JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

25

BAB II BENTUK PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Pengertian Perjanjian Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.”19 Undang-undang sendiri juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian ialah: “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi ini dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Pernyataan ini seperti yang diungkapkan Mariam Darus Badrulzaman: Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat juga mencakup mengenai janji-janji kawin, juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.20 Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

19

Djumadi. 2004.. Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja . Jakarta: Rajawali Pers, hal.13 Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bhakti: Bandung. hal. 9. 20

25

Universitas Sumatera Utara

26

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya. Dari definisi-definisi yang diajukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya hubungan hukum. b. Adanya dua pihak. c. Adanya hukum kekayaan. d. Ada hak di satu pihak dan ada kewajiban di pihak lain.. Perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut pada dasarnya bersifat bebas, sehingga tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini dapat dijadikan alat bukti jika ternyata di kemudian hari terjadi perselisihan. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan kata lain perjanjian berisi perikatan-perikatan. Untuk mengatur tentang perikatan ini maka diperlukan hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur tingkah laku manusia. Wirjono Prodjodikoro menyatakan: Hukum merupakan rangkaian peraturanperaturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Ini


27

artinya bahwa anasir hukum dianggap ada jika suatu tingkah laku banyak menyinggung atau mempengaruhi orang lain. Hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang ditunagkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyakaratnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu21 Kalau seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan pada orang lain. Karena itu dapat dikatakan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah semula mengatur hubungan hukum antara orangorang, jadi bukan antara orang dan suatu benda. Apabila kita menelusuri berbagai literature dan bagitu pula dalam praktik maka maka akan diketahui, bahwa isi dari suatu perjanjian kerja dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha). Sebagai kewajibann utama pekerja adalah melakukan pekerjaan, sedangkan kewajiban utama pengusaha adalah membayar upah. Kewajiban-kewajiban pekerja itu merupakan hak bagi pengusaha. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pengusaha menjadi hak bagi pihak pekerja.22 Hal ini berarti hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai perhubungan hukum di mana seorang tertentu, berdasar atas suatu janji. Wajib untuk

21

Achmad Ali. .2008.Menguak.Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 2 22 Koko Kosidin, 1999. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan. Bandung: Mandar. halaman25


28

melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.

B. Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan/perjanjiandiperlukan empat syarat, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membaut suatu perikatan, (3) suatu hal yang tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan. 2. Cakap untuk membuat perikatan; Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak di bawah pengawasan karena prerilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.


29

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan: a. Orang-orang yang belum dewasa b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. 3. Suatu hal tertentu; Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang sec ara tegas. 4. suatu sebab atau causa yang halal. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek


30

mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi. Pasal 1331 (1) KUH Perdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian di bawah paksaan dan atau terdapat pihak di bawah umur atau di bawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.23

C. Bentuk Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Secara umum ada dua bentuk perjanjian yang dikenal, yaitu perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis (lisan). Bentuk-bentuk perjanjian ini berhubungan erat dengan beban, pembuktian, jika ada sengketa di belakang hari. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham 23

Christina Djamin. “Mengenal Hukum Perjanjian” http:/www.scribd.com/ christina_ djamin/d/57910731-Mengenal-Hukum-Perjanjian, diakses tanggal 05 Februari 2012.


31

individualisme. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.24 Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat, dapat dibedakan dalam empat jenis, yaitu: 1.

Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini bisa umpamanya pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

2.

Perjanjian baku timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan

pihak

lainnya

buruh

(debitur).

Kedua

pihak

lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. 3.

Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya formulir-formulir perjanjian dengan akta jual beli.

4.

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat.25

24

Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001,

halaman 23.


32

Pada perjanjian pengadaan barang dan jasa, Notaris tidak dilibatkan, sebab Notaris hanya merupakan pihak sebagai legalitas kedudukan Pihak penyedia sebagai badan hukum atau badan usaha.26 Karena dalam kontekstual, keterlibatan Notaris sama sekali tidak ada diatur dalam batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Namun dalam lampiran V Buku ke - 8 Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa perjanjian di atas Rp.100 Miliar harus dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. Dalam hal ini ahli hukum kontrak adalah terdiri dari lawyer, ahli hukum dan Notaris. Apabila

pemerintah

membuat

formulir

perjanjian

standar,

dengan

mengeluarkan peraturan yang akan mengikat para pihak apakah ini bertentangan dengan undang-undang (KUH Perdata). Sebagaimana diketahui berdasarkan Undangundang Nomor 10 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan

25

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 2009, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 26 Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin, SH, M. Hum., , Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aser Setdaprovsu, tanggal 10 Desember 2011 di Medan.


33

kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional. Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakberesan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, pada setiap tahun anggaran masingmasing Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga akan mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN, dan untuk pelaksanaan APBN tersebut, setiap Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga tersebut akan melakukan proses pengadaan barang/jasa. Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah ditetapkan Keppres Nomor 80 Tahun

2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan ditetapkannya pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah agar proses pengadaan barang/jasa


34

yang seluruh/sebagian dananya bersumber dari APBN dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Perjanjian standar yang dibuat oleh LKPP untuk pengadaan barang dan jasa untuk memudahkan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Seringkali, bahkan di dalam suatu perjanjian yang dibuat antara pengguna dan penyedia barang/jasa tidak seimbang, sekalipun sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dilengkapi dengan tujuh Perpres, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 selalu menguntungkan pihak pengguna daripada penyedia barang/jasa di dalam suatu perjanjian pengadaan barang/jasa. Dikatakan dirasa tidak seimbang, karena Pihak Penggunalah yang menentukan isi perjanjian, sedangkan penyedia barang dan atau jasa yang lain hanya bisa memilih mengikuti atau tidak, yang biasa disebut take it or leave it. Khusus untuk Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya telah mengatur secara lengkap dan cukup detail dalam proses cara pengadaan barang/jasa pemerintah, namun kurang operasional terkait dengan tata cara penatausahaan atau penyusunan dokumen administrasinya.


35

Selain itu setiap Satuan Kerja atau Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa masih

dituntut

pula untuk memiliki

pengetahuan

di

bidang pengelolaan

APBN/Keuangan Negara pada umumnya (mekanisme DIPA/Pencairan Dana dan sebagainya),

dan

pengetahuan

di bidang lainnya seperti jasa konsultasi,

konstruksi fisik, Teknologi Informasi dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan panduan penatausahaan/pengadministrasian dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk

pelaksanaan

pengadaan

yang

bersifat

teknis,

masih

perlu

memperhatikan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait seperti Keputusan/Peraturan Menteri Kimpraswil, Kesehatan dan Keputusan/Peraturan Pimpinan/Lembaga Lembaga lain yang menangani Teknologi Informasi misalnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan baik. Secara operasional belum dapat menerapkan ketentuan pengadaan barang/jasa di masing-masing Satuan Kerjanya, mengingat ketentuan tentang pengadaan barang/jasa

belum

operasional,

kompleks,

menimbulkan

multi

tafsir

dan

pengaturannya tersebar di berbagai peraturan. Agar pengelolaan kegiatan oleh Satuan Kerja dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi administrasi, keuangan maupun fisik, disisi lain temuan atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan dapat diminimalkan, perlu disusun Modul Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja.


36

Modul/Panduan Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi Satuan Kerja Kementerian Negara dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Pengadaan Tanah dan Pengelolaan Keuangan pada umumnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan biaya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dapat dilakukan: a. Dengan cara swakelola, dan b. Dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah: a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan


37

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.27 Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan, dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). Anggota

panitia

pengadaan/pejabat

pengadaan/anggota

unit

layanan

pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi

27

Pasal 3 Keputusan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan


38

teknis lainnya. Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya

sebagai

panitia/pejabat

pengadaan/anggota

unit

layanan

pengadaan; f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut: a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;


39

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya: i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit): a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara; b. Pegawai

pada

(BPKP)/Inspektorat

Badan

Pengawasan

Jenderal

Keuangan

Departemen/Inspektorat

dan

Pembangunan

Utama

Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;


40

c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.28 Pasal 13 menentukan bahwa: (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan

secara

keahlian

dan

berdasarkan

data

yang

dapat

dipertangungjawabkan. (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan. Pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemprovsu dilakukan dengan cara pelelangan umum. Lelang dilakukan dengan penetapan pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya pekerjaan diserahkan kepada panitia. Pelelangan umum adalah secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui papan pengumuman resmi, media 28

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


41

massa maupun media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 29 Pasal 30 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola. b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; e. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak; f. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;

29

Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin, SH, M. Hum., Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aser Setdaprovsu, tanggal 10 Desember 2011 di Medan.


42

g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Sesuai dengan amanah Pasal 30 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengadaan dengan menggunakan metode swakelola. perpres ini memperjelas tentang aturan Swakelola yakni pengadaan barang/jasa pemerintah yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pengadaan

Swakelola

oleh

K/L/D/I

Penanggung

Jawab

Anggaran,

pelaksanaannya hanya dilakukan oleh pegawai sendiri atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan ketentuan tenaga ahlinya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. Apabila pelaksanaannya membutuhkan pekerja lain selain pegawai sendiri atau pegawai


43

K/L/D/I

lain

dan/atau

tenaga

ahli,

maka

pengadaan

swakelola

tersebut

pelaksanaannya harus diserahkan kepada kelompok masyarakat. Swakelola dapat dilaksanakan oleh: a. pengguna barang/jasa. Maksudnya adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. b. instansi pemerintah lain; Maksudnya adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang/jasa, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran (misalkan universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Maksudnya

adalah

pekerjaan

yang

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah. Lebih lanjut, semangat pada perpres ini untuk mendahulukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara Swakelola namun jika tidak dapat dilakukan, dapat menggunakan penyedia barang/jasa. Pada pelaksanaan Swakelola jika tidak tersedia Standar Biaya Umum yang dapat dijadikan


44

pedoman pelaksanaan dapat diusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Swakelola. Pasal 31 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

2.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

3.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

4.

Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5.

Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

6.

Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:


45

a) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; b) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan c) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). 7.

Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;

8.

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan

9.

Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola a.

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan;

b.

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direktur

Utama

BUMN/BUMD

terkait atau pejabat yang disamakan.


46

Pasal 26 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah: a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; e. Penyelenggaraan

diklat,

kursus,

penataran,

seminar,

lokakarya

atau

penyuluhan; f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; g. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; i. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau


47

k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri alat material khusus (almatsus) dalam negeri. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban

pekerjaan.

Ketentuan

ini

diberlakukan oleh Pemprovsu dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Paket Sarana Dan Prasarana Mess Gundaling.

D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Menggunakan Jasa Penyedia Barang/Jasa Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menentukan persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut: a)

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c)

Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e)

Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;


48

f)

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i)

Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

j)

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama


49

perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; k) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. l)

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

m) Tidak masuk dalam Daftar Hitam; n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan o) Menandatangani Pakta Integritas. Kualifikasi ini juga berlaku bagi pelaksanan pengadaan barang dan jasa di Pemprovsu. Penilaian Kualifikasi (Prakualifikasi/Pascakualifikasi) adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pasca kualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.


50

Selain penyedia jasa, dalam pengadaan barang dan jasa juga diperlukan tenaga ahli. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; c. mempunyai pengalaman di bidangnya. Pegawai Negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. Sebagai contoh adalah Surat Perjanjian Pekerjaaan antara Pemprov Sumatera Utara dengan CV. Mangara Cipta mengenai pengadaan 1 (satu) paket sarana dan prasarana Mess Gundaling, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 193.369.000 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dikenal jenis kontrak berdasarkan imbalan, yaitu: 1). Kontrak Lumpsum. 30

30

Lihat Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu


51

2). Kontrak Harga Satuan.31 Berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak pemprovsu dalam melaksanakan pengadaan Sarana Dan Prasarana Mess Gundaling imbalan dilakukan dengan bentuk lumpsum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah pihak pengadaan tunggal. Di antara jenis kontrak di atas, Kontrak Lumpsum adalah jenis kontrak yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Namun, dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual atau penyedia, jenis kontrak ini seringkali tidak menguntungkan apabila ruang lingkup kontrak (volume pekerjaan atau barang) tidak dapat dipastikan. Ketidakpastian jumlah/volume penyerahan akan meningkatkan risiko diperolehnya barang secara tidak efisiensi dan tidak efektif bagi konsumen. Dengan demikian, dikatakan kontrak jenis ini lebih tepat diguna kan untuk pengadaan yang penyelesaian pekerjaannya dapat dipastikan waktunya, ruang lingkupnya atau jumlah dan harganya. Seringkali, semua risiko yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. Contoh penggunaan misalnya untuk pembelian barang dengan contoh yang

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. 31 Lihat Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih ersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;


52

jelas, jumlah yang pasti, kalaupun ada kebutuhan tambahan tidak besar, waktu delivery juga pasti. Kontrak jenis ini juga lebih tepat digunakan untuk jenis pekerjaan jasa pemborongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, misalnya bangunan gedung. Banyak kasus pengadaan tidak menggunakan jenis kontrak secara tepat, misalnya pada pembelian barang dengan banyak item, volume atau jumlah yang dibutuhkan tidak pasti untuk waktu penyerahan yang pasti pula. Karena yang diikat adalah harga total dan volume total sesuai penawaran, maka satuan harga di masingmasing item hanyalah gambaran untuk mendapatkan total penawaran. Biasanya lalu muncul perdebatan dengan pihak pemeriksa, karena terdapat harga item-item pekerjaan yang melampaui harga item dalam HPS dan oleh pemeriksa dinyatakan merugikan negara. Walaupun pemilihan jenis kontrak tidak tepat, sepanjang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, maka harga-harga yang terjadi adalah harga pasar yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat dikatakan merugikan negara dalam arti korupsi. Jenis kontrak yang berikutnya adalah kontrak Harga Satuan. Penggunaan kontrak ini dapat mengurangi risiko di kedua belah pihak (konsumen dan penyedia) yang disebabkan oleh ketidak pastian ruang lingkup pengadaan serta waktu penyerahan. Dalam kontrak harga satuan, yang diikat adalah harga satuan setiap item pekerjaan/barang untuk batas waktu penyelesaian yang ditentukan. Dengan demikian, volume yang diikat dalam kontrak hanya perkiraan (disampaikan pada saat


53

pelelangan) yang pada kenyataannya dapat berkurang atau bertambah. Tentunya, harga yang dibayarkan didasarkan pada harga satuan dikalikan dengan volume yang nyata. Pada penggunaan kontrak jenis ini, tambah kurang volume pekerjaan dimungkinkan.32 Walaupun demikian, tetap saja dalam menentukan pemenang lelang, digunakan nilai total penawaran dari perkiraan ruang lingkup yang ditentukan. Dalam lelang, harga satuan masing-masing item pekerjaan tetap tidak layak dinegosiasikan, walaupun lebih tinggi dari harga satuan dalam HPS. E. Metode Penilaian Kualifikasi Barang Dan Jasa Pemerintahan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya dilakukan dengan metode penilaian kualifikasi secara pascakualifikasi, metode pemilihan penyedia barang/jasa secara lelang umum, metode penyampaian dokumen penawaran satu sampul dan metode evaluasi penawaran sistem gugur. Metode-metode yang akan dilalui dalam kualifikasi barang dan jasa pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman. Pengumuman pelelangan sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang rencana pengadaan barang/jasa. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dimana pada hari pertama pengumuman dilaksanakan melalui media cetak/koran (untuk nilai di

32 Ikak G. Patriostomo. “Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan”, artikel Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS, 2009.


54

atas 1 Milyar, dipasang pada koran nasional dan propinsi, sedangkan di bawah 1 Milyar cukup pada koran propinsi, kecuali penyedia barang/jasa untuk pekerjaan tersebut kurang dari 3 perusahaan di propinsi tersebut, maka diumumkan juga di koran nasional). Selain melalui koran, maka pengumuman juga harus ditempel pada papan pengumuman institusi dalam jangka waktu 7 hari kerja. Pada pelaksanaannya, ada beberapa hal yang cukup janggal dilakukan oleh pengguna barang/jasa di dalam menyampaikan pengumuman di media massa, utamanya koran nasional. Perpres telah mengatur

bahwa pengumuman tersebut harus menjelaskan secara singkat jenis

pekerjaan dan perangkat yang akan diadakan, waktu pengambilan dokumen serta persyaratan peserta. Namun, banyak diantara pengumuman tersebut hanya mencantumkan nama kegiatan dan dengan ditambah kalimat “Untuk informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor…..” . Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang, karena dengan adanya kalimat di atas, tidak memenuhi syarat pengumuman yang jelas. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan.

Walaupun

ada

ketentuan

Kementerian/Lembaga/Institusi/Daerah

peralihan

(K/L/I/D)

untuk

yang tetap

membolehkan memberlakukan

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hingga 31 Desember 2010 (Pasal 132 ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ), namun proses pengadaan barang/jasa saat ini sebaiknya sudah mulai diarahkan menggunakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya


55

untuk anggaran tahun 2011 yang pelaksanaan pengadaannya sudah dapat dimulai pada akhir tahun 2010. Ada beberapa perbedaan aturan yang cukup signifikan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

pada tahapan pengumuman

pengadaan. Bahkan, perbedaan itu diembel-embeli dengan “ancaman hukuman” yang cukup serius bagi panitia apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena salah satu tahapan awal yang dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan adalah pengumuman pengadaan, maka pada tulisan ini akan diulas hal-hal yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh panitia pengadaan pada saat pengumuman. Salah satu perubahan yang cukup besar pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah perubahan media pengumuman dari media cetak ke media elektronik. Pada Keppres 80/2003 pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan dilaksanakan melalui Surat Kabar, baik nasional atau propinsi. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 , penayangan pengumuman pengadaan di surat kabar menjadi hal yang opsional tergantung kebutuhan panitia. Media pengumuman untuk pemilihan penyedia barang/jasa sekurangkurangnya dilakukan melalui: 1.

Website K/L/D/I

2.

Papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan

3.

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Apabila pengadaan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, maka

media 1 dan ke 3 secara otomatis telah dilakukan, karena pelaksanaan e-procurement


56

sudah menggunakan website LPSE yang melekat pada K/L/D/I serta sudah teragregasi secara nasional melalui website pengadaan nasional di inaproc.lkpp.go.id. Namun, apabila pelaksanaan dilakukan tidak secara elektronik, maka proses pemuatan pada website K/L/D/I harus dilakukan secara manual, dan pengelola website tersebut harus menginformasikan kepada LKPP agar dapat dimasukkan juga ke website pengadaan nasional. Satu informasi yang cukup penting pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, khususnya pada aturan peralihan Pasal 132 Ayat (4) adalah “Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.” Hal ini berarti, pengumuman di Koran Tempo untuk pengadaan yang bernilai di atas 2,5 M (Pekerjaan Non Kecil sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ) masih tetap dilaksanakan hingga 9 Juli 2011. Yang masih belum jelas adalah penayangan di surat kabar propinsi untuk paket pekerjaan yang bernilai di bawah 2,5M apakah masih tetap dilaksanakan karena bergantung pada kontrak antara Gubernur dengan surat kabar yang bersangkutan. Namun apabila kontrak tersebut tidak ada, atau telah habis masa berlakunya, maka pengadaan yang bernilai di bawah 2,5 M tidak perlu ditayangkan di surat kabar manapun dan tunduk pada aturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 73 Ayat (3). Hal-hal yang dahulu dianggap sebagai hal yang biasa dan sering dimasukkan sebagai bagian dari pengumuman dan pendaftaran, pada Perpres Nomor 54 Tahun


57

2010 malah menjadi suatu hal yang dilarang dan bahkan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas, berikut ini adalah isi Lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 B, 1, a, butir 2, 3 dan 5 yang secara konten sama dengan Lampiran III, IV, dan V pada bagian yang sama: a. ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pasca kualifikasi melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. b. Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat: 1.

Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;

2.

Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

3.

Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

4.

Syarat-syarat peserta pelelangan; dan

5.

Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.

c. Dalam pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan: 1.

peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;

2.

Pendaftaran harus dilakukan oleh: a. Direktur utama/pimpinan perusahaan; b. Penerima

kuasa

dari

direktur

utama/pimpinan

perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;


58

c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama 3.

Pendaftaran

harus

membawa

asli

dan/atau salinan/fotocopy/

legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumendokumen lain yang sejenis; 4.

Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan

5.

Persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

d. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas

internasional

(seperti

www.dgmarket.com, www.undp.org

dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan. e. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada: 1.

ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2.

peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


59

Berdasarkan aturan di atas maka dapat disimpulkan: a. Pengumuman tidak lagi memuat pagu anggaran, melainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); b. Panitia dilarang memuat persyaratan yang memberatkan peserta seperti kewajiban mendatangkan direktur atau yang mewakilinya untuk mendaftar, membawa salinan surat-surat tertentu, dan persyaratan apapun. Dari aturan ini sudah jelas bahwa sertifikat tersebut dapat dijadikan syarat teknis, namun tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan untuk mendaftar; c. Apabila panitia/ULP melanggar, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah satu akibatnya, bisa saja pengumuman tersebut dianggap gagal dan harus diulang. 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran. Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen. Untuk penyedia barang/jasa agar memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis di pengumuman untuk pendaftaran ini. Karena banyak instansi yang mempersyaratkan bahwa yang mendaftar haruslah pemilik perusahaan yang namanya ada di dalam akta pendirian perusahaan atau yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan dengan bukti otentik tertentu. Sebenarnya, persyaratan ini bertujuan agar pada saat pendaftaran langsung dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas. Hal lain yang harus


60

diperhatikan sebelum mendaftar adalah persyaratan-persyaratan untuk membawa dan memperlihatkan dokumen-dokumen tertentu untuk dapat mengambil dokumen penawaran tersebut. 3. Rapat Penjelasan (Aanwijzing). Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman. Hal ini agar penyedia barang/jasa memiliki cukup waktu untuk mempelajari dokumen dan mempersiapkan hal-hal yang dianggap kurang jelas agar dapat ditanyakan sewaktu rapat penjelasan. Aanwijzing ini tidak bersifat wajib, dan ketidakikutsertaan dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Yang berhak ikut di dalam aanwizjing adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Hasil aanwijzing bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari Dokumen Pengadaan. Pada kegiatan inilah seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi serta penjelasan seluas-luasnya kepada panitia, baik hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis. Setiap perubahan terhadap dokumen akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Berita Acara Aanwijzing. Diharapkan pertanyaan dapat dituntaskan pada acara ini, karena setelah aanwijzing tidak diperbolehkan lagi peserta berkomunikasi dengan panitia untuk mempertanyakan aspek-aspek administrasi maupun teknis. 4. Pemasukan Penawaran.


61

Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan 1 hari setelah aanwijzing dan batas akhirnya minimal 2 hari setelah penjelasan. Lama waktu pemasukan disesuaikan dengan kompleksitas pelelangan. Bisa 2 hari (misal untuk ATK) dan bisa juga sampai 30 hari kerja. Dalam pemasukan dokumen penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu: Dokumen yang dimasukkan harus diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal 1-pun dokumen, baik administrasi maupun teknis. Karena kekurangan 1 dokumen, apalagi yang bersifat vital, dapat menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1 menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak. 5. Pembukaan Dokumen Penawaran Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan pada hari terakhir pemasukan dokumen. Pada saat pembukaan inilah biasanya ketegangan pertama dialami oleh penyedia barang dan jasa, dan bahkan bisa berujung pada keributan. Hal ini disebabkan, pada pembukaan dokumen, seluruh dokumen yang sudah masuk dicek satu persatu dan diperiksa kelengkapannya. Hasil dari pembukaan dokumen adalah sebuah berita acara yang berisi “lengkap” atau “tidak lengkap” dari dokumen penawaran. Namun, walaupun pemeriksaan kelengkapan dilakukan saat pembukaan ini, tahapan ini tidak menggugurkan peserta, karena pengguguran peserta baru dilakukan saat evaluasi. Tapi, kalau pembukaan saja sudah tidak lengkap, mana bisa dinyatakan lulus administrasi


62

Disinilah biasanya penyebab keributan yang terjadi, sesama peserta akan saling berusaha menjatuhkan dengan menuntut kekurangan dari dokumen peserta. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya hal-hal yang harus dilampirkan dalam dokumen pelelangan yang membuka kesempatan multitafsir. Juga karena

kurang

tegasnya

panitia

lelang

saat

pembukaan

dokumen.

Sistem satu sampul juga membuka dokumen harga pada saat pembukaan dokumen, sehingga seluruh peserta dapat melihat harga satu sama lain. 6. Evaluasi Dokumen Penawaran Inilah saat “hidup – mati” bagi peserta. Karena pada tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis maupun harga mereka dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini. Secara umum, ada 3 evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu evaluasi / koreksi aritmetika harga (sebenarnya untuk kontrak lumpsum dapat tidak dilaksanakan), evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail, utamanya kebenaran dan keterbaruan (up to date) dari dokumen-dokumen tersebut. Pada tahapan ini, panitia juga dapat mengecek kepada pihak yang mengeluarkan

dokumen

mengenai

kebenaran

dokumen

yang

telah

dikeluarkan. Pada tahap ini, panitia harus benar-benar melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah dituliskan di dalam dokumen pengadaan dan tidak boleh menambah atau mengurangi syarat apapun. Panitia jugaperlu menghindari penilaian yang sifatnya bias atau tidak substantif. Jangan sampai


63

hanya karena dokumen penawaran dari peserta tidak dijilid spiral atau dijilid buku

maka

langsung

digugurkan

dengan

alasan

administrasi.

Pada tahapan ini panitia harus jeli, karena banyak juga akal-akalan peserta pengadaan. Misalnya dalam dokumen teknis, mereka hanya melakukan salin tempel (copy paste) antara spesifikasi yang diminta oleh panitia dengan spesifikasi yang ditawarkan. Hasilnya, pasti sesuai dengan permintaan dan lulus teknis. Namun, panitia harus membandingkan spesifikasi tersebut dengan brosur yang mereka lampirkan, sehingga tidak asal menilai lulus saja. Semua hasil evaluasi harus dimasukkan dalam berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh panitia. 7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Dalam tahapan pengadaan dengan penilaian Pascakualifikasi, penilaian terhadap kualifikasi perusahaan dilakukan setelah evaluasi. Pada tahapan ini, panitia harus mengecek kebenaran dari data kualifikasi yang telah dimasukkan oleh peserta. Seperti kebenaran SIUP, Pajak, bahkan domisili perusahaan. Panitia juga dapat melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melihat langsung apakah benar perusahaan tersebut ada atau cuma perusahaan fiktif. Juga dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah dimasukkan terhadap dokumen aslinya. 8. Usulan, penetapan dan pengumuman pemenang. Patut dicatat bahwa kewenangan penentuan pemenang itu bukan berada pada panitia, melainkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Panitia


64

pengadaan hanya sekedar mengusulkan pemenang. PPK menetapkan berdasarkan

hasil

evaluasi

yang

telah

dilaksanakan

oleh

panitia.

Setelah ditetapkan oleh PPK, pemenang diumumkan oleh panitia melalui papan pengumuman institusi. 9. Sanggahan Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan. Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan. Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat). Kadang saking tidak sabarnya, peserta langsung melakukan sanggahan dengan tembusan kemana-mana. Sebagai contoh pada surat sanggahan yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan lain-lain, dan lain-lain yang memenuhi halaman pertama. Yakinlah bahwa surat tersebut tidak akan diindahkan karena dari segi prosedur saja sudah tidak sesuai. Sanggahan banding yang ditembuskan kepada inspektorat atau BPK/BPKP sudah pasti akan ditindaklanjuti. Pasal 38 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:


65

1.

Keadaan tertentu; dan/atau

2.

Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah: 1.

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: a. pertahanan negara; b. keamanan dan ketertiban masyarakat; c. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: 1) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana social dalam

rangka pencegahan

bencana; dan/atau

2) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. 2.

Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

3.

Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

4.

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)


66

pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus adalah: 1.

Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

2.

Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition)

3.

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

4.

Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

5.

Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

6.

Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau


67

7.

lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

8.

Aturan pemilihan langsung pada Perpres 54 Tahun 2010 Dari paparan di atas dapat disimpulkan: a. Istilah “keadaan khusus” pada Keppres 80/2003 telah diubah menjadi “pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus” pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 b. Tidak ada batasan nilai untuk Penunjukan Langsung pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena aturan 50 juta pada keadaan tertentu telah dihapuskan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sebagai gantinya, silakan menggunakan Pengadaan Langsung c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memasukkan bencana non alam dan bencana sosial sebagai salah satu kondisi yang membolehkan dilaksanakan penunjukan langsung d. Pembelian Mobil dan\ kendaraan bermotor lainnya yang harganya merupakan harga khusus pemerintah yang telah dipublikasikan, sewa hotel/penginapan yang tarifnya terbuka, serta lanjutan sewa kantor juga diperbolehkan menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung. Hal lain yang cukup penting dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang

dan jasa adalah jaminan. Jaminan pelaksanaan atau Performance Security diperlukan untuk melindungi pengguna barang dan jasa dari penyalahgunaan atau pelanggaran


68

pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan. Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima format kontrak, pemenang kontrak harus melengkapi jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Surat jaminan pelaksanaan berupa bank garansi yang memuat ketentuan yang tertera dalam dokumen lelang. Surat jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi diterbitkan oleh bank yang mempunyai reputasi baik. Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan dibuat melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan (hal ini terutama untuk pekerjaan konstruksi) karena terkait dengan masa pemeliharaan. Besaran jaminan pelaksanaan umumnya bervariasi antara 5-20%, tergantung dari nilai kontrak, jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. Jika nilai kontrak jauh lebih kecil daripada HPS, maka nilai jaminan pelaksanaan menjadi lebih tinggi untuk mengamankan kontrak tersebut. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi atau penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.


JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents