PERAN PEREMPUAN DALAM DUMA ДУМА PADA MASA FEDERASI RUSIA ( )

1

PERAN PEREMPUAN DALAM DUMA “ДУМА” PADA MASA FEDERASI RUSIA (1993-2011) Lestiani Melania

Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI), Depok 16424, Indonesia

[email protected]

Abstrak Penelitian ini membahas peran perempuan dalam Duma pada masa Federasi Rusia (1993-2011). Kontitusi 1993 Rusia menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk di dalam pemerintahan, namun ditemukan bahwa jumlah perempuan di dalam Duma tidak mengalami penambahan jumlah yang signifikan sejak tahun 1993-2011. Keterwakilan perempuan di dalam Duma dianggap dapat lebih memperhatikan masalah keadilan perempuan di Rusia. Peran perempuan Rusia di dalam Duma dikaji menggunakan teori gender and nations Nira Yuval-Davis dengan metode deskriptif analisis mengacu kepada indiator kebijakan dan partisipasi. Berdasarkan hasil analisis, peran perempuan Rusia di dalam Duma tidak banyak memberikan pengaruh signifikan kepada kesejahteraan perempuan Rusia. Kata-kata Kunci: Perempuan, Duma, Pemerintahan, Kebijakan, Partisipasi.

Role of Women in the Duma "ДУМА" at the time of the Russian Federation (1993-2011)

Abstract This theses analyses the role of woman in the Duma on Russian Federation (1993-2011). Russian constitution 1993 declared that women have equal rights with men including in government. The number of women in the Duma did not experience a significant increase in 1993-2011. Representation of women in the Duma expected to pay more attention to women equality in Russia. The role of Russian woman in the Duma analyzed using the theory of gender and nations Nira Yuval-Davis with descriptif analysis method based of indicators policy and participation. Based on the analyzes, the role of women in the Duma not give significant impact to the welfare of Russian women.

Keywords: Women, Duma, Gevernment, Policy, Participation

Peran perempuan…, Lestiani Melania, FIB UI, 2013

2 1.

Pendahuluan

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di dalam Duma (Gosudarstvennaya Duma)1 telah menjadi isu menarik sejak tahun 1993 hingga saat ini. Menyusutnya persentase perempuan dari tiap pemilihan anggota Duma sejak tahun 1993 menjadi sebuah permasalahan yang menyita perhatian publik. Banyak ahli dan pihak media yang menyorot permasalahan tersebut. Keterwakilan perempuan di dalam Duma dianggap sebagai hal yang sangat penting terutama dalam membangun sebuah negara demokrasi. Munculnya kecaman-kecaman di berbagai media mengenai rendahnya persentase perempuan di dalam Duma lambat laun menyita perhatian Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut Putin mengeluarkan sebuah keputusan untuk menaikan kuota perempuan di dalam partai, agar keterwakilan perempuan di dalam Duma dapat terwujud dengan baik (Krivovyaz 2011). Nadezhda Shvedova2 (2007) menyatakan bahwa ada sejumlah alasan mengapa perempuan harus terlibat di dalam politik. Keterwakilan perempuan di dalam politik dapat mewakili keadilan dan kesetaraan, terutama jika kita sedang membangun sebuah negara demokratis. Perempuan dianggap mampu membawa elemen baru kedalam budaya politik. Perempuan meluncurkan inisiatif yang berbeda dalam menangani isu-isu yang terkait erat dengan kepentingan perempuan, sehingga mampu membuat negara menyelesaikan masalah dalam orientasi yang lebih sosial. Politisi perempuan pun berperan sebagai model, sebagai sebuah contoh bahwa perempuan dapat mengambil peran apapun di dalam kehidupan. Partisipasi perempuan di dalam kehidupan politik berawal pada masa Uni Soviet. Semua itu berasal dari ideologi yang dianut oleh Uni Soviet, yaitu sosialisme (Badri 1997: 15-16). Ideologi ini berangkat dari paham Marxisme yang mengutamakan penghilangan privatisasi dan penghapusan kelas seperti yang Stalin ungkapkan: “By equality, Marxism means, not equalization of individual requirements and individual life, but the abolition of classes.” (Stalin 1934). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Lenin pada masa Uni Sovet mengenai penghapusan kelas juga mencakup penghapusan stigma antara laki-laki dan perempuan. Penghapusan kelas ini mencakup penghapusan batasan hak antara laki-laki dan perempuan. Di dalam pasal 122 konstitusi Uni Soviet tahun 1936 disebutkan: "Women in the U.S.S.R. are accorded equal rights with men in all spheres of economic, state, cultural, social and political life”. Kemudian dalam pasal 137 menyatakan bahwa: "Women have the right to elect and be elected on equal terms with men." Konstitusi tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin hak perempuan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki di dalam pekerjaan, gaji yang mereka dapatkan, serta jaminan kehidupan sosial dan pendidikan. Hak untuk memilih dan dipilih dijamin di dalam hukum, dan apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya pemerintah akan turun tangan menyelesaikan hal tersebut. Pada tahun 1990 Uni Soviet mengalami krisis ekonomi yang mendorong pemimpin terakhir Soviet yaitu Gorbachev melahirkan sebuah kebijakan baru yang disebut sebagai Glasnost dan Perestroika3. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan krisis yang ada, namun yang

1

Gosudarstvennaya Duma: Duma Negara ( Majelis Rendah Badan Perwakilan dan Legislatif (parlemen) Negara Federasi Rusia). Fahrurodji, A. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). Hlm 195 2 Merupakan seorang ahli internasional tentang perempuan Rusia di dalam politik Rusia. Dia juga merupakan seorang peneliti pada Lembaga Kajian AS dan Kanada (Institute of the USA and Canada Studies) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Rusia (Russian Academyof Science) di Moskow, Rusia. Dia pernah bekerja sebagai konsultan untuk Duma Negara Rusia, Soviet Tertinggi, Departemen Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Dia juga penulis sejumlah karya tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan perempuan dalam politik di Rusia, bekas Republik Soviet, dan Amerika Serikat. 3 Glasnost (Keterbukaan: keterbukaan memperbolehkan suara yang selama ini dibatasi dan dibungkam untuk muncul ke permukaan). Fahrurodji, A. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). Hlm 181182


3 terjadi adalah kebijakan tersebut menjadi alasan runtuhnya Uni Soviet. Seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi, Uni Soviet juga memiliki momok yang lambat laun menjadi bumerang bagi negaranya. Bertahun-tahun hidup dalam sistem totaliter yang mengekang setiap suara rakyat, menjadi sebuah bom waktu bagi negara tersebut. Waktu berlalu dan bom tersebut pun meledak. Masyarakat Uni Soviet menuntut sistem pemerintahan yang ada. Mereka menginginkan perubahan yang drastis bagi sistem pemerintahan. Uni Soviet pun dinyatakan runtuh pada tanggal 25 Desember 1991, berganti menjadi Republik Federasi Rusia. Sebuah negara yang menyongsong sistem pemerintahan baru dengan tujuan mengejar ketertinggalannya di pergaulan dunia barat (Boilard 1998: 24). Republik Federasi Rusia menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, tak terkecuali bagi perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan hal tersebut dirumuskan di dalam konstitusi 1993 Rusia bagian satu Bab 2 mengenai hak asasi manusia dan sipil dan kebebasan pasal 19 ayat 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина т пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.” “Negara menjamin keadilan dan kebebasan sipil manusia tanpa membedakan dari jenis kelamin, kebangsaan, nasionalisme, bahasa, keaslian, materil dan status resmi serta tempat tinggal, sikap dari keagamaan, keanggotaan dari asosiasi publik maupum hubungan kekerabatan. Semua bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia di bidang sosial, rasis, nasional, bahasa atau agama akan ditindak lanjuti oleh negara.”

Dalam pasal 2 negara menjamin persamaan hak asasi manusia serta kebebasan tanpa melihat latar belakang biologis maupun sosial dari tiap individu dalam bidang sosial, kenegaraan dan beragama. Sedangkan dalam pasal 3 lebih mengutarakan mengenai persamaan hak laki-laki dan perempuan yang isinya “Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.” ”Laki-laki dan perempuan harus dapat menikmati hak dan kebebasan yang sama serta kesempatan yang sama bagi diri mereka”. Kedua pasal tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya setiap individu berhak untuk mengikuti segala kegiatan yang ada di dalam negara Rusia tanpa terkecuali. Keterbukaan yang diusung oleh Federasi Rusia seharusnya menjadi suplemen bagi berkembangnya peran perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan khususnya dunia politik, namun keadaan di dalam Duma menunjukan bahwa jumlah persentase perempuan jauh berbeda apabila dibandingkan dengan persentase pria di dalam Duma. Data yang didapat pada pemilihan Duma pertama pada masa Federasi Rusia tahun 1993 meyatakan bahwa jumlah persentase perempuan terdapat sebanyak 13 persen kemudian menurun menjadi 10 persen pada pemilihan tahun 1995 dan semakin merosot pada tahun 1999 menjadi sebanyak 8 persen (Kittilson 2012: 98). Pada tahun 1999 merupakan keadaan terendah jumlah persentase perempuan di dalam duma. Keadaan pada tahun 2003 menunjukan sedikit kenaikan, yaitu 2 persen menjadi 10 persen dan semakin naik menjadi 14 persen pada tahun 2007 (Kittilson 2012: 98). Tahun 2007 merupakan titik tertinggi jumlah keterwakilan perempuan di dalam Duma. Pemilihan anggota Duma terakhir yaitu pada tahun 2011 menunjukan penyusutan yaitu sekitar 13 persen kembali seperti pada tahun 1993 (Kittilson 2012: 98). Data yang didapat menunjukan bahwa pada masa Federasi Rusia dari tiap pemilihan jumlah perempuan di dalam Duma tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut

Perestroika ( Restrukturisasi: Sebuah restrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total dengan menciptakan mekanisme yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat pada perkembangan demokrasi dan perluasan keterbukaan. ). Ibid Hlm 173


4 berlawanan dengan apa yang ada di dalam konstitusi negara bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Sedikitnya jumlah perempuan di dalam Duma menunjukan juga rendahnya peran perempuan di dalam Duma itu sendiri. Keterwakilan perempuan di dalam Duma dianggap dapat lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan sosial. Semenjak runtuhnya Uni Soviet jumlah pelanggaran hak perempuan semakin meningkat, perempuan menjadi pilihan pertama apabila terjadi pemecatan di lingkungan kerja, bahkan jumlah prostitusi dan pemerkosaan perempuan pun meningkat drastis (Pavlenko 2011: 87-88). Perempuan-perempuan di dalam Duma memegang peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, namun yang terjadi perempuan-perempuan tersebut hanya dianggap sebagai pemanis dunia politik (Pavlenko 2011: 95-97). Apabila keadaan ini terus terjadi maka dapat menyebabkan kondisi bias gender karena sedikit kemungkinan laki-laki yang mampu memperjuangkan hak perempuan. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menarik asumsi bahwa peran perempuan di dalam Duma pada masa Federasi Rusia begitu rendah, perempuan tidak banyak mengambil peranan penting di dalam Duma pada masa Federasi Rusia. Rendahnya persentase mereka di dalam Duma dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender. Pokok permasalahan yang diajukan dalam jurnal ini adalah sejauh manakah peran perempuan Rusia di dalam Duma pada masa Federasi Rusia dikaji menggunakan teori gender and nations. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sejauh manakah peran perempuan Rusia di dalam Duma pada masa Federasi Rusia dikaji menggunakan teori gender and nations. 2.

Metode Penelitian dan Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam pengerjaannya. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk meneliti gagasan atau pemikiran manusia yang telah tertuang dalam naskah primer maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya dengan cara mengumpulkan data-data mengenai informasi yang dicari yang berasal dari artikel atau karya ilmiah (Suriasumantri 2001: 68). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menemukan literatur yang berhubungan dan dapat membantu penelitian ini. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed 2004: 3). Simone De Beuvair dalam karyanya mengeluarkan sebuah pertanyaan yang sangat esensial yaitu “Mengapa perempuan adalah second sex ?”. Mengapa perempuan berada di bawah, imanen, dan ditentukan takdirnya, sedangkan laki-laki dapat melompat menuju zona transendensi, zona kebebasan? (Tong 1989: 286).4 Dalam bukunya yang berjudul Gender and Nation Nira Yuval- Davis memaparkan pentingnya hubungan gender di dalam sebuah negara. Gender dan negara memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi proses pembentukan diri mereka masing-masing. Peran masyarakat Rusia sangat besar dalam mendirikan pilar negaranya. Namun peran ini tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki. Banyak perempuan yang ikut ambil bagian dalam proses tersebut. Nasionalisme sering kali hanya dihubungkan dengan dunia maskulin. Laki-laki memerankan peran utama dalam nasionalisme, sedangkan perempuan hanya mendapatkan “peran tak terlihat”. Dalam proses konstruksi sebuah negara kita melihat terdapat gagasan tertentu dari Manhood dan Womenhood tetapi sering kali keberadaan perempuan selalu dikesampingkan. Negara seharusnya tidak mengesampingkan peran perempuan karena posisi perempuan berada di pusat negara itu sendiri. Apabila perempuan tidak mau ikut berperan dalam proses kenegaraan maka negara akan hancur. Nira Yuval-Davis menyatakan bahwa perempuan menanggung beban biologis dalam mengghasilkan warga negara yang baik demi keberlangsungan suatu negara. Sebuah kalimat dalam buku Gender and nation menyatakan bahwa “if women doesnt want to be mother, Nation is on its way to die” kalimat tersebut menunjukan bahwa peran serta perempuan tidak pernah dapat dilepaskan di dalam sebuah negara (Yuval-Davis 1997: 68). Perlu ditanamkan bahwa yang diperjuangkan oleh kaum feminis bukanlah untuk menyamai laki-laki dalam arti biologis, psikologis, dan sosiologis melainkan untuk memungkinkan perempuan bertindak atas pilihan bebas dan menyadari peran serta haknya tanpa

4

Imanen: berada di luar kesadaran atau di luar akal budi (pikiran). KBBI


5 ada interferensi dari pihak manapun. Di dalam bukunya Gender and Nation, Nira Yuval- Davis menganalisa secara mendalam mengenai relasi gender dengan bangsa. Relasi Gender bukanlah suatu istilah yang mengacu pada karakter biologis (seks) laki-laki dan perempuan secara fisik. Namun gender merupakan ”sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.” Definisi ini menunjukkan bahwa gender adalah sifat atau karakter maskulin dan feminin yang keduanya dapat muncul baik pada laki-laki maupun perempuan. Maksudnya adalah seorang laki-laki tidak semata-mata identik dengan salah satu karakter, yaitu maskulin, namun juga memiliki karakter feminin dalam dirinya. Selain itu, definisi tersebut juga menegaskan bahwa gender adalah suatu produk dari konstruksi sosial budaya. Hal ini berarti konsepsi tentang gender dapat berbeda antar kelompok masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Gender dikonseptualisasikan sebagai perbedaan-perbedaan biologis dan sosial antara perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan bentuk penindasan oleh salah satu kalangan. Pembahasan mengenai relasi gender di dalam buku ini mengacu kepada serangkaian urutan prosespenggambaran, ideologi dan distribusi kekuasaan dengan membandingkan seberapa besar peran perempuan di dalam sebuah sistem kekuasaan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam memahami kata bangsa (nation) di dalam buku ini kita harus sedikit kritis antara negara, masyarakat sipil, dan keluarga yang semuanya merupakan penyusun dari pembangunan identitas sebuah bangsa dan sering kali menghadapi pertentangan antara satu dengan yang lain. Bangsa merupakan sekelompok manusia yang ada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan tujuan atau cita cita yang sama. Yuval-Davis menyatakan terdapat keterkaitan antara bangsa dan negara, bangsa merupakan bagian dan unsur dari terbentuknya sebuah negara. Menurutnya bangsa merupakan bentuk multidimensi dan historis sebuah negara. Negara memiliki peran sentral dalam mengatur kebijakan yang dapat memfasilitasi perempuan dalam memenuhi perannya di lingkungan publik. Bentuk kebijakan yang paling kongkrit dalam hal ini ialah mengupayakan pemberian ruang bagi perempuan untuk dipresentasikan secara politik formal dan mendorong pemberdayaan perempuan di segala bidang. Peran perempuan dalam pembangunan bangsa menurut Nira Yuval-Davis memiliki konstribusi penting. Perempuan mengkontribusikan perannya terhadap gerakan nasionalis dan kebangsaan melalui peran reproduksi biologis bangsa atau disebut sebagai Volknation (melahirkan warga negara, menjaga keberlangsungan sebuah bangsa) serta peran konstruksi budaya bangsa Kulturnation (kemampuan untuk menghasilkan dan mendidik anak agar menjadi warga negara yang baik, menjaga keluarga atau bersikap dengan cara tertentu) dan berkontribusi sebagai penduduk sipil melalui kewarganegaraannya (Yuval, Davis 1997: 68). Penempatan perempuan dan laki-laki di dunia politik dan kenegaraan dipengaruhi oleh akses mereka ke negara dan kekuasaan. Gagasan tersebut menunjukan bahwa rendahnya jumlah perempuan di dunia politik dan kenegaraan merupakan dampak dari kurangnya akses mereka ke negara dan politik. Hal tersebut terjadi dikarenakan posisi perempuan berada di dalam lingkup pribadi yang sulit untuk mengakses lingkungan publik. Seorang individu sebagai warga negara memiliki hak dan partisipasi. Dalam partisipasinya sebagai warga negara perempuan sering kali dirugikan, karena dalam prakteknya perempuan hanya memiliki peran pasif dan bahkan dikeluarkan dari proses kewarganegaraan (lembaga negara) aktif. Dinas militer dianggap sebagai wadah bagi seorang warga negara untuk berkontribusi kepada negaranya, namun merupakan pandangan tradisional bahwa militer erat kaitannya dengan domain laki-laki yang penuh dengan struktur maskulinitas. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menggunakan dua indikator untuk menganalisis peran perempuan dalam Duma pada masa Federasi Rusia (1993-2011) yaitu kebijakan dan partisipasi perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Rusia terkait dengan adanya peran perempuan Rusia di dalam Duma (Demetriades 2007). Indikator gender ini dirancang sebagai daftar periksa untuk memberikan panduan yang luas mengenai pengarusutamaan gender di Rusia. Indikator ini dapat disesuaikan dengan karakter setiap pemerintah yang tentu saja berbeda (Sulistiowati 2006: 393-398). Dengan penggunaan indikator gender ini diharapkan mampu memaparkan secara jelas mengenai dampak peran perempuan di dalam Duma pada masa Federasi Rusia. Indikator pertama yang akan digunakan oleh penulis merupakan kebijakan. Kebijakan dianggap sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan


6 dilaksanakan oleh seorang individu atau sekelompok masyarakat guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keadaan masyarakat sebuah negara (Anderson 1984: 3). Kebijakan yang dimaksud oleh penulis di sini merupakan kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan permasalahan yang menyangkut keadaan sosial dan kesejahteraan perempuan Rusia. Menurut Nira Yuval-Davis perempuan memegang peranan penting di dalam lembaga legislatif, sebab perempuan cenderung memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan sosial apabila dibandingkan dengan laki-laki.5 Apakah peran perempuan di dalam Duma pada masa Federasi Rusia telah menstimulus negara dalam memproduksi kebijakan, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perempuan? Indikator kedua yang penulis gunakan adalah partisipasi. Partisipasi di sini mengacu kepada jumlah keterwakilan perempuan di dalam Duma yang berupa persentase dari tiap pemilihan Duma pada masa Federasi Rusia. Keberhasilan perempuan dalam berpartisipasi aktif di pemerintahan dapat membongkar stereotype bahwa perempuan tidak mampu berpartisipasi di dalam domain publik. 3. Analisis dan Pembahasan Perubahan sistem pemerintahan Rusia dari Uni Soviet menjadi Negara Federasi Rusia menyebabkan banyak perubahan drastis di dalam negara ini mulai dari sistem perekonomian, sosial, hingga politik. Transisi perubahan sistem pemerintahan negara menimbulkan kerugian bagi kalangan masyarakat umum khususnya perempuan (Rule, Noonan 1996: 1). Pasca-runtuhnya Uni Soviet, Federasi Rusia pun menyusun konstitusi mengenai kebebasan dan kesetaraan warga negaranya tanpa adanya diskriminasi gender tetapi hal tersebut kontras dengan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Rusia (Rule, Noonan 1996: 1). Negara tidak lagi memfasilitasi perempuan untuk menyentuh dunia profesional. Dampaknya perempuan yang merupakan 53% dari populasi Rusia mengalami keterpurukan (Rule, Noonan 1996: 41). Peran mereka mengalami penyusutan, tak terkecuali di kehidupan politik. Perempuan tidak lagi memiliki akses mudah untuk masuk ke dalam wilayah pemerintahan. Negara Federasi Rusia cenderung menggiring perempuan untuk kembali ke dalam domain mereka yaitu domain pribadi. Pada tahun 1993 Menteri Tenaga Kerja Rusia mempertanyakan mengapa perempuan harus diberikan pekerjaan sedangkan masih banyak lakilaki yang menjadi pengangguran dan ia sendiri menyatakan bahwa laki-laki lebih baik bekerja dan perempuan mengurus anak sekaligus melakukan pekerjaan rumah (Dankin 1998: 256). Pendapat lain pun diungkapkan oleh Alexander Kochennko selaku Kepala Departemen Kebijakan Pasar, ia mengatakan bahwa perempuan harus dipotong dari sistem tenaga kerja sebab menurutnya masyarakat demokratis itu harus berfokus kepada kesejahteraan keluarga, yang berarti apabila kita mengurangi jumlah perempuan yang bekerja maka mereka bisa berfokus untuk mengurus keluarga (Rule 1996: 98). Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa apabila perempuan hanya mengurus rumah saja maka siapakah yang akan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi? Keadaan perempuan Rusia yang pada saat itu sebagian besar merupakan orang tua tunggal pun tidak dapat dipungkiri memaksa perempuan untuk tetap bekerja di lingkungan publik. Namun negara telah membentuk sebuah struktur bahwa perempuan merupakan warga negara kelas dua dimana hak mereka termarginalkan dan tersubordinasikan oleh negara. Perbedaan gaji yang diterima antara laki-laki dan perempuan pun dapat terlihat di dalam data berikut ini:

5

Penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan lebih aktif dalam mendukung Undang-Undang yang menguntungkan perempuan, anak dan keluarga. Thomas (1991), Carrol (2001), Chattopadhyay dan Duflo (2004) dalam Grown, Caren. Rao Gupta, Geeta. Kes, Aslihan. 2005. Taking Action: Achieving Gender Equality and Empowering Women. (London: UN Millennium Project Task Force on Education and Gender Equality). Hlm 105


7 Tabel 3.1 Gender gap di dalam sektor pekerjaan pada masa Federasi Rusia Men

Total Member of observation

Women

1992

1993

1994

1995

1992

1993

1994

1995

2678

2295

1661

1534

3255

2804

1882

1755

Employment rate

90.6

84.6

87.5

88.2

83.9

80.6

76.9

77.7

Percent of total employed with

80.5

74.3

69.5

68.1

72.0

70.3

64.1

62.8

79.1

71.9

63.4

65.6

71.3

68.8

61.3

58.1

83.0

71.7

77.1

74.3

74.8

68.0

69.6

68.4

74.5

63.2

60.1

56.4

67.3

61.4

58.9

55.3

positive salaries Percent of total working in the formal sector, with positive salaries Percent of total working in the formal sector, with positive hours reported Percent of total working in the formal sector, with positive wage rate

Sumber: Glinskaya, Elena. A. Mroz, Thomas. 2000. The Gender Gap in Wages in Russia from 1992 to 1995. (USA:Springer). In Journal of Population Economics, Vol. 13, No. 2 (Jul., 2000). Hlm 359 via http://www.jstor.org/stable/20007719 pada tanggal 30 mei 2013 pukul 04:49 Tabel 3.2 Gender gap di dalam gaji pada masa Federasi Rusia Summary Statistic Monthly salary from formal employement (june 1992 rubles) Monthly hours of work Wage rate Age Education in years Total number of observations use in analysis

1992 4412 (3352) 174.5 (56.1)

Men 1993 1994 4380 5282 (3636) (4863) 167.7 174.1 (48.7) (62.4)

1995 4707 (4560) 179.6 (57.5)

1992 2893 (2261) 157.3 (46.1)

Women 1993 1994 3404 3197 (2459) (2754) 153.0 150.0 (45.2) (52.4)

1995 3048 (2729) 155.8 (50.3)

28.57 (28.5) 38.9 (8.3) 12.05 (2.6) 1992

29.5 (30.7) 38.8 (8.1) 12.08 (2.6) 1450

29.35 (31.9) 37.9 (8.4) 12.41 (2.7) 866

21.51 (25.0) 39.4 (8.1) 12.38 (2.5) 2186

23.63 (28.5) 39.7 (7.9) 11.87 (2.7) 1723

22.91 (27.9) 39.1 (7.8) 12.67 (2.3) 970

34.72 (35.9) 37.9 (8.4) 12.55 (2.6) 995

24.62 (26.3) 38.8 (8.2) 12.91 (2.5) 1107

Sumber: Glinskaya, Elena. A. Mroz, Thomas. 2000. The Gender Gap in Wages in Russia from 1992 to 1995. (USA:Springer). In Journal of Population Economics, Vol. 13, No. 2 (Jul., 2000). Hlm 360 via http://www.jstor.org/stable/20007719 pada tanggal 30 mei 2013 pukul 04:49 Kemajuan ekonomi berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima oleh warga negaranya, begitu pula sebaliknya. apabila terjadi kemerosotan sistem dan keadaan ekonomi sebuah negara maka akan berdampak buruk bagi kehidupan warga negaranya. Perempuan Rusia yang merupakan mayoritas populasi warga negara Rusia mendapatkan dampak langsung dari segala kebijakan yang diterapkan oleh negara. Kemerosotan ekonomi dan subordinasi yang dilakukan oleh negara menyebabkan posisi perempuan Rusia semakin termarginalkan. Pengangguran dan kemiskinan berdampak kepada keterpurukan keadaan sosial dan kesejahteraan perempuan. Kemiskinan dan krisis ekonomi yang terjadi di Rusia menyerang lebih besar kepada perempuan. Pada masa Federasi Rusia terdapat empat jenis golongan rumah tangga yang paling rentan terhadap kemiskinan yaitu: pensiunan, rumah tangga dengan orang tua tunggal, rumah tangga dengan banyak anak, rumah tangga dengan anak di Universitas. Di antara kelompokkelompok tersebut perempuan memangku beban terberat, di golongan pensiunan perempuan memiliki perbandingan dengan laki-laki sebanyak 12:58 dan perempuan memiliki peraturan untuk pensiun 5 tahun lebih cepat dari laki-laki hal tersebut menyebabkan berkurangnya jatah gaji dan umur aktif mereka untuk bekerja. Kemiskinan pun kerap membelit perempuan sebab mereka


8 cenderung menerima gaji rata-rata sekitar dua-pertiga dari jatah yang diterima oleh laki-laki. Peningkatan pesat harga barang pun menjadi kendala terbesar bagi kemiskinan yang diterima oleh perempuan. Negara selaku pengatur sistem dan kebijakan yang ada bagi seluruh masyarakat rusia berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan perempuan. Sebab diketahui kemiskinan dan ketidakadilan yang diterima perempuan itu pun merupakan bentuk dari sikap diskriminasi negara yang merupakan perwujudan patriarki publik. Negara memarginalkan, mengsubordinasikan dan memberikan stereotype kepada perempuan di masa Federasi Rusia. Hal tersebut menyebabkan perempuan mengalami pembatasan dalam bergerak dan mengakses hal-hal yang berhubungan dengan domain publik. Negara memiliki peran sentral dalam mengatur kebijakan yang dapat memfasilitasi perempuan dalam memenuhi perannya di lingkungan publik. Bentuk kebijakan yang paling konkret dalam hal ini ialah mengupayakan pemberian ruang bagi perempuan untuk dipresentasikan dalam politik formal dan mendorong pemberdayaan perempuan di segala bidang. Keterwakilan perempuan di dalam Duma tidak hanya sebatas menunjukan bentuk demokrasi yang diusung oleh Negara Federasi Rusia. Lebih jauh lagi peran perempuan rusia di dalam Duma memangku sebuah beban untuk memajukan kondisi masyarakat Rusia, khususnya permasalahan keadilan gender. Sebagai dasar kebijakan, Negara Federasi Rusia mengadopsi konstitusi tahun 1993 sebagai dasar kebijakan mereka. Namun tidak hanya itu, Undang-Undang Federal dan Keputusan Presiden pun menjadi dasar lain bagi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Negara Republik Federasi Rusia. Perempuan Rusia di sini berperan dalam memantau permasalahanpermasalahan sosial di masyarakat dan kemudian bersama dengan deputi Duma lainnya menyusun rancangan Undang-Undang dan mengajukannya ke Dewan Federasi. Mengapa beban ini lebih diberatkan kepada perempuan daripada kepada laki-laki, sebab menurut Ekaterina Lakhova, pemimpin dari Fraksi Women of Russia mengatakan bahwa perempuan harus memegang peran yang aktif di dalam politik, perempuan harus bangkit dan ia menekankan bahwa harus ada lebih banyak perempuan di dalam Duma negara, tidak perlu sebagai mayoritas hanya paling tidak sebanyak sepertiga dari seluruh anggota deputi Duma sebab sepertiga bagian perempuan tersebut dapat menentukan keputusan apa yang akan dibuat untuk menentukan kehidupan masyarakat. Lakhova lebih lanjut menyatakan bahwa perempuan di dalam Duma harus lebih banyak sebab pihak lain di dalam Duma (laki-laki) belum mampu bekerja sama dalam menempatkan kontrol pada melonjaknya harga pangan, membantu perbaikan pendidikan, kesehatan masyarakat dan menyediakan perumahan di daerah pedesaan (Rule 1996: 105). Penjelasan yang dikemukakan oleh Ekaterina Lakhova menunjukan bahwa terdapat garis merah antara kebijakan yang dihasilkan oleh negara dengan jumlah keterwakilan perempuan di dalam Duma. Selang waktu 1993-2011 terdapat tiga kebijakan yang berhubungan dengan peran dan hak perempuan yang diantaranya: keputusan presiden tentang tugas prioritas dari kebijakan negara untuk perempuan (1993), konsep dari peningkatan status dari perempuan di Federasi Rusia (1996) dan rencana nasional dalam aksi untuk meningkatkan status dari perempuan dan meningkatkan peran mereka di dalam masyarakat hingga tahun 2000 (1996), disetujui oleh Pemerintah Rusia dengan sebuah tujuan untuk pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi yang diterima oleh perempuan (Smyth 2006: 26). Di dalam konstitusi 1993 maupun konstitusi yang sudah diamandemen penulis tidak menemukan secara gamblang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur permasalahan gender di Rusia. Konstitusi Rusia tahun 1993 maupun yang sudah diamandmen tidak membahas kesetaraan gender di Rusia. Negara tidak menunjukkan perhatian secara detail mengenai permasalahan-permasalahan khusus yang menyangkut perempuan Rusia. Perempuan rusia termarginalisasikan haknya oleh negara, negara dalam kekuasaan dan ideologinya tidak banyak memberikan perhatian bagi perempuan Rusia. Bagian pemberdayaan perempuan PBB pun menyatakan di dalam situs resminya bahwa Rusia merupakan negara terakhir yang menyetujui untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan perempuan di bawah umur “Tajikistan and the Russian Federation are among the latest countries to announce new and concrete national commitments to end the scourge of violence against women, bringing to 56 the number of Governments that have joined UN Women’s novel initiative” 16 April 2013.6

6

http://www.unwomen.org/news/the-russian-federation-commits-to-combat-domestic-violencethrough-national-crisis-network-training-workshops-and-helpline-for-survivors/ diakses pada tanggal 19 Juni 2013


9 PBB secara jelas mencanangkan keadilan gender dan penghapusan diskriminasi bagi perempuan di seluruh Dunia. Setiap jangka waktu tertentu PBB melakukan penelitian dan penyusunan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang negara lakukan dalam mewujudkan keadilan gender di seluruh dunia. Langkah-langkah yang menjadi acuan di sini ialah melalui penghasilan kebijakan-kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi gender dan pemberian jaminan hak yang sama bagi perempuan. Laporan berkala dari Federasi Rusia mencatat secara detail dan menyeluruh intrumen legal yang diadopsi selama periodisasi penyusunan laporan: Hukum, Undang-Undang, Dekrit, resolusi dan dampak hukum status sosial dari seluruh kategori populasi di Rusia. Namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gender maupun dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan hubungan gender hilang dari daftar panjang (Hukum, Dekrit, dsb).7 Ini sulit untuk dipercaya sebab selama periodeiasi penyusunan laporan PBB, keadilan gender bukan merupakan prioritas utama tugas negara dan keadilan gender pun tidak menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan dokumen legal di Negara Federasi Rusia. “However, gender related documents or legal documents with a gender component are missing from the long list. This is quite explicable, as during the reported period gender equality has not been among priority national tasks, and such documents have not been subjected to consideration.” (UN 2002: 22). Kebijakan Federasi Rusia yang menurut PBB paling mendekati jaminan negara mengenai keadilan gender merupakan pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama “Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации”. Menurut PBB pasal tersebut merupakan sebuah bentuk dokumen legal yang paling mendekati mengenai keadilan gender yang disetujui oleh Negara Federasi Rusia. Kekurangan utama dari kebijakan hukum Federasi Rusia adalah kurangnya definisi secara terperinci mengenai diskriminasi terhadap perempuan, walaupun komisi PBB telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya perubahan status perempuan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Mengacu kepada pasal satu dari konvensi tentang Penghapusan Segala Betuk Diskriminasi terhadap Perempuan: istilah diskriminasi ialah “setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan pengrusakan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan oleh perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil dsb. Melihat keadaan tersebut sebenarnya perempuan di Duma tidak tinggal diam, bersama dengan organisasi perempuan non-pemerintah Deputi Komite Perempuan, Keluarga dan Anak-anak mempromosikan hukum mengenai “Jaminan negara mengenai persamaan hak, kebebasan laki-laki dan perempuan dan kesempatan yang sama dalam pelaksanaannnya”. Secara hukum dengan adanya dasar hukum tersebut di dalam konstitusi maupun Undang-Undang legal lainnya dapat memberikan dasar hukum yang jelas untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan namun rancangan hukum tersebut tidak mampu melampaui batas sidang pertama pada tahun 2003 (Smyth 2006: 226). Negara Federasi Rusia tidak banyak berperan dalam penghapusan diskriminasi gender di Rusia. Kebijakan-kebijakan yang mencakup kesetaraan dan keadilan gender di dalam Duma kurang mendapatkan dukungan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya jumlah perempuan di dalam Duma. Partisipasi perempuan yang rendah di dalam Duma menyebabkan perempuan kurang berperan banyak dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghapuskan pelanggaran-pelanggaran gender di Rusia seperti marginalisasi, subordinasi, diskriminasi dan juga kekerasan yang dialami oleh perempuan Rusia. Partisipasi perempuan di dalam Duma mengacu kepada teori Gender and Nation Nira Yuval-Davis merupakan sebuah bentuk partisipasi aktif perempuan sebagai warga negara. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dan berperan aktif di dalam setiap aktifitas politik yang negara selenggarakan.8 Perempuan harus keluar dari domain pribadi dan ikut berpartisipasi ke dalam domain publik dimana negara berada di sana dan menguasai domain tersebut. Perempuan Rusia yang berpartisipasi di dalam Duma pada mulanya harus ikut bergabung di dalam partaipartai yang ada. Sistem multipartai mulai diadopsi di Rusia sekitar tahun 1989-1993.Warga negara Rusia bebas untuk menentukan orientasi politiknya dengan cara bergabung ataupun menjadi anggota dari partai-partai yang sesuai dengan arah politik mereka (Remington 1995: 458).

7

http://www.kremlin.ru/acts?page=31 tidak ditemukan data yang menyangkut relasi gender. Aktivitas politik disini mengacu kepada proyek nasional dari sebuah negara yang mencakup kegiatan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif (ikut berpartisipasi dalam partai dan memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai perwakilan rakyat). 8


10 Perempuan Rusia pun berlomba-lomba untuk bergabung di dalam partai dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi di dalam Duma. Penulis menemukan tabel yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam pemilihan Duma tahun 1993, 1995 dan tahun 1999. Jumlah partisipasi perempuan yang terpilih dan dinominasikan oleh partai umumnya pada setiap pemilihan mengalami penurunan: Tabel 3.3 Perempuan yang dinominasikan dan terpilih dalam pemilihan deputi Duma 19931999. Women % Party

Total elected

Nom. PR

Elected in PR

Nom. SMD

Elected SMD

1993 VR

4 (8.2)

17 (8.1)

2 (5.0)

10 (8.4)

2(8.0)

KPRF

7 (17.5)

16 (10.6)

3 (9.4)

5 (8.6)

4(36.4)

LDPR

5 (7.9)

9 (6.1)

5 (8.5)

4 (6.6)

0 (0)

Yabloko

3 (13.0)

23 (13.4)

2 (9.5)

8 (8.7)

1(14.3)

WOR

23 (100)

36 (100)

21 (100)

7 (100)

2(100)

PRES

0 (0)

6 (3.1)

0 (0)

2 (2.6)

0 (0)

AGRARIAN

2 (5.3)

7 (4.8)

0 (0)

4 (6.3)

2(13.3)

DPR

1 (6.7)

11 (6.6)

1 (7.1)

4 (6.3)

0 (0)

Inds.

15 (11.9)

N/A

N/a

57 (7.1)

15(10.9)

Total

60 (13.7)

164 (9.3)

34 (15)

116 (6.4)

26(11.6)

KPRF

17 (9.7)

26 (11.2)

9 (9.1)

14 (11.0)

8 (13.8)

NDR

5 (7.5)

34 (13.0)

3 (6.7)

21 (20.6)

2 (20.0)

Yabloko

6 (14.0)

30 (13.0)

2 (6.5)

9 (14.1)

4 (28.6)

LDPR

1 (2.0)

17 (6.3)

1 (2.0)

9 (4.9)

0 (0)

Inds.

10 (13.2)

N/A

N/A

90 (8.7)

9 (12.3)

Total

46 (10.1)

N/A

15 (6.7)

285 (12.5)

31 (13.8)

KPRF

11 (9.7)

30 (11.1)

3 (4.5)

18 (14.1)

8 (17.4)

Unity

7 (11.1)

19 (10.8)

3 (5.6)

5 (16.7)

4 (44.4)

OVR

8 (11.8)

32 (12.3)

5 (13.5)

13 (14.8)

3 (9.7)

SPS

4 (13.8)

33 (17.2)

2 (8.3)

14 (21.2)

2 (40.0)

Yabloko

2 (10.0)

30 (13.0)

2 (12.5)

18 (15.9)

0 (0)

LDPR

0 (0)

2 (2.4)

0 (0)

11 (12.4)

0 (0)

Inds.

3 (2.9)

N/A

N/A

102 (9.4)

3 (2.9)

Total

35 (7.8)

N/A

15 (6.7)

263 (13.4)

20 (8.9)

1995

1999

Sumber: Matland, Richard E. Montogomery, Kathleen A. 2003. Womens access to political power in post comunist europe. (Oxford: Oxford University Press). Hlm 159


11 Tabel 3.4 Kursi yang di dapat perempuan di dalam pemilihan deputi Duma 20032011. Perempuan Tahun

Total Kursi

Laki-Laki %

Total Kursi

%

2003

45

10

402

—

2007

63

14

—

—

2011

61

13

389

—

Sumber: Kittilson, Miki Caul. 2012. The Gendered Effects of Electoral Institution: Political Engagement and Participations.(Great Britain: Oxford University Press). Hlm 98 Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase perempuan dalam Duma dari tiap pemilihan berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ketidakstabilan persentase perempuan merupakan salah satu dampak dari tidak adanya kebijakan yang mengatur mengenai kuota batas jumlah perempuan dalam duma. Kesetaraan gender pun tidak dapat terjadi di dalam duma, sebab negara sendiri tidak memiliki kebijakan yang mengatur secara jelas mengenai kesetaraan gender. Pada periode pemilihan tahun 1993 jumlah perempuan di dalam parlemen menyentuh angka 13 persen dari seluruh deputi duma tetapi pada pemilihan selanjutnya pada tahun 1995 terdapat 10 persen perempuan yang menjadi deputi Duma. Perubahan angka dari 13 persen menjadi 10 persen menunjukkan bahwa terdapat penurunan terhadap persentase perempuan di dalam Duma. Penurunan sebanyak 3 persen terjadi selam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Pada pemilihan deputi Duma selanjutnya yaitu pada tahun 1995 penurunan persentase terus terjadi, diketahui bahwa persentase perempuan hanya sekitar 7,8 persen. Pada pemilihan tahun 1999 perempuan berada dalam jumlah terendah di dalam parlemen dibandingkan dengan seluruh pemilihan yang terjadi rentan masa 1993-1995. Pada tahun 2003 persentase perempuan di dalam Duma meningkat menjadi 10 persen, sama seperti hasil pada pemilihan deputi Duma tahun 1995. Walaupun hanya terjadi peningkatan sekitar 2 persen, hal tersebut menunjukan sedikit perkembangan terhadap persentase perempuan di dalam Duma. Pada pemilihan deputi Duma tahun 2007 persentase perempuan di dalam Duma mengalami peningkatan sebanyak 4 persen, menjadi 14 persen. Peningkatan terhitung cukup signifikan apabila dibandingkan dengan rata-rata kenaikan maupun penurunan persentase deputi Duma perempuan di dalam pemilihan sebelumnya. Pemilihan terakhir pada tahun 2011 tidak mengalami peningkatan, berkurang menjadi 13 persen pada pemilihan deputi Duma tahun 2011. Ketidakstabilan persentase perempuan di dalam Duma pada masa 1993-2011 terlihat dengan jelas, pada pemilihan pertama deputi Duma perempuan telah menentukan batas awal yang cukup baik bagi persentase perempuan di dalam Duma yaitu sejumlah 13 persen namun keadaan menunjukkan bahwa perempuan di dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya tidak dapat melampaui batas awal persentase perempuan di dalam Duma. Penurunan persentase terjadi terus menerus selama dua kali pemilihan hingga pada tahun 2003-2007 mengalami peningkatan kembali. Sayangnya pada tahun 2011 persentase perempuan di dalam Duma mengalami penurunan kembali walaupun penurunan persentase tersebut tidak terlihat signifikan. Penulis berpendapat bahwa kebijakan negara dan keadaan sosial serta ekonomi yang terjadi pada tiap pemilihan deputi Duma menjadi latar belakang atas penurunan dan kenaikan persentase perempuan di dalam Duma. Penulis melihat bahwa fenomena kenaikan dan penurunan persentase perempuan di dalam Duma berkaitan dengan keadaan ekonomi yang terjadi di dalam negeri Rusia.Secara mutlak dinyatakan bahwa wanita mempunyai hak sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan. Namun sehubungan dengan hal itu menurut menurut pemerintah Federasi Rusia, partisipasi wanita dalam pembangunan diharapkan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera dan membina generasi muda. Hal tersebut menyebabkan ketika keadaan ekonomi Federasi Rusia mengalami penurunan maka perempuan cenderung kurang berpartisipasi aktif di dalam dunia pemerintahan. Kesejahteraan ekonomi merupakan sebuah acuan bagi berpartisipasinya perempuan di dunia pemerintahan. Penulis menyatakan dalam tabel perbandingan persentase perempuan Rusia dengan negara di wilayah Eropa Barat mengalami perbedaan yang cukup signifikan, sebab negara


12 Eropa Barat yang telah mengalami keadaan ekonomi yang stabil lebih memperhatikan permasalahan yang menyangkut keadilan gender. Data yang di dapat menunjukkan bahwa pada masa 1993-1999 perekonomian Rusia mengalami kemerosotan dan sejalan dengan menurunnya juga persentase perempuan di Rusia, hingga pada tahun 1999 Yeltsin menyatakan bahwa negara tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang negara. Pada masa itu pula persentase perempuan di dalam duma mengalami titik terendah. Setelah lengsernya Yeltsin, Putin mengambil alih kepemimpinan hingga tahun 2008. Selama kepemimpinannya keadaan ekonomi Rusia mengalami perkembangan yang signifikan, utang-utang negara pun dapat terbayarkan. Sejalan dengan keadaan tersebut persentase perempuan di dalam Duma pun mengalami peningkatan. Menentukan ambang kuota bagi perempuan dianggap effektif oleh penulis, sebab dapat meningkatkan suara perempuan di dalam lembaga politik dan juga dapat menunjukkan kepada masyarakat seluruhnya bahwa negara memberikan perhatian lebih terhadap keadilan gender dengan cara memfasilitasi dan mendorong perempuan untuk lebih berpartisipasi di dalam lembaga politik. Penerapan kuota bagi perempuan di berbagai belahan negara dinilai efektif dalam meningkatkan jumlah keterwakilan mereka di dalam parlemen nasional (Grown 2005: 107). Data yang penulis dapatkan dari Worldbank menunjukkan bahwa Federasi Rusia jauh berada di bawah dari standar internasional dunia yang menyatakan bahwa persentase adil perempuan di dalam parlemen nasional merupakan 30 persen:9 Tabel 3.5 Perkembangan perempuan di dalam parlemen: Dunia dan Federasi Rusia

Women in parliament 12 10

Percentage

8 6 4 2 0 -‐2

2003

2004

2005

2006

-‐4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

year World

Russian Federa;on

Sumber:http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS/countries/1W-RU?display=graph diakses pada 19 Juni 2013 pukul 03.17 Rendahnya partisipasi perempuan di dalam Duma pada masa Federasi Rusia dilatarbelakangi oleh kurangnya peran negara dalam memfasilitasi perempuan untuk berperan aktif di dalam pemerintahan, rendahnya peran ini dilatarbelakangi oleh stereotype yang telah dilabelkan kepada perempuan yang dilakukan oleh negara Rusia sendiri. Irina Khakamada menyatakan perempuan di dalam politik menghabiskan seluruh waktu mereka untuk membuktikan kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya mengenai kemampuan yang ia miliki sebab ia katakan “seorang perempuan, terlepas dari status, keterampilan atau kualitas yang dimilikinya akan selalu mendapat ketidakpercayaan”.

9

http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS/countries/1W-RU?display=graph diakses pada 19 Juni 2013 pukul 03.17. PBB pun menyatakan kuota ideal bagi perempuan di dalam parlemen ialah sebanyak 30%


13 Tabel 3.6 Persentase yang menunjukan bahwa laki-laki memimpin lebih baik dalam politik

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Laki-‐laki

Perempuan

Sumber: Matland, Richard E. Montogomery, Kathleen A. 2003. Womens access to political power in post comunist europe. (Oxford: Oxford University Press). Hlm 45 Stereotype yang telah mengakar di dalam struktur sosial masyarakat rusia menyebabkan perempuan sulit untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan perannya.Perempuan yang dianggap berada di domain pribadi sulit untuk terjun ke dalam domain punlik dimana lingkup politik berada. Persepsi mengenai double burden (beban ganda) yang menuntut waktu yang cukup banyak bagi perempuan untuk menyelaraskan perannya sebagai ibu, istri maupun sebagai warga negara. Kemudian meningkatnya peran perempuan di dalam domain publik dianggap sebagai peran komplementer. Kontribusi mereka yang menonjol masi mengacu kepada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka dalam perannya sebagai seorang istri hal-hal tersebut telah tertanan dan menjadi streotype masyarakat mengenai peran perempuan. Jalan keluar terbaik untuk menghapus stigma ini ialah dengan mereformasi pola pikir serta lingkungan sekitar mengenai peran yang dimiliki oleh perempuan. 4.

Simpulan

Kerterkaitan antara gender dan bangsa merupakan hal yang krusial seperti kapal dengan layarnya, memperkuat antara satu dan lainnya namun di dalam keterkaitannya terdapat kompleksitas dari hubungan bersama. Hubungan kompleks antara gender dan bangsa menciptakan ruang bagi pemberdayaan perempuan namun tak luput dari proses nasionalis tertindas. Singkatnya dikatakan bahwa peran perempuan di dalam proses kebangsaan seringkali mengalami ketidakadilan. Penempatan perempuan dan laki-laki di dunia politik dan kenegaraan dipengaruhi oleh akses mereka ke negara dan kekuasaan. Gagasan tersebut menunjukan bahwa rendahnya jumlah perempuan di dunia politik dan kenegaraan merupakan dampak dari kurangnya akses mereka ke negara dan politik. Hal tersebut terjadi dikarenakan posisi perempuan berada di dalam lingkup pribadi yang sulit untuk mengakses lingkungan publik. Berbagai kebijakan yang di hasilkan oleh negara tidak menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan gender di rusia, sebab tidak terdapat satupun kebijakan maupun dokumen legal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan keadilan gender. Partisipasi perempuan di dalam Duma pun mengalami keadaan yang tidak stabil,


14 penurunan dan kenaikan kerap terjadi di masa 1993-2011. Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan di dalam Duma berkaitan langsung dengan keadaan ekonomi negara. Keadaan ekonomi negara yang stabil mendorong perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuan diri yang dimilikinya, sebab mereka tidak perlu lagi mencemaskan permasalahan keuangan yang menimpa mereka dan keluarganya. Hal tersebut pun dipacu oleh sikap negara yang menyatakan bahwa untuk apa perempuan bekerja apabila masih banyak lelaki yang menjadi pengangguran. Hal tersebut menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi yang menyebabkan mereka melupakan status sebagai warga negara yang dapat berpartisipasi aktif di dalam pemerintahan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran perempuan di dalam Duma pada masa Federasi Rusia begitu rendah, terlihat dari indikator kebijakan dan partisipasi. Pada masa Federasi Rusi tidak ditemukan kebijakan yang secara jelas mengatur hak dan keadilan perempuan, hal itu disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan di dalam Duma yang menyebabkan sulitnya manghasilkan kebijakan seperti itu. Singkatnya peran perempuan di dalam Duma pada masa Federasi Rusia begitu rendah, dan hal itu disebabkan oleh negara yang kurang berperan aktif di dalam permasalahan keadilan gender. Daftar Acuan Sumber dokumen negara: Конституция pоссийской федерации’ (Konstitucija rossijskoj federacii) (Konstitusi Federasi Rusia) yang disahkan pada tahun 1993.http://www.constitution.ru/10003000/100030006.htm diunduh pada tanggal 15 Juni 2013 pada pukul 02.12 Sumber buku: Aivazova, Svetlana. 2008. Russian Election Gender Profile. (Moscow: consortium of Women’s Non-Governmental AssociationsInstitute of Social Sciences (Russian Academy of Sciences)). Anderson, James E. 1984. Public Policy Making. (New York: Holt, Rinehart and Winston). Badri, Jusuf. 1997. Inilah Komunisme dan Agama Komunis (Jakarta timur: Pustaka Ilmu Abadi). Ballington, Julie. Azizah, Wan. Abu Zayd, Gehan. 2002. Perempuan di dalam parlemen: bukan sekedar jumlah. Terjemahan Akmal Syams. (Sweden: International IDEA). Bashim, Kamla. Khan, Said. 1995. Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya. Terjemahan S. Herlina. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Kalyanamitra). Boilard, Steve D. 1998. Russian at The Twenty-First Century: Politics and Social Change in The Post-Soviet Era. (USA: Harcourt Brace and Company). Brooks, Ann. 1997. Posfeminsm and Cultural Studies. (London: Routledge). Connell, RW. 2002. Gender. (Camridge: Polity Press, Malden, Blackwell Publishers). Dankin, Mary. 1998. Women and employment policy in contemporary russia. Implementation by the russian federation of Un convention on eliminating of all forms of discrimination agains women. D. S, Busman. 2002. Tesis Gagasan John Stuart Mill tantang Persamaan Hak Antara Perempuan dan Laki-Laki Suatu Kajian filosofis. (Depok: Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Sastra Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Pascasarjana Universitas Indonesia). E. Cudd, Robin. Andreasen. 2001. Feminist Theori: A Philosophical Anthologi. (Oxford: Blackwell Publishing). Elfira, Mina. 2002. Perempuan Rusia pada Era Komunisme. (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya). Elfira, Mina. 2008. Vasilisa Maligina karya A.M. Kollontai Sebuah rekonstruksi atas konsep maskulinitas Rusia. (Depok: Wacana, VOL. 10 NO. 1).


15 Fahrurodji, A. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). Finkelman, Paul. 1999. Encyclopedia of Slavery. (USA: Macmillan). Friedman, Marilyn M. 1998. Family Nursing. Theory & Practice. (Jakarta: EGC). Grown, Caren. Rao Gupta, Geeta. Kes, Aslihan. 2005. Taking Action: Achieving Gender Equality and Empowering Women. (London: UN Millennium Project Task Force on Education and Gender Equality). Hausmann, Richardo. Tyson, Laura D. Zahidi, Berkeley Saadia.2012. The Global Gender Gap Report 2012. (World Economic Forum). Humm, Maggie. 2002. Modernist Women and Visual Cultures. (Edinburgh: Edinburgh University Press). Illic, Mellanie. 2001. Women In The Stalin Era (Birmingham: Palgrave). Kittilson, Miki Caul. 2012. The Gendered Effects of Electoral Institution: Political Engagement and Participations. (Great Britain: Oxford University Press). Lamont, Corliss. 1952. Soviet Civilization. (New York: Philosophical Library). Mackie, Vera. 2003. Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality. (Cambridge: Cambridge University Press). Mandel, William M. 1972. Soviet Women in the Work Force and Proffesions. (California: Highgate Road Social Science Research Station, Inc.). Matland, Richard E. Montogomery, Kathleen A. 2003. Womens access to political power in post comunist europe. (Oxford: Oxford University Press). Millar, James R. 2004. Encyclopedia of Russian History. (USA: The Gale Group). Neufeldt, Victoria. 1994. Webster’s New World Dictionary of American. Yuval, Nira-Davis. 1997. Gender and Nation. (London: SAGE Publications Ltd). Nichols, Thomas M. 1999. The Russian Presidency, Society and politics in the second Russian Republic. (New York: Palgrave). Nogi S, Hessel. Tangkilisan, Msi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI). OSCE, ODIHR. 12 January 2012. Russian Federation, Election to the state Duma 4 december 2011. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report. Pavlenko, Aneta. 2011. Socioeconomic Conditions and Discursive Construction of Womens Identities in Post-Soviet Countries. In critical Management Research in Eastern Europe. (England: Palgrave Macmilan). Prof. Dr. S. Prajudi Atmosudirdjo, S.H., Prof. Usep Ranawijaya, S.H., Prof. Padmo Wahjono, S.H, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. 1986. Konstitusi Soviet: Seri Konstitusi dalam Bahasa Indonesia-Inggris. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Rule, Wilma. Noonan C, Norma. 1996. Russian Women in Politics and Society. (London: Greenwood publishing group) Saragih, Simon. 2008. Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB.(Jakarta: Kompas). Siti Hidayati Amal. 1995. Beberapa Perspektif Feminis Dalam Menganalisis Permasalahan Wanita dalam Kajian wanita Dalam Pembangunan. Stalin, J. 1934. Stalin Reports (to the Seventeenth Congress of the Communist Party of the U.S.S.R).


16 Shoemaker, Robert. Vincent, Mary. 1998. Gender and history in western Europe. (London: Arnold). Showalter, Elaine. 1989. Speaking of Gender. (America: Rouledge, Capman and Hall Publisher). Smyth, Regina. 2006. Candidate Strategies and Electoral Competition in the Russian Federation: Democracy without Freedom. (Cambridge: Cambridge University Press). Sulistiowati irianto. 2006. Perempuan dan Hukum. (Indonesia: Yayasan Obor Indonesia). Sunarto. 2009. Televisi, Kekerasan, dan Perempuan. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas). Suriasumantri, Jujun S. 2001. Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan, dalam M. Deden Ridwan, ed. Tradisi Baru penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu. (Bandung: Nuansa). Temkina, Anna. Zdravomyslova, Elena. 2003. Gender Studies in Post-Soviet Society: Western Frames and Cultural Differences. (Russia: Springer). Tierney, Helen. 1999. Womens Studies Encyclopedia. (England: Greenwood Publishing Group). Tong, Rosemarie. 1989. Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. (London: Routledge). UN Human Settlements Program. 2008. gender in Local Government: A sourcebook for Trainers. UNDP. 2013. Human Development Report 2013 The Rise of the South :Human Progress in a Diverse World. Vyshinsky, Andrei Y. 1954. The Law Of The Soviet State. Translated from the Russian by Hugh W. Babb. (New York: Macmillan Company). Weilminster, Lisa. Gender and Human Rights in Topical Research Digest: Human Rights in Russia and The Former Soviet republics. Wolf , Naomi. Omi Intan. 1997. Gegar Gender : Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21. (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press). Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) Sumber Jurnal: Glinskaya, Elena. A. Mroz, Thomas. 2000. The Gender Gap in Wages in Russia from 1992 to 1995. (USA:Springer). In Journal of Population Economics, Vol. 13, No. 2 (Jul., 2000). via http://www.jstor.org/stable/20007719 pada tanggal 30 mei 2013 pukul 04:49 Remington, Thomas F. S, Steven. 1995. The Development of Parliamentary Parties in Russia: Legislative Studies Quarterly, Vol. 20, No. 4. (USA: Comparative Legislative Research Center). via http://www.jstor.org/stable/440189. pada tanggal 30 Mei 2013 05:15 United Nations. 2002. Russian Federation Profile: Gender relation report. (Johannesburg Summit). via http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo tanggal 17 Juni 2013 Wendy Sloane, "Russia's Women's Bloc Plans for Elections," The Christian Science Monitor, November 9,1993, via http://www.jstor.org/stable/20007719

Sumber artikel: Demetriades, Justina. 2007. BRIDGE‟s Gender and Indicators Cutting Edge Pack via http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Indicators pada tanggal 3 mei 2013 pukul 00.15 Elena Krivovyaz. 2011. http://russianow.washingtonpost.com/2011/10/womens-place-is-in-theduma.php diakses pada tanggal 18 Juni 2013 Pukul 02.45


17 Pichugina, M. 1939. Women In The U.S.S.R. (Foreign Languages Publishing House). Via http://www.marxists.org/subject/women/authors/pichugina/women.html pada tanggal 20 mei 2013 pukul 18.19 Pravda, "On the Path to a Great Emancipation,". March 8, 1929. Diunduh dari http://chnm.gmu.edu/wwh/modules/lesson11/lesson11.php?s=1 pada tanggal 20 mei 2013 pukul 14.05 Yuval, Nira-Davis. 1999. What is Transversal politics?. artikel diunduh dari www.amielandmelburn.org.uk/collections/soundings/12_94.pdf pada tanggal 13 april 2013 pukul 20.07 Sumber internet: http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS/countries/1W-RU?display=graph pada 19 Juni 2013 pukul 03.17.

diakses

http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth diakses pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 13.00 http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth diakses pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 12.15 http://www.unwomen.org/news/the-russian-federation-commits-to-combat-domestic-violencethrough-national-crisis-network-training-workshops-and-helpline-for-survivors/ diakses pada tanggal 19 Juni 2013 pukul 13.19 http://svr.gov.ru/svr_today/doc01.htm diakses pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 15.19 http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8534/ diakses pada tanggal 18 juni 2013 pukul 15.56 http://www.cbc.ca/news/interactives/map-world-womenpolitics/ diakses pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 00.56 http://gov.ru/main/page7_en.html diakses pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 16.44 http://invest.gov.ru/en/russia/goverment/ diakses pada tangga 12 Juni 2012 pukul 20.55 http://www2.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/kalender_sejarah/oktober/04oktober.htm diakses padatanggal 18 Desember 2012 pukul 22:59 http://www.duma.gov.ru/about/history/information/ diakses pada tanggal 10 Juni 2013 pukul 14.35. http://www.russiavotes.org/duma/duma_elections_93-03.php diakses pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 18.23 http://www.worldpresidentsdb.com/list/countries/Russian-Federation/ diakses pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 19.56 http://russiaprofile.org/bg_places/52717.html diakses pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 19.18 http://invest.gov.ru/en/russia/geo/ di aksess pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 19.17


PERAN PEREMPUAN DALAM DUMA ДУМА PADA MASA FEDERASI RUSIA ( )

Recommend Documents