IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) DAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (TKT)
2
IMUNITAS PIHAK PELAPOR 18
IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)
19
DASAR HUKUM Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/ 1.02 /PPATK/03 /2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/13 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan 20
TUJUAN DARI IDENTIFIKASI • Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK • Untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas
Identifikasi sekurang-kurangnya memuat: Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Analisis Transaksi Penetapan Transaksi sebagai TKM
Dalam rangka melakukan Identifikasi, PJK paling kurang harus memiliki : Dokumen Profil Pengguna Jasa Dokumen Transaksi Pengguna Jasa Sistem pemantauan Daftar Pengguna Jasa yang berisiko tinggi Daftar Teroris dan Organisasi Teroris
PEMANTAUAN TRANSAKSI Tujuan Pemantauan Transaksi untuk menemukan Transaksi yang : Menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan Patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana Diminta PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana Telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait dengan Pendanaan Terorisme Diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme 24
PASAL 22 UU No.8 Tahun 2010 - LTKM PJK wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa apabila: 1. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) 2. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa PJK wajib melaporkan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa kepada PPATK sbg LTKM 25
Unsur-Unsur TKM Ps. 1 ayat 5, UU NO.8 THN 2010 TTG PP TPPU Menyimpang dari: a. Profil b. Karakteristik c. Kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan ATAU
Patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK ATAU
Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana ATAU
Diminta PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana 26
KRITERIA TRANSAKSI YANG MENYIMPANG DARI PROFIL NASABAH a. Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil pekerjaan atau bidang usaha; b. Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil penghasilan atau hasil usaha; c. Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil usia Nasabah atau lamanya kegiatan usaha; dan/atau d. Transaksi yang tidak didukung dengan alasan ekonomis atau tidak memiliki tujuan yang jelas.
28
KRITERIA TRANSAKSI YANG MENYIMPANG DARI KARAKTERISTIK NASABAH Transaksi yang tidak sesuai dengan ciri khusus Nasabah yang diperoleh dari pengamatan Profil Nasabah dan Pola Transaksi Nasabah.
29
KRITERIA TRANSAKSI YANG MENYIMPANG DARI POLA TRANSAKSI NASABAH 1. Transaksi dengan nominal Transaksi yang tidak sesuai dengan kebiasaan Nasabah; 2. Transaksi dengan frekuensi Transaksi tidak sesuai dengan kebiasaan Nasabah; 3. Transaksi dengan mata uang yang digunakan tidak sesuai dengan kebiasaan Nasabah; 4. Transaksi dengan menggunakan instrumen atau sarana Transaksi yang tidak sesuai dengan kebiasaan Nasabah; dan/atau 5. Transaksi Keuangan dengan waktu dan/atau tempat Transaksi yang tidak sesuai dengan kebiasaan Nasabah. 30
KRITERIA TRANSAKSI YANG PATUT DIDUGA DILAKUKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENGHINDARI PELAPORAN
1. Transaksi berupa penyetoran atau penarikan tunai yang dipecah-pecah untuk menghindari pelaporan TKT; dan/atau 2. Transaksi yang sering dilakukan secara tunai dalam jumlah yang mendekati TKT.
X 32
PENJELASAN PASAL 23, AYAT (1), HURUF a Transaksi Keuangan Transaksi antara lain :
Mencurigakan
diawali
dari
Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan / atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran Aktivitas Transaksi nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran 35
LANGKAH LANGKAH IDENTIFIKASI TKM Penerapan APU/PPT
CDD & EDD Principles, Pedoman PPATK
Karakteristik + Pola Transaksi
SOP Monitoring
Ketentuan Internal PJK
Transaksi tidak wajar ?
SOP Monitoring
Pengalaman Petugas PJK
Penilaian Petugas
Pengalaman Petugas PJK
GRIPS
SOP Pelaporan GRIPS
Profil
Evaluasi Lapor ke PPATK
Polis Yang Telah Ada
Pembukaan Polis Kebijakan & Prosedur Perusahaan
Common Sense
Profiling Pekerjaan/Usaha Profil Keuangan vs TRANSAKSI
RED FLAG/PARA METER
ANALISIS Tidak Wajar?
UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Laporkan Sebagai LTKM
Tidak Dokumentasi
Ya
Tidak
Dapat Diterima ?
Ya Dokumentasi
RED FLAG/PARAMATER paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa, meliputi : rata-rata Transaksi frekuensi Transaksi tujuan Transaksi nominal Transaksi jangka waktu Transaksi instrumen Transaksi portofolio Pengguna Jasa dan produk PJK
JUDGEMENT PROFESIONAL PIHAK PELAPOR PENYEDIA JASA KEUANGAN
Transaksi atau aktivitas diluar kebiasaan dan kewajaran
PJK memberikan perhatian khusus
Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah
39
JUDGEMENT PROFESIONAL PIHAK PELAPOR PENYEDIA JASA KEUANGAN Latar belakang dan tujuan Transaksi
Sejauh mungkin diperiksa
Temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis dan tersedia Untuk membantu pihak berwenang dan auditor
40
HIGH RISK CUSTOMER PJK harus melakukan verifikasi yang lebih ketat (Enhanced Due Dilligence/EDD) terhadap calon nasabah yang diklasifikasikan sebagai high risk countries high risk business, high risk person
HIGH RISK COUNTRIES • Negara yang diidentifikasi sebagai tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) • Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index 42
HIGH RISK BUSINESS • Jasa keuangan, seperti money changer, money remmitance • Dealer mobil • Agen perjalanan • Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga • Pengacara, akuntan atau konsultan keuangan 43
HIGH RISK PERSON • PEP (Politically Exposed Persons)/ Orang yang Populer Secara Politis • Pegawai instansi Pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik • Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi 44
45
PMPJ sekurang-kurangnya memuat: Identifikasi Pengguna Jasa Verifikasi Pengguna Jasa Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
Penerapan PMPJ Meminta identitas dan informasi yang benar dari PJ minimal: identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi; Mengetahui bahwa PJ yang melakukan Transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan a.n orang lain; Menolak Transaksi dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yg diberikan tidak lengkap; **) Menyimpan catatan dan Dokumen identitas pelaku Transaksi minimal 5 tahun sejak rekening nasabah ditutup. ** Setiap orang yang bertransaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas diri dan informasi yang benar (Psl. 19)
TUJUAN DARI PMPJ • Mengenal Nasabah (Profil Nasabah) • Mempunyai gambaran ‘nature’ dan latar belakang nasabah dan aktivitas transaksinya • Mengetahui adanya beneficial owner dan / atau beneficiary dari transaksi • Yakin bahwa dana yang digunakan nasabah untuk bertransaksi tidak berasal dari sumber yang ilegal • Mempunyai gambaran umum mengenai kemampuan / keperluan nasabah dalam bertransaksi (mengetahui pelayanan dan produk yang dibutuhkan) • Mengetahui risiko yang akan terjadi apabila bertransaksi dengan nasabah agar dapat mengendalikan risiko tersebut
Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan dalam Pelaporan • Kerahasiaan (Ps. 12) – Anti Tipping-Off : Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada PJ atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dg cara apa pun mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK – Sanksi Pidana
• Batas Waktu – LTKM: max 3 hk sejak diketahui – LTKT: max 14 hk sejak tanggal transaksi – LTK transfer dana : max 14 hk sejak tanggal transaksi
• Perlindungan Hukum Bagi Pelapor – Pihak Pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana
• Pertanyaan ttg pelaporan hub:
[email protected] 49
ID GANDA
52
BAGAIMANA JIKA PJK RAGU TERHADAP TRANSAKSI ATAU PROFIL NASABAHNYA ? 1. LAKUKAN PENELITIAN ULANG DATA NASABAH YANG TELAH ADA ATAU MEMINTA TAMBAHAN DATA ATAU MENCARI INFORMASI LAINNYA 2. BILA TETAP RAGU, SEGERA LAPORKAN KE PPATK AGAR TERHINDAR DARI RISIKO YANG TIDAK DIHARAPKAN SEPERTI KEMUNGKINAN TERKENA SANKSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 25 angka 4 UU No 8 Th. 2010 (Sanksi Administratif dari Regulator)
54
PJK wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi TKM
Kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi TKM wajib disampaikan kepada PPATK serta LPP
55
Kebijakan dan Prosedur Identifikasi TKM, sekurang-kurangnya memuat:
alur kerja Identifikasi TKM
uraian tugas dan wewenang unit khusus atau petugas yang bertanggung jawab melaksanakan Identifikasi TKM dan penetapan TKM
IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (TKT)
57
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (Pasal 23 Ayat 1 Huruf b, UU No.8 Tahun 2010) Penarikan/penerimaan atau penyetoran /pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam);
Kriteria Transaksi Keuangan Tunai
Dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
Satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK. 58
KONSEP PELAKU
PENDEKATAN PELAKU DIGUNAKAN DALAM HAL TERDAPAT TKT YANG DILAKUKAN OLEH 1 (SATU) PENGGUNA JASA, BAIK NASABAH MAUPUN WALK IN CUSTOMER DENGAN MELIBATKAN BEBERAPA REKENING
KONSEP REKENING
PENDEKATAN REKENING DIGUNAKAN DALAM HAL TERDAPAT TKT DENGAN MENGGUNAKAN REKENING ATAS NAMA 1 (SATU) PENGGUNA JASA DAN MELIBATKAN 1 ATAU LEBIH PELAKU.
KONSEP PELAKU-PENYETORAN TUNAI BANK A KC A REK MILIK A
RP. 125 JUTA
BANK A KC B REK MILIK B
RP. 125 JUTA
BANK A KC C REK MILIK C
RP. 125 JUTA
BANK A KC D REK MILIK D
RP. 125 JUTA
PIHAK TERKAIT
TERLAPOR PELAKU TRANSAKSI
SATU ORANG (NASABAH/WIC) MENYETOR DANA KE BEBERAPA REKENING DI BANK YANG SAMA. PIHAK TERLAPOR ADALAH PELAKU TRANSAKSI.
KONSEP PELAKU-PENARIKAN TUNAI
BANK A KC A REK A
RP. 125 JUTA
BANK A KC B REK B
RP. 125 JUTA
BANK A KC C REK C
RP. 125 JUTA
BANK A KC D REK D
RP. 125 JUTA
PIHAK TERKAIT
TERLAPOR PELAKU TRANSAKSI
SATU ORANG (NASABAH/WIC) MENARIK DANA DARI BEBERAPA REKENING DI BANK YANG SAMA. PIHAK TERLAPOR ADALAH PELAKU TRANSAKSI.
KONSEP PELAKU-PENYETORAN TUNAI
RP. 500 JUTA
TERLAPOR PELAKU TRANSAKSI BANK A KC A REK A PIHAK TERKAIT SATU ORANG (NASABAH/WIC) MENYETOR DANA KE 1 (SATU) REKENING SEBESAR Rp500 JUTA ATAU LEBIH. PIHAK TERLAPOR ADALAH PELAKU TRANSAKSI.
KONSEP PELAKU-PENARIKAN TUNAI
RP. 500 JUTA
TERLAPOR BANK A KC A REK A
PELAKU TRANSAKSI
PIHAK TERKAIT
SATU ORANG (NASABAH/WIC) MENARIK DANA DARI 1 (SATU) REKENING SEBESAR Rp500 JUTA ATAU LEBIH. PIHAK TERLAPOR ADALAH PELAKU TRANSAKSI.
KONSEP REKENING-PENYETORAN TUNAI BANK A KC A REK MILIK A
RP. 100 JUTA
AMIR
BANK A KC B REK MILIK A
RP. 150 JUTA
ANDI
BANK A KC C REK MILIK A
RP. 150 JUTA
ANTO
BANK A KC D REK MILIK A
RP. 100 JUTA
ASEP
BANK A KC D REK MILIK A
RP. 90 JUTA
TERLAPOR
RUDI BUKAN PIHAK TERKAIT
PIHAK TERKAIT
PEMEGANG REKENING SATU ORANG NASABAH MENERIMA SETORAN TUNAI DARI BEBERAPA ORANG NASABAH. PIHAK TERLAPOR ADALAH PEMEGANG REKENING.
KONSEP REKENING-PENARIKAN TUNAI BANK A KC A REK MILIK A
RP. 125 JUTA
AMIR
BANK A KC B REK MILIK A
RP. 125 JUTA
ANDI
BANK A KC C REK MILIK A
RP. 125 JUTA
ANTO
BANK A KC D REK MILIK A
RP. 125 JUTA
ASEP
TERLAPOR
PIHAK TERKAIT
PEMEGANG REKENING
BEBERAPA ORANG NASABAH MELAKUKAN PENARIKAN DANA SECARA TUNAI DARI SATU ORANG NASABAH. PIHAK TERLAPOR ADALAH PEMEGANG REKENING.
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YG DIKECUALIKAN TRANSAKSI ANTAR BANK TRANSAKSI DENGAN PEMERINTAH TRANSAKSI DENGAN BANK SENTRAL PEMBAYARAN GAJI DAN PENSIUN TRANSAKSI LAIN YG DITETAPKAN KEPALA PPATK TRANSAKSI ANTAR PJK TRANSAKSI RUTIN DARI JENIS USAHA/PIHAK TERTENTU PENGELOLA JALAN TOL
PENGELOLA RUMAH SAKIT
SUPERMARKET DLL
PENGELOLA JASA PARKIR INTERN. AIR TRANS ASS
PERWAKILAN NEG. ASING
ORG. INTERNASIONAL
MASKAPAI PENERBANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
OPERATOR TELEKOMUNIKASI
PENYEDIA TENAGA LISTRIK
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI (International Fund Transfer Instruction - IFTI) • Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. • Dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan; • Pelaksanaan kewajiban dilaksanakan lambat bulan Januari 2014.
paling
67
TIDAK ADA BATASAN JUMLAH TRANSAKSI
JUMLAH TRANSAKSI >500 JUTA
SEMUA JENIS TRANSAKSI
TRANSAKSI TUNAI
BATAS WAKTU PELAPORAN 3 HARI KERJA SEJAK DIKETAHUI
BATAS WAKTU PELAPORAN 14 HARI KERJA SEJAK TRANSAKSI
TIDAK ADA BATASAN JUMLAH TRANSAKSI
BATAS WAKTU PELAPORAN 14 HARI KERJA SEJAK TRANSAKSI
SHY
ANY QUESTION?
71
Website: http://www.ppatk.go.id E-mail:
[email protected] Phone: +62-21-3853922; 3850455 Fax: +62-21-3856809 72 72
