KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
MANUAL PENGELOLAAN PROYEK/ PROJECT MANAGEMENT MANUAL/PMM PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE/PRIM IndII-HIBAH AusAID
Sekilas tentang PRIM NTB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rencana besaran Hibah AusAID Total Program Konstruksi Rp 259 milyar Total Hibah untuk Kontruksi Rp 112 milyar Total Hibah untuk Insentif Rp 10 milyar Total APBD untuk Konstruksi Rp 147 milyar Rencana Efektif Hibah AusAID sd Juni 2015 Total Panjang Penanganan Jalan : Pemeliharaan Rutin 1.265,14 Km Back Log/Minor Works 679,00 Km Pemeliharaan Berkala 47,90 Km Rehabilitasi 15,96 Km Kontrak 830,00 Km Swakelola 942,00 Km Konsultan PMC+PIUC+M&E+DED 2013-2014+TFA disiapkan oleh IndII Konsultan Supervisi 2013-2015 disiapkan oleh Dinas PU NTB Tim Teknis DJBM melakukan Verifikasi Teknis Sistem Disbursement dengan RUC dengan 4 Tahap Implementasi menggunakan Peraturan yang berlaku di Indonesia Fitur utama: aspek governance+pemeliharaan rutin+penguatan institusi
Tahap Persiapan • Penentuan kriteria dan pendataan daerah calon penerima hibah • Sosialisasi program hibah jalan provinsi dan kemungkinan dapat diperluas ke kabupaten/kota • Pembentukan Tim Teknis DJBM • Penyusunan PMM • Penyampaian surat minat dan usulan program dari pemerintah daerah kepada Ditjen Bina Marga cc. Bappenas • Penilaian thd daerah yang layak sbg penerima hibah • Penyampaian surat usulan nama daerah calon penerima hibah dan rincian jumlah dana hibah • Penetapan Daerah Penerima Program Hibah melalui penerbitan SPPH • Pembentukan PIU • Penyusunan Perjanjian Penerusan Hibah
Tahap Pelaksanan di tingkat daerah • Penyiapan dokumen DED dan dokumen pengadaan barang dan jasa. • Penyusunan rencana anggaran tahunan (DPA APBD) sesuai dengan rencana penerimaan dana hibah. • Proses pengadaan barang dan jasa • Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik • Pelaksanaan pengawasan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala • Permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan fisik dan non fisik kepada tim Teknis DJBM
Tahap pelaksanaan di tingkat pusat • Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala • Melaksanakan verifikasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah atas pencapaian hasil kegiatan • Penerbitan surat rekomendasi teknis atas hasil verifikasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DJPK
Kriteria daerah penerima hibah 1.
Kriteria Administrasi: a) b) c)
d) e) f)
g) h) i) j)
Termasuk sebagai salah satu daerah yang diusulkan dan dipilih menjadi pilot Province atau perluasan ke Provinsi dan atau Kabupaten lainnya bagi proyek Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan jalan. Rencana Kerja Tahunan (berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh program hibah) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah bersangkutan. Rencana Komprehensif dan atau rencana Tahunan pembangunan infrastruktur dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dokumen penerimaan barang dan/atau jasa yang dibiayai Dana Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki peraturan /kebijakan terkait sektor infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk mendukung terciptanya layanan infrastuktur jalan yang berkualitas bagus. Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan layanan pemeliharaan dan Peningkatan jalan. Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap pelaksanaan program hibah. Surat rekomendasi/persetujuan dari DPRD setempat Surat kesediaan Kepala Daerah bersangkutan untuk menanggung biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dengan dana hibah. Surat Kesediaan Pemerintah Provinsi untuk membiayai seluruh pembayaran kepada Pihak Ketiga untuk kontrak konstruksi sebelum penggantian porsi Hibah disetujui dan di transfer ke RKUD sesuai hasil verifikasi output.
Kriteria Dana Penerima Hibah (2) Kriteria Teknis 1.
2.
Dokumen studi kelayakan proyek Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan jalan yang mengacu pada dokumen atau kebijakan daerah di sektor infrastuktur jalan. Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009
Peruntukkan program Hibah kegiatan fisik jalan (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan; Pemeliharaan system drainase; Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan; Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam rumaja; Pemeliharaan perkerasan jalan (sealing. laburan, penambalan); Pemeliharaan bangunan pelengkap; Pemeliharaan perlengkapan jalan; Grading operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan; Pemeliharaan lereng; Pekerjaan darurat.
Peruntukkan program Hibah Kegiatan Fisik Jalan (2) Kegiatan pemeliharaan berkala terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
Pelapisan ulang (overlay); Perbaikan bahu jalan; Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative; Pengasaran permukaaan (regrooving); Pengisian celah/retak permukaan (sealing); Perbaikan bangunan pelengkap; Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak Pemarkaan (marking) ulang; Penambalan lubang; Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali permukaan; Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
Peruntukkan Program Hibah Kegiatan Fisik Jalan (3) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan jalan • Pelapisan ulang (overlay); • Perbaikan bahu jalan; • Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative; • Pengasaran permukaaan (regrooving); • Pengisian celah/retak permukaan (sealing); • Perbaikan bangunan pelengkap; • Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak • Pemarkaan (marking) ulang; • Penambalan lubang; • Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali permukaan; • Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
Peruntukkan program Hibah untuk Insentif Institusi Kegiatan Fisik Non Jalan: • Pengadaan peralatan survey jalan • Pengadaan peralatan pemeliharaan rutin jalan Kegiatan Non Fisik: • Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan, dll • Peningkatan peran FLAJ • Penerapan PPBP
Organisasi pengelola Program Hibah 1. Organisasi pengelola Program tingkat pusat: a) b) c) d)
Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum cq. Ditjen Bina Marga Implementing Agency: Pemerintah Daerah Dinas PU/Dinas Bina Marga e) Steering Committee: Panitia Pengarah Ketua Bappenas; Anggota Kem PU+Kem Hub+Kem Dagri f) Tim Teknis Ditjen Bina Marga
Organisasi Pengelola Program di tingkat Daerah TIM PENGARAH
TIM TEKNIS Ditjen Bina Marga
Gubernur
PROGRAM IMLEMENTATION UNIT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Mekanisme Program • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah • PP No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah • PMK 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Mekanisme program Hibah (1) – Mekanisme Proses Hibah – Mekanisme Pengusulan Program Hibah – Mekanisme Penetapan Hibah dan Pengesahan DIPA HPD – Mekanisme Permintaan Pencairan dan Penyaluran Hibah – Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Hibah
Mekanisme Proses Hibah (2) 1.Sumbernya dari luar negeri 2.Perjanjian hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah (Government to Government) 3.Sosialisasi kepada daerah.
4.Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kementerian PU dan Instansi terkait lainnya.
Mekanisme pengusulan program hibah (1) 1. 2.
3. 4.
Pemerintah Daerah yang terpilih sebagai Pilot Program adalah berdasarkan hasil studi IndII Activity 176 Phase 2. Untuk perluasan Program PRIM, maka mekanisme proses hibah, pengusulan program hibah dan penetapan hibah kepada daerah calon/penerima hibah menggunakan prosedur sesuai Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pemerintah Daerah mengajukan proposal PRIM kepada DJBM, sebagai Executing Agency PRIM Proposal tersebut sekurang-kurangnya dilampiri: • Kerangka Acuan Kerja • Data kondisi jalan terakhir yang meliputi data hasil survai nasraa, LHR, kondisi jalan dan data-data lainnya sesuai ketentuan dan pedoman dari Ditjen Bina Marga • Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi • Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • DED untuk pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi ; • RAB untuk setiap kegiatan yang diusulkan;
Mekanisme pengusulan Program Hibah (2) 5.
6. 7.
8. 9.
DJBM, Kementarian Pekerjaan Umum melakukan review teknis terhadap proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil survey lapangan dan baseline survey yang dilakukan Tim Teknis dibantu oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Pemberi Hibah. Pemerintah Daerah melakukan revisi sesuai dengan hasil review yang dilakukan oleh DJBM dan mengirimkan kembali revisi tersebut kepada DJBM. DJBM mengusulkan Program hibah kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan DJBM melakukan persiapan Program Hibah Jalan Provinsi yang meliputi: penentuan kriteria Daerah penerima hibah, PMM, dan Sosialisasi program. DJBM mengeluarkan surat rekomendasi teknis untuk proposal PRIM
Mekanisme Pengusulan Hibah
Reference Unit Cost (1) • Tabel 1: Reference unit costs (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin Kontrak
Swakelola
26.166.000
20.471.000
Kategori Pemeliharaan
Rutin
• Tabel 2:Tabel 2: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Kontrak (Untuk ruas yang ada backlog dan rutin maka rutin hanya didaerah perkerasan jalan) Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1 (<5% kerusakan) 4.400.000
2 (5-15% kerusakan) 20.800.000
3 (15-30% kerusakan) 51.800.000
4 (30-50% kerusakan) 99.100.000
5 (>50% kerusakan) 163.922.700
Reference Unit Cost (2) •
Tabel 3: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Swakelola Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan 1 (<5% kerusakan) 3.800.000
•
2 (5-15% kerusakan) 18.000.000
3 (15-30% kerusakan) 44.900.000
4 (30-50% kerusakan) 85.800.000
5 (>50% kerusakan) 141.900.000
Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak PM hanya aspal dan bagaimana untuk item lainnya?
Ringan
Sedang
Berat
Typical penanganan perkerasan aspal
50 mm O/L
75 mm O/L
100 mm O/L
Luas perkerasan aspal Rp/m²
127.000
192.000
256.000
Reference Unit Cost (3) •
Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
Desain Repetisi Beban (ESAL)
Lebar perkerasan 4.5m& bahu jalan 2 x 1.5m
Lebar perkerasan 6m & bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL) 3.413.000.000
4.231.000.000
3.776.000.000
4.680.000.000
4.106.000.000
5.018.000.000
4.671.000.000
5.575.000.000
5.425.000.000
6.329.000.000
5.753.000.000
6.745.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL )
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL) Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL ) Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL) Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL )
Lembar verifikasi teknis (1) Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant
FORM VERIFIKASI
____________________
Provinsi Nama Paket
: :
______________________________ ______________________________
Progres Fisik - Rencana
: :________________________________
Tanggal Verifikasi Panjang Pemel Rutin
: :
________Km
SKPD Sector Program
: :
______________________________ Road Pemeliharaan Rutin dgn Kontrak
-
:________________________________
STA/KM
:
__________---___________
STA/KM
:
__________---___________
Realisasi
Pemeliharaan Rutin dgn Swakelola
Untuk yang dikontrakkan Nama Kontraktor
:________________________________
No Kontrak
:________________________________
Nilai Kontrak
:________________________________
Untuk Swakelola Total Anggaran
VERIFIKASI TEKNIK
:________________________________
Hasil Verifikasi Ya Tidak
Dokumen yang disyaratkan
1. Apakah ada Rencana Pemeliharaan Rutin?
Fotokopi dokumen
2. Lakukan pengecekan visual untuk hasil pekerjaan pemeliharaan rutin dan dibandingkan dengan rencana pemeliharaan rutin pada bulan sebelumnya.
Foto untuk lokasi yang pelaksanaan pemeliharaan rutin yg tidak memuaskan
3. Apakah ada anggaran pemeliharaan rutin yang digunakan untuk pekerjaan darurat/bencana alam?
Ikhtisar biaya,lokasi dan tipe pekerjaan dan sumber dana Fotokopi bukti pembayaran
4. Jumlah staf dan pekerja yang digunakan pada bulan yang lalu termasuk bukti pembayaran upah dan honor.
………….………, ………………………… Verifikator Pejabat Pembuat Komitmen
Verifikator-Tim Teknis DJBM
…………………………………… NIP ...……………………………
…………………………………… NIP ...…………………………… Konsultan Verifikasi
…………………………………… Pengawas Lapangan dari PPK
Konsultan Supervisi
…………………………………… NIP ...……………………………
…………………………………………………….
…………………………………… NIP ...……………………………
Lembar verifikasi Teknis (2) Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant
FORM VERIFIKASI
Provinsi Nama Paket
: :
______________________________ ______________________________
Progres Fisik - Rencana
: :________________________
Tanggal Verifikasi :
____________________
SKPD Sector Program
: :
______________________________ Road Pemeliharaan Berkala Jalan
-
Realisasi
:________________________
Panjang Efektif
:
________Km
Nama Kontraktor
:________________________
STA/Km
:
Rehabilitasi Jalan
Nomor Kontrak
:________________________
STA/Km
:
__________---___________ __________---___________
Peningkatan Jalan
Nilai Kontrak
:________________________
Jembatan
Nilai Sub Kontrak
:________________________
B
C
VERIFIKASI PENGADAAN
Hasil Verifikasi Ya Tidak
Dokumen yang disyaratkan
1 Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh semua yang terkait
Fotokopi Pakta Integritas
2 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing
Fotokopi BAPP
3 Berita Acara Evaluasi Pelelangan/BAHP
Fotokopi of BAHP
4 Nama Pemenang Hasil Pelelangan telah diumumkan di media resmi
Fotokopi Pengumuman Pemenang Hasil Pelelangan
5 Semua sanggahan telah dijawab dan diselesaikan
Fotokopi dokumen sanggahan dan jawabannya
VERIFIKASI TEKNIK
Hasil Verifikasi Ya
Dokumen yang disyaratkan
Tidak
Pemeliharaan Berkala Jalan 1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
2 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak 3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar daftar hasil hasil pengukuran pengukuran dan dan lokasi lokasi Buat Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
5 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar daftar lokasi lokasi cacat&kekurangan cacat&kekurangan dan dan foto foto Buat Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
6 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak 7 Perlengkapan Jalan telah dipelihara dengan baik Rehabilitasi Jalan
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Ya
Tidak
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak
Notes
Buat daftar daftar hasil hasil pengukuran pengukuran dan dan lokasi lokasi Buat Buat Buat daftar daftar hasil hasil pengukuran pengukuran dan dan lokasi lokasi
23 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak 3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak 5 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak
Buat daftar daftar lokasi lokasi cacat&kekurangan cacat&kekurangan dan dan foto foto Buat Buat daftar daftar lokasi lokasi cacat&kekurangan cacat&kekurangan dan dan foto foto Buat
6 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Perbaikan Jembatan 17 Perbaikan kontrak Record of Jembatan previous 5sesuai years dengan treatment Penggantian Jembatan 1 Penggantian Jembatan sesuai dengan contract
Yes
No
Yes
Buat daftar lokasiofcacat&kekurangan dan foto Provide Fotokopi records No Notes
Notes
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
(Analisa dampak Lingkungan)Persyaratan yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: • Penyusunan dan persetujuan dokumen AMDAL untuk setiap kegiatan/usaha yang mempunyai dampak penting. • Penyusunan dan persetujuan dokumen UKL-UPL untuk setiap kegiatan/usaha yang tidak mempunyai dampak penting. • Pengajuan untuk mendapatkan persetujuan atas SPPL Penyusunan dan persetujuan LARAP dan Simplified LARAP untuk setiap kegiatan/usaha apabila memerlukan pembebasan tanah dan pemukiman kembali
Ketentuan dan Kerangka Kerja untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Peraturan Presiden no 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Penyiapan dokumen LARAP • • • • • • • • • • • • •
Persiapan, persetujuan dan implementasi untuk LARAP; Survai dan Inventarisasi; Ketentuan untuk konsultasi publik; Prosedur untuk menghitung nilai kompensasi untuk tanah; Bantuan relokasi; Pengelompokkan penduduk yang terkena pemebebasan tanah; Rincian dan Cakupan Pemukiman Kembali; Bantuan untuk pengembalian penghidupan yang lebih baik; Institusi dan pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi; Mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan; Perlakuan terhadap Komunitas Adat Terpencil . MAsuk dalam Appendix
Program PRIM melaksanakan Rencana Tindak Anti Korupsi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: • Penunjukan penguji independen yang dibiayai oleh IndII, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan TAK • Peningkatan peran dari forum Lalulintas untuk konsolidasi dan simplifikasi tentang keterbukaan informasi. • Pemberlakuan secara penuh Perpres 70/2012
STANDAR PERENCANAAN/DESAIN • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 15 desember 2011 Nomor : 19/prt/m/2011 Tentang Persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan • Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 22.2 /KPTS/Db/2012 Tanggal : 30 Maret 2012 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan • Spesifikasi Umum Edisi 2010 • Standar dokumen pengadaan Pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi Kontrak gabungan lump sum dan Harga satuan Untuk kontrak tahun jamak dan tunggal Tahun 2010
PENGADAAN BARANG DAN JASA • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah” • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah” • Peraturan Kepala LKPP no 6 tahun 2012 tentang petunjuk teknis peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa pemerintah
Aspek Keuangan PMM KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHAPAN PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM No
TAHAP
SEMESTER/TAHUN
VERIFIKASI ATAS CAPAIAN OUTPUT 1.
1
TAHAP 1
2. 3.
Governance: a. PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure); b. Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi; d. Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan Kontrak dan pembayaran UM telah dilaksanakan Pelaksanaan swakelola 4 bulan. Governance: a. PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure); b. Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi; d. Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan Pencapaian 25% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak) Verifikasi untuk Insentif dengan pencairan 50% dari uang insentif untuk peningkatan kinerja
1. 2.
Governance, kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan Pencapaian 70% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
1.
Governance: a. PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure); b. Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi; d. Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan Pencapaian 100% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak) Verifikasi untuk pencairan 50% dari uang insentif untuk peningkatan kinerja institusi
2/2013 2. 3. 1.
2
3
4
TAHAP 2
TAHAP 3
TAHAP 4
1/2014
2/2014
1/2015 2. 3.
Mekanisme Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Australian – Indonesia Infrastructure Grant Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Dari Mekanisme Permintaan Pencairan dan Penyaluran Hibah
Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada DJPD dan DJPK
DJPD melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan hibah berdasarkan aspek teknis yang telah ditentukan.
Dokumen yang diprasyaratkan: 1.Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 2. Laporan Penggunaan Dana Hibah 3. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
DJPK melakukan pemantauan atas penggunaan dana hibah
SELESAI
Besaran Dana Tahap 1 PRIM 2013-2015 No
Uraian Kegiatan
Total (dalam Rupiah)
Juni-December 2013
Januari- Desember 2014
Januari-Juni 2015
PROGRAM PRIM 2013-2015 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1
Kontrak 2013-2015
158.009.000.000
25.582.000.000
82.771.000.000
49.656.000.000
2
Kontrak untuk Backlog & Pekerjaan Minor
57.823.000.000
-
57.823.000.000
-
3
Swakelola
43.922.000.000
3.987.000.000
32.219.000.000
7.716.000.000
259.754.000.000
29.569.000.000
172.813.000.000
57.372.000.000
TOTAL
Terima Kasih
