Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1148/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT TEKNIS PERSAMPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa penanganan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan penanganan yang komprehensif, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat berhasil secara optimal dan ramah lingkungan serta tidak mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan;
b.
bahwa penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan keterlibatan, keikutsertaan dan keterpaduan langkah seluruh pemangku kepentingan, baik unsur Pemerintah Pusat, unsur Pemerintah Daerah maupun Pakar;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penasihat Teknis Persampahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun Perundang-undangan;
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 18. Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana, telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Pembiayaan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini termasuk honor personil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta alokasi Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
KETIGA
:
Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas mulai ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai 31 Desember 2007 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pembentukan TIM Penasihat Teknis Persampahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan Gubernur ini.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2007
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Menteri Dalam Negeri Menteri Pekerjaan Umum Menteri Lingkungan Hidup Kepala Bappenas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKi Jakarta Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta Para Walikotamadya Provinsi DKI Jakarta Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1148/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENASIHAT TEKNIS PERSAMPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Pengarah
:
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penanggung Jawab
:
Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Ketua merangkap Anggota
:
Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua merangkap Anggota
:
Wakil Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris merangkap Anggota
:
Kepala Sub Dinas Bina Teknik Operasional Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
Anggota
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Sekretariat
:
Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Unsur Departemen Pekerjaan Umum Unsur Kementerian Negara Lingkungan Hidup Unsur Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Unsur Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Unsur Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Unsur Biro Administrasi Sarana Perkotaan Setda Provinsi DKI Jakarta Unsur Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Unsur Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta Unsur Pemerintah Kota Bekasi Dr. Kardono (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Ir Djoko Heru Martono, M.Sc. (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) Dr. Ir. Setyo Moersidik, DEA (PPSML - UI) Ir. Aboejoewono Ir. Sri Bebasari, M.Si. Ir. Rochrnan
Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1148/2007 Tanggal 9 Agustus 2007
TUGAS BADAN PENASIHAT TEKNIS PERSAMPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Pengarah
:
Memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.
Penanggung Jawab
:
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanan tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.
Ketua
:
a. b.
memimpin dan mengkoordiansikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota Tim, melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
Wakil Ketua
:
Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan Sekretaris dan Anggota Tim serta melaporkan pelaksanaan tugas Tim.
Sekretaris merangkap Anggota
:
a.
melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kegiatan administrasi pelaksanaan tugas Tim lainnya;
b.
mempersiapkan prasana, sarana, perlengkapan pelaksanaan rapat serta kegiatan Tim lainnya;
c.
menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.
a.
melakukan kajian, evaluasi dan analisis terhadap rencana strategi penanganganan persampahan untuk dijadikan bahan penyusunan program, rencana kerja dan rencana kegiatan Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Satuan Kerja Perangkatan Daerah lain yang terkait;
b.
melakukan kajian, evaluasi, analisis, perumusan dan penyusunan pola pembangunan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir/ Intermedieate Treatment Facility sampah, baik yang dibiayai dari APBD dan/atau pembiayaan di luar APBD;
c.
melakukan kajian, evaluasi, anlisis, perumusan dan penyusunan pola pembangunan fasilitas pengolahan sampah;
d.
melakukan kajian, evaluasi, analisis, perumusan dan penyusunan pola kerja sama penangganan sampah;
e.
melakukan kajian, evaluasi dan analisis terhadap usul kerja sama penanganan sampah yang ditawarkan/diusulkan pihak ketiga;
f.
hasil pelaksanaan tugas dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dipergunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan.
Anggota
:
dan
bahan
