MENELAAH ARTI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Eva Achjani Zulfa - Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia

MENELAAH ARTI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA Oleh:

EVA ACHJANI ZULFA Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul dan Universitas Indonesia

ABSTRAK Dasar dan keberadaan dari hak asasi manusia pada hakikatnya lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa setiap manusia diharapkan dapat menikmati hak asasi yang dimilikinya. Dengan demikian diharapkan manusia menjadi suatu pribadi yang utuh yang di dalam masyarakat tidak mudah larut atau hilang kepribadiannya atau jati dirinya. Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh lepas dari orang lain. Untuk itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang di muka bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut. Akan tetapi karena setiap masing-masing manusia mempunyai hak yang sama pula, dikhawatirkan masing-masing akan saling mengakui hak-haknya dan mengalami konflik kepentingan dengan manusia-manusia lainnya. Untuk mengatasi hal demikian, John Locke mempostulatkan bahwa untuk menghindari konflik kepentingan yang demikian atau ketidakpastian hidup atas hak-hak tersebut di alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau suatu ikatan sukarela, yang dengan adanya hal itu maka penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara. Key Word: Hak Asasi Manusia, Hukum, Hak Untuk Hidup. Euthanasia

Manusia memiliki hak atas dirinya

A. Pendahuluan Dasar dan keberadaan dari hak

secara utuh lepas dari orang lain. Untuk

asasi manusia pada hakikatnya lahir untuk

itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak

kepentingan manusia itu sendiri. Hal

mendasar

bagi

manusia

yang

harus

tersebut berarti bahwa setiap manusia

dipahami

dan

dihormati

oleh

setiap

diharapkan dapat menikmati hak asasi

manusia, karena setiap orang di muka

yang

bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut.

dimilikinya.

Dengan

demikian

diharapkan manusia menjadi suatu pribadi

Secara mendasar setiap manusia

yang utuh yang di dalam masyarakat tidak

dikaruniai oleh Penciptanya, hak yang

mudah larut atau hilang kepribadiannya

inheren atas kehidupannya, kebebasan dan

atau jati dirinya.

harta, yang merupakan milik mereka

Lex Jurnalica Vol. 3 /No. 1 / April 2005

11


sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau

Dalam upaya mendirikan sebuah

dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut

negara baru yang menjunjung tinggi hak-

pada zaman kuno, dikenal juga sebagai

hak mendasar manusia, maka para pendiri

hak-hak kodrati (natural law) dan ius

Amerika ini mencari pembenaran dalam

naturale dari Undang-Undang Romawi.

teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati

Akan tetapi karena setiap masing-

tersebut. Dalam Deklarasi Kemerdekaan

masing manusia mempunyai hak yang

Amerika

sama pula, dikhawatirkan masing-masing

Thomas Jefferson, gagasan-gagasan itu

akan saling mengakui hak-haknya dan

diungkapkan

mengalami konflik kepentingan dengan

sangat jelas dan tepat, yaitu:

manusia-manusia

lainnya.

(1776)

yang

dengan

disusun

kata-kata

oleh

yang

Untuk

Kami mengganggapp kebenaran-

mengatasi hal demikian, John Locke

kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan

mempostulatkan

sendirinya

bahwa

untuk

bahwa

semua

manusia

menghindari konflik kepentingan yang

diciptakan sama; bahwa penciptanya telah

demikian atau ketidakpastian hidup atas

menganugerahi mereka hak-hak tertentu

hak-hak tersebut di alam ini, umat

yang tidak dapat dicabut; bahwa diantara

manusia telah mengambil bagian dalam

hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas

suatu kontrak sosial atau suatu ikatan

dan mengejar kebahagiaan – Bahwa untuk

sukarela, yang dengan adanya hal itu

menjamin

maka penggunaan hak mereka yang tidak

mendirikan

dapat dicabut itu diserahkan kepada

memperoleh kekuasaannya yang benar

penguasa negara.

berdasarkan persetujuan (kawula) yang

Penguasa

orang-orang

pemerintahan

yang

diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu

manusia

bentuk pemerintahan merusak tujuan-

menggunakan hak-haknya tersebut. Setiap

tujuan ini, Rakyat berhak untuk mengubah

manusia

atau menyingkirkannya.

bagaimana

ditekankan

menghormati

hak-hak

yang

ini,

akan

mengatur

negara

hak-hak

setiap

agar

saling

masing-masing

Secara jelas dan tegas, tuntutan

manusia sebagaimana telah diatur oleh

yang lebih baik daripada yang pernah

penguasa. Dalam hal pengaturan oleh

dialami pada masa-masa baik di Inggris,

penguasa

maupun ketika semasa di dalam koloni-

tersebut,

maka

penguasa

mengeluarkan berbagai peraturan.

koloni Inggris di Amerika Utara, dijadikan


12


sebagai

cita-cita

yangluhur

dalam

boleh diabaikan atau dirampas

oleh

Deklarasi Kemerdekaan Amerika, sebagai

siapapun.

juga

titik tolak untuk penghormatan terhadap

mempunyai hak dan tanggung jawab yang

hak-hak manusia yang mendasar, untuk

timbul

melindungi kehidupan, kebebasan dan

kehidupan dalam masyarakat.

usaha mencapai cita-cita yang merupakan kebahagiaan bagi manusia.

Selanjutnya

sebagai

Piagam

manusia

akibat

Hak

perkembangan

Asasi

tersebut

menekankan tiga hak yang mendasar yang

Indonesia memiliki dimensi yang

dimiliki

oleh

manusia,

lepas

dari

tidak jauh berbeda dalam memandang hak

keterikatannya dengan manusia lain yaitu

asasi manusia tersebut. Dalam piagam

hak untuk hidup, hak berkeluarga dan

Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam

melanjutkan keturunan dan hak untuk

Tap MPR No.XVII/MPR/1998 dinyatakan

mengembangkan dirinya.

bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai

B. Hak untuk Hidup

pengelola dan pemelihara alam secara

Hak untuk hidup adalah hak asasi

seimbang dan serasi dalam ketaatan

yang paling mendasar bagi diri setiap

kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak

manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak

asasi dan memiliki tanggung jawab serta

dapat ditawar lagi (non derogable rights).

kewajiban untuk menjamin keberadaan

Hak untuk hidup mungkin merupakan hak

harkat,

kemuliaan

yang memiliki nilai paling mendasar dari

kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan

peradaban modern. Dalam analisis yang

kehidupan.

bersifat final, jika tidak ada hak untuk

dan

martabat

Karenanya hak asasi manuisa

hidup maka tidak akan ada pokok

adalah hak-hak dasar yang melekat pada

persoalan

diri manusia secara kodrati, universal, dan

lainnya.

dalam

hak

asasi

manusia

abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak

a. Hak Untuk Hidup dalam Instrumen

berkeluarga, hak mengembangkan diri,

Internasional

hak keadilan, hak kemerdekaan, hak

Pasal

3

DUHAM

(Deklarasi

berkomunikasi, hak keamanan, dan hak

Universal tentang Hak Asasi Manusia)

kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak

PBB merumuskan bahwa setiap orang


13


mempunyai

hak

kemerdekaan

atas

dan

kehidupan,

keselamatannya.

undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar

1945

(UUD’45)

Ketentuan ini sangat jelas memberikan

UUD’45

jaminan atas hak untuk hidup.

merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup

Instrumen Internasional lain yang

melalui

Amandemen

beberapa

Pasal

sebagai berikut:

memberikan rumusan yang tegas tentang

Pasal 28 A:

hak untuk hidup ini adalah Pasal 6 ICCPR

Setiap orang berhak untuk hidup serta

(International Covenan Civil and Political

berhak untuk mempertahankan hidup dan

Rights). Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut

kehidupannya.

menyatakan bahwa:

Pasal 28 B ayat (2):

Setiap manusia memiliki melekat

Setiap anak berhak atas kelangsungan

hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi

hidup tumbuh dan berkembang serta

oleh hukum. Tidak seorang pun insan

berhak atas perlindungan dari kekerasan

manusia yang secara gegabah boleh

dan diskriminasi.

dirampas hak kehidupannya.

Pasal 28 H ayat (1):

Dalam ketentuan yang lainnya,

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

hak untuk hidup juga dilindungi dalam

dan

Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak yang

mendapatkan lingkungan hidup yang sehat

menayatakan bahwa Para Negara Peserta

serta

Konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak

kesehatan.

mempunyai

Pasal 28 I ayat (1)

hak

berhak

bertempat

tinggal

memperoleh

dan

pelayanan

melekat

atas

setiap

anak

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

dimuka bumi dapat menyatakan bahwa,

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

“aku harus tetap hidup dan berkembang

hak

sebagai manusia.”

diperbudak, hak untuk diakui sebagai

kehidupannya.

yang

bathin,

Sehingga

beragama,

hak

untuk

tidak

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk b. Hak Untuk Hidup dalam Ketentuan

tidak dituntut atas dasar hukum yang

Perundang-undangan Indonesia.

berlaku surut adalah hak asasi manusia

Di

Indonesia,

perumusan

mengenai hak untuk hidup itu tertuang

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

dalam beberapa peraturan perundang-


14


Instrumen nasional lainnya yang

Setiap anak sejak dalam kandungan,

berkaitan dengan Hak Untuk Hidup adalah

berhak untuk hidup, mempertahankan

Undang-Undang

hidup dan meningkatkan taraf hidup.

Republik

Indonesia

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No.39 Th.1999 ttg HAM). Melalui beberapa pasal dalam UU

C. Beberapa Permasalahan Yang Terkait dengan Hak Untuk Hidup

tersebut dirumuskan dengan Hak Untuk

Baik

dalam

instrumen

Hidup, antara lain:

Internasional

Pasal 4:

perundang-undangan

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah

hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati

hak melekat dan tidak dapat dilanggar

nurani, hak beragama, hak untuk tidak

(non-derogable). Bahkan dalam ICCPR

diperbudak, hak untuk diakui sebagai

dinyatakan

pribadi dan persamaan di hadapan hukum,

merupakan hak hukum yang tidak hanya

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

melekat karena sifatnya namun juga hak

hukum yang berlaku surut adalah hak

tersebut

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

hukum.

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 9:

maupun

dalam

aturan

Indonesia

bahwa

hak

dilindungi

untuk

dalam

hidup

kerangka

Dalam hal ini ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia secara

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan

hidup

meningkatkan

dan taraf

kehidupannya.

tegas menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi

sanksi

bagi

siapa

yang

melanggarnya. Beberapa pasal dalam

(2) Setiap orang berhak untuk hidup

KUHP

yang

merumuskan

tentang

tenteram, aman, damai, bahagia,

pembunuhan antara lain Pasal 338 yang

sejahtera lahir dan bathin.

menyatakan bahwa:

(3) Setiap

orang

berhak

atas

“Barangsiapa

dengan

sengaja

lingkungan hidup yang baik dan

menghilangkan jiwa orang lain,

sehat.

dihukum, karena makar mati,

Pasal 53 ayat (1):

dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.”


15


adalah penjara selama-lamanya sembilan Pasal 339 KUHP menyebutkan mengenai

pembunuhan

diikuti,

Erat kaitannya dengan Pasal 341

disertai atau didahului dengan perbuatan

dan 342 KUHP di atas adalah Pasal 343

yang dapat dihukum, di mana apabila

KUHP, di

perbuatan tersebut dimaksudkan untuk

penjara yang dapat dijatuhkan, sama

tujuan-tujuan

ancaman

lamanya dengan ancaman hukuman dalam

hukumannya adalah penjara seumur hidup

Pasal 338 dan 340 bagi orang lain yang

atau penjara selama-lamanya dua puluh

turut campur dalam kejahatan Pasal 341

tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP

dan 342 KUHP tersebut.

tertentu

yang

tahun.

maka

terdapat tiga pilihan hukuman yang dapat

mana

Selanjutnya

ancaman hukuman

Pasal

344

dikenakan terhadap pelaku pembunuhan

memberikan ancaman hukuman penjara

yang direncanakan terlebih dahulu, yaitu

selama-lamanya dua belas tahun bagi

di samping dua pilihan di atas (hukuman

siapa saja yang menghilangkan jiwa orang

penjara seumur hidup atau hukuman

lain itu sendiri dengan sungguh-sungguh.

penjara selama-lamanya dua puluh tahun),

Sedangkan Pasal 345 KUHP ditujukan

pilihan

bagi orang yang menghasut orang lain

hukuman

yang

lain

adalah

hukuman mati.]

untuk membunuh diri. Apabila orang yang

Pasal 341 dan 342 KUHP adalah

dihasut

itu

benar-benar

melakukan

mengenai pembunuhan yang dilakukan

pembunuhan diri, maka

seorang ibu terhadap anaknya pada ketika

menghasut diancam hukuman penjara

dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah

selama-lamanya empat bulan.

anak itu dilahirkan dengan suatu alasan tertentu.

Untuk

pembunuhan

Pasal

itu

341

dilakukan

orang yang

Beberapa pasal berikutnya yaitu

dimana

dari Pasal 346 sampai Pasal 350 KUHP

tanpa

adalah perumusan mengenai larangan

direncanakan terlebih dahulu, ancaman

dilakukannya

hukumannya

(aborsi) atau mematikan kandungan, baik

adalah

penjara

selama-

pengguguran

oleh

kandungan

lamanya tujuh tahun, sedangkan apabila

dilakukan

pembunuhan anak tersebut direncanakan

mengandung itu sendiri maupun dengan

terlebih dahulu, sebagaimana dirumuskan

bantuan orang lain. Bagi perempuan yang

oleh Pasal 342, ancaman hukumannya

melakukan sendiri perbuatan itu, diancam


perempuan

yang

16


dengan hukuman penjara selama-lamanya

penghargaan terhadap Hak Untuk Hidup

empat tahun, sedangkan bagi orang yang

bagi setiap orang. Pasal 304 KUHP

membantu dalam aborsi diancam dengan

misalnya, melarang siapa saja untuk

hukuman penjara yang bervariasi antara

secara sengaja membiarkan orang lain

tujuh tahun sampai dengan lima belas

dalam

tahun, bahkan apabila ia seorang bidan

berdasarkan hukum, ataupun atas dasar

atau dokter dapat ditambah hukumannya

perjanjian, ia mempunyai kewajiban untuk

dengan pemecatan dari jabatannya.

memberikan

Tidak hanya pembunuhan yang

kesengsaraan,

ataupun

sedangkan

kehidupan,

pemeliharaan

perawatan

kepada

orang

dilarang, melakukan penganiayaan juga

tersebut. Bagi orang yang melanggar

diberikan ancaman hukuman penjara yang

kewajiban

berkisar antara tiga bulan sampai dengan

hukuman penjara selama-lamanya dua

dua

tahun delapan bulan.

puluh

ditambahkan

tahunm lagi

bahkan

dengan

dapat

tersebut

dapat

diancam

hukuman

Beberapa pasal berikutnya yang

tambahan yang berupa pencabutan hak-

berkaitan erat dengan Pasal 304 KUHP

hak tertentu. Perumusan mengenai hal ini

adalah dimulai dari Pasal 305 sampai

terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan

dengan

Pasal 358 KUHP.

hukuman penjara yang berbeda-beda.

Beberapa menghilangkan

perbuatan jiwa

orang

lain

Pasal

309

dengan

ancaman

Ancaman hukuman yang paling berat adalah

ancaman

hukuman

penjara

sebagaimana diuraikan di atas, seluruhnya

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 307

merupakan perbuatan yang dilakukan

KUHP. Pasal itu memberikan ancaman

dengan

Ternyata


perbuatan seseorang yang tidak disengaja

belas tahun bagi seorang ayah atau ibu

mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain

yang menaruh anaknya yang masih di

juga diancam dengan hukuman penjara

bawah umur tujuh tahun di suatu tempat,

selama-lamanya lima tahun, sebagaimana

dengan maksud supaya dipungut oleh

dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP.

orang lain, atau dengan maksud supaya

suatu

kesengajaan.

Masih terdapat beberapa pasal lagi dalam

KUHP

dijadikan

suatu

yang

kiranya

gambaran

dapat

mengenai

terbebas dari pemeliharaan anak itu, namun ternyata anak tersebut meninggal dunia.


17


Ketentuan lain yang menjamin

dalam kenyataannya negara juga memiliki

hak untuk hidup antara lain adalah

hak untuk menjatuhkan hukuman mati?

Undang-Undang

Lantas bagaimana pula dengan aborsi

Genosida

saat

Pengadilan ini

dianggap

HAM. sebagai

yang

dilakukan

dalam

rangka

kejahatan yang luar biasa (extra ordinary

menyelamatkan nyawa seorang ibu? Dan

crime) sehingga pelanggarannya dianggap

bagaimana pula dengan euthanasia yang

sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam

dilakukan atas kehendak seorang untuk

berbagai

dicabut hak hidupnya?

instrumen

Internasional

dinyatakan bahwa genosida merupakan kejahatan

berdasarkan

hukum

internasional oleh PBB tahun 1946 yang dituangkan

dalam

Konvensi

D. Dilema Seputar Hak Untuk Hidup a. Hukuman mati

tentang

Permohonan pemerintah Belanda

Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan

memohon untuk tidak memidana mati

Genosida.

pembunuh

Sedangkan

Munir

Undang-

mengingatkan kita pada eksekusi mati

Undang Pengadilan HAM sendiri Pasal 7

pada Ayodya, terpidana yang dituduh

menyatakan salah satu pelanggaran hak

memiliki berkilo-kilo narkotika setelah

asasi manusia yang berat adalah genosida.

sekian

Adapun

dilaksanakan. Sempat pesimis atas itikad

Pasal

dalam

almarhum

8

menyebutkan

yang

lama

hukumannya

dimaksud dengan genosida pada salah

pemerintah

satunya adalah setiap perbuatan yang

hukuman

dilakukan

beberapa

terpidana

gambaran

bahwa

dengan

menghancurkan

atau

maksud

untuk

memusnahkan

seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan

cara

membunuh

anggota

kelompok. Melihat

untuk jenis

rumusan

memberlakukan

ini,

tereksekusinya

mati

memberikan

Indonesia

masih

memberlakukan hukuman ini. Mesti hukuman mati bukanlah hukuman yang baru diberlakukan di Indonesia,

berbagai

tidak

hukuman

namun ini

setiap

kali

jenis

dijatuhkan

tetap

akan

sejumlah

kontroversi.

ketentuan pidana tersebut diatas, muncul

mengundang

pertanyaan apakah hak untuk hidup ini

Undang-Undang Narkotika No.22 tahun

tidak dapat dikesampingkan mengingat

1997 bukan satu-satunya undang-undang


18


yang memberikan ancaman maksimal

tahun 1996, baru 44 negara yang telah

hukuman mati. Tercatat beberapa undang-

menerapkannya. Hukuman mati secara

undang

Undang-Undang

prinsipal bertentangan dengan hak asasi

Terorisme, Undang-Undang Pengadilan

manusia yang paling mendasar, yaitu hak

HAM No.26 tauhn 2000, Undang-Undang

untuk hidup. Seberapa besar dan banyak

Korupsi No.31 tahun 1999 dan tak lupa

kejahatan

Pasal 10 KUHP yang mencantumkan

sesungguhnya tidak ada wewenang bagi

hukuman mati sebagai hukuman pokok.

siapapun untuk mencabut nyawanya.

lain

seperti

Di Amerika Serikat tercatat kasus

yang

dilakukan

seseorang

Dalam kasus Allen Dodd tersebut,

Westley Allen Dodd. Ia tertangkap enam

lembaga-lembaga

minggu setelah membunuh Lee Iseli,

manusia tidak dapat berbuat banyak

bocah berusia empat tahun, ketika sedang

karena itu dikehendaki sendiri oleh pihak

berusaha menculik anak lainnya lagi –

terhukum. Selama ini ia dibayangi oleh

yang akan dijadikan korbannya yang

trauma kejahatan yang telah dilakukannya,

keempat. Ada tiga delik pembunuhan yang

dan ini hanya bisa dibayar dengan

telah dilakukan dan diakuinya. American

kematiannya. Kematian, baginya, adalah

Civil Liberties Union gagal mencegah

satu-satunya

pelaksanaan hukuman gantung yang baru

ingatan buruknya. Jenis kematian yang

pertama kali terjadi dalam 30 tahun

dikehendaki ialah seperti yang dilakukan

terakhir ini, di Washington. Hukuman

terhadap

gantung dan tembak jelas mencerminkan

digantung. Kejadian itu merupakan suatu

kekejaman

usaha “bunuh diri” secara tidak langsung,

dan

kebiadaban.

Bahkan,

hukuman setrum di atas kursi listrik ribuan

penegak

jalan

untuk

korbannya

hak

asasi

melepaskan

yang

ketiga,

karena alasan kejahatan kriminal.

volt serta suntikan racun mematikan

Pandangan HAM sendiri terhadap

(lethal injection) masih dinilai kurang

hukuman mati amat berbeda. Dalam

manusiawi

berbagai

tulisan,

kerap

bahwa

dalam

menginterprestasikan

oleh

lembaga-lembaga

penegak hak asasi manusia. Lebih

daripada

itu,

disampaikan

Badan

rumusan pasal tersebut, tidak bisa terlepas

Amnesti Internasional berusaha keras

dari ketentuan dalam Pasal 5 DUHAM

untuk menghapus pemberlakuan hukuman

PBB

mati dari muka bumi ini. Menurut laporan

seorangpun

yang


merumuskan: boleh

dianiaya

Tidak atau

19


diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat

kemanusiaan

perlakuan

atau

atay

5) Hanya dapat dilaksanakan oleh

cara

hukuman

yang

pengadilan yang kompeten; 6) Tidak

ditetapkan

pada

anak

menghinakan. Yang dimaksud dengan

dibawah 18 tahun atau wanita

hukuman yang menghinakan disini adalah

yang sedang hamil;

hukuman mati.

7) Setiap orang yang telah dijatuhi

ICCPR hukuman

memandang

mati

bahwa

hukuman

suatu

mendapat

merupakan

mati

berhak

untuk

pengampunan

atau

pengecualian atas hak untuk hidup. Pasal

peringanan hukuman atau dapat

6 mengizinkan dijatuhkannya hukuman

diberi amnesti sekalipun tanpa

mati bagi seorang pelaku kejahatan meski

pengupayaannya.

dengan pembatasan tertentu. Pembatasan dimaksud adalah:

Meski demikian banyak pihak

1) Suatu penetapan akan hukuman mati

tidak

menganggap

bahwa

batasan

tersebut

menghalangi

bukan syarat minimal akan penjatuhan

penundaan atau mencegah adanya

hukuman mati dalam keadaan terpaksa.

abolisi terhadap hukuman mati

Hak untuk hidup tetap dianggap jauh lebih

oleh negara;

absolut

2) Hukuman dijatuhkan

mati

hanya

terhadap

dapat

kejahatan

apapun

yang

dilakukan seseorang.

kejahatan-

kejahatan yang paling serius;

dari

Dalam perkembangannya, hingga kini berbagai konvensi di Eropa dan

3) Penjatuhan hukuman mati harus

Amerika tetap mengizinkan hukuman

sesuai dengan hukumyangberlaku

mati. Meski demikian berbagai negara di

pada saat perbuatan kejahatan

dua benua tersebut telah menghapus

dilakukan;

hukman mati dan dibeberapa negara

4) Penjatuhan hukuman harus tidak

lainnya hukumanmati tidak lagi dijatuhkan

bertentangan dengan ketentuan

terhadap

lain dalam kovenan atau konvensi

terpidana yang berusia diatas tujuhpuluh

tentang Pemusnahan suku Bangsa

tahun.

/ Genosida;

para

penjahat

politik

atau

Di Indonesia, hukuman mati baik dalam KUHP maupun dalam berbagai


20


perundang-undangan

Undang-

(menderita penyakit yang tak terobati).

Undang Pengadilan HAM No.26 tahun

Hal ini terkait erat denagn berbagai kasus

2000, Undang-Undang Korupsi No.31

yang terjadi disana.

tahun1999

yang

seperti

diperbaharui

dengan

Untuk mulai diberlakukan secara

Undang-Undang No.20 tahun 2002 serta

sah, undang-undang itu perlu mendapat

Undang-Undang Anti Terorisme No.15

persepakatan terlebih dahulu dari Majelis

tahun 2002 dan bahkan Rancangan KUHP

Tinggi, yang direncanakan dalam tahun

Nasional,

tetap

ini. Sebenarnya euthanasia telah lama

tetap

ditenggang (tolerated) di Belanda. Sejak

hukuman

dipertahankan.

mati

Hukuman

mati

dianggap sebagai Ultimum Remedium

tahun

dalam hukum pidana. Hal yang berbeda

diperbincangkan

dalam Rancangan KUHP Nasional adalah

hukum

tatacara penjatuhannya yang memberikan

merupakan suatu pengendalian alih-aliha

masa percobaan 10 tahun bagi terpidana

larangan

mati untuk merubah sikap sehingga hakim

bertahun-tahun menghasilkan kompromi

pengawas

pembuatan

memiliki

alasan

untuk

mengubah jenis pidananya.

1970-an,

penerapannya secara

yang

(guidelines)

terbuka,

berlaku

mutlak.

dan

cenderung

Perdebatan

garis-garis sementara

telah

yang

panduan tetap

tidak

mengesahkan penerapannya secara resmi. b. Euthanasia

Pengadilan hampir selalu menghindari

Ketika kita berbicara tetang hak

pendakwaan terhadap dokter-dokter yang

untuk hidup, apakah juga ada hak untuk

telah mematuhi panduan tersebut, yang

mati? Satu pertanyaan yang erat kaitannya

diterbitkan oleh Royal Dutch Medical

dengan permasalahan yang kerap menjadi

Associaton.

ajang debat kusir. Belanda sebagai suatu

permohonan bunuh diri harus diajukan

negara

oleh

yang

terkenal

dengan

izin

pesakit

Ditetapkan

(pasien),

bukan

bahwa

sanak

euthanasia-nya pun mengalami banyak

keluarga atau kerabatnya. Si pesakit harus

permasalahan seputar hak tersebut. Tersiat

benar-benar mengalami penderitaan yang

kabar bahwa Dewan Parlemen di Belanda

tak tertahankan, dan penyakitnya tak

sedang mempersiapkan undang-undang

terobati. Permohonan bunuh diri harus

yang mengizinkan kehendak bebas untuk

disampaikan tatkala ia sedang dalam

bunuh

keadaan sadar, waras.

diri

karena

alasan

kesehatan


21


Dalam

di

Sebab akan begitu mudah membunuh

dibahas

seseorang atas kedok belas kasihan.

diatas, Pasal 344 memberikan ancaman

Adanya kritik khusus berkaitan dengan hal


yang meringankan hukuman bagi pelaku

belas

pembunuhan atas dasar belas kasihan ini.

Indonesia

hukuman

sebagaimana

tahun

pidana telah

bagi

siapa

yang

menghilangkan nyawa orang lain atas

Jika

kehendak orang itu sendiri.

Euthanasia maka sangat diperlukan suatu

Sedangkan

tidak

satupun

negara

jaminan

mengizinkan

bahwa

permintaan

adanya

atau

Instrumen Internasional yang berkaitan

persetujuan oleh si korban yang dilakukan

dengan Has Asasi Manusia membahas

dalam suatu akte otentik dan penetapan

masalah pelepasan hak untuk hidup. Baik

yang harus melalui prosedur yang ketat

DUHAM PBB maupun ICCPR serta

untuk mensahkan pelepasan atas hak

instrumen lainnya hanya melindungi hak

untuk hidup ini.

untuk hidup. Namun sebenarnya inti dari persoalan

Euthanasia

adalah

c. Aborsi

“pembunuhan yang dilakukan atas dasar

Pertanyaan tentang apakah aborsi

belas kasihan kepada seorang individu dan

boleh dilakukan pada dasarnya sejalan

atas permintaan individual itu sendiri.

dengan pertanyaan kapan hak untuk hidup

Kondisi itu lahir akibat suatu keadaan

mulai dimiliki seseorang? Apakah sejak

tidak berdaya atau tak ada harapan untuk

terjadi pembuahan atau ketika seorang

sembuh. Persoalannya adalah “sejauh

bayi lahir sebagai seorang manusia?

mana

dapat

Problema ini dalam prakteknya menjadi

meniadakan kesalahan atas pelanggaran

issu yang kontroversi dan tidak pernah

terhadap hak untuk hidup” atau “apakah

terpecahkan dengan tuntas.

persetujuan

korban

pelepasan hak untuk hidup itu diizinkan?”

Dalam instrumen internasional,

Pembunuhan berdasarkan belas

seperti halnya Euthanasia tidak ada yang

kasihan hampit tidak dapat dibedakan dari

secara jelas mengatur tentang hal ini.

bantuan untuk bunuh diri. Sekalipun

Meski menjadi pengecualian dalam Pasal

bunuh diri bukan merupakan kejahatan,

4 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi

namun Euthanasia justru menimbulkan

Manusia dinyatakan bahwa hak untuk

ancaman penyalahgunaan yang potensial.

hidup menjadi eksis pada saat konsepsi.


22


Meski rumusan ini menjadi perdebatan ketika akan dimasukkan dalam Pasal 6

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politiea, 1980). Hal.207.

ICCPR. Dalam undangan

aturan

perundang-

Indonesia,

Tempo, 29 Maret 2005.

sebagaimana

dikemukakan terdahulu bahwa aborsi

***

merupakan tindak pidana kecuali jika dengan alasan medis guna menyelamatkan nyawa si ibu. Hal tersebut dinyatakan dalam. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal

15

Undang-Undang

Kesehatan

No.23 tahun 1992. Masalah-masalah yang berkaitan

dengan

hak

hidup

seperti

hukuman mati, aborsi dan Euthanasia tersebut diatas harus segera ditetapkan dalam

suatu

aturan

konvensi

atau

perundang-undangan secara jelas sehingga hak hidup dapat dilindungi dan dipenuhi secara mutlak. DAFTAR PUSTAKA Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Grafiti. Cet. Pertama, Juli 1994. Hal.37. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-


23

MENELAAH ARTI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Recommend Documents