Lampiran
: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 061.2/009/HK-KS/IV/2016 TENTANG S TANDAR PELAYANA N BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIA T DAERAH KOTA SAMARINDA
Jenis Pelayanan : Pendampingan Penyusunan Sop-Ap (Standar Operasional Prosedur Adiministrasi Pemerintah Dan Standar Pelayanan NO 1
2
KOMPONEN Dasar Hukum
Persyaratan
URAIAN 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda 4. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan A. Persyaratan Tehnis 1. Memilik Rancangan SOP – AP 2. Memiliki Rancangan Standar Pelayanan 3. Mampu dan memahami memahami uraian tugas /fungsi SKPD 4. Mampu dan memahami jenis –jenis pelayanan SKPD/Unit Kerja 5. Mampu mengoperasikan Perangkat Komputer B. Persyaratan Administrasi: 1. Asli Surat Permohonan Pimpinan SKPD 2. 1 lembar rancangan SOP AP dan SP dan softcopy
3
Sistem, Mekanisme 1. SKPD mengajukan surat permohonan dan Prosedur pendampingan Penyusunan SOP – AP dan SP yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. Bagian Organisasi ; 2. JFU memerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi 3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang membidanginya 4. Kasubbag menyusun jadwal pendampingan dan membuat surat balasan ; 5. JFU menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pendampingan paling lambat 2 hari kerja setelah surat permintaan diterima. 6. Melaksanakan pendampingan penyusunan SOP-AP dengan menunjukkan Surat Tugas
4
Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif
5
40 menit setiap judul SOP-AP 10 menit setiap jenis SP Gratis (Rp. 0 )
6
Produk Layanan
Rancangan SOP AP dan Standar Pelayanan
7.
Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya
8
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
9
Pengawasan Internal
10
Penanganan Pengaduan
11
Jumlah Pelaksana
12
Jaminan Pelayanan
13
Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
14
Seperangkat Komputer Seperangkat LCD dan Proyektor Kursi dan Meja Ruang Pertemuan /Rapat SMU dan Sarjana Menguasai Penggunaan Komputer Memahami Ketentuan dan Peraturan Pelayanan Publik 4. Memahami Simbol/Alur SOP – AP Pengawasan dilaksanakan oleh 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Administrasi dan Umum Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. SMS: 085252521795 (Kasubbag II Sdr. Irawan); 2. Kotak Aprisiasi/Saran/Kritik 3. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 4. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana terdiri dari 5 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Penerima berkas 2. 4 orang tenaga pendamping 1. Materi yang diberikan sesuai dengan permintaan pendampingan 2. Surat Tugas Pendampingan 1. Tersedianya 1 (satu ) buah Tabung Pemadam Kebakaran 2. Tersediaanya 1(satu) buah genset listrik 3. Ruang berAC, meja dan kursi kegiatan Angket/Form Isian tenaga pendampingan yang dilakukan saat kegiatan pendampingan dan dilaporkan hasilnya kepada atasan
Jenis Pelayanan : Pengesahan Standar Pelayanan SKPD Oleh Walikota NO 1
2
KOMPONEN Dasar Hukum
Persyaratan
URAIAN 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP 4. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan A. Persyaratan Tehnis 1. Keputusan SKPD tentang Penetapan SP 2. Dokumentasi /Foto Kegiatan Pembahasan SP 3. Berita Acara atau Notulen Hasil Pembahasan SP yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan minimal 3 (tiga) orang perwakilan rapa
3
4 5 6 7.
8
9
10
11
12 13
B. Persyaratan Administrasi: 1. Asli Surat Permohonan Pimpinan SKPD 2. Asli dan 2 lembar hard copy Keputusan SKPD lengkap dengan Lampiran SP dan 1 sofcopy SP 3. Foto Copy 1 lembar Dokumentasi, Berita Acara atau Notulen dan Undangan Sistem, Mekanisme 1. SKPD mengajukan surat permohonan dan Prosedur pengesahan SP kepada Sekretaris Daerah Up. Bagian Organisasi ; 2. JFU memerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi 3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang membidanginya 4. Kasubbag memeriksa dokumen kelengkapan dan penyusunan Standar Pelayanan 5. membuat telahan staf kepada Walikota 6. Membuat surat balasan dan atau pemberitahuan lisan kepada SKPD ; 7. JFU menyampaikan lembar Pengesahan Walikota dan meminta tanda terima Waktu 5 (lima) hari kerja Penyelesaian Biaya / Tarif Gratis (Rp. 0 ) Produk Layanan Lembar Pengesahan Walikota Standar Pelayanan SKPD Sarana Prasarana 1. Seperangkat Komputer dan atau fasilitas 2. Seperangkat LCD dan Proyektor lainnya 3. Kursi dan Meja 4. Ruang Pertemuan /Rapat Kompetensi 1. SMU dan Sarjana Pelaksana 2. SDM yang mampu dan terampil menggunakan seperangkat computer 3. SDM yang mampu dan memahami keetentuan dan Peraturan serta kebijakan Pelayanan Publik Pengawasan Pengawasan dilaksanakan oleh Internal 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Administrasi dan Umum 3. Sekretaris Daerah Penanganan Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja Pengaduan melalui : 1. SMS : 085252521795 (Kasubbag II Sdr. Irawan); 2. Kotak Aprisiasi/Saran/Kritik 3. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 4. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana terdiri dari 3 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Penerima berkas 2. 2 orang tenaga pemeriksa /koreksi dokumen Jaminan Asli lembar pengesahan dan stempel basah Pelayanan “walikota “ Jaminan 1. Tersedianya Ruangan Pendingin dan meja Keselamatan dan /kursi kerja Keamanan 2. Kertas Lembar Pengesahan kualitas baik Pelayanan
14
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Jenis Pelayanan NO 1
2
3
4
Evaluasi dilaksanakan melalui metode Kepuasan Masyarakat setiap tahun
Survey
: Penyediaan Narasumber Dari Bagian Organisasi
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Ps. 7 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Kota Samarida Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan SOTK Sekretariat Daerah
Persyaratan
1. Surat Resmi Permintaan asistensi/bimtek dari SKPD menjelaskan materi (Term of Referensi). Jadwal dan , tempat pelaksanaan kegiatan serta jumlah peserta 2. Tersedianya pejabat dan petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan Sistem, Mekanisme 1. SKPD menyampaikan surat resmi permintaan dan Prosedur asistensi/bimtek yang menjelaskan materi, waktu, tempat dan jumlah peserta; 2. Kepala Bagian memberikan disposisi kepada pejabat yang kompeten untuk memenuhi permintaan penyediaan nara sumber 3. Informasi disampaikan kepada SKPD melalui surat resmi atau telepon atau media email tentang kesediaannya paling lambat 2 hari 4. Pejabat /petugas menghadiri kegiatan tersebut dengan membuktikan Surat Tugas 2 hari kerja sejak surat permohonan diterima
5
Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif
6
Produk Layanan
7.
Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya
8
Kompetensi Pelaksana
Penyampaian materi/paparan/makalah dengan Penunjukan Surat tugas 1. Seperangkat Komputer 2. Mesin Fax 3. Akses internet untuk mengirim dan menerima surat balasan dan atau materi 4. Pesawat Telepon/HP 1. SDM yang berkompeten dibidang kebijakan BIdang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Anjab dan bidang tugas yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi dengan baik; 3. SDM yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan bimtek/sosalisasi
Gratis (Rp. 0 )
9
Pengawasan Internal
1. 2. 3. 4.
10
Penanganan Pengaduan
11
Jumlah Pelaksana
Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. SMS : 085252521795 (Kasubbag II Sdr. Irawan); 2. Menuliskan surat disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 3. Menuliskan surat Aprisiasi/Saran/Kritik dan dimasukkan pada kotak aprisasi/saran/kritik; 4. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 5. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana terdiri dari 2 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Tenaga Nara Sumber 2. 1 orang tenaga tehnis dokumentasi/pranata komputer
12
Jaminan Pelayanan
13
Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
14
Jenis Pelayanan NO 1
2
3
Kepala Bagian Organisasi Asisten Adminsitrasi dan Umum Kasubbag masing-masing tugas bidangnya Pengawasan Eksternal Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah
Materi yang disampaikan dikirimkan kepada penyelenggara selambat-lambatnya 1 hari sebelum jadwal yang telah ditentuan dan sesuai dengan bidang tugas yang akan diberikan 1. Materi yang diberikan dijamin keabsahaanya 2. Nara Sumber yang menyampaikan materi sesuai dengan Surat Tugas dan disposisi dari atasan langsung 1. Laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan 2. Angket penilaian nara sumber yang diberikan kepada seluruh peserta dan dilaporkan hasilnya kepada atasan
: Konsultasi Bidang Tugas Bagian Organisasi
KOMPONEN Dasar Hukum
Persyaratan
URAIAN 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Ps. 7 tentang Pelayanan Publik 2. Perda Kota Samarida Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan SOTK Sekretariat Daerah
1. Surat Resmi yang berisi materi konsultasi, waktu kunjungan dan nomor kontak yang dapat dihubungi dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Up. Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 2. Pengguna layanan dapat langsung ke Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda Lantai II Balai Kota Jalan Balai Kota Samarinda dan menjelaskan tujuan konsultasi Sistem, Mekanisme 1. SKPD menyampaikan surat resmi tentang
dan Prosedur
4
Waktu Penyelesaian
5 6
Biaya / Tarif Produk Layanan
7.
Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya
8
Kompetensi Pelaksana
9
Pengawasan Internal
10
Penanganan Pengaduan
11
Jumlah Pelaksana
konsultasi, waktu kunjungan kepada Sekretaris Daerah Up. Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 2. Sekda , Asisten IV mendisposisi kan kepada Kepala Bagian Organisasi; 3. Kepala Organisasi dan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi 4. Memberitahukan melalui Surat Resmi dan atau telepon/hp /media eletronik lainnya tentang kesedian menerima dan memberikan konsulitasi 1. 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima 2. Apabila datang langsung , maka harus mengisi buku tamu Bagian Organisasi dan melapor terlebih dahulu kepada petugas tamu Gratis (Rp. 0 ) Saran, Masukan , pertimbangan . solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan 1. Ruang Tamu berAC, meja , kursi tamu 2. Buku Tamu 3. Seperangkat Komputer dan Printer 5. Mesin Fax Pesawat Telepon/HP 1. SDM yang berkompeten dibidang kebijakan BIdang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Anjab dan bidang tugas yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi dengan baik; 3. SDM yang memiliki perilaku dan santun serta ramah untuk memberikan konsultasi 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Adminsitrasi dan Umum 3. Kasubbag masing-masing tugas bidangnya 4. Pengawasan Eksternal Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 6. SMS : 085252521795 (Kasubbag II Sdr. Irawan); 7. Menuliskan surat disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 8. Menuliskan surat Aprisiasi/Saran/Kritik dan dimasukkan pada kotak aprisasi/saran/kritik; 9. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 10. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana terdiri dari 2 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Tenaga Nara Sumber 2. 1 orang tenaga tehnis dokumentasi/pranata computer
12
Jaminan Pelayanan
13
Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan
14
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Jenis Pelayanan NO 1
1. Layanan konsultasi diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 2. Konsultasi diberikan sesuai dengan pejabat/petugas yang kompeten dibidangnya 3. Materi yang dipersiapkan sesuai dengan permasalahan 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahaanya 2. Pejabat/Petugas telah mendapat penugasan dari atasan langsung. 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah selama berada dilingkungan Setda Kota Samarinda Evaluasi ini diberikan kepada pengguna layanan melalui angket layanan konsultasi
: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
KOMPONEN Dasar Hukum
1. 2. 3. 4.
2
3
Persyaratan
URAIAN UU Nomor 25 Tahun 2009 Ps. 7 dan pasal 40 tentang Pelayanan Publik Perda Kota Samarida Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan SOTK Sekretariat Daerah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik .
1. Masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat minimal nama dan alamat lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material dan inmaterial ditujukan kepada Sekretaris Daerah Up. Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda atau melalui www.organisasi.samarindakota.go.id konten pengaduan dan atau kotak pengaduan 2. Pengguna layanan dapat langsung ke Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda Lantai II Balai Kota Jalan Balai Kota Samarinda dan menyampaikan pengaduan secara lisan dilengkap dengan foto copy bukti pendukung pengaduan sebanyak 1 lembar Sistem, Mekanisme 1. Pengguna layanan pengaduan menyampaikan dan Prosedur tertulis kepada Sekretaris Daerah Up. Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 2. Sekda , Asisten IV mendisposisi kan kepada Kepala Bagian Organisasi; 3. Pejabat atau petugas yang ditunjuk menangani pengaduan untuk menerima , mencatat dan meregistrasikan ke dalam buku pengaduan atau data elektronik. 4. Pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk meneruskan kepada pejabat yang membidangi untuk menindak lanjuti pengaduan
4
Waktu Penyelesaian
5 6 7
Biaya / Tarif Produk Layanan Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya
8
Kompetensi Pelaksana
9
Pengawasan Internal
10
Penanganan Pengaduan
11
Jumlah Pelaksana
12
Jaminan Pelayanan
13
Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan
5. Menyampaiak tertulis hasil penyelesaian pengaduan melalui surat resmi dan atau media elektronik 6. Pengguna layanan datang langsung dan menyampaikan pengaduannya kepada petugas dan tempat yg ditunjuk sebagai penyelenggaraan pengaduan . 1. Pengaduan dalam bentuk tertulis ditindak lanjuti 1 hari hari sejak diterima 2. Pengaduan lisan ditindak lanjuti sesuai dengan permasalah pengaduan . Tanpa dikenakan biaya/tarif Tindak lanjut penyelesaian pengaduan. 1. Ruang Tamu berAC, meja , kursi tamu 2. Buku Tamu 3. Buku Pencatatan Pengaduan 4. Seperangkat Komputer dan Printer 6. Mesin Fax Pesawat Telepon/HP 7. Akses Internet 8. Seperangkat Genset 1. SDM yang berkompeten dibidang kebijakan Bidang pelayanan publik 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani pengaduan dengan baik; 3. SDM yang memiliki kemampuan menggunakan computer dan internet 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Adminsitrasi dan Umum 3. Kasubbag masing-masing tugas bidangnya 4. Pengawasan Eksternal Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. SMS : 085252521795 (Kasubbag II Sdr. Irawan); 2. Menuliskan surat disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 3. Menuliskan surat Aprisiasi/Saran/Kritik dan dimasukkan pada kotak aprisasi/saran/kritik; 4. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 5. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana terdiri dari 2 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Tenaga Penyelia Pengaduan 2. 1 orang tenaga tehnis administrasi 1. Pengaduan ditindaki lanjuti maksimal 1 hari 2. Masalah pengaduan pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan permasalahan selambat-lambatnya 30 hari akan dikoordinasikan dengan Ombusdman RI Identidas pengadu dijamin kerahasiaanya
14
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi ini lakukan minimal 1 kali dala satu tahun dan selanjutnya dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan
Jenis Pelayanan :Pendampingan Penyusunan Sakip Penetapan Kinerja ,Pengukuran Kinerja, ) No 1
2
3
4 5 6 7
Komponen Dasar Hukum
(Laporan Kinerja Skpd,
Uraian a. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. c. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 7 Tahun 2011 tentang RPMJD Kota Samarinda Tahun 2011-2015. d. Peraturan Walikota Samarinda nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Persyaratan a. Rentra SKPD b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran c. Draf Perjanjian Kinerja d. Draf Indikator Kinerja Utama Prosedur a. SKPD mengajukan surat permohonan untuk pendampingan penyusunan SAKIP yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda Cq. Kepala Bagian Organisasi. b. JFU Menerima dan mencatat surat kedalam lembar disposisi. c. Kepala Bagian memberikan disposisi kepada Kepala Subb Bagian Yang membidangi. d. Kasub Bagian menyusun jadwal pendampingan dan membuat surat balasan. e. JFUMenyampaian surat dan jadwal pendampingan. f. Melaksanakan pendampingan penyusunan SAKIP. Waktu Pelayanan 120 menit setiap per Dokumen SAKIP Biaya Tarif Gratis ( Rp. 0,- ) Produk Layanan Draf Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Kinerja Sarana , Prasarana dan a. Data pendukung fasilitas b. Komputer, printer, scanner, alat tulis dll
8
9
10
11 12 13
14
c. d. e. a. b. c.
Jaringan internet Kursi dan Meja Seperangkat LCD Kompetensi Pelaksana SMA, Sarjana Memahami peraturan tentang SAKIP Memahami dan terampil penggunaan Tehnologi dan Informasi Pengawasan Internal a. Pengawasan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi b. Pengawasan Eksternal serta evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Pengelolaan Pengaduan Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. SMS : 081346233360 (Kasubbag III Sdr. Eka Yuliantie); 2. Menuliskan surat disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda 3. Menuliskan surat Aprisiasi/Saran/Kritik dan dimasukkan pada kotak aprisasi/saran/kritik; 4. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana 3 orang Jaminan Pelayanan Dokumen SAKIP memiliki keselarasan antara RPJMD dan Renstra SKPD dan beroriantasi “ Outcome “ Jaminan Keamanan dan a. Tersedianya pendingin ruangan dan Keselamatan Pelayanan kursi /meja pertemuan b. Tersedianya tabung pemadam kebakaran c. Keselamatan tenaga pendampingan oleh Kepala SKPD melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilaksanakan setiap 3 bulan Pelaksana ( Per Triwulan ) pada pencapaian pengukuran kinerja dan diumumkan melalui media eletronika
Jenis pelayanan : Pendampingan Pengisian LHKPN No 1
Komponen Dasar Hukum
Uraian a. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari KKN b. Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. Perwali nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14
d. Keputusan Walikota nomor 061/105/HK-KS/2012 Tahun tentang Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang wajib menyampaikan LHKPN Persyaratan Dokumen pendukung ( Berkas Administrasi) perorangan dan rancangan formulir isian LHKPN sebanyak 1 lembar Prosedur a. SKPD mengajukan surat permohonan untuk pendampingan pengisian LHKPN yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda Cq. Kepala Bagian Organisasi. b. JFU menerima dan mencatat surat kedalam lembar disposisi. c. Kepala Bagian memberikan disposisi kepada Kepala Subb Bagian Yang membidangi. d. Kasub Bagian menyusun jadwal pendampingan dan membuat surat balasan. e. JFU menyampaian surat dan jadwal pendampingan. f. Melaksanakan pendampingan LHKPN. Waktu Pelayanan 120 menit Biaya/Tarif Gratis ( Rp. 0,- ) Produk layanan LHKPN Sarana, a. Seperangkat computer prasarana/fasilitas b. Seperangkat LCD c. Meja kursi d. Ruang pertemuan Kompetensi pelaksana a. SMU / Sarjana b. Memahami tentang LHKPN c. Menguasai penggunaan computer Pengawasan Internal a. Pengawasan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi b. Asisten Administrasi dan Umum Penanganan pengaduan a. Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda b. Kontak person Eka yuliantie Jumlah Pelaksana 3 orang Jaminan pelayanan Kami memberikan paeayanan dengan HATI Jaminan keamanan dan a. Tersedianya 1 pendingin ruangan kenyamanan b. Tersedianya 1tabung pemadam kebakaran c. Tersediannya 1 mesin foto copy d. Tersedianya telepon/akses jaringan internet Evaluasi kinerja Evaluasi dilaksanakan melalui Survey pelaksana Kepuasan Masyarakat secara berkala persemester
Jenis Pelayanan : Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja NO KOMPONEN 1 Dasar Hukum
2
3
4 5
URAIAN 1. Peraturan Menpan RB No 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan 2. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 3. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Persyaratan 1. Data Peta Jabatan dan Uraian Tugas 2. Tufoksi SKPD/Unit Kerja 3. Surat Asli Permohonan SKPD tentang permintaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sistem, Mekanisme 1. SKPD mengajukan surat permohonan dan Prosedur penyusunan analisis jabatan dan beban kerja yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. Bagian Organisasi ; 2. JFU menerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi; 3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang membidanginya; 4. Kasubbag memerintahkan Tim Kerja untuk melaksanakan penyusunan Anjab dengan berkoordinasi dengan SKPD ; 5. Hasil Anjab yang dilaksanakan Tim Kerja disampaikan kepada Kasubbag; 6. Kasubbag membuat surat tentang hasil Anjab ke SKPD untuk ditindaklanjuti. Waktu Penyelesaian 22 hari kerja Biaya / Tarif Tanpa dipungut biaya
6 7
Produk Layanan Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya
8
Kompetensi Pelaksana
9
Pengawasan Internal
10
Penanganan Pengaduan
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1. Seperangkat Komputer 2. Seperangkat LCD dan Proyektor 3. Kursi dan Meja 4. Ruang Pertemuan /Rapat 5. Seperangkat Mesin Foto Copy 6. Akses Jaringan Internet 1. SMU dan Sarjana 2. Menguasai Penggunaan Komputer dan Internet 3. Memahami Ketentuan dan Peraturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 4. Memahami Simbol/Alur SOP – Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pengawasan dilaksanakan oleh 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Administrasi dan Umum 3. Sekretaris Daerah Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. SMS: 081350403720 (Kasubbag I Sdr. Nadya Turisna); 2. Kotak Aprisiasi/Saran/Kritik
11
12
13
14
3. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 4. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana terdiri dari 5 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Penerima berkas 2. 4 orang tenaga Tim Anjab dan ABKD Jaminan Pelayanan 1. SDM yang berkompeten dan menunjukkan dengan SUrat Tugas Pendampingan 2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan sistem perhitungan 3. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampian menggunakan aplikasi dan santun serta ramah Jaminan 1. Tersedianya1 (satu ) buah Tabung Pemadam Keselamatan dan Kebakaran Keamanan Pelayanan 2. Tersedianya 1 (satu) buah Ruangan Pendingin dan meja/kursi 3. Tersediaanya 1(satu) buah genset listrik 4. Akses Internet yang memadai 5. Keselamatan Pimpinan SKPD bagi tenaga Tim dalam memberikan jaminan Evaluasi Kinerja Evaluasi dilaksanakan melalui metode Survey Pelaksana Kepuasan Masyarakat setiap tahun
Jenis Pelayanan : Penetapan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Skpd (Perubahan Sotk Skpd) NO KOMPONEN 1 Dasar Hukum
2
3
URAIAN 1. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah 3. Perda Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan SOTK Setda Kota Samarinda Persyaratan 1. Asli Surat Resmi Permintaan Perubahan SOTK SKPD 2. Data Pendukung Kajian Tehnis /Naskah Akedemik masing –masing 1 rangkap Sistem, Mekanisme 1. SKPD mengajukan surat resmi perubahan dan Prosedur SOTK yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. Bagian Organisasi ; 2. JFU menerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi; 3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang membidanginya; 4. Kasubbag memerintahkan Tim Kerja untuk melaksanakan kajian dan menyusun perubahan SOTK Kelembagaan ; 5. Melaksanakan rapat koordinasi kepada instansi terkait 6. Kepala Bagian Organisasi menyampaikan telahan staf kepada Walikota Samarinda untuk pertimbangan dan persetujuan
4 5
Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif
7. Kasubbag menyusun draft produk hukum perubahan SOTK kepada Bagian Hukum 8. Kasubbag menyampaikan informasi kepada SKPD Pengusul apabila permohonan tidak disetujui. 30 hari kerja Tanpa dipungut biaya
6
Produk Layanan
Draf Produk Hukum Perubahan SOTK SKPD
7.
Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya
8
9
10
11
12 13
1. Seperangkat Komputer 2. Seperangkat LCD dan Proyektor 3. Kursi dan Meja 4. Ruang Pertemuan /Rapat 5. Akses Internet 6. Mesin Fotocopy 7. Pesawat Telepon/HP Kompetensi 1. SDM berpendidikan Sarjana terutama bidang Pelaksana pemerintahan , hukum dan administrasi Negara; 2. Mampu untuk melakukan design/kajian/analisis dan alternatif terkait kelembagaan dan anjab 3. Menguasai Penggunaan Komputer dan Internet 4. Memahami Ketentuan dan Peraturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 5. Memiliki kemampuan presentasi dan beragumentasi 6. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundangan-undangan Pengawasan Internal Pengawasan dilaksanakan oleh 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Administrasi dan Umum 3. Sekretaris Daerah 4. Pengawasan Eksternal Pejabat Fungsional Inspektorat Penanganan Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja Pengaduan melalui : 1. SMS: 081350403720 (Kasubbag I Sdr. Nadya Turisna); 2. Kotak Aprisiasi/Saran/Kritik 3. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 4. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana terdiri dari 3 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Penerima berkas 2. 2 orang tenaga Tim Kerja Jaminan Pelayanan Penataan Perubahan SOTK Kelembagaan yang kaya fungsi dan hemat struktur Jaminan 1. Tersedianya1 (satu ) buah Tabung Pemadam Keselamatan dan Kebakaran Keamanan Pelayanan 2. Tersedianya 1 (satu) buah ruang rapat dilengkapi dengan fasilitas Pendingin dan meja/kursi dan cctv
14
Evaluasi Kinerja Pelaksana
3. Tersediaanya 1(satu) buah genset listrik 4. Akses Internet yang memadai Evaluasi dilaksanakan melalui 1. progress report kelembagaan pada website organisasi . 2. Laporan secara berkala triwulan terhadap capaian kinerja usulan kelembagaan
Jenis Pelayanan : Penetapan Perubahan /Penambhan Nomenkaltur Jabatan Fungsional NO KOMPONEN 1 Dasar Hukum
2
3
4 5 6 7.
8
URAIAN 1. Peraturan Menpan RB No 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan 2. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 3. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan 4. Persyaratan 1. Data Peta Jabatan dan Uraian Tugas serta hasil anjab dan abk 2. Keputusan Pimpinan SKPD tentang penempatan dan nama jabatan 3. Surat Asli Permohonan SKPD tentang permintaan perubahan nomenklatur nama jabatan fungsional Sistem, Mekanisme 1. SKPD mengajukan surat permohonan dan Prosedur perubahan/penambahan nomenklatur jabatan fungsional yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. Bagian Organisasi ; 2. JFU menerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi; 3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang membidanginya; 4. Kasubbag memerintahkan Tim Kerja untuk melaksanakan anjab dan abk berkoordinasi dengan SKPD ; 5. Hasil Anjab yang dilaksanakan Tim Kerja disampaikan kepada Kasubbag; 6. Kasubbag membuat surat tentang hasil Anjab ke SKPD untuk ditindaklanjuti. Waktu Penyelesaian 5 hari kerja Biaya / Tarif Tanpa dipungut biaya Produk Layanan Hasil Perubahan /Penambahan Nomenklatur Jabatan Funngsional sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sarana Prasarana 1. Seperangkat Komputer dan atau fasilitas 2. Seperangkat LCD dan Proyektor lainnya 3. Kursi dan Meja 4. Ruang Pertemuan /Rapat Kompetensi 1. SMU dan Sarjana Pelaksana 2. Menguasai Penggunaan Komputer dan Internet 3. Memahami Ketentuan dan Peraturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
9
10
11
12
13
14
4. Memahami Simbol/Alur SOP – Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pengawasan Internal Pengawasan dilaksanakan oleh 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Asisten Administrasi dan Umum 3. Sekretaris Daerah Penanganan Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja Pengaduan melalui : 1. SMS: 081350403720 (Kasubbag I Sdr. Nadya Turisna); 2. Kotak Aprisiasi/Saran/Kritik 3. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik Organisasi; 4. Email :
[email protected] Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana terdiri dari 5 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. 1 Orang Penerima berkas 2. 4 orang tenaga Tim Anjab dan ABKD Jaminan Pelayanan 1. SDM yang berkompeten dan menunjukkan dengan SUrat Tugas Pendampingan 2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan sistem perhitungan 3. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampian menggunakan aplikasi dan santun serta ramah Jaminan 1. Tersedianya1 (satu ) buah Tabung Pemadam Keselamatan dan Kebakaran Keamanan Pelayanan 2. Tersedianya 1 (satu) buah Ruangan Pendingin dan meja/kursi 3. Tersediaanya 1(satu) buah genset listrik 4. Akses Internet yang memadai 5. Keselamatan Pimpinan SKPD bagi tenaga Tim dalam memberikan jaminan Evaluasi Kinerja Evaluasi dilaksanakan melalui metode Survey Pelaksana Kepuasan Masyarakat setiap tahun Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 April 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
H. HERMANTO
NO
NAMA
1
Ismed
2
Akhmad Fydayeen
3
H. Hermanto
JABATAN Plh. Kasub. PUU Kabag Hukum Ass. I
PARAF
