HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)
DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Hibah Pemerintah Australia (Tahap I dan Tahap 2) HIBAH AUSAID TAHAP I (2009 – 2011) • Water Hibah = $ 22 Jt • Wastewater Hibah = $ 3 Jt • Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt • IEG Transportation = $ 0.81 Jt
Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang
PEMERINTAH INDONESIA
Pemerintah Pusat
Pemda
HIBAH AUSAID TAHAP 2 (2012 – Juni 2015) • Water Hibah = $ 90 Juta • Hibah Air Limbah = $ 5 Juta • Sanitation Hibah = $ 40 Juta • Wastewater Investment = $ 30 Jt • Community Water Supply = $ 25 Jt
• Sub-national Roads = $ 38 Jt • Road Safety = $ 18 Juta • other grants = $ 4 Juta
Mekanisme Penerusan Hibah: • Berdasarkan kinerja (output-based) • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah penerima hibah
HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM)
DEFINISI
•Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan merupakan penggantian sebesar setinggi-tingginya 40% atas dana yang telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh APBD. •output based - hibah yang disalurkan berdasarkan hasil kinerja yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemda berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Ditjen Bina Marga
TUJUAN
• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.
LINGKUP
• Kegiatan Fisik: Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi • Kegiatan Non-fisik: Penyusunan dokumen planning, programming & budgeting, penyusunan & diseminasi SOP, pelatihan
MEKANISME HIBAH PRIM
KEMENKEU
4 PENYALURAN HIBAH [PENGGANTIAN MAX 40%]
2 PRE-FINANCING
[KPA-HPD]
PEMDA [Implementing Agency]
• PENGUSULAN HIBAH • REKOMENDASI PENYALURAN
K/L VERIFIKASI & MONEV
3
1 PENINGKATAN PENGELOLAAN & PEMELIHARAAN JALAN
[Executing Agency]
PROGRESS HIBAH PRIM Project Management Manual (PMM)
Surat Dirjen Bina Marga
Direct Funding Agreement (DFA) Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH)
Draft Final PMM telah disusun
- Tanggal 22 Maret 2013 - Perihal Usulan Prov. NTB Sebagai Calon Penerima Hibah PRIM - Nilai Hibah = Rp 122 Miliar
Proses ?
Target April-Mei
HIBAH PRIM: KEPADA PROV NTB NILAI HIBAH = Rp 122 Miliar • Rp 112 Miliar (Penggantian 40% atas dana APBD) • Rp 10 Miliar (insentif untuk peningkatan kinerja institusi)
PRE-FINANCING OLEH PEMDA • Pemda mendanai terlebih dahulu seluruh kegiatan PRIM • Total APBD = Rp 259 Miliar (TA 2013 – Juni 2015)
KEGIATAN YG DAPAT DIGANTI • • • •
1. Pemeliharaan rutin (Swakelola: 942 KM, Kontrak: 830 KM) 2. Backlog and minor works: 679 KM 3. Pemeliharaan berkala: 47,9 KM 4. Rehabilitasi: 15,96 KM
PERUNTUKAN DANA HIBAH • Dana Hibah Rp 112 Miliar (penggantian) diharapkan dapat digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan penyelenggaraan di sektor jalan • Dana insentif Rp 10 Miliar dapat digunakan untuk: 1) Pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan, dll; 2) Peningkatan peran FLAJ; 3) Penerapan PPBP; 4) Pengadaan peralatan survey dan pemeliharaan rutin jalan termasuk pengadaan kendaraan yang terkait dengan kegiatan tersebut; 4) Peralatan kantor yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas PU dan FLAJ
SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM TAHAP 1
TAHAP 2
TAHAP 3
TAHAP 4
5%
20% + INSENTIF
40%
35% + INSENTIF
• SPPH • Telah melaksanakan PPBP • Informasi alokasi dana dan lokasi penanganan jalan diumumkan di website • DPA telah ada • Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga • pembayaran uang muka kepada pihak ketiga
• Governance (PPBP, pengumuman dlm website, DPA,SOP RTTF, Desiminasi , pelatihan) • Fisik (swakelola dan kontrak) telah 25% • Nilai SP2D secara kumulatif telah mencapai 25% dari total program PRIM
• Governance (pelatihan) • Fisik (swakelola dan kontrak) telah 65% • Nilai SP2D secara kumulatif telah mencapai 65% dari total program PRIM
• Governance (PPBP, pengumuman dlm website, DPA, pelatihan) • Fisik (swakelola dan kontrak) telah 100% atau tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan batas akhir verifikasi
Note: Jika nilai hibah yg dibayarkan kurang dari prosentase maksimum pada tahapan tertentu (hasil verifikasi tidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnya berdasarkan hasil verifikasi kecuali untuk tahap IV Persentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai dengan hasil verifikasi
MEKANISME HIBAH DAERAH
MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH K/L
PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA HIBAH
Mempertimbangkan: a) kapasitas fiskal daerah; b) Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri; c) Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L; dan/atau d) Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
MENKEU
PEMDA
PENETAPAN MK: PERJANJIAN HIBAH PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN SAN HIBAH KEPADA KEPALA DAERAH PEMDA
• Sumber Hibah LN: Penetapan setelah Perjanjian Hibah LN ditandatangani • Sumber Pinjaman LN: setelah Pagu APBN • Sumber Penerimaan DN: setelah Pagu APBN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pemda sebagai Implementing Agency bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai Perjanjian Hibah dan Manual Teknis
PENYALURAN DANA HIBAH
Penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja yang diverifikasi K/L
9
PERJANJIAN HIBAH DAERAH Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri. 10
BAHAN DISKUSI • KOORDINASI SELURUH PIHAK TERKAIT • KESIAPAN PEMPROV NTB: KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015 & KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN • OTHER ISSUES: DIRECT FUNDING AGREEMENT?
TERIMA KASIH…
12
