HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)
DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM) DEFINISI
• Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan merupakan penggantian sebesar 40% atas dana yang telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh APBD. • output based - hibah yang diberikan berdasarkan hasil kinerja yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBM
TUJUAN
• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.
LINGKUP
• Kegiatan Fisik : Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi • Kegiatan Non-fisik (sesuai PMM)
SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM TAHAP 1
TAHAP 2
TAHAP 3
TAHAP 4
5%
20% + INSENTIF
40%
35% + INSENTIF
• SPPH • Telah melaksanakan PPBP • Informasi alokasi dana dan lokasi penanganan jalan diumumkan di website • DPA telah ada • Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga • pembayaran uang muka kepada pihak ketiga
• Governance (PPBP, pengumuman dlm website, DPA, pelatihan) • Fisik (swakelola dan kontrak) telah 25%
• Governance (pelatihan) • Fisik (swakelola dan kontrak) telah 65%
• Governance (PPBP, pengumuman dlm website, DPA, pelatihan) • Fisik (swakelola dan kontrak) telah 100%
BAHAN DISKUSI • VERIFIKASI • MEKANISME & TAHAPAN PENYALURAN • KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015 • KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN • OTHER ISSUES?
MEKANISME HIBAH DAERAH
MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH K/L PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA HIBAH
Mempertimbangkan: a) kapasitas fiskal daerah; b) Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri; c) Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L; dan/atau d) Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
MENKEU
PEMDA
PENETAPAN MK: PERJANJIAN HIBAH PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN SAN HIBAH KEPADA KEPALA DAERAH PEMDA
• Sumber Hibah LN: Penetapan setelah Perjanjian Hibah LN ditandatangani • Sumber Pinjaman LN: setelah Pagu APBN • Sumber Penerimaan DN: setelah Pagu APBN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pemda sebagai Implementing Agency bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai Perjanjian Hibah dan Manual Teknis
PENYALURAN DANA HIBAH
Penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja yang diverifikasi K/L
6
PERJANJIAN HIBAH DAERAH Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri. 7
PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN HIBAH PENGANGGARAN DI PUSAT • Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan perundangundangan • Dalam hal APBN telah ditetapkan: penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN • Setelah APBN Perubahan ditetapkan: penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
PENGANGGARAN DI DAERAH • Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah • Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan • Dalam hal APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD • Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
PENYALURAN DANA HIBAH
HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD
KEMENTERIAN PU (EXECUTING AGENCY)
Verifikasi
PEMERINTAH DAERAH (IMPLEMENTING AGENCY)
11
MEKANISME PENYALURAN 5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3
Proses verifikasi teknis
PEMDA 2
KEMENPU
Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga
1
Pelaksanaan kegiatan
KEMENKEU
