IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : SUSI. H. PARDEDE NIM : 110200225 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : SUSI. H. PARDEDE NIM : 110200225 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. NIP: 195703261986011001 PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S. NIP : 196104081986011002
Nurmalawaty, S.H., M.Hum. NIP : 196209071988112001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Penyedia Jasa Keuangan Bank Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahannya. Penulis dalam pembuatan skripsi ini tidak sendirian, ada banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., MH, DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr.O.K. Saidin, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. M. Hamdan, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Ibu Liza Erwina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Dr. Madiasa Ablisar, SH., M.S, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan mendukung penulis selama masa penulisan dan penyelesaian skripsi ini. 8. Ibu Nurmalawaty, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, dukungan, ide, waktu dan sarannya selama penulisan skripsi ini. 9. Seluruh keluarga tercinta yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini, terkhusus kepada kedua orang tua saya bapak Hulman Pardede dan Ibu Pita Ambarita yang saya sangat cintai terimakasih buat kasih sayang, pengorbanan, dan perhatian yang sangat banyak diberikan kepada penulis. 10. Sahabat-sahabat saya selama perkuliahan David, Erma, Rendi, Novliana, Daniel, Deea, Fetricya, Dian dan teman-teman lainnya yang memberikan dukungan serta semangatnya kepada penulis.
Penulis, Susi. H. Pardede
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii ABSTRAK ..................................................................................................................... vi BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................................. 8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................................................. 8 D. Keaslian Penulisan ............................................................................................. 10 E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Tindak Pidana ...................................................................... 10 2. Pengertian Tindak Pencucian Uang ....................................................... 14 3. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan ..................................... 17 4. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ............................................ 19 F. Metode Penelitian............................................................................................... 21 G. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 24 BAB II.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG A. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang ..................................................... 26
B. Objek dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang ............................. 33 C. Alasan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang........................... 43 D. Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ................................................................................................ 51 1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan PPATK ......................................... 53 2. Peranan PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang .................................................................... 58 BAB III.
IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN BANK A. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan .................................... 70 B. Peranan Penyedia Jasa Keuangan Bank ................................................. 76 C. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa .......................................................... 83 D. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Penyedia Jasa Keuangan Bank ............................................................... 90 E. Tata Cara Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan Bank ............................................................... 92 1. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa ....................................... 93 2. Analisis Transaksi Pengguna Jasa.............................................. 96 3. Penetapan
Transaksi
sebagai
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan (TKM) ................................................................ 98 F. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK oleh Penyedia Jasa Keuangan ........................................................................ 99
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan .......................................................................................... 108 B. Saran ..................................................................................................... 109 DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK
Susi. H. Pardede* Madiasa Ablisar ** Nurmalawaty ***
Pencucian uang merupakan upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harata kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Berdasarkan undang- undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan membentuk PPATK. PPATK sebagai suatu badan yang berwenang melakukan analisis terhadap segala transaksi keuangan mencurigakan sebagai indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki kewenangan membentuk peraturan bagi penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor, peraturan tersebut adalah Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER11/1.02/PPATK/06/2013 Junto Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi penyedia jasa keuangan bank maupun non-bank dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan bank. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi. Data sekunder yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, artikel-artikel, dan sebagainya. Kemudian data diolah secara kualitatif. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilakukan dengan pembentukan undang–undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta dengan pembentukan PPATK yaitu suatu lembaga yang tugas pokoknya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan bank sebagai salah pihak pelapor, laporan dari penyedia jasa keuangan bank akan dianalisa oleh PPATK untuk mengetahui apakah transaksi yang dilaporkan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagai indikasi adanya tindak pidana pencucian uang atau tidak. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut PPATK memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tentang bagaimana mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang tepat serta peraturan tersebut menjadi acuan bagi penyedia jasa keuangan bank dalam memberikan laporan berkualitas kepada PPATK.
*Penulis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
