk


pendidikan kejuruan itu, karena kuota yang diberikan

itu. Pangkat Bripka biasanya didapat bintara setelah

Lemdiklat sangat kecil. Padahal, pendidikan kejuruan

menjalani dinas sekitar sembilan tahun. Apabila ia

sangat diperlukan karena melalui pendidikan ini

memegang ijasah D3, ia bisa masuk Setukpareg

para perwira terutama polwan akan lebih profesional

setelah

dan mampu berkiprah di berbagai bidang termasuk

tahun. Apabila ia memiliki ijasah S1, ia bisa masuk

bidang operasional. Di samping itu banyak polwan

Setukpareg setelah ia berpangkat Brigadir dengan

tidak dapat masuk pendidikan karena terhalang batas

MDDP nol tahun. Pangkat Brigadir biasa didapatkan

umur. Batas umur untuk dapat mengikuti pendidikan

para bintara setelah berdinas enam tahun.

tersebut

berpangkat

Brigadir

dengan

MDDP

1

biasanya tepat saat para polwan masih

mempunyai anak kecil. Artinya selama ini banyak

Oleh karena itu banyak bintara berkuliah sambil

di antara polwan yang tidak bisa masuk pendidikan

bekerja agar dapat menggunakan kesempatan

pengembangan atau kejuruan karena mereka tidak

itu. Dalam hal ini banyak di antara bintara polwan

tega meninggalkan anak yang masih kecil.

sangat konsekuen untuk tidak menikah terlebih dahulu sebelum menyelesaikan kuliahnya. Mereka

Dengan demikian diperlukan pemikiran ulang dalam

melihat banyak contoh disekelilingnya, polwan yang

penentuan syarat batas umur calon peserta atau

sudah menikah akan direpotkan masalah keluarga

harus dipikirkan pemberian fasilitas yang dapat

dan terpaksa berhenti kuliah. Mereka merasa sudah

mengatasi hambatan tersebut. Untuk itu harus ada

membayar biaya kuliah yang mahal dan tidak ingin

perubahan paradigma, pemikiran dan terobosan

semua jadi terbengkalai. Bagi bintara polki yang sudah

khusus (affirmative action). Apabila tidak, tanpa

menikah hambatan untuk berkuliah lebih ringan. Bagi

kesempatan mengikuti Secapa, Selapa, PTIK dan

mereka hambatan utama adalah biaya kuliah dan

Sespim serta pendidikan kejuruan lainnya polwan

pembagian waktu kerja dan kuliah, sedang urusan

tidak akan mampu bersaing dan akan selalu kalah

rumah tangga dibebankan kepada istri. Apalagi istri

dari polki dalam merebut sumber daya Polri (karier,

bintara polki itu biasanya sangat mendukung karier

jabatan, pangkat dan fasilitas lainnya).

suaminya bahkan mendorongnya untuk bersekolah. Di pihak lain, banyak bintara polwan

yang sudah

Bagi bintara yang akan menjadi perwira tersedia

menikah, tidak kuliah atau putus kuliah. Mereka yang

Dikbang yaitu Pendidikan Sekolah Pembentukan

sudah menikah, kerepotan membagi waktu antara

Perwira Reguler (Setukpareg), dahulu disebut Secapa

dinas dan urusan rumah tangga. Biasanya mereka

– Sekolah Calon Perwira di Sukabumi. Hasil penelitian

tidak punya waktu karena hamil dan kemudian harus

menunjukkan bahwa masuk pendidikan Setukpareg

merawat atau menyusui anak Balitanya. Masalah

merupakan cita-cita semua bintara di Polrestro

menjadi lebih berat apabila anak sakit-sakitan dan

Jaksel. Hanya dengan lulus Setukpareg mereka dapat

kebutuhan ekonomi tidak memungkinkan mereka

berubah posisi dari bintara menjadi perwira. Untuk

membayar uang kuliah. Padahal, sebenarnya mereka

pendidikan Setukpareg, ada peraturan personel

menyadari bahwa dengan menjadi sarjana, akan

Polri yang memberikan prioritas bagi bintara lulusan

dapat lebih cepat masuk Setukpareg.

pendidikan tinggi untuk masuk Setukpareg lebih cepat. Untuk dapat masuk Setukpareg, bintara tanpa

Disamping Dikbang untuk peningkatan karier bintara

ijasah pendidikan tinggi harus menunggu sampai

polwan,

berpangkat Brigadir Kepala (Bripka) dengan Masa

profesionalisme

Dinas Dalam Polri (MDDP) 1 tahun dalam pangkat

Kejuruan Dasar (Dikjurdas) berbagai fungsi yang

tersedia

juga para

pendidikan bintara

yaitu

peningkatan Pendidikan


11

diselenggarakan di SPN di seluruh Polda. Sama

kebijakan mempersiapkan polwan menjadi kepala

seperti pada Dikjurlan, Dikjurdas berbagai fungsi yang

polisi, apalagi kepala polisi kewilayahan. Sehingga pada

disediakan Polri ternyata juga jarang dimasuki polwan.

dasarnya polwan yang saat ini menjabat pemimpin

Jumlah bintara polwan yang mengikuti Dikjurdas

Polres, belum cukup ragam pengalamannya untuk

ini masih terbatas jika dibandingkan dengan polki

menjalankan tugasnya. Kesalahan tidak terletak pada

terutama di Dikjurdas fungsi operasional. Sama seperti

diri polwan itu, karena jangankan menjadi pemimpin

persoalan yang dihadapi para perwira, batas umur

wilayah, berdinas di bidang operasional pun, mereka

sebagai syarat untuk mengikuti pendidikan, sering

jarang diberi kesempatan. Sebenarnya cukup banyak

menghalangi para bintara polwan untuk mengikuti

tersedia perwira polwan, tetapi sebagian besar lulusan

pendidikan tersebut.

Secapa, sehingga biasanya tidak sempat masuk Selapa dan Sespim karena umurnya sudah meliwati

Polwan dalam Penempatan dan Karier

batas persyaratan. Tanpa lulus Sespim Polri mereka tidak dapat menjadi pemimpin Polres. Sedang perwira

Sebagaimana disebutkan terdahulu, dalam hal

sarjana lulusan SPPS, biasanya sudah bertugas di

perencanaan penempatan dan kenaikan pangkat

profesi yang berkaitan dengan kesarjanaannya dan

personel,

banyak di antara mereka yang tidak melanjutkan

HTCK

yang

berlaku

di

lingkungan

Polri, menunjukkan adanya berbagai perbedaan

pendidikan Selapa.

kewenangan untuk menentukan jabatan seorang anggota Polri, yang disesuaikan dengan pangkat dan

Berbagai penelitian menyatakan bahwa Polwan

hirarki kesatuan tempat anggota itu bekerja.

terutama

perwira

mendapat

kesulitan

untuk

mendapatkan jabatan terstruktur terutama di fungsi Penempatan seseorang dalam suatu organisasi

operasional. Meskipun demikian ada beberapa di

sebagai bagian dari manajemen personel sangat

antara mereka yang berhasil masuk Secapa, PTIK,

dipengaruhi oleh posisi struktural atau jabatan yang

Selapa, kemudian Sespim dan diberi kesempatan

tersedia dalam struktur organisasi tempatnya bekerja.

untuk menjadi kepala kesatuan seperti Kapolsek,

Organisasi Polri berbentuk kerucut yang mengecil

Kapolres bahkan Kapolda, meskipun sebenarnya

keatas maka makin tinggi pangkat seseorang makin

mereka tidak pernah dipersiapkan untuk jabatan itu

sedikit posisi atau jabatan yang tersedia untuknya.

dan pengalaman bekerja di bidang operasionalnya

Dengan demikian pengangkatan seorang polwan

belum/tidak memadai. Penempatan bintara polwan

menjadi pemimpin kesatuan lebih banyak ditentukan

biasanya tidak menemui banyak masalah karena

oleh adanya kebijakan pimpinan Polri untuk menjawab

sesuai DSPP Polri, saat ini jumlah anggota Polri,

tantangan masyarakat agar memberikan kesempatan

terutama di strata pelaksana, masih jauh di bawah

yang sama demi kesetaraan polwan dan polki.

jumlah yang diperlukan. Betapapun dapat dilihat adanya isu gender dalam penempatan para bintara

Mengenai pemberian jabatan sebagai pimpinan

polwan yang ternyata sangat berkaitan dengan

kesatuan operasional, Pimpinan Polri sering dihadapkan

posisinya sebagai ”ibu”. Artinya, polwan yang bintara

pada

membingungkan

muda dan bujangan, biasanya berdinas di bidang

kapan Polri memberi kesempatan bagi

operasional sedang bintara muda yang mempunyai

polwan untuk menjadi kepala kesatuan resort atau

anak (balita) biasanya berdinas di bidang pembinaan.

pertanyaan

mengenai

yang

cukup

daerah. Kebingungan itu muncul karena, terutama dalam era Polri bagian dari ABRI, tidak pernah ada

12


4. Langkah DERAP Warapsari Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kepolisian

melayani perempuan dan anak yang menjadi korban

merupakan sebuah institusi yang cenderung tertutup

kekerasan di kantor Polres. Pendirian RPK tidak dapat

dengan kebudayaan maskulin yang kuat, sehingga

lepas dari peran sebuah lembaga yang bernama

sukar untuk dimasuki atau dipengaruhi. Bahkan

Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP)

budaya militeristik juga masih kuat dalam kepolisian

DERAP Warapsari atau yang biasa disebut DERAP.

Indonesia karena sejarahnya yang 30 tahun menjadi

Kesungguhan Polri dalam upaya meningkatkan

bagian dari ABRI. Tidak heran apabila di dalamnya ada

pelayanan

kecenderungan menolak perempuan dan kepekaan

kekerasan ditunjukkan dengan menyikapi secara

terhadap masalah perempuan sangat tipis.

positif usulan dan dorongan DERAP untuk mendirikan

dan

perlindungan

terhadap

korban

RPK. Tahun 1998 lahir era reformasi yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru yang otoritarian

Di tingkat Kepolisian, perempuan yang paling

dan sentralistik. Era itu ditandai dengan meledaknya

berempati terhadap masalah perempuan dan anak-

huru hara Mei 1998 yang memporak-porandakan

anak adalah polisi wanita atau lebih dikenal dengan

Jakarta dan beberapa kota lain. Saat terjadi huru

Polwan. Pastinya yang paling tersentuh dengan

hara itu, di Jakarta misalnya, telah terjadi berbagai

kritikan

kekerasan

dan

kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak

kebanyakan korban adalah perempuan etnis Cina.

adalah Polwan yang selain polisi juga perempuan.

Menanggapi kejadian itu, kemarahan masyarakat

Rencana pembentukan Ruang pelayanan Khusus

terutama

tertahankan.

– RPK atau “Police Women Desk” yang digulirkan

Masyarakat umumnya mempertanyakan tindakan

setelah mendengar pendapat para polwan senior

nyata pemerintah Indonesia termasuk kepolisian

lainnya pada bulan Maret 1997.

seksual

perempuan

terhadap

seakan

perempuan,

tak

masyarakat

dalam

penanganan

kasus

dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap perempuan. Ketidakpuasan

Kemudian enam orang di antaranya merancang

masyarakat terhadap kinerja Polri terlihat pada

pendirian DERAP dan dalam perkembangan selanjutnya

polemik keras melalui media massa yang tergelar

anggota DERAP bertambah 3 orang. Meskipun jumlah

paska tragedi, yakni antara aktivis perempuan dan

anggotanya relatif kecil, namun karena semua anggota

aparat kepolisian. Aktivis dan tokoh perempuan

telah ditempa di lingkungan Polri selama kurang

menuntut pertanggungjawaban Polri atas pelecehan

lebih 30 tahun dalam suka, derita dan pengalaman,

dan perkosaan yang terjadi, sementara Polri tidak

mereka menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah.

mau disalahkan dan menyalahkan para korban dan

Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBBP)

masyarakat yang tidak mau melapor.

DERAP Warapsari secara resmi didirikan pada tanggal 1 September 1998 tepat pada hari jadi Polwan ke-

Menanggapi semua kritik itu langkah awal yang

50. DERAP Warapsari merupakan perpaduan antara

baik telah dilaksanakan oleh Polri yaitu dengan

DERAP dan Warapsari. DERAP merupakan akronim dari

membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk

di Dasari Empati dan Rasa Asih terhadap Perempuan


13

atau Polisi, sedangkan Warapsari berasal dari kata

anak-anak korban kekerasan melapor. Keberadaan

Wara dan Hapsari yang berarti “perempuan terpilih”.

PWD itu telah menggugah “keberanian“ perempuan

Selanjutnya dalam kiprahnya, DERAP terus berusaha

korban kekerasan untuk melaporkan kasusnya ke

untuk menjadi lembaga yang berkembang, mandiri,

polisi. Police Women Desk kemudian disebut Ruang

terbuka dan profesional.

Pelayanan Khusus (RPK). Seperti di banyak negara lain, RPK adalah ruang khusus di kesatuan Polri yang

Semua polwan senior yang bergabung dalam DERAP,

tertutup, nyaman dan aman. Disediakan khusus bagi

masuk institusi Polri pada awal tahun 1960-an dan

perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang

pada tahun 1990-an mulai memasuki masa pensiun.

ingin melapor kepada polisi. Di tempat ini konseling

Banyak hal pendukung yang dimiliki polwan yang telah

serta pemeriksaan dilakukan oleh polisi wanita

pensiun itu yang setidaknya dapat lebih memudahkan

yang terlatih, profesional, ramah dan penuh empati,

gerak

kegiatannya.

sehingga korban merasa terlindungi, tenang, tidak

Kelebihan Pertama, mereka sudah tidak terikat oleh

takut atau khawatir untuk mengutarakan masalahnya.

berbagai aturan hirarki formal sehingga lebih leluasa

RPK merupakan sarana yang paling mudah disediakan

beraktifitas. Kedua, mereka punya pengalaman kerja

Polri karena dapat segera direalisasikan tanpa perlu

puluhan tahun di lingkungan Polri, sehingga telah

merubah struktur organisasi.

DERAP

dalam

melakukan

mengenal dengan baik kebudayaan yang berlangsung di kepolisian. Pengetahuan dan pengalaman seperti itu

Dalam

bukunya

Chornkova

juga

menyebutkan

sangat berharga dan tidak dapat dicuri atau disamai

bahwa salah satu keberhasilan penting adanya PWD

oleh siapapun. Ketiga, mereka mengenal hampir

adalah teratasinya masalah data dan informasi.

semua pimpinan Polri, karena ditempa bersama

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, adanya PWD

atau lulusan dari sekolah yang sama atau menjalani

telah membuka akses perempuan korban kekerasan

pekerjaan bersama selama bertahun-tahun. Keempat,

untuk “berani” melapor kepada Polisi. Dengan

ide bahwa polwan senior membina polwan junior dan

demikian data kekerasan terhadap perempuan makin

memperjuangkan pemberdayaan polwan dan konsep

akurat dan kepolisian dapat menentukan kebijakan

perempuan harus membantu dan membela kaumnya,

untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan

mudah diterima nalar dan relatif mudah mendapat

anak-anak dengan lebih realistis dan terarah. Melalui

dukungan polisi laki-laki.

PWD pun polwan dapat diberdayakan dan harkat perempuan lebih dihargai.

DERAP mempunyai tujuan utama untuk membantu

14

Polri dengan menjadi jembatan antara Polri dan

Namun memasukkan ide untuk membangun PWD di

masyarakat dalam penanganan berbagai kasus

lingkungan Polri bukan merupakan hal yang mudah.

kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak

Karena secara mendasar sebenarnya ada hal-hal

Konsep Police Woman Desk (PWD) muncul, antara

yang membuat polisi kurang memberi prioritas

lain tercantum dalam buku Violence against women

kepada masalah kekerasan terhadap perempuan.

and the role of the police tulisan Anna Chornkova.

Pertama, polisi selaku penegak hukum sangat

Di buku itu Anna menulis bahwa di banyak negara

legalistik, yakni selalu berpegang teguh pada apa

berkembang baik Asia maupun Amerika Latin, model

yang tercantum berbagai aturan perundang-undangan

Police Women Desk (PWD) atau Women-only Police

yang ada termasuk dalam KUHAP. Harus diingat

Station (WPS) berjalan dengan sukses. PWD adalah

bahwa waktu itu UUPKDRT, UU Perlindungan Anak,

ruangan khusus di kantor polisi tempat perempuan dan

UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU PTPPO


belum disahkan dan perlu diketahui bahwa meskipun

atas hak perempuan dan anak-anak. Ketiga, Polri

KUHAP sudah berorientasi kepada perlindungan HAM,

adalah organisasi dengan 97% anggotanya laki-

namun ternyata perlindungan yang ditetapkannya

laki, yang notabene belum sepenuhnya menghayati

lebih ditujukan kepada perlindungan hak asasi para

kesetaraan gender, sesuai Konvensi Penghapusan

pelaku tindak pidana dan bukan kepada hak asasi

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

korban ataupun saksi, termasuk didalamnya korban

(CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU

perempuan

melakukan

no. 7 tahun 1984 serta berbagai aturan perundang-

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

undangan tentang hak perempuan dan anak-anak yang

dan anak-anak, Polri hanya menerapkan pasal KUHAP

lain. Keempat, statistik kejahatan yang disusun Polri,

semata dan tidak pernah memikirkan kepentingan

sama sekali tidak mencerminkan tindak kejahatan

korban. Setelah korban selesai diperiksa sebagai

terhadap perempuan. Selain dark number yang masih

saksi korban, selesailah tugas polisi. Tidak pernah

tinggi karena banyak korban tidak berani melapor

terpikirkan oleh polisi, apakah korban menderita

kepada polisi, juga karena selama ini pelecehan dan

trauma fisik dan psikis dan apakah ia sudah mendapat

tindak kekerasan lainnya tidak dihitung dari jumlah

pertolongan. Bagi polisi semua itu bukan tugasnya.

korbannya tetapi dari jumlah tindak kekerasan atau

dan

anak-anak.

Dalam

kasusnya. Akibatnya jumlah perempuan dan anakKedua, berbagai aturan perundang-undangan yang

anak yang menjadi korban tindak kekerasan tidak

dijadikan pegangan oleh Polri seperti KUHP dan lain

pernah muncul dalam statistik Polri.

sebagainya, belum sepenuhnya memenuhi keadilan

Kotak 8

Program Gender Mainstreaming di Negara Lain

Women’s Police Station (WPS) di Brazil Kepolisian Brazil membentuk WPS seiring dengan transformasi pemahaman masyarakatnya pada tahun 1980¬an tentang kekerasan terhadap perempuan terutama di ranah rumah tangga. Saat itu, perempuan-perempuan Brazil berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka masuk secara intensif ke dunia ekonomi dan politik seraya membentuk beragam organisasi. Setelah pemilu 1982 yang dimenangkan oleh oposan pemerintah militer yang diktator, organisasi¬organisasi perem¬puan merapat ke dalam barisan pemerintahan baru. Hasilnya antara lain pembentukan WPS pada tahun 1985. WPS didirikan dengan tujuan: PERTAMA; mengatasi persoa¬lan gender yang terdapat di kepolisian. KEDUA; menyediakan lingkungan yang nyaman bagi perempuan dalam mengadukan persoalan¬persoalan mereka seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual. KETIGA; memberikan dukungan psikologis, sosial dan yudisial kepada perempuan dalam menghadapi persoalan¬persoalan tersebut. Setelah dirubah menjadi divisi khusus dalam kepolisian Brazil, WPS mengatasi persoalan¬ persoalan gender dengan pendeka¬tan psikologis, resolusi konflik dan hukum. Staf¬ staf WPS yang semuanya perempuan mendengarkan keluhan klien secara empatik sambil memberikan masukan dan dukungan untuk menguatkan kondisi psikis. Pada kasus tertentu WPS memedi¬asi klien yang berseteru secara kekeluargaan. Jika kasus yang dihadapi terkait dengan pidana seperti terjadinya kekerasan fisik, maka WPS akan mengusut kasus itu secara hukum dan membawa klien ke instansi kesehatan. Sumber: Access to Justice for Women Survivors of Violence, Comparative Study of Women’s Police Stations in Latin America, http://190.152.119.247/AccesoJusticia/docs/website-project%20 synopsis.doc


15

Atas dasar berbagai sebab itu, tidaklah mengherankan

tidak boleh dicampuri oleh orang luar adalah satu

apabila

untuk

mitos lain yang masih dipercayai oleh sebagian

perempuan

anggota polri. Itu adalah akibat dari bias gender yang

sebagai hal yang perlu diprioritaskan, belumlah

masih melekat dalam diri para anggota polri bahkan

terlihat.

Akan tetapi pada saat yang sama, kritik

pada sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena

terhadap rendahnya kualitas pelayanan Polri terhadap

itu sangat tipis harapan bahwa inisiatif perbaikan

perempuan dan anak-anak yang menjadi korban

pelayanan Polri terhadap perempuan dan anak-anak

kekerasan, terutama pada saat pelaporan dan

yang menjadi korban kekerasan itu datang dari Polri

pemeriksaan korban dan saksi, makin memerahkan

sendiri. Itu artinya, sejak awal harus sudah disadari

telinga Polri dan seluruh jajarannya. Kondisi itu

bahwa pendirian RPK akan menghadapi penolakan

justru dirasakan sangat kondusif karena dari situlah

yang besar, layaknya mencangkokkan sesuatu yang

ide pembentukan RPK menguat dan mendapatkan

asing dalam tubuh yang kemungkinan besar akan

dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Kondisi

menolaknya.

apresiasi

menempatkan

di

lingkungan

kekerasan

Polri

terhadap

itu pulalah yang coba dimanfaatkan DERAP dengan segera melakukan berbagai upaya mendorong Polri

Untuk melaksanakan upaya bottom up itu dibutuhkan

untuk mendirikan RPK guna meningkatkan pelayanan

sebuah lembaga penggerak. Dan kemudian DERAP

Polri kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi

didirikan sebagai lembaga sarana penggerak, tempat

korban kekerasan.

sejumlah polwan senior itu bekerja sama, sementara Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam fungsi Reserse

Meskipun demikian kecil sekali harapan terealisasinya

Polri merupakan akses dan sarana penggerak ide.

pembangunan RPK dengan segera jika hanya

Sebenarnya banyak kritik mengenai penyebutan

dilakukan upaya top down intern Polri saja. Seperti

RPK yang menekankan pada kata ruang. DERAP

diketahui, mayoritas anggota Polri bahkan pimpinan

sendiri secara serius mendiskusikan masalah itu. Ada

Polri adalah laki-laki yang memiliki prioritas lain atau

beberapa sebab mengapa akhirnya dipakai istilah

masih menganggap bahwa tidak ada masalah dalam

ruang. Yang pertama adalah adanya kesulitan untuk

perlindungan terhadap hak perempuan di lingkungan

menerjemahkan Police Woman Desk secara tepat ke

kerjanya. Banyak di antara mereka masih berpikir

dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permintaan

bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan

sebuah

adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan. Oleh karena

permintaan strategis karena akan lebih mudah

itu DERAP harus mencoba pemikiran bottom up untuk

dikabulkan dibandingkan meminta sebuah kesatuan

menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan dan

atau unit pada struktur Polri. Perubahan struktur,

perlindungan polisi terhadap perempuan dan anak-

petunjuk dan piranti lainnya akan membutuhkan

anak yang menjadi korban kekerasan adalah tuntutan

arahan dan kebijakan struktur yang lebih tinggi dari

yang kuat dari masyarakat.

Polri. Dapat dibayangkan betapa lamanya realisasi

ruangan

di

kantor

permintaan sebuah unit yang

merupakan

terstruktur dalam

Pemikiran bottom up itu didukung adanya hambatan

organisasi Polri. Itu pasti akan melibatkan berbagai

pada Polri sendiri, sebagai organisasi laki-laki yang

departemen: Kementerian Perberdayaan Aparatur

masih mempercayai berbagai mitos bahwa kekerasan

Negara, Bapenas, Sekretariat Negara, Departemen

terhadap

perempuan

perempuannya

sendiri.

terjadi

karena

kesalahan

Keuangan dan lainnya. Tentu saja ini akan melalui

Bahwasanya

kekerasan

proses yang panjang dan belum tentu terwujud.

dalam rumah tangga adalah urusan pribadi yang

16

polisi

Apabila itu

dilakukan, cita-cita pelayanan dan


perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi

pembicaraan dengan Kapolda Metro Jaya tentang ide

korban kekerasan akan menjadi ”jauh panggang dari

menjadikan Polda Metro Jaya sebagai pilot project

api”. Yang ketiga, kata ruang sebenarnya mempunyai

pembentukan RPK. Meskipun persiapan dilakukan

makna yang lebih dalam dan luas. Ruang disini

dalam waktu yang relatif singkat dan agak tergesa-

tidak hanya berarti ruangan secara fisik tetapi dapat

gesa, namun apa yang selama ini diimpikan DERAP

berarti ” ... berikanlah ruang gerak yang lebih luas

mulai tampak wujudnya. Tepat pada tanggal 16 April

kepada perempuan untuk berkomunikasi dalam

1999, sembilan RPK di jajaran Polda Metro Jaya

menyelesaikan berbagai masalah dengan polisi ...”

diresmikan pembentukannya oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sutanto. Pada kesempatan itu hadir

Dengan tidak adanya tuntutan akan perubahan

ketua Komnas Perempuan Prof Saparinah Sadli dan

struktur, RPK adalah sarana yang paling mudah

berbagai LSM yang diharapkan dapat menjadi mitra

yang dapat disediakan Polri. Meminta disediakan

kerja RPK.

sebuah ruangan untuk RPK meskipun merepotkan rasanya dapat dipenuhi secara mudah oleh Polri.

Selanjutnya DERAP merawat RPK dengan sungguh-

Dengan keinginan yang semakin kuat dan agar

sungguh, karena di dalam DERAP sendiri ada

tidak kehilangan momentum, pendirian RPK harus

pengertian dan keyakinan penuh bahwa tanpa

dilaksanakan sesegera mungkin. Tak dapat dipungkiri,

dirawat dan dikawal, RPK dapat hilang ditelan masa.

DERAP amat membutuhkan bantuan masyarakat

Untuk itu bekerjasama dengan Komnas Perempuan,

dalam merintis terobosan ini dan

mendapatkan

DERAP melaksanakan evaluasi kinerja RPK sebanyak

dana untuk menunjang kegiatan yang berhubungan

dua kali (tahun 2003 dan 2005). Kedua evaluasi itu

dengan gagasan pembentukan RPK itu. Selanjutnya

menunjukkan bahwa apabila RPK tidak distrukturkan

pada bulan September 1998 DERAP melakukan

dalam struktur organisasi Polri, RPK akan hidup

Kotak 9

Program Gender Mainstreaming di Negara Lain

Family Support Unit (FSU) di Sierra Leon Human Rights Watch mencatat bahwa pada tahun 1998 hingga 2000, 70% perempuan Sierra Leon pernah dipukul oleh lelaki pasangannya dan 50% dari mereka pernah dipaksa melaku¬kan hubunganseksual. Pada saat perang berkecamuk, mereka diculik, dieksploitasi, diperkosa, dimutilasi dan disakiti. Setelah perang selesai pada tahun 2001, perempuan ¬perem¬ puan yang masih bertahan hidup membutuhkan polisi untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka juga me¬ merlukan tempat yang aman, pelayanan medis, psikologis dan yuridis. Namun kepolisian tidak dapat memberikan pelayanan yang diharapkan. Oleh karenanya, pemerintah membentuk Family Support Unit (FSU) untuk mengatasi kekerasan ber¬basis gender dan kekerasan terhadap anak dengan dukungan dari UNICEF, International Rescue Committee, Cooperazione Internationale dan GOAL. Resultannya, terbentuk FSU di kantor¬-kantor kepolisian lokal, para pelaku KDRT dan kekerasan terhadap anak dipenjara, dan para polisi serta pekerja sosial dilatih dengan beragam ma¬teri yang terkait dengan gender, HAM, komunikasi, investigasi dan pendataan. Di setiap RPK, disediakan pelayanan berupa (1) pelatihan kemampuan menangani perempuan korban kekerasan, (2) dukungan finansial perempuan tunawisma akibat KDRT, (3) kampanye penyadaran dan pendorong perempuan untuk mela¬porkan kasus KDRT yang dialami, dan (4) hotline pertolongan untuk perempuan. Sumber: Human Rights Watch, http://www.hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103.pdf


17

sebagai kerakap di atas batu, hidup enggan mati tak

59 dan 64, 2. Undang-Undang Republik Indonesia

mau. RPK tetap hidup karena fungsi dan kliennya ada

Nomor 23 tahun 2004

dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetapi seakan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 13, 3.

mati karena tidak didukung pendanaan dan para

Undang-Undang

awaknya tidak mendapat jabatan formal dan harus

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

merangkap jabatan untuk pengembangan kariernya.

Perdagangan Orang pasal 45 dan 66, 4. Peraturan

Republik

tentang Penghapusan Indonesia

Nomor

21

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 DERAP sangat gencar menyebarluaskan hasil evaluasi

Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama pasal 2,

ini dan menggunakan jejaringnya, mempengaruhi

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

sebanyak-banyaknya LSM rekan jejaring RPK di

88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

daerah, juga Komnas Perempuan dan Kementrian

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2003,

Pemberdayaan Perempuan. Penstrukturan tersebut

6. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

ternyata tidak mudah. Semula Polri mengharapkan

(Trafiking) Perempuan dan Anak.

penstrukturan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang mempunyai sarana RPK dapat

Semua itu menunjukkan bahwa RPK pada dasarnya

digabungkan dalam ususlan pembentukan berbagai

secara legal formal sudah mempunyai kedudukan yang

fungsi yang lain, yang ternyata harus melalui birokrasi

kuat. RPK secara de fakto juga sudah menjadi milik

yang sangat panjang yang melibatkan berbagai

dan kebutuhan masyarakat. Di semua kabupaten,

departemen dan badan negara yang lain. Sedangkan

ketika pemerintah daerah, dalam hal ini Biro/Bagian

pembentukan Unit PPA dapat segera dilaksanakan

Pemberdayaan

di lingkungan Polri karena unit tersebut sebenarnya

program kegiatan mengenai Kekerasan terhadap

sudah tersedia dalam struktur organisasi Reskrim dan

Perempuan dan Anak-anak, ia akan selalu mengikut

hanya memerlukan penamaan yang jelas.

sertakan dan mengundang RPK. Semua aturan

Perempuan

ingin

melaksanakan

perundang-undangan tersebut merupakan landasan Di pihak lain penstrukturan Unit PPA beserta RPKnya

yang kuat bagi strukturisasi Unit PPA dengan RPKnya.

sudah sangat mendesak karena ternyata RPK sudah

Pada pertemuan Ibu Nursyahbani Katjasungkana dan

benar-benar menjadi ruang bagi perempuan untuk

ketua DERAP Irawati Harsono, sebagai anggota Pokja

mendapatkan akses di Kepolisian. Sebutan RPK

Peningkatan Profesionalitas dan Kapasitas Polwan,

sudah tidak asing bagi pemerhati, aktivis, LSM dan

dengan Kapolri tanggal 6 Juli 2007 di Mabes Polri,

Organisasi

dibicarakan

sekali lagi masalah strukturisasi Unit PPA dengan

masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-

RPKnya itu diungkapkan. Dalam kelompok tersebut

anak, RPK selalu menjadi bagian dari pembicaraan

terdapat pula perwakilan Meneg PP dan para polwan

atau menjadi bagian yang diikutsertakan dalam

yang masih aktif. Syukurlah Kapolri menanggapi

pembicaraan, baik di tingkat lokal maupun nasional,

masalah itu dengan serius dan responsif. Hari itu juga

bahkan di lingkup internasional.

ditandatangani oleh Kapolri dua buah peraturan:

perempuan.

Dimanapun

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Di samping itu di tingkat nasional, jaringan perempuan

Indonesia No.Pol.: 10 tahun 2007 tentang

telah mampu memasukkan RPK dalam berbagai

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

aturan perundang-undangan. Antara lain sebagai

Perempuan dan Anak (Unit PPA) tertanggal 6 Juli

berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

2007.

23 Tahun

18

2002 Tentang Perlindungan Anak pasal

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik


5. Analisis Langkah Kedepan. Indonesia

Nomor

3

Thun

2008

tentang

Kebudayaan Polisi

Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak

Mengenai

kebudayaan,

Pidana

mendefinisikan:

Reiner

(2000;

85)

”kebudayaan merupakan nilai, sikap, simbol, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada

aturan

dan

praktik,

dasarnya lengkaplah perjuangan DERAP Warapsari

manusia menanggapi keadaan dan situasi yang

sejak tahun 1997 ketika ide pembentukan RPK

dihadapinya, menginterpretasi melalui kerangka

mulai digulirkan. Saat ini RPK sudah benar-benar

kognitif dan orientasi yang dibawanya atas dasar

menjadi kebutuhan dan milik masyarakat baik secara

pengalaman

de fakto maupun de yure. RPK telah tercantum

pandangan hidup (way of life) suatu masyarakat;

dalam berbagai aturan perundang-undangan serta

keyakinan dan kepercayaannya; pranata dan

terstruktur secara formal dalam struktur organisasi

sistemnya; hukum dan adat kebiasaannya”.

hidupnya,

yang

muncul

menyangkut

ketika

seluruh

Polri lengkap dengan segenap tata kerjanya. Demikian pula masyarakat terutama fihak-fihak yang berkaitan

Pada dasarnya itu sama dengan pendapat Suparlan

dengan masalah kekerasan terhadap perempuan

(2003:9) yang menyatakan bahwa setiap kebudayaan

dan anak. Tugas kita selanjutnya adalah merawatnya

berintikan nilai budaya yang mengintegrasi berbagai

serta selalu memantau kinerjanya agar tetap sesuai

unsur kebudayaan sehingga operasional sebagai

dengan visi dan misinya dalam menjunjung tinggi hak

acuan atau pedoman bagi tindakan manusia dalam

asasi perempuan dan anak. serta memperjuangan

pemenuhan

untuk meningkatkan persentasi jumlah polwan dan

dapat disebutkan sebagai cetak biru atau pedoman

peningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan

bagi kehidupan manusia dalam menghadapi dan

anak yang menjadi korban kekerasan di tingkat polsek

memanfaatkan lingkungan beserta isinya.

kebutuhan

hidupnya.

Kebudayaan

telah menjadi tantangan baru. Dalam hal ini Polri harus dilihat sebagai sebuah dunia kerja laki-laki. Polri

sangat lama, bahkan hingga

kini, beranggotakan mayoritas laki-laki. Dengan demikian tidak mengherankan apabila selama ini Polri diorganisasi, dikelola serta membentuk kebudayaan khas laki-laki. Apabila di sebuah lingkungan kerja, selama berabad-abad semua anggotanya hanya lakilaki, dapat diperkirakan bahwa di dalamnya akan terbentuk sebuah kebudayaan khas laki-laki. Hal itu tercermin dalam sikap dan perilaku tetapi juga pada nilai, norma, perspektif, dan aturan teknis yang mereka pahami dan percayai kebenarannya yang


19

muncul ketika polisi laki-laki (polki) menanggapi

Akibatnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

keadaan dan situasi yang dihadapinya. Mereka

pekerjaan polisi didefinisikan secara kultural sebagai

menginterpretasi semua itu melalui kerangka kognitif

aktivitas yang hanya mampu dilakukan “laki-laki

dan orientasi yang dibawanya atas dasar pengalaman

maskulin” dan pekerjaan polisi dilihat baik oleh polisi

hidupnya dan meneruskannya kepada polisi baru yang

sendiri maupun masyarakat sebagai tujuan maskulin.

secara berlanjut mengembangkan kebudayaan polisi

Maka, tidak mengherankan apabila

itu. Hal itu berlangsung selama puluhan generasi yang

cenderung dikuasai oleh kebudayaan yang selalu

semuanya laki-laki.

dipersepsi harus bernuansa kelaki-lakian, keras, kasar

kepolisian

dan hanya pantas dikerjakan laki-laki dan merupakan Adanya kesamaan kebudayaan (common culture)

dunia kerja laki-laki.

yang melingkungi dan dibangun bersama oleh anggota kepolisian, yang secara terus-menerus diturunkan

Semua itu dapat dihubungkan dengan inti kebudayaan

kepada anggota baru, merupakan salah satu

polisi, yang menurut Skolnick ada kaitannya dengan

kekuatan organisasi yang mantap. Kebudayaan itu

kepribadian kerja (working personality) polisi. Polisi

mendorong anggota kepolisian mampu untuk bekerja

dianggapnya mempunyai kombinasi faset peran

sama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi

yang unik yaitu, bahaya dan wewenang yang harus

(Reksodiputro 2004,165; Muhammad 2003,132;

diinterpretasikan dalam bayangan tekanan secara

Gaines 1991,134).

terus menerus agar kelihatan efisien (Skolnick, 2000: 139; Walker 1992 : 331- -334; Shapland, 1988:

Hal itu tercermin pada pendapat Miller (1998: 102)

152- -154). Ketiga hal ini yaitu mengelola bahaya

yang menyatakan:

dan wewenang yang harus dilakukan secara efisien,

Within police agencies, men’s power is deemed an

ditanggapi polisi yang sebagian besar laki-laki dengan

authentic and acceptable part of social relations.

menerapkan sikap maskulin yang lugas, tegas, cepat,

This legitimacy of the power by men in police

pragmatis dan berorientasi kepada hasil. Dengan

work adorns them with greater authority. Indeed,

demikian di lingkungan kepolisian, makin lama makin

gender relations of power promote and constrain

kuat berkembang kebudayaan maskulin.

the social action of men and women police officers …… Police work is defined culturally as an

Kebudayaan maskulin tersebut sejalan dengan sistem

activity only “masculine men” can accomplish ……

patriarkal yang sangat kuat. Sebagaimana diketahui

police work is viewed by the police and public as

perkembangan

a masculine pursuit: the imagery is “of the armed

kesetaraan dengan laki-laki baru berkembang pada

man of action fighting crime and criminals,” the

awal abad ke 20 (Abendanon 1981, Soetjipto 2000).

Clint Eastwood model.

Sebelum itu masyarakat dengan sistem masyarakat

perjuangan

perempuan

menuju

patrirkal dianggap sebagai hal yang wajar, termasuk Artinya, dalam lembaga kepolisian, kekuatan laki-

di kepolisian.

laki dinyatakan otentik dan diterima sebagai bagian

20

dari hubungan sosial. Legitimasi kekuatan laki-laki

Semua itu sesuai dengan teori patriarkal yang

di kepolisian memberikan kepada mereka otoritas

menekankan bahwa seks adalah sebuah kategori

besar. Dengan demikian hubungan gender atas dasar

status yang mempunyai implikasi politis dan tercermin

kekuatan mendorong dan membatasi aksi sosial polki

di segala aspek kehidupan (Millet, 1991: 33- -35).

dan polwan.

Patriarkal berasal dari kata Yunani pater yang artinya


bapak dan kata arche yang artinya kekuasaan. Secara

akan menjurus kepada prasangka (prejudice), yang

harafiah patriarkal berarti kekuasaan bapak atau

menumbuhkan kebiasaan membentuk strereotipe

“patriark” (patriarch). Pada awalnya patriarki digunakan

terhadap orang yang tidak masuk dalam golongannya.

untuk menyebut satu jenis “keluarga yang dikuasai

Juga membuat polisi cenderung konservatif atau tidak

oleh kaum laki-laki” dan kemudian berkembang tidak

suka perubahan dan selalu menentang hal baru dan

terbatas pada satu keluarga tetapi juga kepada sistem

inovatif serta menganggapnya merusak tatanan yang

masyarakat yang dikuasai oleh golongan laki-laki.

mapan dan aman.

Dalam sistem itu di segala bidang, kaum laki-laki

Di samping itu, ada banyak ”kerahasiaan” - sekresi di

menjadi pusat yang kemudian menjadi pilar sistem dan

lingkungan kepolisian karena banyak hal yang harus

struktur patriarkal. Sistem itu kemudian, direproduksi

dirahasiakan oleh polisi karena tugas polisi banyak

ke seluruh masyarakat melalui hubungan gender sejak

berkaitan dengan aib atau nama baik seseorang/

manusia lahir, dengan lembaga utama dan berawal

keluarga. Dampak negatifnya, sekresi kemudian

dari keluarga, berlanjut kepada lembaga agama,

membentuk tameng solidaritas di kalangan golongan

media, hukum, pendidikan dan sistem pengetahuan.

polki yang melindungi kekerasan yang dilakukan polisi

Dengan

dikatakan

dan muncul pengabaian dan penolakan terhadap

merupakan segala bentuk pengutamaan laki-laki

golongan lain. Karena semua anggota polisi adalah

dalam masyarakat yang juga terjadi di kepolisian.

laki-laki, berkembanglah chauvinisme laki-laki yang

Sistem yang terjalin dengan kokoh dan berakar

menjurus kepada sikap machohis serta seksis yang

sangat dalam, membuat patriarkal tidak kelihatan

merendahkan dan mendiskriminasikan perempuan.

dan juga tampak alamiah. Dengan demikian apabila

(Reiner, 2000; 85- -106).

demikian,

patriarkal

dapat

golongan lain (perempuan) ingin bertahan (survive) dalam dunia patriarkal, ia sebaiknya bertingkah laku

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama

“feminin” seperti yang digariskan sistem itu. Apabila

berabad-abad telah terbentuk kebudayaan polisi

tidak ia akan menjadi bulan-bulanan kekerasan dan

yang khas laki-laki dengan ciri-ciri maskulin dan

ketidakberadaban (Roqib, 2003: 27- -29; MacKinnon,

patriarkal yang kuat, artinya nilai-nilai, sikap, simbol,

1995; 67, Millet, 1970; 32; Tong, 1998 : 50,

norma, perspektif, bahkan aturan teknis dan praktik

Scraton,1994: 14- -16).

dipedomani

oleh

pandangan

dan

kepentingan

golongan laki-laki. Apalagi di Indonesia,

selama

Dalam sistem patriarkal itu, di satu pihak kepolisian

tiga dekade Polri menjadi bagian organisasi militer.

dihubungkan dengan misi dan aksi polisi yang harus

Akibatnya, kebudayaan militeristik telah membuat

efisien, dan di pihak lain sikap polisi yang sinis dan

kepolisian

pesimis. Sikap sinis dan pesimis terbentuk karena

militer, makin tebal maskulinitas dan patriarki serta

polisi terus menerus menghadapi kejahatan yang

chauvinisme golongan laki-lakinya.

yang

diorganisasikan

secara

quasi

tidak pernah habis dan seringkali dihadapkan kepada kegagalan untuk menumpas kejahatan.

Kebudayaan kepolisian tersebut

tercermin dari

Sinisme pada akhirnya akan melahirkan sikap

jumlah polki di kepolisian yang selalu jauh lebih

otoriter. Hal itu tercermin dalam ketidaksabaran

besar dibandingkan jumlah polwan. Dalam sistem

polisi dalam menghadapi masyarakat. Selain itu,

penggolongan, dikenal konsep dominan yang diacu

semua itu membuat polisi selalu menaruh curiga

untuk mengidentifikasi corak jati diri seseorang atau

karena ia dididik untuk selalu waspada. Sikap curiga

sesuatu kelompok dalam hubungannya dengan corak


21

jati diri seseorang atau kelompok lainnya, dalam

memantapkan apa yang disebut batas golongan.

perspektif hubungan kekuatan, yaitu adanya kekuatan

Batas itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan

berlebih, atau lebih besar dari, atau tidak terkalahkan

golongan dan melalui batas golongan itu stereotipe

oleh yang lain (Suparlan, 2001).Golongan polwan

mengenai diri masing-masing tetap lestari.

merupakan golongan minoritas dan nondominan karena

kondisinya

berbanding

terbalik

dengan

Pembedaan

penggolongan berlaku

dalam

atas

dasar

kepolisian

gender,

keadaan golongan polki. Jumlahnya hanya sekitar

misalnya,

meskipun

tiga persen dari jumlah anggota Polri dan 70 persen

formalitas peran polwan sebagai seorang polisi pada

di antara mereka berpangkat bintara atau pelaksana,

dasarnya tidak dibedakan dengan peran polki. Karena

serta tidak seorang pun yang menduduki jabatan

polwan juga masuk ke dalam golongan perempuan,

penentu kebijakan di tingkat tinggi.

peran gender perempuan mendapat penekanan dalam menentukan posisinya. Dengan demikian,

Sebaliknya, Polki adalah golongan mayoritas karena

tidak mengherankan apabila di mana-mana polwan

jumlahnya, yaitu sekitar 96 persen dari keseluruhan

selalu dijadikan sekretaris pribadi kepala polisi. Itu

jumlah anggota Polri, dan juga merupakan golongan

bukan karena kemampuan profesionalnya melainkan

dominan karena menguasai semua jabatan pimpinan

dan terutama karena sebagai perempuan dengan

tinggi dan 90 persen jabatan pimpinan menengah

gendernya, ia dianggap akan dapat melayani tamu

Polri. Dengan demikian, sebenarnya golongan polkilah

dengan lebih ramah dan menyenangkan. Sementara

yang menentukan seluruh kebijakan Polri yang

itu, atas dasar peran gender yang dihayatinya, polwan

menjurus kepada pemenuhan kebutuhan sesuai

sendiri menganggap semua itu sebagai kewajaran.

dengan kepentingan golongannya

Sebagai perempuan sudah sepantasnya mendapatkan tugas itu (melayani). Bahkan, sebagian polwan

1. Sistem Penggolongan di Kepolisian

memanfaatkan penugasan itu sebagai kesempatan untuk

mendekati

pimpinan

untuk

kepentingan

Hubungan polwan-polki di tempat kerjanya dapat

pribadinya. Artinya, polwan sendiri menerima posisi

didalami melalui

pembahasan tentang sistem

dan peran gender yang diberikan kepadanya dengan

penggolongan karena polwan dan polki adalah

sukarela karena menganggapnya wajar dan dalam hal

kategori atau golongan. Menurut Suparlan (2001:1-6),

tertentu dapat dimanfaatkan.

isi sebuah kebudayaan pada dasarnya adalah ”adanya

22

sistem-sistem penggolongan”. Artinya, hubungan

Meskipun

demikian,

polwan-polki merupakan hubungan antarkategori

peran polwan tidak semata-mata ditentukan oleh

atau hubungan antargolongan. Hubungan polwan-

penggolongan atas dasar gender karena setiap

polki merupakan hubungan antarpelaku dan akan

hubungan dipengaruhi oleh konteksnya. Dalam

menghasilkan berbagai struktur. Dalam struktur itulah

hal ini pelaku hubungan mempunyai kemampuan

terbentuk posisi, peran, dan status tiap-tiap pelaku

memanipulasi, pelaku dapat memanfaatkan ciri

hubungan, polwan dan lawan golongannya, polki.

jati diri golongannya yang lain yang dianggap

Sebagaimana disebutkan terdahulu, setiap golongan

lebih menguntungkan seperti misalnya golongan

termasuk polwan dan polki dapat dibedakan karena

kepangkatan, perwira atau bintara; jabatan; fungsi

mempunyai ciri-ciri jati diri sendiri yang berbeda yang

kepolisian yang dilakukan; golongan atas dasar latar

terwujud dalam berbagai stereotipe dan artribut. Melalui

belakang pendidikan maupun ekonomi; senioritas

interaksi, masing-masing golongan menciptakan dan

atau bahkan latar belakang keluarga, ras, suku, agama


hubungan

posisi

dengan

dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, lawan

tindih dan menghasilkan posisi, peran, dan status

hubungan dapat memanfaatkan dan memanipulasi

yang berbeda-beda kekuatan sosial dan konteksnya.

ciri golongan atau jati diri miliknya dan milik lawan golongannya untuk kepentingannya

Hal ini akan dikaitkan dengan administrasi kepolisian yang berisikan organisasi dan manajemen kepolisian.

Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Lehman

Organisasi bersifat lebih statis, sedangkan manajemen

(dikutip Suparlan 2001: 5) yang menyatakan bahwa

pada dasarnya berisikan hubungan-hubungan yang

”Sistem sosial dan kultural merupakan sistem referensi

dinamis baik langsung maupn tidak langsung antar

(reference system) yang adalah, model kognitif dalam

para anggota kepolisian, yang berjalan dalam lingkup

berbagai tahapan kesadaran seseorang. Sekelompok

kebudayaan kepolisian.

orang secara nyata menggunakan secara selektif model-model itu atau memilihnya untuk menjadikannya

2. Administrasi Kepolisian

pedoman bagi kehidupan nyata dalam lingkungan nyata, dan dalam kebanyakan kasus, melibatkan

Kepolisian

kelompok orang yang menggunakan sistem seperti

melalui

pembahasan

itu tetapi yang berbeda. Model-model ini mendorong

kepolisian.

Kepolisian

interpretasi

makna bagi berbagai situasi dan hal,

yang diadministrasikan secara khas. Pengertian

dan terjadinya ragam kemungkinan tahapan tingkah

administrasi kepolisian secara luas (Bailey,1995:9),

laku dalam berbagai konteks. Saya berharap dapat

pada dasarnya berkaitan dengan pemaparan tugas-

menghindari pendapat yang menekankan bahwa

tugas kepolisian dan pelaksanaan berbagai kebijakan

model seperti ini pasti cenderung (bahkan secara

pemerintah tertentu.

sebagai

institusi

dapat

mengenai adalah

didalami

administrasi

sebuah

institusi

ideal) menjadi kognitif konsisten atau seragam (homogeneous)”

Kebijakan itu banyak berkaitan dengan masalah kejahatan dan mencakup, undang-undang yang

Pendapat itu menunjukkan bahwa identitas golongan

berhubungan dengan pelarangan berbagai bentuk

ditetapkan dan ditetapkan ulang oleh anggota golongan

tingkah laku, prosedur yang mengatur berbagai

secara individual dalam hubungan antargolongan.

pelanggaran hukum, pendekatan umum terhadap

Dan tidak oleh golongan itu sebagai bangunan yang

masalah kejahatan (pencegahan, penanganan dan

monolitik. Proses identifikasi golongan bagi individu

rehabilitasi), serta ekspresi dari sentimen publik

untuk mengidentifikasi dirinya dalam hubungannya

terhadap berbagai bentuk kejahatan yang berbeda.

dengan orang lain, melibatkan baik keadaan mental

Kepolisian tentu saja hanya merupakan sebuah

dan potensi manipulasi (a mental state and a potential

bagian dari jaringan kerja berbagai departemen

ploy) (Suparlan, 2001: 5).

lain yang bertanggung jawab atas administrasi yang berhubungan dengan kebijakan mengenai kejahatan,

Hubungan-hubungan

itu

terjadi

di

lingkungan

yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system).

kepolisian bukan hanya terbentuk dalam konteks

Seperti misalnya, kejaksaan, pengadilan, lembaga

hubungan formal atau hubungan dalam rangka

pemasyarakatan, serta lembaga yang berkaitan

kegiatan kerja yang lugas, melainkan juga dalam

dengan keamanan yang lain.

berbagai struktur hubungan aktual yang terjadi di luar hubungan formal kedinasan. Semua itu membuat

Kepolisian di banyak negara, setelah masa Robert

struktur hubungan formal dan aktual bertumpang

Peel merombak adminstrasi kepolisian di London


23

pada tahun 1829 (Reiner,1999), pada dasarnya

Di

diorganisasikan secara quasi militer. Menggunakan

mengembangkan kebudayaan berdasarkan norma

sistem kesatuan komando, rentang kendali dan

dan nilai yang memedomani pemikiran dan tingkah

delegasi kewenangan dari atas ke bawah yang

laku anggotanya. Kebudayaan itu harus dibentuk

sentralistik, hierarki ketat, disiplin tinggi dari pusat ke

sehingga anggota melakukan hal yang benar dan

daerah. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan

menghindari yang tidak pantas. Bagaimanapun,

tugas sangat ditentukan oleh kemampuan seorang

norma dan nilai yang konsisten dengan tujuan

pemimpin untuk menjalankan administrasi kepolisian

organisasi serta dengan prinsip demokratis, harus

yang di bawahkannya. Pada dasarnya administrator

selalu didukung. Kecenderungan bertngkah laku

di kepolisian, dalam menjalankan tugasnya

menyimpang

harus

samping

itu

dalam

semua

organisasi

organisasi

akan

kepolisian

yang

memperhatikan beberapa faktor, yaitu tujuan, tugas,

didasari oleh norma yang tidak pantas dengan keras

sumber daya, struktur, kebudayaan, manajemen dan

harus selalu ditolak. Kemudian, harus disediakan

lingkungan organisasi (Bailey,1995: 11-12). Tujuan

manajemen dalam organisasi tersebut. Meskipun

utama kepolisian pada dasarnya adalah melindungi

struktur sudah tepat, kebudayaan sudah mendukung

nyawa dan harta benda, serta menjaga ketertiban

dan tujuan sudah jelas, selalu saja ada persoalan

masyarakat dan tanggung jawab mendasar dari

dan pertanyaan yang muncul dalam pelaksanaan

pelaksanaan administrasi kepolisian adalah untuk

tugas. Ditambah lagi, setiap personel kepolisian

memastikan bahwa semua kegiatan kepolisian

berbeda dalam bakat dan komitmennya. Manajemen

diarahkan kepada tercapainya tujuan tersebut dan hal

diperlukan untuk menyelesaikan masalah, menjawab

ini harus dihayati oleh semua anggota kepolisian.

pertanyaan, mengawasi anggota, dan secara umum untuk menjaga agar kepolisian tetap pada jalur yang

Kemudian, seorang administrator harus menjabarkan

benar untuk mencapai tujuannya.

tugas agar tujuan kepolisian tercapai. Secara tradisional ada tiga kategori tugas polisi, yaitu operasi,

Di samping itu, semua harus menyadari bahwa

administrasi, dan pelayanan. Tugas administrasi

kepolisian tidak berfungsi dalam ruang hampa, tetapi

dan pelayanan merupakan pendukung bagi tugas

selalu dipengaruhi oleh kekuatan dan perkembangan

operasional. Di samping itu, agar tugas-tugas itu

yang datang dari luar dirinya. Di banyak kepolisian

dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan, harus

lingkungan seringkali tidak diperhatikan, padahal

disediakan

merupakan hal yang sangat penting karena kinerja

sumber

daya

pendukung,

terutama

sumber daya manusia dan sumber daya sarana.

kepolisian

sangat

Untuk mengoperasikan semua itu dibutuhkan sebuah

lingkungannya. Apa yang diuraikan sebelumnya

struktur untuk memberi pedoman dan mewadahi

merupakan pendekatan klasik dari administrasi

pelaksanaan tugas tersebut. Struktur itu meliputi

kepolisian yang hingga kini masih banyak digunakan

hirarki, distribusi wewenang, jabaran tugas (job

di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Seperti

descriptions), kebijakan, prosedur, pedoman (rules)

disebutkan

sebelumnya,

dan pengaturan (regulations). Dengan demikian

seperangkat

kebijakan

terbentuk kerangka tugas yang bersandar kepada

organisasi

struktur dan organisasi yang mendasari berbagai tugas

manajemen dan pengorganisasian secara umum.

secara

yang dilaksanakan oleh semua anggota kepolisian.

24


tergantung

pada

administrasi dan

tanggapan

mencakup

penentuan

menyeluruh

serta

tujuan meliputi

Organisasi

merupakan

komponen

pertama

Pengembangan (Renbang) Program dan Anggaran.

administrasi yang mengacu kepada penstrukturan

Fungsi teknis pembinaan inipun diwadahi dalam

dan pengisian staf atau penempatan manusia dalam

struktur organisasi.

departemen. Manajemen merupakan komponen kedua dalam administrasi yang mengacu kepada

Di puncak piramida besar struktur Polri, terletak posisi

proses administrator dalam memberikan pengarahan

Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, yang bertanggung

organisasi dan memengaruhi orang agar bekerja guna

jawab atas penyelenggaraan semua fungsi kepolisian

tercapainya tujuan organisasi (Gaines,1991:7- -10;

kepada Presiden. Dalam piramida besar struktur

Wilson,1977:3- -34; Cordner,1994:3- -22; Djamin,

Polri tersebut terdapat berbagai piramida struktur

2002 : 6).

organisasi. Di puncak piramida-piramida itu duduk seseorang yang memegang posisi kepala untuk

Organisasi Polri tercermin dalam struktur yang tergelar

mengelola tugas yang dibebankan kepada satuannya,

dari tingkat Mabes Polri di pusat, Polda di provinsi,

dan mengoordinasikan sejumlah bawahan. Bawahan

Kepolisian Wilayah (Polwil) di karesidenan, Polres di

itu menempati posisinya masing-masing dalam

kabupaten atau kota madya, hingga ke Kepolisian

struktur itu untuk membantu melaksanakan tugas

Sektor (Polsek) di kecamatan, di seluruh Indonesia.

satuan itu. Setiap anggota Polri mempunyai pangkat

Hingga saat ini, manajer tertinggi, Kapolri, bertugas

yang menentukan posisinya. Anggota Polri berpangkat

dengan dibantu oleh semua anggotanya melalui

Perwira Tinggi (Pati) mendapat posisi pengambil

pendelegasian wewenang kesemua jajaran Polri.

kebijakan strategis. Perwira Menengah (Pamen)

Dalam organisasi Polri masih digunakan tujuh kunci

adalah pelaksana dan pengambil kebijakan di tingkat

aktivitas manajemen yang disebutkan Gulick (dikutip

menengah. Perwira Pertama (Pama) adalah pelaksana

Gaines,1991:8) yaitu perencanaan, pengorganisasian,

dan pengambil kebijakan di tingkat pertama. Bintara

pengaturan personalia, pengarahan, pengkoordinasian,

adalah pelaksana meskipun di lapangan mereka

pelaporan, penganggaran (Thibault 2001: 92- -95).

mendapat kewenangan mengambil keputusan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tugas pokok Polri diperinci ke dalam komponen fungsi. Dimulai dari fungsi utama (operasional) yang bersifat

Struktur organisasi itu digambarkan dalam bagan

represif, preventif dan pre-emtif. Fungsi utama itu

organisasi dan diperlukan adanya rumusan fungsi

diperinci ke dalam fungsi teknis operasional kepolisian

yang jelas, artinya, jelas beban kerjanya agar dapat

yaitu;

Reserse,

dikelompokkan dalam kotak-kotak bagan organisasi.

Sabhara, Lalu lintas (Lantas), Kepolisian Air dan

Dengan demikian jelas pembagian tugas dan sistem

Udara (Airud), Brigade Mobile (Brimob) dan Bimbingan

koordinasinya, baik horizontal, diagonal maupun

Masyarakat (Bimmas) atau Bina Mitra yang diwadahi

vertikal (Djamin, 2002: 6- -8). Sebagaimana disebutkan

unit dan bagian seperti Intelijen Kepolisian (Intelpol),

sebelumnya keberhasilan organisasi tidak tergantung

Reserse Kriminil (Reskrim), Samapta, Polisi Lalu Lintas

dari struktur organisasi, tetapi pada kemampuan dan

(Polantas), Polisi Air dan Udara (Polair dan Polud),

peranan administrator atau pejabat yang mengisinya

Brimob dan Bina Mitra. Fungsi operasional didukung

dan penyelenggaraan manajemen organisasi. Dalam

fungsi pembinaan yang mencakup Manajemen Sumber

struktur itu setiap anggota Polri untuk kepentingan

Daya Manusia (Sumdaman)/ Personel, Hubungan dan

pelaksanaan tugas, akan dibedakan posisinya antara

Tata Cara Kerja (HTCK), Material/Logistik, Keuangan,

lain atas dasar fungsi yang dipegangnya, daerah

Pendidikan, Pengawasan serta Perencanaan dan

satuan, jabatan, pangkat dan tugasnya. Setiap anggota

Intelijen

Keamanan

(Intelkam),


25

Polri harus mengerti di mana posisinya dan peran apa

Manajemen personel kepolisian merupakan bagian

yang harus dijalankan dan diinternalisasinya sesuai

dari manajemen kepolisian.

norma yang berlaku di dalam sebuah sistem besar

dalam berbagai fungsi dan unit kerja berbeda corak

Polri itu sendiri.

strukturnya. Perbedaan itu muncul karena dalam

Manajemen personel

organisasi Polri terdapat dua persyaratan mendasar Dalam administrasi segala sesuatu yang mencakup

yaitu pertama, terdapat pembagian tugas yang harus

pembinaan

personel

diwadahi

sistem

digelar dan kedua, terdapat koordinasi berbagai tugas

manajemen

personel

(personel

management

itu untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur sebuah

system). Sistem ini mencakup semua kegiatan yang

organisasi dapat dilihat pada sejumlah cara yang

berhubungan dengan personel dengan tahapan

membagi tenaga manusia dalam sejumlah tugas yang

yang berikut: analisis pekerjaan, perekrutan, seleksi,

jelas dan kemudian dikoordinasi di antara mereka.

dalam

penempatan, induksi dan orientasi, pemberian kompensasi, pendidikan & latihan, penilaian kerja,

Seperti

disebutkan

sebelumnya,

administrasi

mutasi, promosi, motivasi, pembinaan moral kerja,

kepolisian dilaksanakan sebagai bagian dari jaringan

pembinaan disiplin kerja, supervisi, pemutusan

kerja berbagai departemen lain dan merupakan

hubungan kerja dan kepemimpinan (Djamin 1995:

bagian administrasi negara yang hendaknya dikelola

11,26).

dalam birokrasi modern. Menurut Max Weber (dikutip Suparlan 2004:13) idealnya birokrasi yang

Semua

menjadi,

modern dibangun dan beroperasi melalui dominasi

analisis pekerjaan (perencanaan), pengadaan dan

berdasarkan aturan dan peraturan tertulis, dalam

penyeleksian, (rekrutmen), pendidikan, penempatan

sebuah jenjang jabatan yang terspesialisasi, dengan

dan perawatan serta pengakhiran tugas. Di Mabes

pejabat yang ditunjuk dari atas sesuai kualifikasi

Polri saat ini terdapat seorang Deputi Kapolri bidang

keahlian dan kesetiaan terhadap kerja. Mereka

Sumber

itu

Daya

dapat

disederhanakan

Manusia-Desumdaman

atau

De-

SDM Kapolri yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan personel. Pendidikan, meskipun merupakan subsistem dari Sistem Manajemen Personel, dikelola oleh suatu badan tersendiri karena pekerjaannya sangat kompleks. Di lingkungan Polri, Manajemen Pendidikan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri yang membawahkan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Sepolwan serta sekolah pengembangan/lanjutan,

yang direkrut sebagai pejabat atau birokrat diseleksi berdasarkan atas kualifikasi tertentu yang rasional dan jabatan-jabatan dalam birokrasi berbeda-beda dalam hak dan kewajiban sesuai dengan dibangunnya birokrasi yang bersangkutan, yang dibarengi dengan ketentuan bahwa jabatan-jabatan tersebut terpisah dari kehidupan dan harta milik pejabat.

3. Polwan dalam Kepolisian.

Secapa dan Selapa serta pusat-pusat pendidikan (Pusdik) kejuruan fungsi teknis kepolisian di seluruh

Sebagaimana

Indonesia. Di samping Kalemdiklat di Jakarta, terdapat

pertama

Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Ka Sespim) dan

dalam dunia kerja laki-laki ialah bahwa kepolisian

Kepala Sekolah Perwira Tinggi (Ka Sespati) Polri di

sebagai pranata sosial, selama berabad-abad hanya

Lembang, Gubernur {eruruan Tinggi Ilmu Kepolisian

mempunyai anggota laki-laki. Dengan demikian dalam

(PTIK) di Jakarta dan Gubernur Akademi Polisi (Akpol)

kepolisian telah terbentuk kebudayaan khas laki-laki

di Semarang yang bersama-sama mengelola semua jenjang pendidikan Polri (Djamin, 2002: 1- -11).

26

disebutkan

dalam

sebelumnya,

membicarakan

posisi

asumsi polwan

yang pada dasarnya menolak perempuan. Asumsi itu ditunjukkan oleh uraian tentang polwan di kepolisian


seperti di bawah ini:

menjadi polisi pada tahun 1948, sebelumnya

Kepolisian dianggap sebagai dunia kerja laki-laki dan

kepolisian adalah dunia kerja yang dimonopoli laki-

perempuan tidak pantas atau ditolak untuk masuk

laki. Rekrutmen polwan pertama di Indonesia itu

ke dalamnya. Tradisi anggapan seperti itu terjadi di

pun dilakukan Polri karena desakan masyarakat

mana-mana. More menyatakan:

dalam suasana revolusi, agar pemeriksaan termasuk

The majority of women entering law enforcement

penggeledahan pengungsi perempuan tidak dilakukan

have felt the impact of male-dominated police

polki. Tradisi menganggap polisi adalah dunia kerja

culture. The dominant obstacle that women have

laki-laki terbukti ketika Polri terlihat segan dan ragu

had to overcome is the attitude of male officers.

menerima polwan dan ketika selama sepuluh tahun

The male attitude can be summed up as: “police

kemudian tidak ada rekrutmen tambahan untuk

work is men’s work” Many male officers feel that

polwan.

women are not physically or emotionally able to handle “real” police work (More, 1980 :215).

Pada tahun 1956, keenam polwan yang direkrut pada tahun 1948 harus meminta dukungan gerakan

Kepolisian dianggap sebagai dunia kerja laki-laki

(Kowani dan Bhayangkari) dan tokoh-tokoh perempuan

mudah dimengerti karena dimana-mana kehadiran

agar rekrutmen polwan dilakukan kembali. Setelah

polisi wanita dalam lingkungan polisi relatif baru.

berhasil, rekrutmen polwan berlangsung rutin, tetapi

Di Amerika Serikat, polwan baru ada pada tahun

jumlah polwan di Indonesia pun tidak pernah lebih

1903, sedang di Inggris pada tahun 1907. Pada awal

dari lima persen jumlah anggota Polri (Data Bagpolwan

rekrutmennya, di kedua negara itu pun, polwan hanya

Desumdaman Kapolri 2003). Apalagi ketika Orde

diserahi tugas yang berkaitan dengan perempuan dan

Baru berkuasa, Polri menjadi bagian ABRI, Polri

anak-anak. Karena dianggap tugas itu memang tugas

yang di organisasikan secara quasi militer menjadi

perempuan, seperti menjaga tahanan perempuan dan

berkebudayaan militeristik yang seksis dan sangat

anak-anak, dan mengawasi kenakalan remaja. Pada

menolak kehadiran perempuan.

waktu itu, karier polwan sangat dibatasi dan tidak diperkenankan melakukan tugas kepolisian yang lain,

Hal yang paling menunjukkan bahwa kepolisian

terutama patroli.

merupakan dunia kerja laki-laki adalah orang berpikir bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam pekerjaan

Semua itu disebabkan adanya sikap yang dipengaruhi

polisi yang tidak cocok untuk perempuan. Pertama;

oleh stereotipe yang ada di kalangan polisi dan

dipercayai bahwa perempuan tidak cocok menjadi

masyarakat yang menganggap tidak benar apabila

polisi karena pekerjaan itu dianggap membutuhkan

perempuan melakukan tugas kepolisian. Penelitian

dominasi, agresivitas, superioritas dan kekuatan.

yang

Serikat

Polwan dianggap tidak mampu mengatasi bahaya,

membuktikan bahwa kepolisian merupakan “klub

tidak mampu melaksanakan kewenangan, dan tidak

laki-laki” (male club) dan penelitian Lee Potts juga

seharusnya didorong untuk melakukan pekerjaan yang

mendapatkan bahwa pekerjaan polisi secara umum

dianggap dapat menurunkan martabatnya sebagai

baik di Amerika maupun di luar Amerika selalu

perempuan. Padahal, menurut Thibault (2001; 57)

dianggap pekerjaan laki-laki (dikutip Van Wormer,

berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada

2000:154 --158).

perbedaan yang mendasar dalam melaksanakan tugas

dilakukan

S.Martin

di

Amerika

kepolisian antara polwan dan polki, bahkan polwan Di Indonesia, kepolisian baru merekrut perempuan

dan polki pada dasarnya dapat saling melengkapi.


27

Polisi wanita, dalam sebagian besar penanganan

dan pekerjaan “kasar” yang lain (Van Wormer, 2000:

kasus, secara emosional jauh lebih stabil daripada

160--163).

rekan prianya dan kurang menunjukkan sikap macho yang inheren pada sebagian besar kepribadian polisi

Anggapan bahwa kepolisian adalah dunia kerja laki-

pria. Polisi wanita dengan kepribadiannya yang kurang

laki tidak hanya dipunyai oleh polki. Masyarakat umum

agresif kemungkinan lebih besar meredakan situasi

juga mempunyai persepsi demikian. Selama ini tidak

kekerasan secara potensial dan menghindari luka-

ada atau sedikit sekali tanggapan masyarakat atas

luka pada semua yang terlibat.

jumlah polwan yang tidak seimbang dan sedikitnya jumlah polwan yang berpangkat tinggi, sehingga pada

Kedua, ada ketakutan bahwa masuknya perempuan

dasarnya penolakan itu juga merupakan cerminan

ke dalam kepolisian, akan “mengurangi solidaritas

pendapat

laki-laki, mengancam keamanan, dan citra dirinya”.

Masyarakat juga masih menganggap pekerjaan polisi

Argumentasi Ini secara sinis disebut oleh Heidensohn

sebagai pekerjaan laki-laki dan tebal anggapan bahwa

sebagai argumentasi “polisi porselen” artinya polki

perempuan “kurang kuat” dan “kurang pantas” untuk

ditempatkan begitu rentan (fragile) dan rapuh sehingga

melakukannya.

masyarakat

(Heidensohn,1995:173).

mereka merasa terancam akan direndahkan dan solidaritasnya akan hancur serta loyalitasnya akan

Edwards (1991) yang merangkum berbagai penelitian

rusak karena kehadiran perempuan.

tentang kuatnya penolakan polki sebagai golongan dominan

terhadap

polwan

sebagai

minoritas,

Ketiga, polwan harus mampu mengatasi masalah

menyatakan bahwa dalam organisasi kepolisian,

norma yang dapat menimbulkan masalah dalam

seperti juga dalam berbagai lembaga penting lain

hubungannya dengan polisi laki-laki. Sumpah serapah,

dalam masyarakat, sikap dan struktur kekuatan

lelucon seksual/porno disebut sebagai kebiasaan

patriarkal melalui stereotipe seksis telah memengaruhi

tidak terpisahkan atau bagian dari kultur polisi dan

rekrutmen dan promosi yang menunjukkan subordinasi

perempuan tidak seharusnya terlibat dalam aspek

golongan perempuan. Organisasi polisi disebutkan

yang satu ini. Hal ini memang terbukti dalam penelitian

penuh dengan ideologi yang menentang rekrutmen

yang saya lakukan. Seorang polwan muda sebagai

dan promosi polwan.

satu-satunya perempuan di sebuah unit kepolisian, mengaku bahwa semula ia harus menguat-nguatkan

Nilai dominan dan etos yang menganggap kepolisian

diri karena teman polki sering bicara seenaknya

adalah lembaga golongan laki-laki, tidak terbatas

sendiri dengan berteriak-teriak, bahkan sering bicara yang “jorok-jorok”. Akan tetapi, setelah setahun bekerja di sana, ia sudah terbiasa dengan suasana itu, meskipun dia tidak ikut berteriak dan bicara jorok, dia

di satu tempat saja dan merupakan sebuah fakta di Amerika, Eropa seperti di Inggris dan bagian dunia lain. Menurut Bayley (1998; 121) pada tahun 1994, di Australia, Inggris dan Amerika Serikat jumlah polwan tidak lebih dari 10 persen terhadap jumlah polisi.

merasa kehadirannya dapat mengurangi kebiasaan

Bahkan di Jepang sepanjang 20 tahun ini jumlah

jelek rekan-rekannya.

polwan tidak pernah lebih dari 2 persen terhadap jumlah polisi.

Keempat, argumentasi untuk mengesampingkan

28

polwan dilihat dari anggapan tentang statusnya

Penelitian Smith & Gray, pada tahun 1982 (dikutip

yang lebih rendah dari polki dan akan menyulitkan.

Edward,1991)

Misalnya ketika polisi harus melakukan penangkapan

Metropolitan Police Force menerima 3693 lamaran

menunjukkan


bahwa,

London

perempuan untuk jadi polwan atau 24 persen dan

menentukan peran yang boleh dan tidak boleh

pelamar laki-laki 76 persen (11,582 orang). Ternyata

dimainkan golongan perempuan.

17 persen pelamar laki-laki diterima sedangkan perempuan hanya 7 persen. Kemudian, Smith & Gray

Bayley menggambarkan bahwa polisi sering tidak

mendapat informasi bahwa ada kebijakan tidak resmi

peduli untuk membuat pekerjaan itu menyenangkan

yang dengan sengaja menjaga agar proporsi polwan

bagi golongan perempuan. Lingkungan kerja di kantor

tetap dibawah 10 persen. Itulah sebabnya meskipun

polisi dibiarkan kasar dan tidak berbudaya. Lelucon

proporsi jumlah polwan naik, kekuatan polwan di

jorok dikatakan dengan keras dan bebas, gambar gadis

kepolisian London tetap di bawah 10 persen.

sensual (pin up girls) ditempelkan di dinding. Sindiran seksual merupakan bahan utama lelucon, kegagahan

L.K. Lord juga menyatakan:

fisik

diagung-agungkan

dan

ketidakmampuan

Because the barriers to female officers have been

perempuan dibesar-besarkan (Bayley, 1998; 122;

build into the formal and informal structures of the

Heidensohn, 1995: 56, 173).

work organization and into culturally prescribed decriptions of male - female interactions, only

Martin

significant changes within the occupational setting

menggambarkan penolakan terhadap perempuan di

and within the greater community will eliminate

lingkungan kepolisian itu sebagai “kuat, terorganisasi,

them

dan

(dikutip

kadangkala

Van

Wormer,

mengancam

2000;

jiwa”.

162)

Penolakan

itu begitu kuat sehingga perempuan sebenarnya, Jones menemukan juga bahwa prospek promosi

hanyalah dianggap sebagai “cindera mata” (token)

perempuan dihambat oleh “kriteria tak tertulis” yang

dalam kepolisian, atau sebagai sekedar jawaban atas

menunjukkan tanda “pertemanan” yang sangat kuat

tuntutan masyarakat.

dalam rekomendasi dan promosi karena adanya

praktik kepolisian di Indonesia yang menunjukkan

keyakinan bahwa pekerjaan ini hanya boleh dipegang

bahwa polki dengan senang hati menyetujui bahwa

oleh “orang seperti kita” (dikutip Edwards, 1991 ;25-

polwan digunakan hampir secara eksklusif hanya

-31).

dalam tugas adminstrasi dan pelayanan remaja.

Kenyataan di banyak negara itu memperlihatkan

Kenyataan itu menunjukkan bahwa kelihatannya

bahwa kepolisian sebagai organisasi yang didominasi

mereka direkrut hanya untuk memenuhi quota dan

golongan

cenderung

bahwa mereka diperbolehkan berkompetisi hanya

mendiskriminasi golongan perempuan. Susan Martin

untuk promosi atau jabatan di bagian yang dianggap

(dikutip Van Wormer 2000, 161) mengatakan,

sebagai pekerjaan perempuan. Data jumlah polwan

kepolisian adalah suatu tempat kerja yang paling

atau persentase perempuan di kepolisian menguatkan

menolak perempuan, penolakan terhadap perempuan

pendapat itu dan merupakan masalah yang konsisten

dalam kepolisian harus dilihat dari kebudayaan

dan paling signifikan memengaruhi persepsi dan

masyarakat patriarkal. Sepanjang ribuan tahun secara

pengalaman polwan. Semua itu menunjukkan bahwa

sosial ataupun politis, masyarakat berprinsip bahwa

organisasi kepolisian pada umumnya mutlak dikuasai

golongan laki-laki mengontrol golongan perempuan.

golongan laki-laki dan tabu dimasuki golongan

Golongan laki-laki menggunakan kekuatan, tekanan,

perempuan.

laki-laki,

di

mana-mana

Hal ini terlihat nyata dalam

tradisi, ritual, kebiasaan, hukum dan bahasa untuk


29

Penelitian S. Martin (dikutip Van Wormer,2000:162-

Di samping itu, penelitian Brewer (dikutip Van

-163) menunjukkan bahwa golongan perempuan

Wormer 2000: 167) menyebutkan dua kelompok

dalam kepolisian, sering hanya dipandang sebagai

polwan dengan label Hippolytes dan Amazons.

“basa-basi” oleh polisi laki-laki. Dan kelihatannya

Kelompok Hippolytes dianggap sangat menolak untuk

di masa depan label “basa-basi” itu, akan terus ada

mengadaptasikan sikap maskulin sehingga dianggap

sehingga menempatkan polwan dalam pilihan sulit.

tidak efektif menjadi polisi, sedangkan kelompok

Di satu pihak polwan harus berpikir seperti laki-laki,

Amazons, sebaliknya, melakukan berbagai upaya agar

bekerja membanting tulang agar dapat menyamai

dapat dianggap sebagai ”one of the boys” sehingga

bahkan melebihi prestasi polki untuk dapat diterima

dapat diterima oleh rekan kerjanya yang polki.

oleh lingkungan kerjanya, di pihak lain ia harus tetap bersikap sebagai lady karena ia perempuan. Karena

Saat ini di negara maju keadaan bertambah baik. Di

jumlahnya yang kecil, mereka menghadapi tekanan

beberapa negara bagian di Kanada misalnya, jumlah

isolasi dari teman sekerja, terperangkap dalam peran

polwan sekitar 30 persen jumlah polisi setempat.

stereotipikal, serta secara terus-menerus menghadapi

Akan tetapi, penolakan terhadap kehadiran polwan

ujian terhadap loyalitas.

seperti diuraikan sebelumnya, di mana-mana masih cukup kuat. Di Indonesia, proporsi jumlah polwan yang

Menanggapi situasi kerja yang penuh penolakan

tidak pernah lebih dari lima persen, sedikit banyak

tersebut, menurut beberapa penelitian terdapat

mencerminkan masih adanya penolakan itu.

perbedaan tanggapan polwan, mereka bertahan pada jati dirii femininnya atau menyesuaikan diri. Ada istilah defeminized dan deprofesionalized, polwan yang termasuk defeminized adalah mereka yang dapat berubah sangat efisien yang melihat dirinya sebaik bahkan lebih baikm dari rekan polkinya, sedang yang termasuk deprofesionalized adalah mereka yang pasrah menerima status tersubordinasi. Martin (dikutip Van Wormer 2000: 167) memberi kategori polwan yang termasuk POLICEwomen dan policeWOMEN. Yang termasuk POLICE women adalah mereka yang lebih memfokuskan diri kepada fungsi penegakan hukum dibandingkan pelayanan. Mereka menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas dan bahkan sering mengkritik rekannya sesama polwan. Seperti polki mereka berharap dapat menjadi spesialis dan dipromosikan di sana. Sedang

polwan yang

termasuk policeWOMEN lebih menekankan kepada feminitas dan menerima saja tugas yang tidak setara atau tugas pembantu. Mereka biasanya tidak akan mendapatkan tugas yang dianggap tidak cocok bagi seorang ”lady” atau ”wanita terhormat”.

30


6. Daftar Pustaka Access to Justice for Women Survivors of Violence, Comparative Study of Women’s Police Stations in Latin America, http://190.152.119.247/ AccesoJusticia/docs/website-project%20synopsis. doc. Denham, Tara. Gender and SSR Toolkit; Police Reform and Gender. DCAF, OCSE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008. Deputi Sumber Daya Manusia (Desumdaman) Polri, April 2003. Heidensohn, F. Women and Crime. Basingstoke: MacMillan.Edward,1991.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, Tanggal 24 Juli 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, Tanggal 24 Juli 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Wilson, Elizabeth. Women & the Welfare State. London: Tavistock Publications, 1994. Van Wormer, Katherine Stuart. Women and the Criminal Justice System: Gender, Race. New Jersey: Class Allyn & Bacon Inc., 2000.

Human Rights Watch. Sierra Leone Report. http://www. hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103. pdf IDSPS. Seri 7 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Gender Mainstreaming di Kepolisian. IDSPS, Juni, 2008. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional MacKinnon, Catharine A. Are Women Human?: And Other International Dialogues. Cambridge: Harvard Univ. Press, 2006 Millet, Kate. Sexual Davis,1970.

Politic.

UK:

Rupert

Hart

Scraton, Sheila dan Beccy Watson. “Gendered Cities: Women and Public Leisure Space in the ‘Postmodern City’”. Leisure Studies. Volume 17, Issue 2, 1998. Suparlan, Parsudi. Hubungan antar Suku Bangsa. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2003. Thibault, Charlotte. Gender and Development: Training Kit. Ottawa: Comité québécois femmes et développement, 2001. Tong, Rosemarie. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. New South Wales: Allen & Unwin, 1998.


31

7. Bacaan Lanjutan Instrukrsi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Makaarim, Mufti & S. Yunanto. 2008. Efektifitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006. Jakarta: IDSPS & R&D. Osse, Anneke. 2006. Memahami Pemolisian. Amsterdam: Amnesti Internasional Belanda. Penasehat Polisi Senior Sekretaris Jenderal OSCE. 2006. Buku Panduan Mekanisme Demokratis Perpolisian. DCAF. Prihatono, T. Hari. 2006. Rekam Jejak Proses ”SSR” Indonesia 2000-2005. Jakarta: Propatria Institute. Sukadis, Beni. 2008. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007. Jakarta: Lesperssi & DCAF. Sukadis, Beni & Eric Hendra. 2008. Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF. Tim IDSPS. “Gender Mainstreaming di Kepolisian”. Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 7/2008. Tim IDSPS. “Pemisahan dan Peran TNI-Polri”. Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 4/2008. Tim IDSPS. “Reformasi Kepolisian Republik Indonesia”. Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 6/2008. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

32


8. Lampiran Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;

Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (L.N. RI Tahun 1984 No. 29, T.L.N. No. 3277); 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (L.N. RI Tahun 1999 No. 60, T.L.N. No. 3839); 4. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N Tahun 1999 No. 72, T.L.N. No. 3848); 5. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (L.N.Tahun 2000 No. 206).


33

MENGINSTRUKSIKAN Kepada: - Menteri; - Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen; - Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara; - Panglima Tentara Nasional Indonesia; - Kepala Kepolisian Republik Indonesia; - Jaksa Agung Republik Indonesia; - Gubernur; - Bupati/ Walikota; Untuk: PERTAMA Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

KEDUA Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

KETIGA Menteri Pemberdayaan Perempuan: -

Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

KEEMPAT Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masingmasing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 19 Desember 2000

34


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd.

Eddy Sudibyo


35

Kata Pengantar Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced (DCAF)

Recommend Documents