USULAN PROGRAM UNTUK PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM) DISAIN PROGRAM UNTUK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
26 Februari 2013
Latar belakang PRIM (1) • Pemeliharaan Jalan bukan prioritas utama Tidak ada pemeliharaan jalan yang tepat waktu dan dana cukup kerusakan dini jalan biaya transport jadi tinggi - daya saing wilayah/negara menurun. • Fenomena isu pemeliharaan: – Alokasi dana pemeliharaan yang tidak cukup – Dana pemeliharaan dialokasikan setelah dana untuk pembangunan proyek baru (Rekonstruksi dan Rehabilitasi) – Pemeliharaan jalan dilaksanakan tidak sepenuh hati, kualitas jelek,Pembangunan jalan yang kualitas rendah mengakibatkan jalan cepat rusak – Adanya keterbatasan kemampuan staf dalam penyelenggaraan pemeliharaan – Pelaksanaan program pemeliharaan tanpa alat penilaian yang obyektif – Tidak ada penilaian secara khusus kepada daerah yang tidak melakukan pemeliharaan jalan 2
Mengapa jalan provinsi • Pemerintah provinsi memiliki staf yang lebih mampu dibandingkan dengan pemkab/pemkot • Beban jalan provinsi sungguh besar, sekitar 1/5 dari total beban lalulintas yang ada • Kemungkinan besar isu yang akan dihadapi dalam pilot project, karena staf yang mampu, mampu ditangani • Jalan provinsi merupakan fasilitator dari jalan nasional kepada jalan kabupaten kota, memperbaiki jalan provinsi akan mudah nantinya masuk ke jalan kabupaten dan kota • Jalan provinsi merupakan jalan strategis menuju jalan nasional
3
Mengapa memilih NTB • Pemerintah Provinsi NTB merupakan pemda yang ikut untuk diseleksi oleh konsultan persiapan, dan dinyatakan menang untuk diberikan tanggung jawab pilot project • Pejabat terkait dengan jalan provinsi , sangat aktif untuk menindak lanjuti dan mengakomodasi program sejak saat persiapan • Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan program akselerasi pada tahun 2011-2012 untuk melakukan program perbaikan kondisi jalan • Pemprov NTB siap melakukan dan menyatakan kesediaan untuk menyiapkan dana pemeliharaan yang cukup terlebih dahulu yang dituangkan dalam RAPERDA Percepatan 4
Mengapa PRIM harus sukses 1. Didesain berdasarkan pengalaman internasional dalam penanganan jalan Daerah oleh world bank 2. Adanya ACAP yang juga dipergunakan pada saat loan EINRIP 3. PRIM melakukan penguatan institusi dan aspek teknis pemeliharaan, tidak semata-mata memberi uang sebagai hibah 4. PRIM bergerak pada ruang gerak pemerintah, tetapi diusahakan untuk mengikuti best practices yang sudah pernah ada 5. Pelaksanaan pekerjaan mempergunakan konsultan dan kontraktor lokal, dan tata cara pengadaan berdasarkan aturan pemerintah 6. Ada program peningkatan kapasitas kepada stakeholder terkait, yang berarti kesinambungan program setelah PRIM tidak ada/selesai 5
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi akan menitik beratkan pada tiga hal yang nantinya akan dikaitkan dengan indikator kinerja yakni: a. Perkuatan institusi dan sistem organisasi serta kapasitas yang terkait dengan pemeliharan dan PPBS b. Perkuatan mekanisme kontrak (kinerja dan akuntabilitas c. Penyelesaian perbaikan fisik jalan provinsi dan pengembangan dari jaringan jalan provinsi untuk memenuhi umur teknis dan umur ekonomis Kerangka M & E, akan disiapkan oleh konsultan M & E yang dibiayai oleh INDII 6
TUGAS M & E KONSULTAN • Penyiapan detail design M & E termasuk Rencana implementasi M & E • Melakukan Baseline study termasuk kondisi terkini dari jalan provinsi dan kapasitas institusi • M & E bertugas selama durasi dari PRIM + 3 tahun untuk melihat impact dari pilot project • Pelaksanaan PRIM tahap kedua, atau perluasan pilot project ke wilayah lain, tergantung dari hasil laporan M & E.
7
INDIKATOR KESUKSESAN DARI PILOT PROJECT • Hasil dari pilot Project memenuhi target yang dinyatakan dalam PDD termasuk hasil fisik yang telah ditetapkan sebelumnya • Didalam perencanaan pemeliharaan, mempergunakan PPBP, pada seluruh proyek provinsi, tidak hanya proyek yang mendapatkan insentif PRIM • Mengadopsi penyelenggaraan yang menjunjung tinggi good governance • Optimalisasi Forum Lalulintas provinsi NTB
8
Pengaturan implementasi 1. Program Management a) b) c)
Pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada peraturan Pemerintah Implementing agency: Pemerintah Provinsi NTB PIU akan dibantu oleh PIUC yang dibiayai oleh Australia, tugas PIUC 1) 2) 3) 4) 5)
d) e)
f)
Membantu Dinas dalam pengadaan untuk tahapan 2 Supervisi kelembagaan konstruksi Pengadaan kontraktor Supervisi pekerjaan swakelola Optimalisasi peran Forum Lalu Lintas
Executing Agency: Ditjen Bina Marga Pembentukan Steering Committee dipimpin oleh Bappenas dengan anggota : 1. Kemen Keu; 2. Ditjen Bina Marga; 3. Ditjen hubdar; 4. Kemendagri (panitia dibantu oleh konsultan untuk monitoring dan evaluasi Optimalisasi peran Forum lalulintas 9
10
Tujuan Usulan Program Percontohan • Mengembangan dan menguji program hibah percontohan yang menggunakan pencairan berbasis hasil untuk meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalanjalan provinsi; • Berkelanjutan dan meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalan-jalan provinsi, dengan penekanan pada better value for money dan PPBP; • Memperkuat pengaturan tata kelola yang ada untuk mempromosikan penggunaan praktek pemeliharaan yang lebih berkelanjutan dan efisien; • Membangun kebutuhan dengan tata kelola yang lebih baik; dan • Mempertunjukkan kemampuan untuk mereplikasi dan berkelanjutan dari pendekatan yang diusulkan 11
Dokumen Disain Program • Mempersiapkan pembiayaan tambahan untuk pemeliharaan jalan • Terfokus pada hasil dan akuntabilitas yang tinggi • Pengawasan dari luar oleh pihak Pemberi Hibah (Donor) akan diminimalkan, • Membangun program pengaman dan kriteria untuk sukses, membangun kepercayaan dan efisiensi. • Pemberian insentif untuk kinerja yang baik • Koordinasi antara dinas dan konsultasi dengan masyarakat umum akan ditingkatkan melalui Forum Lalulintas dan Transportasi (RTTF), sesuai dengan Undang-undang Lalulintas Jalan dan Trasnportasi no. 22/2009 dan PP 37/2011. • Penerapan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan, disain jalan dan pengadaan. 12
Deskripsi Program NTB Tahun 2013-Juni 2015 • Komponen 1: Pembayaran insentif dari Hibah (±AUD 11,2 juta) setelah verifikasi pemeliharaan Jalan Provinsi.Total Komponen 1 ± 26,8 juta • Pemeliharaan Rutin melalui swakelola-942 Km • Pemeliharaan Rutin dikontrakkan-387 Km • Penanganan Backlog dan Pekerjaan Minor-679 Km • Pemeliharaan Periodik dengan pelapisan ulang (overlay) atau peng-krikilan ulang (regravelling)26 Km • Rehabilitasi/perbaikan perkerasan-perkerasan dan struktur-18Km 13
Deskripsi Program (lanjutan) • Komponen 2: Insentif untuk peningkatan kelembagaan (±AUD 0,5 juta/5 % grant ) untuk penerapan PPBP dan peningkatan peran FLLAJ/RTTF • Komponen 3: Penguatan kelembagaan, dukungan terhadap tata kelola program, pemantauan dan evaluasi, dan verifikasi hasil (AUD$5 juta). Penguatan Kelembagaan ₋ ₋
₋ ₋ ₋ ₋
Pelatihan kepada personel/pegawai di Kantor Pemerintahan Provinsi Pendampingan LSM melalui RTTF utk transparansi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemeliharaan jalan Kapasitas untuk perencanaan, program, anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan; Peningkatan Sistem Swakelola dan pengarahan kepada personel; Pelatihan lain yang berdasar pada Studi Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analyses Study) Pelaksanaan M&E 14
Deskripsi Program (lanjutan) • Dukungan pelaksanaan (dibantu oleh Konsultan dari IndII) ₋ Tim Teknis dibentuk oleh Dirjen BM ₋ Project Implementation Unit (PIU) dibentuk di Provinsi
• Verifikasi teknis dari kegiatan pemeliharaan akan menentukan kondisi untuk pencairan dana • Insentif untuk penerapan dan pelaksanaan PPBP yang memadai dan RTTF yang efektif • Pemantauan dan evaluasi terhadap program percontohan selama pelaksanaan kegiatan 3 tahun kedepan • Catatan: disain dan pengawasan menjadi tanggung jawab provinsi, setelah adanya peningkatan keahlian (dalam hal disain) dan pengupahan 15
Total Biaya Program PRIM di NTB 2013-2015 dalam A$juta Tahun 2013-Juni 2015 Komponen Komponen 1 (Konstruksi) Komponen 2 Insentif untuk Institusi Komponen 3: Bantuan Teknik (untuk Konsultan PMC, PIUC, M&E) Subtotal Kontigensi untuk Konstruksi Eskalasi Harga PPN Total
Total
APBD
PRIM
20.8
12,5
8.3
1.0
0
1.0
5.0
0
5.0
26.8 1.0 2.1 2.9 32.8
12,5 0,6 1,1 1,4 15,6
14.3 0.4 1.0 1.5 17.2
16
LINGKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN • Pembersihan sistem dranase • Pembersihan dan perbaikan minor struktur dan kelengakapan jalan • Kontrol dan pemeliharaan vegetasi • Pemeliharaan bahu jalan • Pemeliharaan, sealing dan penambalan perkerasan jalan LINGKUP PEKERJAAN BACKLOG. Pekerjaan yang harus segera dilaksanakan karena dalam masa lalu telah terjadi pelaksanaan pemeliharaan yang tidak memadai. Lingkup pekerjaan meliputi: • Pemotongan rumput, alang-alang atau vegetasi • Pembersihan, penggalain dan konstruksi drainase normal dan dengan perkerasan • Bahu Jalan-pembersihan, pemotongan dan urugan kembali • Perkerasan-penutupan retak-retak, kerusakkan tepi perkerasan, penambalan lubang perkerasan, penggalian dan penambalan kembali • Gorong-gorong, culvert-pembersihan, perbaikan, pemenuhan jumlah culvert, aprons, headwalls dan pembangunan baru. • Jembatan-perbaikan dan pemasangan pagar pengaman LINGKUP PEKERJAAN MINOR. Meliputi pekerjaan rehabilitasi untuk jalan eksisting kondisi tidak mantap atau pembangunan infrastruktur yang diperlukan agar fungsi jalan lebih optimal dan efisien. Lingkup pekerjaan meliputi: • Konstruksi drainase normal dan dengan perkerasan • Gorong-gorong, culvert-pembangunan baru. LINKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA • Pelapisan ulang perkerasan aspal sd ketebalan 10 cm • Rekonstruksi perkerasan aspal • Perbaikan bahu jalan. LINGKUP PEKERJAAN REHABILITASI Meliputi pekerjaan rekonstruksi dari subgrade,subbase, base dan perkerasan aspal
17
Verifikasi Hasil dan Pencairan Hibah • Kriteria Pemenuhan Hasil ₋ ₋
Memenuhi Verifkasi Program Memenuhi Verifikasi Pekerjaan Konstruksi yang meliputi:
₋
Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional Memenuhi spesifikasi teknis Memenuhi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sosial/masyarakat
Memenuhi Verifikasi Kinerja Institusi
• Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan harga akhir 2012 dgn BOQ setiap ruas jalan • Tim Teknis Dirjen BM, Kemen PU melakukan Verifikasi Teknis yang didukung oleh Konsultan Verifikasi • Pencairan: Pencairan Pembayaran Program Disbursement (30% dari Program Per Tahun) Pencairan Pelaksanaan Kegiatan Pencairan Insentif untuk Kinerja Institusi 18
Memenuhi Verifikasi Program • Usulan kegiatan dimasukkan kedalam anggaran provinsi atau memiliki dokumen Analisis Biaya (RAB); tanggal persetujuan untuk keseluruhan dokumen anggaran tercatat; • Anggaran pemeliharaan tertera di website, termasuk lokasi-lokasi untuk pekerjaan; • Dokumen pengadaan Konsultan Pengawas untuk penetuan upah disesuaikan dengan standar/rate INKINDO, termasuk komponen upah minimum personelnya.
19
Memenuhi Verifikasi Pekerjaan Konstruksi 1. Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional • • • • •
Penyerahan Pakta Integritas Ketersediaan Berita Acara Pre-Bid Meeting Ketersediaan Laporan Evaluasi Penawaran Pengumuman resmi nama pemenang Setiap keberatan terselesaikan
20
2. Memenuhi Spesifikasi Teknis • • • •
Kualitas Perencanaan Pemeliharaan Rutin Penilaian secara visual Penilaian terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin Tebal Perkerasan Jalan, panjang dan lebar harus konsisten dengan kontrak • Kualitas kondisi permukaan dan adanya kerusakan/cacat pada saat dilakukan penilaian secara visual • Kualitas dan kuantitas dari aspal dan lapisan agregat dasar/lapisan sub-dasar; tanah; bahu jalan • Perbaikan jembatan harus konsisten sesuai kontrak
21
3. Memenuhi Upaya Perlindungan terhadap Lingkungan dan Sosial • Kerangka Penerimaan terhadap Perlindungan Lingkungan dan Sosial • Prosedur Pemenuhan Pemantuan Lingkungan • Pelaksanaan ketentuan untuk penyandang cacat di dalam disain, jika diterapkan
22
REFERENCE UNIT COST Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan harga akhir 2012 dgn BOQ setiap ruas jalan&HARUS DIUPDATE SETIAP TAHUN. Reference unit costs (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin Kategori Pemeliharaan
Kontrak
Swakelola
Rutin
26.166.000
20.471.000
Reference unit costs (Rp/km)untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Kontrak Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan 1 (<5% kerusakan) 4.400.000
2 (5-15% kerusakan)
3 (15-30% kerusakan)
20.800.000
51.800.000
4 (30-50% kerusakan) 99.100.000
5 (>50% kerusakan) 163.922.700
Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Swakelola Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan 1 (<5% kerusakan) 3.800.000
2 (5-15% kerusakan) 18.000.000
3 (15-30% kerusakan) 44.900.000
4 (30-50% kerusakan) 85.800.000
5 (>50% kerusakan) 141.900.000
23
Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak Ringan
Sedang
Berat
Typical penanganan perkerasan aspal
50 mm O/L
75 mm O/L
100 mm O/L
Luas perkerasan aspal Rp/m²
127.000
192.000
256.000
Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
Desain Repetisi Beban (ESAL)
Lebar perkerasan 4.5m& bahu jalan 2 x 1.5m
Lebar perkerasan 6m & bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL)
3.413.000.000
4.231.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL )
3.776.000.000
4.680.000.000
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL)
4.106.000.000
5.018.000.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL )
4.671.000.000
5.575.000.000
Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL)
5.425.000.000
6.329.000.000
Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL )
5.753.000.000
6.745.000.000
24
25
Evaluasi Ekonomis PRIM 1. 2. 3.
EIRR PRIM Tahap 1 Tahun 2013-Juni 2015 untuk semua Pemeliharaan Rutin, Berkala dan Rehabilitasi 85% NPV= A$ 21,25 juta Net Road Agency Cost Saving=A$ 31,03 juta
Cross cutting issues/isu lintas sektor: 1. 2.
Aspek Lingkungan, Sosial dan Pemukiman Kembali Ketentuan ESS Framework untuk LARAP. Spesifikasi ESS-SOP; UKL/UPL; AMDAL; LARAP:EMMP; IVP; Permen LH no 12/2010 dan 05/2012. Rencana Tindak Anti Korupsi-12 langkah PACS -Penguji Independen; Keterbukaan Informasi; Monitoring dan pengawasan; mitigasi atas resiko kolusi dan penipuan; penanganan keluhan; sanksi dan tindak lanjut 3. Kemiskinan-akses ke pelayanan umum dan pasar; kesempatan kerja; pengurangan resiko kenaikan biaya ekonomi 4. Gender-peranan di kontraktor, konsultan, penilik jalan,FLLAJ 5. Disabilitas-jln akses; fasilitas yg memadai dan rambu2. 26
Issues dari hasil Pembahasan PDD dengan Ditjen PK dan Ditjen BM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program/Initial Disbursement RUC Interim Payment Partial Handover Various Audits vs TT Verification Institusional Insentive
27
Manajemen Resiko •
• • • • • • • •
Ketepatan waktu dalam pengesehan besaran anggaran tiap tahun, dimana provinsi harus melakukan pembiayaan sendiri terlebih dahulu untuk pekerjaan pemeliharaan-Perda APBD 2013 Pemilihan Kepala Daerah/Gubernur Mei 2013-Perda Percep Tahap 2 Lemahnya kemampuan dari bagian pelaksana di provinsi dan koordinasi yang belum efektif-PIUC di PIU Kelebihan staf untuk ‘Swakelola’ Kemampuan kontraktor lokal dan konsultan-tender/seleksi terbuka Hasil Verifikasi-PMC di TT Korupsi-Tata kelola Pemerintah yg baik Overloading-pnk desain perkerasan dan kualitas Resiko lain: ₋ ₋ ₋ ₋ ₋
Jumlah Provinsi Percontohan Nilai Hibah Ketidakpastian berkaitan dengan perpanjanganPRIM dan pembiayaan untuk IndII dan AIIG setelah 30 Juni 2015 Ketersediaan dari sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan program Penunjukan dan pembiayaan untuk disain dan konsultan pengawas
28
Rencana Pelaksanaan PRIM sampai Juni 2015 Implementation Schedule for Provincial Road Improvement & Maintenance (PRIM) Jan - Apr
May
Jun
Jul
2012 Aug Sept
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb March April May
June
2013 July August
Sept
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
March
April
2014 June
May
July August Sept
Oct
Nov
Dec Jan
Feb March April
May
4th Output Verification
MoF 4th Payment
June
2015 July
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
DFA PMM
NPPH
Grant
SPPH
1st Output Verification
Subsidiary Agreement (AusAID & MoF)
Grant Preparation incl. LG Proposal (IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG)
MoF 1st Payment
2nd Output Verification
MoF 2nd Payment
3rd Output Verification
MoF 3rd Payment
5th Output Verification
MoF 5th Payment
APBN + DIPA (MoF)
RKUD (LG)
Plan APBD 2013 (LG)
RKUD (LG)
RKUD (LG)
RKUD (LG)
RKUD (LG)
Perda for Road Maintenance Program 2013 - 2018 (incl. PRIM)
Establish Tech. Team in DGH
ADD/TOR & Procure
Interim Support Consultant
DGH Technical Team Support/PMC/Verification
Procure PMC
Intermittent DPU Program Implementation Unit (PIU)
Establish PIU in Province
PRIM Swakelola (Force Account) Routine Maintenance
Concept Note
Technical Assistance (TA) & LG Activities
Partial Team
Procure Contractor
Procure Supervision Consultant
PRIM Construction
PRIM Supervision Consultant
Defects Liability
Partial Team
Road Traffic & Transport Forum (RTTF)
Procure PIUC
Detailed Design
Procure
PIU Consultant/DED
Partial Team
Monitoring & Evaluation
Verification/Technical and Financial Assessments by PMC
Training Needs Study
Develop. Training Program
Training & Institutional Strenghtening by PIUC
29
Pemeliharaan Rutin swakelola+dikontrakkan 2013-Juni 2015
30
Pemeliharaan Rutin swakelola 2013-Juni 2015 (Base Cost)
31
Back log dan Pekerjaan Minor dikontrakkan 2013-Juni 2015
32
Back log dan Pekerjaan Minor dikontrakkan 2013-Juni 2015 (Base Cost)
33
Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi dikontrakkan 2013-Juni 2015
34
7 Paket Kontrak untuk Program 2013-Juni 2015 (Based Cost)
35
Alokasi Anggaran & Pencairan Hibah • Nilai Program • 2013- Juni 2015 (committed)
• Kontribusi Hibah • 40% kontribusi dari total program • 60% nilai APBD
• Cash flow • Ketentuan Anggaran (APBD) – Pembiayaan Sendiri 100% sampai dengan proses verifikasi dan pencairan disetujui • Pencairan o Pembayaran Disbursement Program/Uang Muka untuk nilai program kegiatan tahunan – sebesar 30% o Persetujuan Kegiatan sampai Verifikasi
36
Identifikasi Jaringan Terkait PRIM di NTB
37
Rekomendasi Pemeliharaan 2013 – 2015
38
Tahap yang dicapai saat ini: • Pembentukan PIU NTB November 2012 • Surat Bappenas ke Ditjen BM ttg Pembentukan Tim Teknis Oktober 2012 • Surat Bappenas ke Ditjen BM ttg Penunjukkan Executing Agency PRIM November 2012 • Pembentukan TT di Dirjen BM Februari 2013 • Naskah Akademik dan Rancangan PERDA NTB sudah dimulai dilaksanakan November 2012
39
Tahap Selanjutnya • • • • • • • • • • • •
Pembentukan TT di Dirjen BM Februari 2013 Program Management Manual/PMM Maret 2013 PercepatanPERDA 2/PRIM: Nov 2012-April 2013 Pengadaan Konsultan ‘PMC, PIUC, M&E’: Januari-April 2013 Persiapan Pelaksaan Proyek: April-Juli 2013 2013 Mulai Peningkatan Swakelola: Mei 2013 Pengadaan 7 Paket AUD 15,8 juta Mei-Juli 2013 Finalisasi DFA (direct funding agreement), Surat Penetapan Penerusan Hibah /SPPH: Maret-April 2013 Perjanjian Penerusan Hibah/PPH: April 2013 Kontrak 7 Paket Agustus 2013 Verifikasi Program untuk Disbursement Pertama Juli-Agustus 2013 Disbursement Pertama Oktober 2013
40
PRIM Schedules Jan-June 2013 month week
January 3 4
1
PDD + PMM + Draft Perda (incl. Academic Paper) + circulate document to stakeholder
February 2 3
March 4
1
2
PDD Workshop 26 February 2013
April 3
4
1
2
May 3
4
1
Workshop PMM Socialisation (NTB) - 17 April 2013
PMM Retreat 1314 March
2
3
4
DG Treasury (MoF)Decree/ Perdirjen
Issuance of Perda NTB
PMM Detailed Discussion by Topic/Chapter with DGH+MOF
Socialization of Perda NTB 27 Jan-2 Feb Provincial Government 19-23 Feb Road End User 5-7 March DPRD NTB PDD DFA PMM SPPH PPH
DFA SPPH Approval and issuance of PMM by DGH
PPH Starting to swakelola
Program Design Document Direct Funding Agreement Program Management Manual Surat Persetujuan Penerusan Hibah Perjanjian Penerusan Hibah
41
Total Komponen 1 PRIM 2013-2015& Rencana Disbursement yg diusulkan Prov NTB No
1
2
3
Uraian Kegiatan
Kontrak 2013-2015
Kontrak untuk Backlog dan Pekerjaan Minor
Swakelola
Total
Juni-December 2013
Januari- Desember 2014
Januari-Juni 2015
Rp
158.009.000.000
25.582.000.000
82.771.000.000
49.656.000.000
A$
15.800.900
2.558.200
8.277.100
4.965.600
Rp
57.823.000.000
-
57.823.000.000
-
A$
5.782.300
-
5.782.300
-
Rp
43.922.000.000
3.987.000.000
32.219.000.000
7.716.000.000
A$
4.392.200
398.700
3.221.900
771.600
Rp
259.754.000.000
29.569.000.000
172.813.000.000
57.372.000.000
A$
25.975.400
2.956.900
17.281.300
5.737.200
TOTAL
42
