Paper ke-VIII
HUMAN RIGHTS AND OBLIGATIONS (HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA)
Disusun sebagai Pelaksanaan Tugas untuk: Mata Kuliah: Nilai, Etika Pekerjaan Sosial, dan Hak Asasi Manusia
Dosen: Dr. EPI SUPIADI, M.Si Dra. SUSILADIHARTI, M.SW
Oleh: HERU SUNOTO NRP: 13.01.03
PROGRAM SPESIALIS-1 PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG 2013 i
KATA PENGANTAR
... وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والصالة والسالم على رسوله األمين،الحمد هلل ربّ العالمين Segala puji bagi Allah SWT sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ke-VII, paper tentang Human Rights and Obligations (Hak dan Kewajiban Manusia) dengan referensi utama buku Jim Ife, “Human Right and Social Work” Bab VI untuk mata kuliah Nilai, Etika Pekerjaan Sosial, dan HAM bisa selesai, pertemuan ke-VII.
Terakhir, kami berharap ada masukan dan penyempurnaan dari sesama teman-teman Sp-1, dan lebih khusus lagi dosen kami.
Bandung, 01 Oktober 2013 Heru Sunoto
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I. PENDAHULUAN
1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2
Terkikisnya Peran Negara Perlindungan HAM Pelaksanaan HAM Kewajiban Kewarganegaraan Menghargai Hak Orang Lain Mempraktikkan Salah Satu Hak
BAB III. PEMBAHASAN
12
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
15
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I PENDAHULUAN
Human Rights and Obligations (Hak dan Kewajiban Manusia). Hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia, tidak dapat dicabut dari manusia, tidak bisa dipisah-pisahkan, satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Adapun Kewajiban didefinisikan sebagai a course of action that someone is required to take, whether legal or moral (tindakan seseorang yang diperlukan untuk diambil, baik legal maupun moral).1 Pencapaian HAM berujung pada tercapainya status manusia yang benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Dan pelaksanaan kewajiban juga berujung pada pernghargaan manusia kepada pihak lain sehingga selaras dan harmoni. Jim Ife2 mengatakan: “HUMAN RIGHTS ARE COMMONLY considered to be:
universal; belonging to everybody regardless of race, nation, culture, sex; age, ability, beliefs or behavior;
indivisible; unable to be separated from each other, but belonging together as a package;
inalienable; unable to be taken away from an individual or group;
inabrogable; unable to be given away, voluntarily or as a trade-off for some other privilege.”
HAM sering dikaitkan dengan universalitas (dimiliki oleh seluruh manusia tanpa melihat ras, bangsa, budaya, jenis kelamin, usia, kemampuan, kepercayaan, atau perilaku), indivisible (tidak dapat dipisahkan satu sama lain), inalienable (tidak bisa dicabut/dilepaskan dari individu atau kelompok), dan inabrugabel (tidak bisa dihadiahkan, diberikan kepada pihak manapun sebagai hadiah atau apapun). Tuntutan akan hak berimplikasi kepada kewajiban Negara, masyarakat, keluarga, institusi, atau individu lainnya untuk menyediakan hak tersebut. Demikian juga hak orang lain berimplikasi pada kewajiban pihak untuk menyediakan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, hak dan kewajiban merupakan “pisau bermata dua”, bagi kita adalah hak namun bagi pihak lain merupakan kewajiban. Bagaimana kedua hal itu diperoleh? Dijalankan? diselaraskan dengan hak orang lain? Bagaimana peran peksos dalam hal ini? Hal inilah yang akan kita bahas pada paper kita kali ini. *** 1 2
st
http://en.wikipedia.org/wiki/Obligation; downloaded at October 1 2013. Jim Ife, Human Right form Below, Cambridge University Press, UK, 2009, hal 84.
1
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA
Bab ini meneliti hubungan antara hak dan tanggung jawab, tugas atau kewajiban. Jika orang dianggap memiliki hak, ini ada implikasinya dengan kewajiban, baik negara maupun individu, untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan diwujudkan. Ini perlu dikaji secara rinci, karena hak dan kewajiban memiliki implikasi yang signifikan untuk praktek pekerjaan sosial yang mengasumsikan perspektif HAM. Pertama, kita akan mengkaji gagasan tentang tanggung jawab negara, atau gagasan tentang beberapa hak sipil, yang berasal dari pengakuan dan penegasan HAM.
TERKIKISNYA PERAN NEGARA Sama-sama kita fahami bahwa HAM memaksa beberapa kewajiban kepada negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi dan diwujudkan. Tapi sebelum kita kaji bagaimana hal ini dapat dicapai, dan implikasinya terhadap pekerjaan sosial, kita perlu mengkaji problematika peran negara dalam masyarakat kontemporer. “Krisis dalam Negara” adalah tema yang berulang dalam literatur kebijakan social. Ada literatur yang substansial di dalam “krisis di negara kesejahteraan” yang lebih spesifik, yang sangat penting karena merupakan negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pemenuhan urusan ekonomi, sosial dan budaya banyak HAM3. Krisis di dalam negara, dan tidak adanya potensi Negara untuk menjamin HAM secara lebih luas, memungkinkan banyak pekerja sosial untuk harapkan, dapat dilihat memiliki dua aspek: Pertama, adanya kontradiksi yang melekat dari negara kesejahteraan dalam masyarakat modern, yang telah menjadi subyek analisis yang cukup serius. Karena tabiat kontradiksi kedua hal ini adalah Negara tidak mampu memenuhi semua permintaan kebutuhan social warganya, karena pada saat yang sama Negara juga dituntut untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Welfare state (Negara kesejahteraan) memainkan peran ganda, yaitu:
Memelihara kesehatan ekonomi nasional (dengan ekonomi yang sehat sehat , tenaga kerja terdidik, dan merangsang permintaan)
3
Bryson 1992; Burrows & Loader 1994, Saunders 1994; Goodin et al 1999;. Mishra 1999; Rodger 2000.
2
Merusak kesehatan ekonomi (dengan mencabut insentif/subsidi dan melalui permintaan yang semakin meningkat permintaan belanja public yang tidak dapat dipenuhi).4 Dengan demikian negara kesejahteraan penuh kontradiksi dan bekerja melawan dirinya sendiri. Pemerintah tidak mampu melaksanakan seluruh agenda welfare-state, tetapi pemerintah juga tidak akan jadi apa-apa tanpa melakukan agenda welfare-state5. Hasilnya adalah kebuntuan kemampuan negara untuk merespon kebutuhan salah satunya secara optimal, warganya saja ataukah perekonomian.
Ke dua, Penyebab lain dari krisis di negara adalah globalisasi. Ini pernah kita dibahas pada Bab 1 yang lalu. Meningkatnya kekuatan pasar global berarti bahwa pemerintah semakin terbatas otonominya dalam membuat pilihan kebijakan ekonomi. Bahkan, jika pemerintah ingin menghabiskan sejumlah besar dananya pada pelayanan publik untuk menjamin pemenuhan HAM (terutama mahalnya hak ekonomi, hak social, dan hak budaya) akan mampu melakukannya, namun ada ketakutan goncangnya ekonomi nasional karena pasar akan kehilangan kepercayaan dalam perekonomian dan mencari investasi dan keuntungan di tempat lain. Satu Negara tidak dapat memiliki sebuah rezim hak asasi manusia, namun tanpa beberapa lembaga --secara tradisional ini telah menjadi Negara-- dengan sumber daya dan mandat untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Jadi, pada saat peran negara terkikis, muncul pertanyaan apakah mungkin untuk berbicara tentang beberapa jenis lain badan publik yang mungkin dapat mengisi, setidaknya sebagian, sebagai fungsi penjamin pemenuhan HAM, sebagaimana peran Negara? Dalam konteks perubahan global, ada beberapa perhatian terhadap beberapa peran badan NGO’s sebagai pelanggar HAM.6 Tetapi, perhatian telah diberikan kepada NGO’s sebagai pelindung HAM. Ada empat kemungkinan alternatif yang salah satunya mungkin bisa dipertimbangkan, yaitu: Pertama adalah kemungkinan beberapa bentuk penjamin global HAM. PBB, melalui Komisi HAM dan beberapa lembaga lainnya, memainkan peran ini sampai batas tertentu, meskipun pengaruhnya tidak selalu diakui atau seefektif yang diharapkan, dan banyak negara memilih untuk mengabaikan atau melemahkan pengaruh PBB dalam hal ini . Dalam era menurunnya kekuasaan Negara, maka peran lembaga-lembaga HAM PBB menjadi semakin penting, dan ini merupakan agenda penting bagi mereka yang tertarik dalam penguatan dan HAM. Badan-badan lainnya yang juga berpengaruh secara global sebagai NGO’s HAM, adalah terutama Amnesty International dan Human Rights Watch. Ini tentu saja tidak memiliki 4
George & Wilding 1984; Mishra 1984. Offe, Contradiction of the Welfare-state, London-Hutchinson, 1984. 6 Brohmer, State Immunity and the Violation of Human Right, the Hague, Kluwer Law International, 1997; Rees & Wright, Human Right and Corporate Responsibility, Sydney, Pluto Press, 2000. 5
3
mandat resmi untuk memastikan standar HAM, tetapi secara internasional, mereka memiliki otoritas moral yang kuat, dan dengan menerbitkan laporan penelitian dan laporan media pada pelanggaran HAM, mereka memainkan peranan penting global. Namun, mereka tak punya mandat hukum secara legal maupun sumber daya untuk mengasumsikan kewajiban 'negara' untuk melindungi dan mewujudkan HAM. PBB sampai batas tertentu tidak memiliki mandat hukum melalui berbagai konvensikonvensi kepada Negara-negara yang menandatanganinya (lihat Lampiran II), dan juga dapat memberikan beberapa perlindungan bagi agenda HAM generasi kedua (misalnya, UNESCO, UNICEF). Namun kedua hal itu, dasar hukum dan lembaga internasional perlu diperkuat secara besarbesaran jika akan mengambil alih fungsi negara dalam memenuhi kewajiban publik yang diperlukan untuk komitmen terhadap HAM. Ada juga, pada level internasional, ada kekuatan struktur regional yang menjalankan tugas Negara, yaitu Uni Eropa. Ia memiliki sejumlah konvensi yang menjamin HAM tertentu dalam perusahaan negara anggota7. Ini memiliki dampak yang signifikan pada satu situasi dan telah diberikan warga negara Uni Eropa (UE) secara efektif dengan tambahan perlindungan HAM, dimana hal ini tidak tersedia untuk orang di negara lain di luar anggota UE. Ini masih harus dilihat apakah struktur regional tersebut akan meningkatkan kepentingan ekonomi dan politik dengan globalisasi –ini hanyalah satu skenario globalisasi yang memungkinkan-- tetapi jika mereka melakukannya, maka mereka juga memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam memenuhi kewajiban publik untuk memastikan bahwa HAM warganya telah terpenuhi dan terlindungi. Relatif kurangnya jaminan HAM pada kelompok regional lainnya, khususnya di Asia di mana perjanjian HAM regional yang hampir tidak, adalah satu satu dari agenda penting bagi para aktivis HAM dari daerah non-Eropa. Perlu struktur organisasi berbasis local yang bisa memerankan fungsi Negara dalam memenuhi HAM masyarakat. Pada HAM generasi ke dua, dapat dikatakan bahwa masa depan pelayanan masyarakat terhadap HAM sebagian besar terletak pada struktur dan proses yang berbasis masyarakat8. Jika memang welfare-state telah menurun kemampuannya, maka sangat mungkin “komunitas” tersebut mengambil peran Negara untuk melaksanakan pelayanan masyarakat. Jika sudah demikian, maka ada kewajiban pada struktur yang berbasis masyarakat untuk 7 8
Duparc, the Eroupean Community and Human Right, Luxemburg, 1993. Jim Ife, Community Development: Community-Based Alternatives in a Age of Globalization, Melbourne, Pearson, 2002.
4
memastikan pemenuhan HAM generasi ke dua ini, dan dapat diteruskan untuk pelayanan HAM generasi pertama dan ke tiga9. Hal ini sangat menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat merupakan peranan penting bagi pekerja sosial dan lain-lain berkaitan dengan HAM. Masalahnya adalah bahwa, dalam masyarakat Barat, sebagiannya, komunitas manusia telah diserangan oleh kekuatan industri (dan terbarunya adalah pasca-industri) kapitalisme, sehingga struktur masyarakat malah melemah. Tidak ada gunanya berbicara tentang community-based humen services (pelayanan manusia berbasis masyarakat kecuali ada komunitas yang kuat sebagai dasarnya. Dan bangunan atau membangun kembali kekuatan masyarakat merupakan prioritas. Dari perspektif pekerjaan sosial, hal ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat harus menjadi prioritas tinggi bagi para pekerja sosial. Yang penting adalah bahwa HAM membutuhkan peran dari struktur publik, apakah itu Negara, bangsa atau badan lain dengan mandat yang jelas untuk bertindak demi kepentingan publik, menyediakan sumber daya dan mekanisme untuk perlindungan dan realisasi berbagai macam HAM. Perubahan peran negara dalam masyarakat kontemporer menunjukkan bahwa negara mungkin tidak lagi dapat memenuhi fungsi ini saja, meski dahulu pernah bisa. Tapi jika tidak bisa dilakukan oleh negara, itu harus dilakukan dengan sesuatu yang lain, jika HAM masih memiliki makna .
PERLINDUNGAN TERHADAP HAM Praktek pekerjaan sosial, jika akan concern dengan perlindungan hak-hak sipil dan politik, maka perlu untuk menyasar sejumlah isu-isu HAM, yaitu: Pertama, memastikan semua orang memiliki akses secara optimal kepada pelayanan hukum, dan bahwa pelayanan optimal yang mereka terima itu dari bantuan hukum dan pusat hukum masyarakat. Kedua, pekerja sosial dapat memainkan peran advokasi pada tingkat tertentu atas nama klient. Ia mungkin tidak dapat mewakili klien di pengadilan, tetapi dapat memastikan bahwa kekhawatiran individu atau kolektif klien menjadi dikenal luas dan bahwa suara-suara yang terpinggirkan tidak lagi dibungkam10.
9
Rodger, Form a Welfare State to a Welfare Society: the Changing Context of Social Policy in a Postmodern Era, London, MacMillan, 2000, 10 Lihat Bab 8.
5
Ketiga, pekerja sosial dapat bekerja dengan mendukung mereka yang berusaha untuk mereformasi sistem hukum, termasuk dari dalam profesi hukum yang berkomitmen untuk perubahan tersebut. Keempat, pekerja sosial dapat mengadvokasi secara terbuka sumber daya yang memadai dari pelayanan hukum yang tepat, terutama bagi yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Kelima, dalam menghadapi ketidakmampuan sistem hukum dalam bentuk yang sekarang dalam menangani isu-isu HAM, pekerja sosial dapat mendukung organisasi, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang memainkan peran penting dalam membantu menjaga hak-hak sipil dan politik. Penekanan dari semua ini adalah bahwa inti dasarnya bahwa hak bukanlah suatu kepurapuraan. Ada tanggung jawab publik untuk menyediakan struktur dan sumber daya yang memadai untuk perlindungan semua warga negara secara efektif (terutama yang paling miskin dan terpinggirkan). Ini sampai saat ini belum sepenuhnya tercapai di Negara mana pun di seluruh dunia. Tidak ada masyarakat yang dapat menyebut dirinya benar-benar beradab, atau benar-benar berkomitmen terhadap HAM, sampai saat ini perlindungan minimal hak-hak sipil dan politik secara efektif tercapai. Sebuah pekerjaan sosial yang didedikasikan untuk HAM maka ia juga harus didedikasikan untuk bekerja menuju tujuan tersebut.
REALISASI HAK ASASI MANUSIA Hak-hak positif masyarakat, di sisi lain, disamping perlu dilindungi, juga bahwa tindakan harus diambil oleh pemerintah (atau badan publik lainnya). Tidaklah cukup hanya untuk memiliki penjaminan hukum, sebagai contoh, hak atas pendidikan. Tidak seperti, katakanlah, hak untuk kebebasan berbicara, hak atas pendidikan artinya bahwa pendidikan harus disediakan. Dan untuk alasan tersebut, ia memerlukan peran proaktif negara, atau apa pun dapat menggantikannya di dunia yang mengglobal. Perlindungan terhadap HAM negatif11 mungkin memerlukan sumber daya publik, seperti yang sudah kami jelaskan di atas, tetapi untuk memenuhi hak positif, Negara membutuhkan investasi yang jauh lebih besar. Sekolah, rumah sakit, klinik, perumahan rakyat, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, seluruhnya merupakan layanan dan
11
Hak positif versus hak negatif. Hak positif adalah hak untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu, sedangkan hak negative adalah hak untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk tidak dikenai tindakan tertentu dari pihak lain. (Jan Narveson, the Libertarian Idea, broadview press, 2001, hal. 61)
6
program welfare-state, merupakan bagian dari agenda mengamankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk semua. Dan HAM yang lainnya, seperti hak-hak lingkungan, memerlukan investasi yang mendasar di dalam program lingkungan hidup dan lainnya. Hak sipil dan politik mungkin tidak bisa diberikan kepada semua orang, asal masih dalam batas yang tidak signifikan disamping kegagalan dalam ekonomi global dan system politik untuk bisa menyediakan kebutuhan yang realistis bagi HAM, semisal ekonomi, social, dan budaya, buat mayoritas warganya, masih lebih baik daripada secuil minoritas dari populasi dunia (UNDP 2000). Kelaparan, penyakit dapat dicegah, kelaparan, buta huruf, tunawisma, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, semua dalam skala besar, adalah dakwaan dari ortodoksi ekonomi dan politik global, dan alasan yang kuat bagi tindakan pekerja sosial dan semua orang yang concern dengan HAM. Bahkan di sebagian besar masyarakat Barat yang “maju”, populasi penduduk yang signifikan tidak bisa memiliki hak-hak sehari-hari, sementara yang kaya dan berkuasa mengambil keuntungan dari “kesehatan” ekonomi ( AS mungkin contoh ekstrimnya, tetapi tidak sendirian). Jika kita concern dengan HAM, dan jika kita memasukkan hak positif ke dalam definisi kita, maka ini adalah masalah dalam skala besar. Pola kemiskinan, eksklusi, pendidikan yang tidak memadai, kelaparan, penyakit yang dapat dicegah, tunawisma, dan penurunan kualitas lingkungan sebagai pelanggaran HAM dapat membantu dalam memberikan tambahan perintah moral bahwa masalah ini perlu ditangani secara efektif. Wacana tentang hak, sebagai lawan wacana tentang kebutuhan, menunjukkan bahwa memang ada kewajiban publik, pentingnya moral, untuk bertindak. Ini menempatkan pekerja sosial, atau siapa pun untuk mengadvokasi, sehingga produk layanan publik tersedia. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa ketiadaan pelayanan public adalah pelanggaran HAM. Advokasi untuk layanan publik yang lebih baik, kayaknya merupakan barang baru bagi para pekerja social, dan ini menjadi bagian penting dari praktek pekerjaan sosial 12bahkan pendekatan HAM menguatkan akan hal ini. Para pekerja sosial, dari sudut pandang ini, benar-benar dibutuhkan untuk mengambil tindakan tersebut jika mereka menerima peran mereka sebagai pekerja HAM. Ini berarti bahwa pekerjaan sosial yang melihat dirinya hanya sebagai “pemberi layanan”, tidak lebih, akan gagal dalam merespon tanggung jawab terhadap HAM. Ini juga berarti bahwa para pekerja sosial membuktikan untuk pelayanan yang lebih baik bukan hanya karena mereka memiliki ide bagus, atau ingin membuat orang lain lebih sehat, lebih terdidik, lebih baik rumahnya, dan sebagainya. Tetapi, mereka juga harus 12
Woodroofe 1962; Younghusband 1964.
7
membuktikan bahwa hak masyarakat adalah menerima pelayanan yang memadai dalam rangka mewujudkan kemanusiaan secara optimal. Ada berbagai cara bagi pekerja sosial dalam bekerja memenuhi hak positif klien. Beberapa peksos memilih untuk melakukannya melalui instansi atau birokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan kebijakan, memberikan alternatif solusi dalam lembaga, atau meneliti kekurangan sistem dalam memenuhi HAM klien dan menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk mendukung perubahan. Cara berikutnya, pekerja sosial bekerja di luar lembaga/birokrasi, yaitu melalui kelompok aksi, melakukan tekanan pada proses politik, atau masuk dalam partai politik. Dalam banyak cara pekerjaan sosial, aksi sosial adalah cara yang sah.13 dan pekerja sosial tidak perlu ragu untuk mengadopsi perspektif aksi sosial dalam upaya memajukan HAM. Menggunakan retorika berbasis hak seringkali dapat menambahkan tingkat motivasi moral sehingga pekerja sosial semakin maju. Pengembangan kebijakan dan strategi aksi sosial telah didokumentasikan dengan baik dalam literatur pekerjaan sosial14, dan tidak perlu untuk membahas secara lebih rinci di sini metode yang dapat digunakan. Namun demikian, ada dua hal penting yang perlu dilakukan sehubungan dengan pekerjaan sosial tersebut, yaitu: Pertama adalah pentingnya untuk tidak jatuh ke dalam “jebakan advokasi”, --ini sudah kita bahas pada Bab 2-- dimana peksos dengan percaya diri berbicara atas nama klien, tanpa memberi kesempatan kepada mereka sendiri untuk mengungkapkannya. Advokasi kebijakan sosial dan aksi sosial model begini sangat melemahkan dan hanya menambah ketidakberdayaan klien, jika kita hanya berbicara atas nama mereka. Jika peksos konsisten dengan prinsip-prinsip yang berbasis pemberdayaan, maka advokasi kebijakan dan aksi sosial harus melibatkan secara maksimum dan kontrol dari mereka. Merekalah orang-orang yang harus berjuang, bukan pekerja sosial, dan mereka harus sedapat mungkin bisa mengontrol, mengarahkan dan berpartisipasi di dalamnya. Pekerja sosial bertindak sebagai pendukung dan memberikan solidaritas, dan bukan mengambil alih kontrol15. Masalah ini merupakan focus bagi pekerjaan social yang bekerja dalam ranah HAM. Ini akan kita bahas kelak pada Bab 8. Ke dua, adalah tabiat global dari kerugian sosial dan HAM. Jika pekerja sosial hanya berkonsentrasi pada mereka sendiri, untuk pengembangan kebijakan dan aktivisme, maka mereka akan kehilangan aspek “pelanggaran HAM” di sisi lain. Sebagaimana telah 13
Fisher & Karger 1997, Social work and community in a private world, Longmann, New York, 1997. Mullaly, nd Structural social work: Ideology, theory, and practice, 2 Ed. Toronto, Oxford Univ. Press, 1997. 14 Yeatman 1998. 15 Freire 1985.
8
dijelaskan (Bab 4), pekerja sosial perlu memahami masalah mereka pada tingkat lokal dan global untuk terlibat dalam advokasi kebijakan dan aksi sosial dari perspektif ini.
KEWAJIBAN KEWARGANEGARAAN Pemahaman tentang HAM memberi kewajiban kepada negara untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak tersebut, namun
--dengan cara yang berbeda--
juga memberi
kewajiban kepada Negara warga yang mengklaim dan manfaat dari hak-hak tersebut. Bahasa “kewajiban kewarganegaraan” telah digunakan oleh politisi hak untuk membenarkan sikap hukuman terhadap mereka yang menerima bantuan dari negara:
Bekerja untuk mendapatkan keuntungan,
Ganti-rugi atas keuntungan,
Penerima bantuan negara harus merasa bersyukur,
Harus membuktikan diri “layak” dengan tidak membuat masalah, atau tidak terlibat dalam perilaku menyimpang.
Karena, hal tersebut lebih penting untuk menguji kewajiban kewarganegaraan yang selaras dengan HAM, dan membangun mereka tidak dalam ketradisionalan, menghakimi kerangka kontrol sosial (sebagai efek untuk melawan prinsip-prinsip HAM), tapi lebih sebagai cara untuk memahami peran warga dalam kaitannya dengan HAM mereka, dan kewajiban kewarganegaraan yang diperlukan untuk sistem yang didasarkan pada HAM untuk bekerja dalam praktek (Twine, 1994).
MENGHORMATI HAK ORANG LAIN Jika HAM bersifat universal, maka seorang individu tidak hanya berhak mendapatkan hakhaknya, tetapi juga menghormati hak orang lain dan memungkinkan orang lain untuk mendapatkan hak tersebut. Menerima kerangka hak, tidak dapat diartikan hanya sikap egois pada bagian dari individu, menuntut hanya sendiri sambil tidak menghargai hak orang lain. Ada keterkaitan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk menghormati dan mendukung hak-hak orang lain. Dalam hal ini, HAM tidak bersifat individualistic, tetapi juga membentuk dasar untuk kolektivisme:
Masyarakat diselenggarakan bersama oleh saling menghormati HAM semua warganya dan didasarkan pada gagasan saling membutuhkan,
Saling mendukung dan kesejahteraan kolektif.
9
Seringkali, “bahasa hak” adalah terkesan individualistis, sangat egois. Ungkapan “Saya menuntut hak saya”, “Kami menuntut hak kami”, seolah tanpa mempertimbangkan dengan hak orang lain. Sebuah kasus klasik adalah lobi senjata, orang menuntut 'hak ' untuk ikut berperang, tanpa pertimbangan bagaimana permintaan ini dapat mempengaruhi hak-hak orang lain untuk suatu masyarakat yang bebas dari ancaman dan kekerasan. Setiap tuntutan hak, seharusnya konsisten dengan kerangka hak-hak universal, harus mempertimbangkan bagaimana tuntutan berpengaruh kepada orang lain . Yang dimaksud “orang lain”, bisa anggota lain dalam satu keluarga atau masyarakat setempat. Bisa juga jauh lebih dihapus . Misalnya, seharusnya “hak” dari orang-orang di Barat yang kaya untuk mengejar gaya hidup konsumsi material yang tinggi dan tak berguna, dan untuk mengumpulkan kekayaan tanpa batas jika mereka pintar atau cukup beruntung, terbukti mempengaruhi HAM dari jutaan di Negara-negara berkembang, menolak gaya hidup standar dasar dan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan, tunawisma dan kurangnya layanan pendidikan ( Chomsky 1998) dan kesehatan dasar. Hal ini juga mempengaruhi hak-hak generasi mendatang karena dampak lingkungan jangka panjang gaya hidup seperti itu . Argumen ini secara signifikan mengurangi kasus moral klaim seperti itu. Memang ketika mereka diperhitungkan jelas bahwa ' hak' untuk mengumpulkan kekayaan tak terbatas tidak dapat dibenarkan dari perspektif hak asasi manusia , meskipun hal ini jarang diakui ketika hak-hak orang kaya - dan orang-orang yang begitu sangat ingin menjadi kaya - diadvokasi. Tuntutan atau definisi hak tidak harus diambil untuk menyiratkan kekuasaan untuk menggunakan hak itu tanpa batas. Ketika hak tersebut dilakukan untuk sebuah gelar yang mereka terapkan pada hak orang lain --misalnya melalui hak kebebasan berbicara yang digunakan untuk membenarkan fitnah terhadap ras, atau hak kepemilikan properti yang digunakan untuk membenarkan membeli begitu banyak lahan sehingga merugikan orang lain, menjadi mekanisme eksploitasi bukan kebebasan. Namun, seperti dibahas dalam Bab 1, hak liberalisme individualistic telah menyebabkan hak juga terbatasi oleh hak orang lain. Oleh karena itu, perlu difahami bahwa hak mencakup cara dimana pelaksanaannya harus dibatasi oleh kepentingan orang lain. Jika salah satu menggabungkan pendekatan yang lebih luas terhadap HAM yang diuraikan dalam Bab 2, dan juga jika seseorang serius klaim bahwa HAM memberikan kewajiban pada warga negara untuk memastikan hak-hak orang lain juga terpenuhi, maka ini berarti bahwa warga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu tentang mencegah pelanggaran HAM kepada orang lain. Dan dalam dunia global, di mana kita semua tunduk 10
pada kekuatan-kekuatan global yang sama dan di mana gaya hidup materialis di satu tempat mempengaruhi HAM dari orang-orang di belahan dunia lain, ini berarti kewajiban untuk pemahaman global dan aksi global. MEMPRAKTIKKAN SALAH SATU HAK Hak asasi manusia, dalam banyak kasus, sulit menang, dan tidak serta-merta terwujud begitu saja. Butuh waktu lama, perjuangan keras dan sulit untuk membangun legitimasi berbagai HAM, dan untuk bisa direalisasikan. Dan perjuangan ini terus berlanjut, HAM ditolak sangat banyak. Dalam keadaan seperti itu, seseorang dapat membuat kasus moral untuk efek bahwa ada kewajiban warga negara untuk mengambil keuntungan penuh dari hak-hak tersebut. Hal ini dapat diilustrasikan dengan kasus hak untuk memilih. Meskipun perjuangan heroik mereka yang berjuang untuk hak pilih universal, dan yang tercapai di banyak negara yang sekarang dengan bangga menyebut diri demokrasi, banyak orang di negara-negara hanya tidak repot-repot untuk memilih (kecuali tentu saja dalam beberapa negara di mana suara adalah wajib ). Untuk merasakan rasa tanggung jawab pribadi untuk melaksanakan hak untuk memilih, satu-satunya perlu merenungkan apa yang orang-orang perjuangkan untuk hak pilih universal akan berpikir jika mereka tahu bahwa sering mayoritas penduduk tidak menghiraukan voting. Tentu saja salah satu dapat membuat kasus bahwa hak pilih juga harus menyiratkan pilihan untuk tidak memberikan suara, dan dibenarkan pilihan untuk tidak memilih sebagai tindakan politik hati-hati (misalnya sebagai protes terhadap pemilihan umum di mana kedua belah pihak menawarkan kebijakan yang sama dan tidak berurusan dengan isu-isu penting). Tapi ini sangat berbeda dengan orang yang golput, karena berarti ia tidak terhitung. Jumlah itu, orang mungkin mengklaim, dengan pengkhianatan terhadap perjuangan sering revolusioner pada jaman dulu untuk menetapkan hak.16 Meskipun salah seorangnya juga dapat berargumentasi bahwa orang yang golput juga berarti ia membuat pernyataan politik tentang apa relevansi politik partai dengan kebutuhan dan gaya hidupnya. Oleh karena itu, HAM tidak hanya “apa yang diperlukan untuk membuat seseorang menjadi manusia sepenuhnya”, tapi mereka juga “perlu untuk menjadikan manusia sebagai satu masyarakat yang sepenuhnya manusia”. Kami tidak hanya memiliki HAM untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat di mana kita hidup dan untuk kemanusiaan secara keseluruhan. *** 16
Bobbio 1996
11
BAB III PEMBAHASAN HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA
Hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia, tidak dapat dicabut dari manusia, tidak bisa dipisah-pisahkan, satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Adapun Kewajiban (obligations) didefinisikan sebagai a course of action that someone is required to take, whether legal or moral (tindakan seseorang yang diperlukan untuk diambil, baik legal maupun moral).17 Tindakan tersebut dilaksanakan baik pada lingkup pribadi, keluarga, maupun zona public secara luas. Pencapaian HAM berujung pada tercapainya status manusia yang benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Benarkah Peran Negara Terkikis? Di Indonesia, sangat terasa akan hal ini. Peran Negara sangat terkikis. Fungsi Negara yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, perlindungan HAM, meskipun tidak seluruhnya, namun terbukti dalam banyak hal terkalahkan oleh kepentingan perusahaan trans-nasional dan bahkan kepentingan parpol tertentu. Di bawah ini pemberitaan Kompas18 pada 24 Juli 2013, bahwa peran Negara terkikis oleh hegemoni global: “Sesungguhnya, Indonesia sebagai Negara berkembang yang masih tergantung pada kebijakan Internasional, belum sepenuhnya dapat secara mandiri menentukan arah kebijakan di Dalam Negeri ataupun Luar Negeri. Sistem Kapitalisme dan Neo liberalisme yang dianut mengharuskan Indonesia tunduk pada tekanan dan kebijakan ASing. Sangat jelas ada pengaruh ASing yang mengontrol politik pemerintahan dan kebijakan ekonomi negara. Melalui instrumen utang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibentuk dalam rangka untuk melegitimasi langkahlangkah imperialistik korporasi ASing. Sehingga Indonesia tidak lagi merdeka secara politik. Bahkan penentuan pejabat pemerintahan dan pejabat politik khususnya di bidang ekonomi pun distir oleh ASing. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat, tapi untuk kepentingan ASing. Kita tahu, bahwa sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh dan kekuatan ASing. Peranan CIA dan kelompok Mafia Barkeley sudah terendus sejak masa Orla, Orba, hingga era Reformasi kini.
17 18
st
http://en.wikipedia.org/wiki/Obligation; downloaded at October 1 2013. http://politik.kompasiana.com/2013/07/24/jadi-calon-ri-1-harus-acc-dulu-asing-579315.html; downloaded st at October 1 2013; http://www.jurnalparlemen.com/view/4696/sektor-sektor-strategis-indonesia-yangdikuasai-asing.html
12
Adanya kelonggaran dalam “Investasi ASing” atau “Penanaman modal ASing”, merupakan jalan yang memuluskan korporasi ASing untuk menguasai dan mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Sebagai contoh, UU Kelistrikan, UU Migas dan UU Penamanan Modal dan kebijakan mencabut subsidi BBM adalah karya nyata dari para pejabat yang loyal pada ASing. UU No.22/2001 tentang Migas adalah “kran” Pemerintah untuk membuka izin perusahaanperusahaan ASing untuk lebih leluasa menguasai migas di Tanah Air. Di sektor hulu, beberapa perusahaan ASing sudah menguasai ladang minyak dan gas di Indonesia. Tercatat dari 60 kontraktor, lima di antaranya dalam kategori super major, yakni Exxon Mobil, Shell Penzoil, Total Fina EIf, BP Amoco Arco, dan Chevron Texaco, yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Perusahaan independen hanya menguasi cadangan minyak 12% dan gas 5%. Diperkirakan hasil dari mengeruk kekayaan alam Indonesia bisa mencapai 1.655 miliar dolar AS atau 17 ribu triliun/tahun. Belum kekayaan tambang lain seperti PT. Freeport di papua dan yang lain-lainnya. Jadi siapa pun kelak yang akan sukses jadi RI 1, adalah dia yang memiliki komitmen untuk melayani dan mengamankan kepentingan politik dan ekonomi ASing di Tanah Air. Walaupun dia disukai masyarakat Indonesia, namun jika dia menghalangi rencana dan kebijakan ASing, pasti akan sulit untuk naik menjadi orang nomor 1 di negeri seperti Indonesia kini.” Merujuk kepada penjelasan Jim Ife, korelasinya dengan situasi Indonesia, adalah bahwa peran peksos terkait di sini adalah penguatan kelembagaan, berupa mendorong kebijakan yang pro nasional, tidak disetir oleh asing, dan masuk ke dalam partai yang pro kepentingan nasional, dan social action. Peran ini memang tidak mudah, bahkan sangat berat, terlalu banyak korban berjatuhan akibat hal ini. Namun, terasa panjang atau pendek tidaklah penting, yang substansial adalah bagaimana ada upaya konkret untuk menjamin kepentingan nasional demi pemenuhan hak warga Negara.
Peran Peksos pada Lapangan non-Publik Globalisasi ekonomi adalah ibarat pedang bermata dua; mata yang satu menorehkan kemakmuran
ekonomi,
sementara
mata
yang
lainnya
menggoreskan
luka-luka
kemanusiaan. Transformasi global ini kemudian mengguratkan tantangan sekaligus kesempatan pada para pekerja sosial, tidak hanya dalam skala nasional, melainkan pula pada aras internasional. Realitas baru yang terbentang memberi pesan jelas bahwa globalisasi menuntut redefinisi dan reposisi peran pekerjaan sosial serta pembangunan kesejahteraan sosial di Tanah Air yang berdimensi internasional.19
19
Edi Suharto, Ph.D, Peran Peksos dalam Penanganan Masalah Sosial Global. Sumber: http://www.policy.hu/ st suharto/modul_a/makindo_33.htm; downloaded at October 1 2013.
13
Luka-luka kemanusiaan tersebut, dalam konteks non-publik adalah advokasi kepada kelompok yang termarjinalkan dan kurang beruntung untuk mendapatkan “hak-haknya”. Pada ranah komunitas, maka peksos sebagai “penyembuh” luka memerankan metode community development. Ada sejumlah prinsip Comdev, yaitu:20 -
Bottom-up Development (menghargai ide dari bawah)
-
Valuing wisdom, knowledge and skill from below (menghargai kebijaksanaan, pengetahuan, dan ketrampilan dari bawah)
-
Self-Reliance, Independence and interdependence (percaya diri, mandiri, dan saling membutuhkan)
-
Ecology and sustainability (ekologi dan keberlanjutan)
-
Diversity and inclusiveness (keberagaman dan keterbukaan)
-
Importance of process (pentingnya proses)
-
Organic changes (perubahan organis)
-
Participations (partisipasi)
-
Consencus and conflict/competition (kesepakatan dan kompetisi/konflik)
-
Definition of needs (mengartikan kebutuhan)
-
The Global and the local (global dan local)
Prinsip dan dimensi untuk Comdec juga bisa digunakan pada ranah groupworks. Dalam ranah casework maka peksos --sebagaimana penjelasan Jim Ife-- adalah menjadi enabler, fasilitator, and relationship sehingga klien bisa mendefinisikan sendiri masalahnya, menyiapkan jalur untuk bisa menyuarakan tuntutan haknya, memahamkan akan “kewajiban diri” atas hak orang lain, dan mengkaitkan dengan segala system sumber yang bisa membantu klien dan orang-orang terdekat dengannya untuk bisa pulih dan mendapatkan kembali haknya. ***
20
Jim Ife, Human Right form Below, Cambridge University Press, UK, 2009, hal 29 – 45.
14
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN Berdasarkan apa yang sudah kami kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut: Hak asasi manusia (HAM) yang begitu fundamental bagi manusia merupakan ranah penting bagi pekerjaan social. Ia wujud perjuangan manusia meraih kembali hak-haknya yang tercabut sebagai manusia. Manusia dalam perjuangan meraih kembali haknya, terkristal dalam kebutuhan nyata. Untuk mendapatkan kebutuhan sebagai implikasi hak, maka diperlukan sarana. Sarana dan tujuan terbedakan dari untuk alasan apakah aktivitas tersebut dikerjakan. Ada pengikisan peran Negara sebagai welfare-state karena globalisasi dan liberalisasi ekonomi, sehingga tidak lagi optimal dalam menjamin pemenuhan hak warganya. Kendala berikutnya, adalah konstruksi hak dan kewajiban terkadang tidak satu framework, sehingga hak terkesan sangat individualis dan egois, dan kewajiban terkesan imperative minded, dan bukan kesadaran warga atas kepentingan kolektif. Dalam praktik, pekerja social bisa terjun dalam ranah makro, mezzo, dan mikro-fields. Banyak peran yang bisa dilaksanakan, namun semua berujung pada empowering; tidak mengkebiri kemampuan klien, menumbuhkan kemampuan mendefinisikan masalah, semangat struggle. Adapun peran peksos yang mengambil alih fungsi ini akan kontraproduktif terhadap tujuan utama “pemberdayaan” sebagai symbol fungsi peksos.
SARAN 1. Pekerja Sosial harus memahami HAM beserta rinciannya pada satu sisi dan kewajiban manusia pada sisi lainnya, sehingga bisa secara proper dalam praktik. 2. HAM sangat universal, namun implementasinya masing-masing berbeda sesuai konteksnya, maka sangat peksos disarankan untuk bisa melakukan korelasi mutualistic antara agenda HAM yang universal dengan budaya daerah yang spesifik. 3. Para stakeholder di Indonesia, termasuk di dalamnya IPSPI, perlu untuk secara regular duduk bersama, melakukan kristalisasi HAM universal ke dalam budaya yang “mengIndonesia” secara tertulis sehinga bisa menjadi acuan professional para peksos. *** 15
16
DAFTAR PUSTAKA
Jim Ife, Human Right and Social Work: Toward Right-Based Practice”, Cambridge Univercity Press, 2008; _______, Human Right form Below, Cambridge University Press, UK, 2009 Susan C. Mapp, “Human Right and Social Justice in a Global Perpective: an Introduction to Int’l. Social Work”, Oxford Univercity Press, 2008. Jan Narveson, the Libertarian Idea, broadview press, 2001 http://plato.stanford.edu/entries/rights/, downloaded at September 30th 2013. http://en.wikipedia.org/wiki/Obligation; downloaded at October 1st 2013 http://www.jurnalparlemen.com/view/4696/sektor-sektor-strategis-indonesia-yang-dikuasaiasing.html; downloaded at October 1st 2013 http://politik.kompasiana.com/2013/07/24/jadi-calon-ri-1-harus-acc-dulu-asing-579315.html; downloaded at October 1st 2013 Edi Suharto, Ph.D, Peran Peksos dalam Penanganan Masalah Sosial Global. Sumber: http://www.policy.hu/ suharto/modul_a/makindo_33.htm; downloaded at October 1st 2013
17
