7
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Manajemen Strategik Untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulen, perusahaan memerlukan tipe perencanaan yang tidak sekadar untuk merespon perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, namun lebih dari itu. Manajemen strategik merupakan suatu tipe perencanaan yang dapat merespon lingkungan bisnis yang demikian. Jangka waktu yang dicakup dalam perencanaan tipe ini cukup panjang agar dapat mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang dirumuskan. Kehadiran manajemen strategik dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Berikut pengertian manajemen strategik yang dikemukakan oleh berbagai penulis, antara lain: David (2009) memberikan pengertian manajemen strategik sebagai “the art and science of formulating, implementing, and evaluating crossfunctional decisions that enable an organization to achieve its objectives”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap perumusan strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), dan evaluasi strategi (strategy evaluation). Menurut Pearce and Robinson (2000) “Strategic management is define as the set of decisions and actions that result in the formulation and implementaion of plans designed to achieve a company’s objectives”. Berbagai definisi tentang manajemen strategik, yang pada hakekatnya mengandung 2 (dua) hal penting, yakni: 1. Manajemen strategik terdiri dari tiga macam proses manajemen, yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi/kontrol terhadap strategi. 2. Manajemen strategik memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan (integrasi) aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan/ akuntansi dan produksi/operasional dari sebuah bisnis. Merujuk pada beberapa pendapat mengenai proses manajemen strategik, maka proses manajemen strategik merupakan implementasi dari strategi-strategi terpilih (merujuk pada sasaran dan pola pengambilan keputusan) serta biasanya berupa siklus yang cenderung berulang. Dengan kata lain proses manajemen strategik akan sangat bersifat kontekstual, dimensional, yaitu sejalan dengan karakteristik organisasi yang menetapkan strategi-strategi tersebut. Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan organisasi, maka penerapan manajemen strategik dalam suatu organisasi diharapkan akan membawa manfaat-manfaat atau keuntungan sebagai berikut (Wahyudi, 1995) 1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju 2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi 3. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif 4. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan semakin berisiko 5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah munculnya masalah di masa datang
8
6. Keterlibatan karyawan dalam penyusunan strategi akan lebih memotivasi pegawai pada tahap pelaksanaannya. 7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi 8. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Manajemen strategik semakin penting arti dan manfaatnya apabila diingat bahwa lingkungan organisasi-organisasi mengalami perubahan yang semakin cepat dan kompleks, sehingga keberhasilan manajemen strategik ditentukan oleh para manajer atau pimpinannya. Dengan demikian manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam praktiknya. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam unsur utama. Pertama, terdapat adanya analisis strategik, di mana penyusun strategi (strategik) bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi bersangkutan. Kedua, terdapat pula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasinya dan pilihan antara manajer. Ketiga, terdapat pula implementasi strategi yang berhubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan. Mengacu pada berbagai kajian tentang manajemen strategik di atas, maka salah satu fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternal dan pada operasi-operasi masa mendatang. Manajemen strategik mendeterminasi arah jangka panjang organisasi bersangkutan dan menghubungkan sumber-sumber daya organisasi yang ada dengan peluang-peluang pada lingkungan lebih besar. Konsep manajemen modern menunjukkan bahwa badan usaha atau perusahaan yang melakukan suatu kegiatan ekonomi tidaklah berdiri sendiri melainkan, berada dalam lingkungan (environment) yang saling berpengaruh. Suatu perusahaan akan selalu berada ditengah lingkungan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sosial, pelanggan, pemasok, pegawai atau karyawan dan industri sejenis yang merupakan pesaing. Kemampuan perusahaan menempatkan posisinya dalam lingkungan dengan memperhitungkan dan mengevaluasi kondisi dirinya dari faktor-faktor lingkungan yang saling berpengaruh dan memengaruhi, akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Langkah-langkah memperhitungkan dan mengevaluasi kondisi dirinya dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dan saling memengaruhi didalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana tindakan ataupun kebijakan dalam mengelola perusahaan adalah suatu bentuk manajemen strategis. 2.2. Perkreditan Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang, maka bisnis utamanya suatu kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat bahwa : 1. Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik 2. Pos pinjaman yang diberikan adalah pos aktiva terbesar dalam neraca bank 3. Perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi bank 4. Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat suplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana
9
Debitur merupakan orang yang meminjamkan sejumlah dana dengan jangka waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu perjanjian kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan aturan bank, tanpa melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan, bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari (Compton, 1991). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian sural berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA). Dengan demikian, dalam prakteknya kredit merupakan penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan menurut Mulyono (2001) adalah: 1. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak 2. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit) 3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang 2.3. Fungsi Kredit Pembiayaan Menurut Mulyadi (2001) menyatakan bahwa dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan pada umumnya, maka garis besar fungsi kredit pembiayaan adalah: 1. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang. Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank akan dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha produksi maupun perdagangan. 2. Meningkatkan daya guna (utility) dan suatu barang. Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para pengusaha di dalam berproduksi dan mendistribusikan hasil produksinya masih terbatas. Namun dengan adanya fasilitas kredit, para pengusaha dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi dan pendistribusiannya akan meningkat. Dengan demikian, pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula. 3. Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro dan sebagainya. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan
10
4.
5.
6.
7.
bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian bank selaku money creator. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan, terutama kemampuan finansial. Fasilitas kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-Iebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan keuntungan. Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut, orientasi pengusaha tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, juga merambah pasar ekspor. Dengan demikian, kegairahan pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat, yang nantinya mendatangkan devisa bagi negara. Sebagai alat hubungan ekonomi intemasional Negara-negara kaya atau yang kuat perekonomiannya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang, atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga relatif murah dan jangka waktu penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui bantuan antar negara yang disebut "G to G" (Government to Government). Hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.
2.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank ABC sebagai salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu institusi perbankan yang mempunyai keseriusan dalam membantu pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil sekaligus untuk meningkatkan porsi kredit Bank ABC untuk segmen UKM. Dalam menyalurkan kredit kecil untuk para pelaku UKM sampai dengan Rp 500 juta, Bank ABC memfokuskan pada KUR yang ditujukan untuk pengusaha layak namun belum bankable, yaitu UMKM dan Koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank, antara lain penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan bank perkreditan. Pelaksana penyaluran KUR oleh Bank ABC kemudian disebut KUR Bank ABC (Bank ABC, 2010). Selanjutnya KUR Bank ABC dapat dijelaskan sebagai berikut :
11
2.4.1. Latar Belakang Latar belakang KUR berdasarkan Bank ABC (2010) sebagai berikut: 1. Inpres Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKM-K. 3. PKS antara Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dengan Bank ABC No. 26/Sarana/X/2007 dan DIR/045 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjamian Kredit Pembiayaan atas Kredit Mikro Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta PKS antara Bank ABC dengan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. PPK/PKS/21/X/2007, Nomor DIR/044 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. 4. Radisi tanggal 10 Oktober 2007 telah menyetujui skim penjaminan kredit dengan nama Bank ABC Tunas Usaha (dhi. Kredit Usaha Rakyat/KUR). 5. Addendum I Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit Pembiayaan kepada UMKMK. 6. Peraturan. Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat 8. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP14/D.I.M.EKON/04/2009 tanggal 28 April 2009 9. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 12 Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi
12
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tanggal 24
Januari 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat 11. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Pembiayaan kepada UMKMK Nomor KEP- 01D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 2.4.2. Ruang Lingkup Penyaluran KUR Ruang lingkup penyaluran KUR (bank ABC, 2010) sebagai berikut: 1. Belum Bankable adalah UMKM-K yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank pemberi kredit antara lain penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan kredit yang sesuai dengan ketentuan bank 2. Bank Pelaksana adalah Bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit kepada UMKM-K yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri, serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan. 3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh Perusahaan Penjamin 70% dari plafond kredit 4. Debitur Baru adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kreditlpembiayaan diajukan 5. Calon Debitur KUR adalah UMKM-K, kelompok usaha dan Lembaga Linkage 6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan 7. Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM-K) yang melakukan kegiatan produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya 8. Kementerian yang menurut Nota Kesepahaman bersama tentang Penjaminan Kredit kepada UMKM-K merupakan Pelaksanaan Teknis Program, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
13
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 10. Kredit baru adalah fasilitas kredit baru yang diberikan kepada calon debitur dalam rangka pelaksanaan KUR 11. KUR Mikro adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 22% efektif per tahun 12. KUR Ritel adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) - Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 14% efektif per tahun 13. Lembaga Linkage Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKM-K, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwif (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 14. Lembaga Keuangan Mikro adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi 15. Perusahaan Penjamin adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit secara otomatis (automatic cover) kepada Bank Pelaksana 16. Pola Penyaluran Langsung adalah kredit yang langsung diberikan Bank Pemberi Kredit langsung kepada UMKM-K dimana kewajiban pengembalian kredit tersebut menjadi tanggungjawab UMKM-K selaku penerima kredit. 17. Pola Penyaluran Tidak Langsung adalah kredit yang diberikan bank pemberi kredit kepada UMKM-K melalui Lembaga Linkage dengan pola channeling atau pola executing 18. Pola Channeling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K melalui lembaga linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari UMKM-K selaku penerima KUR 19. Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage untuk diterus pinjamankan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari lembaga linkage selaku penerima KUR 20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
14
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000, sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah, yaitu : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,23. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha 24. Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh kewajiban pokok kredit pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati Bank Pelaksana dengan debitur dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya 25. Aflopend adalah sistem pembayaran kredit yang dilakukan dengan mencicil angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati 26. Clean-up adalah salah satu cara pengembalian kredit dengan melunasi seluruh kewajiban pokok kredit sekaligus pada saat jatuh tempo (untuk kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen atau penjualan komoditi yang dibiayai). Take over adalah proses pemberian kredit kepada pihak ketiga dengan cara pengambilalihan kewajibannya di bank lain. 2.4.3. Tujuan Penyaluran KUR Tujuan penyaluran KUR (Bank ABC, 2010) adalah: 1. Meningkatkan peranan Bank dalam Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K 2. Meningkatkan pelayanan pemberian kredit dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian
15
2.4.4. Pola penyaluran Pola penyaluran KUR yang dikembangkan oleh Bank ABC (Bank ABC, 2010) 1. Langsung ke UMKM-K : a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh bank selanjutnya debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK) b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Maksimal penjaminan 70% dari plafond kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjaminan menerbitkan sertifikat penjaminan. ii
Bank
Perusahaan Penjamin
i UMKMK
Gambar 1. Pola penjaminan KUR 2. Tidak Langsung a. Pola Executing iii Bank
i
Perusahaan Penjamin
ii
Lembaga Linkage
iv
UMKMK
Gambar 2. Pola penyaluran KUR melalui pola executing Keterangan : 1) Lembaga linkage mengajukan permohonan kredit pembiayaan kepada Bank. 2) Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) dan melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Lembaga Linkage. 3) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan kepada Lembaga Linkage 4) Lembaga Linkage menyalurkan kredit yang diterima bank kepada debitur UMKM.
16
5) Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Lembaga Linkage. b. Pola Channeling Bank
ii
iv
Perusahaan Penjamin
iii v
Lembaga Linkage
i
UMKMK
Gambar 3. Penyaluran KUR melalui pola channeling Keterangan : 1) Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKM-K memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage yang berfungsi sebagai agen (Channel) untuk : i. Mengajukan kredit kepada bank ii. Menjaminkan agunan pokok kepada bank. 2) Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank 3) Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap Lembaga Linkage dan melakukan analisa. Berdasarkan analisa tersebut Bank memberikan kuasa kepada Lembaga Linkage untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh UMKM-K. Dalam hal UMKM-K dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan mekanisme berikut : i. Berdasarkan kuasa dari Bank, maka lembaga linkage menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKM-K atau ii. Berdasarkan kuasa dari UMKM-K, maka lembaga linkage menandatangani perjanjian kredit dengan bank. 4) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan untuk masing-masing UMKM-K. 5) Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit yang diterima dari Bank kepada debitur UMKM-K. Debitur UMKM-K melakukuan pembayaran kewajiban kepada Bank melalui Lembaga Linkage. 2.4.5. Persyaratan Calon Debitur Persyaratan calon debitur KUR (Bank ABC, 2010) sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum a. Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKM-K yang tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau
17
b.
c.
d.
e.
f. g.
Kredit Investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan . Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtif) maksimal Rp500.000.000,Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka kinerja kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar (1) Dalam hal UMKM-K masih memiliki baki debet yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan melampirkan cetakan rekening dari bank sebelumnya UMKM-K yang mengajukan KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID BI Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi KUR tidak diperbolehkan untuk : 1) Debitur yang telah bankable 2) Take Over fasilitas kredit dari debitur-debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank. 3) Perpanjangan/tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank. 4) Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah.
2. Persyaratan Khusus a. Debitur Perorangan 1) Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari Kelurahan/Kecamatan. 2) Identitas diri minimal berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada. 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon kredit untuk kredit di atas Rp, 50.000.000,4) Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun. 5) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah. 6) Menyampaikan fotokopi rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhit (bila ada) 7) Menyampaikan fotokopi bukti kepemilikan rumah tinggal/tempat usaha/kontrakan (bila ada). b. Debitur Kelompok 1) Syarat debitur Kelompok i. Lokasi dan jenis usaha sama/mengelompok
18
ii.
Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian iii. Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat iv. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif v. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris dan bendahara vi. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota vii. Mempunyai pembukuan yang sederhana. viii. Membuat surat pernyataan tanggung renteng 2) Tugas dan tanggungjawab Ketua Kelompok i. Menyeleksi anggota kelompok ii. Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok iii. Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan permohonan kredit, menandatangani Perjanjian Kredit (PK), dan menerima kredit atas nama Kelompok iv. Mengajukan permohonan kredit ke Bank atas nama kelompok v. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok. vi. Melakukan administrasi kredit vii. Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke Bank 2.4.6. Kebijaksanaan Kredit Kebijakan KUR (Bank ABC, 2010), yakni : 1. Maksimum Kredit a. KUR Mikro : Maksimum s/d Rp5.000.000,b. KUR Ritel : Maksimum diatas Rp5.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,c. KUR kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing maksimal sebesar Rp1.000.000.000,d. Penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank ABC sebagai Bank Pelaksana. e. Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke Bank. f. Penetapan besarnya maksimum kredit ditentukan atas dasar besarnya angsuran (pokok dan bunga) setiap bulan maksimal 50% dari laba bersih atau EAT (Earning After Tax) 2. Tujuan penggunaan Kredit Untuk usaha produktif yang tidak bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku.
19
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
10. 11. 12.
13.
14.
Jenis Kredit a. Kredit Modal Kerja (KMK) 1) KMK Aflopend 2) KMK Transaksional b. Kredit Investasi (KI) Sifat/bentuk kredit a. KMK Aflopend dan Investasi adalah Aflopend menurun b. KMK Transaksional adalah clean-up yaitu lunas sekaligus pada saat jatuh tempo (kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai) Suku Bunga a. KUR Mikro : 22 % (dua puluh dua per seratus) efektif per tahun b. KUR Ritel : 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun c. Sistem Perhitungan bunga adalah : 1) Efektif annuitas untuk KMK Aflopend 2) Efektif Murni untuk KMK Transaksional dan KI d. Suku bunga KUR mikro berlaku untuk penyaluran tidak langsung. Fee kepada Lembaga Linkage dengan pola penyaluran Channelling : Maksimal 8% Jangka Waktu a. KMK : maksimal 3 (tiga) tahun : maksimal 5 (lima) tahun b. KI c. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi terhitung sejak tanggal PK awal Grace Period a. Grace Period dapat diberikan untuk usaha yang dibiayai sampai dengan usaha tersebut berproduksi (menghasilkan). b. Lamanya Grace Period sampai dengan usaha tersebut berproduksi maksimal 12 (dua belas) bulan. Self Financing Self Financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi di atas Rp50.000.000 minimal 10%. Propisi dan Commitment Fee Biaya propisi dan Commitment Fee tidak dikenakan. Biaya Administrasi Biaya Administrasi tidak dikenakan. Denda tunggakan Terhadap tunggakan dikenakan denda sebesar 5% p.a. (lima persen per tahun) atas saldo tertunggak. Asuransi Kerugian Agunan pokok dan/atau tambahan yang insurable harus diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Bank, dengan bankers clause Bank, premi atas beban penerima kredit/debitur Penjaminan Kredit
20
a. Atas kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan (PT. Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) atau Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). b. Premi Penjaminan (Imbal Jasa Penjaminan) menjadi beban Pemerintah dan ditagihkan oleh Perusahaan Penjamin. 15. Agunan a. Agunan Pokok 1) Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai oleh debitur 2) Pengikatan: sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Agunan Tambahan 1) Besarnya nilai agunan tarnbahan minimal 30% dari maksimum kredit. 2) Pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Ketentuan agunan tambahan tidak dipersyaratkan untuk KUR Mikro. 2.5. Proses Penyaluran KUR Bank ABC Proses analisa pemberian KUR Bank ABC di unit bisnis yang berlaku saat ini, yaitu : (Bank ABC, 2010) 1. Sales Agent (SA) akan memasarkan produk dengan cara mengunjungi tempat calon debitur yang usahanya layak untuk diberikan kredit sesuai dengan skim KUR Bank ABC. Bila data debitur telah dinyatakan layak, maka data calon debitur tersebut dikumpulkan sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dan dibuatkan neraca keuangan. Bila data sudah lengkap, SA melakukan pengecekan calon debitur tersebut melalui fasilitas on line SID BI yang menunjukkan status calon debitur apakah telah memiliki fasilitas kredit di tempat lain beserta kolektibilitasnya. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan pada Daftar Hitam Nasional (DHN). Jika calon debitur mempunyai riwayat pembayaran dengan koletibilitas satu maka proses selanjutnya akan dilakukan data entry. 2. Dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Penyelia Kredit Standard (PKS). PKS kemudian melakukan checking kelengkapan data dan memeriksa kelayakan dari data-data yang telah dikumpulkan SA. Apabila masih terdapat data yang kurang lengkap maka PKS berhak menugaskan kembali SA untuk melengkapi kekurangannya. 3. Sales Agent membuat Surat Permohonan Penilaian Jaminan kepada Appraisal Independent (AI)/Analis Kredit Standard (RO/AKS) Silang untuk dilakukan proses taksasi nilai agunan. Data entry juga menginput data milik calon debitur ke dalam sistem eLO (Electronic Loan Origination), serta melakukan verifikasi ulang atas info BI milik calon debitur beserta seluruh pengurusnya melalui fasilitas SID BI dan dimintakan DHN ke PNC Cabang. 4. PKS melakukan validasi terhadap data yang telah diinput oleh Data Entry pada sistem eLO dan meneruskan hasil validasi tersebut kepada Penyelia Analisa Kredit Standar (PAKS) untuk dilakukan verifikasi dan assignment ke Analisa Kredit Standar (RO/AKS)
21
5. Analis Kredit Standard (RO/AKS) akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan data dari tim Sales Agent (SA) dan memeriksa hasil input dari Data Entry (DE) sesuai dengan persyaratan dalam proses verifikasi data. 6. Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) bersama dengan RO/AKS (Analis Kredit Standar) melakukan pengecekan atas berkas permohonan milik calor debitur dengan cara melakukan On The Spot (OTS) untuk memverifikasi atau memeriksa kebenaran data dan kondisi usahanya. Hasil verifikasi ini harus memuat informasi mengenai aspek umum, aspek manajemen, aspek legalitas, aspek usaha, aspek pemasaran, aspek teknis/produksinya dan juga aspek keuangan usahanya, serta kelayakan jaminan yang diberikan. Hasil dari OTS tersebut dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan, Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Call Memo. Selain itu jaminan yang telah selesai ditaksasi oleh Appraisal Independent juga dijadikan acuan, apakah jaminan yang menjadi second way out tersebut dapat/tidak mencakup besarnya maksimum kredit yang diajukan calon debitur. 7. Analis Kredit Standard (RO/AKS) menyusun Formulir Analisa Keuangan (FAK), melakukan analisa penyusunan proyeksi arus kas dalam skenario yang wajar untuk menentukan kebutuhan modal kerja, menyusun schedule. penarikan atau pelunasan kredit dan jangka waktu kredit, menyusun FKS Formulir Kunjungan Setempat, Berita Acara Transaksi Agunan (BATA), dan Plotting jaminan. RO/AKS juga melakukan input proses Appraisal, proses Analisa Kredit, Call Memo dan Proses scoring terhadap data-data calon debitur tersebut pada sistem eLO. Sistem eLO akan secara otomatis menilai (scoring) apakah calon debitur tersebut dikategorikan layak atau tidak layak dalam pemberian kredit. Selain itu, RO/AKS juga mengisi checklist kepatuhan terhadap prosedur pemberian dan analisa kredit di sistem eLO. 8. Jika sistem eLO menilai permohonan calon debitur tersebut dikategorikan layak maka hasil analisa dan scoring tersebut akan dituangkan kedalam dalam MPK (Memorandum Pengusulan Kredit). Jika hasil scoring ternyata reject (ditolak), maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian disampaikan melalui SA kepada calon debitur. 9. Analis Kredit Standard (RO/AKS) akan menyusun semua berkas permohonan kredit, analisa kredit dan dokumen calon debitur sebagai advis untuk dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pemutus Kredit (PPK). Bila dalam tahap validasi, verifikasi, analisa serta pengambilan keputusan dimana data-data calon debitur tersebut dinyatakan tidak layak oleh PPK, maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian disampaikan melalui SA kepada calon debitur. 10. Bila dinyatakan layak, (RO/AKS) membuat dan mencetak Surat Keputusan Kredit (SKK) untuk diminta persetujuannya kepada Wakil Pemimpin SKC dan diteruskan kepada unit ADC untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan Perjanjian Kredit (PK), pembukaan rekening pinjaman serta order asuransi jiwa dan kebakaran. Sebelum PK dicetak, calon debitur harus menyerahkan surat-surat asli (file asli) barang-barang yang dijadikan jaminan serta menyiapkan biaya provisi dan administrasi.
22
11. PK ditandatangani oleh calon debitur dihadapan Notaris/PPAT dan pegawai Bank. Bila telah selesai ditandatangani dan syarat-syarat disposisi telah dipenuhi, maka dilakukan pencairan kredit dan penutupan asuransi jiwa dan kebakaran. 12. RO/AKS harus selalu memantau pembayaran angsuran dan pembayaran bunga dari kredit yang diberikan kepada debitur. RO/AKS harus memelihara tingkat kolektibilitas debitur agar selalu berada di performing loan (kolektibiliti 1 dan 2). 2.6. Konsep SWOT 2.6.1. Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT) Analisis SWOT terdiri dari Strength (kekuatan), yaitu sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra perusahaan, kepemimpinan pasar. Weaknesses (kelemahan), yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan, seperti keterampilan pemasaran dan citra merek. Opportunities (peluang), yaitu situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungankecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti segmen pasar yang tadinya terabaikan. Threats (ancaman), yaitu situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, seperti masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar dan sebagainya (Pearce dan Robinson, 1997). Menurut Rangkuti (2008) SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para Manajer mengembangkan 4 (empat) jenis strategi, yaitu strategi SO (kekuatan-peluang), strategi WO (kelemahan-peluang), strategi WO (kelemahan-ancaman), strategi WT (kelemahan-ancaman). 1. Strategi SO (SO-Strategies), memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan organisasinya berada dalam posisi dimana kekuatan internal dapat dipergunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Secara umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, ST atau WT untuk mencapai situasi dimana dapat menjalankan strategi SO. Jika perusahaan memiliki kelemahan besar, maka perusahaan akan berjuang dan mengubahnya menjadi kekuatan dan organisasi yang dihadapkan pada sebuah ancaman yang besar, maka perusahaan akan berusaha untuk menghindarinya dan berkonsentrasi pada peluang. 2. Strategi WO (WO-Strategies), bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Biasanya peluang-peluang besar muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut. Sebagai contoh ada permintaan yang tinggi terhadap peralatan elektronik, untuk mengendalikan jumlah dan waktu injeksi bahan bakar ke mobil (peluang), namun suatu produsen onderdil
23
3.
4
mobil tidak memiliki, teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan peralatan tersebut (kelemahan). Salah satu strategi WO yang ditempuh adalah mengakuisisi teknologi ini melalui usaha patungan (joint venture) dengan sebuah perusahaan lain yang memiliki kompetensi di bidang ini. Alternatif lainnya dari strategi WO adalah dengan merekrut dan melatih orang agar memiliki kapabilitas teknis yang diperlukan. Strategi ST (ST-Strategies) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu oganisasi kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan eksternal. Salah satu contoh strategi ST adalah ketika Texas instruments menggunakan lembaga hukum yang sangat bagus (kekuatan) untuk memperoleh ganti rugi dan royalti hampir US $ 700 juta dari 9 (sembilan) perusahaan Jepang dan Korea yang melanggar paten untuk chip memori semi konduktor (ancaman). Perusahaan pesaing yang meniru gagasan, inovasi dan produk yang telah dipatenkan merupakan ancaman besar yang banyak ditiru. Hal ini masih menjadi sebuah persoalan besar bagi perusahaan-perusahaan yang menjual produk ke China. Strategi WT (WT-Strategies) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan intenal dalam posisi membahayakan. Dalam kenyataannya, perusahaan semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, penciutan, pernyataan diri bangkrut atau memilik likuidasi.
Sebuah Matriks SWOT terdiri atas 9 (sembilan) sel, yaitu 4 (empat) sel faktor utama, 4 (empat) sel strategi, dan satu sel yang dibiarkan kosong. Keempat sel strategi yang diberi nama SO, WO, ST dan WT dikembangkan setelah melengkapi keempat sel faktor utama, yang diberi nama S, W, O dan T. Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) langkah dalam membentuk Matriks SWOT : a. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. b. Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan c. Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. d. Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. e. Cocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi SO. f. Cocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi WO. g. Cocokan kekuatan internal dengan ancaman ekstemal dan catat hasilnya pada sel strategi ST. h. Cocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi WT. Maksud dari setiap pencocokan adalah menghasilkan strategistrategi alternatif yang masuk akal, bukan memilih atau menentukan
24
strategi mana yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak semua strategi yang. dikembangkan dalam matriks SWOT akan dipilih untuk diterapkan. Matriks SWOT digunakan secara luas dalam perencanaan strategik, maka analisis tersebut memiliki beberapa keterbatasan (David, 2009), yaitu: a. Analisis SWOT tidak menunjukan cara untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif. Matriks itu harus dijadikan titik awal untuk mendiskusikan mengenai bagaimana strategi yang diusulkan dapat diterapkan dan berbagai pertirnbanqan biaya-manfaat yang pada akhirnya dapat mengarah pada keunggulan kompetitif. b. Analisis SWOT merupakan penilaian statis (atau terpotong-potong) dan tunduk oleh waktu. Matriks SWOT seperti mempelajari gambar film dimana pameran utama dilihat dan penataannya (setting). Tetapi tidak mungkin dapat memahami alur ceritanya. c. Analisis SWOT dapat membuat perusahaan memberi penekanan yang lebih pada satu faktor internal atau eksternal tertentu dalam, merumuskan strategi. Terdapat interrelasi di antara faktor-faktor internal dan eksternal utama yang tidak ditunjukan dalam SWOT namun penting dalam penggunaan strategi. 2.6.2. Matriks QSPM Teknik yang dirancang untuk menetapkan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak adalah matriks QSPM atau matriks perencanaan strategis kuantitatif (David, 2009). Tujuan matriks ini adalah untuk menetapkan kemenarikan relatif (relative attractiveness) dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih, dan untuk menetapkan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan terlebih dahulu atau menentukan prioritas dari alternatif stategi yang ada. 2.7. Penelitian Terdahulu yang Relevan Marendra (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Peran dan Kinerja Bank Pemerintah terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Perspektif Kredit Konsumsi sebagai Kredit Non UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi kinerja riil penyaluran kredit bank pemerintah kepada sektor usaha mikro dan kecil; (2) Memaparkan perspektif kredit konsumsi sebagai kredit yang tidak dapat digolongkan dalam kredit UMKM; (3) Menilai pengaruh suku bunga kredit dan Non Performing Loan (NPL) bank pemerintah terhadap kinerja penyaluran UMKM bank pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi pustaka diantaranya data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Statistik Perbankan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia dan Statistik UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menggambarkan kondisi berikut : 1. Kinerja pembiayaan bank pemerintah pada sektor UMKM masih belum optimal dan belum memberikan kontribusi, serta peran nyata terhadap upaya pengembangan UMKM melalui bantuan permodalan disebabkan oleh (a)
25
penyaluran kredit bank pemerintah masih rendah, yaitu 11% dari total kredit perbankan; (b) bank pemerintah menempati urutan ketiga dalam penyaluran kredit untuk UMKM setelah BPR dan bank swasta. 2. Berdasarkan hasil kajian, outstanding kredit UMKM yang disalurkan oleh bank pemerintah didominasi oleh kredit konsumsi 60%. 3. Hasil analisis faktor rataan suku bunga kredit dan jumlah NPL bank pemerintah terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM bank pemerintah menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh namun hanya secara parsial (rataan suku bunga yang berpengaruh signifikan). Juhaeri (2011) meneliti tentang kajian kelayakan dan strategi pengembangan KUR di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisa karakteristik dan perilaku UKM serta kesesuaiannya dengan skim kredit/pola pembiayaan yang paling tepat; (2) Menganalisa hambatan dan kendala dalam penyaluran KUR Bank BNI kepada para pelaku UKM; (3) Menyusun strategi efektif untuk meningkatkan pangsa KUR Bank BNI. Penelitian ini dilakukan dengan kuesioner kepada 100 orang debitur KUR di 10 (sepuluh) kota di Indonesia. Metode analisis dalam kajian ini adalah (1) analisis deskriptif kuantitatif; (2) Khi Kuadrat; (3) Analisis SWOT dan Matriks Boston Consulting Group (BCG). Dari hasil kajian didapatkan keterbatasan dalam administrasi dan manajerial usaha merupakan kesesuaian dengan karakteristik dan perilaku UKM di 10 kota di Indonesia. Hasil observasi menunjukkan bahwa KUR sesuai dengan UKM adalah 84% dan yang menyatakan setuju masih ada kendala 79%. Kedua kondisi demikian diperkuat oleh uji Khi Kuadrat. Berdasarkan analisa SWOT, yang menjadi kekuatan KUR Bank BNI adalah posisi coorporate image Bank BNI yang kuat, jaringan kantor Bank BNI yang tersebar luas dan dukungan modal yang memadai. Faktor kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya outlet pemprosesan kredit, kurangnya promosi KUR dan kurangnya tenaga pemprosesan kredit. Peluang yang dimiliki adalah pangsa pasar pembiayaan KUR, kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah terhadap UKM. Sedangkan faktor ancaman diantaranya outlet BRI tersebar luas sampai kepelosok, dukungan Pemda terhadap BPD dan agresivitas BPR. Berdasarkan kondisi di atas, maka matriks IE yang mengacu pada hasil total nilai matriks IFE 3,15 dan nilai matriks EFE 3,21. Posisi pembiayaan KUR Bank BNI untuk UKM terletak pada sel I, yaitu growth. Strategi yang sesuai untuk diterapkan pada sel ini adalah strategi intensif (penetrasi pasar). Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyaluran KUR Bank BNI sesuai rekomendasi strategi penetrasi pasar berupa : (1) Meningkatkan ekspansi kredit lebih intensif dan prudent melalui penambahan outlet pemprosesan kredit; (2) Perbaikan fitur KUR Bank BNI berupa suku bunga bersaing dan jaminan yang lebih fleksibel; (3) menjalin kemitraan dengan BPR dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Wiyono et. al (2003) meneliti analisa strategi pola pembiayaan kredit mikro pada bank Bank BNI : Solusi Pemenuhan Permodal Bagi Usaha Kecil. Tujuan kajian ini adalah (1) Mengidentifikasi potensi pasar pada segmen mikro; (2) Menganalisis karakteristik dan perilaku pengusaha mikro; dan (3) menganalisis keberadaan Bank BNI dalam segmen pasar mikro. Penelitian ini dilakukan pada
26
Unit Layanan Mikro (ULM) Bank BNI, yaitu 6 ULM di Sumatera, 10 ULM di Jawa, 2 ULM di Sulawesi dan 2 ULM di Bali). Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner yang didistribusikan kepada 500 responden sebagai pelaku dan petugas ULM. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar Bank BNI memasuki sektor mikro cukup besar. Hal ini didasarkan pada nama besar Bank BNI sudah dikenal di masyarakat. Segmen pasar yang dibidik oleh Bank BNI adalah para pengusaha mikro di daerah perkotaan atau pinggiran kota, dengan alasan kemudahan infrastruktur dan biaya operasional yang murah serta potensi pasar yang banyak. Dalam menjalankan bisnisnya di sektor mikro, Bank ABC secara mendasar menggunakan pendekatan 2 (dua) strategi pemasaran, yaitu (a) memasarkan produk-produk kredit mikro secara organik (proses dan pengelolaan debitur mikro dikelola sendiri oleh Bank BNI); dan (b) melakukan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro lainnya (anorganik), seperti BPR, Koperasi dan lainnya. Faktor-faktor yang berpengaruh dan harus dipertimbangkan dalam membangun usaha layanan mikro adalah (a) pengusaha mikro umumnya membutuhkan dana yang pengembaliannya dapat dicicil secara fleksibel, (b) jaminan kredit berupa hak sewa lokasi usaha umumnya kurang dapat diterima oleh operasional perbankan konvensional. Model jaminan seperti ini perlu disikapi dengan baik dan dapat dijadikan sebagai jaminan alternatif yang berfungsi sebagai moral obligation, (c) Proses kelayakan analisis kredit sebagian besar didasarkan dari kinerja usaha dan karakter dari calon debitur tanpa meninggalkan faktor prudential banking, dan (d) Untuk lebih mengefektifkan pemasaran produk-produk perkreditan mikro, petugas-petugas bank harus memahami budaya para pengusaha mikro di suatu lokasi dan petugas bank berasal dari tenaga lokal lebih disukai, karena proses komunikasi (bahasa), budaya dan pemahaman daerahnya lancar. Perbedaan penelitian ini dari yang sebelumnya adalah cakupan masalah yang dibahas, alat analisis yang digunakan dan rekomendasi hasil penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Perbedaan penelitian sebelumnya No. 1
Nama, tahun dan judul Marendra (2011) Kajian Peran dan Kinerja Bank Pemerintah terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia (Perspektif Kredit Konsumsi sebagai Kredit Non UMKM).
Cakupan masalah
Alat analisis
Rekomendasi
(1) Kinerja riil penyaluran kredit bank pemerintah kepada sektor usaha mikro dan kecil; (2) Perspektif kredit konsumsi sebagai kredit yang tidak dapat digolongkan dalam kredit UMKM; (3) Pengaruh suku bunga kredit dan NPL bank pemerintah terhadap kinerja penyaluran UMKM
Data sekunder : data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Statistik Perbankan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia dan Statistik UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan regresi liniar berganda
27
No. 2
Nama, tahun dan judul Juhaeri (2011) Kajian kelayakan dan strategi pengembangan kredit usaha rakyat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3
Wiyono et. al (2003) Strategi pola pembiayaan kredit mikro pada bank Bank BNI : Solusi Pemenuhan Permodal Bagi Usaha Kecil.
4
Nugraha (2013) Strategi Peningkatan Penyaluran KUR pada Bank ABC Cabang Pangkalpinang
Cakupan masalah
Alat analisis
Rekomendasi
(1) Karakteristik dan perilaku UKM, serta kesesuaiannya dengan skim kredit pembiayaan yang paling tepat; (2) Hambatan dan kendala dalam penyaluran KUR Bank BNI kepada para pelaku UKM; (3) Strategi efektif untuk meningkatkan pangsa KUR Bank BNI. (1) potensi pasar pada segmen mikro; (2) karakteristik dan perilaku pengusaha mikro; dan (3) keberadaan Bank BNI dalam segmen pasar mikro.
Penelitian ini menggunakan kuesioner kepada 100 orang debitur KUR di 10 (sepuluh) kota di Indonesia.
(1) Analisis deskriptif kuantitatif; (2) Khi Kuadrat; (3) Analisis SWOT dan Matriks BCG.
Penelitian ini dilakukan pada ULM Bank BNI, yaitu 6 ULM di Sumatera, 10 ULM di Jawa, 2 ULM di Sulawesi dan 2 ULM di Bali). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada 500 responden sebagai pelaku dan petugas ULM. (1) pola penyaluran KUR Data primer Bank ABC Cabang diperoleh dari Pangkalpinang (2) faktor hasil pengamatan internal dan eksternal langsung, kuedalam menyalurkan KUR sioner dan Bank ABC Cabang wawancara Pangkalpinang, (3) dengan pihak Merekomendasikan manajemen alternatif strategi bisnis perusahaan prioritas terpilih bagi KUR Bank ABC Cabang Pangkalpinang
Analisis deskriptif kuantitatif
Analisis deskriptif kuantitatif, SWOT dan QSPM
