IX
HUBUNGAN KERJA
HUBUNGAN KERJA TERJADI KARENA Pengusaha
ADANYA PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja
Pekerja/buruh
SAH
a. b. c. d.
Secara tertulis / lisan ps 51 (1) Untuk waktu tertentu ps 56 (1) Untuk waktu tidak tertentu
Adanya kesepakatan kedua belah pihak p Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum a Adanya pekerjaan yang diperjanjikan s Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan a ketertiban umum,kesusilaan,dan peraturan perundangan l ( 52 ayat 1) yang berlaku
Bertentangan dgn ayat (1) huruf a dapat dibatalkan Bertentangan dgn ayat (1) huruf b batal demi hukum
Pasal 54
Perjanjian kerja tertulis
Perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama ,masing masing pihak menyimpan satu sebagai bukti adanya perjanjian kerja
a. b. c. d. e. f.
Nama , alamat perusahaan dan jenis usaha Nama,jenis kelamin,umur,dan alamat pekerja/buruh Jabatan atau jenis pekerjaan ps. 54 ayat (1) Tempat pekerjaan Besarnya upah dan cara pembayaran Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja h. Tempat dan tgl perjanjian kerja dibuat i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja Ketentuan ayat (1) huruf e dan f tidak boleh bertentangan dgn peraturan perusahaan,perjanjian kerja bersama dan UU Perjanjian Kerja tidask dapat ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (pasal 55)
tidaktertulis
Hanya untuk PKWTT, alat bukti adalah Surat Pengangkatan (ps 63 ayat 1)
SURAT PENGANGKATAN PEKERJA MEMUAT KETERANGAN TENTANG : a. Nama dan alamat pekerja c. Jenis pekerjaan b. Tanggal mulai bekerja d. Besarnya upah
Pal 54
Perjanjian kerja tidaktertulis Hanya untuk PKWTT, alat bukti adalah Surat Pengangkatan (ps 63 ayat 1)
SURAT PENGANGKATAN PEKERJA MEMUAT KETERANGAN TENTANG : a. Nama dan alamat pekerja c. Jenis pekerjaan b. Tanggal mulai bekerja d. Besarnya upah
pasal 127 PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN PKB BATAL DEMI HUKUM DAN YANG BBERLAKU ADALAH KETENTUAN DALAM PKB PASAL 128 DALAM HAL PERJANJIAN KERJA TIDAK MEMUAT ATURAN ATURAN YANG DIATUR DALAM PKB MAKA YANG BERLAKU ADALAH KETENTUAN DALAM PKB
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin (ps 57 ayat 1) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, penafsiran yang sah adalah dalam bahasa Indonesia (ps 57 ayat 3)
PKWT TIDAK TERTULIS DINYATAKAN
BERTENTANGAN DGN KETENTUAN UU DAN DIBERLAKUKAN SEBAGAI PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA PKWT MELANGGAR PASAL 61 AYAT 1 BAGI PKWTT MENIMBULKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTIRUGI BAGI PIHAK YANG INGIN MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU a.
1.
2.
3.
HANYA DAPAT DIBUAT UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG MENURUT JENIS DAN SIFATNYA ATAU KEGIATAN PEKERJAANNYA AKAN SELESAI DALAM WAKTU TERTENTU
PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dapat diperpanjang atau diperbaharui berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun
PKWT yg tidak memenuhi syarat ayat 1,2,3,4,5,6, demi hukum menjadi PKUWTT
b. c. d.
Pekerjaan sekali selesai atau sementara Perkiraan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun Pekerjaan musiman Berhubungan dgn produk baru,kegiatan baru atau produk tambahan dalam masa percobaan atau penjajagan
Perpanjangan PKWT oleh pengusaha harus diberitahukan secara tertulis kepada pekerja paling lama 7 (tujuh ) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerja (ps 59 ayat 5) Pembaharuan PKWT dapat diadakan setelah masa tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari PKWT untuk waktu yang lama dan hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali saja dan paling lama 2 (dua ) tahun
PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU Pengusaha dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan (ps 60 ayat 1) Pada masa percobaan upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (ps 60 ayat 2)
Berakhirnya Perjanjian Kerja a. b. c. d.
Pekerja meninggal dunia ps. 61 ayat 1 Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan / penetapan LPPHI yg telah mkh tetap Adanya keadaan atau kejadian tertentu yg tercantum dalam PK,PP,PKB yg dpt menyebabkan berakhirnya hubungan kerja Pengalihan hak perusahaan tidak boleh merugikan hak hak pekerja ; hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali dinyatakan dalam perjanjian pengalihan , asal tidak merugikan pekerja (ps. 61 ayat 3)
perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha Atau Beralihnya hak atas perusahaan Yang disebabkan Penjualan, pewarisan, hibah
Ahli waris pengusaha perorangan yang meninggal dunia, ahli waris dapat mengahiri perjanjian kerja setelah berunding dengan pekerja Ahli waris pekerja yang meninggal dunia, berhak memperoleh haknya sesuai peraturan perundangan berlaku , Tu perjanjian kerja , peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama
PASAL 65
PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN
PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN WAJIB BERBENTUK BADAN HUKUM PEKERJAAN YANG DISERAHKAN HARUS MEMENUHI SYARAT DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA
DILAKUKAN SECARA TERPISAH DARI KEGIATAN UTAMA
DILAKUKAN DENGAN PERINTAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
TIDAK MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI SECARA LANGSUNG
PERLINDUNGAN
SYARAT SYARAT
KERJA
KERJA
SEKURANG KURANGNYA SAMA
HUBUNGAN KERJA DIATUR DALAM PK TERTULIS
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ATAU WAKTU TIDAK TERTENTU
DENGAN PEKERJA YANG BEKERJA DIPERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
MELANGGAR PASAL 65 AYAT (2) DAN (3) DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA BERALIH KEPERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
PASAL 66
PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA WAJIB BERBENTUK BADAN HUKUM PEKERJA PPJP TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN POKO ATAU KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI,KECUALI UNTUK KEGIATAN PENUNJANG YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI (PS 66 AYAT 1) ADANYA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA PERLINDUNGAN
SYARAT SYARAT
UPAH
KERJA
KESEJAHTERAAN DAN PERSELISIHAN YANG TIMBUL MENJADI TANGGUNG JAWAB
HUBUNGAN KERJA DIATUR SECARA TERTULIS DALAM PKWT ATAU PKWTT SESUAI KETENTUAN PASAL 59 PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN PENGGUNA DAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DIBUAT SECARA TERTULIS DAN WAJIB MEMUAT PASAL PASAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
MELANGGAR PASAL 66 AYAT (1),AYAT (2) HURUF a , b , dan d SERTA AYAT (3) TIDAK TERPENUHI DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA BERALIH KEPERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
