Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 98 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka perlu menyesuaikan kembali organisasi dan tata kerja Dewan Pengupahan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan keterpaduan dalam penyusunan kebijakan pengupahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2. Undang-Undang nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. beraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10.Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Dewan Pengupahan adalah Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Depeprov;
6.
Unsur Pemerintah adalah unsur aparat Pemerintah terkait yang duduk dalam Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) mewakili Pemerintah;
7.
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah unsur serikat pekerja/serikat buruh yang duduk daiam Depeprov mewakili serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil verifikasi;
8.
Unsur pengusaha adalah unsur organisasi yang terdiri dari Apindo dan atau Kadin Daerah yang duduk dalam Depeprov mewakili organisasi pengusaha dan atau Kamar Dagang dan Industri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Unsur pakar dan perguruan tinggi adalah unsur yang duduk dalam Depeprov Jakarta mewakili Pakar dan Perguruan Tinggi;
10.
Ketua adalah Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11.
Sidang dewan rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Depeprov yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
Depeprov merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
(2)
Depeprov dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)
Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Depeprov ditetapkan oleh Ketua dalam bentuk tata tertib. Pasal 3
(1) Depeprov mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi (UMP), penetapan upah minimum sektoral (UMS), penerapan sistem pengupahan provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Depeprov mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan informasi, baik primer maupun skunder dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi, penetapan Upah Minimum Sektoral, penerapan Sistem Pengupahan Provinsi dan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional; b. penyiapan bahan survey dan pelaksanaan survey lapangan dalam rangka penentuan Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja (KHMP) atau Kebutuhan Hidup Layak Pekerja (KHMP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.
menetapkan usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku;
d. melakukan pemantauan pelaksanaan Upah di Daerah dan sekitarnya.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 4 (1) Keanggotaan Depeprov terdiri dari; a. Unsur Pemerintah; b. Unsur Organisasi Pengusaha; c.
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
d. Unsur Perguruan Tinggi; e. Unsur Pakar.
(2) Keseluruhan keanggotaan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal dengan komposisi: a. Unsur Pemerintah sebanyak 14 orang; b. Unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 7 orang; c. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebanyak 7 orang; d. Unsur Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan; e. Unsur Pakar sesuai kebutuhan. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan organisasi Depeprov terdiri dari: a. Ketua, merangkap anggota: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Wakil Ketua, merangkap anggota : unsur Perguruan tinggi/pakar; c. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Subdinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membidangi masalah pengupahan; d. Anggota: 1. Unsur Pemerintah Daerah 2. Unsur Pengusaha 3. Unsur Serikat Pekerja/Buruh 4. Unsur Perguruan Tinggi 5. Unsur Pakar Bagian Kedua Ketua Pasal 6 Ketua mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Depeprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. mengkoordinasikan para anggota Depeprov dalam melaksanakan tugas dan Kewenangannya. Bagian Ketiga Wakil Ketua Pasal 7 (1) Wakil Ketua mempunyai tugas ; a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya. (2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
Bagian Keempat Sekretaris Pasal 8 (1) Sekretaris mempunyai tugas : a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, dan penyusunan program; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; c. mewakili Ketua dan melaksanakan tugasnya,
Wakil
Ketua
apabila
berhalangan
daiam
(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
Bagian Kelima Anggota Pasal 9 Anggota mempunyai tugas: a. menyiapkan dan memberikan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Depeprov dan pengembangan sistem pengupahan nasional; b. merumuskan kebijakan umum Depeprov untuk saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi; c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi dan oerumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. BAB IV SEKRETARIAT Pasal 10 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Depeprov di bentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Keanggotaannya Sekretariat ditetapkan dengan keputusan Gubernur (4) Sekretariat mempunyai tugas : a. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat pembuatan surat, risalah dan catatan rapat Depeprov;
dan
b. menyiapkan bahan dan merumuskan rancangan produk Depeprov; c.
memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Depeprov.
peninjauan,
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 11
Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 12
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Warga Negara Indonesia;
b.
Berpendidikan paling rendah lulus Strata 1 (S-1);
c.
Memiliki pengalaman atau pengetahuan pengembangan Sumber Daya Manusia.
bidang
pengupahan
dan
Pasal 13 Anggota Depeprov diangkat untuk 1 kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 14 (1)
Calon anggota Depeprov dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait kepada Gubernur.
(2)
Calon anggota Depeprov dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
(3)
Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Calon anggota Depeprov dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Calon anggota Depeprov dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Gubernur.
Bagian Ketujuh Pemberhentian Pasal 15
Anggota Depeprov selain karena berakhirnya masa jabatan, dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan : a. mengundurkan diri; atau b. selama 6 bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau c.
dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 16 Penggantian anggota Depeprov yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada Gubernur setelah menerima usulan dari organisasi aiau instansi yang bersangkutan. Pasal 17 (1) Dalam hal anggota Depeprov mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan. (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Gubernur.
BAB VII TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN Pasal 18 Pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi dilakukan dengan cara a. Membuat surat pengusulan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan lampiran : 1.
daftar riwayat hidup sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini;
2.
surat pernyataan yang menjelaskan akan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
3.
lampiran lain yang bersifat mendukung.
b. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan kepada Gubernur calon anggota Depeprov yang akan duduk dalam periode berikutnya secara kolektif untuk ditetapkan menjadi anggota Depeprov dan tidak kolektif untuk yang bersifat penggantian antar waktu;
d. Gubernur menetapkan anggota Depeprov setelah melalui penelitian terhadap para calon anggota Depeprov sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII TATA KERJA Pasal 19 (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeprov dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a
Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeprov;
b
hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeprov;
c
Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
(2) Depeprov mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Pasal 20 (1)
Depeprov menyampaikan laporan semesteran dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Depeprov kepada Gubernur.
(2)
Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Depeprov berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa tugas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
(3)
Laporan akhir masa tugas dibuat dan disampaikan kepada Gubernur sebulan sebelum masa tugas berakhir.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Dapeprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersumber d a r i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Propinsi dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 23 Mei 2005 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juni 2005 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
RITOLA TASMAYA NIP 140051657 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 52
