PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA JASA PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Menimbang : a. bahwa, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan Potensi kepariwisataan daerah dalam menunjang pembangunan diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan wisatawan dan kelangsungan pariwisata;
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419) ; 31
- 269 -
- 270 -
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3849);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 );
- 271 -
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perincian Usaha Pariwisata;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 14 Seri D );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 19 Seri D );
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
TENTANG IZIN USAHA JASA PARIWISATA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
BARAT
- 272 -
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10. Pungutan Daerah adalah Pungutan yang dikenakan pada saat proses penyelesaian administrasi perizinan;
11. Hutan Wisata adalah Kawasan Hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata yang terdiri dari :
a. Taman Wisata adalah kawasan yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas untuk di manfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan;
b. Taman Buru adalah kawasan hutan yang didalamnya terdapat Satwa Buru yang
memungkinkan
kepentingan rekreasi.
diselenggarakan
perburuan
yang
teratur
bagi
- 273 -
12. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi;
13. Taman Wisata Laut adalah kawasan pariwisata laut dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis biota laut serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terutama di manfaatkan untuk kegiatan wisata bahari;
14. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli di kelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, serta zona-zona yang diperlukan maupun yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
BAB II
USAHA JASA PARIWISATA
Pasal 2
Usaha Jasa Pariwisata meliputi : Penyediaan jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
Pasal 3
Usaha Jasa Pariwisata digolongkan : a. Jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW). b. Jasa Agen Perjalanan Wisata. c. Jasa Pramuwisata. d. Jasa Konvensi dan Pameran. e. Jasa Impresariat.
- 274 -
BAB III
USAHA JASA BIRO PERJALANAN WISATA
Pasal 4
Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata diselenggarakan oleh Badan Hukum, Persekutuan dan Koperasi dalam bentuk biro perjalanan wisata.
Pasal 5
Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
Pasal 6
(1) Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi : a. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Kotawaringin Barat dalam bentuk paket wisata;
b. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung
kepada
wisatawan atau konsumen;
c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
d. Penyediaan layanan angkutan wisata;
e. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
- 275 -
f.
Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
Pasal 7
(1) Biro Perjalanan Wajib :
a. Memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata;
b. Memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata;
c. Turut memelihara dan melestarikan obyek dan daya tarik wisata.
(2) Biro Perjalanan wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.
BAB IV
USAHA JASA AGEN PERJALANAN WISATA
Pasal 8
Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Badan Hukum, Persekutuan dan Koperasi dalam bentuk agen perjalanan wisata.
Pasal 9
Agen perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- 276 -
b. Mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
Pasal 10
Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi :
a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
b. Perantara penjualan tiket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
d. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 11
Agen Perjalanan Wisata Wajib :
a. Memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan;
b. Memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata;
Pasal 12
Agen Perjalanan Wisata dilarang :
a. Melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata;
b. Menyelenggarakan paket wisata.
- 277 -
BAB V
USAHA JASA PRAMUWISATA
Pasal 13
Usaha Jasa Pramuwisata diselenggarakan oleh Badan Hukum, Persekutuan, Koperasi dan Perseorangan.
Pasal 14
Usaha Jasa Pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
b. Mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
Pasal 15
(1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk
memenuhi kebutuhan
wisatawan secara perseorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
(2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki Badan Usaha Jasa Pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
(3) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.
Pasal 16
Badan Usaha Jasa Pramuwisata wajib :
- 278 -
a. Mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi
persyaratan
keterampilan yang berlaku;
b. Secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan;
c. Turut menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA) obyek dan daya tarik wisata.
BAB VI
USAHA JASA KONVENSI DAN PAMERAN
Pasal 17
Usaha Jasa Konvensi dan Pameran diselenggarakan oleh Badan Hukum, Persekutuan dan Koperasi.
Pasal 18
Badan Usaha Jasa Konvensi dan Pameran harus memenuhi persyaratan sekurangkurangnya :
a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
Pasal 19
(1) Kegiatan Usaha Jasa Konvensi dan Pameran meliputi :
a. Penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran meliputi : 1. Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi; 2. Perencanaan dan pengolahan anggaran penyelenggaraan konvensi; 3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi; 4. Pelayanan terjemahan simultan.
b. Perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program.
- 279 -
c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran.
d. Penyusunan dan pengoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi.
e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi dan pameran.
f.
Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi dan pameran.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Badan Usaha Konvensi dan Pameran.
Pasal 20
Badan Usaha Jasa Konvensi dan Pameran wajib :
a. Memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi dan pameran.
b. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Memelihara kelestarian obyek dan daya tarik wisata.
BAB VII
USAHA JASA IMPRESARIAT
Pasal 21
Usaha Jasa Impresariat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
Pasal 22
Badan Usaha Jasa Impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- 280 -
b. Mempunyai Kantor tetap serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
Pasal 23
Kegiatan Usaha Jasa Impresariat meliputi :
a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis seniman daerah yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau diluar daerah;
b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis seniman dari luar daerah yang melakukan pertunjukan di daerah;
c. Pengurusan dokumen perjalanan, dokumen, transportasi bagi artis, seniman yang akan mengadakan pertunjukan hiburan;
d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan bidang pariwisata.
Pasal 24
(1) Badan Usaha Jasa Impresariat wajib :
1. Melestarikan seni budaya; 2. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; 3. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Badan Usaha Jasa Impresariat bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan Badan Usaha tersebut.
- 281 -
BAB VIII
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 25
(1) Setiap Penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pariwisata harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah.
(2) Tata cara untuk memperoleh izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan :
a. Akta Pendirian, bagi penyelenggaraan yang berbentuk badan hukum.
b. Usulan rencana usaha.
BAB IX
KETENTUAN BIAYA PERIZINAN
Pasal 26
(1) Setiap pemberian Izin Usaha Jasa Pariwisata dikenakan biaya.
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
a. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata….
Rp. 150.000,-
b. Usaha Agen Perjalanan Wisata………
Rp. 100.000,-
c. Usaha Pramuwisata…………………..
Rp. 50.000,-
d. Usaha Konvensi dan Pameran ……….
Rp. 50.000,-
- 282 -
e. Usaha Impresariat …………………...
Rp. 50.000,-
Pasal 27
(1) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap Kepala Daerah memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui.
(3) dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.
Pasal 28
Izin Usaha Jasa Pariwisata berlaku selama kegiatan usaha wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29
(1) Setiap penyelenggaraan usaha jasa pariwisata wajib melaporkan kegiatan usahanya berkala kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X
PEMBINAAN
Pasal 30
(1) Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha jasa pariwisata.
- 283 -
(2) Pembinaan usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan serta kelangsungan usaha jasa pariwisata.
Pasal 31
Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata dilakukan melalui :
a. Penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan;
b. Pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari :
1. Penyelenggaraan, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak dibidang usaha jasa pariwisata;
2. Aparatur pemerintah dibidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata;
3. Masyarakat.
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa pariwisata meliputi pemantauan
administratif
dan
pemantauan
kegiatan
dilapangan
serta
pengendalian kualitas dan kuantitas usaha jasa pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.
Pasal 32
Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan daerah sarana dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan usaha jasa produksi daerah.
pariwisata mengutamakan
- 284 -
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 24 ayat (1) angka 2 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XII
PENYIDIKAN Pasal 34
(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwewenang :
a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian; c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan benda atau barang bukti; e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka; f.
Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- 285 -
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya. i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan Tersangka ;
b. Pemasukan Rumah ;
c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
d. Penyitaan benda atau barang bukti ;
e. Pemeriksaan surat ;
f.
Pemeriksaan saksi ;
g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Izin Usaha Jasa Pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan didaftar ulang setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- 286 -
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 10 Juni 2002.
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ ttd
Ir. H. ABDUL RAZAK
Diundangkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 10 Juni 2002.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd
Drs. J. DJUDAE ANOM NIP. 530 000 899 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002 NOMOR : 7, SERI : C.
