Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Penerarangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah-an Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas;
9.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
GUBERNUR
PROPINSI
DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA
JAKARTA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas yang selanjutnya disingkat Dinas PJU dan SJU adalah Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas adalah Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas di Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Penerangan Jalan Umum adalah sarana penerangan yang menggunakan tenaga listrik yang dibangun/dipasang di kawasan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) pada jalan protokol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lingkungan, jalan setapak dan pada jalan pedestrian, pejalan kaki/trotoar serta pada jembatan, jembatan layang, jembatan penyeberangan orang, simpang susun, terowongan yang berfungsi untuk memberikan penerangan dan keamanan; 13. Penerangan Sarana Umum, adalah sarana penerangan yang menggunakan tenaga listrik dengan menekankan unsur kelengkapan pencahayaan yang dibangun/dipasang pada sekitar bangunan umum/ornamen kota meliputi gedung bersejarah, monumen, patung, tugu, prasasti, taman pemakaman umum, taman/pohon, kolam umum/air mancur, dan pencahayaan pada sekitar fasilitas/tempat umum yang dipasang/dibangun pada bulevar, plaza, terminal bus, shelter bus, box telepon, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat rekreasi, lapangan olah raga serta pencahayaan lampu hias yang keseluruhannya berfungsi memberikan kenyamanan dan keindahan; 14. Jaringan Utilitas adalah media penghubung/penghantar energi Telekomunikasi, Air, Listrik dan Gas yang menggunakan/melalui kabel atau pipa yang berada di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut; 15. Bangunan Pelengkap adalah bangun bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jariingan utilitas antara lain ducting manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas PJU dan SJU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas. (2) Dinas PJU dan SJU dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas PJU dan SJU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan. Pasal 3 (1) Dinas PJU dan SJU mempunyai tugas melaksanakan penataan,perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PJU dan SJU mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas kota; b. penyusunan rencana induk di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas kota; c. perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan di bidang penerangan jalan umum serta penataan, pengawasan, dan pengendalian jaringan utilitas kota; d. pemberian izin atau rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penerangan jalan umum yang pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat atau dunia usaha; e. pemberian izin atau rekomendasi di bidang jaringan utilitas kota yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat atau dunia usaha; f. pelayanan unit perbekalan dan peralatan di bidang penerangan jalan umum dan jaringan utilitas kota; g. pemantauan pelaksanaan penerimaan pajak dan pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum serta pemungutan retribusi perizinan jaringan utilitas kota; h. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; i. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas PJU dan SJU terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Bina Program; Subdinas Penerangan Jalan; Subdinas Penerangan Sarana Umum; Subdinas Sarana Jaringan Utilitas; Subdinas Logistik; Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas; Seksi Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kecamatan; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas PJU dan SJU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan umum, keuangan dan kepegawaian serta perlengkapan kantor. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d.
pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan; pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunar- anggaran; pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinsan pegawai; pengelolaan perlengkapan kantor.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Perlengkapan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; mengerjakan, menggandakan, dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengindentifikasi, mengklarifikasi, dan mengarsipkan surat; melakukan koordinasi adminstrasi dinas; mengatur penyelenggaraan rapat dinas, keprotokolan dan rumah tangga; melakukan pelayanan terhadap keluhan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
mengolah kebutuhan anggaran dinas; mengurus pengajuan penggunaan anggaran dinas; mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; memungut, membukukan dan menyetorkan retribusi; melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak PJU dan melakukan pembayaran rekening.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian;
b. menyusun rencana kebutuhan pegawai; c. mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, penghargaan, pemberhenti-an dan pensiun pegawai; d. mengurus, menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; e. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; f. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya; g. melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan kegiatan kepegawaian. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
merencanakan dan mengurus pengadaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; menyelenggarakan inventarisasi dan registrasi barang-barang perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; melaksanakan distribusi pemakaian perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; melaksanakan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; menata dan memelihara gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
Bagian Keempat Subdinas Bina Program Pasal 9 (1) Subdinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengolahan informasi dan evaluasi program, pembuatan standar, beserta pengendalian program di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Bina Program mempunyai fungsi: a. b. c. d.
penyusunan dan pengolahan program kerja Dinas; penyusunan informasi dan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas; penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standarisasi; pengendalian program di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas.
(3) Subdinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Subdinas Bina Program terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Tehnik dan Standarisasi; c. Seksi Informasi dan Evaluasi. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Bina Program. Pasal 11 (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data program kerja Dinas; b. menyusun program kerja Dinas baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang; c. menyusun petunjuk, pengarahan teknis dalam pelaksanaan program. (2) Seksi Teknik dan Standarisasi mempunyai tugas: a. b. c. d.
menyusun standarisasi terhadap peralatan, material kebutuhan Dinas; menyusun usulan penetapan harga satuan atas peralatan, material serta upah kebutuhan Dinas; menyusun standar kerja baku Dinas; menyelenggarakan bimbingan teknis dan perpustakaan.
(3) Seksi Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas:
a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program kerja Dinas. b. menyusun saran dan memberikan pertimbangan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja Dinas; c. menyusun informasi dan menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; d. mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen Dinas; e. melakukan verifikasi terhadap tagihan rekening listrik penerangan jalan terpasang; f. menyusun dan membuat laporan tahunan dinas.
Bagian Kelima Subdinas Penerangan Jalan Pasal 12 (1) Subdinas Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan pengendalian pemasangan penerangan jalan, pendestrian dan jembatan (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penerangan Jalan mempunyai fungsi: a. perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan pemasangan lampu penerangan pada jalan, pendestrian dan jembatan; b. perencanaan teknis dan pengendalian peningkatan kualitas penerangan pada jalan, pedestrian dan jembatan; c. pembinaan, bimbingan serta pemberian rekomendasi terhadap pemasangan lampu penerangan pada jalan, pendestrian dan jembatan oleh masyarakat atau dunia usaha; d. pengurusan penyambungan daya listrik untuk penerangan jalan, pedestrian dan jembatan. (3) Subdinas Penerangan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Subdinas Penerangan Jalan terdiri dari: a. Seksi Penerangan Jalan; b. Seksi Penerangan Pedestrian dan Jembatan. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penerangan Jalan. Pasal 14 (1) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan pada jalan; b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan pada jalan; c. melaksanakan pengurusan penyambungan daya listrik untuk pemasangan baru dan peningkatan kualitas penerangan pada jalan. (2) Seksi Penerangan Pedestrian dan Jembatan mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan pada pedestrian dan jembatan; b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan pada pedestrian dan jembatan; c. melaksanakan pengurusan penyambungan daya listrik untuk pemasangan baru dan peningkatan kualitas penerangan pada pendestrian dan jembatan; d. melakukan pembinaan, bimbingan pemberian rekomendasi serta bantuan penyambungan daya listrik kepada masyarakat atau dunia usaha terhadap pemasangan penerangan jalan dan sarana umum.
Bagian Keenam Subdinas Penerangan Sarana Umum Pasal 15 (1) Subdinas Penerangan Sarana Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan pengendalian pemasangan penerangan pada bangunan umum, ornamen kota, tempat/fasilitas umum dan lampu hias serta memberikan bimbingan teknis terhadap pencahayaan sisi luar bangunan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penerangan Sarana Umum mempunyai fungsi: a. perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan pemasangan lampu penerangan pada bangunan umum, ornamen kota, tempat/fasilitas umum dan lampu hias; b. perencanaan teknis dan pengendalian peningkatan kualitas penerangan pada bangunan umum, ornamen kota, tempat/ fasilitas umum dan lampu hias; c. pengurusan penyambungan daya listrik untuk penerangan pada bangunan umum, ornamen kota, tempat/fasilitas umum dan lampu hias. (3) Subdinas Penerangan Sarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Subdinas Penerangan Sarana Umum terdiri dari: a. Seksi Penerangan Bangunan Umum dan Ornamen Kota; b. Seksi Penerangan Fasilitas Umum; c. Seksi Lampu Hias. (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penerangan Sarana Umum. Pasal 17 (1) Seksi Penerangan Bangunan Umum dan Ornamen Kota mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas Penerangan Bangunan Umum dan Ornamen Kota; b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan bangunan umum dan ornamen kota; c. melaksanakan pengurusan penyambungan daya listrik untuk pemasangan baru dan peningkatan kualitas penerangan bangunan umum dan ornamen kota. (2) Seksi Penerangan Fasilitas Umum mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas penerangan fasilitas umum. b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan dan peningkatan penerangan fasilitas umum. c. melaksanakan pengurusan penyambungan daya listrik untuk pemasangan baru dan peningkatan kualitas penerangan fasilitas umum. (3) Seksi Lampu Hias mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pemasangan dan peningkatan kualitas lampu hias; b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan dan peningkatan lampu hias; c. melaksanakan pengurusan penyambungan daya listrik untuk pemasangan baru dan peningkatan kualitas lampu hias.
Bagian Ketujuh Subdinas Sarana Jaringan Utilitas Pasal 18 (1) Subdinas Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penelitian dan pengendalian penataan pembangunan jaringan utilitas meliputi jaringan telekomunikasi, teknologi informasi, air bersih, air limbah, kelistrikan dan gas berikut bangunan pelengkap di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Sarana Jaringan Utilitas mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian atas penempatan jaringan telekomunikasi, teknologi informasi, air bersih, air limbah, kelistrikan dan gas berikut bangunan pelengkapnya; b. pengendalian penataan pelaksanaan penempatan jaringan telekomunikasi, teknologi informasi, air bersih, air limbah, kelistrikan dan gas berikut bangunan pelengkapnya; c. pembinaan, bimbingan serta pemberian izin atau rekomendasi penempatan dan pengendalian penempatan jaringan telekomunikasi, teknologi informasi, air bersih, air limbah, kelistrikan dan gas berikut bangunan pelengkapnya. d. penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembangunan bangunan pelengkap jaringan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan atau kerjasama dengan dunia usaha. (3) Subdinas Sarana Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Subdinas Sarana Jaringan Utilitas terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Sarana Jaringan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi; Seksi Sarana Jaringan Air Bersih dan Limbah; Seksi Sarana Jaringan Kelistrikan dan Gas; Seksi Bangunan Pelengkap.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Sarana Jaringan Utilitas. Pasal 20 (1) Seksi Sarana Jaringan Telekomunikasi dan mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penataan penempatan jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi; b. melakukan pengkajian dan petunjuk teknis terhadap penataan pembangunan, pengembangan jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi; c. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi serta pemberian izin atau rekomendasi penggunaannya. (2) Seksi Sarana Jaringan Air Bersih dan Limbah mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penataan penempatan jaringan air bersih dan limbah; b. melakukan pengkajian dan petunjuk teknis terhadap penataan pembangunan, pengembangan jaringan air bersih dan limbah; c. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan limbah untuk pemberian izin atau rekomendasi penggunaannya. (3) Seksi Sarana Jaringan Kelistrikan dan Gas mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penempatan jaringan kelistrikan dan gas; b. melakukan pengkajian dan petunjuk teknis terhadap penataan pembangunan, pengembangan jaringan kelistrikan dan gas; c. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan kelistrikan dan gas untuk pemberian izin atau rekomendasi penggunaannya. (4) Seksi Bangunan Pelengkap mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penempatan bangunan pelengkap jaringan utilitas;
b. merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan pelengkap jaringan utilitas seperti sarana jaringan utilitas terpadu; c. melakukan penyusunan petunjuk teknis perawatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jaringan utilitas; d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan bangunan pelengkap jaringan utilitas.
Bagian Kedelapan Subdinas Logistik Pasal 21 (1) Subdinas Logistik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengujian/pengetesan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian penggunaan perbekalan dan sarana operasional Dinas. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Logistik mempunyai fungsi: a. perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian penggunaan perbekalan dan peralatan teknis Dinas; b. perencanaaan, pengadaan, pemeliharaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan sarana operasional Dinas; c. penelitian, pengujian kualitas/pengetesan peralatan dan perbekalan teknis Dinas; d. penelitian dan pengembangan teknologi Dinas baik secara teknis maupun implementasinya. (3) Subdinas Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Subdinas Logistik terdiri dari: a. Seksi Perbekalan; b. Seksi Sarana Operasional; c. Seksi Pengujian. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Subdinas Logistik. Pasal 23 (1) Seksi Perbekalan mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan berupa spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengadaan kebutuhan perbekalan teknis Dinas; b. melakukan penerimaan dan penyimpanan perbekalan teknis Dinas; c. melakukan pendistribusian perbekalan teknis Dinas; d. melakukan pelayanan fasilitas perbekalan untuk masyarakat; e. menerima, menyimpan sementara barang bekas yang dikembalikan dari lapangan serta memusnahkannya sesuai ketentuan. (2) Seksi Sarana Operasional mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan berupa spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengadaan kebutuhan Sarana operasional Dinas; b. melakukan penyusunan rencana anggaran biaya pemeliharaan/ perawatan sarana operasional Dinas; c. melakukan pelayanan sarana operasional untuk pemerintah atau masyarakat; d. melakukan pengendalian penggunaan sarana operasional Dinas; e. membuat usulan penghapusan sarana operasional Dinas. (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengolah, meneliti, menguji dan mengembangkan teknologi pencahayaan serta bangunan pelengkap jaringan utilitas; b. memeriksa dan mengevaluasi sarana penerangan jaian umum dan bangunan pelengkap jaringan utilitas terpasang secara uji petik;
c. melakukan pelayanan laboratorium untuk pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan.
Bagian Kesembilan Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Pasal 24 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas. (2) Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 25 (1) Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas, melaksanakan perawatan/pemeliharaan sarana penerangan jalan umum serta pengawasan penempatan jaringan utilitas berikut bangunan pelengkapnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyai fungsi: a. pengawasan harian atas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan jalan dan penerangan sarana umum serta pengawasan penempatan jaringan utilitas berikut bangunan pelengkapnya; b. pelaksanaan pemeliharaan/perawatan penerangan jalan dan penerangan sarana umum dan bangunan pelengkap aset Dinas; c. pengawasan atas pemeliharaan/perawatan bangunan pelengkap jaringan utilitas; d. penyimpanan, pendistribusian, pengendalian penggunaan perbekalan Dinas; e. pemberian izin atau rekomendasi atas pekerjaan galian karena gangguan jaringan utilitas; f. pengelolaan dukungan tehnis dan adminstrasi Suku Dinas; g. pembinaan tehnis kegiatan seksi kecamatan. Pasal 26 (1) Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas terdiri dari: a. b. c. d. e.
Subbagian Tata Usaha dan Layanan Masyarakat; Seksi Penerangan Jalan; Seksi Penerangan Sarana umum; Seksi Sarana Jaringan Utilitas; Seksi Perbekalan.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 27 (1) Subbagian Tata Usaha dan Layanan Tamu mempunyai tugas: a. melakukan penerimaan, pencatatan, pendistribusian serta pengarsipan surat masuk dan keluar; b. melakukan pengelolaan keuangan; c. melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pembinaan pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai; d. melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perlengkapan kantor dan pemeliharaan barang inventaris kantor; e. melakukan pengumpulan informasi rencana pembangunan, peningkatan kualitas, pemeliharan penerangan jalan, sarana umum dan sarana jaringan utilitas. (2) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan harian atas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan jalan; b. melaksanakan penyusunan perencanaan berupa spesifikasi tehnis, RAB, pekerjaan pemeliharaan penerangan jalan; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan; d. melakukan pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan, peningkatan kualitas, pemeliharaan penerangan jalan. (3) Seksi Penerangan Sarana Umum mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan harian atas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan sarana umum; b. melaksanakan penyusunan perencanaan berupa spesifikasi tehnis, RAB, pekerjaan pemeliharaan penerangan sarana umum; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan penerangan sarana umum; d. melakukan pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan, peningkatan kualitas, pemeliharaan penerangan sarana umum. (4) Seksi Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan harian atas pelaksanaan penempatan jaringan utilitas berikut bangunan pelengkapnya; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan bangunan pelengkap jaringan utilitas; c. melakukan inventarisasi data penempatan jaringan utilitas berikut bangunan pelengkapnya; d. melakukan penyajian informasi yang berkaitan dengan keberadaan jaringan utilitas berikut bangunan pelegkapnya; e. melakukan pengendalian atas pemberian izin atau rekomendasi pekerjaan galian karena gangguan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap. (5) Seksi Perbekalan mempunyai tugas: a. b. c. d.
menyusun rencana kebutuhan perbekalan Dinas; melakukan penerimaan dan penyimpanan serta pendistribusian perbekalan Dinas; menerima, menyimpan sementara barang bekas dan mengembalikan ke Dinas; melaksanakan pengendalian, penggunaan perbekalan Dinas.
Bagian Kesepuluh Seksi Dinas Penerangan Jalan dan Jaringan Utilitas Kecamatan Pasal 28 (1) Di setiap Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Penerangan Jalan dan Jaringan Utilitas. (2) Seksi Dinas Penerangan Jalan dan Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 29 (1) Seksi Dinas Penerangan Jalan dan Jaringan Utilitas Kecamatan mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan harian pemeliharaan penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum; b. melaksanakan pembuatan berita acara atau kerusakan atau tidak berfungsinya penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum; c. melaksanakan pemantauan daya lampu terpasang terhadap tagihan rekening Penerangan Jalan Umum; d. melakukan pengawasan atas pemberian izin atau rekomendasi pekerjaan galian karena gangguan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap. e. melaporkan pelaksanaan pengawasan harian pada Kepala Suku Dinas.
Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan keahlian-nya masing-masing. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 32 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 33 Kepegawaian Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 34 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Dengan berlakunya keputusan ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2001 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO
