INFORMASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA

INFORMASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktoran Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013

INFORMASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA

Kutipan : Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). 2013. Informasi Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 30 hal.

KATA PENGANTAR Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumberdaya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Dalam rangka pelaksanaan konservasi tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menginisiasi pembentukan Kawasan Konservasi Perairan sejak 2001. Sebelumnya, upaya ini dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Untuk memberikan gambaran perkembangannya, sekaligus capaian tentang KKP di Indonesia hingga saat ini, maka disusun buku tentang Informasi Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Buku ini merupakan edisi terbaru dari terbitan sebelumnya. Sebagai ‘living document’, buku ini akan terus diterbitkan secara teratur yang memuat perkembangan dan capaian KKP sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI), Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan dan terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai target-target pengembangan KKP yang telah ditetapkan, serta atas diterbitkannya buku Informasi Kawasan Konservasi Perairan Indonesia ini yang merupakan data resmi pemerintah. Jakarta, Desember 2013 Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Ir. Agus Dermawan, M.Si

DAFTAR ISI A.

PERKEMBANGAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT DI INDONESIA ......................................................... 2

B.

KAWASAN KONSERVASI LAUT – INISIASI KEMENTERIAN KEHUTANAN .............................................. 6 1. Taman Nasional Laut (TNL) ............................................................... 7 2. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) .................................................... 8 3. Suaka Margasatwa Laut (SML) ......................................................... 10 4. Cagar Alam Laut (CAL) .................................................................... 11

C.

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT INISIASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PEMERINTAH DAERAH ............................................................... 12 1. Taman Nasional Perairan (TNP) ...................................................... 12 2. Suaka Alam Perairan*) (SAP) ............................................................ 13 3. Taman Wisata Perairan (TWP) ........................................................ 14 4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ........................... 15 5. Upaya Konservasi Kawasan .............................................................. 27

C.

PENUTUP .................................................................................................... 30

INFORMASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 lebih jauh dikemukakan bahwa kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara keberlanjutan.

1

Hingga Desember 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencadangkan Taman Nasional Perairan seluas 3.521.130,01 Hektare (Ha) dan memfasilitasi pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) seluas 5.561.463,09 Ha. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan 8 (delapan) kawasan konservasi yang diserahterimakan dari Kementerian Kehutanan dengan luas keseluruhan 723.984,00 Ha. Hingga saat ini kawasan konservasi laut yang diinisiasi dan pengelolaannya berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan mencapai luas keseluruhan 4.694.947,55 Ha. Sampai akhir 2013, luas keseluruhan kawasan konservasi perairan di Indonesia telah mencapai 15.764.210,85 Ha. A. PERKEMBANGAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT DI INDONESIA Luasan KKP mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2003 (Gambar 1). Pada tahun 2003 luas keseluruhan KKP baru mencapai 5,42 juta Ha dimana hampir semuanya merupakan inisiasi Kementerian Kehutanan, sementara inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya 733 Ha. Publikasi data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah Kawasan Konservasi Perairan Laut di Indonesia telah mencapai 82 kawasan dengan luas keseluruhan 13.951.360,66 Ha. Pada Desember 2013, jumlah KKP telah mencapai 131 kawasan dengan luas keseluruhan mencapai 15.764.210,85 Ha (Tabel 1). Data ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kawasan konservasi perairan Indonesia mengalami penambahan sebanyak 45 kawasan dengan luas 1.812.850,19 Ha. Secara keseluruhan sejak 2003 telah terjadi penambahan luasan KKP di Indonesia sebesar 11.069.263,30 Ha, atau sekitar 70% dari luas keseluruhan saat ini. Pada periode 2012-2013, jumlah KKP bertambah dengan diinisiasinya 19 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Meskipun demikian, secara keseluruhan luas KKP pada tahun 2012 adalah 15,78 juta Ha yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan luas KKP pada tahun 2013, yaitu 15,76 juta Ha. Penurunan luasan ini disebabkan oleh berkurangnya luasan KKPD Kabupaten Berau, Kalimantan Timur secara signifikan dari 1,27 juta Ha berdasarkan Peraturan Bupati Berau No. 31 Tahun 2005 menjadi 285.266 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau No. 516 Tahun 2013.

2

Gambar 1. Perkembangan luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

Tabel 1. Luasan kawasan konservasi Perairan di Indonesia 2013 No

KAWASAN KONSERVASI

A

B

JUMLAH KAWASAN

LUAS (HA)

Inisiasi Kemenhut

32

4.694.947,55

Taman Nasional Laut

7

4.043.541,30

Taman Wisata Alam Laut

14

491.248,00

Suaka Margasatwa Laut

5

5.678,25

Cagar Alam Laut

6

154.480,00

Inisiasi Pemda dan KemenKP

99

11.069.263,30

Taman Nasional Perairan

1

3.521.130,01

Suaka Alam Perairan

3

445.630,00

Taman Wisata Perairan

6

1.541.040,20

Kawasan Konservasi Perairan Daerah

89

5.561.463,09

Jumlah Total

131

15.764.210,85

3

Gambar 2. Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

4

5

Gambar 3. Komposisi persentase luasan berdasarkan Jenis KKP di Indonesia

Selain inisiatif-inisiatif yang sudah disinggung di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan beberapa upaya konservasi kawasan perairan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Program COFISH berupa Suaka Perikanan sebanyak 4 (empat) kawasan seluas 453,23 Ha. b. Program CRMP dan COFISH berupa Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) yang dikelola masyarakat dengan total luas 2.085,90 Ha. B. KAWASAN KONSERVASI LAUT - INISIASI KEMENTERIAN KEHUTANAN Kawasan konservasi di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan (2) Kawasan Suaka Alam (KSA). KPA yang mencakup wilayah perairan adalah Taman Nasional Laut (TNL) dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Sedangkan KSA yang mencakup wilayah perairan adalah Suaka Margasatwa Laut (SML) dan Cagar Alam Laut (CAL). 6

KPA terdiri dari 7 (tujuh) Taman Nasional Laut dengan luas keseluruhan 4.043.541,30 Ha, dan 14 Taman Wisata Alam Laut dengan luas keseluruhan 491.248,00 Ha. Adapun KSA terdiri dari 5 (lima) Suaka Margasatwa Laut dengan luas keseluruhan 5.678,25 Ha, dan 6 (enam) Cagar Alam Laut dengan luas keseluruhan 154.480,00 Ha. Kawasan konservasi laut yang terakhir diinisiasi dan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan adalah Taman Nasional Laut Kepulauan Togean pada tahun 2004. Hingga saat ini belum ada lagi inisiasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dalam menetapkan KPA maupun KSA baru di wilayah perairan laut. 1. Taman Nasional Laut (TNL) No

PROVINSI

NAMA

1

Sulawesi Utara

TN Laut Bunaken

2

Sulawesi Selatan

3

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

89.065,00

SK.Menhut Nomor 730/KptsII/1991.Tgl 15-10-1991

TN Laut Taka Bone Rate

530.765,00

SK.Menhut Nomor 92/Kpts-II/ 2001. Tgl 26-2-2001

Papua

TN Laut Teluk Cendrawasih

1.453.500,00

SK. Menhut Nomor 8009/ Kpts-II/2002. Tgl 29-8-2002

4

DKI Jakarta

TN Laut Kepulauan Seribu

107.489,00

SK. Menhut Nomor 8310/ Kpts-II/2002. Tgl 13-6-2002

5

Sulawesi Tenggara

TN Laut Wakatobi

1.390.000,00

SK.Menhut Nomor 7661/ Kpts-II/2002. Tgl 19-8-2002

6

Jawa Tengah

TN Laut Karimunjawa

110.117,30

SK.Menhut Nomor 74/Kpts-II/ 2001. Tgl 15-3-2001

7

Sulawesi Tengah

TN Laut Kepulauan Togean

362.605,00

SK.Menhut Nomor 418/ Menhut-Ii/2004. Tgl. 19-102004

TOTAL

4.043.541,30

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi Kemenhut 2004 dan sudah direvisi

7

2. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) No

PROVINSI

NAMA

1

Maluku Tengah TW Pulau Kasa

2

Kalimantan Timur

TL Pulau Samama Sangalaki

3

Aceh

TL Pulau Weh Sabang

4

Nusa Tenggara TWAL Teluk Timur Maumere

5

Banten

6

Nusa Tenggara TWL Teluk Timur Kupang

7

Maluku Tengah TW Pulau Pombo

8

Nusa Tenggara TWA Tujuh Timur Belas Pulau

9

Aceh

TWA Pulau Sangiang

TWA Kepulauan Banyak

DASAR HUKUM

LUAS (HA)

POTENSI

1.100,00 Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/ 1978; Tgl. 25-10-1978

Burung Maleo, Biawak Ambon, terumbu karang, Ikan Hias

280,00 Menteri Pertanian No.604/Kpts/Um/8/ 1982. Tgl 19-08-1982

Peneluran penyu hijau, penyu belimbing, vegetasi mangrove

3.900,00 Menteri Pertanian No. 928/Kpts/Um/82 Tgl. 27/12/1982

59.450,00 Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987 Tgl. 21-04-1987

720,00 Menteri Kehutanan No. 698/Kpts-II/ 1991.Tgl. 12-10-1991 50.000,00 Menteri Kehutanan No.18/Kpts-II/1993. Tgl. 28-01-1993

998,00 Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-VI/1996 Tgl.30-07-1996

9.900,00 Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996. Tgl. 16-09-1996

227.500,00 Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996. Tgl. 16-9-1996

8

Terumbu karang, vegetasi mangrove, ikan hias, berbagai satwa yang dilindungi Terumbu karang, pasir putih, duyung, burung air, biawak, rusa, babi, hutan mangrove, lumbalumba Terumbu karang, ikan hias

Terumbu karang, ikan hias, padang lamun, duyung, biawak, buaya muara, kima, burung air, mangrove Terumbu/ikan karang, mamalia laut, burung Pombo (Endemik)

Terumbu karang, 27 jenis ikan karang, mamalia laut serta jalur lintasan migrasi paus Terumbu karang, moluska, mamalia laut, peneluran penyu, tempat wisata, rumput laut, mangrove, burung air

No

PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

POTENSI

10

Nusa Tenggara Barat

TL Pulau Moyo

6.000,00

Menteri Kehutanan No. 98/Kpts-II/2001. Tgl. 15-03-2001

Terumbu karang, ikan karang, burung air, populasi rusa timor, babi hutan,vegetasi mangrove, lokasi penyelaman

11

Nusa Tenggara Barat

TWA Pulau Satonda

2.600,00

Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-VI/1998. Tgl. 07 -01-1998

Laguna, moluska dilindungi, terumbu karang, burung-burung air dilindungi.

12

Maluku Tengah

TWA Pulau Marsegu

11.000,00

Menteri Hutbun No. 114/Kpts-II/1999; Tgl. 05-03-1999

Keanekaragaman sda laut yang tinggi, ikan karang, rumput laut, panorama bawah laut

13

Sulawesi Tenggara

TWA Teluk Lasolo

81.800,00

Menteri Hutbun No. 451/Kpts-II/1999 Tgl. 17-06-1999

Lokasi peneluran penyu hijau, penyu sisik, kima sisik

14

Sulawesi Tenggara

TWAL Kepulauan Padamarang

36.000,00

Menteri Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003 Tgl. 19-03-2003

Terumbu karang (16 spesies), ikan karang (13 spesies), keanekaragaman hayati laut

TOTAL

491.248,00

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi Kemenhut 2004 dan Surat Kemenhut 2009

9

3. Suaka Margasatwa Laut (SML) No

PROVINSI

NAMA

1

DKI Jakarta

SM Pulau Rambut dan Perairan

2

Kalimantan Timur

SM Pulau Semama

3

Papua Barat

SM Pulau Sabuda Tataruga

4

Jawa Barat

SM Sindangkerta

5

Papua Barat

SML Jamursbamedi

TOTAL

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

POTENSI

90,00 Menteri Hutbun No. 275/Kpts-II/1999 Tgl. 07-05-1999 220,00 Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/ 82 Tgl. 19-08-1982

Terumbu karang, peneluran penyu

5.000,00 Menteri Kehutanan Terumbu karang, No. 82/Kpts-II/ peneluran penyu, tempat 1993.Tgl. 16-02-1993 berkembang biak jenisjenis burung air, burung migran serta daerah lintasan migrasi ikan paus 90,00 Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/ 2002 Tgl. 17-022002

Keanekaragaman hayati berupa: biota laut, terumbu karang dan habitat penyu

278,25 Menteri Hutbun No. 891/Kpts-II/1999 Tgl. 14 -10- 1999

Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing

5.678,25

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi Kemenhut 2004 dan sudah direvisi

10

4. Cagar Alam Laut (CAL) No

PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

POTENSI

1

Kalimantan Barat

Cagar Alam Laut Kep. Karimata

77.000,00 Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985; Tgl. 27-12-1985

Terumbu karang, mangrove, duyung, ikan hias

2

Lampung

Cagar Alam Pulau Anak Krakatau


Terumbu karang, gunung vulkanik, panorama alam, ikan hias

3

Jawa Barat

CAL Leuwung Sancang

4

Jawa Barat

CAL Pananjung Pangandaran

5

Nusa Tenggara Timur

Cagar Alam Riung

6

Papua Barat

CAL Teluk Sansafor

62.660,00 Menteri Pertanian No. 820/Kpts/Um/11/ 1982; Tgl. 10-10-1982

TOTAL

154.480,00


Terumbu karang

470,00 Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990; Tgl. 08-05-1990

Terumbu karang

2.000,00 Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996 Tgl. 16-09-1996

Variasi vegetasi darat, berbagai jenis tumbuhan bakau, mamalia darat, berbagai jenis burung

Terumbu karang

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi Kemenhut 2004 dan Surat Kemenhut 2009

11

C. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT - INISIASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PEMERINTAH DAERAH Pada periode 2003 - 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah telah berhasil menginisiasi, mencadangkan, dan atau menetapkan sebanyak 99 kawasan konservasi perairan laut dengan luas keseluruhan mencapai 11.069.263,30 Ha. Kawasan konservasi perairan tersebut terdiri dari 1 (satu) Taman Nasional Perairan, 3 (tiga) Suaka Alam Perairan, 6 (enam) Taman Wisata Perairan, dan 89 Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Dari 99 kawasan tersebut, 8 (delapan) kawasan diantaranya merupakan hasil penyelarasan dan serah terima dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Berita Acara Serah Terima BA.01/ Menhut-IV/209-BA/Men.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2010 - 2013), Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah telah berhasil melakukan penambahan jumlah Kawasan Konservasi Perairan melalui pencadangan kawasan sebanyak 45 kawasan dengan luas 1.812.850,19 Ha. Empat puluh lima kawasan tersebut adalah 1 (satu) Taman Wisata Perairan (TWP Kepulauan Anambas) dan 44 kawasan konservasi perairan daerah. Penambahan luas kawasan secara signifikan terjadi pada kategori Taman Wisata Perairan yang meningkat sebesar 1.262.686 Ha. 1. Taman Nasional Perairan (TNP) No

PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

1

Nusa Tenggara Timur

Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.521.130,01

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 38 Tahun 2009. Tanggal 18 Mei 2009

TOTAL

3.521.130,01

12

POTENSI Terumbu karang, migrasi paus, dll

2. Suaka Alam Perairan*) (SAP) No

PROVINSI

NAMA

1

Maluku

SAP Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya

2

Papua Barat

3

Papua Barat

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

POTENSI

114.000,00

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 63/Men/2009. Tgl 3 September 2009

Terumbu karang, peneluran penyu, habitat duyung, rumput laut, padang lamun, penyu belimbing, penyu tempayan, burung cenderawasih, biota laut

SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya

60.000,00


Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing

SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di sekitarnya

271.630,00


Terumbu karang, biota laut dilindungi dan ikan karang

TOTAL

445.630,00

*) Kawasan konservasi hasil penyelarasan Kemenhut dan KemenKP dengan Berita Acara Serah Terima BA.01/Menhut-IV/209-BA/Men.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009

13

3. Taman Wisata Perairan (TWP) No

PROVINSI

NAMA

1

Nusa Tenggara Barat

TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan

2

Sulawesi Selatan

3

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

POTENSI

2.954,00 KemenKP No. 67/ MEN/2009, Tgl. 03-09-2009

Terumbu dan ikan karang, rumput laut, tempat mencari ikan beberapa jenis penyu, lokasi penyelaman, padang lamun

TWP Kapoposang


Terumbu karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu

Sumatera Barat

TWP Pulau Pieh


Terumbu karang, 26 jenis ikan hias, hutan rawa nypah, perkebunan kelapa rakyat

4

Maluku Tengah, Maluku

TWP Taman Laut Banda


5

Papua

TWP Pulau Padaido

6

Kepulauan Riau TWP Kepulauan Anambas

TOTAL

Terumbu karang, berbagai biota laut, tempat mencari makan Penyu, Duyung, Hiu, Paus


Terumbu karang, padang lamun, beberapa spot penyelaman

1.262.686,20 KemenKP No. 35/ MEN/2011

Terumbu karang, padang lamun,mangrove, Penyu Sisik dan Penyu Hijau, Napoleon, wisata bahari

1.541.040,20

14

4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) No

PROVINSI

NAMA

1

Pesisir Selatan Kawasan / Sumatera Konservasi dan Barat Wisata Laut Pulau Penyu

2

Kab. Lingga / Kep. Riau

Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga

3

Indramayu / Jawa Barat

Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi wisata laut

4

Lombok Timur / Gili Sulat dan Nusa Tenggara Gili Lawang Barat Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut

5

Bima / Nusa Daerah Tenggara Barat Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta)

6

Alor / Nusa Kawasan Tenggara Barat Konservasi Laut Daerah Selat Pantar

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

733,00

POTENSI

No.53 Tahun 2003 Tgl.19-05-2003

Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Penyu Sisik, dan terumbu karang

No.71/III/2002 Tgl.04-03-2002

Terumbu karang dan hutan bakau

No.556/Kep.528 Diskanla /2004 Tgl.07-04-2004

Terumbu karang, biawak

5.807,00

No188.45/452/K/P/ 2004 Tgl.16-09-2004

Terumbu karang dengan dominasi Hard Coral

43.750,00

No. 08 Tahun 2005 Tgl. 02 -01-2005

Terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya

400.008,30

No.12 Tahun 2006 Tgl. 17 juli 2006 perubahan dengan SK No 6 th 2009 tgl 6 Maret 2009

Jalur migrasi Ikan Paus dan keanekaragaman ekosistem terumbu karang

-

720,00

15

Lanjutan Tabel Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) No

PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

7

Bengkayang / Kalimantan Barat

Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang (Pulau Randayan dan pulau-pulau sekitarnya)

8

Berau / Kalimantan Timur

Kawasan Konservasi Laut Berau

9

Kotabaru / Kalimantan Selatan

Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan

22.099,00

No.523.4/918PPPK/LAPERIK Tgl. -11-2005

Terumbu karang, vegetasi mangrove, biota laut.

10

Muna / Sulawesi Tenggara

Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulaupulau sekitarnya

27.936,00

No.157 Tahun 2004 Tgl. 03-05-2004

Terumbu karang, mangrove, biota khas endemik

11

Buton / Sulawesi Tenggara

Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton

283.577,33

Nomor 938 Tahun 2011

Terumbu karang

12

Sorong / Papua

Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong (Perairan dan Pesisir Distrik Abun)

15.300,00

285.266,00

26.795,53

16

No.220 Tahun 2004 Tgl.16-12-2004 No.70 Tahun 2004 Tgl.8-4-2004 No. 31 Tahun 2005 Tgl. 27-12-2005

POTENSI Terumbu karang dengan dominasi Hard Coral, Acropora & Non Acropora, padang lamun

Terumbu karang, hutan SK Bupati Berau No. 516 Tahun 2013 tropis dan ekosistem danau dengan biota Tgl. 02-09-2013 yang unik (Ubur-ubur dll)

No. 142 Tahun 2005 Penyu Belimbing Tgl.08-12-2005


PROVINSI

NAMA

13

Batang / Jawa Tengah

Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Roban

14

Simeulue / Aceh

15

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

POTENSI

4.015,20

KemenKP No. 29/MEN/2012 Tgl 14-06-12012

Penyu Belimbing

Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)

50.000,00

No. 523.1/104/ Tahun 2006 Tgl 09 -04- 2006

Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Udang Lobster, Hiu Macan, Lumbalumba darat (Pesut), Cemara Laut, Nyamplung, Ketapang Laut, Bakau dan Api-api

Pariaman / Sumatera Barat

- Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tangah dan Pulau Angso - Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak

11.525,89

No. 296/KEP/ WAKO-2006 Tgl. 29 Juni 2006 dan No. 297/KEP/ WAKO-2006 Tgl. 29 Juni 2006

Terumbu karang, vegatasi mangrove, biota laut, ikan hias, biota laut, terumbu karang di P. Ujung, P Tangah, dan P. Angso; Penyu di P. Kasiak

16

Bone Bolango / Gorontalo

Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele

2.460,00

No. 165 Tahun 2006 Tgl. 06 November 2006

Terumbu karang, karang, teripang dan ikan karang, ikan endemik

17

Raja ampat / Kawasan Papua Konservasi Laut Raja Ampat :(ayauasia,teluk mayalibit, selat dampier, wayag-sayang-piay, misool selatan; 1 SML)

1.125,940

PP Bupati Raja ampat No. 66 tahun 2007 Tgl 14 Juni 2007 dan Perarturan Bupati Raja Ampat No. 05 tahun 2009 tgl 16 April 2009

Terumbu karang (45 % dari luasan terumbu karang di Raja Ampat

17


PROVINSI

NAMA

18

Kaur / Bengkulu

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur (Linau, Merpas, dan Sekunyit)

19

Pasaman barat / Sumatera Barat

Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi

20

Nunukan / Kawasan Kalimantan Konservasi Flora Timur dan Fauna Pulau Sinilak

21

Bintan / Kepulauan Riau

22

LUAS (HA) 50.308,00

10,00

DASAR HUKUM

POTENSI

No.180 tahun 2007 Tgl 20 Juni 2007

Beragam biota laut yang berasosiasi bersama terumbu karang

No.188.45/326/ BUP-PASBAR/ 2007 Tgl 7 Juni 2007

Kawasan manggrove sebagai habitat plasma nutfah jenis kepiting, kerang udang

200,00

No.44 tahun 2007 Plasma nutfah flora dan Tgl 2 Februari fauna 2007

Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan

472.905,00

No. 261/VIII/2007 Kawasan kegiatan Tgl 23 Agustus perikanan berkelanjutan 2007 dan pariwisata bahari

Batam / Kepulauan Riau

Marine Management Area Coremap Batam

66.867,00

23

Kep. Mentawai / Sumatera Barat

Kawasan Konser- 172.191,00 vasi Laut Daerah Kep. Mentawai (lokasi Desa Saibi Samukop,Saliguma dan desa Katurai

24

Natuna / Kepulauan Riau

Kawasan Konservasi Laut Natuna

142.997,00

18

SK Walikota Batam No. Kpts 14/HK/VI/2007 tgl 4 Juni 2007 SK Bupati no. 178 Terumbu karang, tahun 2006 tgl 11 mangrove. maret 2006 Berubah menjadi Nomor 188.45/42 Tahun 2012 SK Bupati no. 299 tahun 2007 tgl 5 September 2007 luas 116600 perubahan SK no 378 tahun 2008 luas 142997

Kawasan Pulau TigaSedanau dan laut sekitarnya untuk kegiatan Perikanan Berkelanjutan seluas 34.900 Ha, Kawasan Bunguran Utara untuk sektor perikanan seluas 47.600 Ha, kawasan pesisir Timur Bunguran diprioritaskan untuk kegiatan pariwisata bahari seluas 34.100 Ha


PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

25

Serdang Berdagai / Sumatera Utara

Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (sebagian P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P.Sokong Siembah)

26

Nias / Sumatera Utara

Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias

29.000,00 SK Bupati no. 050/ Wisata bahari, perikanan 139/K/2007 berkelanjutan (terumbu karang, mangrove)

27

Tapanuli Tengah / Sumatera Utara

Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah

81.243,00 Sk Bupati No. 1421/DKP/Th 2007

28

Banggai Kepulauan / Sulawesi Tengah

Kawasan Konservasi 32.500,00 SK Bupati Nomor Laut Daerah Banggai 5408 tanggal 20 Kepulauan (pulau September tahun Tolobundu, P. 2007 Bandang Besar, P. Makaliu, P. Maringkih, P.Pesopo, P. Sonit, P. Banggai)

29

Lampung Barat / Lampung

Kawasan Konservasi Laut Daerah Lampung Barat (Pantai muara tembulih, Sukanegara, Gedung Cahya Kuningan, Pulau Betuah)

14.866,87 SK Bupati Nomor : Pelestarian penyu, B/290/kpts/10-IV/ perikanan berkelanjutan, 2007 ekowisata bahari, terumbu karang

30

Ciamis / Jawa Barat

Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis

29.823,99 Peraturan Bupati Perikanan berkelanjutan, Ciamis nomor : 15 wisata bahari, penelitian Tahun 2008 dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan sumberdaya laut secara lestari (terumbu karang, mangrove)

1.240,35 SK Bupati Sergai No. 97/523/2008

19

POTENSI Terumbu karang, penyu

Perikanan berkelanjutan, wisata bahari (terumbu karang)

Konservasi pendidikan, penelitian dan ekonomi serta kesejahteraan rakyat (terumbu karang, ikan endemik Banggai Cardinal Fish)


PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

31

Kaimana / Papua Barat

Kawasan Konservasi Laut Kaimana

597.747,00

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2008

Terumbu karang, mangrove, paus, lumbalumba, padang lamun, penyu dan keanekaragaman hayati laut lainnya

32

Biak Numfor / Papua

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab.Biak Numfor

24.910,00

SK. Bupati nomor : 21 tahun 2009 tangal 17 April 2009

Terumbu karang, padang lamun, mangrove

33

Kec. Ciracap, Sukabumi / Jawa Barat

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir

1.771,00

Nomor 523/ Kep.639Dislutkan/2008 tanggal 31 Desember 2008

Penyu dan habitatnya

34

Pangkep / Sulawesi Selatan

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

171.937,00

Keputusan Bupati pangkajene dan Kepulauan No. 180 tahun 2009 tgl 5 januari 2009 Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No.158 Tahun 2010 tgl 8 Mei 2010

Terumbu karang, padang lamun,

35

Selayar / Sulawesi Selatan

Kawasan Konservasi Laut Daerah kab. Kepulauan Selayar

4.317,00

Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 03a tahun 2009 tgl 5 januari 2009

36

Nias Selatan Kawasan / Sumatera Konservasi Laut Utara Daerah Nias Selatan

56.000,00

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 523/371/ K/2008 tgl 5 Desember 2008

20

POTENSI


PROVINSI

NAMA

37

NAD Jaya / Aceh

38

NAD Besar / Kawasan Aceh Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari

39

Kab. Kawasan Pandeglang Konservasi Laut / Banten Daerah Pandeglang

40

Sumenep / Jawa Timur

Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah

118.406,20 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 08 Tahun 2010

41

Kab. Banggai / Sulawesi Tengah

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai

16,00 Keputusan Bupati Banggai Nomor : 523/1209/ Dislutkan

42

Kab. Padang Pariaman / Sumatera Barat

Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan

684,00 Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 02 KEP/ BPP-2010

43

Kab. Bengkalis / Riau

Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk

44

Kab. Tegal / Kawasan Jawa Konservasi Tengah Perairan Karang Jeruk, Tegal

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. NAD Jaya

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

175,00 Keputusan Bupati NAD Jaya Nomor : 3 Tahun 2010 tgl 21 Januari 2010

POTENSI -

200,00 Keputusan Bupati NAD Besar Nomor : 43 Tahun 2010 tgl 15 Februari 2010 7.391,00 Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 660/ Kep.369 - Huk/ 2007

Mangrove, lamun, terumbu karang dan wisata bahari

Peraturan Bupati Ikan Terubuk Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2010 53.460,00 Keputusan Bupati Tegal Nomor: 523/ 448/2010

21

Lanjutan Tabel Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) NAMA

LUAS (HA)

No

PROVINSI

45

Klungkung/ Kawasan Bali Konservasi Perairan Nusa Penida

20.057,00 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010

46

Minahasa Selatan / Sulawesi Utara

26.000,00 Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 130 Tahun 2007

47

Sikka / Nusa Kawasan Tenggara Konservasi Timur Perairan Laut Kabupaten Sikka

48

Luwu Utara / Kawasan Sulawesi Konservasi Laut Selatan Kabupaten Luwu Utara

49

Sabang / Aceh

Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang

50

Lombok Tengah / Nusa Tenggara Timur

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Tengah

22.940,45 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 2 Tahun 2011

51

Mukomuko / Kawasan Bengkulu Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko

- Peraturan Daerah Kab Mukomuko No. 4 Tahun 2010

52

Bengkulu Utara / Bengkulu

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan

Kawasan Konservasi Perairan Enggano

DASAR HUKUM

42.250,00 Keputusan Bupati Sikka No. 260 / HK/ 2010

- Keputusan Luwu Utara No. 287 Tahun 2010

3.207,98 Keputusan Walikota Sabang Nomor 729 Tahun 2010

37.167,39 Peraturan Bupati No Tahun 2010

22

POTENSI -


PROVINSI

NAMA

LUAS (HA)

DASAR HUKUM

53

Bontang / Kalimantan Timur

Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bonatang

5.121,38 Keputusan Walikota Bontang No 112 Tahun 2011

54

Sumbawa / Nusa Tenggara Barat

Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong kab. Sumbawa

2.000,00 Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 642 Tahun 2011

55

Tanah Bumbu / Kalimantan Selatan

Kawasan PerlindunganLaut Daerah Kab. Tanah Bumbu

56

Buleleng / Bali

Taman Wisata Perairan Buleleng

14.041,13 Keputusan Bupati Buleleng No. 523/ 630/HK/2011

57

Sumbawa Barat / Nusa Tenggara Barat

Kawasan Konservasi Pesisir dan PulauPulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat

11.574,00 Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 849 Tahun 2011

58

Kota Padang / Sumatera Barat

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulaupulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang

1.815,10 Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011

59

Kabupaten Brebes / Jawa Tengah

Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin

- Keputusan Bupati Brebes Nomor : 523/177 Tahun 2007

60

Bombana / Sulawesi Tenggara

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana

19.176,98 Keputusan Bupati Bombana No. 384 Tahun 2011

12.860,139 Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 327 Tahun 2011

23

POTENSI -

Lanjutan Tabel Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) LUAS (HA)

No

PROVINSI

NAMA

61

Nunukan / Kalimantan Timur

62

Belitung Timur / Kawasan Konservasi Kepulauan Perairan Daerah Kabupaten Bangka Belitung Belitung Timur

63

Sarolangun / Jambi

64

Halmahera Kawasan Konservasi Selatan / Maluku Perairan Daerah Kepulauan Utara Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan

65

Majene / Sulawesi Barat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene

66

Pulau Morotai / Maluku Utara

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai

67

Seram Bagian Timur / Maluku Utara

Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur

68

Maluku Tenggara / Maluku

Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara

69

Kab. Pesisir Selatan / Sumatera Barat

Sungai Batang Pelangai Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

-

70

Kab. Natuna / Kepulauan Riau

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna

9.226,97


71

Kab. Agam / Sumatera Barat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Agam

10,79


Kawasan Konservasi Perairan Daerah di desa setabu kec. Sebatik barat

Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur

DASAR HUKUM

74,00

Nomor 188.45/40/ II/2012

801.568,00

Nomor 2.05.5/021/ DKP/I/2012

28,00

Nomor 81 Tahun 2011

6.386,46

Nomor 99 Tahun 2012

49.000,00

330,00

-

150.000,00

24

Nomor 880 /HK/ KEP-BUP/III/2012

Nomor 523/42/ PM/2012

Nomor 523/189/ KEP/2011


Nomor 523/465/ Kpts/BPT-PS/ 2011

POTENSI


DASAR HUKUM

3.388,46


No

PROVINSI

NAMA

72

Kab. Gunungkidul / DI Yogyakarta

Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul

73

Kab. Polewali Mandar / Sulawesi Barat

Kawasan Konservasi 33.880,00 Perairan / Pesisir dan Pulaupulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar

Nomor 13 Tahun 2013

74

Kab. Belitung Timur / Bangka Belitung

Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya


75

Kab. Halmahera Tengah / Maluku Utara

Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah

76

Kab. Kolaka / Sulawesi Tenggara

Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka

60.400,00

77

Kab. Bungo / Jambi

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Bungo

2,27

78

Kab. Situbondo / Jawa Timur

Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo

195,20

79

Kab. Lembata / Nusa Tenggara Timur

Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba

225.624,00


80

Kab. Flores Timur / Nusa Tenggara Timur

Suaka Alam Perairan Kabupaten Lombok Timur

150.000,00

Nomor 4 Tahun 2013

81

Kab. Konawe / Sulawesi Tenggara

Suaka Perikanan Kabupaten Konawe

133.759,37

192,00

25

10.430,00

Nomor 523/KEP/ 288/2013

No. 200 Th 2013

No.53 Th 2013 No. 54 Th 2013 No. 55 Th 2013 No. 56 Th 2013 Nomor 19 Tahun 2012

No.225/04.DKP/ SK-PENCADANGAN/I/2013

POTENSI


DASAR HUKUM

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Barat

21.556,00

Nomor 56 Tahun 2011

Kab. Bangka Barat / Bangka Belitung

Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat

2.161,70

Nomor 188.45/ 352/2.05.01/2013

84

Kab. Parigi Moutong / Sulawesi Tengah

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini

4.550,00

Nomor 380.45/ 2153/Diskanlut

85

Kota. Tidore Kepulauan / Maluku Utara

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kelpulauan

2.810,00

Nomor 72,2 Tahaun 2012

86

Kab. Boalemo / Gorontalo

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Boalemo

87

Kab. Pasuruan / Kawasan Konservasi Mangrove Kab. Pasuruan Jawa Timur

88

Kab. Solok / Sumatera Barat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Solok

89

Kab. Morowali / Sulawesi Tengah

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Morowali

41.342,00

TOTAL

5.561.463

No

PROVINSI

82

Kab. Lombok Barat / Nusa Tenggara Barat

83

NAMA

26

-

Nomor 188.45/ SK.0283/DKP/ 2013

-

Nomor 523/513/ HK/424.013/2012

2,00

Nomor 520-5722013 Nomor 188.45/ SK.0283/DKP/ 2013

POTENSI

5. Upaya Konservasi Kawasan

5.1. Suaka Perikanan LOKASI KAWASAN

TIPE FUNGSI

LUAS (HA)

KET

Karang Jeruk

Suaka Ikan

12,00

COFISH

Jawa Timur: Trenggalek

Pasir Putih

Suaka Ikan

81,00

COFISH

03

Banyuwangi

Kayu Aking

Suaka Ikan

298,23

COFISH

04

NTB:Lombok Timur

Teluk Serewe, Teluk Ekas, Suaka Ikan Teluk Jukung, Taked Belanting, Taked Padamekan, Taked Sagena dan Taked Liang Puruk

71,00

COFISH

No

KAB.PROV

01

Jawa Tengah: Tegal

02

TOTAL

27

453,23

5.2. Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) TIPE FUNGSI

LOKASI KAWASAN

LUAS (HA)

No

KAB.PROV

01

KAB/PROV Sulawesi Utara: Minahasa Selatan

Blongko

DPL (Terumbu dan Mangrove)

25,00

CRMP

02

Sulawesi Utara: Minahasa Utara

Talise

DPL (Terumbu)

22,00

CRMP

Tumbak

DPL (Terumbu)

9,00

CRMP

Tumbak

DPM (Mangrove)

72,70

CRMP

Bentenan

DPL (Terumbu)

30,00

CRMP

Kalinaun Jaga 3

DPL (Terumbu)

10,00

CRMP

Kalinanun Jaga 4

DPL (Terumbu)

6,00

CRMP

Serei

DPL (Terumbu)

6,90

CRMP

Tanah Putih

DPL (Terumbu dan Mangrove)

20,00

CRMP

Tarabitan

DPL (Terumbu)

15,00

CRMP

Pulisan Jaga 1

DPL (Terumbu)

13,70

CRMP

Pulisan Jaga 2

DPL (Terumbu)

13,60

CRMP

Gangga 1

DPL (Terumbu)

26,00

CRMP

Gangga 2

DPL (Terumbu)

26,00

CRMP

Airbanua Jaga 1

DPL (Terumbu)

21,00

CRMP

Airbanua Jaga 2

DPL (Terumbu)

16,00

CRMP

Libas

DPL (Terumbu)

27,00

CRMP

Libas

DPM (Mangrove dan Terumbu

131,00

CRMP

Lihunu

DPL (Terumbu)

18,00

CRMP

Maen

DPL (Terumbu)

49,00

CRMP

28

KET

Lanjutan 5.2. Daerah Perlindungan ............... No

KAB.PROV

LOKASI KAWASAN

TIPE FUNGSI

LUAS (HA)

KET

Teremaal

DPL (Terumbu)

18,00

CRMP

Maliambao

DPL (Terumbu)

46,00

CRMP

Mubune

DPL (Terumbu)

20,00

CRMP

Sarawet

DPM (Mangrove)

90,00

CRMP

Sonsilo

DPM (Mangrove)

37,00

CRMP

1.317,00

03

Nusa Tenggara Barat

Diselat Alas : Gili Lawang, Gili Sulat, Gili Petagan

DPM (Mangrove), DPL (Terumbu)

04

Lampung Selatan

DPL Desa Tejang, Pulau Sebesi

DPL (Terumbu)

TOTAL

29

15,00

2.100,90

COFISH. Kini telah menjadi KKPD CRMP

PENUTUP Hingga Desember 2013, luasan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Indonesia telah mencapai 15,76 juta Ha. Capaian ini telah melebihi target luasan KKP yang telah direncanakan sesuai Renstra Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI) sebesar 15,5 juta Ha pada tahun 2014. Untuk mencapai target luasan KKP sebesar 20 juta Ha pada tahun 2020, diperlukan penambahan luasan sekitar 4,3 juta Ha. Selain upaya peningkatan luasan KKP, pengelolaan KKP yang efektif merupakan keharusan sekaligus kebutuhan sehingga keberadaan KKP memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kerja keras, dan dukungan yang terus-menerus dari semua pihak guna terwujudnya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif di Indonesia.

30

INFORMASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA

Recommend Documents