Justinus duma, SFt, Physio
Kepmenkes RI No.778/Menkes/SK/VIII/2008 tentang : Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan Bab.I bagian C
(1) Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan, dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi.
Bab.II A.Falsafah Fisioterapi (1)
Kapasitas gerak adalah elemen esensial dari sehat dan sejahtera. Gerak tergantung dari integritas dan fungsi koordinasi dari berbagai jenjang pada tubuh dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Fisioterapi diarahkan langsung pada kebutuhan dan potensi gerak fungsional baik individu dan populasi.
(8) Sebagai suatu profesi, fisioterapi memiliki perangkat profesional yaitu standar kompetensi, sumpah profesi, etika profesi, standar asuhan (standar praktik), standar pendidikan, dan legislasi fisioterapi.
Bab.III. Penatalaksanaan Pelayanan B. Proses Fisioterapi 1. Rujukan Fisioterapi 2. Assesment Ft 3. Diagnosa dan prognosa Ft 4. Perencanaan dan persetujuan tindakan 5. Intervensi Ft 6. Evaluasi Ft 7. Rekam Ft 8. Terminasi Yan Ft 9. Koordinasi, komunikasi,pendidikan, dan instruksi Ft 10. Administrasi biaya Yan Ft
Bag.C. Pengertian 1. Batasan Profesi Sebagai profesi, maka Fts memiliki otonomi mandiri yaitu kebebasan dalam melakukan keputusan-keputusan profesional (Profesional Judgement) dalam melakukan upayaupaya promotif, preventif, dan penyembuhan serta pemulihan dalam batas pengetahuan yang didapat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Secara umum bahwa tindakan fisioterapi yang dilakukan oleh seorang fisioterapis, adalah tanggungjawab fisioterapis secara individu yang disertai oleh keputusan-keputusan profesi yang mereka lakukan dan tidak dapat dikontrol dan atau diintervensi oleh profesi lain.
Standar 3 : Pimpinan dan pelaksana Pelayanan fisioterapi dilaksanakan dan dipimpin oleh fisioterapis yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Kriteria : 1. Adanya kepala pelayanan fisioterapi yang bertanggungjawab kepada atasan langsung atau pimpinan rumah sakit. 2. Adanya tenaga pelaksana pelayanan fisioterapi
Bab.II Perizinan Bag.ketiga : SIPF dan SIKF Pasal 6 (1) Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Fts yang menjalankan praktik yan Ft secara mandiri sbgmana pd ayat (1) hrs mrpkan Fts Profesi atau Fts Spesialis (3) Fts Ahli Madya atau Fts Sains Terapan hanya dpt bekerja di fasilitas YanKes (RS)
Pasal 7 (1) Fts profesi atau Fts spesialis yang melakukan praktik Yan Ft secara mandiri dan bekerja di Fasyankes (RS) wajib memiliki SIPF (2) Fts Ahli Madya atau Fts Sains Terapan yg melakukan pekerjaan yan ft di Fasyankes (RS) wajib memiliki SIKF Pasal 8 (1) SIPF dan SIKF diberikan kepada Fts yang telah memiliki STRF
Pasal 16 (1) Dalam menjalankan praktik, Fisioterapis memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi meliputi :
a. Assesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi b. Menetapkan diagnosis fisioterapi c. Perencanaan intervensi fisioterapi d. Intervensi fisioterapi e. Evaluasi / re-evaluasi / re-assesmen / revisi (2) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fisioterapis dapat menerima pasien langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga kesehatan lain.
Menengok kebijakan mitra pelayanan di Fasyankes
Dapat diartikan bahwa, Kata “paduan intervensi” mengartikan kemitraan kerja antara 2 (dua) profesi atau lebih, yang berbeda keilmuan, tetapi saling bekerjasama dalam tujuan yang sama, yaitu kesembuhan pasien/klien, dan bukan untuk saling mengintervensi. Kemitraan kerja antar profesi, yaitu : Medis Keterapian fisik (fisioterapis) Rehabilitasi Medik
Bab III. Fasilitas dan Peralatan
Bagian B. Pelayanan dan Peralatan Rumah Sakit (halaman 110-113)
Pelayanan Rehabilitasi Medik : Semua rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik yang terorganisir dalam suatu unit dan dilayani oleh dokter spesialis rehabilitasi medik (bila ada) serta tim rehabilitasi medik lainnya.
Kriteria tenaga : RS kelas D : dokter terlatih RS kelas C : dokter spesialis RM, atau dokter spesialis lain atau dokter terlatih bersama tim yang dibutuhkan RS kelas B : dokter spesialis RM, Psikolog, dan tim yang dibutuhkan
Pelayanan Keterapian Fisik Semua rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan keterapian fisik yang terorganisir dalam suatu unit dan dilayani oleh tenaga keterapian fisik (Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis).
Pelayanan Fisioterapi Kriteria tenaga : RS kelas D : Fisioterapis minimal 1 orang RS kelas C : Fisioterapis minimal 3 orang RS kelas B : Fisioterapis minimal 5 orang
Regulasi Pemerintah yang mendukung adanya Pelayanan Fisioterapi di Fasyankes (RS)
Bab III, Jenis tenaga kesehatan Pasal 2 (1) Tenaga kesehatan terdiri dari : Tenaga medis Tenaga keperawatan Tenaga kefarmasian Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga gizi Tenaga Keterapian Fisik Tenaga keteknisan medik
(7) Tenaga Keterapian Fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis, dan terapis wicara
KETERAPIAN FISIK berada dibawah naungan Direktorat Bina Pelayanan Keteknisan Medik dan Keterapian Fisik Kementerian Kesehatan RI.
Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit :
Semua rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan keterapian fisik yang terorganisir dalam suatu unit dan dilayani oleh tenaga keterapian fisik (Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis).
Ke-GALAU-an Fts dalam Era BPJS . . .?
1. Perjanjian Kerjasama BPJS (MOU) dengan fasilitas pelayanan kesehatan tentang yankes tkt lanjutan bagi peserta JKN (hal.17) : Fisioterapi : harus ada assessment dan rencana terapi dari dokter spesialis Rehab Medik 2. Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS, No. 0010 thn 2014, berdasar rekomendasi PB Perdosri : Dokter membuat rencana terapi meliputi jenis tindakan terapi, frekuensi dan lama terapi sesuai dgn indikasi medis yg ditulis dlm lembar rencana/ protokol terapi 3. SK PB Perdosri ttg : Pelimpahan wewenang klinis dr.RM kpd dokter di RS yg belum memiliki dr. RM
Kenali rumah kita, Rumah Fts bukan rumah RM, Rumah RM bukan rumah Fts definisi FT dan definisi RM
Sikap Persatuan kekompakan
Dibutuhkan :
Permenkes 001 thn 2012, ttg: Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
a.
b.
pasal 7 ayat (1) : Rujukan dpt dilakukan secara vertikal dan horisontal Pasal 10 : Rujukan vertikal dari tingkatan yan yg lbh tinggi ke tkt-an yan lbh rendah sbgmana dimaksud dlm ps 7 ayat (4) dilakukan apabila : Permasalahan kes. Pasien dpt ditangani oleh tingkatan yankes yg lbh rendah sesuai dgn kompetensi dan kewenangannya; Kompetensi dan kewenangan yan tkt pertama atau kedua lebih baik dlm menangani pasien tersebut
c. Pasien membutuhkan yan lanjutan yg dpt ditangani oleh tkt yankes yg lebih rendah dan utk alasan kemudahan, efisiensi, dan yan jangka panjang; d. Perujuk tdk dpt memberikan yankes sesuai dgn kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan atau ketenagaan
Pasal 11 ayat (1) setiap pemberi yankes berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kes memerlukannya, kecuali dgn alasan yang sah dan mendpt persetujuan pasien atau keluarganya Pasal 13 : Perujuk sebelum melakukan rujukan harus : c. Membuat Surat Pengantar Rujukan utk disampaikan kpd penerima rujukan Pasal 17 ayat (3) penerima rujukan wajib memberikan informasi kpd perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah slsai memberikan pelayanan
Pasal 1, definisi dan pengertian 13. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal; 17. Formulir Pengajuan Klaim (FPK) adalah formulir baku yg dikeluarkan o/ pihak BPJS yg wajib di isi o/ petugas RS dan disertakan sbg salah 1 syarat dlm pengajuan klaim/tagihan atas biaya yankes
Apakah tarif INA CBGs paket (meliputi diagnosa medis dan tindakan/prosedur….? Jasa yan ft include diagnosa medis….?
Lampiran II : Tata cara Pembayaran Klaim yankes tkt lanjutan 3. Penagihan Klaim pelayanan Kesehatan 1. Faskes Lanjutan membuat tagihan klaim atas biaya pelayanan kesehatan dengan menggunakan Software INA-CBG’s.
(di adopsi dari ICD 10 dan ICD 9-CM)
2. Petugas penagihan harus mengisi data variable pasien yaitu :
yang diperlukan dalam software INA CBG’s
……………….. ……………….. Diagnosis utama Diagnosis sekunder (komplikasi & ko-morbiditi) Prosedur/tindakan
3. Pengajuan klaim PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan setiap bulan secara rutin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dalam bentuk softcopy berupa file txt dan hardcopy meliputi : - SEP - Surat rujukan (jika SEP diterbitkan RS) - Untuk rawat jalan melampirkan bukti pelayanan yang mencantumkan diagnose dan prosedur serta ditandatangani oleh DPJP
1. 2. 3. 4.
5.
6.
Membuat assesment / Rekam Ft Pada lembar SEP dan SJP hrs terlampir surat rujukan/konsul medis. Setiap RS hrs ada salah seorg fts yg bertanggungjawab melakukan assesment ft Penanggungjawab assesment ft menjawab konsul/surat rujukan medis (DPJP), dgn menuliskan problem serta tindakan ft pd lembar konsul Fts yg melakukan tindakan ft wajib menulis tindakan ft sesuai yg jawaban konsul ft dan menulis kode tindakan berdasarkan ICD-9 CM IFI membuat daftar tindakan/pelayanan ft sesuai ICD-9 CM
