PENGELOLAAN ASET DAERAH HASIL PEMISAHAN ASET DARI KABUPATEN INDUK (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NAGEKEO-NTT) Kristianus Marten Dhedhu1), Tedi Erviantono2), I Putu Dharmanu Yudharta3) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email :
[email protected]),
[email protected])
[email protected])
ABSTRACT Asset is one of the most important elements in the financial management of a regency. The orderly of asset management can produce reliable information in financial reporting for the regency. The research aims to describe and knowing the constraints in the area of asset management as the results of asset separation from the main district office revenue, finance and asset management of Nagekeo Regency in 2016. The method used in this research is qualitative method with a data source using the primary data and secondary data in which it produces the descriptive data. The unit of analysis is the field assets on DPPKAD Nagekeo by searching information about the procedure of grants and asset acceptance and also asset management in Nagekeo regency. The technique of determining the informant used in this study is purposive sampling technique whereas data collection technique used in this study are interview and observation. An overview of the regional asset management as the results of separation from main district on DPPKAD can be assessed on the basis of two main elements: the separation of asset and asset management (planning, utilization and supervision). The result showed that asset management in Nagekeo regency has not run optimally, this is evident with some problems concerning the results of the asset separation, weak coordination in managing asset inventory, the process of inventory that have not been fullest and there are some assets that are still in dispute.
Keywords: Management, Separation of Assets, DPPKAD.
1
semua
1. PENDAHULUAN
aset
yang
tanggungjawab
Pengelolaaan barang milik daerah atau
akan
menjadi
pemerintah
kabupaten
Nagekeo. Aset yang dimiliki Pemerintah
aset daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan Negara. Pemerintah Pusat terus melakukan pembenahan guna
Kabupaten
Nagekeo
diserahkan
oleh
Provinsi
menuntut Pemerintah Daerah agar mengatur
serta
berupa
Pemerintah pembagian
aset
yang
Pusat
dan
aset
dengan
kabupaten induk (Kabupaten Ngada).
dan mengurusi urusan Pemerintah Daerahnya termasuk mengelola keuangan dan aset
Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo
daerah secara efektif dan efisien, sehingga
mengalami kesulitan dalam hal megelola aset
semua sumber daya yang dimiliki daerah
daerah. Beberapa masalah aset di Kabupaten
dapat
Nagekeo yang masih hangat dibicarakan
dimanfaatkan
secara
baik
guna
meningkatkan kesehjateraan masyarakatnya.
adalah masalah tanah Perumahan Musalera yang masih bersengketa dan saluran irigasi
Pentingnya pengelolaan aset secara
Mbay kiri (www.zonalinenews.com/2015). Hal
tepat dan berdayaguna sesuai dengan prinsip
ini tentu menjadi tugas Pemerintah daerah
pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif
untuk
dan efisien, diharapkan akan memberikan
pembangunan
di
barang
daerahnya
pemerintah
daerah
yang
saat
administrasi
milik ini
pemindahan
bisa
daerah
dikatakan atau dikategorikan belum optimal
mengetahui
pengelolaan
letak
barang
ketidakefisienan
milik
dari
baru
saja
kabupaten
induk
akan
barang dan
daerah.
pendataan
menjadi
tugas
Proses
ulang
aset
berat
bagi
pemerintah daerah.
serta membuatkan laporan agar pemerintah bisa
daerah
pengelola barang dalam usaha mengelola
mampu menciptakan sumber pendapatan aset
apalagi
sehingga membutuhkan kejelihan dari pihak
Aset tersebut. Pemerintah daerah diharapkan
mengoptimalkan
milik
dipindahtangankan
dengan mengurangi pembiayaan di sektor
dengan
memperbaikinya
kabupaten ini terbilang masih baru dan semua
dampak positif dimana pemerintah mampu membiayai
segera
Berdasarkan
pemerintah
beberapa
permasalahan
yang terjadi di Nagekeo ini, penulis tertarik
tersebut.
untuk meneliti dan menggambarkan lebih jauh
Kabupaten Nagekeo berdiri pada tahun
bagaimana pengelolaan barang milik daerah
2006 sebagai hasil mekaran dari kabupaten
yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan
Ngada. Masyarakat Nagekeo memisahkan diri
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
dari kabupaten Ngada dengan alasan bahwa
Nagekeo dengan mengambil judul penelitian ”
Kabupaten Ngada memiliki wilayah yang
Pengelolaan Aset Daerah hasil pemisahan
sangat
pemerataan
aset dari kabupaten Induk pada Dinas
pembangunan sulit tercapai apalagi daerah
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Nagekeo berada cukup jauh dari Ibukota
Aset Daerah Kabupaten Nagekeo”.
luas
sehingga
Kabupaten Ngada. Setelah memisahkan diri, pemerintah kabupaten Ngada menyerahkan 2
pedoman dalam melakukan pengelolaan aset
2. KAJIAN PUSTAKA
daerah.
Tahapan-tahapan
penting
dalam
Teori Manajemen publik
pengelolaan aset daerah yang dimaksudkan
Keban (2004:85) mengemukakan pendapat
adalah
dari Samuel E. Overman bahwa manajemen
Pengawasan.
pubik adalah suatu studi interdisipliner dari
Konsep pemekaran
aspek-aspek umum organisasi dan fungsi
Perencanaan,
Pelaksanaan
dan
Sejak dilberlakukannya daerah otonomi,
manajemen seperti planning, organizing dan
pembagian daerah merupakan bagian dari
controlling di satu sisi dengan sumber daya
strategi pemerintah untuk meninggkakaan
manusia (SDM), keuangan, fisik, informasi
pembangnan. Upaya
dan politik disisi lain. Manajemen publik
pembentukan
suatu
daerah baru atau pemekaran diharuskan
adalah rangkaian proses manajemen dalam
adanya
usaha memberikan pelayanan publik efektif
suatu
ukuran
pembentukan
dan efisien dengan tidak mengutamakan
sebagai
atau
dasar
penetapan.
Pemebentukan dan pemisahan suatu daerah
keuntungan pribadi.
baru harus diikuti dengan pembagian yang bersifat objektif dengan mempertimbangkan
Teori Manajemen Perubahan Teori-teori
yang
Management
adalah
berspesialisasi organisasi
pada
dan
segi keuangan, sumber daya alam, sumber
mendasari
Change
teori-teori isu-isu
mengangkat
daya
yang
manusia,
dll.
Pemisahan
wilayah
merupakan suatu proses pemekaran wilayah
kualitas
menjadi
perubahan
maksud
sebagai sebagai bagian dari teori mereka.
lebih
banyak
wilayah,
memperbaiki
dengan
pelayanan
dan
meningkatkan pembangunan.
Menurut Wibowo, dalam bukunya manajemen perubahan
adalah
proses
yang
secara
3. METODOLOGI PENELITIAN
terstruktur mengerahkan seluruh sumber daya dan pengetahuan untuk menciptakan suatu
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif
perubahan dalam memberikan pelayanan
deskriptif dengan sumber data didapat melalui
publik agar lebih transparan, efektif dan
data
efisien.
analisisnya
primer
DPPKAD
Konsep Manajemen Aset aset
menjaga/memelihara
merupakan dan
data
adalah Nagekeo,
sekunder.
bidang
aset
penentuan
Unit pada
informan
dilakukan dengan purposive sampling dan
Lemer (Malayu S.P Hasibuan, 2005:3), manajemen
dan
juga
proses
snowball
pengumpulan
memanfaatkan
sampling. data
Selanjutnya,
dilakukan
dengan
wawancara semiterstruktur, observasi dan
modal publik, dalam rangka melaksanakan
dokumentasi.
pengelolaan barang milik daerah efisien,
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
efektif dan ekonomis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep manajemen
manajemen
aset karena konsep ini menjadi acuan atau
menjaga/memelihara
3
aset
merupakan dan
proses
memanfaatkan
modal publik. Melalui manajemen aset yang
Nagekeo. Jenis Barang daerah yang banyak
baik pemerintah daerah diharapkan lebih
belum memiliki dokumen lengkap yakni
kreatif
tanah, akibatnya adalah ada beberapa tanah
dalam
peluang
mengelola
meningkatkan
dan
membuka
daerah
dengan
yang
diklaim
kepemilikannya
atau
memanfaatkan secara optimal sumber daya
penyerobotan
yang
baru
Panitia penerimaan aset yang ditugaskan
pemerintah Nagekeo mendapatkan seluruh
pada saat itu bekerja tidak secara optimal
aset yang di serahkan oleh kabupaten Ngada
dan maksimal sehingga permasalahan aset
pada tahun 2007. Proses pemisahan dan
hibah inilah yang menyebabkan berbagai
pengelolaan aset adalah sebagai berikut:
persoalan
1. Pemisahan Aset
Nagekeo
dimiliki.
Sebagai
Kabupaten
kabupaten
Nagekeo
kembali
tentang pada
oleh
Aset
saat
masyarakat.
di
ini.
kabupaten Data
yang
dikumpulkan mengenai aset hibah ini penulis
merupakan
kabupaten baru hasil mekaran dari kabupaten
dapatkan
Ngada. Kabupaten ini resmi memisahkan diri
ditemukan di bidang aset, sehingga informasi
dari kabupaten Ngada pada akhir 2006.
mengenai prosedur penerimaan aset pada
Sebagai kabupaten baru pemerintah daerah
tahun 2007 ini hanya sebatas yang diketahui
Nagekeo mendapatkan barang-barang milik
oleh informan. Informan yag terlibat dalam
daerah atau aset yang diserahkan oleh
proses penerimaan ini tidak bisa ditemui
kabupaten
Ngada).
peneliti selama penelitian. Penulis juga
Pemisahan aset ini dilakukan berdasarkan
mengumpulkan informasi mengenai aset
Undang-undang no 2 tahun 2007 tentang
hibah ini melalui beberapa media lokal NTT
prosedur
induk
(kabupaten
Ngada
pemerintah
seperti
kepada
Kabupaten
beberapa media lainnya.
Nagekeo. Penyerahan
aset
oleh
Pos
beberapa
aset
penyerahan
kabupaten
dari
Kupang,
informan
Flores
Pos
yang
dan
2. Manajemen Aset
kabupaten
a. Perencanaan,
Ngada telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan peraturan. Penyerahan aset
Pengadaan
dan
Penyaluran
hibah ini dilakukan oleh bupati Ngada atau Perencanaan
yang mewakili dan di terima langsung oleh
peneliti,
aset.
dalam
Berdasarkan proses
aset, dimana dalam perencanaan pemerintah
temuan
merumuskan rincian kebutuhan barang milik
inventarisasi
daerah
ditemukan berbagai persoalan terkait aset
antar
Bidang aset menemukan ada beberapa aset belum
memiliki
dokumen
pemerintah
dengan
dalam
pengadaan
pembuatan barang
masih
perencanaan barang tidak berdasarkan hasil penilaian barang yang dilakukan oleh bidang
kabupaten 4
sesuai
sangat lemah sehingga tiap SKPD membuat
belum lengkap dokumennya tersebut sudah oleh
diadakan
pimpinan
perencanaan
secara
lengkap namun barang-barang daerah yang
dipakai
untuk
anggaran yang telas disiapkan. Koordinasi
hasil penerimaan dari Kabupaten Ngada.
yang
tahapan
awal yang cukup vital dalam pengelolaan
Bupati Nagekeo yang diwakilkan oleh penitia penerimaan
merupakan
aset. Tahapan ini belum berjalan maksimal
menaunginya, ketika ada barang daerah yang
sehingga belum memenuhi semua unsur
digunakan tidak sesuai dengan fungsinya
perencanaan yang efektif dan efisien dalam
maka pemakai dan instansi tersebut akan
teori manajemen publik.
menerima
Pengadaan
hasil
temuan, di Nagekeo penggunaan barang
sistem
daerah masih belum sepenuhnya berjalan
memberikan
dengan baik. Masih terdapat beberapa oknum
tugas kepada tiap SKPD untuk melakukan
pengguna barang nakal yang dengan sengaja
pengadaan barang itu sendiri. Pengadaan
menggunakan barang milik daerah itu diluar
barang bertujuan untuk mengadakan barang
tugas
daerah sesuai dengan data perencanaan
menyalahgunakan barang ini tentu akan diberi
pengadaan yang dibuat dan telah disetujui
sanksi apabila kedapatan memakai barang
angggarannya oleh DPRD dan Pemerintah
daerah diluar tupoksi SKPD, sesuai dengan
Daerah.
Nagekeo
aturan dalam Perda Nagekeo no 2 tahun
berjalan cukup baik dan transparan dimana
2011 misalnya, pegawai tersebut dilarang
proses pengadaan diserahkan kepada pihak
memakai
barang
milik
daerah
selama
swasta yang memenangi tender. Sedangkan
beberapa
waktu
sesuai
dengan
bentuk
penyaluran
pelanggaran. Penyalahgunaan barang yang
Tender.
dengan
di
Berdasarkan
Nagekeo
dilakukan
barang
sanksinya.
menggunakan
Pemerintah
Daerah
pengadaan
barang
berjalan
baik
di
pula
dimana
dan
fungsinya.
Mereka
yang
penyaluran itu dilakukan sendiri oleh bidang
dimaksud
aset
data
kendaraan dinas. Dalam organisasi publik,
telah
pemerintah
telah
bertanggungjawab
dengan
perencanaan ditetapkan.
berpedoman kebutuhan
pada yang
Barang-barang
yang
lebih
kepada
penyalahgunaan
dituntut
untuk
kepada
publik
dapat dengan
diadakan oleh pihak ketiga kemudian di
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
serahkan
daerah. Sumber daya yang dimaksudkan
ke
pihak
pengelola
untuk
mendistribusikannya ke unit pemakai. b. Penggunaan,
Pemanfaatan
adalah
yang
Pemeliharaan
menjalanakan pemerintahan, namun dalam
Penggunaan barang milik daerah oleh
kenyataannya masih terdapat penggunaan barang
telah
dibuat
untuk
mengatus
segala
Status
kegunaan
pemanfaatan
instansi
no
2
tahun
2011.
barang
milik
daerah
dikabupasten Nagekeo sudah cukup baik
oleh aparat akan menjadi tanggung jawab dan
Nagekeo
Berdasarkan wawancara dan temuan penulis,
Nagekeo penggunaan barang milik daerah
sendiri
dengan
Pemanfaatan aset berguna untuk
PERDA
dalam Perda Nagekeo No 02 tahun 2011. Di
itu
dilakukan
sesuai dengan aturan yang ada dalam
dan
penggunaan barang daerah telah ditetapkan
pemakai
yang
mendongkrak Pendapatan asli Daerah (PAD)
kepentingan pengelolaan barang milik daerah Nagekeo.
daerah
sengaja dan diluar tupoksi dari SKPD.
sesuai dengan Perda No 2 tahun 2011 yang
meskipun
yang
tidak
banyak
aset
yang
bisa
dimanfaatkan. Sudah ada beberapa aset atau 5
daerah
digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam
dan
aparat bertujuan untuk memperlancar kerja
di
barang-barang
barang milik daerah yang disewa gunakankan
c. Inventarisasi dan Pengawasan
ke pihak swasta. Di Kabupaten Nagekeo
Perda no 2 tahun 2011 menyebutkan
barang atau aset daerah belum banyak
bahwa
dimanfaatkan karena pihak swasta masih
daerah.
tanah yang terjadi di Nagekeo. dilakukan
dilakukan
untuk
mengetahui kondisi dan nilai dari barang milik
cukup khawatir dengan berbagai persoalan
Pemeliharaan
pencatatan
Proses
inventarisasi
langsung
dikordinasikan oleh kepala seksi inventarisasi
untuk
dan pengawasan. Mereka bertugas mencatat
barang-barang milik daerah yang tercatat
semua aset yang ada pada semua bidang
dalam
SKPD dilingkungan kabupaten Nagekeo dan
kartu
inventarisasi
barang.
Pihak
dibantu oleh aparat dari SKPD masing-
pengelola barang milik daerah kabupaten
masing yang bertugas mencatatkan barang
nagekeo melakukan pemeliharaan dengan
atau aset di SKPDnya. Berdasarkan hasil
melihat dan mencatat kondisi barang daerah
temuan, inventarisasi di Kabupaten Nagekeo sepenuhnya belum berjalan maksimal. Proses
serta melakukan perbaikan jika ada barang
inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup
daerah yang rusak setiap tahunnya. Upaya ini
lama karena beberapa aparat dari SKPD yang
dilakukan oleh bidang aset untuk mencegah
ada di Nagekeo belum bisa mengoperasikan aplikasi SIMBADA. Aplikasi SIMBADA tidak
terjadinya kerusakan barang yang belum
bisa di manfaatkan secara maksimal.
memenuhi batas waktu pemakaian minimum
Pengawasan
dilakukan
sejak
penyusunan perencanaan pengadaan sampai
barang. Berdasarkan hasil temuan, proses
pada tahapan inventarisasi. Dalam Perda no
pemeliharaan barang daerah ini memiliki
2 tahun 2011 disebutkan bahwa kegiatan
anggaran khusus yang telah disiapkan dan
pengawasan
sejauh
penyelewengan dari semua tahapan dalam
ini
sudah
berjalan
cukup
baik.
dilakukan
untuk
mencegah
pengelolaan barang milik daerah yang dapat
Pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap
mengakibatkan ketidakefisienan pengelolaan
tahunnya dengan melihat secara langsung
barang daerah. Berdasarkan hasil temuan,
kondisi
dikabupaten Nagekeo fungsi pengawasan
dan
keberadaan
barang.
Jika
belum
terjadinya kerusakan maka anggaran yang disiapkan
dimanfaatkan
berjalan
optimal
masayarakat juga terlibat dalam proses ini.
untuk
Penyalahgunaan Nagekeo
memperbaikinya. Dalam tahapan ini fungsi
masih
barang terjadi
milik
daerah
namun
di
upaya
pemerintah sudah berjalan dengan baik,
pengawasan berguna untuk mengawasi agar
terbukti
dengan
menurunnya
anggaran pemeliharaan itu digunakan secara
masyarakat
baik untuk kepentingan pemeliharaan barang.
barang daerah setiap tahunnya.
6
meskipun
mengenai
laporan
penyalahgunaan
Dari beberapa indikator pada teori Meloeng, Lexy. J. 2012. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
manajemen publik dan konsep manajemen aset diatas masih terdapat beberapa temuan dari indikator yang bersangkutan yang masih
Dwiyanto, Agus. 2001. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
dinilai belum efektif, karena belum memnuhi standar
dalam
teori
dan
konsep
yang
Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu Yogyakarta: Penerbit Gava Media
disebutkan tersebut untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
Hamidi, 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Malang: UMM Press
5. KESIMPULAN Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis
diatas
terhadap
wawancara
United Nation Development Program (UNDP), 2000. Tahap Pertama Memejukan Pemerintahan yang Baik dan Transparansi yang Sah.terjemahan Purwinta. Yogyakarta: UNDP dan FISIP UGM Yogyakarta
dan
temuan-temuan yang didapat penulis selama melakukan
penelitian
untuk
menjawab
rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengelolaan Aset Daerah
Hasibuan, Melayu S.P. 2005. Manajemen sumber daya manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi aksara
Hasil Pemisahan Aset dari kabupaten Induk pada
Dinas
Keuangan
Pendapatan,
dan
Aset
Pengelolaan
Daerah
Wibowo, 2008. Manajemen Perubahan. Edisi Tiga.Jakarta: Rajawali Pers
Kabupaten
Nagekeo, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
aset
di
Nagekeo
Dokumen/Karya Ilmiah/Jurnal
belum
sepenuhnya berjalan optimal, masih terdapat beberapa
persoalan
yang
terjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam
proses pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Nagekeo
Beberapa persoalan atau permasalahan aset saat ini sebagai akibat dari masa lalu. Penerimaan aset dari kabupaten Ngada pada
Nagekeo dalam angka yang dikeluarkan BPS Nagekeo tahun 2009
tahun 2007 tidak berjalan dengan maksimal sehingga meninggalkan berbagai persoalan
Siti Atikah, Saipul AM dan Anggun Hilendri Lestari. 2014. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan barang milik daerah kota Matara. Jurnal universitas Mataram, NTB
yang berkaitan dengan aset hibah
6. DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2000. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Monika Sutri, Ventje Ilat dan Sherly Pinatik. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah kota Tomohon. Jurnal universitas Sam Ratulangi, Manado
Maradiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Andi
Hersia Novianto. 2013. Manajemen Aset Daerah studi Pada Dinas Pendapatan,
Suwanda, Dadang. 2014. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda (Edisi Kedua).Jakarta: PPM
7
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Jurnal Universitas Hasanuddin, Makasar Website: http://kupang.tribunnews.com/floresstar/ngada-nagekeo http://www.sergapntt.com/klarifikasi-pemdanagekeo-soal-kasus-perumahan-pnsmalasera/ https://id-id.facebook.com/Pemda-KabupatenNagekeo-206179132738115/ http://kupang.tribunnews.com/2016/09/09/bpk -ungkap-9-temuan-dalam-pengelolaanapbd-nagekeo-tahun-2015 http://www.duta-news.com/2016/10/09/kasusmalasera-jangan-jadikan-lahanmempertebal-kantong/
8
