EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Klaten

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Klaten

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Agnes Wiliantika Ayu Dewati NIM: 112114113

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015


EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Klaten

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Agnes Wiliantika Ayu Dewati NIM: 112114113

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i




HALAMAN PERSEMBAHAN

“Everything will be okay in the end, if its not okay, its not the end.” “Better to feel how hard education is at this

time rather than fell the bitterness of stupidity, later.” “Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.”

(Amsal 16: 3) “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang

apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” (Filipi 4: 6)

Kupersembahkan untuk: Papa di surga dan Mama, Mbah Uti, Kak Aldo, Nana, Serta semua teman-temanku.

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARAMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Klaten Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal xx Juli 2015 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau /sebagaian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagaian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan,

Agnes Wiliantika Ayu Dewati

v


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis. 2. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 3. Drs. YP Supardiyono, M.Si. Akt., QIA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma. 4. Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Bapak,

Ibu

Sekretariat

Fakultas

kepengurusan administrasi.

vi

Ekonomi

yang

membantu

dalam


6. Bapak Tulus selaku Direktur Utama di PD BPR Bank Klaten yang telah berkenan memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian dan Ibu Eny selaku Kepala Bagian Umum, Ibu Ninik selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Ibu Ismiyati selaku Kepala Pemeriksa Intern dan semua staf di PD BPR Bank Klaten yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan. 7. Alm. Bapak Yuli, Ibu Veronica, Ibu Maria Goretti, Ibu Lusia, Romo Bambang, Kak Aldo, Nana dan keluarga besar tercinta atas doa, dorongan dan bantuannya baik moril maupun materiil. 8. Indra, Sesil, Hana, Lolyta, Diana, Effi, Rina, Angel, Vita, Maurits dan Sasa atas bantuan dan dorongan disaat-saat mengerjakan skripsi. 9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi kelas C, teman-teman di kelas MPAT dan semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, khususnya para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Penulis

vii


UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Agnes Wiliantika Ayu Dewati NIM : 112114113 Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus di PD BPR Bank Klaten) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015 Yang menyatakan,

Agnes Wiliantika Ayu Dewati

viii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL..................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................ ii HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................... iv HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI........ v KATA PENGANTAR................................................................................... vi HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH........................................................................................................ viii DAFTAR ISI.................................................................................................. ix DAFTAR TABEL.......................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR..................................................................................... xiv ABSTRAK..................................................................................................... xv ABSTRACT..................................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah................................................................... 1 B. Rumusan Masalah............................................................................. 4 C. Batasan Masalah................................................................................ 4 D. Tujuan Penelitian............................................................................... 4 E. Manfaat Penelitian............................................................................. 4 F. Sistematika Penulisan........................................................................ 5 BAB II LANDASAN TEORI........................................................................ 7

ix


A. Bank................................................................................................... 7 1. Pengertian Bank........................................................................... 7 2. Fungsi Bank................................................................................. 7 3. Jenis Bank.................................................................................... 9 B. Bank Perkreditan Rakyat................................................................... 10 1. Pengertian BPR............................................................................ 10 2. Tujuan BPR.................................................................................. 10 3. Fungsi BPR.................................................................................. 11 4. Usaha BPR................................................................................... 12 5. Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR.................................... 12 C. Sistem................................................................................................. 13 1. Pengertian Sistem.........................................................................13 2. Pengertian Sistem Akuntansi....................................................... 13 3. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit............................................ 14 D. Kredit................................................................................................. 17 1. Pengertian Kredit......................................................................... 17 2. Unsur Kredit.................................................................................18 3. Tujuan Kredit............................................................................... 20 4. Fungsi Kredit............................................................................... 22 5. Prinsip Pemberian Kredit............................................................. 24 6. Prosedur Pemberian Kredit.......................................................... 29 E. Pengendalian Intern........................................................................... 32 1. Pengertian Pengendalian Intern................................................... 32

x


2. Komponen Pengendalian Intern................................................... 32 BAB III METODE PENELITIAN................................................................ 36 A. Jenis Penelitian...................................................................................36 B. Tempat dan Waktu Penelitian............................................................ 36 C. Objek dan Subjek Penelitian.............................................................. 36 D. Data yang Dikumpulkan.................................................................... 37 E. Sumber Data...................................................................................... 37 F. Teknik Pengumpulan Data................................................................ 37 G. Teknik Analisis Data..........................................................................38 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN....................................... 43 A. Sejarah PD BPR Bank Klaten........................................................... 43 B. Lokasi PD BPR Bank Klaten............................................................ 44 C. Struktur Organisasi PD BPR Bank Klaten........................................ 44 D. Personalia.......................................................................................... 49 E. Visi dan Misi PD BPR Bank Klaten................................................. 50 F. Tujuan dan Produk PD BPR Bank Klaten........................................ 50 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN................................................ 53 A. Sistem Pemberian Kredit di PD BPR Bank Klaten.......................... 53 1. Prosedur yang Membentuk Sistem Pemberian Kredit............... 54 2. Dokumen dalam Pemberian Kredit............................................ 65 B. Evaluasi Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit................... 66 1. Lingkungan Pengendalian........................................................... 67 2. Penaksiran Resiko........................................................................ 72

xi


3. Aktivitas Pengendalian............................................................... 75 4. Informasi dan Komunikasi.......................................................... 77 5. Pengawasan................................................................................ 78 C. Uji Kepatuhan Sampling.................................................................. 81 BAB VI PENUTUP..................................................................................... 87 A. Kesimpulan....................................................................................... 87 B. Keterbatasan Penulis......................................................................... 87 C. Saran................................................................................................. 88 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 89 LAMPIRAN .................................................................................................. 90

xii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel III.1 BesarnyaSampel Minimum untukPengujianKepatuhan .... 40 Tabel III.2 Stop-or-Go-Decision ......................................................... 42 Tabel IV.1Karyawan di PD BPR Bank Klaten .................................... 49 Tabel V.1Ringkasan Hasil Evaluasi Pengendalian Intern menurut COSO ................................................................................... 78 Tabel V.2Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Sistem Pemberian Kredit ...................................... 83 Tabel V.3Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling, Size and Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Base on Sample Result ............................ 85

xiii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi PD BPR Bank Klaten ............ 48 Gambar V.1 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Permohonan Kredit oleh Customer Service) ........ 58 Gambar V.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Survei dan Analisis Kredit oleh Account Officer dan Appraisal).................................................................... 59 Gambar V.3 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Survei dan Analisis Kredit oleh Sub Bagian Kredit) ................................................................................ 60 Gambar V.4 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Keputusan atas Permohonan Kredit oleh Direktur)............................................................................. 61 Gambar V.5 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Keputusan atas Permohonan Kredit oleh Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan) ................................. 62 Gambar V.6 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Keputusan atas Permohonan Kredit oleh Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan) ................................. 63 Gambar V.7 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR BPR Bank Klaten (Pencairan oleh Sub Bagian Kasir dan Sub Bagian Pembukuan) ....................................................................... 64

xiv


ABSTRAK EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PD BPR Bank Klaten

Agnes Wiliantika Ayu Dewati NIM: 112114113 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui apakah pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten sudah memenuhi unsur-unsur pokok pengendalian intern; 2) mengetahui apakah pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten diterapkan secara efektif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus di PD BPR Bank Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian kepatuhan dengan metode stop-or-go sampling. Hasil analisis data dapat diketahui bahwa sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR Bank Klaten sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO (Comitte of Sponsoring Organization). Serta pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten sudah efektif. Hal ini ditunjukkan pada hasil pengujian kepatuhan AUPL=DUPL, yaitu sebesar 5%. Kata kunci:

pengendalian intern, efektivitas,

xv

sistem pemberian kredit.


ABSTRACT AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL ON CREDIT EXTENSION SYSTEM A Case Study at PD BPR Bank Klaten Agnes Wiliantika Ayu Dewati NIM: 112114113 Sanata Dharma University Yogyakarta 2015 The purpose of this research is to: 1) determine whether or not the internal control of credit extension system in PD BPR Klaten Bank has fitted to the basic elements of internal control; 2) determine whether or not the internal control of credit extension system in PD BPR Bank Klaten has been effectively implemented. The type of this research was case study in PD BPR Bank Klaten. The technique of data collection used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique used was the method of testing compliance with stop-or-go sampling. Results of the data analysis stated that the system of lending conducted by PD BPR Klaten Bank had fitted to the elements of the internal control in COSO (Committee of Sponsoring Organization). Furthermore, the internal control of credit extension system in PD BPR Bank Klaten have been effective. This is shown in the results of compliance testing that AUPL = DUPL, with 5% criterion. Keywords: internal control, the effectiveness, the credit extension system.

xvi


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Lembaga keuangan seperti bank berperan penting dalam penyediaan jasa keuangan untuk berlangsungnya aktivitas bisnis. Menurut UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan pokok dari bank ialah menghimpun dana berupa simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya, selain itu kegiatan pokok bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Sehingga akhirnya kegiatan-kegiatan bank akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menjadi lebih

baik

pembangunan

dari

sebelumnya

nasional

dalam

sehingga rangka

menunjang

pelaksanaan

meningkatkan

pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan kemudian menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk menjalankan fungsi-fungsi bank tersebut, kunci

1

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 2

utama didasari pada aspek kepercayaan, mudahnya prosedur dan persyaratan serta mudahnya akses. Dengan lebih memanfaatkan BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) yang mempunyai akses yang tersebar di wilayah pelosok pedesaan, kesempatan masyarakat menjadi semakin besar untuk mendapatkan kredit guna mengembangkan usahanya. Menurut Abdullah dan Tantri (2012: 172), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyainan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam

melakukan

penilaian

kriteria-kriteria

serta

aspek

penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang character, capacity, capital, condition, dan collateral. Sedangkan untuk 7P kredit adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection. Untuk mendukung berjalannya pemberian kredit yang sehat, bank harus melakukan pengawasan serta pembinaan selama proses pemberian kredit berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya resiko


kredit yang telah diberikan mengalami kemacetan. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan. Untuk itu diperlukan pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Pengendalian intern menurut Ardiyos (2010: 509) merupakan: 1) suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian lainnya, 2) suatu pengujian kebenaran data yang dilakukan dengan mencocokan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh petugas berbeda. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dengan menjamin efektifitas pengendalian intern pemberian kredit yang

berkesinambungan,

bank

harus

melakukan

tinjauan

serta

melaksanakan pengendalian intern kredit yang mencakup semua aspek pengkreditan sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.


B. Rumusan Masalah 1. Apakah pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten sudah memenuhi unsur-unsur pokok pengendalian intern? 2. Apakah pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit diterapkan secara efektif di PD BPR Bank Klaten? C. Batasan Masalah Penelitian ini terbatas pada pengendalian intern bagian pemberian kredit PD BPR Bank Klaten. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui

apakah

pengendalian

intern

terhadap

sistem

pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten sudah memenuhi unsurunsur pokok pengendalian intern. 2. Mengetahui

apakah

pengendalian

intern

terhadap

sistem

pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten diterapkan secara efektif. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi PD BPR Bank Klaten Diharapkan

penelitian

ini

dapat

menjadi

masukan

dan

pertimbangan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha dan pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.


2. Bagi Universitas Sanata Dharma Diharapkan penelitian ini dapat menambah refrensi tentang pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit di Perpustakaan Sanata Dharma. 3. Bagi Penulis Penelitian ini bermanfaat bagi penulis menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah. F. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI Dalam

bab

ini

diuraikan

tentang

teori-teori

yang

mendukung hasil pustaka. BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini diuraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data

yang

diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.


BAB IV GAMBARAN UMUM Dalam bab ini diuraikan sejarah singkat bank, maksud dan tujuan bank, struktur organisasi bank, dan ketenagakerjaan. BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan deskripsi data, analisis data seta hasil penelitian dan interpretasi dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP Bab

ini

merupakan

penutup

dari

penulisan

yang

menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang kiranya dapat membangun penelitian yang lebih baik.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank 1. Pengertian Bank Menurut Kuncoro (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Fungsi Bank Menurut Ismail (2010: 4), bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. a. Menghimpun Dana dari Masyarakat Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari

7


masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat

8

yang

yang aman untuk

melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masingmasing bank. b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank


9

syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. c. Pelayanan Jasa Perbankan Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan suratsurat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan

kepada

masyarakat

merupakan

aktivitas

pendukung yang dapat diberikan oleh bank. 3. Jenis Bank Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank dibagi menjadi dua jenis yaitu: a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh


10

fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. B. Bank Pengkreditan Rakyat 1. Pengertian BPR BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. 2. Tujuan BPR Menurut Budisantoso dan Nurutomo (2013: 197), menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuannya, BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan


11

pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon). 3. Fungsi BPR Menurut Bidisantoso dan Nuritomo (2013: 197), fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Simpanan nasabah di BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga bersifat aman. Pada mulanya

tugas

pokok

BPR

diarahkan

untuk

menunjang

pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran. Hal tersebut dikarenakan proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan yang lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.


12

4. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a.

Menghimpun

dana

dari

masyarakat

dalam

bentuk

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b.

Memberikan kredit.

c.

Menyediakan

pembiayaan

dan

penempatan

dana

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d.

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a.

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

b.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

c.

Melakukan penyertaan modal

d.

Melakukan usaha perasuransian


13

C. Sistem 1. Pengertian Sistem Menurut Ardiyos (2010: 904), sistem adalah seperangkat komponen-komponen

atau

unsur-unsur

yang

dijalin

untuk

memperoleh/mencapai sesuatu atau berbagai tujuan. 2. Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Ardiyos (2010: 16), sistem akuntansi adalah suatu metode,

prosedur,

dan

standar

yang

digunakan

dalam

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan meringkas peristiwa-peristiwa bisnis dan transaksi untuk didistribusikan kepada pemakai. Sistem akuntansi meliputi catatan data-data formal dan sumber data-data awal. Ketentuan mengenai sistem akuntansi bisa saja dikeluarkan untuk kemudian digunakan oleh lembaga tertentu, seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Sedikitnya ada 6 langkah sistem akuntansi. a. Menganalisa transaksi-transaksi dari dokumen sumber. b. Mencatat transaksi dalam jurnal. c. Pencatatan ditempatkan pada buku besar. d. Perkiraan disesuaikan pada akhir periode dengan bantuan worksheet. e. Mempersiapkan laporan keuangan dari worksheet.


14

f. Perkiraan ditutup untuk menyelesaikan periode akuntansi berjalan dan mempersiapkan awal periode akuntansi yang baru. 3. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. (Simorangkir, 2000) Hal-hal

yang diperhatikan dalam mengevaluasi sistem

pemberian kredit perusahaan: a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon kredit dalam mengajukan kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kredit yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Pemisahan fungsi otorisasi yang memadai. 2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi.


15

b. Fungsi terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi fungsi yang terkait yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Pemisahan fungsi organisasi yang memadai. 2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi. c. Dokumen yang digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan dokumen bernomor urut tercetak dan pemakaiannya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh bagian yang berwenang. 2) Dokumen yang digunakan tersebut harus sudah cukup memadai dan cukup merekam data-data kegiatan sistem pemberian kredit. 3) Dokumen yang digunakan dibuat rangkap agar tidak terjadi penyelewengan.


16

d. Catatan akuntansi yang digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Catatan akuntansi harus berdasarkan dokumen sumber dan dokumen pendukung. 2) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi yang benar-benar terjadi. 3) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi dalam periode akuntansi yang sebenarnya. e. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jaringan prosedur yang membentuk sistem yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Harus ada kesesuaian antara prosedur yang dirinci dengan bagan alir yang digambarkan. 2) Pelaksanaan sistem pemberiaan kredit harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. f. Bagan alir yang digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi bagan alir yang digunakan dalam sistem pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut:


17

1) Kesesuaian yang mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan rancangan sistem kepada pemakai informasi. 2) Bagan alir telah mencerminkan aliran data dan dokumen dalam sistem digunakan simbol-simbol standar. 3) Antara prosedur sistem yang telah dirinci dengan yang digambarkan saling berkesesuaian. D. Kredit 1. Pengertian Kredit Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Jadi istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan

uang

(penundaan

pembayaran)

berdasarkan

kepercayaan. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Pada sisi penyaluran dana (lending of fund), kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan alternatif pendapatan lainnya. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat


18

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Unsur Kredit Menurut Kasmir (2002: 94), dalam kegiatan perkreditan terdapat unsur-unsur antara lain: a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. b. Kesepakatan Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.


19

c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. d. Resiko Adanya

suatu

tenggang

waktu

pengembalian

akan

menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. e. Balas jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.


20

3. Tujuan Kredit Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain: (Kasmir, 2002: 95) a. Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. b. Membantu usaha nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. c. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:


21

1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dan bank. 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. 4) Menghemat

devisa

negara,

terutama

untuk

produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. 5)

Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.


22

4. Fungsi Kredit Suatu kredit memiliki fungsi sebagai berikut:(Kasmir, 2002:97) a. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka darah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. c. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. d. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya


23

bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. e. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.


24

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. 5. Prinsip Pemberian Kredit Menurut Abdullah dan Tantri (2012:172), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisi 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang character, capacity, capital, condition, dan collateral. Sedangkan untuk 7P kredit adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection.


25

a. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Character Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orangorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standing-nya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar. 2) Capacity Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan kemampuannya

bisnis dalam

juga

diukur

dengan

memahami

tentang

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya

dalam

menjalankan

usahanya

termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3) Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan


26

laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini. 4) Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan digunakan secepat mungkin. 5) Condition Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.


27

b. Analisis 7P adalah sebagai berikut: 1) Personality Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. 2) Party Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu

dan

golongan-golongan

tertentu

berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu kana mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3) Purpose Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan

pengambilan

kredit

dapat

bermacam-

macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.


28

4) Prospect Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu

fasilitas

kredit

yang

dibiayai

tanpa

mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah. 5) Payment Merupakan

ukuran

bagaimana

cara

nasabah

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan kredit semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 6) Profitability Untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7) Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan


29

dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. 6. Prosedur Pemberian Kredit Menurut Abdullah dan Tantri (2012: 177), prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: a. Penerimaan proposal pengajuan kredit Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan

yang

meliputi

riwayat

hidup

singkat

perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Maksud dan tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya


30

kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu pengambilan kredit, hal ini semuanya dapat disajikan dalam cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) 3 tahun terakhir. Jaminan kredit ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Penilaian jaminan kredit harus dilakukan secara teliti sehingga tidak terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selain itu proposal yang dajukan harus dilampiri: akte notaris baik perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), maupun Yayasan, Tanda Daftar Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca dan Laporan Laba Rugi 3 tahun terakhir, Bukti Diri Pimpinan Perusahaan dan foto kopi Sertifikat Jaminan. b. Penyelidikan Berkas Pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup


melengkapi

kekurangan

tersebut,

maka

31

sebaiknya

permohonan kredit dibatalkan. c. Wawancara Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan. d. On the Spot Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. e. Keputusan Kredit Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. f. Penandatanganan Akta Kredit Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat


jaminan

dengan

hipotek,

dan

surat

32

perjanjian,

penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung maupun melalui notaris. g. Realisasi Kredit Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. E. Pengendalian Intern 1. Pengertian Pengendalian Intern Menurut Ardiyos (2010: 509), pengendalian intern merupakan: a. Suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian lainnya. b. Suatu pengujian kebenaran data yang dilakukan dengan mencocokan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh petugas berbeda. 2. Komponen Struktur Pengendalian Intern Sawyer et. al., (2003: 66) mengatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Committe of Sponsoring Organization) atau disebut dengan model pengendalian COSO. Kelima komponen tersebut adalah:


33

a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan

pengendalian

keseluruhan

sikap

adalah

organisasi

menggambarkan

yang

mempengaruhi

kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuklingkungan pengendalian dalam suatu organisasi adalah filosofi manajemen dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi pegawai, komite audit dan dewan direksi, struktur organisasi, penetapan otoritas dan tanggung jawab, dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. b. Penentuan Risiko Penentuan risiko meliputi penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko, serta pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis. Dengan demikian penaksiran risiko

merupakan

proses

identifikasi,

analisis,

dan

pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang diterima umum. Penaksiran risiko meliputi pertimbangan risiko


34

yang timbul dari perubahan standar akuntansi, hukum dan peraturan baru, dan perubahan sistem dan teknologi. c. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen. Aktivitas pengendalian tersebut

meliputi

kewenangan,

persetujuan,

pemisahan

tanggungjawab

tugas,

dan

pendokumentasian,

rekonsilisasi, karyawan yang kompeten dan jujur, dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk

organisasi

secara

keseluruhan.

Aktivitas

pengendalian bisa dibagi menjadi desain dokumen yang baik,

pemisahan

tugas,

otorisasi

yang

memadai,

pengendalian fisik aset perusahaan, dan peninjauan atas kinerja. d. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian untuk mengelola operasinya.


35

e. Pengawasan Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunkasi informasi untuk tujuan pengendalian manajemen.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu melakukan penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga hasil kesimpulan yang diambil dari penelitian ini hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan berlaku pada waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan secara langsung di PD BPR Bank Klaten dan hasil penelitian hanya berlaku untuk PD BPR Bank Klaten. B. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pusat PD BPR Bank Klaten Jalan Veteran No. 140 Klaten. 2. Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2015. C. Objek dan Subjek Penelitian 1. Objek Penelitian a. Prosedur pemberian kredit bank. b. Komponen-komponen pengendalian intern. c. Dokumen dan catatan yang digunakan. 2. Subjek Penelitian Subyek penelitian adalah orang-orang yang bekerja pada bagian yang berhubungan dengan pemberian kredit perusahaan.

36


37

D. Data yang Dikumpulkan 1. Sejarah dan gambaran umum bank. 2. Prosedur permohonan kredit. 3. Prosedur penyidikan dan analisis kredit. 4. Prosedur pengambilan keputusan kredit. 5. Prosedur pencairan kredit. 6. Prosedur administrasi kredit. 7. Bagan organisasi. 8. Deskripsi jabatan. E. Sumber Data 1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari perusahaan meliputi observasi dan wawancara langsung terhadap pihak manajemen dan karyawan perusahaan di lokasi penelitian. 2. Data sekunder, data yang diperoleh dari hasil olahan yang sudah adadi lokasi penelitian berupa dokumen-dokumen dan prosedur. F. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi Observasi

merupakan

teknik

pengumpulan

data

dengan

pengamatan secara langsung pada operasi perusahaan. Observasi dilakukan untuk mengetahui pengendalian intern pemberian kredit pada tempat penelitian.


38

2. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan terutama pada bagian yang terlibat dalam pemberian kredit. Wawancara dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang sejarah, gambaran umum perusahaan dan informasi lainnya mengenai praktik perkreditan bank. 3. Dokumentasi Dokumentasi

merupakan

teknik

pengumpulaan

data

yang

dilakukan dengan cara melihat berkas, catatan dan dokumen lain yang terdapat dalam perusahaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang dicari mengenai prosedur dan dokumen pencairan kredit, serta prosedur dan dokumen administrasi kredit. G. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada adalah dengan teknik analisis deskriptif dan pengujian kepatuhan. Teknik

analisis

deskriptif

digunakan

untuk

menjawab

permasalahan mengenai kesesuaian sistem pemberian kredit dengan kajian teori. Sedangkan, pengujian kepatuhan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas pengendalian intern yang ditetapkan.


39

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan pertama dengan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan sistem pemberian kredit dan pengendalian intern yang diterapkan sesuai dengan lima komponen dalam model pengendalian COSO, yang meliputi: 1.

Lingkungan pengendalian

2. Penentuan resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pengawasan Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang kedua adalah : 1. Menentukan attribute yang akan diuji, yaitu: 

Attribute I

: Pemberian nomor urut dan penggunaannya

dapat dipertanggungjawabkan. 

Attribute II dengan

adanya

: Kelengkapan surat keputusan kredit, dokumen-dokumen

pendukung

yang

diperlukan, antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi slip gaji, surat jaminan (bisa berupa sertifikat tanah, BPKB, dsb.) serta Surat Kuasa Menjual Jaminan (SKMJ). 

Attribute III

: Tanggal pengesahan surat keputusan kredit.



Attribute IV

: Pemberian tanda tangan oleh pihak yang

berwenang.


40

2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. Dalam pengujian kepatuhan terhadap sistem pemberian kredit, populasi yang akan diambil sampelnya adalah semua dokumen perjanjian kredit beserta dokumen pendukung lainnya selama periode 2014-2015. 3. Menentukan tingkat keandalan dari DUPL, dalam pengujian kepatuhan ini akan digunakan tingkat keandalan (R%) 95% dan DUPL sebesar 5%. Tingkat keandalan atau R sebesar 95% berarti terdapat resiko sebesar 5% dalam mempercayai pengendalian intern yang sebenarnya tidak efektif. 4. Menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel besarnya sampel minimum. Dengan tingkat keandalan (R%) 95% dan DUPL 5%, maka menurut tabel sampel minimum, besarnya sampel yang dapat diambil adalah sebanyak 60 buah. Tabel III.1 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan Acceptable levels Upper Precision Limit

Sample size based on confidence 90%

95%

97,5%

10% 24 9 27 8 30 7 35 6 40 5 48 4 60 3 80 2 120 1 240 (Sumber: Mulyadi, 1992: 173)

30 34 38 43 50 60 75 100 150 300

37 42 47 53 62 74 93 124 185 370


41

5. Membuat tabel Stop-or-Go-Decision. Jika dari pemeriksaan terhadap 60 buah anggota sampel tersebut tidak menemukan kesalahan maka pengambilan sampel dihentikan, dan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internnya sudah efektif. Pengambilan sampel dihentian jika DUPL=AUPL (desired upper precision limit sama dengan acceptable upper precision limit). Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus berikut:

AUPL

Apabila dalam pengambilan sampel pertama tersebut ditemukan adanya kesalahan, maka perlu dilakukan pengambilan sampel tambahan, sampel tambahan dihitung dengan rumus:

Sample size=

Pengambilan sampel akan terus dilakukan apabila AUPL tidak sama dengan DUPL.


42

Tabel III.2 Stop-or-Go-Decision

Langkah ke-

Besarnya sampel kumulatif yang digunakan

Berhenti jika kesalahan kumulatif yang terjadi sama dengan

1 60 2 96 3 126 4 156 (Sumber: Mulyadi, 1992: 175)

0 1 2 3

Lanjutkan ke langkah berikutnya jika kesalahan yang terjadi sama dengan 1 2 3 4

Lanjutkab ke langkah 5, jika paling tidak kesalahan sebesar 4 4 4 4

6. Evaluasi hasil pemeriksaan sampel Jika AUPL < atau = DUPL maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internnya sudah efektif. Apabila AUPL > DUPL maka harus ditempuh langkah dengan menambah sampel sampai tidak ditemukan kesalahan lagi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pengendalian intern yang dilakukan sudah efektif adalah: a. Terpenuhinya unsur-unsur pengendalian intern. b. Dari hasil pengujian kepatuhan dengan model stop-or-go-sampling tidak ditemukan kesalahan dalam pemeriksaan sampel.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PD BPR Bank Klaten PD BPR Bank Klaten adalah perusahaan perbankan milik pemerintah daerah Kabupaten Klaten, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12/Per/DPRD/51 pada tanggal 1 Agustus 1951 dan memperoleh ijin usaha dari menteri keuangan RI pada tanggal 16 September 1980 Nomor KEP-036/KM.11/1980. Perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dengan persetujuan Menteri Keuangan RI dengan surat keputusan nomor KEP462/KM.17/1997 tanggal 1 Agustus 1997. Perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 34 tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

43


Klaten Kabupaten Klaten yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Nomor 5 tanggal 22 Oktober 2010. B. Lokasi PD BPR Bank Klaten Kantor PD BPR Bank Klaten terletak di Jalan Veteran Nomor 140 Klaten. Pemilihan kantor ini sangat strategis karena terletak di pusat kota sehingga lokasi kantor PD BPR Bank Klaten dapat mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. C. Struktur Organisasi PD BPR Bank Klaten Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan dalam organisasi yang menghubungkan tiap bagian departemen untuk melakukan tugas masing-masing sesuai dengan kewajibannya. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Klaten Nomor: PDBPRBK/SK/Dir/104.a/XII/2014 pada tanggal 31 Desember 2014, maka uraian struktur organisasi yang berlaku pada PD BPR Bank Klaten ialah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas Tugas Pokok: a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Klaten. b. Melakukan pengawasan atau pengurusan. c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan. d. Membantu

dan

pengembangan.

mendorong

usaha

pembinaan

dan


2. Direksi Tugas Pokok: a. Menyusun

perncanaan,

melaksanakan

koordinasi

dalam

pelaksanaan tugas antara anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian atau sub bagian atau cabang berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian. 3. SPI Tugas Pokok: a. Melakukan tugas pemeriksaan intern secara menyeluruh atas kegiatan perusahaan secara rutin maupun insidental, baik kualitatif maupun kuantitatif. b. Membantu Direksi di dalam bidang pengawasan. 4. Jabatan Fungsional Sekretaris Tugas Pokok: a. Melaksanakan urusan korespondensi dan komunikasi internal maupun eksternal kegiatan Direksi. b. Mengagenda kegiatan Direksi. 5. Bagian Kantor Cabang Tugas Pokok: a. Menjalankan operasional di Kantor Cabang. b. Melaksanakan pencapaian target penghimpunan dana dan penyaluran kredit di Kantor Cabang sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.


6. Bagian Kredit Tugas Pokok: a. Melaksanakan pencapaian target penyaluran kredit dan pendapatan kredit sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi. b. Melaksanakan proses Sistem Operasional dan Prosedur(SOP) bagian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Menciptakan kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Kredit. 7. Bagian Dana Tugas Pokok: a. Melaksanakan pencapaian target penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito. b. Melaksanakan administrasi pelaporan yang berhubungan dengan tabungan dan deposito. 8. Bagian Operasional Tugas Pokok: a. Melaksanakan Sasaran dan Rencana Kerja Perusahaan. b. Menjalankan,

mengelola,

mengawasi,

mengembangkan

kegiatan pembukuan, Kas/Teller, Customer Service, EDP dan pelaporan.


9. Bagian Umum Tugas Pokok: a. Melaksanakan Sasaran dan Rencana Kerja umum Perusahaan. b. Menjalankan,

mengelola,

mengawasi,

mengembangkan

kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, dan logistik sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Edaran, Surat Departemen terkait, dan lain-lain) maupun internal (Kebijakan dan Sistem Prosedur Perusahaan). c. Mengawasi fungsi legal di perusahaan.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PD BPR BANK KLATEN

Dewan Pengawas

Direksi SPI

Kantor Cabang

Bidang Pemasa ran

Jab. Fungsional

Bagian Kredit

Bidang Operasi onal

Sub Bag SKK

Sub Bag Kredit UMK Pusat

Keterangan: : Garis Instruksi : Garis Komando

Sub Bag Penyel esaian

Bagian Dana

Sub Bag Adm dan Pelaporan

Sub Bag Kredit UMK

Sub Bag Dana dan AdmPela poran

Kantor Kas

Daerah

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi PD BPR Bank Klaten 48

Bagian Umum

Bagian Operasional

Sub Bag Pemb ukuan

Sub Bag Kasir

Sub Bag EDP dan Pelaporan

Sub Bag SDM

Sub Bag Huku m

Sub Bag TU dan RT


49

D. Personalia Bidang yang ditangani personalia adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal penting untuk penggerak seluruh mekanisme bank. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, PD BPR Bank Klaten menyeleksi calon karyawannya. Untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, para karyawan mengikuti pendidikan dan training yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu, untuk meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, PD BPR Bank Klaten memberikan penghargaan berupa bonus gaji kepada karyawan yang telah berkerja selama, 15 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun, tunjangan kesehatan serta tunjangan hari raya. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan personalia di PD BPR Bank Klaten: 1. Jumlah karyawan yang bekerja di PD BPR Bank Klaten secara keseluruhan adalah 163 orang terdiri dari 74 pria dan 89 wanita. Karyawan ini terdiri dari: Tabel IV.1 Karyawan di PD BPR Bank Klaten No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jabatan Direksi Kepala Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Kantor Kas Wakil Kepala Kantor Kas Anggota Pemeriksa SPI Staf di Kantor Pusat Staf di Kantor Daerah Job Trainee

Jumlah Karyawan 2 5 13 15 15 3 65 28 17


50

2. Perekrutan karyawan dilakukan melalui seleksi yang telah ditetapkan oleh PD BPR Bank Klaten sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. 3. Shift kerja karyawan di PD BPR Bank Klaten yaitu: Hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB. E. Visi dan Misi PD BPR Bank Klaten 1. Visi PD BPR Bank Klaten merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Klaten yang mempunyai visi yaitu terwujudnya bank yang sehat, tangguh, bermanfaat dan prima dalam pelayanan. 2. Misi PD BPR Bank Klaten mempunyai misi antara lain: a. Memberikan citra perbankan yang sehat. b. Memberikan

mutu

pelayanan

dan

memperluas

jangkauan

pelayanan yang optimal. c. Memberikan hasil yang baik. F. Tujuan dan Produk PD BPR Bank Klaten 1. Tujuan Maksud dan tujuan diselenggarakannya PD BPR Bank Klaten antara lain:


51

a. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang. b. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 2. Produk PD BPR Bank Klaten Produk kredit yang diberikan oleh PD BPR Bank Klaten antara lain: a. Kredit Umum 1) Kredit ini diperuntukkan bagi calon nasabah dari berbagai sektor seperti; sektor usaha, industri, perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kredit ini dapat digunakan sebagai modal usaha, investasi, konsumsi, pendidikan, pernikahan, kelahiran, dan lain-lain. 2) Jangka waktunya 10 bulan s/d 60 bulan. 3) Jaminannya dapat berupa SHM, HGB, BPKB maupun Deposito. 4) Angsuran kredit dapat dipilih sesuai keinginan nasabah, dapat diangsur pokok dan bunga setiap bulan, diangsur pokok dan bunga setiap 3 bulan sekali, ataupun pengembalian pokok saat jatuh tempo dan bunga setiap bulan. b. Kredit Pegawai 1) Kredit ini diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan Pegawai Swasta di dalam dan luar wilayah Kabupaten Klaten yang telah MOU dengan PD BPR Bank Klaten.


52

2) Jangka waktunya 10 bulan s/d 120 bulan. 3) Jaminannya ialah Surat Keptusan (SK) masing-masing pegawai. 4) Angsuran kreditnya dapat dilakukan tiap bulan dengan langsung memotong gaji pegawai tersebut.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberian Kredit di PD BPR Bank Klaten Kredit yang diberikan di PD BPR Bank Klaten dibagi menjadi 2 jenis yaitu kredit umum dan kredit pegawai. Kredit umum diberikan kepada calon nasabah dari berbagai sektor, baik kepada pedagang, pengusaha maupun pelaksana pembangunan. Sedangkan kredit pegawai diberikan kepada pegawai/karyawan dimana instansi tempat pegawai/karyawan tersebut bekerja bersedia menjadi penanggung pelunasan pinjaman kredit. Agar pemberian kredit tercapai sesuai dengan kebijakan bank, maka sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh bank terdiri atas suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perkreditan. Prosedur pemberian kredit yang relatif sederhana akan memberikan kelebihan bagi bank sebab nasabah akan tertarik mengajukan permohonan kredit dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dalam prosedur pemberian kredit ini terdapat langkah-langkah yang secara sistematis harus dilalui oleh pemohon kredit mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai pelunasan kredit tersebut. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berikut ini diuraikan deskripsi dan analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian.

53


54

1. Prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit. a. Permohonan kredit Permohonan kredit merupakan tahap awal dari rangkaian keseluruhan prosedur pemberian kredit. Pada tahap ini prosedur yang dilakukan oleh PD BPR Bank Klaten adalah sebagai berikut: 1) Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada Customer

Service

permohonan

kredit

dan

kemudian

(FPK)

mengisi

dengan

formulir

melampirkan

persyaratan kredit yang harus dipenuhi dan surat jaminan yang bisa berupa BPKB, Sertifikat Tanah, dan jaminan lainnya. 2) Customer Service memeriksa formulir permohonan kredit, persyaratan dan surat jaminan kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Kredit yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan analisis kredit, survei serta penilaian kredit. b. Survei dan analisis kredit Setiap permohonan kredit harus dilakukan survei dan analisis. Pada tahap ini prosedur yang dilakukan oleh PD BPR Bank Klaten adalah sebagai berikut: 1) Account Officer (AO) melakukan survei kepada calon debitur mengenai 5C kemudian mengisi laporan penilaian calon debitur (LPCD) bagian I dan bagian II. Appraisal


55

melakukan penilaian jaminan kemudian mengisi laporan penilaian calon debitur bagian III. Setelah itu diserahkan kepada Sub Bagian Kredit. 2) Sub Bagian Kredit meneliti laporan penilaian calon debitur bagian I, II, dan III, kemudian mengisi laporan penilaian calon debitur bagian IV untuk diserahkan kepada Direksi. c. Keputusan atas permohonan kredit Pada tahap ini berisi tindakan pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan berupa menyetujui maupun menolak permohonan kredit. Pada tahap ini prosedur yang dilakukan oleh PD BPR Bank Klaten adalah sebagai berikut: 1) Direksi memeriksa laporan penilaian calon debitur bagian I, II, III, dan IV dan membuat keputusan, apabila kredit tidak disetujui maka pihak bank memberitahukan langsung kepada calon debitur. 2) Apabila kredit disetujui maka Direksi mengotorisasi laporan penilaian calon debitur dan menyerahkan ke Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan untuk dibuatkan perjanjian kredit. Dan notaris kemudian membuat surat kuasa menjual jaminan (SKMJ). 3) Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan kemudian membuat kuitansi pencairan kredit rangkap 3 dan slip


56

setoran kredit rangkap 2, kemudian diserahkan ke Sub Bagian Kasir. 4) Untuk persyaratan, formulir permohonan kredit, surat jaminan dan laporan penilaian calon debitur kemudian diarsipkan. 5) Perjanjian kredit dan surat kuasa menjual jaminan diserahkan ke Direksi untuk ditandatangani bersama dengan debitur. 6) Perjanjian kredit dan surat kuasa menjual jaminan yang telah ditandatangani kemudian diberikan kepada Sub Bagian Administrasi dan pelaporan untuk diarsipkan. d. Pencairan kredit Tahap ini meliputi transaksi-transaksi untuk mencairkan kredit yang telah disetujui oleh bank. Pada tahap ini prosedur yang dilakukan oleh PD BPR Bank Klaten adalah sebagai berikut: 1) Sub Bagian Kasir menerima kuitansi pencairan kredit rangkap 3 dan slip setoran kredit rangkap 2, kemudian merealisasikan pencairan kredit. 2) Kuitansi pencairan dan slip setoran kredit lembar 1 diserahkan ke Sub Bagian Pembukuan untuk kemudian dilakukan penjurnalan. 3) Kuitansi pencairan dan slip setoran kredit lembar 2 diserahkan kepada debitur sebagai tanda terima.


57

4) Kuitansi pencairan kredit lembar 3 diserahkan ke Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan untuk diteliti dan diarsipkan. e. Pelunasan kredit Tahap ini merupakan dipenuhinya semua kewajiban utang debitur terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit.


58

Permohonan Kredit Oleh Customer Service

Mulai

Menerima calon debitur

Memberikan FPK kepada calon debitur

Menerima FPK yang telah diisi calon debitur dan berkas syarat

FPK Syarat Surat jaminan

Berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi slip gaji Bisa berupa Sertifikat Tanah, BPKB, dsb.

1

Keterangan: FPK : Formulir Permohonan Kredit

Gambar V.1 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Klaten


Survei dan Analisis Kredit

Oleh Account Officer

Oleh Appraisal

1

FPK Syarat Surat jaminan

2 FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II

AO melakukan survey dan

menilai 5C

Appraisal melakukan penilaian jaminan

AO mengisi LPCD bagian I dan LPCD bagian II

Appraisal mengisi LPCD bagian III

FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II

FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III

2

Keterangan: FPK AO LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III

3

: Formulir Permohonan Kredit : Account Officer : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian I : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian II : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian III Gambar V.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Klaten

59


Oleh Sub Bagian Kredit

3


Sub bagian kredit meneliti kemudian mengisi LPCD bagian IV FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV

4

Keterangan: FPK LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV

: Formulir Permohonan Kredit : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian I : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian II : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian III : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian IV


60


61

Keputusan atas Permohonan Kredit

Oleh Direktur

Oleh Direktur

4 7 FPK Syarat PK SKMJ

Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III

LPCD bagian IV

Mengotorisa si PK dan SKMJ Tidak Memenuhi syarat yang ditetapkan

Ya

Memberitahu kan kepada calon debitur

Dilakukan bersama debitur

PK SKMJ

Mengotori sasi LPCD bagian IV

9 Debitur


LPCD bagian IV

5

Keterangan: FPK LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV PK SKMJ

: Formulir Permohonan Kredit : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian I : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian II : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian III : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian IV : Perjanjian Kredit : Surat Kuasa Menjual Jaminan



62

Oleh Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan

5

6

FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV

FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV PK SKMJ Kuitansi 3 Kuitansi 2 Kuitansi 1 N Slip Setoran 2 Slip Setoran 1

Membuat PK serta SKMJ

FPK Syarat Surat jaminan LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV PK SKMJ

7 8

Dibuat oleh notaris

Membuat kuitansi pencairan kredit dan slip setoran kredit

6

Keterangan: FPK LPCD bagian I LPCD bagian II LPCD bagian III LPCD bagian IV PK SKMJ

: Formulir Permohonan Kredit : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian I : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian II : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian III : Laporan Penilaian Calon Debitur bagian IV : Perjanjian Kredit : Surat Kuasa Menjual Jaminan





9

11

PK SKMJ

Kuitansi

Meneliti kembali dokumen

3

Meneliti kembali dokumen

PK SKMJ

63

Kuitansi

N

N

Keterangan: PK : Perjanjian Kredit SKMJ : Surat Kuasa Menjual Jaminan


3


64

Pencairan Kredit

Oleh Sub Bagian Kasir

Oleh Sub Bagian Pembukuan

8

10

Kuitansi 3 Kuitansi 2 Kuitansi 1 Slip Setoran 2 Slip Setoran 1

Kuitansi Slip Setoran

1 1

N Jurnal Selesai

Merealisasi pencairan kredit

Kuitansi 3 Kuitansi 2 Kuitansi 1 Slip Setoran 2 Slip Setoran 1

11

Debitur

10



65

2. Dokumen-dokumen dalam pemberian kredit. a. Formulir Permohonan Kredit Formulir ini diisi oleh calon debitur yang berisi informasiinformasi yang berhubungan dengan identitas calon debitur, jenis usaha, jumlah kredit yang diinginkan, tujuan penggunaan kredit, data jaminan yang akan diserahkan serta data-data lain yang diperlukan bank. Formulir ini diserahkan bersamaan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan ditandatangani oleh calon debitur untuk kemudian diserahkan ke bagian kredit. b. Laporan Penilaian Calon Debitur Dalam dokumen ini terdapat 4 bagian. Dokumen bagian I dan II diisi oleh Account Officer mengenai 5C. Dokumen bagian III diisi

oleh

Appraisal

mengenai

penilaian jaminan.

Sedangkan dokumen bagian IV diisi oleh Sub Bagian Kredit setelah meneliti bagian I, II, dan III yang kemudian diajukan ke Direksi untuk ditandatangani. c. Perjanjian Kredit Dokumen ini berisi tentang pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dengan debitur dan ditandatangani oleh pihak bank dan debitur.


66

d. Surat Kuasa Menjual Jaminan Dokumen ini dibuat oleh notaris yang berisi pernyataan bahwa jaminan dapat dijual oleh pihak bank apabila debitur lalai menjalankan kewajiban yang tertera dalam perjanjian. e. Kuitansi Pencairan Kredit Kuitansi ini dibuat oleh Sub Bagian Kredit yang digunakan sebagai bukti bahwa bank telah mencairkan kredit kepada debitur. f. Slip Setoran Kredit Slip ini digunakan sebagai bukti bahwa bank telah menerima pembayaran pinjaman dari debitur. B. Evaluasi Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Sistem yang yang baik dalam perusahaan dapat dilihat dari pengendalian intern perusahaan yang berjalan dengan baik. Pengendalian intern sangat dibutuhkan agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dan kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan juga dapat terlaksana. Menurut COSO (Comitte of Sponsoring Organization), pengendalian intern terdiri dari lima unsur yaitu; Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan. Untuk menjawab permasalahan yang kedua berikut ini akan diuraikan deskripsi dari data yang diperoleh dalam penelitian.

1. Lingkungan Pengendalian


67

a. Filosofi manajemen dan gaya operasi Di PD BPR Bank Klaten pihak manajemen memberikan pengarahan yang jelas mengenai pentingnya pengendalian kepada karyawannya. Filosofi dan gaya operasi manajemen menuntut karyawan untuk melakukan hal terbaik dan mampu membangun hubungan baik antara dewan pengawas (yang terdiri dari direktur dan direktur utama) dengan para karyawan. Interaksi ini terlihat saat ada kunjungan rutin pimpinan ke kantor kas harian. PD BPR Bank Klaten memiliki 15 kantor kas harian yang tersebar di 11 kecamatan. Apabila terdapat kendala dari salah satu kantor kas harian, maka dewan pengawas akan langsung datang ke kantor kas harian tersebut untuk menyelesaikan masalah. Rapat dengan para pimpinan kantor kas harian dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. b. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika Di PD BPR Bank Klaten, kedudukan dewan pengawas yang terdiri dari direktur dan direktur utama memegang peranan kunci dalam memberikan nilai-nilai kepemimpinan dan keteladanan, khususnya dalam menetapkan dan menjaga nilai etika organisasi dan memberikan contoh perilaku yang tepat, menghalau godaan untuk berperilaku tidak etis, serta menerapkan kedisiplinan saat diperlukan. Indikator yang


68

mencerminkan integritas dan nilai-nilai etika adalah keberdaan peraturan tertulis di PD BPR Bank Klaten. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam peraturan tertulis tersebut secara jelas telah tertera hal-hal yang dilarang dan sanksi bagi yang melanggar peraturan. Sebagai contoh hal-hal yang dilarang dalam peraturan tersebut dimulai dari pelanggaran-pelanggaran ringan seperti; tidur saat kerja, sampai

dengan

pelanggaran

berat,

contohnya

menyalahgunakan barang milik perusahaan. Sanksi yang diterapkan juga bermacam-macam, dibagi menjadi 3 golongan yaitu; sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan dan surat peringatan. Sanksi sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat setingkat 1 tahun. Dan sanksi berat terdiri dari penurunan setingkat 3 tahun, penurunan jabatan, pemberhentian dengan hormat dan yang paling berat ialah pemberhentian dengan tidak hormat. Peraturan ini sudah merupakan kesepakatan bersama sehingga wajib dipatuhi oleh semua bagian dalam PD BPR Bank Klaten tanpa terkecuali.

c. Komitmen terhadap kompetensi pegawai


69

PD BPR Bank Klaten menetapkan syarat pendidikan terakhir ialah SMA untuk menjadi staf. Dan tahap-tahap yang perlu dilalui untuk menjadi karyawan ialah: 1) Calon karyawan memasukkan lamaran. 2) Calon karyawan dipanggil ke PD BPR Bank Klaten untuk diberi pengarahan. 3) Calon karyawan mengikuti tes tertulis, tes tertulis ini diselenggarakan oleh Dirut Konsultan yang merupakan pihak independen yang bekerjasama dengan PD BPR Bank Klaten untuk khusus mengadakan tes tertulis. 4) Pengumuman hasil tes tertulis. 5) Calon karyawan yang lolos tes tertulis kemudian mengikuti masa trainning selama 6 bulan. 6) Direksi kemudian menilai kelayakan calon karyawan dari masa trainning. 7) Calon karyawan menjalani masa percobaan kerja selama 1 tahun. 8) Direksi kembali menilai kelayakan dilihat dari masa percobaan kerja. 9) Calon karyawan yang telah dinilai layak, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap di PD BPR Bank Klaten.

d. Komite audit dan dewan direksi


70

Di PD BPR Bank Klaten sudah terdapat komite audit yang telah dipilih oleh direksi. Komite audit terdiri dari pihak internal dan eksternal PD BPR Bank Klaten, komite audit yang berasal dari internal disebut SKAI (Sistem Khusus Audit Internal) yang beranggotakan karyawan PD BPR Bank Klaten. Komite audit yang berasal dari eksternal bisa saja merupakan auditor dari OJK, provinsi maupun kabupaten yang datang secara mendadak untuk mengaudit PD BPR Bank Klaten. Komite audit ini bertugas untuk memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan. Di PD BPR Bank Klaten juga rutin mengadakan rapat, yaitu sewaktu-waktu apabila terdapat masalah yang perlu dirapatkan maupun hanya sekedar untuk evaluasi kinerja setiap bagian di PD BPR Bank Klaten. e. Struktur organisasi Di PD BPR Bank Klaten terdapat unit yang berfungsi untuk melaksanakan pengendalian intern yang disebut dengan Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan pengawas intern bertugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kegiatan di PD BPR Bank Klaten. Struktur organisasi dapat dilihat pada halaman 48. f. Penetapan otoritas dan tanggungjawab


71

Di PD BPR Bank Klaten wewenang dan tanggungjawab kredit ditentukan sebagai berikut: 1) Kepala bagian kredit diberikan kewenangan memberikan kredit sebesar maksimal Rp50.000.000,-. 2) Direktur diberikan kewenangan memberikan kredit sebesar maksimal Rp100.000.000,-. 3) Direktur utama diberikan kewenangan memberikan kredit sebesar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari PD BPR Bank Klaten. g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia PD BPR Bank Klaten merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Kebijakan dan praktik pada PD BPR Bank Klaten yaitu mengharuskan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Tujuan cuti ini adalah untuk pengendalian kinerja karyawan. Pada saat karyawan cuti pihak SPI mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan karyawan tersebut untuk mengetahui kinerja karyawan yang bersangkutan. Di PD BPR Bank Klaten terdapat mutasi kerja, yang merupakan kebijakan dari direksi. Mutasi kerja dilakukan apabila terdapat karyawan yang pensiun atau faktor lain yang membuat karyawan tidak bekerja lagi di PD BPR Bank Klaten sehingga perlu digantikan oleh karyawan lain. Selain itu juga


72

terdapat promosi karyawan, promosi karyawan ini dapat dilakukan dengan melihat kinerja karyawan terlebih dahulu, apabila kinerja karyawan baik maka karyawan tersebut akan di promosikan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi. Perputaran jabatan di PD BPR Bank Klaten dilakukan pada periode tertentu sesuai dengan ketentuan pihak bank. Dengan adanya perputaran jabatan, maka karyawan-karyawan yang dinilai kinerjanya kurang baik, akan digantikan oleh karyawan lain. Selain itu, tujuan perputaran jabatan lainnya adalah agar karyawan

yang

ditempatkan

dibidang

lain

dapat

mengembangkan kemampuannya dibidang yang lain dan tidak merasa jenuh dengan posisi jabatan yang sama. 2. Penaksiran Resiko PD BPR Bank Klaten tentu saja memiliki resiko-resiko yang mungkin bisa dialami. Oleh karena itu PD BPR Bank Klaten harus

menaksirkan

resiko-resiko

tersebut

dan

melakukan

pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Resiko yang paling mungkin terjadi di PD BPR Bank Klaten adalah adanya kredit yang bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti nasabah yang meninggal dunia, nasabah yang pindah alamat tanpa adanya


73

pemberitahuan atau diketahui oleh pihak bank, maupun nasabah yang bangkrut dari usahanya. Untuk

mengantisipasi

adanya

kredit

macet,

bank

melakukan beberapa langkah diantaranya: a. Menagih/mendatangi nasabah 1-3 kali secara lisan. b. Memberikan surat tagihan. c. Memberikan surat panggilan untuk datang ke PD BPR Bank Klaten. d. Memberikan surat peringatan I dengan batas membayar kredit selama 10 hari. e. Memberikan surat peringatan II dengan batas membayar selama 10 hari. f. Memberikan surat peringatan III dengan batas membayar selama 10 hari, surat peringatan ini merupakan yang terakhir. g. Penilaian ulang jaminan, jika jaminan bernilai kurang dari Rp300.000.000,- maka penilaian jaminan dilakukan oleh appraisal intern, sedangkan apabila bernilai lebih dari Rp300.000.000,- maka dilakukan oleh appraisal indepeden. h. Somasi ke lawyer, dengan tujuan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan. i. Apabila gagal, maka langkah yang terakhir ialah lelang jaminan.


74

Selain itu, resiko lain yang kemungkinan dihadapi oleh PD BPR Bank Klaten ialah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan yang dilakukan karyawan seperti memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit, contohnya, sebelumnya jangka waktu kredit ialah 12 bulan tetapi karena sudah jatuh tempo dan kredit belum juga lunas maka karyawan memperpanjang jangka waktu kredit menjadi 24 bulan tanpa sepengetahuan pihak PD BPR Bank Klaten yang lain. Atau kecurangan lain seperti angsuran yang telah diterima dari debitur tidak disetorkan ke PD BPR Bank Klaten tetapi masuk ke kantong karyawan. Untuk mengatasi dan mencegah hal ini, bagian SPI di PD BPR Bank Klaten mengantisipasinya dengan on the spot ke debitur dan mencocokan catatan milik debitur dengan catatan milik PD BPR Bank Klaten. Resiko lain seperti pengambilan data maupun dokumen milik PD BPR Bank Klaten yang bertujuan untuk kepentingan pribadi diantisipasi dengan mengatur password untuk setiap komputer sehingga hanya bisa diakses oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap komputer itu saja dan menyimpan dokumen-dokumen penting pada lemari terkunci. PD BPR Bank Klaten juga rutin mem-back up data untuk mengantisipasi adanya kemungkinan data hilang karena kejadian yang disengaja maupun tidak disengaja seperti bencana alam.


75

3. Aktivitas Pengendalian a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak Di PD BPR Bank Klaten, semua dokumen didesain dengan sederhana dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar memudahkan saat pengisian dokumen sehingga meminimalkan kesalahan dalam mengisi. Dokumen juga dilengkapi dengan kolom tanda tangan bagi yang berwenang mengotorisasi. Selain itu dokumen di PD BPR Bank Klaten dilengkapi dengan nomor urut tercetak, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan tidak ada transaksi yang dicatat lebih dari satu kali. b. Pemisahan tugas Di PD BPR Bank Klaten sudah terdapat pemisahan tugas antara bagian permohonan kredit, bagian survei dan analisis kredit, serta bagian keputusan atas permohonan kredit. Ada bagian permohonan kredit bertugas untuk menerima nasabah atas permohonan kredit baru. Bagian survei dan analisis kredit bertugas untuk melakukan survei terhadap nasabah yang mencakup Account Officer dan Appraisal yang memiliki tugas dalam mengidentifikasi 5C serta dalam penilaian jaminan. Bagian keputusan atas permohonan kredit bertugas untuk mengambil keputusan berupa menolak atau menyetujui permohonan kredit tersebut. Dengan adanya pemisahan tugas


76

ini maka tidak terdapat fungsi yang bertanggungjawab penuh atas seluruh tahap transaksi kredit. Selain itu juga terdapat pemisahan tugas antara tiga fungsi yang harus

dipisahkan

yaitu;

fungsi

pencatat,

fungsi

penyimpan harta, dan fungsi otorisasi. Fungsi pencatat dilakukan oleh Sub Bagian Pembukuan, fungsi penyimpanan harta dilakukan oleh Sub Bagian Kasir, dan fungsi otorisasi dilakukan oleh Direktur. Dengan adanya pemisahan tugas ini maka resiko kecurangan dapat dicegah oleh PD BPR Bank Klaten karena fungsi pencatat, fungsi penyimpan harta dan fungsi otorisasi tidak dilakukan oleh satu bagian saja melainkan terpisah tiap fungsinya. c. Otorisasi yang memadai atas setiap transaksi yang terjadi Masing-masing pejabat di PD BPR Bank Klaten memiliki tugas dan otorisasi sesuai dengan kapasitas kredit. Transaksitransaksi mulai dari permohonan sampai dengan pelunasan kredit telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap hal tersebut. Tahap permohonan kredit diotorisasi oleh Customer Service, tahap survei dan analisis kredit diotorisasi oleh Sub Bagian Kredit, tahap keputusan atas permohonan kredit diotorisasi oleh Direktur, tahap pencairan kredit diotorisasi oleh Sub Bagian Kasir.


77

d. Pengendalian fisik aset perusahaan PD BPR Bank Klaten melakukan pengendalian fisik dengan cara mengatur password untuk setiap komputer sehingga

hanya

bisa

diakses

oleh

pihak

yang

bertanggungjawab terhadap komputer itu saja dan menyimpan dokumen-dokumen penting pada lemari terkunci. e. Peninjauan atas kinerja Bagian SPI di PD BPR Bank Klaten bertugas untuk memeriksa dan mengawasi semua dokumen yang ada di setiap bagian di PD BPR Bank Klaten. Bagian SPI memiliki jadwal kapan dan bagian apa yang diperiksa di setiap bulannya. Selain langsung memeriksa dokumen yang ada di ruangan, komputer yang ada di ruang SPI juga langsung dapat terhubung dengan komputer di setiap bagian yang ada di PD BPR Bank Klaten sehingga SPI dapat terus memantau melalui komputer tersebut. 4. Informasi dan Komunikasi PD BPR Bank Klaten mengusahakan informasi lengkap mengenai calon debitur, informasi bisa saja dari sumber internal maupun eksternal. Informasi ini selain ditanyakan langsung pada calon debitur, juga diperoleh dari orang lain (misalnya: tetangga di lingkungan sekitar) dengan datang langsung ke tempat calon debitur (on the spot).


78

PD BPR Bank Klaten mengadakan rapat yang diikuti oleh semua staf dan karyawan yang disebut dengan rapat koordinasi. Rapat ini diadakan sewaktu-waktu dan dalam rapat ini semua staf dan karyawan bebas menyampaikan pendapat maupun keluhan sekalipun. 5. Pengawasan Pengawasan merupakan penilaian pengendalian intern yang bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan. Di PD BPR Bank Klaten sering dilakukan pemeriksaan mendadak, pemeriksaan mendadak dilakukan sewaktu-waktu dan rencana pemeriksaan tidak diketahui oleh karyawan, dari adanya pemeriksaan mendadak ini dapat diperoleh data yang akurat dan dapat dilihat apakah terdapat kecurangan-kecurangan. PD BPR Bank Klaten juga rutin mengadakan rapat, rapat ini dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah yang sedang terjadi dan mencari solusi dari masalah tersebut. Ringkasan Kesesuaian Hasil Evaluasi Pengendalian Intern di PD BPR Bank Klaten dengan Teori Tabel V.1 Ringkasan Hasil Evaluasi Pengendalian Intern menurut COSO No 1

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Lingkungan pengendalian a. Filosofi manajemen dan gaya operasi b. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika c. Komitmen terhadap kompetensi pegawai

Sesuai √ √ √

Tidak Sesuai


79

Tabel V.1 Ringkasan Hasil Evaluasi Pengendalian Intern menurut COSO (Lanjutan) No

2 3

4 5

Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Sesuai

d. Komite audit dan dewan direksi e. Struktur organisasi f. Penetapan otoritas dan tanggungjawab g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Penaksiran resiko Aktivitas pengendalian a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak b. Pemisahan tugas c. Otorisasi yang memadai atas setiap transaksi yang terjadi d. Pengendalian fisik aset perusahaan e. Peninjauan atas kinerja Informasi dan komunikasi Pengawasan Dari lima unsur pengendalian intern yang terdiri

Tidak Sesuai

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ dari lingkungan

pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan, PD BPR Bank Klaten telah memenuhi kelima unsur tersebut beserta aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Dimulai dari lingkungan pengendalian, terdapat hubungan baik antara dewan pengawas dengan karyawan maupun dengan kantor kas harian dengan selalu tanggap apabila terjadi kendala pada karyawan maupun kantor kas harian. PD BPR Bank Klaten juga menetapkan peraturan dan menerapkannya dengan baik. Untuk perekrutan karyawan, ditetapkan tahap-tahap untuk menjamin kualitas dari calon karyawan yang kemudian akan menjadi karyawan di PD BPR Bank Klaten. Terdapat komite audit dari internal maupun eksternal yang


80

mempunyai tugas untuk memantau akuntansi serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan. Struktur organisasi juga telah jelas ditetapkan oleh BPR Bank Klaten dan semua fungsinya diawasi oleh bagian SPI. PD BPR Bank Klaten juga sudah menetapkan otoritas dan tanggung jawab serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan karyawan. Untuk unsur penaksiran resiko, PD BPR Bank Klaten telah mempunyai cara untuk mengantisipasi adanya resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti; kredit macet, karyawan yang melakukan kecurangan maupun resiko apabila terjadi kejadian bencana alam. Aspek-aspek dalam aktivitas pengendalian sudah terpenuhi dengan adanya dokumen dengan desain menarik dan bernomor urut tercetak, pemisahan tugas dalam pemberian kredit, otorisasi yang memadai, pengendalian fisik dengan mengatur password dan menempatkan dokumen penting pada lemari terkunci serta peninjauan kinerja yang dilakukan oleh bagian SPI. Unsur informasi dan komunikasi juga sudah terpenuhi dengan adanya pengumpulan informasi tentang calon debitursecara lengkap dari sumber internal maupun eksternal. Untuk komunikasi terdapat rapat koordinasi yang diikuti oleh bukan hanya dewan pengawas tetapi juga semua staf dan karyawan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Unsur pengawasan terpenuhi dengan adanya


81

pemeriksaan mendadak dan rapat rutin yang diadakan sewaktu-waktu. Rapat rutin ini alangkah baiknya apabila terjadwal dengan baik tidak hanya diadakan saat terdapat masalah di PD BPR Bank Klaten. C. Uji Kepatuhan Sampling Dalam bab II telah dijelaskan bahwa untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan pengujian kepatuhan dan model attribute sampling yang digunakan adalah stop-or-go sampling karena diperkirakan kesalahan yang terjadi dalam populasi sangatlah kecil. Pengujian kepatuhan terhadap pengendalian intern ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari populasi berupa arsip dokumen-dokumen dalam pemberian kredit. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 1. Menentukan attribute yang akan diuji, yaitu: 

Attribute I

: Pemberian nomor urut dan penggunaannya

dapat dipertanggungjawabkan. 

Attribute II dengan

adanya

: Kelengkapan surat keputusan kredit, dokumen-dokumen

pendukung

yang

diperlukan, antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi slip gaji, surat jaminan (bisa berupa sertifikat tanah, BPKB, dsb.) serta Surat Kuasa Menjual Jaminan (SKMJ). 

Attribute III

: Tanggal pengesahan surat keputusan kredit.



Attribute IV

: Pemberian tanda tangan oleh pihak yang

berwenang. 2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya.


82

Dalam pengujian kepatuhan terhadap sistem pemberian kredit, populasi yang akan diambil sampelnya adalah semua dokumen perjanjian kredit beserta dokumen pendukung lainnya selama periode 2014-2015. 3. Menentukan tingkat keandalan dari DUPL. Dalam pengujian kepatuhan ini akan digunakan tingkat keandalan (R%) 95% dan DUPL sebesar 5%. Tingkat keandalan atau R sebesar 95% berarti terdapat resiko sebesar 5% dalam mempercayai pengendalian intern yang sebenarnya tidak efektif. 4. Menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel besarnya sampel minimum. Dengan tingkat keandalan (R%) 95% dan DUPL 5%, maka menurut tabel sampel minimum, besarnya sampel yang dapat diambil adalah sebanyak 60 buah. Pengambilan sampel ini dengan cara membuat gulungan kertas bertuliskan nomor sampel di dalamnya, setelah itu gulungan kertas diambil secara acak dan sampel yang diperiksa ialah sampel yang nomornya tercantum dalam gulungan kertas yang diambil, sampel kemudian diperiksa menurut atribut yang sudah ditentukan. 5. Membuat tabel Stop-or-Go-Decision. Jika dari pemeriksaan terhadap 60 buah anggota sampel tersebut tidak menemukan kesalahan maka pengambilan sampel dihentikan, dan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internnya sudah


83

efektif. Pengambilan sampel dihentian jika DUPL=AUPL (desired upper precision limit sama dengan acceptable upper precision limit). Dibawah ini disajikan hasil pemeriksaan sampel: Tabel V.2 Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Sistem Pemberian Kredit No.

No. Sampel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

0013/14 0008/14 0010/14 0006/14 0201/14 0046/14 0032/14 0005/15 0115/14 0043/15 0009/15 0093/14 0185/14 0228/14 0001/15 0029/15 0051/15 0277/14 0068/14 0094/14 0166/14 0237/14 0245/14 0018/15 0062/15 0300/14 0033/15 0018/14 0129/14 0109/15

Atribut I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

II √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IV √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


84

Tabel V.2 Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Sistem Pemberian Kredit (Lanjutan) No. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 57. 58. 59. 60.

No. Sampel

I 0086/15 √ 0007/15 √ 0246/14 √ 0299/14 √ 0008/14 √ 0010/15 √ 0317/14 √ 0141/14 √ 0044/15 √ 0101/15 √ 0023/14 √ 0069/14 √ 0027/15 √ 0048/15 √ 0011/15 √ 0107/15 √ 0316/14 √ 0075/15 √ 0038/15 √ 0094/15 √ 0012/15 √ 0256/14 √ 0077/15 √ 0056/15 √ 0104/15 √ 0257/14 √ 0090/15 √ 0100/15 √ 6. Evaluasi hasil pemeriksaan sampel

Atribut II √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

IV √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Hasil pengujian kepatuhan terhadap sampel yang dipilih dalam sistem pemberian kredit PD BPR Bank Klaten, menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan karena semua dokumen sampel yaitu surat keputusan kredit dilengkapi dengan penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan, dilengkapi


85

tanggal pengesahan, dan juga telah diberikan otorisasi dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan

tabel

stop-or-go

decision

apabila

pengambilan sampel tidak ada penyimpangan maka pengambilan sampel dapat dihentikan. Setelah mengetahui hasil pengujian kepatuhan tersebut, dapat dievaluasi untuk menentukan efektif tidaknya pengendalian intern pada PD BPR Bank Klaten. Setelah diketahui bahwa kesalahan sama dengan nol, dengan demikian pengambilan tambahan sampel tidak diperlukan. Besarnya confidence level factor (R%) adalah 95%, oleh karena jumlah kesalahan sama dengan nol, maka dapat diketahui dari tabel confidence level, besarnya confidence level adalah 3. Tabel V.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling, Size and Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Base on Sample Result Number of occurrence 90% 0 2,4 1 3,9 2 5,4 3 6,7 4 8,0 5 9,3 6 10,6 7 11,8 8 13,0 9 14,3 10 15,5 (Sumber: Mulyadi, 1992: 176)

Confidence levels 95% 3,0 4,8 6,3 7,8 9,2 10,6 11,9 13,2 14,5 16,0 17,0

Sehingga besarnya AUPL adalah sebagai berikut:

97,5% 3,7 5,6 7,3 8,8 10,3 11,7 13,1 14,5 15,8 17,1 18,4


86

AUPL

AUPL

AUPL AUPL Pada tingkat kesalahan= 0, AUPL= DUPL sehingga dari pemeriksaan dari 60 sampel, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian

intern

terhadap

sistem

pemberian

dilaksanakan oleh PD BPR Bank Klaten sudah efektif.

kredit

yang


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta hasil analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR Bank Klaten sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem pemberian kredit dan kebijakan dalam memberikan kredit di PD BPR Bank Klaten. 2. Pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten sudah efektif. Hal ini tercermin dari hasil pengujian kepatuhan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sampel serta hasil perhitungan yang diperoleh AUPL=DUPL, yaitu sebesar 5%. B. Keterbatasan Penulis Penelitian yang dilakukan tidak dapat terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, sehingga tidak dapat diperoleh hasil penelitian yang terinci dan lengkap. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

87


1. Penelitian dengan metode wawancara sangat tergantung pada interpretasi penulis tentanng makna yang tersirat dalam wawancara sehingga terdapat kemungkinan adanya bias. 2. Metode pengumpulan data wawancara kurang maksimal dikarenakan

adanya

keterbatasan

waktu

yang

dimiliki

narasumber yang merupakan kepala bagian kredit maupun kepala bagian SPI sehingga dilimpahkan kepada karyawannya. 3. Keterbatasan pengalaman dan ilmu dari penulis mengenai pengendalian intern pada pemberian kredit. C. Saran Pengendalian intern di PD BPR Bank Klaten sudah diterapkan secara

efektif

penyimpangan

sebab yang

dari terjadi.

hasil Hal

penelitian ini

tidak

ditemukan

memperlihatkan

bahwa

pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Klaten sudah berjalan dengan baik. Saran yang dapat diberikan yaitu bank harus terus mempertahankan kondisi ini dengan selalu mengadakan evaluasi sistem pemberian kredit sehingga kegiatankegiatan bank dapat selalu berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. dan Tantri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andyani, W. 2008. Audit Internal. BPFE, Yogyakarta. Aprilianawati, Lydia Vivi. 2012. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Ditinjau Dari Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman). Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Sanata Dharma. Ardiyos. 2010. Kamus Besar Akuntansi. Citra Harta Prima, Jakarta. Budisantoso, T. dan Nuritomo. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat, Jakarta. Ismail. 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana, Jakarta. Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. BPFE, Yogyakarta. Kurniawan, Francisca. 2010. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. BPR Puspa Kencana, Wonosobo, Jawa Tengah). Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Sanata Dharma. Setyawati, Agatha Gerry. 2012. Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. BPR Karticentra Artha). Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Sanata Dharma. Shanti, Yosepha Dyah. 2012. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. BPR Mitra Ekonomi Andalas). Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Sanata Dharma. Simorangkir, U., dkk. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Andi, Yogyakarta. Taswan. 2006. Manajemen Perbankan: Konsep Teknik dan Aplikasi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998.Pokok-Pokok Perbankan. Bina Aksara, Jakarta.


LAMPIRAN


PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA Berilah tanda (√) pada setiap kolom jawaban sesuai dengan keadaan yang ada di PD BPR Bank Klaten, menurut pertanyaan yang diajukan. PERTANYAAN 1

Lingkungan pengendalian a. Filosofi manajemen dan gaya operasi  Apakah manajemen bertugas dalam memonitor keefektifan dari lingkungan pengendalian? b. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika  Apakah bank sudah memiliki pedoman dalam bidang perkreditan?  Apakah pedoman tersebut telah dipakai secara memadai dibandingkan dengan volume kredit atau jumlah kreditur yang dikelola? c. Komitmen terhadap kompetensi  Apakah para pegawai kredit mempunyai pengetahuan/kecakapan yang sesuai dengan tanggungjawabnya dibidang kredit? d. Komite audit dan dewan direksi  Apakah komite audit/dewan direksi bertanggungjawab atas kewajaran dalam penyajian laporan keuangan? e. Struktur organisasi  Apakah dalam prosedur pemberian kredit telah melibatkan unit pembahas kredit, bagian pelaksana kredit, dan bagian administrasi kredit?  Apakah bank memiliki unit organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan pengendalian intern? f. Penetapan otoritas dan tanggungjawab  Apakah setiap fungsi pemberian kredit telah ditetapkan sesuai tanggungjawabnya secara jelas? g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia  Apakah dalam proses penerimaan karyawan melalui proses seleksi yang menetapkan persyaratan tertentu?

YA

TIDAK




2

3

4

5

Apakah terdapat kebijakan dari bank untuk pengambilan cuti bagi karyawan? Penaksiran resiko  Apakah bank memiliki pengendalian tertentu dalam mengatasi resiko yang paling mungkin dihadapi oleh bank? Aktivitas pengendalian a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak  Apakah pemberian surat dan dokumen pemberian kredit sudah dilengkapi nomor urut tercetak dan disusun secara sistematis? b. Pemisahan tugas  Apakah terdapat pemisahan tugas antara fungsi penyimpanan harta, fungsi pencatat, dan fungsi otorisasi? c. Otorisasi memadai atas setiap transaksi yang terjadi  Apakah dalam pengotorisasian surat dan dokumen telah dilakukan sesuai dengan wewenangnya? d. Pengendalian fisik aset perusahaan  Apakah pengendalian fisik telah dilakukan dengan memadai? e. Peninjauan atas kinerja  Apakah bank sudah melakukan peninjauan atas kinerja dengan memadai? Informasi dan komunikasi  Apakah dalam bank sudah mendapatkan informasi yang lengkap dan mengkomunikasikannya dengan baik? Pengawasan  Apakah bank melakukan kegiatan supervisi yang efektif?  Apakah bank melakukan kegiatan akuntansi pertanggungjawaban?


EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Klaten

Recommend Documents