9
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Bank dan Usaha Kecil Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor 10 tahun 1998). Adapun ruang lingkup usaha atau jasa yang dilayani bank meliputi: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit, yaitu penyediaan dana, uang, tagihan atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara peminjam dengan bank yang memuat ketentuan jumlah uang, tingkat bunga dan jangka waktu tertentu yang menetapkan waktu pembayaran kembali oleh peminjam. 3. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing maupun jasa keuangan lainnya. 4. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kriteria segmentasi sektor usaha kecil menengah di antara perbankan masih berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing bank. Definisi usaha kecil menurut Subiakto (2000) adalah: (1)
Memiliki
kekayaan bersih (modal sendiri) maksimum 600 juta rupiah (tidak termasuk nilai tanah/bangunan tempat usaha), (2) Memiliki penjualan per tahun maksimum sebesar 1 milyar rupiah, (3) Milik Warga Negara Indonesia, (4) Berdiri sendiri (bukan
merupakan
anak
perusahaan
atau
cabang
perusahaan
yang
dimiliki/dikuasai/ berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar), dan (5) Bentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi. Pengertian usaha kecil berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia Nomor 3/9/Bkr tanggal 17 Mei 2001 adalah sebagai berikut : 1.
Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
10
2.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah.
3.
Milik Warga Negara Indonesia.
4.
Berdiri sendiri (bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai/berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar).
5.
Bentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi. Adapun kriteria atau ciri usaha kecil adalah struktur organisasi sederhana
mempunyai karakteristik khas dan tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur dan memiliki hierarki manajer terbatas. Ciri lainnya adalah sulit membedakan antara aset pribadi dan aset perusahaan, serta sistem akuntansinya belum baik atau sering kali tidak memilikinya (Heru, 2000). B. Pengertian, Jenis Kredit, dan Fungsi Kredit Pengertian kredit menurut UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian kredit memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Penyediaan uang Kredit akan terjadi jika adanya lembaga yang menyediakan uang untuk dipinjamkan dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Lembaga ini merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana baik untuk kepentingan pengembangan usaha atau kepentingan konsumtif. 2. Kewajiban pengembalian kredit Bagi debitur atau peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada kreditur sejumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.
11
3. Jangka pengembalian kredit Jangka waktu untuk mengembalikan kredit tergantung dari kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Jangka kredit dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a. Kredit jangka pendek (short term loan) Kredit
jangka
pendek
merupakan
kredit
dengan
jangka
waktu
pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk pembiayaan kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja. b. Kredit jangka menengah (medium term loan) Kredit jangka menengah merupakan kredit dengan jangka waktu pengembalian antara 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk investasi. c. Kredit jangka panjang (long term loan) Kredit
jangka
panjang
merupakan
kredit
dengan
jangka
waktu
pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi tiga tahun, misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi. d. Pembayaran bunga atau hasil Jasa yang harus dibayar oleh debitur sebagai pengguna jasa kredit kepada kreditur dapat berupa bunga atau bagi hasil yang diperoleh debitur. Besarnya bunga yang dibayar oleh debitur tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. e. Perjanjian kredit Perjanjian kredit ini dilakukan untuk mengikat kedua belah pihak agar menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. 4. Tujuan dan Penggunaan Pemberian Kredit Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya yaitu: a. Kredit komersial (commercial loan) Kredit komersial yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha debitur di bidang dagangan. Kredit komersial ini meliputi antara lain: kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan kredit lain.
12
b. Kredit konsumtif (consumer loan) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai
modal kerja untuk memperoleh laba
akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya misalnya membeli property (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya. c. Kredit produktif Kredit produktif yaitu produktif kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah,
biaya
pengepakan,
biaya
pemasaran
dan
distribusi
dan
sebagainya. Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri atas kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur, sedangkan kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. 5.
Fungsi Kredit Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah: a. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank atau pihak lain untuk memperbesar/memperluas usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui kredit terdapat suatu usaha meningkatkan produktivitas secara menyeluruh, dengan kata lain dana yang disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat untuk pengusaha ataupun masyarakat.
13
b. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang. Barang yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau merubah suatu bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga kemanfaatan dari barang itu lebih terasa. Pemindahan barang dengan memproduksi suatu barang seringkali tidak dapat diatasi oleh keuangan perusahaan itu saja. Oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank atau pihak lain berupa kredit. c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Melalui kredit peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena kredit
menciptakan suatu kegairahan
berusaha sehingga
penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dari kegiatannya itu orang selalu berkeinginan untuk berkembang, di lain pihak kemampuan manusia terbatas, salah satunya di bidang permodalan. Dengan adanya kredit kegairahan berusaha dalam masyarakat menjadi meningkat. e. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan. Para usahawan yang memperoleh fasilitas kredit tentu saja berusaha untuk
meningkatkan
usaha
yang
berarti
meningkatkan
profit
(keuntungan). Bila keuntungan ini secara komulatif dikembangkan, dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan bertambah. f. Kredit dapat dijadikan alat pengendali harga. Bila diperlukan untuk mengecilkan harga, maka salah satunya adalah dengan mempermudah pemberian fasilitas kredit oleh pihak perbankan kepada masyarakat dengan pengenaan bunga kredit relatif rendah. Untuk memasarkan kredit terutama kredit retail, selain memerlukan keuletan dan konsistensi juga diperlukan pendekatan-pendekatan pemasaran lainnya, terutama memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku penduduk setempat, kondisi wilayah serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh setiap pemasaran agar didapat cara pemasaran yang paling sesuai.
14
Cara pendekatan yang saat ini dilaksanakan berusaha untuk fokus dan terarah, sehingga bisa dihindari pemberian kredit yang tidak sesuai target pasar. Fokus pendekatan pasar oleh pemasaran BNI KUR antara lain: 1. Target pasar yang jelas. 2. Penciptaan data base debitur potensial. 3. Upaya memperluas jumlah obyek pasar. 4. Lebih berorientasi pada pencapaian profit. 5. Jaringan pemasaran yang luas dan mendekati target pasar. 6. Penawaran produk disesuaikan dengan need target pasar. 7. Mengoptimal media pemasaran untuk memperkenalkan kredit BNI KUR. 8. Memberikan
kesempatan
kepada
wirausahawan
yang
belum
pernah
mendapatkan fasilitas kredit dan hanya memiliki jaminan 30% dari maksimum kredit yang diberikan. C. Pengertian Kredit Usaha Kecil Istilah kredit berasal dari bahasa latin credere, yang berarti percaya. Bila dihubungkan dengan bank, maka terlihat dasar pemikiran kredit kepada seseorang atau badan usaha adalah suatu kepercayaan, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya pada jangka waktu yang ditentukan. Penyaluran
kredit
merupakan
kegiatan
usaha
yang
mendominasi
pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk hasil bunga. Terkonsentrasinya
usaha
bank
dalam
penyaluran
kredit
tersebut
disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan spred yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur oleh pemerintah sehingga bank di beberapa negara kegiatannya dibatasi. Keempat, sumber dana utama berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
15
Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia Nomor 3/9/Bkr tanggal 17 Mei 2001 adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada debitur usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimum 500 juta rupiah untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk pula kredit Program Usaha Kecil. Kredit Program adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program pemerintah, yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari Pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana KLBI yang dikelola oleh BUMN, dana bank sendiri yang disubsidi dan atau dijamin oleh pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. KUK berdasarkan Kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/KEP/MENKO-KESRA/IV/2002 – Nomor 4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002 adalah kredit yang diberikan kepada debitur usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal 1 milyar rupiah pertahun dengan plafond maksimum 500 juta rupiah. Potensi pasar khususnya untuk usaha kecil yang baru tumbuh dan berkembang masih sangat terbuka lebar. Produk Kredit Usaha Kecil (KUK) yang ada masih belum dapat mengakomodasi permintaan kalangan Usaha Kecil yang baru tumbuh dan berkembang. BNI KUR termasuk ke dalam kredit Program dimana 70% dari nilai jaminannya dijamin oleh Pemerintah melalui Asuransi Kredit, Asuransi kredit yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jamkrindo. Sesuai dengan ketentuannya kredit yang diberikan dapat diberikan dengan nilai jaminan hanya sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% dijamin oleh Pemerintah melalui Asuransi Kredit. Oleh karenanya perlu diciptakan suatu kredit perbankan yang memiliki mekanisme atau karakteristik antara lain: a. Persyaratannya mudah dan terjangkau. b. Nilai jaminan kredit dapat diajukan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total atau maksimum pinjaman. c. Prosesnya cepat, sederhana, sesuai dengan kemampuan dan keinginan, serta fleksibel.
16
d. Diutamakan bagi calon debitur yang belum pernah menikmati fasilitas kredit dari bank manapun (bankable). Usaha Kecil dan Menegah masih dipdebiturng sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan memberi sumbangan terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005 UKM menyumbang PDB sebesar 60,85% (BNI, 2007a).
D. Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR) Di tengah persaingan yang ada, perlu adanya inovasi dan terobosan produk dengan fokus pada segmen pasar tertentu yang masih besar peluangnya dan belum tertangani dengan baik oleh bank pesaing, tapi punya potensi yang besar. BNI Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit perorangan sampai dengan 500 juta rupiah yang diberikan untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit maksimal sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk lembaga lingkage seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memiliki unit simpan pinjam dengan pola executing maupun channeling dapat diberikan maksimum sampai dengan 2 milyar rupiah jangka waktu 3 (tiga) tahun (BNI, 2007b). 1.
Tujuan Penyaluran BNI KUR Tujuan penyaluran kredit BNI KUR adalah meningkatkan peranan bank
dalam percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK serta meningkatkan pelayanan pemberian kredit dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Sumber pendanaan BNI KUR berasal dari dana komersial BNI. 2.
Ketentuan Umum Ketentuan umum pelaksanaan penyaluran BNI Kredit Usaha Rakyat (KUR)
ini berdasarkan (BNI, 2010) sebagai berikut: a.
Inpres Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
b.
Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding)
antara
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia,
Departemen
Kehutanan
Republik
Indonesia,
Departemen
17
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor: Mou-756/MK/2007, 241/KU.310/M/10/2007, SKB.3/MENHUTV/2007, c.
03/MEN-KP/KB/X/ 2007, 927/M.IND/10/2007, 03/NK/M.KUKM /X/2007, 23/Sarana/X/2007, 17/MOU/X/Askrindo/2007, B.543/DIR/PRG/X/ 2007 BRI, DIR/042/X/2007,
DIR.MOU/024/2007,
06/MoU/DIR-BTN/2007,
MOU-
214/DIR/DMKK/X/ 2007, 9/014-MOU/DIR BU tanggal 09 Oktober 2007. d.
PKS antara Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 26/Sarana/X/2007 dan
DIR/045
tanggal
22
Oktober
2007
tentang
Penjamian
Kredit/Pembiayaan atas Kredit Mikro Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan PKS antara BNI dengan
PT.
(Persero)
Asuransi
Kredit
Indonesia
Nomor
PPK/PKS/21/X/2007, Nomor DIR/044 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. e.
Rapat Direksi (Radisi) PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 10 Oktober 2007 telah menyetujui skim penjaminan kredit dengan nama BNI Tunas Usaha (Kredit Usaha Rakyat/KUR).
f.
Adendum I Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi.
g.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
135/PMK.05/2008
tanggal
24
September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. h.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
18
i.
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
selaku
Ketua
Tim
Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha
Mikro,
Kecil,
Menengah
dan
Koperasi
Nomor
KEP-
14/D.I.M.EKON/04/ 2009 tanggal 28 April 2009. j.
Adendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 12 Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi.
k.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 24 Januari 2010
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. l.
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
selaku
Ketua
Tim
Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01D.I.M.EKON/01/ 2010 tanggal 25 Januari 2010. m. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
selaku
Ketua
Tim
Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01D.I.M.EKON/01/ 2010 tanggal 25 Januari 2010. 3.
Definisi Definisi dari istilah-istilah dalam BNI KUR adalah sebagai berikut :
a.
Belum Bankable adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank pemberi kredit antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan bank.
b.
Bank
Pelaksana
adalah
Bank
yang
ikut
menandatangani
Nota
Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit kepada UMKMK yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri, serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
19
c.
Penjaminan adalah Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban financial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh Perusahaan Penjamin adalah 70% dari plafond kredit.
d.
Debitur Baru adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan sistem
Informasi
Debitur
Bank
Indonesia
pada
saat
permohonan
kredit/pembiayaan diajukan. e.
Calon Debitur KUR adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKMK), kelompok usaha dan Lembaga Linkage.
f.
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
g.
Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKMK) yang melakukan kegiatan produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan
atau
kesamaan
kondisi
lingkungan
untuk
meningkatkan usaha anggotanya. h.
Kementerian
yang
menurut
Nota
Kesepahaman
bersama
tentang
Penjaminan Kredit kepada UMKM merupakan Pelaksanaan Teknis Program, yaitu
Kementerian
Kehutanan,
Keuangan,
Kementerian
Kementerian
Kelautan
dan
Pertanian, Perikanan,
Kementerian Kementerian
Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. i.
Kredit adalah Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
j.
Kredit baru adalah Fasilitas Kredit baru yang diberikan kepada calon debitur dalam rangka pelaksanaan KUR.
k.
KUR Mikro adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond sampai dengan 5 juta rupiah dengan suku bunga kredit maksimal 22% efektif per tahun.
l.
KUR Ritel adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond di atas
5
juta rupiah s/d 500 juta rupiah dengan suku bunga kredit maksimal 14% efektif per tahun.
20
m. Lembaga Linkage, lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non Bank,
Kelompok Usaha,
Lembaga Keuangan
Mikro. n.
Lembaga
Keuangan
Mikro
adalah
badan
usaha
keuangan
yang
menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi. o.
Perusahaan Penjamin adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit secara otomatis (automatic cover) kepada Bank Pelaksana.
p.
Pola Penyaluran Langsung
adalah kredit yang langsung diberikan Bank
Pemberi Kredit langsung kepada UMKMK dimana kewajiban pengembalian kredit tersebut menjadi tanggungjawab UMKMK selaku penerima kredit. q.
Pola Penyaluran Tidak Langsung adalah kredit yang diberikan bank pemberi kredit kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage dengan pola channeling atau pola executing.
r.
Pola Channeling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui lembaga linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari UMKMK selaku penerima KUR.
s.
Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage untuk diterus pinjamankan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari lembaga linkage selaku penerima KUR .
t.
Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu : 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
u.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
21
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 milyar rupiah. v.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah yaitu : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar rupiah sampai dengan paling banyak 50 milyar rupiah.
w. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha . x.
Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/ memberikan laba, sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati
Bank
Pelaksana
dengan
debitur
dan
memberikan
sisa
keuntungan untuk mengembangkan usahanya. y.
Aflopend adalah system pembayaran kredit yang dilakukan dengan mencicil angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati.
z.
Clean-up adalah salah satu cara pengembalian kredit yaitu dengan melunasi seluruh kewajiban pokok kredit sekaligus pada saat jatuh tempo, (untuk kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai)
aa. Take over adalah proses pemberian kredit kepada pihak ketiga dengan cara pengambilalihan kewajibannya di bank lain.
22
Proses pelayanan kredit BNI KUR sangat sederhana dengan memberikan pilihan dan kemudahan kepada debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan lebih mudah dan proses lebih cepat serta tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent) berdasarkan penilaian debitur, kelayakan usaha dan agunan. Waktu proses kredit BNI KUR relatif sangat singkat + 3 (tiga) hari dengan pertimbangan data yang diberikan kepada bank telah lengkap, berupa: a. Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku. b. Identitas diri dan bukti kepemilikan jaminan yang sah dan masih berlaku. c. NPWP pemohon kredit. d. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah. e. Belum pernah menikmati fasilitas kredit dari bank manapun (bankable) dibuktikan dengan pengecekan data IDI online Bank Indonesia. f.
Pengalaman di bidang usaha minimal 1 (satu) tahun. Pemberian kredit KUR berbasis komunitas (community lending) yang
artinya dalam memberikan kredit, pengelola kredit mampu memahami karakter dan mengenal debitur lebih mendalam serta melakukan komunikasi secara intensif agar dalam pemantauan kredit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 4.
Pola penyaluran Pola penyaluran kredit BNI KUR terbagi 2 (dua) yakni secara langsung
maupun tidak langsung. Penjelasan sistem penyaluran tersebut adalah sebagai berikut : a.
Langsung ke UMKMK : 1) Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank selanjutnya debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK). 2) Bank
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
Perusahaan
Penjamin. Maksimal penjaminan 70% dari plafond kredit yang diberikan dan
selanjutnya
penjaminan.
perusahaan
penjaminan
menerbitkan
sertifikat
23
ii
BNI
Perusahaan Penjamin
i
: UMKMK
Gambar 2.1. Pola penyaluran Kredit BNI KUR secara langsung ke debitur
b. Tidak langsung . b.1. Pola Executing iii
BNI i
Perusahaan Penjamin
ii
Lembaga Linkage
iv
UMKMK
Gambar 2.2. Pola penyaluran Kredit BNI KUR secara tidak langsung ke debitur dengan pola Executing
Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut : i
Lembaga linkage mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank.
ii Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Lembaga Linkage. iii Bank
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
perusahaan
penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan kepada Lembaga Linkage. iv Lembaga Linkage menyalurkan kredit yang diterima bank kepada debitur UMKM . v Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Lembaga Linkage.
24
b.2. Pola Channelling iv BNI
ii
Perusahaan Penjamin iii
v
Lembaga Linkage
UMKMK
i
Gambar 2.3. Pola penyaluran Kredit BNI KUR secara tidak langsung ke debitur dengan pola Channeling
Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut : i. Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage yang berfungsi sebagai agen (Channel) untuk : i) Mengajukan kredit kepada bank ii) Menjaminkan agunan pokok kepada bank . ii. Lembaga Linkage
mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit
kepada Bank iii. Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap Lembaga Linkage dan melakukan analisa. Berdasarkan analisa tersebut Bank memberikan kuasa kepada Lembaga Linkage untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh UMKMK. Dalam hal UMKM dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan mekanisme sebagai berikut: i)
Berdasarkan
kuasa
dari
Bank,
maka
lembaga
linkage
menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKMK atau ii) Berdasarkan
kuasa
dari
UMKMK,
maka
Lembaga
Linkage
menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank. iv. Bank
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
perusahaan
penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan untuk masing-masing UMKMK. v. Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit yang diterima dari Bank kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank melalui Lembaga Linkage.
25
5.
Persyaratan Calon Debitur Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur BNI KUR terdiri dari
persyaratan umum dan khusus, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: a.
Persyaratan Umum 1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKMK yang tidak sedang menerima kredit KMK dan/atau KI dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan. 2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtif) maksimal 500 juta rupiah. 3) Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka kinerja kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar (1) 4) Dalam hal UMKMK masih memiliki baki debet yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank sebelumnya. 5) UMKMK yang mengajukan KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID BI. 6) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi. 7) KUR tidak diperbolehkan untuk : i.
Debitur yang telah bankable.
ii.
Take Over fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank.
iii. Perpanjangan/tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank. iv. Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah. b.
Persyaratan Khusus 1) Debitur perorangan Syarat debitur perorangan adalah sebagai berikut : i. Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari Kelurahan/Kecamatan.
26
ii. Identitas diri minimal berupa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada. iii. NPWP pemohon kredit untuk kredit di atas 50.juta rupiah. iv. Pengalaman dibidang usaha mininal 1 (satu) tahun. v. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah. vi. Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhir (bila ada). vii. Menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan rumah tinggal/tempat usaha/kontrakan (bila ada). 2) Debitur Kelompok Syarat debitur kelompok, adalah sebagai berikut : i.
Lokasi dan Jenis Usaha sama/mengelompok.
ii.
Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
iii. Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat. iv. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif v.
Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara.
vi. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota. vii. Mempunyai pembukuan yang sederhana. viii. Membuat surat pernyataan tanggung renteng. Tugas dan tanggungjawab Ketua Kelompok, yakni sebagai berikut: i.
Menyeleksi anggota kelompok.
ii.
Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok.
iii.
Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan permohonan kredit, mendebitur tangani PK, dan menerima kredit atas nama Kelompok.
iv.
Mengajukan permohonan kredit ke BNI atas nama Kelompok.
v.
Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok.
vi.
Melakukan administrasi kredit.
vii.
Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke BNI.
27
6.
Kebijaksanaan Kredit a. Maksimum Kredit 1) KUR Mikro, maksimum kredit sampai dengan 5 juta rupiah. 2) KUR Ritel, maksimum di atas 5 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. 3) KUR kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing maksimal sebesar 1 milyar rupiah. 4) Penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Bank Pelaksana. 5) Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke Bank. 6) Penetapan besarnya maksimum kredit ditentukan atas dasar besarnya angsuran (pokok dan bunga) setiap bulan maksimal 50 % dari Laba bersih / EAT (Earning After Tax). b. Tujuan penggunaan Kredit Untuk Usaha produktif yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. c. Jenis Kredit 1) Kredit Modal Kerja (KMK) i.
KMK Aflopend
ii.
KMK Transaksional
2) Kredit Investasi (KI) d. Sifat/bentuk kredit 1)
KMK Aflopend dan Investasi adalah Aflopend menurun.
2)
KMK Transaksional adalah clean-up yaitu lunas sekaligus pada saat jatuh
tempo,
(untuk
kredit
yang
sumber
pengembaliannya
berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai). e. Suku Bunga 1)
KUR Mikro sebesar 22 % (duapuluh dua per seratus) efektif per tahun.
2)
KUR Ritel sebesar 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun
3)
Sistem Perhitungan bunga adalah : i. Efektif annuitas untuk KMK Aflopend. ii. Efektif Murni untuk KMK Transaksional dan KI.
28
4)
Suku bunga KUR mikro berlaku untuk penyaluran tidak langsung.
f. Fee kepada Lembaga Linkage dengan pola penyaluran Channelling : Maksimal 8 %. g. Jangka Waktu 1)
KMK maksimal 3 (tiga) tahun.
2)
KI maksimal 5 (lima) tahun.
3)
Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi terhitung sejak tanggal PK awal.
h. Grace Period 1) Grace period dapat diberikan untuk usaha yang dibiayai sampai dengan usaha tersebut berproduksi (menghasilkan). 2) Lamanya Grace Period sampai dengan usaha tersebut berproduksi maksimal 12 (dua belas) bulan. i. Self Financing Self Financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi di atas 50 juta rupiah minimal sebesar 10%. j. Provisi dan Commitment Fee Biaya provisi dan Commitment Fee tidak dikenakan. k. Biaya Administrasi Biaya Administrasi tidak dikenakan. l. Denda tunggakan Terhadap tunggakan dikenakan denda sebesar 5% p.a. (lima persen per tahun) atas saldo yang tertunggak. m. Asuransi Kerugian Agunan pokok dan atau tambahan yang insurable harus diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk BNI, dengan bankers clause BNI, premi atas beban penerima kredit/debitur n. Penjaminan Kredit 1) Atas kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan (PT. Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) atau Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). 2) Premi
Penjaminan
(Imbal
Jasa
Penjaminan)
menjadi
Pemerintah dan ditagihkan oleh Perusahaan Penjamin.
beban
29
o. Agunan 1). Agunan Pokok i. Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai oleh debitur. ii. Pengikatan : sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Agunan Tambahan i. Besarnya nilai agunan tambahan minimal 30% dari maksimum kredit. ii. Pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3)
Ketentuan agunan tambahan tidak dipersyaratkan untuk KUR Mikro.
E. Proses Penyaluran BNI KUR Berikut ini adalah proses analisa pemberian BNI KUR di unit bisnis yang berlaku saat ini (Gambar 2.4.) : 1.
Sales Agent (SA) akan memasarkan produk dengan cara mengunjungi tempat calon debitur yang usahanya layak untuk diberikan kredit sesuai dengan skim BNI KUR. Bila data debitur telah dinyatakan layak, maka data calon debitur tersebut dikumpulkan sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dan dibuatkan Neraca keuangan. Bila data sudah lengkap, SA melakukan pengecekan calon debitur tersebut melalui fasilitas on line SID BI yang menunjukkan status calon debitur apakah
telah
kolektibilitasnya.
memiliki
fasilitas
kredit
di
tempat
lain
beserta
Selain itu perlu dilakukan pengecekan pada Daftar
Hitam Nasional (DHN).
Jika calon debitur mempunyai riwayat
pembayaran dengan koletibilitas satu maka proses selanjutnya akan dilakukan data entry. 2.
Dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Penyelia Kredit Standar (PKS). PKS kemudian melakukan checking kelengkapan data dan memeriksa kelayakan dari data-data yang telah dikumpulkan SA. Apabila masih terdapat data yang kurang lengkap maka PKS berhak menugaskan kembali SA untuk melengkapi kekurangannya.
3.
Sales Agent membuat Surat Permohonan Penilaian Jaminan kepada Appraisal Independent (AI)/Analis Kredit Standar (RO/AKS) Silang untuk dilakukan proses taksasi nilai agunan. Data entry juga menginput data milik calon debitur ke dalam sistem eLO (Electronic Loan Origination), serta melakukan verifikasi ulang atas info BI milik calon debitur beserta
30
seluruh pengurusnya melalui fasilitas SID BI dan dimintakan DHN ke PNC Cabang.
ALUR MEKANISME KERJA NBP / KREDIT STANDAR Sales
Inputter
PKS
Cari calon debitur dan terima permohonan kredit
Wakil Pemimpin
PAKS
AKS
Terima permohonan kredit calon debitur beserta kelengkapan data calon debitur
Terima delegasi dari PAKS
Info BI Checking
Baik / buruk Data nasabah
baik
buruk
Input Data ELO ke menu Penyelia Kredit Standar
Tambah Data Nasabah
OTS
Input data reject -
Surat penolakan ke calon debitur Tidak memenuhi
Input data eLo - info nasabah - info BI - laporan keuangan - agunan
Buat analisa awal “ kelayakan usaha karakter debitur kemampuan bayar kecukupan agunan
Hasil
memenuhi
Pre-screening dan validasi
Appraisal (RO Silang) - cetak BATA dan plotting
Penunjukan appraisal
Periksa hasil taksasi
Persetujuan hasil taksasi
-
Penunjukan AKS
analisa kredit scoring data FRP call memo
reject Hasil scoring
pass
Buat MPK
Checklist kepatuhan -Validasi MPK -pendapat PAKS
keputusan kredit
Cetak SKK
Cetak surat penolakan
terima
Hasil
tolak
Gambar 2.4. Proses penyaluran BNI KUR
4.
PKS melakukan validasi terhadap data yang telah diinput oleh Data Entry pada sistem eLO dan meneruskan hasil validasi tersebut kepada Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) untuk dilakukan verifikasi dan assignment ke Analis Kredit Standar (RO/AKS).
5.
Analis Kredit Standar (RO/AKS) akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan data dari tim Sales Agent (SA) dan memeriksa hasil input dari Data Entry (DE) sesuai dengan persyaratan dalam proses verifikasi data.
6.
Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) bersama dengan RO/AKS (Analis
Kredit
Standar)
melakukan
pengecekan
atas
berkas
31
permohonan milik calon debitur dengan cara melakukan On The Spot (OTS) untuk memverifikasi atau memeriksa kebenaran data dan kondisi usahanya. Hasil verifikasi ini harus memuat informasi mengenai aspek umum, aspek manajemen, aspek legalitas, aspek usaha, aspek pemasaran, aspek teknis/produksinya, dan juga aspek keuangan usahanya serta kelayakan jaminan yang diberikan. Hasil dari OTS tersebut dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan, Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Call Memo. Selain itu jaminan yang telah selesai ditaksasi oleh Appraisal Independent juga dijadikan acuan apakah jaminan yang menjadi second way out tersebut dapat atau tidak mengcover besarnya maksimum kredit yang diajukan calon debitur. 7.
Analis Kredit Standar (RO/AKS) menyusun Formulir Analisa Keuangan (FAK), melakukan analisa penyusunan proyeksi arus kas dalam skenario yang wajar untuk menentukan kebutuhan modal kerja, menyusun schedule penarikan atau pelunasan kredit dan jangka waktu kredit, menyusun FKS Formulir Kunjungan Setempat, Berita Acara taksasi Agunan (BATA), dan Plotting jaminan. RO/AKS juga melakukan input proses Appraisal, proses Analisa Kredit, Call Memo dan Proses scoring terhadap data-data calon debitur tersebut pada sistem eLO. Sistem eLO akan secara otomatis menilai (scoring) apakah calon debitur tersebut dikategorikan layak atau tidak layak dalam pemberian kredit. Selain itu, RO/AKS juga mengisi checklist kepatuhan terhadap prosedur pemberian dan analisa kredit di sistem eLO.
8.
Jika
sistem
eLO
menilai
permohonan
calon
debitur
tersebut
dikategorikan layak maka hasil analisa dan scoring tersebut akan dituangkan kedalam dalam MPK (Memorandum Pengusulan Kredit). Jika hasil scoring ternyata reject (ditolak), maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian disampaikan melalui Sales Agent (SA) kepada calon debitur. 9.
Analis Kredit Standar (RO/AKS) akan menyusun semua berkas permohonan kredit, analisa kredit dan dokumen calon debitur sebagai advis untuk dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pemutus Kredit (PPK). Bila dalam tahap validasi, verifikasi, analisa serta pengambilan keputusan dimana data-data calon debitur tersebut dinyatakan tidak
32
layak oleh PPK, maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian disampaikan melalui SA kepada calon debitur. 10. Bila dinyatakan layak, (RO/AKS) membuat dan mencetak Surat Keputusan Kredit (SKK) untuk diminta persetujuannya kepada Wakil Pemimpin SKC dan diteruskan kepada unit ADC untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan Perjanjian Kredit (PK), pembukaan rekening pinjaman serta order asuransi jiwa dan kebakaran. Sebelum PK dicetak, calon debitur harus menyerahkan surat-surat asli (file asli) barang-barang yang dijadikan jaminan serta menyiapkan biaya propisi dan administrasi. 11. Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani oleh calon debitur dihadapan Notaris/PPAT dan pegawai Bank. Bila telah selesai ditandatangani dan syarat-syarat disposisi telah dipenuhi, maka dilakukan pencairan kredit dan penutupan asuransi jiwa dan kebakaran. 12. RO/AKS
harus
selalu
memantau
pembayaran
angsuran
dan
pembayaran bunga dari kredit yang diberikan kepada debitur. RO/AKS harus memelihara tingkat kolektibilitas debitur agar selalu berada di performing loan (kolektibiliti 1 dan 2).
F.
Mutu dan Proses Pelayanan Penyaluran Kredit Mutu adalah sebuah kata bagi penyedia jasa yang merupakan sesuatu
yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi mutu sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun strategi untuk terus tumbuh. Macaulay dan Cook (1997) menjelaskan bahwa baik buruknya citra sebuah perusahaan di mata debitur tergantung pada pelayanannya sehari-hari. Pelayanan dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, yaitu: a. Pengembangan dan penciptaan prosedur yang bersahabat, relevan, hemat waktu dan tidak berbelit-belit. b.
Penyelesaian masalah secara jitu dan kreatif.
c.
Menghadapi debitur secara bijaksana dalam situasi yang sulit sekalipun. Menurut Kotler (1997), terdapat lima faktor determinan mutu pelayanan
yang harus dikondisikan oleh pihak pemberi jasa pelayanan, yaitu sebagai berikut:
33
a.
Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan atau terpercaya, akurat, konsisten dan kesesuaian pelayanan.
b. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan untuk membantu debitur dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan atau complaint yang diajukan konsumen. c.
Keyakinan (confidence), yaitu kemampuan dan kesopanan karyawan dalam bekerja serta kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, sehingga debitur merasa terjamin.
d. Emphati (emphaty), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada debitur. e. Fasilitas fisik (tangible), yaitu penampilan dan tersedianya fasilitas fisik, peralatan dan sumberdaya manusia. Menurut Iqbal (2007), dalam hal kualitas, pelayanan minimal memiliki lima indikator yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Suatu servis tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak bisa diraba, sehingga aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Debitur akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Kepuasan debitur terhadap pelayanan perusahaan juga ditentukan oleh indikator reliability. Indikator ini sangat penting bagi debitur dari berbagai industri jasa. Ada dua aspek dari indikator ini, pertama adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan dan kedua adalah seberapa jauh suatu perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat. Responsiveness adalah indikator kualitas pelayanan yang paling dinamis. Harapan debitur terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah yang kecenderungannya naik dari waktu ke waktu. Dalam bahasa ekonomi, waktu adalah ”scarce resources.” Karena itu, waktu sama dengan uang yang harus digunakan secara bijak. Itulah sebabnya debitur merasa tidak puas apabila waktunya terbuang percuma karena sudah kehilangan kesempatan untuk memperoleh sumber ekonomi, Debitur bersedia untuk mengorbankan atau membayar pelayanan yang lebih mahal untuk setiap waktu yang dapat dihemat. Assurance, yaitu indikator kualitas pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku front-line staff dalam menanamkan rasa
34
percaya dan keyakinan kepada para debiturnya. Ada empat aspek dari indikator ini, yaitu keramahan, kompetensi, kredibilitas dan keamanan. Tabel 2.1. Indikator proses pelayanan kepada debitur
No. A. 1. 2. B. 1. 2. 3. 4. 5. C. 1. 2. 3. 4. 5. D. 1. 2. 3.
Indikator Mutu Proses Pelayanan Waktu Waktu yang dilalui untuk proses pencairan kredit. Hasil proses kredit diinformasikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Prosedur Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan. Bunga lebih rendah dibandingkan bank lain. Biaya administrasi rendah. Skim pembiayaan lebih bervariasi. Prosedur dan persyaratan pencairan yang dilalui relatif rumit. Respons Petugas Bank tanggap terhadap kepentingan/keluhan debitur. Petugas Bank melayani dengan ramah dan sopan. Petugas Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang transaksi perbankan khususnya perkreditan. Petugas Bank bersikap proaktif dalam memberikan saran dan solusi kepada debitur. Petugas Bank tidak membeda-bedakan status sosial debitur. Berbasis Komunitas Petugas Bank secara berkala menghubungi debitur, baik kunjungan maupun melalui telepon menanyakan perkembangan usaha. Petugas Bank dapat memberi rasa aman dan membangun kepercayaan kepada debitur. Bank dapat menjaga privacy. Keramahan adalah salah satu apek kualitas pelayanan yang paling mudah
diukur. Salah satu bentuk konkritnya adalah bersikap sopan dan murah senyum. Aspek kompetensi, maksudnya adalah setiap karyawan perusahaan apalagi yang
banyak
berhubungan
langsung
dengan
debitur,
harus
memiliki
pengetahuan yang baik terhadap suatu produk. Kredibilitas adalah sejauh mana perusahaan memiliki reputasi yang baik, sehingga debitur mempunyai keyakinan untuk menggunakan produk perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan keamanan adalah debitur harus mempunyai rasa aman dalam melakukan transaksi. Indikator Empathy adalah indikator kelima dari kualitas pelayanan. Secara umum, indikator ini memang dipersepsi kurang penting dibandingkan reliability dan responsiveness di mata kebanyakan debitur. Akan tetapi untuk kelompok debitur kelas menengah, indikator ini bisa menjadi indikator yang paling penting. Debitur dari kelompok ini mempunyai harapan yang tinggi agar perusahaan mengenal mereka secara pribadi.
35
G. Tingkat Kepuasan Debitur Kata kepuasan berasal dari bahasa latin satis artinya cukup baik, memadai dan facio artinya melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan debitur terdiri atas tiga komponen yaitu respons menyangkut fokus tertentu yang ditentukan pada waktu tertentu (Tjiptono dan Chandra, 2007). Slamet (2003) menjelaskan bahwa filosofi mutu dalam hal ini adalah memberi kepuasan kepada khalayak sasaran (debitur). Kepuasan sendiri berasal dari : a. Tujuan-tujuan yang dipahami oleh masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan dan harapan sasaran; b. Usaha-usaha yang berhubungan dengan kepuasan dan dapat dilihat/ dirasakan dengan cara dapat memenuhi kebutuhan dan harapan; c. Merasakan dan menyaksikan hasil-hasil yang dicapai; dan (d) sasaran dapat merasakan perkembangan ”usaha yang dirintisnya,” yaitu harapan untuk maju terus. Menurut Rangkuti (2006), tujuan manajemen jasa pelayanan adalah untuk mencapai tingkat kualitas pelayanan tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan debitur sehingga tingkat ini dihubungkan dengan tingkat kepuasan debitur. Banyak mendapatkan
perusahaan tingkat
saat
persaingan
ini
menemukan
yang
memadai
bahwa hanya
tidak
mungkin
mengandalkan
produknya saja. Perusahaan dituntut mengembangkan produk, bagaimana produk dapat dijual dan pelayanan yang unggul. Ini artinya melakukan strategi tidak hanya mendapat kepuasan debitur, tetapi lebih jauh mendapatkan loyalitas debitur. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada akhirnya bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh debitur mengenai kepuasan yang dirasakan. Menurut Kotler (1997) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan bersifat abstrak, sukar untuk diukur serta sangat subjektif sifatnya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka debitur kecewa, jika kinerja melebihi harapan maka debitur sangat puas dan gembira.
36
Tabel 2.2. Indikator kepuasan debitur terhadap proses pelayanan
No. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. 4. D. 1. 2. 3. 4. E. 1. 2. 3. 4.
Indikator Kepuasan Debitur Reliability (Keandalan) Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan. Bunga lebih rendah dibandingkan bank lain. Biaya administrasi rendah. Skim pembiayaan lebih bervariasi. Responsiveness (Daya tanggap) Petugas Bank tanggap terhadap kepentingan/keluhan debitur. Petugas Bank secara berkala menghubungi Debitur, baik kunjungan maupun melalui telepon menanyakan perkembangan usaha. Waktu yang dilalui untuk proses pencairan kredit dilakukan dengan cepat. Petugas Bank dapat memberi rasa aman dan membangun kepercayaan kepada debitur. Assurance (Kepastian) Prosedur dan persyaratan pencairan yang dilalui tidak rumit. Hasil proses kredit diinformasikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Informasi yang ditawarkan lengkap melalui brosur, leaflet dan iklan. Petugas Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang transaksi perbankan khususnya perkreditan. Empathy (Kepedulian) Petugas Bank melayani dengan ramah dan sopan. Petugas Bank bersikap proaktif dalam memberikan saran dan solusi kepada Debitur. Petugas Bank tidak membeda-bedakan status sosial debitur. Petugas Bank dapat menjaga privacy. Tangibles (Fasilitas fisik) Gedung Bank memiliki penataan interior dan layout ruangan yang baik. Ruang pelayanan di kantor Bank bersih, rapih dan nyaman. Lokasi gedung mudah dicapai. Gedung Bank memiliki fasilitas parkir yang memadai.
Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada akhirnya bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh debitur mengenai kepuasan yang dirasakan. Menurut Kotler (1997) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan bersifat abstrak, sukar untuk diukur serta sangat subjektif sifatnya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka debitur kecewa, jika kinerja melebihi harapan maka debitur sangat puas dan gembira. Pencapaian
kepuasan
debitur
melalui
kualitas
pelayanan
dapat
ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut (Lupiyoadi, 2006):
37
a. Memperkecil
kesenjangan-kesenjangan
yang
terjadi
antara
pihak
bersama
untuk
manajemen dan debitur. b. Perusahaan
harus
mampu
membangun
komitmen
menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan dan pengetahuan dari semua sumberdaya manusia yang ada. c.
Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyampaikan keluhan. Dengan membentuk sistem saran dan kritik, misalnya dengan hotline bebas pulsa.
d.
Mengembangkan
dan
menerapkan
accountable,
proactive
dan
partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi debitur setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan debitur (accountable). Perusahaan menghubungi debitur dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan pelayanannya (proactive). Adapun partnership marketing adalah pendekatan di mana perusahaan membangun kedekatan dengan debitur yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar. Menurut Nasution (2001) pada dasarnya, kepuasan debitur dapat didefiniskan secara sederhana sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, kenginan dan harapan debitur dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu suatu perusahaan untuk tetap dapat unggul dan bersaing adalah memberikan mutu yang lebih baik dari pesaingnya secara konsisten. Kepuasaan debitur sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi, untuk itu perlu diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi harapan dan persepsi debitur (Nasution, 2001) sebagai berikut : a.
Kebutuhan dan keinginan yang dirasakan debitur ketika sedang melakukan transaksi dengan pemasok produk. Jika keinginannya besar, maka harapannya akan tinggi, demikian pula sebaiknya.
b.
Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan atau pesaing lain.
c.
Pengalaman dari teman yang sudah beli. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi debitur, terutama pada produk yang beresiko tinggi.
d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan seyogyanya tidak membuat kampanye berlebihan, melewati tingkat ekspektasi debitur, Kampanye berlebihan dan secara aktual tidak
38
mampu memenuhi ekspektasi debitur akan mengakibatkan dampak negatif terhadap persepsi debitur tentang produk. Menurut Rangkuti (2006) kepuasan debitur dapat diukur dengan cara traditional
approach.
Berdasarkan
pendekatan
ini,
konsumen
diminta
memberikan penilaian atas masing-masing indikator produk atau jasa yang mereka nikmati. Untuk itu pada umumnya digunakan skala Likert, yaitu dengan cara memberikan rating dari 1 (sangat tidak puas) sampai 5 (sangat puas sekali). Selanjutnya konsumen juga diminta memberikan penilaian atas produk atau jasa tersebut secara keseluruhan. Skala Likert merupakan salah satu varian pendekatan semantic differential. Bentuknya lebih langsung dibandingkan dengan metode scalling. Masalah syang sering muncul dari penggunaan pendekatan ini adalah: a.
Hasil penilaian seperti ini belum mencerminkan nilai kepuasan secara keseluruhan. Apabila pada waktu menilai secara keseluruhan hasil rataratanya kebetulan relatif rendah, maka pada waktu dibandingkan dengan nilai kepuasan berdasarkan masing-masing indikator, hasilnya pasti akan berada di atas nilai rata-rata standar. Jadi, semuanya akan dianggap puas, begitu juga sebaliknya.
b.
Survei kepuasan konsumen pada umumnysa jarang sekali dapat mewakili populasi, apalagi dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar. Menentukan siapa pengguna sabun mandi merek tertentu, misalnya, akan sulit sekali.
c.
Penilaian tingkat kepentingan acap kali membingungkan responden. Misalnya, “penting untuk apa?” Dengan demikian, apabila tujuan riset adalah untuk memahami kepuasan debitur, maka fokus utamanya adalah penjelasan mengenai pentingnya indikator tersebut terhadap tingkat kepentingan konsumen.
d.
Penilaian mengenai hasil kepuasan debitur pada umumnya hanya menggambarkan tentang nilai puas dan tidak puas, jelek atau baik yang hanya bersifat kualitatif, misalnya, “Apakah debitur ingin menggunakan produk ini lagi?” atau “Apakah debitur ingin menggunakan jasa ini lagi?” jarang sekali ditanyakan.
e.
Skala
Likert
umumnya
skala
pengukuran
ordinal, sehingga apabila
kita langsung menghitung rata-ratanya, interpretasi yang dihasilkan akan keliru. Untuk mengatasi skala pengukuran ordinal pada skala Likert
39
digunakan teknik suksesif, yaitu mentransfer nilai yang diperoleh dari skala Likert (ordinal) ke dalam bentuk interval, setelah itu menghitung nilai rataratanya.
