IV.B.14.Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV.B.14.Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kiprah kaum perempuan dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Selain argumentasi normatif, yang memperlihatkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, terdapat suatu kenyataan bahwa "beban" yang kini dihadapi oleh kaum perempuan cukup berat. Sebut saja kasus-kasus seperti angka kematian ibu melahirkan atau masalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau keterbelakangan dalam pendidikan, masalah kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, sampai dengan masalah kekerasan yang kerapkali menimpa kaum perempuan, baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan lain di luar rumah. Untuk itulah kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses pembangunan, kaum perempuan ikut memastikan arah gerak negara, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia yang mulia. Dengan keterlibatan kaum perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Lain halnya dengan permasalahan anak. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi sumber daya manusia, penerus generasi dan penentu masa depan. Anak harus dipenuhi kebutuhannya, ditingkatkan kualitas hidupnya dan dilindungi hak-haknya. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Yang paling mengkhawatirkan adalah masih banyak anak yang belum terlindungi dan menjadi korban kasus kekerasan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari-Agustus 2012 mencatat terdapat 3.332 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Ironisnya dari data tersebut, keluarga menjadi tempat terbanyak terjadinya kekerasan terhadap anak, yakni sebanyak 496 kasus.Dalam hal ini peran keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mengingat begitu strategisnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan, serta sejalan dengan kebijakan dan komitmen Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka Kabupaten Wonosobo melalui RPJMD tahun 2010– 2015 menetapkan misi “Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang”, dengan strategi dan arah kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan anak, sebagai berikut : 1.

2.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Menjamin perlindungan hak perempuan dan anak.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Mengingat permasalahan perempuan dan anak saat ini merupakan permasalahan yang kompleks serta berdampak luas, maka isu strategis yang diambil dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) gender termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

142


Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.375.250.000atau sebesar0.12% dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp 1.107.938.250.383 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp1.361.788.110atau sebesar 98.98%. Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.14.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 No. A

Program

B

Belanja Langsung Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Pegawai

1 2

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

850.250.000

836.788.110

678.750.000

668.457.110

171.500.000

168,331,000

525.000.000

525.000.000

-

-

525.000.000

525.000.000

1.375.250.000

1.361.788.110

Gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan Insentif Pajak/ Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah

3

Belanja Bantuan

4

Belanja Tidak Tersangka Jumlah total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012(diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas perempuan/ organisasi perempuan dalam pembangunan dan pendekatan perspektif gender dalam bidang pendidikan. Upaya peningkatan kapasitas perempuan/organisasi perempuan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan melalui fasilitasi kegiatan PKK kecamatan dan kelurahan. Kegiatan yang menyerap dana APBD Tahun 2012 sebesar Rp576.099.110ini dirasa cukup efektif karena dikelola oleh PKK yang keberadaan organisasinya berasal dari lingkup terbesar yaitu kabupaten sampai dengan lingkup terkecil yaitu PKK RT – RW dan dasa wisma. Anggaran kegiatan ini dikelola oleh 7 kecamatan dan 29 kelurahan. Fasilitasi kegiatan PKK tersebut antara lain digunakan untuk rapat konsultasi PKKyang berisi tentang penyegaran administrasi PKK hasil Rakernas VII, updating data dinding PKK dan penyusunan SIM PKK. Kegiatan lainnya antara lain pelatihan keterampilan bagi kader PKK, penyuluhan tentang isu-isu strategis, pemberian bantuan operasional Pos PAUD dan fasilitasi kegiatan GOPTKI. Upaya


143


peningkatan kapasitas organisasi perempuan juga diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial kepada organisasi Dharma Wanita dan UPIPA serta hibah kepada PKK Kabupaten Wonosobo. Disamping itu juga dicanangkan gerakan terpadu P2MBG (Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender) yang dilaksanakan di Desa Selokromo Kecamatan Leksono. Gerakan ini merupakan gerakan untuk meningkatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan di desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan evaluasi sehingga dalam setiap tahapan proses pembangunan memperhatikan kebutuhan, partisipasi, manfaat bagi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki.Untuk dapat mewujudkan tujuan gerakan tersebut, salah satu substansi kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan adalah pelatihan perencanaan responsif gender bagi perwakilan masyarakat di wilayah desa tersebut. Untuk meningkatkan akses dan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dilaksanakan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi kelompok usaha ekonomi perempuan yang diampu oleh Bagian Pemberdayaan dan Perempuan Setda Kabupaten Wonosobo dengan menyerap dana sebesar Rp 29.750.000. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tlogo Kecamatan Garung ini diikuti oleh kelompok usaha perempuan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pelatihan peningkatan ketrampilan pengolahan hasil pertanian bagi perempuan yaitu pelatihan mengolah hasil pertanian setempatmenjadi makanan olahan berupa kripik dan dodol. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajemen kewirausahaan yang meliputi teknik dasar pengemasan, dasar keuangan usaha kecil, konsep dasar pemasaran dan mengurangi resiko gagal. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan penguatan kapasitas kelompok ekonomi perempuan dan juga pendampingan usahakelompok ekonomi perempuan di Desa Kayugiyang dan Desa Tlogo Kecamatan Garung serta Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar. Dari kegiatan tersebut dapat diidentifikasi kondisi dan permasalahan kelompok ekonomi perempuan sekaligus solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya. Pendekatan perspektif gender di dunia pendidikan menjadi isu yang penting, terutama jika disoroti dari sisi kesetaraan dan keadilan gender pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan juga pada sisi perlindungan anak didik dari segala macam tindak kekerasan. Salah satu usaha pendekatan perspektif gender di bidang pendidikan di Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan Pengarusutamaan Gender yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Kegiatan yang menyerap dana sekitar Rp 50.750.000 terdiri dari tiga kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dan masyarakat, fasilitasi Training of Trainers (TOT) Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) dan pilot model pengarusutamaan gender untuk lembaga di lembaga formal dan lembaga non formal. Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah dan masyarakat diikuti oleh 40 orang guru BK, Kepala Sekolah SMP dan SMA, serta Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Wonosobo. Dari kegiatan ini diharapkan para peserta dapat memahami bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak disekolah, utamanya melalui implementasi pendidikan karakter bagi anak. Kegiatan fasilitasi Training of Trainers (TOT) Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) ditujukan untuk 40 orang perwakilan guru BP, kepala sekolah, PKBM, pengawas. Dari kegiatan ini diharapkan dapat tercipta fasilitator unggulan yang menguasai LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

144


bagaimana pembagian peran dan manajemen kepribadian untuk berkomunikasi dalam keluarga, bagaimana menciptakan keluarga responsif gender serta bagaimana mengatasi konflik dalam keluarga. Kegiatanpenerapan pilot model pendidikan responsif gender diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Hak Anak (PUHA) di segala bidang pembangunan.Kegiatan yang mendukung program tersebut akan diuraikan sebagai berikut : Kegiatan implementasi PUG dalam pembangunan daerah melalui penyusunan anggaran responsif gender (ARG)diawali dengan Rakor Pokja PUG Tingkat Kabupaten Wonosobo untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan pembahasan serta pemaparan rencana kerja Pokja PUG Tahun 2012 untuk mendorong percepatan pengintegrasian PUG dalam pembangunan. Berikutnya adalah advokasi implementasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerahyang dilanjutkan dengan bimbingan teknis penyusunan anggaran responsif gender bagi perencana SKPD dengan materi antara lain anggaran kinerja, anggaran responsif gender, integrasi hasil GAP dalam perencanaan tahunan dan sistematika penyusunan gender budget statement (GBS). Untuk memastikan bahwa tujuan ini tercapai dilaksanakan juga pendampingan dan evaluasi penyusunan anggaran responsif gender. Dari kegiatan ini dihasilkan para perencana SKPD yang sudah terlatih dalam menyusun rencana pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan dokumen anggaran responsif gender dan juga tersedianya data pilah berdasar jenis kelamin pada SKPD sebagai pembuka wawasan dalam mengidentifikasi isu gender. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dan Perlindungan Anak terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi.Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari perilaku yang mengarah pada Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan anak melalui upaya pendampingan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fasilitasi kegiatan lembaga diwujudkan dalam kegiatan pelatihan pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender, pelatihan penanganan korban bagi para relawan, monitoring korban kekerasan berbasis gender. Adapun data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat pada lembaga ini tersaji pada tabel berikut ini : Tabel IV.B.14.2 Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak No. 1 2

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan terhadap anak Jumlah

2010 208 66 274

Tahun 2011 234 140 374

2012 147 61 208

Sumber : Bagian PP dan PA

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai permasalahan kekerasan LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

145


terhadap perempuan dan anak, dilaksanakan kampanye peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak. Kampanye tersebut diselenggarakan pada saat peringatan Hari Kartini, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu. Kampanye tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan antara lain seminar membangun karakter bangsa untuk menghadapi degradasi moral yang dengan sasaran 75 orang perwakilan pelajarSLTP dan SLTA se Kecamatan Wonosobo dan perwakilan dari organisasi perempuan; sosialisasi tentang gizi sehat bagi ibu hamil dan balita dalam rangka peringatan hari anak nasional tahun 2012 dengan sasaran 100 orang perwakilan organisasi wanita; sosialisasi perlindungan perempuan dan anak terhadap HIV/Aids bagi Pelajar SLTA/SMK dalam rangka Peringatan Hari Ibu Ke-84 Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 dengan sasaran 100 orang peserta dari perwakilan pelajar SLTA/SMK sederajat se Kabupaten Wonosobo dan Guru Pendamping, FORKOS Kabupaten Wonosobo, Panitia Hari Ibu ke 84 Kabupaten Wonosobo Tahun 2012. Dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai Kota Layak Anak, diperlukan pemenuhan hak-hak anak yang meliputi 31 indikator dan 5 klaster. Pengembangan Kota Layak Anak ditujukan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Wonosobo. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas forum yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak yang menyerap dana APBD Tahun 2012 sebesar Rp 36.281.000,-. Pada kegiatan ini diadakan sosialisasi Kota Layak Anak bagi kecamatan se Kabupaten Wonosobo, penyusunan data profil anak, serta penguatan forum anak nasional dan Forum Anak Kreatif Wonosobo (FORKOS) yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan pelatihan. Untuk mempercepat perwujudan Kota layak Anak di Kabupaten Wonosobo dibentuklah Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kota layak anak, melakukan sosialisasi advokasi dan komunikasi informasi, edukasi kebijakan kota layak anak, menentukan fokus dan prioritas program dalam rangka mewujudkan kota layak anakdan menyusun rencana aksi daerah kota layak anak 5 tahun. Upaya menuju Kota Layak Anak ini mendapatkan penghargaan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori PRATAMA. Untuk mengetahui kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatannya antara lain adalah menghimpun, melakukan cross check, memvalidasi serta melakukan publikasi data pilah gender dan anak sektoral Kabupaten Wonosobo Tahun 2012. Dari kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data pilah kuantitatif gender dan anak sektoral di Kabupaten Wonosobo sehingga dapat mendukung perwujudankebijakan pembangunan daerah yang responsif gender dan anak. Terkait dengan kualitas hidup ibu, maka perlu diketahui bahwa angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2011 di Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Data sampai dengan tahun 2011 tercatat 15 kasus, sedang tahun 2010 tercatat 10 kasus. Dengan melihat data tersebut maka diambil langkah fasilitasi percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi melalui Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi (KSIB). Pada tahun 2012 lokasi nominasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi ada di Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Watumalang. Pada 3


146


kecamatan tersebut dilaksanakan orientasi pemantapan program GSIB untuk mereview berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang meliputi : komitmen camat dan kepala desa terhadap program GSIB di wilayahnya, kelembagaan Satgas GSIB baik di tingkat kecamatan maupun desa, capaian pelaksanaan program (K1, K4 dan Nakes), keserasian program sektoral di tingkat kecamatan terhadap program penurunan AKI dan AKB. Dari ketiga kecamatan tersebut Kecamatan Leksono terpilih menjadi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi dengan desa model Gerakan Sayang Ibu adalah Desa Timbang. Desa model ini mendapatkan pembinaan program GSIB dan penguatan kelembagaan satgas KSIB oleh Tim Pokjatap GSIB Kabupaten. Kecamatan Leksono inilah yang kemudian dinilai pada saat Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan bayi Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dari kegiatan diharapkan peran dan fungsi kelembagaan Pokjatap dan Satgas GSIB dapat meningkat, dan juga terjadi peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan terhadap program GSIB.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Capaian kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dapat dilihat dari berbagai bidang pembangunan. Di bidang ekonomi, jumlah pekerja perempuan pada tahun 2012 ini mengalami penurunan dari 7.399 orang menjadi 7.245 orang dengan rasio jumlah perempuan di lembaga pemerintah 3.888 (53.67%) dan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta 3.357 (46.33%). Di bidang politik, partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD) tahun 2012 masih dibawah 30% yaitu sebesar 6.67%. Rendahnya keterwakilan partisipasi perempuan di bidang politik yang ditunjukkan dari keterwakilan di lembaga legislatif disebabkan berbagai faktor diantaranya masih adanya pandangan bias gender yang mengsubordinasi perempuan, anggapan bahwa perempuan irrasional dan emosional yang menyebabkan perempuan dianggap tidak layak memimpin sehingga perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang strategis. Di bidang kesehatan, dapat dilihat dari angka harapan hidup perempuan sebesar 72.02 tahun lebih tinggi dari laki laki sebesar 68.07 tahun. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah perempuan 6.25 tahun, lebih rendah dari laki-laki sebesar 6.83 tahun. Sumbangan pendapatan perempuan 22.32 % lebih rendah dari laki-laki sebesar 77.68% (Sumber : BPS, 2012). Dalam kaitannya dengan hak atas identitas anak pada tahun 2011 anak yang telah memiliki akte kelahiran sejumlah 256.415 anak (60.71%). Sedangkan pada tahun 2012 ini meningkat menjadi 560.672 (62.04%) (Sumber : Disdukcapil, 2012).Adapun capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :


147


Tabel IV.B.14.3 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No. 1

2

3

Indikator Partisipasi Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (Σ Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah) / (Σ Pekerja Perempuan) x 100% Angka Melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas (Σ perempuan usia >15 tahun yang melek huruf / (Σ jumlah perempuan usia >15 tahun) x 100% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (Σ Angkatan kerja perempuan) / (Σ Penduduk usia kerja perempuan) x 100%

Capaian Kinerja 2011 2012 54.32 % 3,888 ------ x 100% 7.245 = 53.66% 99.91 %

216.501 --------x100% 231.513 = 93.52 %

59.5%

152.629 ----------x100% 163.686 =93.24 %

Sumber: Bagian PP & PA

Tabel IV.B.14.4 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2012 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015

No.

Indikator

Capaian Kinerja 2011

2012

1

Indek Pembangunan Gender (IPG)

56.89

-

2

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

48.06

-

3

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Jumlah Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015

374

208

89.84

100

6/38 15.79 %

6/38 15.79%

4 5

Sumber: Bagian PP & PA

Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian Indek Pembangunan Gender (IPG)Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2012 belum dapat disajikan karena proses pengukurannya masih berjalan. Capaian IPG dan IDG tahun 2011 jika dibandingkan dengan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 angka IPG adalah sebesar 56.26 dan angka IDG adalah sebesar 47.44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo mengalami kemajuan cukup signifikan.


148


d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Penyelenggaraan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya:  Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengaurusutamaan Anak (PUHA) dalam pembangunan belum dipahami dan diimplementasikan secara utuh oleh pemangku kepentingan;  Mekanisme perencanaan yang responsif gender belum dipahami para perencana program pada masing-masing SKPD;  Belum cukup dipahaminya metode analisis dan perencanaan pembangunan yang responsif gender bagi perencana program;  Belum optimalnya koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten;  Masih ada kekerasan berbasis gender dan anak, dan terbatasnya tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi pada berbagai bidang layanan, bidang pendampingan layanan medis, psikologis dan sikososial serta layanan hukum;  Belum tersedianya sistem dan prasarana yang mendukung operasionalisasi Pusat Layanan Terpadu di kecamatan sebagai pintu utama dalam pemberian layanan pengaduan kasus korban kekerasan berbasis gender.

Solusiyang dapat diupakan untuk mengatasi permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya:  Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;  Mengintensifkan melalui pertemuan dan rapat koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA);  Mengintegrasikan program dan kebijakan yang responsif gender ke dalam seluruh bidang pembangunan melalui fasilitasi, pelatihan dan penerapan model pembangunan yang sensitif gender;  Merencanakan penyusunan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang penerapan, pelaksanaan dan pelayanan serta penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  Meningkatkan jejaring kerjasama penanganan kekerasan berbasis gender dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti GOW, TP PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama.


149

IV.B.14.Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Recommend Documents