Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
14 Pages
ISSN 2302-0172 pp. 57- 70
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH 1,2,3)
Basyir1), Abubakar Hamzah2), Sofyan Syahnur3) Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No.7, Darussalam Banda Aceh 23111
Abstract: This study aims to assess the influence of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and the government spending on poverty rate in Aceh province. The data used is secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Statistics Central Agency (BPS) and development planning agencies of Aceh Province. The data in the form of data pooling the combination of time series data during the period of 2009-2013 with the data crosection 23 districts in Aceh province. Furthermore, the data were analyzed by the method of ordinary least squares (OLS). The study found that simultaneous General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and government spending are significantly effect on poverty reduction in Aceh province. Partially, only the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) which have a significant effect on reducing poverty. Instead government spending partially no significant effect on the reduction of poverty in Aceh Province.. Keyword : Poverty rate, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Government Expenditure. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengeluaran pemerintah Aceh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Aceh. Data tersebut berbentuk pooling data yakni gabungan antara time series data selama periode tahun 2009-2013 dengan crosection data 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya data dianalisis dengan metode ordinary least square (OLS). Penelitian menemukan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengeluaran pemerintah Aceh berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara parsial hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pengeluaran Pemerintah
Provinsi Aceh dapat dikelompokkan sebagai
PENDAHULUAN Sejak tahun 1990-an, sebagian masyarakat Provinsi
garis
Seiring dengan pembangunan Aceh pasca
kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah lagi
konflik dan tsunami, maka pemerintah daerah
dengan konflik yang berkepanjangan di daerah
berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan.
tersebut. Selain itu, musibah gempa bumi dan
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah
tsunami 26 Desember tahun 2004 yang lalu
melalui berbagai program kerja baik dalam
juga telah banyak menghancurkan kegiatan
bentuk program daerah maupun program
ekonomi
jumlah
pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah,
penduduk miskin terus bertambah. Pada tahun
yang tujuannya adalah untuk mengurangi
2006 sebesar 45 persen dari jumlah penduduk
jumlah penduduk miskin. Namun hingga saat
57 -
Aceh
berada
masyarakat,
di
bawah
masyarakat miskin (Anonymous, 2006).
sehingga
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ini angka kemiskinan di Provinsi Aceh tetap
masing-masing kabupaten kota di Provinsi
tinggi. Bahkan persentase penduduk miskin di
Aceh mengindikasikan bahwa tantangan yang
Provinsi Aceh berada pada peringkat kelima di
dihadapi pemerintah kabupaten kota dalam
Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Maluku
melaksanakan pembangunan juga berbeda.
dan Nusa Tengga Timur (NTT).
Apalagi persoalan kemiskinan tidak hanya
Pada tahun 2008 penduduk miskin di
menjadi masalah dalam perekonomian, tetapi
Provinsi Aceh mencapai sebesar 23,53%.
juga dapat berdampak pada kondisi sosial
Angka ini terus mengalami penurunan pada
masyarakat.
tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 17,66
Komitmen nyata pemerintah pusat dalam
persen pada tahun 2012.
menanggulangi kemiskinan di daerah dilakukan
Grafik 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013
melalui kebijakan pengalokasian dana alokasi
25
23,53
umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk seluruh kabupaten kota di
21,81 20,3
Indonesia.
19,81
20
18,89
Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
17,66
merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat
15
kepada
bersumber 10
dari
dialokasikan
pemerintah
daerah
yang
pendapatan
APBN,
yang
dengan
tujuan
pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk
5
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS Aceh, 2014 (Diolah) Penduduk miskin tersebar pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hingga tahun 2013 persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Barat sebesar 23,70%, kemudian menyusul Kabupaten Bener Meriah di urutan kedua sebesar 23,47%. Selanjutnya Pidie Jaya berada pada urutan ketiga sebesar 22,70%, dan Gayo Lues di urutan keempat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22,33%. Sebaliknya persentase penduduk miskin paling kecil terdapat di Kota Banda Aceh yakni sebesar 7,15%. Adanya perbedaan persentase penduduk miskin pada
pelaksanaan
desentralisasi.
DAU
bersifat
“Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan prioritas
kepada dan
daerah
sesuai
dengan
kebutuhan
daerah
untuk
peningkatan pelayanan kepada
masyarakat
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penggunaan DAU secara efektif dan efisien, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan program yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN tertentu
yang
dialokasikan
dengan
tujuan
kepada
untuk
daerah
membantu
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 58
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mendanai kegiatan khusus yang merupakan
terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga,
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan
nasional. Pengalokasian dan arah kegiatan
keuangan
DAK
pemerintahan desa (Pemdes) serta belanja tidak
di
antaranya
digunakan
untuk
kepada
kabupaten
terduga.
irigasi, air minum dan sanitasi, pertanian,
daerah seperti dijelaskan di atas tidak hanya
kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan,
dimaksudkan
perdagangan, sarana dan Prasarana Perdesaan
pemerintah
dan lain sebagainya. Dengan adanya DAK
publik bagi masyarakat, tetapi diharapkan
diharapkan
mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan
meningkatkan
perbaikan
untuk dalam
belanja
dan
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,
dapat
Keseluruhan
kota
membiayai memberikan
infrastruktur didaerah sebagai syarat penting
masyarakat
kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat
mengurangi angka kemiskinan.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
pemerintah
dan
pada
kegiatan pelayanan
akhirnya
dapat
Pengeluaran pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Aceh berbeda berdasarkan kabupaten
Hingga saat ini, kabupaten kota di Provinsi
kota. Perbedaan tersebut tentunya tidak hanya
Aceh menerima Dana Alokasi Umum (DAU)
terkait dengan adanya perbedaan sumber-
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya
sumber
pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk
disebabkan
DAU dan DAK relatif berbeda berdasarkan
pengalokasian keuangan daerah pada berbagai
kabupaten kota.
pos pengeluaran daerah.
Upaya
pemerintah
daerah
dalam
penerimaan
Tingkat
adanya
daerah,
tetapi
perbedaan
kemiskinan
di
juga
kebutuhan
masing-masing
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kabupaten kota di Provinsi Aceh tentunya dapat
pengurangan tingkat kemiskinan di daerah juga
dikaitkan dengan beberapa variabel yang
dilakukan melalui kebijakan anggaran daerah
dijelaskan di atas, seperti Dana Alokasi Umum
(APBD). Pengentasan kemiskinan dapat dengan
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
menggunakan
satu
pengeluaran pemerintah. Karena itu, penelitian
instrumen kebijakan pemerintah daerah yang
ini menguji keterkaitan tingkat kemiskinan
didalamnya selain mencakup sumber-sumber
penduduk kabupaten kota di Provinsi Aceh
pendapatan
dengan
APBD
daerah
sebagai
tetapi
salah
juga
berbagai
pengeluaran pemerintah (Mardiasmo, 2002).
DAU,
DAK
dan
pengeluaran
pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh
Pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Belanja langsung antara lain terdiri dari belanja
Keterkaitan DAU dengan Kemiskinan
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah
modal. Sedangkan belanja tidak langsung
sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap
59 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia
setiap
dana
Dana Alokasi Umum merupakan jenis
pembangunan. DAU merupakan salah satu
transfer dana antar tingkat pemerintahan yang
komponen belanja pada APBN, dan menjadi
tidak terikat dengan program pengeluaran
salah satu komponen pendapatan pada APBD.
tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan
Tujuan
pemerataan
untuk menggantikan transfer berupa subsidi
kemampuan keuangan antar daerah untuk
daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini
mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam
adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal
rangka pelaksanaan desentralisasi.
gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara
DAU
tahunnya
adalah
sebagai
bagi hasil.
sebagai
Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden.
daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.
Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU
Daerah yang mempunyai pendapatan asli
dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur
daerah rendah maka akan mendapatkan dana
secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah.
alokasi umum yang tinggi, dan sebaliknya
Besaran
menggunakan
daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah
rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara
tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum
lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas
yang rendah. Dana Alokasi Umum (DAU),
wilayah. Menurut Undang-undang No. 33
adalah dana yang berasal dari APBN yang
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
dialokasikan
antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang
keuangan
dimaksud dengan perimbangan keuangan antara
kebutuhan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah
pelaksanaan desentralisasi.
DAU
dihitung
suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka
Negara
kesatuan
antar
tujuan
daerah
untuk
pengeluarannya
pemerataan membiayai
dalam
rangka
Berkaitan dengan perimbangan keuangan
mencakup
antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut
pembagian keuangan antara pemerintah pusat
merupakan konsekuensi adanya penyerahan
dan pemerintah daerah serta pemerataan antar
kewenangan
daerah secara proposional, demokratis, adil dan
pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi
transparan dengan memperhatikan potensi,
transfer yang cukup signifikan didalam APBN
kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,
kewajiban dan pembagian kewenangan serta
dan pemerintah daerah secara leluasa dapat
tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut,
menggunakan dana ini apakah untuk memberi
termasuk
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
pengelolaan
keuangannya.
Dana
yang
dengan
dan
pengawasan
perimbangan
yang
pemerintah
pusat
kepada
atau untuk keperluan lain yang tidak penting.
diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana
DAU tidak hanya sekedar memperkuat
alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana
kegiatan sektoral Kementerian-Lembaga (KL) Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 60
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala di daerah, tetapi bahkan bisa menjadi kegiatan
dalam pembangunan daerah.
substitusi karena minimnya kegiatan daerah di
Adanya keterkaitan antara DAU dengan
sektor itu. Grand design DAU menunjukkan
tingkat kemiskinan secara eksplisit dinyatakan
peran
mempercepat
oleh Halim (2002) bagi daerah yang tingkat
pembangunan dan memperbaiki pelayanan
kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan
masyarakat. Di tingkat daerah, melihat pola
DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya
umum belanja yang menempatkan belanja
dan begitu juga sebaliknya. Hal ini bertujuan
pegawai dalam porsi yang dominan, DAU dapat
untuk mempecepat upaya pemerintah dalam
dijadikan
kekurangan
mengurangi angka kemiskinan di daerah. DAU
pembiayaan pembangunan fisik dan pelayanan
dimaksudkan untuk membantu kesenjangan
masyarakat di daerah kendatipun dalam jumlah
keuangan antar daerah berdasarkan formula
yang terbatas. Tambahan lagi, bagi banyak
yang memperhitungkan tingkat kemiskinan,
daerah-daerah bentukan baru akibat pemekaran
luas wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup
DAU
dan kapasitas fiskal (World Bank, 2009).
penting
DAU
dalam
kompensasi
mengambil
atas
porsi
yang
signifikan
(Bappenas). Untuk melihat peran DAU yang
Dengan
adanya
DAU
diharapkan
dapat
cukup besar dalam pembangunan ekonomi
membantu
daerah
dalam
daerah membuat porsi DAU terus mengalami
mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
pemerintah
peningkatan. Peran
DAU
dalam
permasalahan kemiskinan
menyelesaikan
Keterkaitan DAK dengan Kemiskinan
menjadi penting
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana
mengingat kemampuan daerah yang masih
yang bersumber dari pendapatan APBN yang
mengalami kesulitan fiskal dimana kebutuhan
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
fiskal lebih besar dibandingkan potensi fiskal.
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
Dalam kondisi seperti ini DAU menjadi salah
khusus yang merupakan urusan daerah dan
satu
membantu
sesuai
membiayai
Perimbangan Keuangan Kemenku RI, 2014).
variabel
keuangan
penting
daerah
pembangunan
dalam untuk
khususnya
dalam
hal
dengan
prioritas
nasional
(Dirjen
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang
penyelesaian kemiskinan di daerah. Jika tujuan
bersumber
dari
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
transfer
kesejahteraan
adalah
untuk
secara
peningkatan
pendapatan
APBN
yang
maka
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
unconditional non-matchinggrant atau block
khusus yang merupakan urusan daerah dan
grants seperti Dana Alokasi Umum (DAU)
sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK
adalah yang terbaik (Shah, 1994). Menunjukkan
ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dasar
DAU,
hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah
betapapun
kecil
umum,
dari
porsi
yang
dialokasikannya, memainkan peran penting 61 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
UU
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun
Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor
yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD,
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
baik
Dalam mengalokasikan DAK terdapat
negeri
maupun
diprioritaskan
pada
swasta,
daerah
yang
tertinggal,
beberapa kriteria meliputi (Kemenku RI, 2014):
daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah
a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan
rawan bencana, dan daerah pesisir dan
kemampuan
keuangan
daerah
yang
tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan
b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan
pulau pulau kecil.
perundang-undangan
yang
terutama
pelayanan
dalam
rangka
kesehatan mempercepat
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus
Angka
dan karakteristik daerah; dan
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan
Kematian
Bayi
(AKB);
keluarga miskin serta masyarakat di daerah
indikator-indikator yang dapat menggam-
terpencil,
barkan kondisi sarana dan prasarana, serta
kepulauan, melalui peningkatan jangkauan
pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan
dan
DAK di daerah.
khususnya untuk pengadaan, peningkatan,
Penghitungan
alokasi
DAK
dilakukan
dan
tertinggal,
kualitas
perbatasan
pelayanan
perbaikan
sarana
dan
dan
kesehatan,
dan
prasarana
jaringannya
termasuk
melalui dua tahapan, yaitu: penentuan daerah
puskesmas,
tertentu yang menerima DAK; dan penentuan
poskesdes,
besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan
Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi
kesehatan
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria
sarana/prasarana
teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing
kesehatan di kabupaten/kota.
dan
rujukan,
rumah
serta
sakit
penyediaan
penunjang
pelayanan
daerah ditentukan dengan perhitungan indeks
3. DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan
untuk meningkatkan daya jangkau dan
kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah
kualitas pelayanan tenaga lini lapangan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
Program
(Kemenku RI, 2014).
pelayanan
Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan
Edukasi
KB,
sarana
dan
prasarana
Komunikasi,
Informasi
dan
(KIE)/advokasi
Program
KB;
Kemenku RI (2014), arah kegiatan Dana
sarana dan prasarana pelayanan di klinik
Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut.
KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan
1. DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk
tumbuh kembang anak dalam rangka
menunjang pelaksanaan program Wajib
menurunkan
angka kelahiran dan laju
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 62
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pertumbuhan
penduduk,
serta
8. DAK
Kelautan
dan
Perikanan,
yang
meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan
diarahkan untuk meningkatkan sarana dan
keluarga.
prasarana
produksi,
peningkatan
mutu,
4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan,
pengolahan,
pemasaran,
dan
yang diarahkan untuk mempertahankan dan
pengawasan, serta penyediaan sarana dan
meningkatkan tingkat pelayanan prasarana
prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir
jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam
dan pulau-pulau kecil.
rangka memperlancar distribusi penumpang,
9. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, yang
barang dan jasa, serta hasil produksi yang
diarahkan untuk meningkatkan
diprioritaskan untuk mendukung sektor
daerah
pertanian, industri, dan pariwisata sehingga
pembangunan dan pelayanan publik di
dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi
daerah
regional.
untuk
5. DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan
dalam
kinerja
menyelenggarakan
pemekaran, dan diprioritaskan daerah
pemekaran
yang
tahun
terkena
dampak
2007-2008,
serta
untuk mempertahankan dan meningkatkan
digunakan untuk pembangunan/perluasan/
tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi
rehabilitasi total gedung kantor/bupati/
termasuk jaringan reklamasi rawa dan
walikota,
jaringan irigasi desa yang menjadi urusan
rehabilitasi total gedung kantor DPRD,
kabupaten/ kota dan provinsi khususnya di
dengan
daerah lumbung pangan nasional dan
perhitungan alokasi DAK.
daerah tertinggal dalam rangka mendukung
dan
tetap
pembangunan/perluasan/
memperhatikan
kriteria
10. DAK Lingkungan hidup, yang diarahkan
program peningkatan ketahanan pangan.
untuk meningkatkan kinerja daerah dalam
6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi,
menyelenggarakan pembangunan di bidang
yang
diarahkan
untuk
meningkatkan
lingkungan
cakupan dan kehandalan pelayanan air
penyediaan
minum dan meningkatkan cakupan dan
kelembagaan
dan
kehandalan
pemantauan
kualitas
pelayanan
penyehatan
hidup melalui sarana
peningkatan
dan
prasarana
sistem
informasi
air,
pengendalian
lingkungan (air limbah, persampahan, dan
pencemaran air, serta perlindungan sumber
drainase) untuk meningkatkan kualitas
daya air di luar kawasan hutan.
kesehatan masyarakat.
11. DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk
7. DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan
sarana
dan
prasarana
meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS),
meningkatkan
fungsi
hutan
pertanian di tingkat usaha tani, dalam
mangrove dan hutan pantai, pemantapan
rangka
fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya
meningkatkan
produksi
guna
mendukung ketahanan pangan nasional. 63 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
(TAHURA),
hutan
kota,
serta
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengembangan
sarana
prasarana
constrainmatching grant. Artinya, DAK di
penyuluhan
kehutanan
termasuk
Indonesia merupakan transfer bersyarat dengan
operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
tujuan khusus yang besaran dananya (pagu)
12. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan,
telah ditetapkan sejak semula. Secara teoritis
yang
ditujukan
dan
daerah
(Boadway dan Shah 2007) dapat diprediksi
diarahkan
untuk
bahwa jenis matchinggrant seperti ini adalah
aksesibilitas
dan
jenis yang paling lemah dampaknya terhadap
ketersediaan prasarana dan sarana dasar
tiga hal yaitu penambahan kapasitas keuangan
untuk
angkutan
daerah, akuntabilitas pelaporan anggaran dan
penumpang, bahan pokok, dan produk
kesejahteraan masyarakat. sehingga konsep
pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat
tentang dana alokasi khusus yang mengalami
produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.
kesulitan untuk memberikan dampak yang
13. DAK Perdagangan, yang diarahkan untuk
signifikan khususnya terhadap kesejahteraan
tertinggal,
khusus
dan
meningkatkan
memperlancar
untuk
arus
menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana berupa
perdagangan pasar
yang
tradisional
masyarakat di daerah. Ini lebih disebabkan oleh pola penetapan
terutama
program yang langsung dtentukan pagu/besaran
daerah
dana yang akan ditransfer sesuai dengan
di
perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau
program
kecil,
pemerintah pusat, sehingga besar kemungkinan
daerah
tertinggal/terpencil,
serta
daerah pasca bencana.
yang
ditentukan
sendiri
oleh
program yang ditentukan tersebut tidak sesuai
Adanya alokasi DAK pada berbagai sektor
dengan kebutuhan oleh daerah. Untuk itulah
seperti dijelaskan di atas, dapat membantu
penggunaan DAK telah ditentukan sebelumnya
pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat
oleh pemerintah pusat yang semuanya untuk
kemiskinan di daerah. Seperti halnya DAK
pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan
Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan
raya, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini
sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha
dapat membantu daerah yang mengalami
tani sehingga berdampak pada peningkatan
kesulitan keuangan sehingga pendapatan daerah
produktivitas pertanian atau pendapatan petani.
hanya cukup untuk membiayai belanja rutin.
Diagnosa kemiskinan menunjukkan bahwa
Sebagai modal desentralisasi fiskal, DAK
peningkatan pendapatan di sektor pertanian
dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus
tetap
di daerah tertentu (DAK white paper 2011)
menjadi
pendorong
utama
untuk
pengurangan kemiskinan (World Bank, 2006). Berdasarkan perspektif teori, DAK yang diterapkan di Indonesia sejauh ini termasuk conditional, closed-ended and binding
sehingga
pengaruh
DAK
terhadap
pembangunan daerah cukup penting disamping membantu pembiayaan keuangan daerah. Adanya keterkaitan antara DAK dengan Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 64
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tingkat kemiskinan juga dikemukakan oleh
daerah sebagai akibat Dana Alokasi Khusus
Setiyawati
dapat
(2007)
bahwa
daerah
yang
mengurangi
kemiskinan
di
daerah.
pertumbuhan ekonominya positif mempunyai
Sebagaimana dikemukakan oleh Jahan dan
kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.
Mcleery (2005)”infrastructure development can
Dengan
pada
lead to poverty reduction through direct or
pertumbuhan ekonomi, maka kemungkinan
indirect channels. Through the direct channel it
DAK
terhadap
reduces poverty as people’s access to health
pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan program
and educational services improves, there is
pembangunan melalui DAU harus ditargetkan
cleaner energy available and the government
pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi
provides
buruk, terutama dalam masalah kemiskinan.
disasters. The indirect effect of infrastructure
Peta lokasi kemiskinan, bersama dengan peta
provision
kondisi
untuk
productivity of workers increases, transport
tersebut.
costs are reduced and more employment is
melihat
juga
PAD
berpengaruh
jalan,
dapat
mengidentifikasi Masyarakat
berpengaruh
positif
digunakan
daerah-daerah
miskin
setempat
juga
for
on
protection
poverty
against
occurs
national
when
the
harus
generated, thereby leading to economic growth.
dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan
This implies that infrastructure provision can
kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya
have economic and social impacts on the lives
pemeliharaan secara lebih baik Dana Alokasi
of people”.
Khusus dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu DAK harus
Keterkaitan Pengeluaran dengan Kemiskinan
Pemerintah
ditingkatkan fungsinya dan dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk infrastruktur di daerah pedesaan, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi (World Bank, 2009). Daerah yang lebih miskin harus dapat menerima DAK yang lebih besar,
mengingat
DAU
belum
dapat
memperkecil kesenjangan pembiayaan antar daerah. Peningkatan DAK dapat dilakukan dengan memotong anggaran pemerintah pusat di daerah melalui departemen teknis, yang selama ini dikenal sebagai Daftar Isian Proyek
jumlah pendapatan masyarakat yang tidak memadai, harus selalu menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. Meskipun masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar dari kemiskinan adalah relatif, ketika
dari
sebuah
negara
namun
mengalami
peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah (Widodo et al, 2011). Agenda mengatasi berkaitan
kemiskinan dengan
bagi
banyaknya
suatu faktor
negara yang
berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh
(DIP). Adanya 65 -
Masalah kemiskinan yang identik dengan
pembangunan
infrastruktur
Volume 3, No. 1, Februari 2015
di
kemiskinan itu sendiri, karena dampak dari
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kemiskinan itu akan berhubungan dengan
adalah pengeluaran yang digunakan untuk
kondisi fundamental yang menjadi syarat
pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset
berlangsungnya pembangunan suatu negara
tetap yang berwujud yang nilai manfaatnya
yang berkelanjutan.
melebihi dan setahun dan atau pemakaian jasa
Belanja daerah
atau
tidak
memperlancar
pengeluaran
hanya
pemerintah
dimaksudkan
pemerintahan daerah.
operasional
Pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk
pemerintahan di daerah, tetapi melalui belanja
pengeluaran langsung maupun pengeluaran
daerah pemerintah dituntut untuk meningkatkan
tidak
pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja
mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat,
pemerintah terdiri dari belanja langsung dan
tetapi juga dapat berdampak pada pertumbuhan
belanja
ekonomi
tidak
kegiatan
untuk
dalam melaksanakan program atau kegiatan
langsung.
Sebagaimana
langsung
dan
tidak
hanya
kemiskinan.
dapat
Pengeluaran
dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13
pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
misalnya, digunakan untuk membangun atau
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja
memperbaiki inftrastruktur ekonomi di daerah,
menurut kelompok belanja terdiri belanja
berdampak
langsung dan belanja tidak langsung.
kegiatan ekonomi masyarakat. pada gilirannya
Belanja langsung, merupakan belanja yang
pembangunan
pada
peningkatan
infrastruktur
intensitas
tidak
hanya
dianggarkan terkait secara langsung dengan
membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,
pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam
tetapi
belanja langsung dikelompokkan menurut jenis
masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan
belanja terdiri dan belanja pegawai, belanja
di
barang dan jasa, dan belanja modal. Halim
pengeluaran pemerintah dengan penurunan
(2002:73)
modal
tingkat kemiskinan dikemukakan oleh Fan dan
merupakan pengeluaran pemerintah daerah
Zhang (2002) bahwa pengeluaran pemerintah
yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran
(public expenditure) dapat berdampak langsung
dan akan menambah aset dan kekayaan daerah.
terhadap kemiskinan.
menyatakan,
belanja
juga
daerah.
berdampak
Adanya
pada
pendapatan
keterkaitan
antara
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006, tanggal 3 April 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang termasuk Belanja Modal adalah : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Belanja modal
Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 66
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
kota di Provinsi Aceh..
(DAK) dan Pengeluaran Pemerintah. Secara matematis keterkaitan antar keempat variabel
METODE PENELITIAN
tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.
Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari
TK = f (DAU, DAK, PP)
berbagai instansi/lembaga yang terkait dengan permasalahan
yang
diteliti,
antara
lain
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda Aceh dan dan
instansi
terkait
lannya.
Data
yang
dikumpulkan adalah data time series selama 5 tahun. Sesuai dengan ketersediaan data, data time series dimaksud selama periode tahun 2009-2013.
Dimana : TK = Tingkat kemiskinan DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus PP = Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan
model
ini,
menguji
hubungan
fungsional antara tingkat kemiskinan dengan
maka
untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pengeluaran
Pemerintah
kemiskinan digunakan
Penelitian
diatas
terhadap formula
tingkat analisis
regresi linear berganda (Multiple Regresion). TK = a + b1DAU + b2DAK + b3PP + ei
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pengeluaran Pemerintah. Horizon
waktu
yang
digunakan
dalam
ini
adalah
gabungan
antara
penelitian
crosscheck dan longitudinal yang disebut dengan
data
pooling.
Penelitian
ini
Dimana : TK = Tingkat kemiskinan DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus PP = Pengeluaran Pemerintah b1, b2 dan b3 = Koefisien regresi ei = Error Terms
menggunakan data 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh dan periode waktu tahun 20092013
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil analisis regresi pengaruh Dana
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya yakni untuk mengetahui pengaruh
Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap
(DAK) dan pengeluaran pemerintah tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan bentuk linier berganda dengan pendekatan kuadrat
tingkat kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Aceh, maka dapat dipahami bahwa tingkat kemiskinan 67 -
merupakan
fungsi
dari
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Dana
terkecil (ordinary least square), diperoleh hasil persamaan sebagai berikut.
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala TK =
0,20782 - 0,000001869DAU 0,00000122DAK - 0,0000000829PP
peningkatan pelayanan kepada
masyarakat
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Koefisien regresi variabel Dana Alokasi
Melalui penggunaan DAU secara efektif dan
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
efisien, diharapkan pemerintah daerah dapat
dan pengeluaran pemerintah bernilai negatif.
melaksanakan program yang berdampak positif
Hal ini dapat diartikan bahwa dana alokasi
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di
umum, dana alokasi khusus dan pengeluaran
daerah
pemerintah
terhadap
kemiskinan. Adanya pengaruh DAU terhadap
tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Artinya
penurunan tingkat kemiskinan juga sudah
semakin besar DAU, DAK dan pengeluaran
ditegaskan oleh Halim (2002) bahwa sesuai
pemerintah semakin rendah tingkat kemiskinan.
dengan pemberian DAU itu sendiri dimana bagi
Uji terhadap signifikansi pengaruh Dana
daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
akan diberikan DAU lebih besar bila dibanding
Khusus
kemiskinan
daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.
menunjukkan nilai t hitung > t tabel dan nilai p-
Hal ini bertujuan untuk mempecepat upaya
value < 0,05. Hal ini berarti bahwa pada tingkat
pemerintah
keyakinan
kemiskinan di daerah.
berpengaruh
terhadap
95
negatif
tingkat
persen,
kedua
variabel
independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap
dalam
menurunkan
mengurangi
tingkat
angka
Pengaruh signifikan (nyata) Dana Alokasi
tingkat
Khusus (DAK) terhadap penurunan tingkat
kemiskinan di Provinsi Aceh. Selanjutnya hasil
kemiskinan mengindikasikan bahwa DAK yang
uji
pemerintah
bersumber dari APBN mampu mendorong
terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai
kegiatan ekonomi di daerah. Hal ini sangat
t hitung < t tabel dan nilai p-value > 0,05,
beralasan karena DAK yang diterima oleh suatu
bermakna bahwa secara parsial pengeluaran
daerah dimaksudkan untuk mendanai kegiatan
pemerintah
khusus yang merupakan urusan daerah sesuai
signifikansi
penurunan
sehingga
pengeluaran
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
dengan prioritas nasional salah satunya adalah
Adanya pengaruh signifikan (nyata) dana
mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
alokasi umum (DAU) terhadap penurunan
Secara eksplisit, terjadinya penurunan tingkat
tingkat kemiskinan pada kabupaten kota di
kemiskinan sebagai akibat adanya dana alokasi
Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa dana
khusus dapat dilihat dari arah kegiatan Dana
tersebut mampu mendorong perbaikan ekonomi
Alokasi Khusus (DAK) yang sudah ditentukan
masyarakat di daerah. Apalagi DAU bersifat
berdasarkan peraturan Dirjen Perimbangan
“Block Grant” yang berarti penggunaannya
Keuangan Kemenku RI, antara lain DAK
diserahkan prioritas
kepada dan
daerah
sesuai
dengan
infrastruktur jalan dan jembatan, DAK irigasi,
kebutuhan
daerah
untuk
DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 68
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAK sarana dan prasarana pedesaan, DAK
kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi
perdagangan
dan
lainnya
yang
Aceh. Peningkatan pengeluaran pemerintah
langsung
dapat
baik dalam bentuk pengeluaran langsung
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di
maupun tidak langsung, belum memberikan
daerah.
dampak signifikan bagi penurunan tingkat
pengalokasiannya
secara
Selanjutnya kabupaten
pengeluaran
kota
berpengaruh
DAK
di
Provinsi
signifikan
pemerintah Aceh
(nyata)
tidak
terhadap
kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalokasian
dan
signifikan
pengolahan
masyarakat di daerah.
memperlihatkan
bahwa
belanja
pemerintah daerah belum memberikan dampak
penurunan tingkat kemiskinan. Sekalipun hasil data
penggunaan
bagi
perbaikan
perekonomian
pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif, namun pengaruh dimaksud tidak signifikan
Saran
(nyata).
bahwa
Sebaiknya pemerintah kabupaten kota di
pengeluaran pemerintah daerah belum mampu
Provinsi Aceh dapat meningkatkan efektifitas
dialokasikan secara baik guna meningkatkan
dan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Umum
kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain,
(DAU) yang mereka terima untuk mendukung
peningkatan anggaran belanja daerah belum
program prioritas nasional yang berorientasi
sepenuhnya dapat membawa dampak positif
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di
bagi perbaikan perekonomian masyarakat. Hal
daerah.
inilah
Hal
ini
yang
mengindikasikan
menyebabkan
pengeluaran
Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh
pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh
dipandang perlu meningkatkan efektifitas dan
tidak
efisiensi pengalokasian Dana Alokasi Khusus
berpengaruh
signifikan
terhadap
penurunan tingkat kemiskinan.
(DAK) yang mereka terima sesuai dengan arah kegiatan dana tersebut. Upaya meningkatkan
KESIMPULAN DAN SARAN
efektifitas dan efisien pengalokasian dana dapat
Kesimpulan
dilakukan dengan memperhitungkan dampak
Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
sosial ekonomi yang akan diterima oleh
signifikan
terhadap
tingkat
masyarakat pada setiap alternatif arah kegiatan
kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi
DAK pada setiap periode tahun anggaran. Pada
Aceh.
(DAK)
akhirnya proporsi penggunaan DAK harus
berpengaruh signifikan terhadap penurunan
diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan
tingkat kemiskinan pada kabupaten kota di
dampak sosial ekonomi yang lebih besar dan
Provinsi Aceh.
konsisten dengan upaya penurunan tingkat
Dana
Alokasi
penurunan
Khusus
Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan 69 -
terhadap
penurunan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
tingkat
kemiskinan. Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dipandang
perlu
pengalokasian
meningkatkan
anggaran
efektifitas
belanja
(DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Desember 2010. Hal 68-84.
daerah
terutama yang bersumber dari penerimaan daerah. Anggaran yang besar belum tentu mampu mendorong pembangunan ekonomi secara lebih baik sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan, terutama ketika anggaran tersebut tidak dialokasikan secara tepat sasaran pada pos-pos anggaran. Karena itu sebaiknya harus ada perhitungan yang akurat tentang dampak masing-masing pos anggaran terhadap perekonomian
sehingga
dapat
ditentukan
optimalisasi pengalokasian anggaran daerah secara lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Leaflet Dana Alokasi Khusus, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Leaflet Dana Alokasi Umum, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Fan, S., L. X. Zhang, and X. B. Zhang. (2002). ‘Growth, Inequality, and Poverty in Rural China: The Role of Public Investments’. IFPR Research Report 125. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiyawati, A., dan Hamzah, A. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Desember 2007, Vol.4, No. 2, hal. 211-228. Shah, A.1994. Intergovermental Fiscal Relation In Indonesia: Issue And Reform Options.World Bank Discussion Paper,No.239. The World Bank Washington. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah UNPD, 2000. Overcoming Human Poverty, United Nations Development Programme, Poverty Report 2000. Wold
Bank. 2006. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, The World Bank Office Jakarta.
World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta. World Bank. 2009. Indonesia Expanding Horizons, Indonesia Policy Briefs, Ideide Program 100 Hari, The World Bank Office, Jakarta.
Maryati, U dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 70
