GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU ( GO GREEN PROVINCE)

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU ( GO GREEN PROVINCE) GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur dengan mempercepat penambahan luas tutupan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang belum optimal, dan merehabilitasi lahan kritis melalui penambahan tutu pan vegetasi serta menurunkan tingkat emisi gas buang berupa gas karbon, perlu menetapkan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Covention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanegaraman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3557) ; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403) ; 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414) ; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ; 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ; 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ; 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomot 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;


2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ; 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air; 21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau ; 22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah ; 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees) ; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Dan Lahan ; 25. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C) ; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E) ; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E) ; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ;


3

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D) ; 30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ; 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU (GO GREEN PROVINCE). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 4. Dinas/lnstansi terkait adalah Dinas/instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 5. Kepala Badan Lingkungan Lingkungan Hidup Provinsi pelaporan keuangan.

Hidup adalah Kepala Badan Jawa Timur. terselenggaranya

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan serta potensi masyarakat dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Pasal 3 Tujuan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) adalah : a. Menggalang dan memperkuat potensi masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Mempercepat upaya peningkatan penutupan vegetasi dan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat; c. Perbaikan tata air dan kualitas atas pada sumber air; d. Menurunkan beban pencemaran dan perusakan lingkungan; e. Meningkatkan konservasi energi, penggunaan energi alternatif dan teknologi ramah lingkungan; f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap lapisan atmosfer; g. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pasal 4 Ruang Lingkup Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) meliputi : a. Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup tingkat Provinsi; b. Penilaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 5 Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi: a. Inventarisasi hasil identifikasi kelompok masyarakat peduli lingkungan; b. Inventarisasi program dan kegiatan Dinas/lnstansi terkait di bidang konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kualitas lingkungan serta sumber-sumber pencemaran dan perusak lingkungan; d. Menyusun rencana kegiatan dan kebijakan terkait pengelolaan tutupan vegetasi, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta bencana alam. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

Pasal 6 Pedoman Penilaian Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) sebagaimana tersebut dalam Lampiran. BAB III PELAKSANAAN Pasal 7 Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dilakukan oleh Dinas/lnstansi terkait yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 10 Oktober 2011 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 10 - 10 - 2011 No. 69 Th 2011 / D


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

6

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 69 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 OKTOBER 2011 PEDOMAN PENILAIAN PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU ( GO GREEN PROVINCE) A. PENDAHULUAN Provinsi Jawa Timur terletak antara 111,0° BT hingga 114,4° BT dan 7,12° LS hingga 8,48° LS dengan luas wilayah 4.715.470,13 Ha, terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura sekitar 10%. Wilayah Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tidak bernama dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km. Dari sisi penggunaan lahan dan tutupannya, luas kawasan hutan di Jawa Timur adalah 1.364.399,61 Ha atau 28,54% dan luas daratan, sehingga terdapat kekurangan 1,46% kawasan hutan sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan luas lahan kritis dalam kawasan 165.619,53 Ha dan lahan kritis diluar kawasan mencapai 502.405,68 Ha (RPJMD JATIM 2009-2014). Di lain pihak industri dan transportasi merupakan penyumbang gas karbon dominan di Jawa Timur, mengingat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur merupakan daerah kawasan industri dengan tingkat kepadatan penduduk cukup besar seiring dengan kebutuhan transportasinya. Disamping itu isu menipisnya lapisan ozon yang berada di atmosfir akibat penggunaan bahan perusak ozon (BPO) masih banyak digunakan. Memperhatikan kondisi tersebut maka dipandang perlu adanya suatu upaya untuk mempercepat penambahan luas kawasan hutan dan merehabilitasi lahan kritis melalui penambahan tutupan vegetasi yang permanen dan penurunan beban pencemaran limbah cair. Disamping itu juga upaya percepatan penurunan emisi gas karbon melalui penghematan energi, penggunaan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan. Upaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, dunia usaha, maupun seluruh masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Untuk mendukung hal tersebut perlu penggalangan seluruh potensi melalui Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dengan mengakibatkan seluruh potensi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mempertahankan kelestarian fungsinya.


7

B. MAKSUD DAN TUJUAN Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan serta potensi masyarakat dan pemerintah untuk mencapai kelestarian fungsi Iingkungan hidup yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Iingkungan. Adapun tujuannya adalah: a. Menggalang pengelolaan Iingkungan;

dan memperkuat potensi masyarakat dalam rangka lingkungan hidup dengan membentuk kader-kader

b. Mempercepat upaya peningkatan penutupan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat;

vegetasi

lahan

dan

c. Perbaikan dan peningkatan tata air dan kualitas air pada sumber air; d. Menurunkan beban pencemaran dan perusakan lingkungan; e. Meningkatkan konservasi energi, penggunaan energi alternatif dan teknologi ramah lingkungan; f.

Meningkatkan upaya perlindungan terhadap lapisan atmosfer.

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penilaian Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) Tahun 2011 tingkat Provinsi adalah : a. Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan upaya penambahan tutupan lahan melalui kegiatan penanaman pohon seperti program Gerakan Sejuta Pohon (GSP), One Man One Tree (OMOT), One Billion Indonesia Tree (OBIT), Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP), Penghijauan Swadaya dan lainlain selama 2009 - 2011; b. Penilaian dilaksanakan terhadap kinerja BupatilWalikota dalam pelaksanaan penambahan tutupan lahan yang meliputi aspek administrasi, bibit tanaman/pembibitan, pelaksanaan kegiatan penanaman dan peran serta masyarakat/dunia usaha; c. Kegiatan penanaman/penambahan tutupan lahan mencakup lokasi baik di dalam dan luar kawasan hutan, berbagai sumber anggaran, dan jenis tanaman kayukayuan dan tanaman serbaguna Multiple Proporse Tree Spesies (MPTS) termasuk hortikultura dan perkebunan kecuali kelapa dan kelapa sawit; D. PENGERTIAN Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) adalah administrasi meliputi penjabaran petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

Province) (GSP, OBIT, GPTP, hasil penanaman KBR, Penghijauan Swadaya) dan penanggung jawab pelaksanaannya selama tiga tahun terakhir (tahun 2009 2011) pelaporan kegiatan, pelaporan satuan kerja/kecamatan, dokumentasi pelaksanaan, peraturan daerah yang mendukung serta pembentukan tim Pembina/Teknis; 2. Bibit tanaman Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) adalah bibit tanaman meliputi asal bibit, jumlah bibit tertanam dan jenis bibit tanaman serta jumlah bibit/pembibitan untuk penanaman tahun mendatang (Tahun 2009 - 2011); 3. Pelaksanaan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) adalah pelaksanaan meliputi kondisi lahan, ketepatan/keserasian fungsi tanaman terhadap lokasi penanaman, sumber dana pemerintah dan non pemerintah, lokasi penanaman, penanaman dan pertumbuhan tanaman , pemeliharaan dan pengamanan hasil tanaman selama 2009 - 2011; 4. Penyuluhan dan Evaluasi oleh Tim Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat adalah penyuluhan dan evaluasi meliputi penyuluhan oleh Badan/Dinas/lnstansi Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi tim Kabupaten/Kota, partisipasi masyarakat umum dan dunia usaha dalam kegiatan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province); 5. Keberhasilan tanam, pemanfaatan hasil serta dampak sosial-ekonomi Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) bagi masyarakat sekitar adalah Keberhasilan tanam, pemanfaatan hasH serta dampak sosial-ekonomi meliputi keberhasilan penanaman pohon dari tahun 2009 - 2011, pemanfaatan hasil, dampak kegiatan terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial ekonomi; 6. Penanaman pohon sumber dana pemerintah adalah penanaman pohon tahun 2009 - 2011 yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Presiden, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 7. Penanaman pohon sumber dana non pemerintah adalah penanaman pohon tahun 2009 - 2011 yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)/dunia usaha termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana partisipasi masyarakat/swadaya masyarakat; 8. Lokasi dan hasil Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) meliputi: a. Penanaman pohon di lingkungan sekolah, kantor dan industri yang mendukung penghijauan lingkungan dan Program Adiwiyata dan Adipura; b. Penanaman pohon penghijauan di tepi jalan dan kiri-kanan sungai yang mendukung Program Adipura; c.

Penanaman pohon penghijauan lingkungan perumahan dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas Iingkungan seperti pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, hutan kota, tempat pembuangan akhir (TPA) dan lain-lain;


9

d. Penanaman pohon pada lahan kritis di dalam kawasan hutan adalah kegiatan penanaman pohon dengan tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna/MPTS di dalam kawasan hutan lindung/konservasi dan hutan produksi dari dana bantuan pemerintah; e. Penanaman pohon pada lahan kritis di luar kawasan hutan adalah kegiatan penanaman pohon dengan tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna/MPTS termasuk tanaman perkebunan dan hortikultura juga pada lahan reklamasi bekas tambang di luar kawasan hutan baik dana bantuan pemerintah maupun swadaya. E. MEKANISME PENILAIAN 1. Pembentukan Tim Penilai/Penetapan Pemenang Pada tingkat Provinsi dibentukTim Penilai/Penetapan Pemenang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dengan Surat Keputusan Gubernur. 2. Tahapan Penilaian a. Penilaian Tingkat Provinsi Tim Penilai Tingkat Provinsi menilai hasil kinerja Bupati/Walikota di wilayah Provinsi yang bersangkutan sebagai bahan penetapan calon pemenang juara I, II dan III tingkat Provinsi oleh Tim Penetapan Pemenang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) tingkat Provinsi. b. Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi Tim Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi melakukan kajian dan menetapkan calon Juara I, II dan III Bupati/Walikota, selanjutnya menyampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) tahun 2011 tingkat Provinsi dengan surat keputusan Gubernur dan pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah dari Gubernur Jawa Timur yang akan diserahkan pada peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tingkat Provinsi Jawa Timur dan menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup Cq. Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan. c. Metode Penilaian Pengumpulan data/informasi yang diperlukan untuk penilaian pelaksanaan lomba Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) dihimpun oleh Tim Penilai Tingkat Provinsi dengan: 1) Pemeriksaan dokumen administrasi: a.

Dokumen administrasi yang diperiksa adalah dokumen resmi yang sah dan berkaitan dengan pelaksanaan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) tahun 2011, antara lain tentang kegiatan penambahan tutupan lahan dengan penanaman pohon/lingkungan (GSP, OMOT, GPTP), surat keputusan, struktur organisasi, uraian tugas, laporan hasil pelaksanaan gerakan, laporan tahunan/semester/triwulan/bulanan;


10

b.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas setelah dianalisis akan menjadi lampiran hasil penilaian.

2) Verifikasi lapangan Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pengusulan dari Kabupaten/Kota yang lolos administrasi perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan, upaya penambahan tutupan lahan dengan penanaman pohon, meliputi jumlah pohon, jenis pohon, kesesuaian fungsi, lokasi penanaman, sumber dana (secara uji petik). F. KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN 1. Kriteria, Indikator Penilaian dan Nilai/Skor Maksimum NO

KRITERIA

INDIKATOR PENILAIAN

NILAI/SKOR MAKSIMUM

1

2

3

4

1. Administrasi dan manajemen 2.

b. Penjabaran petunjuk pelaksanaan (juknis) dan petunjuk teknis (juknis).

Bibit tanaman dan a. Asal dan jumlah bibit; jumlah pohon yang b. Jenis bibit dan pembibitan untuk ditanam penanaman tahun yang akan datang.

3. Pelaksanaan kegiatan

2.

a. Pelaporan dan dokumentasi;

60 80 90 60

a. Kondisi lahan dan keserasian fungsi terhadap lokasi;

80

b. Sumber dana pemerintah dan non pemerintah;

30

c. Lokasi penanaman;

160

d. Jadwal penanaman, pertumbuhan tanaman, pemeliharaan dan pengamanan hasil;

110

e. Penyuluhan dan evaluasi;

130

f. Keberhasilan tanam, pemanfaatan hasil dan dampak kegiatan;

130

g. Program Aksi Pengendalian Dampak Perubahan Lingkungan.

60

Parameter yang Dinilai Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam tabel Kriteria, Indikator Penilaian dan Nilai/Skor Maksimum, kolom 3, terdiri dari beberapa parameter yang dinilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Gubernur ini.


11

3.

Nilai/Skor Nilai/skor untuk parameter yang dinilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, berkisar antara 10 - 40.

4. Total Nilai/Skor Akhir Total nilai/skor akhir hasil penilaian kinerja BupatilWalikota diperhitungkan dengan menjumlahkan seluruh nilai/skor yang diperoleh dengan total nilai/skor akhir maksimum 1000. G. PENUTUP Hasil penilaian dari Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) tahun 2011 tingkat Provinsi ini diharapkan mampu memberikan dorongan dan motivasi yang efektif bagi jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota serta segenap masyarakatnya untuk meningkatkan kinerja penanaman pohon di wilayahnya masingmasing dalam rangka mendukung perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 10 - 10 - 2011 No. 69 Th 2011 / D


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

12

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU ( GO GREEN PROVINCE)

Recommend Documents