Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG DAN KOMPOR GAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka untuk menggantikan bahan bakar jenis minyak tanah dengan bahan bakar jenis liquefied petroleum gas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan konversi minyak tanah ke liquefied petroleum gas;
b.
bahwa dalam rangka konversi minyak tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mekanisme pendistribusian tabung liquefied petroleum gas dalam kemasan 3 kg dan kompor gas beserta asesorisnya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pendistribusian Tabung Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Dan Kompor Gas.
1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
5.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg;
6.
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Hilir Migas;
7.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengadaan Kompor Liquified Petroleum Gas (LPG) dan Pendistribusian Kompor Liquified Petroleum Gas (LPG) dan Tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2007;
8.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
10. Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG DAN KOMPOR GAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
Bupati adalah Bupati Administrasi Kepulauan Seribu.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan operasional dan/atau pelayanan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.
Kepala SKPD/UKPD adalah Pimpinan SKPD/UKPD di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.
Instansi Terkait adalah instansi yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah Gas Hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya. 11. LPG tabung 3 kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram. 12. Badan Usaha adalah badan usaha yang mendapat izin usaha niaga dari Pemerintah sebagai pemasok LPG dalam skala besar yang menguasai atau yang mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada konsumen. 13. Transportir adalah badan usaha yang bergerak di bidang pendistribusian LPG yang terdaftar di badan usaha terkait.
14. Minyak Tanah untuk Rumah Tangga/usaha kecil adalah jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan sebagai salah satu jenis bahan bakar minyak yang penyediaannya dan pendistribusiannya dilakukan oleh badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah. 15. Pendistribusian adalah proses yang diawasi dengan pencacahan, sosiaiisasi, distribusi, dan edukasi masyarakat yang berhak menerima paket perdana LPG 3 kg. 16. Paket yang dibagikan terdiri dari 1 buah tabung LPG 3 kg beserta isi, 1 buah kompor gas 1 mata tungku beserta asesorisnya. 17. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif memiliki hasil Penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun. BAB II PENYEDIAAN BAHAN BAKAR TABUNG LPG 3 KG DAN KOMPOR GAS Pasal 2 1)
Untuk mendukung pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan rumah tangga maupun usaha mikro di daerah dibutuhkan bahan bakar jenis LPG ukuran 3 kg dan kompor gas beserta asesorisnya.
2)
Penyediaan tabung LPG 3 kg dan kompor gas beserta asesorisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standard mutu/kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3)
Penyediaan tabung LPG 3 kg dan kompor gas beserta asesorisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari bahan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4)
Penyediaan tabung LPG 3 kg dan kompor gas beserta asesorisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Rumah tangga murni pengguna minyak tanah; b. Usaha mikro; c. Penduduk musiman. BAB III PERSYARATAN PENERIMA PAKET PERDANA TABUNG LPG 3 KG DAN KOMPOR GAS Pasal 3
1)
Untuk memenuhi penyediaan tabung LPG 3 kg dan Kompor Gas beserta asesorisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memilih/mendata masyarakat yang berhak menerima sesuai persyaratan sebagai berikut. a. Rumah tangga murni pengguna minyak tanah dan belum memiliki kompor gas; b. Rumah tangga kelas sosial/pengeluaran kurang dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; c. Usaha mikro merupakan pengguna minyak tanah sebagai usahanya; d. Mempunyai identitas domisili KTP dan KK setempat; e. Penduduk musiman yang telah terdaftar dikelurahan setempat; f. Bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanah ke LPG; g. Bersedia memakai dan mampu memelihara kompor dan tabung yang diberikan; h. Bersedia tidak mengalihkan kepada orang/pihak lain; i. Satu rumah tangga hanya bolebmendapatkan 1 unit/paket.
2)
Terhadap masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sebagai penerima paket perdana tabung LPG 3 kg dan kompor gas beserta asesorisnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3)
Pemberian tabung LPG 3 kg dan Kompor Gas beserta asesorisnya hanya diberikan satu/unit untuk tiap kepala keluarga. BAB IV MEKANISME PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA TABUNG LPG 3 KG DAN KOMPOR GAS Pasal 4
1)
Dalam pelaksanaan pendistribusian tabung LPG 3 kg dan Kompor Gas beserta asesorisnya kepada masyarakat telah melalui tahapan : a. proses seleksi atau pencacahan KK sebelumnya dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh badan usaha dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait; b. proses sosialisasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait; c. proses pendistribusian dan edukasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
2)
Pelaksanaan pendistribusian paket perdana tabung LPG 3 kg dan kompor beserta asesorisnya diberikan secara cuma-cuma. BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 5
1)
Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini dilakukan oleh SKPD yang membidangi pertambangan dan energi berkoordinasi dengan Para Walikota dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama badan usaha dengan membentuk keiompok kerja.
2)
Pembentukan keiompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk dengan keputusan Gubernur.
3)
Pengawasan terhadap Pelaksanaan peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6
Pembiayaan untuk pelaksanaan koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meiaiui DPA SKPD/UKPD terkait.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008 Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Fauzi Bowo Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2008 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Muhayat NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 30
