PUSIH PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN
Kepada Yth. : 1. Para PejabaL Eselon II;
2. Para Pcjabat Eselon III; 3. Para Pejabat Eselon IV; 4. Para Pejabat Pcrbcndaharaan Negara; pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kcuangan.
SURAT EDARAN
NOMOR
SE- 05
j1.01/PAjPPATKj12j14 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015 PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALTSIS TRANSAKsr KEUANGAN
DalaIIl rangka mengupayakan efisiensi, efektifilas, dan akuntabilitas pe1aksanaan anggaran tahun 2015 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan diminta perhatiannya terhadap hal hal sebagai berikut:
A. Pelaksanaan Anggaran 1. Anggaran 2015 agar dilaksanakan scsuai rencana progr=/kegiatan/largeL kinerja unil II, dengan memperhatikan prinsip-prinsip anggaran, an tara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, bertanggung jawab, serta mendukung pelaksan8.c'ln Gerakan Penghcmatan NasionaL
2.
dilarang melakukan kegiatan yang berakibat pengeluaran atas APBN jika anggaran untuk mcmbiayai kcgiatan tcrsebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
3. SeLiap pengajuan pelaksanaan kegialan agar ketersediaan anggaran untuk kegiatan bersangkutan.
memperhaLikan
B. Perubahan Rencana Kegiatan l. Perubahan terhadap rencana kegiatan yang tclah tcrtuang dalam POK, dapal diajukan usul revisi dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Perubahan rencana lidak mcngurangi ditetapkan.
dan anggaran dapal dilakukan sepanjang target kinerja dan target output yang telah
3. Persetujuan perubahan rencana kegiatan atau revisi dilakukan oleh Pejabat sesuai kewenangannya yaitu: a. Perubahan yang hanya mengakibalkan revisi POK adalah kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Perubahan yang mengakibatkan revisi DIPA adalah kewenangan Kementerian Keuangan. 4. Pengajuan dokumen revisi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana angka 3, dilakukan secara periodik sebulan sekali pada seLiap akhir bulan dan berakhir pada akhir bulan Nopember 2015. 5. Usulan revisi diajukan oleh pejabat eselon I membidangi kegiatan kepada Kepala PPATK melalui KPA lambat 5 (lima) had jadwal revisi. Apabila pengajuan revisi oleh unit pengusul, maka usulan revisi akan diproses pada bulan berikutnya. 6. Biro Perencanaan dan Keuangan dapal melakukan penelaahan terhadap usulan revisi bersama dengan unit pengusul dan inspektorat. 7. Dalam hal usulan perubahan rencana kegiatan sedang dalam proses revisi, unit eselon II bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum revisi POK ditetapkan oleh KPA.
C. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 1. Dalam rangka menjamin kelersediaan dana, maka setiap unit eselon II wajib menyusun rencana kegiatan dan perkiraan penggunaan clana untuk setiap 3 (tiga) bulan ke depan dengan format scbagaimana Lampiran I surat edaran dan disampaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat (scpuluh) hari kerja sebclum bulan berkenaan. 2. Rencana pelaksanaan kegialan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, dipergunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai dasar untuk mempersiapkan pendanaan atas pelaksanaan rencana kegiatan dimaksud.
1
3. Sekretaris Utama dan Inspektur secara berkala akan melaksanakan evaluasi atas rencana pelaksanaan kegiatan per triwulan.
D. Perjalanan Dinas 1. Pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas petjalanan dinas harus didasarkan atas Surat Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang beIWenang. 2. Memo usulan petjalanan dinas dalam dan luar negeri dari unit eselon II diproses menggunakan aplikasi SIMPADI. Memo usulan perjalanan dinas yang merupakan hasil ke1uaran aplikasi SIMPADI tersebut harus dilampiri dengan rincian pembiayaan petjalanan dinas. 3. Untuk perjalanan dinas daIam negeri, memo usulan yang telah disetujui oleh Kepala PPATK dan KPA sebagaimana dimaksud pada nomor 1 hruus sudah diterima Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 4. Untuk perjalanan dinas luar negeri, memo usulan petjalanan yang telah disetujui oleh Kepala PPATK dan KPA harus sudah diterima Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 5. Dalam hal petjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri didasarkan atas undangan dari pihak lain dan tidak menyebutkan secara jelas beban anggarannya, maka biaya perjalanan dinas dimaksud tidak dapat dibebankan pada DIPA PPATK. 6. Dalam hal petjalanan dinas dalam negeri sebagai narasumber/peserta yang didasarkan atas undangan dari pihak lain yang dilaksanakan dengan paket meeting, maka uang harian diberikan sesuai dengan tarif uang harian paket meeting dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. E. Penyelenggaraan Kegiatan di Luu Kantor 1. Penyelenggaraan seluruh kegiatan diupayakan dilaksanakan di gedung kantor PPATK dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia; 2. Kegiatan di luar kantor yang meliputi kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, pelatihan atau kegiatan lain yang serupa, hanya dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan pihak luer PPATK dan fasilitas di kantor tidak memadai.
acara serah terima), serta jangka waktu pengenaan denda jika vendorjpenyedia barang/jasa terlambat menyelesaiakan pekerjaan. 5. Dalam pelaksanaan pengadaan barangjjasa, tidak diperkenankan memecah-mecah paket pekerjaan atau bukti kwitansi untuk menghindari pajak atau menghindari lelang. 6. Mengingat Pejabat Pembuat Komitmen PPATK adalah wajib pungut pajak, maka untuk menghindari kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak, unit pelaksana kegiatan tidak diperkenankan melalrukan perikatan dengan pihak-pihak yang bukan merupakan obyek pajak sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. 7. Semua jenis pengadaan barangjjasa wajib dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan proses pembuktian lrualiftkasi, pencatatan, klarifikasi, negosiasi harga, dan penetapan penyedia barangjjasa.
H. Lain-Lain
1. Untuk keperluan pembayaran tunjangan keluarga bagi PN8 (Pegawai Tetap), maka setiap terjadi perubahan anggota keluarga agar menyampaikan KP4 dengan dilampiri akte nikah danjatau akte kelahiran, disampaikan kepada Biro 8DM dan Ortala serta Biro Perencanaan dan Keuangan melalui memo yang ditandatangani oleh pejabat eselon II berkenaan.
2. Vang
makan tidak diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam kota, luar kota, luar negeri, melaksanakan cuti, atau sedang dalam tugas belajar.
3. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam, dapat mengikuti kegiatan rapat dalam kantor, dan diberikan uang saku rapat dalam kantor sesuai dengan ketentuan. 4. Vntuk menghindari pengembalian belanja terkait uang muka perjalanan dinas maka informasi terkait biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas agar disampaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan 5 hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas. 5. Pengembalian belanja atas perjalanan dinas per kegiatan yang nominalnya lrurang dari Rp. 25.000.000,tidak dapat dilakukan penyesuaian terhadap pagu belanja.
6. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam surat edaran ini, tetap berpedoman pada ketentuan penmdang-undangan yang mengatur pelaksanaan anggaran. 7. Sekretaris Utama, Para Deputi, dan Inspektur agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini sesuai dengan kewenangannya. Demikian untuk diketahui dan dipedomani. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Its Desember 2014 Pengguna Anggaran,
-1t'-y
if~YUSUf Tembusan disampaikan kepada : 1. Wakil Kepala PPATK; 2. Sekretaris Utama; 3. Deputi Pencegahan; 4. Deputi Pemberantasan.
f
