PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAKAN MAL-ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Oleh; Dr. Khoirul Huda,SH.,M.Hum. Universitas Yudharta pasuruan
[email protected]
Abstrak Pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights). Social rights merupakan the rights to receive, hak-hak untuk menerima dari pemerintah, oleh karena itu penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi dalam implementasinya pelayanan publik belum didapatkan oleh masyarakat secara baik. Governance And Decentralization Survey (GDS) 2002 menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu pertama, besarnya diskriminasi pelayanan, Kedua tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan, ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dari situasi ini membuka peluang terhadap penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik. Banyaknya tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik dapat dibuktikan dengan data yang telah dilaporkan oleh Ombudsman RI setiap tahun grafiknya selalu naik. Oleh karena kontruksi pertanggunggungjawaban hukum atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik harus segera dirumuskan kembali. Oleh karena itu tulisan ini akan mengupas dimensi pertanggungjawaban hukum tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik.
Kata kunci: pertanggungjawaban hukum, maladministrasi, pelayanan publik. I.
Tahun
Pendahuluan
19451
alinea
keempat
yaitu:
merupakan
”Kemudian daripada itu untuk melindungi
kewajiban konstitusi bagi penyelenggara
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
pemerintahan.
tumpah
Pelayanan
publik Hal
ini
sebagaimana
darah
Indonesia
dan
dinyatakan dalam pembukaan Undang-
memajukan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan,,,”. Kalimat
kesejahteraan
untuk
tersebut
menegaskan
umum, bahwa
1
Selanjutnya dalam penulisan penelitian ini disingkat dengan UUD NRI tahun 1945
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
30
pemerintahan Negara Indonesia dibentuk
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
untuk
pelayanan umum yang layak”.
memberikan
perlindungan
bagi
bangsa indonesia, bagi seluruh rakyat
Membangun
kepercayaan
Indonesia, pemerintahan juga dibentuk
masyarakat atas pelayanan publik yang
untuk
terpenuhinya
dilakukan penyelenggara pelayanan publik
perlindungan Hak Asasi Manusia dan
merupakan kegiatan yang harus dilakukan
kesejahteraan lahir batin serta kecerdasan
seiring dengan harapan dan tuntutan
bagi seluruh rakyat indonesia.
seluruh warga negara dan penduduk
menjamin
Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan penyelenggara pemerintahan. Hal ini dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban negara untuk
mensejahterakan
Pelayanan hanya
publik
rakyatnya.
bukan
menyiapkan
semata-mata
instrumen
berjalannya
birokrasi
menggugurkan
kewajiban
bagi untuk negara,
melainkan lebih dari itu bahwa pelayanan publik
merupakan
esensi
dasar
bagi
terwujudnya keadilan sosial.2 Penyelenggara berkewajiban
sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.3 Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan
setiap
warga
Publik
telah
diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009 dan dimuat secara resmi dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Namun sampai sekarang implementasi undang-undang, yang sangat dinantikan oleh publik tersebut, belum terlaksana karena
pemerintahan
melayani
tentang peningkatan pelayanan publik,
Peraturan
Pemerintah
yang
menjadi petunjuk pelaksanaannya bagi para
penyelenggara
dan
pelaksana
negara dan penduduk untuk memenuhi
pelayanan publik belum terbit sampai saat
hak
ini.
dan
Menarik
untuk
disimak,
bahwa
dasarnya
dalam
publik
yang
undang-undang tersebut lahir atas dasar
merupakan amanat UUD NRI tahun 1945.
beberapa pertimbangan sebagai berikut:
Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan
pertama,
bahwa
negara
berkewajiban
dalam pasal 34 ayat (3) yaitu; ”Negara
melayani
setiap
warga
negara
bertanggungjawab
penduduk
untuk
memenuhi
kerangka
kebutuhan pelayanan
atas
penyediaan
2
hak
dan dan
3
Hesti Puspitosari dkk. Filosofi Pelayanan Publik, (Malang, setara Pers,2011) Hlm 179,
http://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Pelayanan_Publik, dikunjungi tanggal 03 Pebruari 2012
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
31
kebutuhan
dasarnya
pelayanan
publik.
dalam
kerangka
Kedua,
untuk
membangun kepercayaan publik terhadap
II.
Pertanggungjawaban
tindakan Maladministrasi dalam
penyelenggara pelayanan publik. Ketiga, sebagai upaya untuk mempertegas hak
hukum
pelayanan publik.
Dalam pasal 1 butir 1 Undang-
dan kewajiban setiap warga negara dan
Undang
penduduk serta terwujudnya tanggung
Pelayanan
jawab
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau
Negara
dan
korporasi
dalam
No
25
tahun
Publik
2009
tentang
menyatakan
bahwa;
penyelenggaraan pelayanan publik; dan
rangkaian
keempat,
untuk
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
menjamin
dengan peraturan perundang-undangan
sebagai
meningkatkan penyediaan
upaya
kualitas
public
dalam
rangka
sesuai
bagi setiap warga negara dan penduduk
dengan asas-asas umum pemerintahan
atas barang, jasa, dan / atau pelayanan
dan korporasi yang baik serta untuk
administratif
memberikan
penyelenggara pelayanan publik”.
warga
pelayanan
dan
kegiatan
perlindungan
negara
penyalahgunaan
dan
bagi
setiap
penduduk
wewenang
yang
di
dalam
Dari ruang lingkup definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan
dari
oleh
dari
penyelenggaraan pelayanan publik.4 Ekspektasi
disediakan
pembentukan
amanat
sebagaimana
konstitusi
termaktub
dalam
undang-undang diatas, ternyata dalam
pembukaan dan batang tubuh UUD NRI
pelaksanaannya masih jauh dari harapan
tahun 1945. Sehingga pelayanan publik
para pembentuk undang-undang, hal ini
merupakan
dapat
Negara
dilihat
bahwa
dalam
hak
konstitusional
Indonesia,
karena
warga
pelayanan
pelaksanaannya masih banyak ditemukan
publik adalah janji konstitusional Negara
tindakan yang dilakukan penyelenggara
Indonesia kepada segenap warganya..
pelayanan publik merugikan masyarakat
Oleh karena itu Negara harus menjamin
atau yang biasa disebut maladministrasi.
agar hak-hak warga negaranya dapat
Oleh karena itu penulisan artikel ini akan
terpenuhi secara optimal. Namun aparatur
mengkaji
pemerintah
pertanggungjawaban
hukum
yang
memiliki
tugas
dan
tindakan malaministrasi dalam pelayanan
tanggungjawab dalam rangka menunaikan
publik.
amanat janji konstitusi tersebut masih banyak
4
http://ahakim61.files.wordpress.com/2011/09/ microsoft-word-pelayanan-publik1.pdf, dikunjungi tanggal 17-02-2014.
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
yang
maladministrasi,
melakukan sehingga
tindakan hal
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
ini
32
mengakibatkan warga Negara mengalami
peraturan perundang-undangan lain yang
kerugian baik materiil maupun immaterial.
terkait.
Pelayanan publik merupakan hakhak sosial dasar dari masyarakat (social
rights) Social rights merupakan the rights to receive, hak-hak untuk menerima dari pemerintah,
oleh
karena
penyelenggara berkewajiban pelayanan
itu
pemerintahan untuk yang
memberikan
terbaik
kepada
masyarakat.. Landasan yuridis pelayanan publik atas hak-hak sosial dasar diatur dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian Undang-Undang Dasar mengatur secara tegas tentang pelayanan publik sebagai wujud hak sosial dasar (the rights
to receive). Penolakan atau penyimpangan pelayanan publik adalah bertentangan dengan UUD 19455.
Dengan
diberikannya
kewajiban
kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan
(bestuurszorg)
umum
itu
menytebabkan pemerintah harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara. Seiring
dengan
masyarakat,
perkembangan
pelayanan
yang
harus
diberikan pemerintah menjadi semakin banyak dan kompleks sehingga apa yang menjadi urusan pemerintahan itu tidak mudahuntuk ditentukan secara definitif. Sejalan
dewngan
perkembangan
kemasyarakatan dan dengan bersandar pada
fungsi
functie),
pelayanan
pemerientah
mengabaikan
(presterende tidak
setiap
dapat
persoalan
kemasyarakatan yang muncul. Pemerintah harus melayanai dan menyelesaikan setiap persoalan
tersebut
apalagi
dengan
munculnya the rights to receive warga rangka
negara, tidak peduli apakah persooalan
melaksanakan pelayanan itu, maka di
tersebut ditentukan atau tidak dalam
sahkan UU No 11 tahun 2009 tentang
peraturan
kesejahteraan sosial, UU No 25 tahun
Dilekatkannya
2009 tentang pelayanan publik, UU No 36
kepada
tentang Kesehatan, UU No 13 tahun 2011
keterlibatannya
tentang penanganan Fakir Miskin, UU No
kehidupan
24
memungkinkan
Oleh
Tahun
karena
itu
2011
PenyelenggaraJaminan
dalam
tentang Sosial,
Badan dan
pelayanan
perundang-undangan. kewenangan
organ
diskresi
pemerintah secara
dan
aktif
dalam
negara
akan
terlaksananya
fungsi
warga dengan
tepat
dan
cepat,
namun disisi lain kewenangan ini juga 5
Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Jogyakarta, 2011, hal. 26
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
sering disalahgunakan oleh penyelenggara pemerintahan pelayanan
pubik
dalam kepada
memberikan masyarakat.
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
33
Sehingga tindakan ini sering menimbulkan
marak
kerugian kepada masyarakat baik secara
Undang-Undang
materiil
Adanya
tentang Penyelenggaraan Negara yang
kewenangan yang diberikan oleh undang-
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
undang
kepada
tentunya
(KKN) yang secara tegas menyatakan
harus
disertai
adanya
keharusan adanya kesamaan pelayanan,
kepada
bukannya
ataupun
immateriil. pemerintah dengan
pertanggungjawaban
hukum
walaupun
telah
No.
28
diskriminasi.
Tahun
1999
Kedua,
tidak
dan
waktu
ini
sering
masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam
adanya
asas hukum administrasi negara yaitu
pelayanan.
tiada
adanya
menjadi penyebab munculnya KKN, sebab
pertanggungjawaban (geen bevoegdheid
para pengguna jasa cenderung memilih
zonder
menyogok dengan biaya tinggi kepada
kewenangan
tanpa
verantwoordelijkheid).
Dengan
kepastian
diberlakukan
biaya
Ketidakpastian
demikian, seorang pejabat pemerintah
penyelenggara
tidak dapat mengelak dari tanggungjawab
mendapatkan
dan tanggung gugat dengan berlindung di
pelayanan
balik alasan bahwa yang dilakukannya itu
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
atas dasar diskresi, jika ternyata diskresi
publik. Ini merupakan konsekuensi logis
yang
dari adanya diskriminasi pelayanan dan
digunakan
itu
tidak
sah
atau
menyimpang dan merugikan pihak lain. Buruknya pelayanan publik memang
pelayanan kepastian
ketiga,
untuk
dan
kualitas
rendahnya
tingkat
ketidakpastian tadi. Dari situasi ini membuka peluang
bukan hal baru, fakta di lapangan masih
terhadap
banyak menunjukkan hal ini. Governance
untuk melakukan tindakan maladministrasi
And Decentralization Survey (GDS) 2002
dalam pelayanan publik. Adapun ruang
menemukan tiga masalah penting yang
lingkup
banyak
dalam
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
penyelenggaraan pelayanan publik , yaitu
Undang No. 37 Tahun 2008 tentang
pertama, besarnya diskriminasi pelayanan.
Ombudsman
Penyelenggaraan pelayanan masih amat
menyatakan
dipengaruhi oleh hubungan pertemanan,
perbuatan melawan hukum, melampaui
kesamaan
wewenang,
terjadi
di
lapangan 6
afiliasi
politik,
etnis,
dan
agama. Fenomena semacam ini tetap
penyelenggara
Maladministrasi
Republik bahwa
pemerintahan
sebagaimana
Indonesia
;“perilaku
menggunakan
atau
wewenang
untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian
6
Agus Dwiyanto dalam Ahmad Zaenal Fanani, Optimalisasi Pelayanan Publik: Perspektif David Osborne Dan Ted Gaebler, makalah, tanpa tahun, hlm 1
atau pengabaian kewajiban hukum dalam
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan
34
pemerintahan yang menimbulkan kerugian
pemerintahan, misalnya perijinan yang
materiil
tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak
dan/atau
immateriil
bagi
pemerintah
masyarakat dan orang perseorangan”. Banyaknya tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik dapat dibuktikan dengan data yang telah dilaporkan oleh Ombudsman mengalami
RI
setiap
grafik
terus
tahun
yang
naik.
Dalam
perkembangannya selama dalam kurun waktu tahun 2009-2010 terdapat kasus maladministrasi tahun
yang
sebelumnya,
menjadi
1154
meningkat yaitu
laporan
dari
dari 1026
maladministrasi
kepada Ombudsman RI, instansi yang terbanyak
dilaporkan oleh masyarakat
adalah Pemerintah Daerah yaitu 360 laporan (31,21%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan instansi lainnya yang
juga
banyak
dilaporkan
oleh
laporan
Lembaga
(13,95%),
Nasional
97
Pengadilan Badan
(8,44%),
Pemerintah/Kementerian
161
Pertanahan
sertifikat
kantor
pertanahan,
eksekusi
putusan
pengadilan yang tidak dilaksanakan, tidak adanya
perkembangan
lebih
lanjut
terhadap penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Substansi Penundaan Berlarut tersebut mencapai 50,19% dari seluruh laporan masyarakat (579 laporan), diikuti
oleh
Wewenang
substansi
Penyalahgunaan
sebesar
17,74%
(205
laporan), Berpihak 10,15% (117 laporan), Penyimpangan
Prosedur
7,78%
(90
laporan), Tidak Kompeten 4,65% (54 laporan), Permintaan Uang, Barang dan Jasa 3,98% (46 laporan), Tidak Patut 2,85%
(33
Memberikan
laporan),
Pelayanan
dan
Tidak
2,66%
(31
laporan).8 Dari beberapa data tersebut, salah satu
sumber
penyebabnya
adalah
rendahnya kapabilitas, kompetensi dan
serta
Instansi
pengetahuan yang memadai dari aparat
89
laporan
penyelenggara pemerintahan. Hal ini yang
(7,69%).7
kita maknai dengan lack of competencies.
Substansi atau permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat biasanya menyangkut kelambatan atau penundaan pelayanan
masalah
tanah yang tidak kunjung dilayani oleh
masyarakat adalah Kepolisian 242 laporan (20,97%),
daerah,
oleh
penyelenggara
Wujud dari lack of competencies ini adalah kualitas
pelayanan
publik
yang
tidak
responsif, yang tidak berempati, yang tidak reliable dan tidak memiliki jaminan.9
7
Catatan Akhir Tahun 2010, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 27 Desember 2010
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
8
Ibid Safri Nugraha dkk, Perencanaan,, Op.cit,,hlm 18 9
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
35
Sebenarnya pemerintahan
penyelenggara mempunyai
kewajiban
kesejahteraan umum (bestuurszorg) yang dalam
implementasinya
untuk memenuhi hak-hak dasar bagi
pemerintahan
masyarakat
intervensi
sehingga
dalam
pelayanan
penting
untuk
publik,
memberikan
negara.
penyelenggara
banyak
terhadap Intervensi
kehidupan
warga
pemerintah
dalam
perlindungan hukum bagi setiap warga
mengemban
negara yang dirugikan baik secara materiil
menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak
maupun immaterial di dalam pelayanan
tertentu baik secara langsung maupun
publik. disamping itu juga penyelenggara
tidak
pemerintahan
diberikannya
juga
harus
diberikan
perlindungan hukum apabila tindakannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
misi
melakukan
publik
langsung,
sering
apalagi
kewenangan
kali
dengan yang
luas
melalui freires Ermessen. Tanggung
jawab
pemerintah
terhadap warga negara atau pihak ketiga
Menurut
Sjachran
Basah,
dianut oleh hampir semua negara yang
perlindungan terhadap warga diberikan
berdasarkan
bilamana sikap tindak administrasi Negara
adalah
itu menimbulkan kerugian terhadapnya.
menerapkan
Sedangkan
terhadap
modern, sebagaimana yang tercantum
administrasi Negara itu sendiri dilakukan
didalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
terhadap sikap tindaknya dengan baik dan
1945 yang menyebutkan bahwa ”Negara
benar menurut hukum, baik yang tertulis
Indonesia
maupun
Dengan
sehingga hal ini menjadikan Indonesia
perkataan lain, melindungi administrasi
adalah negara yang berlandaskan kepada
Negara dari melakukan perbuatan yang
konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945.
perlindungan
yang
tidak
tertulis.
salah menurut hukum.10
state,
kepada
salah
hukum.
satu prinsip
adalah
Indonesia
negara negara
negara
yang hukum
hukum”,
Dalam pendekatan Hak Asasi dan
Seiring dengan dianutnya konsepsi
welfare
atas
penyelenggara
Asas Negara Hukum juga ditekankan bahwa penyelenggara pemerintahan atau
pemerintahan atau administrasi negara
organisasi
dibebani
kepentingan
menghormati
mewujudkan
individu selama hak individu tersebut tidak
umum
tugas dan
melayani kewajiban
pemerintahan dan
melindungi
harus hak-hak
bertentangan dengan kepentingan dan 10
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak administrasi Negara, Orasi Ilmiah pada Dies Natalies XXIX Universitas Padjadjaran, tanggal 24 September 1986, hlm 7
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
ketertiban
umum.
Penyelenggara
pemerintahan juga tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang (wllikeur
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
36
kennelijk
atau
tindakan
onredelijk)
penyalahgunaan
maupun
kewenangan
Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban
yang
berkaitan
dengan
(detournement de pouvoir atau abuse of
investasi kewenangan atau tugas-tugas
power).
publik oleh penyelenggara pemerintahan.
Hal
ini
menegaskan
bahwa
Terutama kewajiban untuk menjelaskan
pemerintah adalah subjek hukum sebagai
dan memberi alasan tentang keputusan
pendukung hak dan kewajiban hukum.
atau kegiatan yang dilakukan. Kita dapat
Dengan dua kedudukan hukum yaitu
menarik
sebagai wakil dari badan hukum dan wakil
akuntabilitas dan demokrasi. Akuntabilitas
dari
di
jabatan
subjek
pemerintahan.
hukum
melakukan
Sebagai
pemerintah
perbuatan
hukum,
garis
dalam
hubungan
negara
yang
antara
demokratis
dapat
bersandar pada prinsip rule of law, tugas-
yakni
tugas
yang
dilaksanakan
pemerintah
perbuatan yang ada relevansinya dengan
dapat di kontrol oleh lembaga di luar
hukum
dapat
pemerintahan. Lembaga tersebut antara
menimbulkan akibat-akibat hukum. Setiap
lain adalah lembaga legislative (Dewan
bentuk perbuatan hukum secara pasti
Perwakilan
menimbulkan
badan peradilan), Ombudsman RI atau
maupun
atau
perbuatan
akibat
negatif.
yang
hukum
Akibat
positif
hukum
yang
positif tidak ada relevansinya dengan pertanggungjawaban. negatif
ada
Akibat
relevansinya
pertanggungjawaban
karena
hukum dengan dapat
menimbulkan tuntutan dari pihak yang terkena
akibat
hukum
yang
negatif.
Kerugian yang menimpa seseorang atau pelanggaran
hak-hak
merupakan
tindakan
warga
Negara
maladministrasi
dalam pelayanan publik. Salah satu contoh
Rakyat),
yudikatif
(badan-
lembaga independen lainnya.11 Pertanggungjawaban sebagai
suatu
untuk
didefinisikan
perwujudan
kewajiban
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban
dilaksanakan
secara
periodik.12
yang Dalam
penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-
maladministrasi dalam pelayanan publik adalah melakukan pelanggaran hukum, mengabaikan atau melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan.
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
11
Collin Turpin, British Government andthe Constitution, 3 ed. (London: Butterworths, 1995) page 69 12
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah; Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restruktuisasi dan pemberdayaan, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm.8
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
37
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
hak-hak individu yang menjadi korban
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
maladministrasi.13
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara
harus
dapat
dipertanggungjawabkan masyarakat
atau
kepada rakyat
sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban
Masyarakat selalu khawatir tentang tidak adanya pertanggungjawaban hukum penyelenggara melakukan dalam
tindakan
pelayanan
apabila
maladministrasi publik,
hal
ini
disebabkan karena masyarakat khawatir bahwa penyelenggara pemerintahan akan menyalahgunakan Penyelenggara
wewenangnya.
pemerintahan
memiliki
kewenangan yang besar apalagi dalam sistem
hukum
pemerintahan
negara
hukum
memungkinkan
modern
yang
penyelenggara
cenderung memastikan bahwa tindakan
pemerintahan dapat melakukan banyak
pemerintah
kewenangan diskresi dalam pelayanan
berdasarkan
pada
hukum
yang mengandung pertimbangan rasional, ekonomis, efisien dan adil. Pada saat tindakan
penyelenggara
pemerintahan
menimbulkan akibat terhadap hak dan kepentingan individu, akuntabilitas juga mensyaratkan
bahwa
penyelenggara
pemerintahan harus melakukan pemulihan yang tepat terhadap korban tindakan maladministrasi.
publik. Diskresi
pelayanan
publik
digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang jabatan, namun karena pejabat itu manusia yang mungkin dalam menggunakan diskresi dipengarui oleh berbagi faktor dan kepentingan baik kepentingan sendiri, keluarga, korporasi maupun kepentingan lainnya sehingga
Pertanggungjawaban penyelenggara
dapat terjadi penggunaan wewenang yang
pemerintahan dalam hukum tidak hanya
digunakan
dapat
bertentangan
dimintakan
dalam
oleh
lembaga
perwakilan, kelompok, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu warga masyarakat. Inilah mekanisme dan proses pemulihan
itu
menyimpang
dengan
norma
atau hukum
tertulis atau norma hukum tidak tertulis. Setiap penggunaan wewenang yang mengandung unsur maladministrasi dalam pelayanan publik membawa konsekwensi 13
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Ibid
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
38
tanggungjawab pribadi dan melahirkan
(onrechtmatige
hak
sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365
gugat
bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan. Hal ini disebakan bahwa
KUH Perdata.
maladministrasi merupakan pelanggaran terhadap
norma
perilaku
aparat
pemerintahan. Maladministrasi tidak selalu berwujud tindakan pejabat publik atau pegawai negari yang menyimpang atau bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan tetapi juga tindakan yang
tidak
kepatutan
sesuai atau
dengan
nilai-nili
kesopanan
dalam
kehidupan masyarakat. Berdasarkan maladministrasi
yang
penyelenggara
Diskresi dan kebijakan merupakan tindakan
penyelenggara
yang
digunakan
dilakukan
pemerintahan
pemerintahan
oleh
pejabat
pemerintahan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan norma hukum
administrasi
semestinya kebijakan
negara.
tindakan yang
Sehingga
diskresi
mengandung
dan unsur
maladministrasi dalam pelayanan publik semestinya
pemaparan
overheidsdaad)
pertanggungjawabannya
diatas,
menjadi kompetensi absolutnya Peradilan
oleh
Tata Usaha Negara. Namun undang-
yang
undang PTUN hanya mengatur tentang
dianggap maladministrasi dalam hal ada
wewenang
unsur penyalahgunaan wewenang dan
penyelenggara pemerintah yang bersifat
unsur sewenang-wenang atau melanggar
keputusan
asas rasionalitas, melanggar hak asasi
dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No
manusia, bertentangan dengan asas-asas
5 tahun 1986 tentang PTUN. Adapun
umum pemerintahan yang baik maka
bunyi pasal tersebut adalah;
pertanggungjawabannya
harus
melalui
lembaga peradilan.
mengadili (beshikking)
tindakan sebagaimana
Seseorang atau badan hukum perdata
yang
merasa
Akan tetapi dalam sistem penegakan
kepentingannya dirugikan oleh
hukum di Indonesia, lembaga peradilan
suatu Keputusan Tata Usaha
yang diberikan kompetensi absolut untuk
Negara
memeriksa dan menguji terkait tindakan
gugatan
maladministrasi dalam hal diskresi dan
Pengadilan yang berwenang
kebijakan
berisi tuntutan agar Keputusan
masyarakat
yang
dapat
dalam
merugikan
pelayanan
publik
Tata
dapat
mengajukan
tertulis
Usaha
Negara
kepada
yang
adalah melalui gugatan perdata melalui
disengketakan itu dinyatakan
peradilan
batal atau tidak sah, dengan
perbuatan
umum
atas
melawan
pelanggaran hukum
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
39
atau tanpa disertai tuntutan
III.
Kesimpulan
gati rugi dan/atau rehabilitasi. Dari penjelasan dalam pasal diatas,
1. Pertanggungjawaban hukum tindakan
maka dapat disimpulkan bahwa PTUN
maladminitrasi dalam pelayanan publik merupakan
tidak memiliki wewenang untuk mengadili penyelenggara melakukan
pemerintah
pribadi,
hal ini dengan rasionalisasi bahwa
yang
maladministrasi
tanggungjawab
maladminitrasi
berupa
merupakan
pelanggaran terhadap norma perilaku
diskresi dan kebijakan dalam pelayanan
aparat pemerintahan
publik yang merugikan masyarakat baik
2. Perlu adanya perluasan kompetensi
secara materiil maupun immaterial. Akan
absolute atas peradilan tata usaha
tetapi
Negara
untuk
pertanggungjwabakan
menuntut
hal mengadili atas
hokum
pelanggaran diskresi dan kebijakan
yang
yang berimplikasi terhadap tindakan
kompetensinya dibidang perdata maupun
maladministrasi oleh penyelenggara
harus
melalui
pidana,
secara
dalam
peradilan
umum
sedangkan
tindakan
maladministrasi dalam pelayanan public
pemerintahan
yang
dapat
menimbulkan
kerugian
secara
administrasi. Argumentasi juridisnya
merupakan tindakan hukum administrasi.
bahwa
tindakan
berdasarkan
Atas dasar itulah perlu dipikirkan
dalam
yang
dilakukan
ruang
lingkup
hukum administrasi.
kembali mengenai perluasan kompetensi absolut PTUN, yaitu tidak hanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa akibat
dikeluarkan
atau
dikeluarkannya
keputusan
Negara
tetapi
akan
wewenang
absolute
menyelesaikan pemerintah
dibidang
public,
usaha
diberikan
dalam
sengketa
Daftar Pustaka
tidak
Tata
juga
IV.
A.V. Dicey, An Introduction to the Study of
the Law of the Constitution, London,
hal
English Language Book and Mac
tindakan
Millian, 1971,
termasuk
tindakan pemerintah yang didasarkan atas
S.
Attamimi,
Penerapan
pelanggaran maladministrasi yang berupa
Keputusan
Presiden
Republik
kebijakan atau pelayanan yang berakibat
Indonesia dalam Penyelenggaraan
merugikan
Pemerintahan
masyarakat
secara
administrasi.
A.
Hamid
Jakarta,
Negara,
Fakultas
Disertasi,
Pascasarjana,
Universitas Indonesia, 1990,
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
40
A.D.Belinfante
Beginselen
et.al.
Nederlandse
staatrecht,
van
K. C. Wheare, Maladministration and its
Remedies, First Edition London:
Samson
Uitgeverij, Alpen aan den Rijn, 1983, Bob
Woworuntu,
Dasar-Dasar
Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat,
Jakarta;
Steven and Son, 1973 M. Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan:
Tinjauan
Gramedia
Kansil,
Hukum
Antar
Pemerintahan
Tata
(Comparative
Government), Jakarta,
Etika
Jakarta
,
Yarsif
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum
Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987,
1986.
Pengantar
------------------------,
Administrasi
administratief recht), Diterjemahkan
Gadjah Mada University, 1993,
H.
Boerhanoeddin
Soetan
Negara,
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi
toepassing Nederland
op
en
in
9,
Jakarta,
Ghalia
Peter mahmud marzuki, Penelitian Hukum,
Ambtsdragers
en
Cet.
Indonesia, 1988,
Frederik Robert Bothlingk, het leerstuk der
vertengenwoordiging
Yogyakarta,
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi
Batoeah, Jakarta, Bina Cipta, 1983.
Negara, Bandung Ichtiar, 1960.
Negara,
Hukum
Usaha Negara (Kort begrip van het oleh
dan
Watampoine,1997
Erlangga,
D. Belifante, Pokok-Pokok Hukum Tata
Segi
Kepemimpinan,
Pustaka Utama, 1997. CST.
dari
Jakarta: Pranada Media, Cetakan ke
zijn in
Indonesia,
1, 2005, Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara edisi revisi Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
Juridische Boekhandel en Uitgeverij
Sjachran basah, Perlindungan Hukum atas
A. Jongboed& Zoon’s Gravenhage,
Sikap
1954
Bandung, Alumni,1992
Tindak
Administrasi
Negara,
Hesti Puspitosari dkk. Filosofi Pelayanan
--------------------, Eksistensi dan tolok ukur
Publik, Malang, setara Pers,2011
badan peradilan Administrasi di Indonesai,
INDEF, Birokrasi, Korupsi dan Reformasi, Kasus Pelayanan KTP, INDEF, 1999, Janet
V.
Denhardt
and
Robert
B.
Denhardt, The New Public Service,
Expanded
Edition
Servinbg,
Not
Steering, M.E. Shape Armonk, New
bandung, Alumni, 1997 Soedarsono.H.,Strategi Pelayanan Prima, LAN, Jakarta, 2000, Sirojuddin dkk. Hukum Pelayanan Publik
berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi, Malang, Setara press,2011
York London, England, 2003
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
41
Good
Sedarmayanti,
(Kepemerintahan
Governance yang
Baik),
Bandung, Mandar Maju, 2004, S.F.
Marbun,
Peradilan
Administrasi
Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta ,FH-UII Press, 2011. Safri Nugraha, et. al., Pengantar Hukum
Administrasi Fakultas
Negara, Hukum
Jakarta, Universitas
Indonesia, 2007, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000. Soenaryati Hartono, Panduan Investigasi
Untuk Ombudsman Indonsia. Komisi Ombudsman
Nasional,
Jakarta,
2003, ------------------------,
dkk.
Panduan
Republik
Indonesia,
Tentang
Undang-Undang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan RI, UU No. 12 Tahun
2011,
Lembaran
Negara
Republik Indonesia No. 53, TLN No. 4389; Republik Indonesia, undang-Undang RI tentang Pelayanan Publik, UU no 25 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Republik Indonesia, undang-Undang RI tentang
Penyelenggaraan
Negara
yang bersih dan bebas dari KKN, UU No.
28
tahun
Lembaran
1999,
Negara
Tambahan Republik
Indonesia Nomor 3851 Republik Indonesia, Undang-Undang RI
Investigasi
untuk
Ombusdman
tentang
Indonesia,
Komisi
Ombusdman
Indonesia, UU No 37 tahun 2008.
Nasional 2003 Thoha, Miftah, Birokrasi dan Politik di
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
Ombudsman
Republik
Republik Indonesia, Undang-Undang RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No 43 tahun 1999 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN Republik
Indonesia,
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP No 53 tahun 2010
Undang-Undang
Dasar Tahun 1945
Jurnal Heritage Volume 2 Nomor 2. Januari 2014
Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
42
