IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Oleh
OKTOPIANUS WADUY
ABSTRAK Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang disingkat (e-KTP) adalah suatu identitas penduduk yang didesain dengan autentifikasi dan pengaman data tinggi dengan menanamkan chip di dalam kartu yang mempunyai kemampuan utentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat sehingga data pemilih dalam Pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi dan semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya yang diatur dalam peraturan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif diskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang dimana peneliti sendiri adalah sebagai instrumen kunci terhadap Implementasi kebijakan pemerintah tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Informan adalah narasumber yang benar tahu akan kondisi internal dan eksternal yang ada di lokasi penelitian dan yang menjadi informan dari penelitan ini adalah masyarakat secara umum yang ada di kecamatan Loloda Utara. Informan yang diambil berjumlah 11 informan, yang terdapat di kecamatan Loloda Utara Penduduk kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2012 berjumlah ± 9.552 terdiri dari laki-laki 4.621 jiwa sedangkan perempuan sekitar 4.931 dengan jumlah kepala keluarga 2.186 (tabel 1). Data pada tabel 2 menunjukan bahwa jumlah pilih yang berada di kecamatan Loloda Utara berjumlah. 6.579 Jiwa, dimana penerapan (e-KTP) belum mencakup semua pihak Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan dari 6,579 wajib pilih tidak seluruhnya memiliki (e-KTP). Data menunjukkan bahwa tidak seluruhnya penduduk yang didata dalam perekaman (eKTP) dengan jumlah penduduk 9567 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP yaitu berjumlah 6,579 jiwa dan yang baru didata dalam dalam perekaman pembuatan (e-KTP) berjumlah 3563 jiwa, dan yang belum didata 3016 jiwa. Implementasi pelayanan publik khususnya (e KTP) di Kecamatan Loloda Utara secara umum kualitasnya perlu ditingkatkan kembali. Dan faktor-faktor.yang menjadi penghambat diantaranya.: kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki (e-KTP), cuaca, kurangnya teknisi dan minimnya peralatan, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Hal ini yang menjadi kendala sehingga penerapan (e-KTP) di Kecamatan Loloda Utara sampai saat ini belum mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pemerintah, KTP elektronik PENDAHULUAN Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang disingkat (e-KTP) dibuat dengan pengamanan data yang sangat tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang mempunyai kemampuan autentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital. Di dalam rekaman elektronik KTP (e-KTP) tersimpan biodata, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang terdigitalisasi. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sidik jari tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu. KTP elektronik, sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun. KTP selalu dibawa dan digunakan oleh penduduk dalam kondisi dan cuaca yang beragam serta berbagai aktivitas. Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau (e-KTP) merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. KTP merupakan dokumen bukti kependudukan di suatu daerah yang disyaratkan dimiliki oleh anggota masyarakat. Adanya keluhan sebagian masyarakat terhadap pelayanan (e-KTP) mendorong penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan (e-KTP) di kantor kecamatan Loloda Utara. Penelitian ini masuk dalam lingkup studi Administrasi Publik dan konsenterasi Administrasi Pemerintahan Daerah. Tidak dapat disankal lagi bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Undang-undang yang mengatur tentang (e-KTP) yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. PEMBAHASAN A. Sejauh mana implementasi kebijakan (e-KTP) di Kecamatan Loloda Utara.
Menurut bapak Orland Datty. sampai saat ini penerapan (e-KTP) masi dalam tahap pemotretan, perekaman,scan sidik jari kerena pemerintah Kecamatan Loloda Utara bertanggung- jawab penuh dalam mengimplementasikan (e-KTP) disetiap desa yang berada di Kecamatan Loloda Utara, Pemerintah Kecamatan Loloda Utara juga memainkan peranan komunikasi dengan kepalah desa agar program (e-KTP) dapat diimplementasikan dengan baik. karena Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu bagi terlaksananya (e-KTP). Komunikasi berkaitan dengan kemampuan menyampaikan, mensosialiasasikan dan mengkoordinasikan (e-KTP). sehinga masyarakat dapat menyadari pentinnya memiliki (eKTP). Berkaitan dengan pencapaian program (e-KTP), Pemerintah Kecamatan Loloda Utara. Menurut Bapak Yoram: seharusnya sosialisasi dilakukan dengan mengundang masyarakat ke kantor camat untuk diberi pengarahan mengenai (e-KTP). Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap desa selama beberapa hari. Pihak desa diminta mengorganisir warganya untuk datang ke kantor camat. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas dari Kecamatan Loloda Utara memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan (e-KTP). Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program (eKTP), sehingga ketika ingin mengurus(e-KTP) masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Selama ini masyarakat hanya mengetahui tata cara pengurusan KTP manual, sehinga apa yang telah menjadi target pemerintah yaitu pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam penerapan (e-KTP) disetiap warga masyarakat wajib KTP dapat terealisasi dengan baik. Menurut Bapak Camat Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. kerna Sumber daya menjadi adalah mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah
program. terlaksananya suatu program tanpa sumber daya yang mencukupi , mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebab itu kami masi mengusahakan agar ketambahan sumbaer daya manusia untuk mendorong tercapainya
sasaran dalam
pengimplementasikan (e-KTP) Menurt Bapak Maklon Kayeli: Pemerintah Kecamatan Loloda Utara seharusnya memersiapkan 8 orang tenaga operator e-KTP. Operator bertugas mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP.. Dari 8 orang tenaga operator tersebut, 7 orang merupakan PNS fungsional umum dan 1 orang tenaga honorer, kenyataan dilapangan jau berbeda bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam penerapan program (e-KTP) di Pemerintah Kecamatan Loloda Utara tidak mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan (e-KTP). Dimana kebutuhan dalam pelayanan (eKTP) ini minimal membutuhkan 10 tenaga operator, yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan. Di tambah
dengan pengakuan dari Bapak Ruben jole: Sementara itu, untuk
peralatan yang tersedia di Kecamatan Loloda Utara masih minim. peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem (e-KTP), mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing keperluan hanya satu buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani. Sampai saat ini pelayanan (e KTP) masi dalam tahap perekaman tapi tidak selurunya masyarakat yang bersimpati untuk datang di kecamatan untuk di rekam alasan berbeda –beda,sedangkan ini pembuatan (e KTP) gratis apalagi kalau nanti (e-KTP) memerlukan biaya mungkin masyarakat suda tidak simpati terhadap program pemerintah.
Menurut
Endang
Huwae
S.sos:
Sampai
saat
ini
masi
dalam
tahap
perekaman,potert,sidik jari, ini di adakan di kantor kecamatan tingal tungu hasil (e KTP) tersebut, Minimnya peralatan yang dimiliki dalam implementasi program (e-KTP) di Kecamatan Loloda Utara bisa alasan, karena faktor distribusi peralatan juga menjadi kendala, Peralatan (e-KTP) kerap kali terlambat didistribusikan ke daerah sehingga daerah mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan progaram pemerintah pusat yaitu (eKTP). B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam implementasi (e-KTP) di kecamatan Loloda Utara. Dalam pelaksanaan program e-KTP, kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor camat karena alasan ekonomi. Selain itu kondisi ini jadi makin sulit karena minimnya personel perangkat Desa dalam mengorganisir masyarakat wajib KTP yang ada di setiap desa untuk datang ke kantor camat serta jarak dari desa ke kantor camat yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh antara rumah masyarakat dan kantor camat mengurangi antusiasme warga datang ke kantor camat untuk mengurus (e-KTP). Permasalahan tersebut menjadi salah satu akibat tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dari 6.579 wajib KTP yang menjadi kuota, yang terealisasi hanya 3563 wajib KTP . Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Loloda Utara kurang dari 46 persen itu pun sampai saat ini masyarakat belum memiliki (e-KTP) karena masi dalam tahap perekaman, sidik jari,dan sesi pemodretan. Kurangnya kesadaran mesyasarakat tentang pentinnya memiliki(e-KTP): Faktor ini yang menjadi sangat berpengaru terhadap peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Loloda Utara kerana pelayanan yang tujuannya meningkatkan tarap hidup masyarakat ini di jadikan ujun tombak terhadap program pemerintah kebanyakan masyarakat masi kurang paham terhadap kegunaan (e-KTP) Masyarakat di sini kurang
memikirkan (e-KTP) kerana pelayannan di Desa tidak selalu memakai (e-KTP) Hanyalah di saat tertentu contonya ,Bila tiba pemeiliahan umum kepala daerah tetapi berbeda dengan masyarakat perkotaan di mana kegunaan (e-KTP) Sangat lak tinggi di mna banyaka pengurusa yang berkaitan dengan pemerintah meupun swastah harus memiliki yang di namakan dengan (e-KTP) berawal dengan pengurusan Sim, Kredit, Data Base, Domisili,Tanda pengenal. Cuaca.: Kenapa di sini di angkat cuaca karena Kecamatan Loloda Utara berda di sekitar pesisir pantai dan tik mempunyai jalan darat sehinga semua aktifitas perhubungan di lalui melalui jalur laut shinga jika sebelumnya petjatwalan telah di tetapkan tapi bertepetan dengan kondisi laut yang bergelora maka terpaksa di adakan pembatalan.Perekaman maupun pemotretan. Kurangnya tenaga Ahli: Kurannya tenaga ahli dalam pengadaan barang barang yang di bahwa dari tobelo sehinga menungu tenaga ahli untuk bebrapa hari, makanya keterlambatan ini yang menjadi kendala kenapa sampai saat ini masi banyak masyarakat loloda utara yang belium memiliki (e-KTP) Terlambat lagi, makanya kita mengusahakan agar penambahan tenaga ahli dan peralatn yang cukup untuk menyelesaikan pemotretan. proses pelayanan proeses pelayanan sangatlah berpengaru dalam prosedur pelayanan yang baik,pada proses pelayanan pembuatan (e-KTP) terdapat antrian yang cukup banyak ini menyebabkan masyarakat harus menungu lama, ini yang akan menjadi hambatan bagi masyarakat yang hidup nya bertani dan nelayan. C. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Pemerintah dalam proses pembuatan (e-KTP di Kecamatan Loloda Utara.
Yonas H: Masyarakat merupakan element yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik.pelayanan publik yang baik akan mempermuda dan memberikan kepuasan kepeada masyarakat mengenai penuturan dari masyarakat terhadap penerapan program pemrintah dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan loloda utara. Setuju tidak setuju dengan program pemerintah kecamatan memang nampak, ynag ada yang mendukung ada juga yang tidak , jadi seperti pro dan kontra.mengigat (e KTP) merupakan sesuatu yang baru dan yang pertama di laksanakan dan di sini di tuntut agar para pegawai melaksanakan tugansna menjelaskan sebaik mungkin sehinga penerapan (e-KTP) berjalan dengan baik dan sesui dengan prosedur yang telah di atur, sampai saat penerapan (e-KTP) masi dalam dalam tahap perekaman, pemotretan,dan sidik jari. Bapak Cimot Kayeli: sada cukup baik memuaskan bakan memuaskan bagi masyarakat yang ada tapi di sisi lain ada angapan bahwa terkadang apa yang menjadi progaram dari kecamatan kami masyarakat kurang memberi partisipasi karena di sisi lain pemerintah menjalankan tugas dan tangung jawab tepat tapi di pihak lain pemerintah lalai menjaakan tugasnya, itulah yang membuat kami kecewa sehinga kami tidak selalu mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah . Masyarakat : Bagi saya itu hal yang wajar karena di mana sekarang ini banyak terjadi permasalahan mengenai sensus penduduk di mana banyak KTP ganda, pemalsuan KTP dan itu sesuai dengan program pemerinta Pusat yang harus di jalanai, termasuk Pemerintah Kecamatan Loloda Utara. Camat: Untuk itu yang menjadi harapan kami sebagai pemimipin dalam wilaya Loloda Utara, agar semua program yang kami buat kiranya dapat didukung oleh mayarakat yang dan jika tidak ada kerja sama yang baik antara msyarakat dan kami pemerintah maka pastinya program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.dan itu semua kembali kepada pribadi setiap masyarakat yang perlu menyadari akan pentingnya program yang di keluarkan pemerintah untuk kesejatraan rakyat. A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, peneliti memberikan beberpa kesimpualan sebagai berikut
1. mplementasi pelayanan publik kususnya (e KTP) di Kecamatan Loloda Utara secara umum kualitasnya masi perlu di tingkatkan kembali dari waktu pengurusan, pentjatwalan,sedangkan dalam segi biaya suda tidak lagi di tangung oleh masyrakat jadi inilah yang mempermuda masyarakat untuk memiliki(e KTP). 2. Kurangnaya kordinasi yang baik antara Camat dan bawahan serta masyarakat yang menjadi objek dalam memberikan peyanan dalam peningkatan pelayanan publik dan faktorfaktor.yang menjadi penghabat di ataranaya.: kuranya kesadaran masyarakat untuk memiliki (e-KTP), Cuaca, kurannya Teknisi dan menimnya peralatan, serta kuranya sosialisai terhadap masyarakat ini yang menjadi kendalah sehinga penerapan (e-KTP) diKecamatan Loloda Utara sampai saat ini belum mencapai sasaran sesuai dengan yang di harapkan.B. Saran 1. Berdaskan hasil hasill penelitian yang di lakukan bahwa, implementasi Kebijakan Pemarintah tentang (e-KTP) diKecamatan Loloda Utara harus lebih di tingkatkan lagi serta dapat menamba sarana dan parasarana, serta lebi giat lagi mensosialisasikan tentang pentingnya memiliki (e-KTP) kepada masyarakat sehinga masyarakat lebih mengrespon program yang telah di buat oleh pemerintah, agar berjalan dengan baik. 2. Bagi masyarakat agar selalu ikut serta dalam semua kegiatan. dan menyadari betapa pentingnya memiliki (e-KTP) guna dan untuk mepermuda pengurusan di kantor desa maupun di Kab, Prov, maupun Pusat, maka masyarakat dapat merasakan bagaimana maksud dan tujuan pemerintah membuat suatu progaram.terutama program (e-KTP) DAFTAR PUSTAKA Azwar, Saifuddin.2002. metode penelitian.Pustaka Belajar Yogyakarta As’ad, 1991 Reformasi Birokrasi Publik, Gaja, Mada, Universityb Press
Yokyakarta
Budi Winarno, “Apakah Kebijakan Publik ?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta ,Media Pressindo, 2002 Bastian, 2001 Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi, PT Gramedia PuastakaUtama.Jakarta Damin,Sudarman .2002. menjadi peneliti kualitatif. Pustaka Setia.Bandung Dr. Haedar Akib, M.Si.,. Dr. Antonius Tarigan, M.Si, ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Bappenas Jakarta.
DR. H. Amin Ibrahim, MA 2008.Teori dan konsep pelayanan publik serta iplementasinya. Bandung Hardjanto, Reformasi Birokrasi Di Indonesia Indawanto,Prilaku Birokrasi. BandungCitra Aditya Bakti,2000. Krishna D.Darmurti & Umbu Rauta,Otonomi Daerah Perkwmbangan Pemikiran dan Pelaksanaan,Bandung,Citra Aditya Bakti,2000. Miftah
Thoha,2008. Nasional(KDT)
Ilmu
Administrasi
Publik
kontenporer.
Kumorotomo,Wahyudi.1922 Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Persada.
Perpustakaan Grafindo
Mangkunegara,2005. Kinerja Organisasi. Refika.Aditama. Bandung. Mangkunegara ,2005. kinerja pelayanan publik, Yokyakarta M. Ryaas Rasyid, Reformasi dan Politik Ekonomi,Widyapraja no. 30,Jakarta Nurul Aini, Funsi Funsi Pemerintahan ,Jakarta ,Badan Diklat DDN,1997 Solahuddin Kusumanegara.2000. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Gava Media Yokyakarta
Publik.
Sosiloadi,2006. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, Bandung. Sugeng, Pujeleksono. 2006.Menuju Pelayanan Perpihak pada Publik.Jakarta. Suryaningrat, Bayu.1981, Wewenang, Tugas dan Tangung Jawab Camat, pasco Suradinata ermaya, Otonomidaerah dan Pemerintahan. Reflika Adidatama.
Bandung
Viktor S dan Yusuf Juhir.1998. Perspektif Organisasi Pemerintah. Ghalia jakarta
Indonesia,
Widodo, 2001. Kebijakan Publik, Proses dan Anlisis, Intermedia 1994
Yokyakarta
Sumber –Sumber lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. keputusan Mentreri Pendayagunaan Aparatu Negar No,225 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasaan masyarakat unit pelayanan instansi. - UU No.23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No.12 th 2006 Tentang Kewarganegaraan - UU No.52/2009 Tentang Keluarg - PP No.37 Tahun 2007 tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk - Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pendaftaran Penduduk
