ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman SKRIPSI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Brigita Eva Puspita Cahyani NIM: 122114003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Brigita Eva Puspita Cahyani NIM: 122114003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i


Skripsi

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Sleman

Oleh:

Brigita Eva Puspita Cahyani NIM: 122114003

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. FA. Joko Siswanto, M.M.; Ale., QIA., CA.

11

Tanggal: 22 Juni 2016


Skripsi

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus Pada PD BPR Bank Sleman

Dipersiapkan d~ ditulis oleh: Brigita Eva Puspita Cahyani NIM: 122114003 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 20 Juli 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan

Nama Lengkap

Ketua

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., c.A.

Sekretaris

Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.

Anggota

Dr. FA. Joko Siswanto, M.M., Ak., QIA., C.A.

Anggota

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., C.A

Anggota

Ilsa Haruti Suryandari, ·S.E., S.I.P., M.Sc., Ak.,

~J

C.A~..

Albertus Yudi Y

111

~. ~ ...

'arto, S.E., M.B.A.


HALAMAN PERSEMBAHAN

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu”. (Amsal 3: 5 – 6)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur”. (Filipi 4: 6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapakku Silverius Bambang dan Ibuku Indrasti Kakakku dan semua keluargaku Serta teman-temanku yang tercinta

iv


~ ~

UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawOO ini, saya menyatakan bOOwa Skripsi dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Sleman Dan dimajukan untuk diuji pada tangga120 Juli 2016 adalOO hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bOOwa dalam skripsi ini terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku soolOO-olOO sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiro, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bOOwa saya temyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolOO-olOO hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasOO yang telOO diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016 Yang membuat pemyataan,

Brigita Eva Puspita COOyani

v


LEMBARPERNYATAANPERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Brigita Eva Puspita Cahyani

Nomor Mahasiswa

: 122114003

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD BPR Bank Sleman Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016 Yang menyatakan,

Brigita Eva Puspita Cahyani

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.

Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.

2.

Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma kepada penulis.

3.

Drs. YP. Supardiyono. M.Si. Akt., QIA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

4.

Dr. FA. Joko Siswanto, M.M., Ak., QIA., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5.

Muhammad Sigit, S.E., M.Si. selaku Direktur Utama di PD BPR Bank Sleman yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di PD BPR Bank Sleman.

6.

Mbak Tya, Mbak Putri, dan seluruh pihak-pihak PD BPR Bank Sleman yang telah membantu memberikan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian.

7.

Kedua orangtua, Mas Albert, dan keluarga besar tercinta atas doa, dukungan dan bantuannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

vii


8.

Serly, Mayang, AleJo, Cicil, Thomas, Valen, dan Chyntia yang selalu memberikan bantuan dan dukungan untuk saya saat menyelesaikan skripsi ini.

9.

Ternan-ternan sekelas MPAT Pak Joko dan ternan-ternan akuntansi angkatan 2012, terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui bersama selama ini dan selalu memberikan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan

masih banyak kekurangan serta kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi

ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

Brigita Eva Puspita Cahyani

viii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL………………………………………………………. HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………….... HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………… HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………… HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS……………... HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS……………. HALAMAN KATA PENGANTAR……………………………………….. HALAMAN DAFTAR ISI………………………………………………… HALAMAN DAFTAR TABEL…………………………………………… HALAMAN DAFTAR GAMBAR………………………………………... ABSTRAK…………………………………………………………………. ABSTRACT………………………………………………………………... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………... B. Rumusan Masalah……………………………………………… C. Tujuan Penelitian……………………………………………….. D. Manfaat Penelitian……………………………………………… E. Sistematika Penulisan…………………………………………… BAB II LANDASAN TEORI A. Bank 1. Pengertian Bank…………………………………………….. 2. Jenis Bank…………………………………………………... 3. Fungsi Bank………………………………………………… B. Bank Perkreditan Rakyat 1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat……………………….. 2. Fungsi Bank Pekreditan Rakyat……………………………. 3. Bentuk Hukum……………………………………………... 4. Kegiatan Bank Pekreditan Rakyat…………………………. C. Kredit 1. Pengertian Kredit…………………………………………… 2. Tujuan Kredit………………………………………………. 3. Unsur-Unsur Kredit…………………………………………. 4. Fungsi Kredit………………………………………………... 5. Jenis-Jenis Kredit…………………………………………… 6. Prosedur Pemberian Kredit…………………………………. 7. Prinsip Pemberian Kredit……………………………………. D. Sistem 1. Pengertian Sistem………………….………………………… 2. Pengertian Sistem Akuntansi………………………………… 3. Pengertian Sistem Pemberian Kredit………………………… ix

Halaman i ii iii iv v vi vii ix xi xii xiii xiv 1 4 4 5 5

7 7 8 9 9 10 10 12 13 13 15 17 21 24 28 28 28


E. Pengendalian Intern 1. Pengertian Pengendalian Intern……………………………… 2. Komponen Pengendalian Intern…………………………..... .. F. Pengujian Kepatuhan dengan Attribute Sampling 1. Pengertian Attribute Sampling…………………………………… 2. Model Attribute Sampling………………………………………... BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian………………………………………………….. B. Subjek dan Objek Penelitian……………………………………. C. Tempat dan Waktu Penelitian…………………………………… D. Data yang Dibutuhkan…………………………………………… E. Teknik Pengumpulan Data………………………………………. F. Teknik Analisis Data…………………………………………….. BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah PD BPR Bank Sleman……………………………………. B. Lokasi PD BPR Bank Sleman…………………………………….. C. Visi dan Misi……………………………………………………… D. Struktur Organisasi……………………………………………….. E. Uraian Tugas…………………………………………………….... F. Produk-produk PD BPR Bank Sleman…………………………… BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman 1. Prosedur pemberian kredit pada BPR Bank Sleman…………. 2. Dokumen-dokumen dalam pemberian kredit………………… B. Analisis Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit 1. Lingkungan Pengendalian……………………………………. 2. Penaksiran Risiko…………………………………………….. 3. Informasi dan komunikasi……………………………………. 4. Aktivitas Pengendalian……………………………………….. 5. Pemantauan…………………………………………………… C. Uji Kepatuhan Sampling…………………………………………. BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………… B. Keterbatasan Penelitian…………………………………………. C. Saran…………………...………………………………………... DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..... LAMPIRAN…………………………………………………………………

x

33 33 43 43 47 47 48 48 48 49 57 58 59 61 62 65

71 83 86 94 97 98 102 105 112 112 113 114 116


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 3.1 Besarnya Minimum untuk Pengujian Kepatuhan………………. Tabel 3.2 Stop-or-Go Decision……………………………………………. Tabel 3.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Sizes dan Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Based on Sample Results………………………………………. Tabel 5.1 Hasil Analisis Pengendalian Intern menurut COSO………….. Tabel 5.2 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalain Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit……………………………. Tabel 5.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Sizes dan Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Based on Sample Results……………………………………….

xi

51 53

53 86 107

110


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman…………... Gambar 5.1 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Customer Service………………. Gambar 5.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Account Officer dan Appraisal…. Gambar 5.3 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Kredit…………..………………. Gambar 5.4 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit dan Direksi.. Gambar 5.5 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit dan Direksi.. Gambar 5.6 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Teller dan Pembukuan…………. Gambar 5.7 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit…………….

xii

61 76 77 78 79 80 81 82


ABSTRAK ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman

Brigita Eva Puspita Cahyani NIM: 122114003 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016 Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit di PD. BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan unsur pengendalian intern menurut COSO, (2) untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit yang ditetapkan oleh PD. BPR Bank Sleman. Jenis penelitian ini adalah studi kasus di PD. BPR Bank Sleman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan pengujian kepatuhan dengan metode stop-or-go sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengendalian internal pada sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh PD. BPR Bank Sleman belum sepenuhnya memenuhi lima komponen pengendalian intern menurut COSO, komponen yang belum sesuai adalah Lingkungan Pengendalian dan pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di PD. BPR Bank Sleman sudah efektif. Kata kunci: pengendalian intern, efektivitas pengendalian interm, sistem pemberian kredit

xiii


ABSTRACT THE EFFECTIVENESS ANALYSIS OF CREDIT SYSTEM INTERNAL CONTROL A Case Study at PD BPR Bank Sleman

Brigita Eva Puspita Cahyani NIM: 122114003 Sanata Dharma University Yogyakarta 2016

The purpose of this research are: (1) to determine whether internal control of credit system at PD. BPR Bank Sleman is in conformity of COSO elements of internal control, (2) to assess the effectiveness of internal control of credit system established by the PD. BPR Bank Sleman. This research is a case study at PD. BPR Bank Sleman. Data was collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are descriptive analysis and compliance testing by stop-or-go sampling. The results showed that the credit system applied by PD. BPR Bank Sleman was not in accordance with the COSO elements of internal control on control environment. Further result showed that the internal control credit system at PD. BPR Bank Sleman had been effective. Keywords: internal control, internal control effectiveness, credit system

xiv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan baik berupa tabungan maupun pinjaman. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank ada dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank secara umum memiliki kegiatan pokok antara lain meghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha antara lain memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indoensia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

tabungan pada bank lain. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kredit berasal dari bahasa Italia, yaitu credare yang berarti kepercayaan. Makna dari kata kredit menunjukkan kegiatan pemberian kredit didasari oleh kepercayaan. Kepercayaan ini berarti bahwa pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) percaya bahwa penerima pinjaman (debitur) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Bank memberikan kreditnya berdasarkan kepercayaan kepada debitur, walaupun pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan, penilaian atas kepercayaan juga harus didasari oleh kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan

oleh

bank

untuk

mendapatkan

nasabah

yang

benar-benar

menguntungkan dilakukan dengan mengunakan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang character, capacity, capital, condition, dan collateral, sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7P berisi penilaian tentang personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Penilaian kredit tersebut berguna untuk meminimalisasi risiko kredit pada debitur seperti kredit macet. Pemberian kredit merupakan kegiatan yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha perusahaan sehingga membutuhkan pengendalian. Untuk mendukung terciptanya pemberian kredit


yang sehat, bank harus benar-benar memperhatikan pengendalian intern sudah dipatuhi selama proses pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko kredit yang telah diberikan kepada debitur mengalami kemacetan. Jika kredit bermasalah ini tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah ini dapat menganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak bank akan lebih efektif apabila di dalam bank tersebut terdapat pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Pengertian pengendalian intern menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu: (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. Bank perlu melakukan tinjauan serta melaksanakan pengendalian intern kredit yang mencakup semua aspek dalam pemberian kredit yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup bank sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku.


Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pengendalian Intern pada Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PD BPR Bank Sleman)”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah: 1. Apakah pengendalian intern sistem pemberian kredit yang terdapat pada PD BPR Bank Sleman sesuai dengan unsur pengendalian intern menurut COSO? 2. Apakah pengendalian intern pada sistem pemberian kredit yang ditetapkan di PD BPR Bank Sleman efektif?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan unsur pengendalian intern menurut COSO. 2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern pada sistem pemberian kredit yang ditetapkan oleh PD BPR Bank Sleman.


D. Manfaat Penelitian 1. Bagi PD BPR Bank Sleman Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna untuk pihak bank tentang sistem pemberian kredit dan sebagai penilaian atau perbaikan mengenai efektivitas pengendalian intern pada sistem pemberian kredit. 2. Bagi Penulis Penelitan ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik mengenai pengendalian intern pada sistem pemberian kredit yang diterapkan di Bank Perkreditan Rakyat. 3. Bagi Universitas Sanata Dharma Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pengendalian intern yang ada dalam perbankan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pustaka di perpustakaan

E. Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,

rumusan

masalah,

tujuan

penelitian, dan sistematika penulisan.

penelitian,

manfaat


BAB II

Landasan Teori Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung hasil pustaka.

BAB III

Metode Penelitian Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV

Gambaran Umum Perusahaan Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman, struktur organisasi dan uraian tugas, aktivitas personalia dan personalia.

BAB V

Analisis Data dan Pembahasan Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian, analisis data berdasarkan metode yang digunakan serta pembahasannya.

BAB IV

Penutup Bab ini merupakan penutup dari penulisan yang menguraikan kesimpulan dari analisis data, keterbatasan penelitian serta saran yang kiranya dapat membangun penelitian yang lebih baik.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank 1. Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana

dan

masyarakat

dalam

bentuk

simpanan

dan

menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut Kuncoro (2002: 68), pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 2. Jenis Bank Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu: a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank

7


umum memiliki bentuk hukum yaitu: perseroan terbatas (PT), koperasi, atau perusahaan daerah (PD). b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Fungsi Bank Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Menurut Budisantoso (2006: 9) fungsi bank secara lebih spesifik dapat dibedakan menjadi: a. Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut , dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. b. Agent of Development


Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. c. Agent of Service Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

B. Bank Perkreditan Rakyat 1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Menurut pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Menurut Manurung dan Rahardja (2004), fungsi BPR antara lain:


a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir 3. Bentuk Hukum Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat menurut UndangUndang No. 10 Tahun 1998 pasal 21 tentang Perbankan, dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah (PD); b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas (PT); d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 4. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan


valas, dan perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a. Usaha yang diperkenankan Bank Perkreditan Rakyat meliputi: 1)

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2)

Memberikan kredit.

3)

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4)

Menempatkan dananya

dalam bentuk

Sertifikat

Bank

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. b. Usaha yang dilarang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat meliputi: 1)

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

2)

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

3)

Melakukan penyertaan modal

4)

Melakukan usaha perasuransian

5)

Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas


C. Kredit 1. Pengertian Kredit Istilah Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan yang memiliki arti yaitu seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah dijanjikan. Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Suyatno (2007: 13), pengertian kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada


waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

2. Tujuan Kredit Menurut Kasmir (2004: 15), tujuan utama pemberian suatu kredit adalah: a. Mencari keuntungan Kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya adminitrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. b. Membantu usaha nasabah Kredit

bertujuan

untuk

membantu

usaha

nasabah

yang

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. c. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik yang berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi


pemerintah dengan menyebarnya

pemberian

kredit

adalah

membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, meningkatkan devisa negara, dan penerimaan pajak. 3. Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan,

sehingga

pemberian

kredit

merupakan

pemberian

kepercayaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2004: 94) adalah: a. Kepercayaan Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank,

di

mana

sebelumnya

sudah

dilakukan

penelitian

penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. b. Kesepakatan Selain ada unsur kepercayaan, kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.


c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa penngembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalaim maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. e. Balas jasa Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. 4. Fungsi Kredit


Suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas menurut Abdullah dan Tantri (2012: 168) di antaranya adalah: a. Meningkatkan daya guna uang Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh penerima kredit (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna/bermanfaat. Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.


d. Sebagai alat stabilitas ekonomi Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. e. Meningkatkan semangat usaha Setiap orang yang memiliki usaha ingin selalu meningkatkan usaha, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. f. Meningkatkan pemerataan pendapatan Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Setelah pendirian usaha dan proyekproyek tersebut selesai, pengusaha membutuhkan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat akan meningkat. g. Meningkatkan hubungan internasional


Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antarbangsa. 5. Jenis-Jenis Kredit Menurut Abdullah dan Tantri (2012: 169) kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: a. Segi Kegunaan 1) Kredit investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

Contoh

kredit

membangun

pabrik

atau

investasi membeli

misalnya mesin-mesin

untuk yang

pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama. 2) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. b. Segi Tujuan Kredit 1) Kredit

produktif,

yaitu

kredit

yang

digunakan

untuk

peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini


diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit

untuk

membangun

pabrik

yang nantinya

akan

menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya. 2) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor. c. Segi Jangka Waktu 1) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya


peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. 2) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan. 3) Kredit

jangka

panjang

merupakan

kredit

yang

masa

pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. d. Segi Jaminan 1) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur. 2) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan


dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini. e. Segi Sektor Usaha 1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 2) Kredit peternakan merupakan kredit yang digunakan untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing/sapi. 3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah, atau besar. 4) Kredit pertambangan yaitu jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah. 5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 6) Kredit profesi diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara. 7) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.


6. Prosedur Pemberian Kredit Menurut Mulyadi (2008: 6), pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratannya yang di tetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Menurut Suyatno (1995: 69), prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Kredit Permohonan kredit ini diartikan sebagai permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. Berkas-berkas permohonan kredit terdiri dari:


1) Surat-surat permohonan kredit yang ditandatangani secara lengkap dan sah. 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. b. Penyidikan dan Analisis Kredit 1) Penyidikan Kredit Penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi wawancara

dengan

debitur,

pengumpulan

data

yang

berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah (data intern bank maupun data ekstern), pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai halhal yang dikemukakan nasabah, penyusunan laporan mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. 2) Analisis Kredit Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan

maupun

nonkeuangan

untuk

mengetahui

kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.


c. Keputusan atas Permohonan Kredit Keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan atau mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Bahan

pertimbangan

pengambilan

keputusan

kredit

berdasarkan laporan pemeriksaan dan analisis kredit. Wewenang untuk mengambil keputusan ini diberikan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kewenang antara lain kepala bagian kredit memiliki wewenang untuk permohonan jumlah kredit yang telah ditentukan, direksi atau kantor pusat memiliki wewenang memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang diusulkan oleh bagian kredit

setelah

mengadakan

penilaian

permohonan

kredit.

Keputusan kredit yang dapat diberikan berupa: 1) Keputusan penolakan permohanan kredit Penolakan kredit dilakukan oleh pihak bank apabila dokumen permohonan kredit yang diajukan calon debitur secara teknis dianggap tidak memenuhi persyaratan bank.

2) Keputusan persetujuan permohonan kredit


Persetujuan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. d. Pencairan Fasilitas Kredit Pencairan

fasilitas

kredit

adalah

setiap

transaksi

dengan

menggunakan kredit yang telah disetujui oleh pihak bank. Pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. e. Pelunasan Fasilitas Kredit Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit. 7. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2004: 104), suatu fasilitas kredit sebelum diberikan kepada pihak debitur, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai acara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Pada umumnya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan menggunakan prinsip pemberian kredit analisis 5C dan 7P.


a. Analisis kredit dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Character Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standing-nya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar. 2) Capacity Berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

pemerintah.

Begitu

pula

dengan

kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3) Capital Berkaitan dengan nasabah dalam penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas,


solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini. 4) Collateral Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jainan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5) Condition Penilaian kredit hendaknya juga dinilai berdasarkan kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. b. Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut: 1) Personality Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup


sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) Party Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolonglan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3) Purpose Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. 4) Prospect Mengetahui nasabah dengan menilai usaha di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 5) Payment


Payment

merupakan

ukuran

bagaimana

cara

nasabah

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6) Profitability Profitability memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana

kemampuan

nasabah

dalam

mencari

laba.

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7) Protection Analisis ini memiliki tujuan yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. D. Sistem 1. Pengertian Sistem Menurut Mulyadi (2008: 5), pengertian sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.


Menurut James A. Hall (2007: 6), pengertian sistem merupakan kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. 2. Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2008: 5), pengertian sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 3. Pengertian Sistem Pemberian Kredit “Sistem pemberian kredit adalah rangakaian dari cara atau prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit”. (Simorangkir, 2000). a. Dokumen-dokumen dalam Pemberian Kredit Menurut Suyatno (1995: 69), dalam sistem pemberian kredit membutuhkan adanya dokumen-dokumen yang memadai. Berbagai dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut adalah: 1) Surat permohonan nasabah Merupakan surat yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank dan ditandatangani secara lengkap oleh calon debitur.


2) Daftar isian dari bank Merupakan daftar isian yang disediakan oleh bank yang harus diisi oleh calon debitur mengenai data dan informasi yang lengkap. 3) Daftar lampiran sesuai jenis kredit Merupakan daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit yang diajukan.

4) Surat jaminan Merupakan surat yang dibuat oleh bank terhadap jaminan yang digunakan calon debitur untuk memperoleh kredit yang diajukan. 5) Dokumen penyidikan dan analisis Catatan yang dibuat oleh pihak bank mengenai kelengkapan dan pengajuan kredit 6) Surat keputusan Surat yang menunjukkan diterima atau ditolaknya permohonan kredit. 7) Dokumen pengikatan jaminan Dokumen yang berisi bahwa barang atau benda tersebut benarbenar dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. 8) Dokumen perjanjian kredit


Dokumdn penegasan yang berisi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur. 9) Bukti pencairan kredit Merupakan bukti bahwa kredit yang diajukan telah disetujui dan telah dicairkan. 10) Bukti pembayaran atau pelunasan kredit Dokumen

penegasan

yang

berisi

bahwa

debitur

telah

menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit kepada pihak bank.

b. Unit-Unit Terkait dalam Pemberian Kredit Menurut Kuncoro (2002: 106), tugas dan tanggung jawab dari masingmasing unit yang bertugas dalam pemberian kredit antara lain: 1) Seksi Administrasi Kredit Tugas bagian ini adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan sampai kredit tersebut lunas. Dokumen-dokumen yang perlu diadministrasikan antara lain: dokumen permohonan, dokumen analisis kredit, dokumen putusan kredit, dokumen jaminan, dokumen pengikatan jaminan, dokumen pencairan kredit dan sebagainya. 2) Seksi Analisis Kredit


Tugas utama bagian ini adalah melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-informasi

yang berkaitan dengan usaha nasabah

diperoleh secara langsung maupun secara tidak langsung melalui berbagai instansi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah. 3) Seksi Monitoring Kredit Tugas utamanya adalah memonitor perkembangan usaha dan ketepatan membayar bunga dan angsuran pokok kredit. Informasi perkembangan usaha diperoleh dari laporan rutin oleh nasabah kredit dan informasi ketepatan membayar bunga, angsuran pokok diperoleh dari pembukuan bank. 4) Seksi Asuransi Tugas utamanya adalah melakukan administrasi kredit-kredit yang diasuransikan, baik asuransi jaminan kredit, asuransi jiwa debiturnya maupun asuransi kreditnya sendiri. 5) Seksi Pelayanan Hukum Tugas utama bagian ini adalah melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan bank dan pegawainya, baik di pengadilan maupun di tempat lain. Selain itu, bertugas melakukan konsultasi hukum terhadap semua pegawai bank. 6) Seksi Penagihan Tunggakan


Tugas utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kreditkredit yang sudah macet, baik yang sudah dihapuskan dari pembukuan bank (off balance sheet) maupun yang masih ada dalam pembukuan bank (on balance sheet). 7) Bagian Pelayanan Dana dan Jasa Tugas utama bagian ini adalah memberikan pelayanan kepada nasabah/calon nasabah yang akan menggunakan produk dana dan jasa bank. Petugas di bagian ini memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah berkaitan dengan produk dana dan jasa yang akan akan dipergunakan.

8) Bagian Pelayanan Pinjaman/Kredit Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga dan sebagainya. Petugas di bagian ini memberikan informasi yang diperlukan nasabah berkaitan dengan produk kredit yang dimiliki oleh bank, cara permohonan, proses pengajuannya, ketentuan dan syarat-syaratnya. 9) Bagian Teller/Kasir


Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penarikan dan penyetoran uang. Semua kegiatan yang berkaitan dengan uang tunai harus melalui teller/kasir. 10) Bagian Teknologi dan Akuntansi Tugas-tugas di bagian ini adalah memastikan bahwa semua kegiatan bagian operasional telah dibuku pada hari tersebut, mencetak laporan-laporan keuangan bank, melakukan verifikasi atas transaksi pembukuan berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang ada. E. Pengendalian Intern 1. Pengertian Pengendalian Intern Comitte

of

Sponsoring

Organization

(COSO)

mendefinisikan

pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan seluruh staf dan karyawan yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan beberapa pertimbangan meliputi: a. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi b. Keandalan pelaporan keuangan c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku 2. Komponen Pengendalian Internal


Sawyer et. al., (2003: 66) mengatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Committee of Sponsoring Organization) atau disebut dengan model pengendalian COSO. Kelima komponen tersebut adalah: a. Lingkungan pengendalian (Control Environment) Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemiliki dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, dan sebagai landasan bagi komponen pengendalian intern lainnya dengan menciptakan displin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup: 1) Komitmen terhadap Kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas seseorang secara efektif. Komitmen

terhadap

kompetensi

mencakup

pertimbangan

manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. 2) Integritas dan Nilai Etika Integritas dan nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku perusahaan, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan


dan diberlakukan dalam praktik. Unsur ini meliputi tindakan manajemen untuk mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, illegal, dan tidak etis. Selain itu, unsur ini juga meliputi cara manajemen mengkomunikasikan nilai integritas dan etika kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan, dan cara berperilaku. 3) Dewan komisaris dan komite audit Dewan komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi

tanggung

jawab

dalam

mengembangkan

dan

melaksanakan pengendalian intern. Komite Audit beranggotakan seluruh atau terutama terdiri dari pihak luar perusahaan.

Komite audit bertanggungjawab untuk

mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan

keuangan,

dan

kepatuhannya

terhadap

hukum,

peraturan, dan standar yang terkait. Salah satu tugas komite audit


adalah menyediakan peninjauan independen terhadap tindakan para manajer perusahaan. Peninjauan ini berfungsi untuk memeriksa integritas manajemen dan meningkatkan kepercayaan publik yang berinvestasi, atas kesesuaian pelaporan keuangan. 4) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya (menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan). Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dilaksanakan. 5) Struktur Organisasi Dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan struktur organisasi, karena struktur organisasi dapat memberikan rerangka untuk menunjang aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas perusahaan. Struktur

organisasi

menunjukkan

secara

jelas

pembagian

wewenang dan tanggung jawab para pegawai, serta keterkaitan yang saling berhubungan dari antar bagian satu dengan bagian lainnya.


6) Pembagian Wewenang dan Pembebanan Tanggung Jawab Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan dan pengembangan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi harus ada sistem yang mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mengotorisasi suatu aktivitas. Jika satu unit dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan mengakibatkan timbulnya kecurangan dalam pelaksanaan wewenang tersebut. 7) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia Kebijakan dan praktik yang sehat berhubungan dengan kebijakan perekrutan, pelatihan, tindakan-tindakan pendisplinan atas pelanggaran, evaluasi, dan promosi kerja. Hal tersebut dapat menentukan

apakah

personil

perusahaan

memiliki

tingkat

integritas yang diharapkan, nilai etika, dan kompetensi. Aspek paling penting dari pengendalian intern adalah karyawan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern dapat dikurangi sampai batas minimum, dan tetap

dapat

menghasilkan

laporan

keuangan

yang

dapat

diandalkan. Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur bisa merusak sistem meskipun terdapat banyak unsur pengendalian yang sudah dilaksanakan.


b. Penaksiran risiko (Risk Assessment) Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahaan keadaan, seperti: bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal, hukum dan perarturan baru, perubahan standar risiko. Penaksiran risiko terdiri dari: 1) Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah kegiatan untuk menemukan atau mengetahui risiko – risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan terhadap faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi maupun faktor internal meliputi kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. 2) Analisis Risiko


Analisis risiko meliputi mengestimasi signifikansi risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan di evaluasi, sehingga risiko dapat memperkirakan akibat dari terjadinya risiko dan dapat melakukan tindakan yang dapat meminimalkan risiko tersebut. c. Informasi dan komunikasi (Information and Communication) Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan

yang

digunakan

untuk

menggolongkan,

mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan

transaksi

perusahaan

dan

menyelanggarakan

pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab setiap karyawan berkenaan dengan sistem informasi perusahaan. Informasi dan komunikasi mencakup: 1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid Perusahaan harus mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. Contohnya bank harus mencatat semua transaksi

pembayaran

angsuran

kredit,

pelunasan

kredit,

penerimaan kas berupa tabungan, dan sebagainya. Apabila ada


transaksi

bank

yang

tidak

tercatat,

maka

akan

muncul

ketidaksesuaian antara catatan pihak bank dan catatan milik nasabah atau debitur.

2) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat Perusahaan harus mencatat transaksi sesuai dengan periode akuntansi yang tepat. Hal ini berfungsi supaya informasi pada transaksi dapat sesuai dengan kronologis dan peristiwa ekonomi yang telah terjadi pada perusahaan, sehingga informasi periode akuntansi dapat relevan bagi pengguna laporan keuangan. 3) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat Perusahaan harus menyajikan transaksi dengan pengungkapan laporan keuangan secara tepat agar tidak menyesatkan pembaca laporan

keuangan

dan

laporan

keuangan

dapat

dipertanggungjawabkan dan diandalkan. d. Aktivitas pengendalian (Control Activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur bahwa memberikan


keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mencakup: 1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 2) Pemisahan fungsi yang memadai Pemisahan fungsi antar unit pada organisasi memiliki tujuan pokok yaitu untuk mencegah dan deteksi secara dini atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda dapat mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk berbuat

curang

atau

menyembunyikan

kesalahan

dalam

menjalankan tugasnya. Pemisahan tugas yang efektif dicapai ketika fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan dipisahkan. 3) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan


Perlindungan secara fisik adalah cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk catatan dan dokumen. Catatan dan dokumen adalah objek fisik di mana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Perusahaan lebih baik mengeluarkan biaya untuk penjagaan catatan dan dokumen serta biaya untuk pembuatan catatan pengganti daripada menanggung risiko kerugian atas hilangnya catatan dan dokumen. 4) Pemeriksaan independen atas kinerja Pemeriksaan harus independen karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa. Manajemen melakukan pemeriksaan atas kinerja berfungsi untuk menilai pekerjaaan karyawan apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau belum, menilai kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, atau jumlah tahun yang lalu. 5) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Desain dokumen yang sederhana


akan meminimalkan kemungkinan kesalahan pencatatan, dan mendukung pencatatan yang efisien. Dokumen harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak yang berwenang untuk mengotorisasi transaksi dan dokumen harus diberikan nomor urut tercetak,

agar

penggunaan

dokumen

dapat

dipertanggungjawabkan. e. Pemantauan (Monitoring) Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang berwenang melakukannya, untuk menentukan apakah pengendalian intern

beroperasi

sebagaimana

yang

diharapkan,

dan

untuk

menentukan apakah pengendalian intern berubah/tidak. Pemantauan mencakup: 1) Supervisi yang efektif Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja pegawai, mengoreksi kesalahan, dan melindungi aset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset perusahaan. 2) Audit internal Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan


penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen, hukum dan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen. F. Pengujian Kepatuhan dengan Attribute Sampling 1. Pengertian Attribute Sampling Menurut Mulyadi (2002: 253) auditor dalam menentukan sampel untuk melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagai bukti dapat ditempuh dengan salah satu cara yaitu statistical sampling. Statistical sampling terdiri dari dua yaitu attribute sampling dan variable sampling. Attribute sampling digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern dalam pengujian pengendalian, sedangkan variable sampling digunakan untuk menguji nilai rupiah yang tercantum pada akun dalam pengujian substantif. Penelitian ini akan melakukan pengujian kepatuhan, maka model sampel yang akan digunakan adalah attribute sampling. 2. Model Attribute Sampling Menurut Mulyadi (2002) Attribute Sampling memiliki tiga model, yaitu: a. Fixed-Sample-Size Attribute Sampling Model ini digunakan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan


jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan (kesalahan). Prosedur pengambilan sampel ini adalah: 1) Penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. 2) Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. 3) Penentuan besarnya sampel. 4) Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. 5) Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. 6) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel.

b. Stop-Or-Go Sampling Model ini sering disebut juga decision attribute sampling. Model ini dapat mencegah dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi yang sangat kecil. Dalam stop-or-go sampling

ini,

jika

auditor

tidak

menemukan

adanya

penyimpangan/menemukan jumlah penyimpangannya tertentu


yang telah ditetapkan, maka dapat menghentikan sampelnya. Prosedur pengambilan sampel dalam menggunakan stop-or-go sampling adalah: 1) Menentukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat keandalan (R). Auditor disarankan untuk memilih tingkat keandalan 90%, 95%, dan 97,5%. 2) Menggunakan

tabel

besarnya

sampel

minimum

untuk

pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. 3) Membuat tabel stop-or-go decision 4) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel Jika AUPL (Achieved Upper Precision Limit) = DUPL (Desire Upper Precision Limit), maka pengendalian intern dikatakan efektif. Jika pengambilan sampel sampai dengan empat kali dan hasilnya AUPL > DUPL maka pengendalian intern dikatakan tidak efektif. Dalam keadaan seperti ini peneliti dapat

menggunakan

model

fixed-sample-size

attribute

sampling sebagai alternatif untuk melanjutkan pemeriksaan. c. Discovery Sampling Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah


(mendekati nol). Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain. Prosedur pengambilan sampel model ini adalah: 1) Tentukan attribute yang akan diperiksa 2) Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. 3) Tentukan tingkat keandalan 4) Tentukan desired upper precision limit 5) Tentukan besarnya sampel 6) Periksa attribute sample 7) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu melakukan penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga hasil kesimpulan yang diambil dari penelitian ini hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan berlaku pada waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan secara langsung di PD BPR Bank Sleman dan hasil penelitian hanya berlaku untuk PD BPR Bank Sleman.

B. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek penelitian, meliputi: a. Direktur PD. BPR Bank Sleman Yogyakarta b. Kepala bagian kredit c. Bagian pembahas kredit. d. Bagian pelaksana kredit. e. Bagian administrasi kredit 2. Objek penelitian, meliputi: a. Prosedur-prosedur yang diterapkan dalam sistem pemberian kredit. b. Komponen-komponen pengendalian intern. c. Dokumen pemberian kredit yang digunakan

47


C. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di PD BPR Bank Sleman di Jl. Magelang Km. 10 Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret sampai dengan Mei 2016 di PD BPR Bank Sleman.

D. Data yang Dibutuhkan 1. Sejarah dan gambaran umum bank. 2. Struktur organisasi bank. 3. Deskripsi jabatan. 4. Prosedur permohonan kredit. 5. Prosedur penyidikan dan analisis kredit. 6. Prosedur pengambilan keputusan kredit. 7. Prosedur pencairan kredit. 8. Prosedur administrasi kredit.

E. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi dari sumber


yang bersangkutan atau bagian yang berwenang yang berhubungan dalam proses pemberian kredit. Wawancara

dibutuhkan

untuk

memperoleh

informasi

tentang

gambaran umum PD BPR Bank Sleman, pengendalian intern bank pada pemberian kredit, dan informasi yang lebih rinci mengenai sistem pemberian kredit, serta dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit. 2. Observasi Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung pada objek kajian. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh tambahan data yang mendukung penelitian seperti tahap pemberian kredit dan informasi lainnya mengenai praktik pekreditan bank. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen, arsip, catatan-catatan yang terdapat ada di PD BPR Bank Sleman. Teknik dokumentasi dibutuhkan untuk memperoleh informasi data mengenai prosedur dan dokumen permohonan kredit, prosedur dan dokumen pencairan kredit, dan dokumen administrasi kredit.

F. Teknik Analisis Data 1. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama mengenai pengendalian intern prosedur pemberian kredit yang terdapat pada BPR Bank Sleman sesuai dengan unsur pengendalian intern


menurut COSO adalah menggunakan teknik analisis deskriptif. Langkah – langkah teknik analisis data yang dilakukan adalah: a. Mendeskripsikan sistem pemberian kredit yang terdapat pada BPR Bank Sleman. b. Mendeskripsikan kesesuaian prosedur pemberian kredit yang terdapat pada BPR Bank Sleman dengan unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi,

penaksiran

risiko,

aktivitas

pengendalian,

dan

pemantauan. 2. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalah yang kedua mengenai menentukan efektivitas pengendalian intern sistem pemberian kredit dengan melakukan pengujian kepatuhan Stop-or-Go Sampling (Mulyadi: 2002). Stop-or-Go Sampling dapat mencegah peneliti dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan adalah: a. Menentukan attribute yang akan diperiksa, yaitu: Attribute I

: Pemberian tanda tangan oleh pihak yang berwenang.

Attribute II

: Kelengkapan surat keputusan kredit, dengan adanya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

Attribute III

: Pemberian nomor urut pada dokumen kredit dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan.


b. Menentukan sampel yang akan diambil Dalam pengujian kepatuhan terhadap sistem pemberian kredit, sampel yang akan diambil adalah dokumen-dokumen pemberian kredit beserta dokumen pendukung lainnya PD BPR Bank Sleman pada bulan JuniSeptember tahun 2014. c. Menentukan tingkat keandalan (R%) dan DUPL. Tingkat

keandalan

(R%)

adalah

probabilitas

benar

dalam

mempercayai efektivitas struktur pengendalian intern. Desired Upper Precision Limit (DUPL) yaitu tingkat kesalahan maksimum yang dapat diterima. Pada prosedur ini peneliti menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih diterima. Tabel yang tersedia dalam stop-or-go sampling menyarankan peneliti untuk memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 97,5%. d. Menentukan

sampel

pertama

yang

harus

diambil

dengan

menggunakan tabel besarnya sampel minimum Tabel 3.1

Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian Acceptable Upper Sample Size Based on Confidence Levels Precision Limit 90% 95% 97.5% 10% 24 30 37 9% 27 34 42 8% 30 38 47 7% 35 43 53


6%

40

50

62

Tabel 3.1

Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian (lanjutan) Acceptable Upper Sample Size Based on Confidence Levels Precision Limit 90% 95% 97.5% 5% 48 60 74 4% 60 75 93 3% 80 100 124 2% 120 150 185 1% 240 300 370 Sumber: Mulyadi (2002: 265) Dengan tingkat keandalan (R%) 95% dan AUPL 5%, maka besarnya sampel yang dapat diambil dalam penelitian sebanyak 60, berdasarkan tabel 3.1 (Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian). e. Memilih anggota sampel dari seluruh anggota populasi secara acak. Pemilihan sampel harus dilakukan secara acak agar setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel ini karena pengambilan sampel bertujuan untuk melihat bahwa sampel yang dipilih sudah memenuhi attribute yang sudah ditentukan.


f. Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukkan efektivitas pengendalian intern. Dalam pengujian kepatuhan, atribut yang sudah ditentukan di atas diuji apakah ketiga atribut tersebut ada pada sampel yang diambil. g. Membuat tabel stop-or-Go Decision Tabel stop-or-go decision berisi informasi tentang jumlah sampel awal dan tindakan yang harus diambil jika terdapat kesalahan. Cara penyusunan tabel stop-or-Go Decision yaitu: Tabel 3.2 Tabel Stop-or-Go Decision Langkah Besarnya sampel Berhenti jika kumulatif yang kesalahan digunakan kumulatif yang terjadi sama dengan

Lanjutkan ke Lanjutkan ke langkah langkah 5 jika berikutnya kesalahan jika kesalahan paling tidak sebesar yang terjadi sama dengan 1 60 0 1 4 2 96 1 2 4 3 126 2 3 4 4 156 3 4 4 5 Pengujian kepatuhan menggunakan fixed-sample-size-attribute sampling Sumber: Mulyadi (2002: 266) 1) Langkah 1 Apabila pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel tidak ditemukan kesalahan, tingkat kesalahan sama dengan 0, maka pengambilan


sampel dapat dihentikan karena AUPL = DUPL. AUPL dihitung dengan rumus:

AUPL =

Tabel 3.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Sizes dan Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Based on Sample Results Number of Confidence Levels Occurrences 90% 95% 97,5% 0 2,4 3,0 3,7 1 3,9 4,8 5,6 2 5,4 6,3 7,3 3 6,7 7,8 8,8 4 8,0 9,2 10,3 5 9,3 10,6 11,7 6 10,6 11,9 13,1 7 11,8 13,2 14,5 8 13,0 14,5 15,8 9 14,3 16,0 17,1 10 15,5 17,0 18,4 (Sumber: Mulyadi, 2002: 268) 2) Langkah 2 Apabila dalam pemeriksaan terhadap 60 sampel pertama ditemukan ada kesalahan sebesar 1, maka confidence level factor pada R% = 95% adalah sebesar 4,8 dan AUPL = 4,8/60 adalah 8%. Oleh karena AUPL > DUPL, maka peneliti perlu mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan ini dihitung dengan rumus:


Sample size = Berdasarkan rumus tersebut, besar sampel dihitung 4,8/5% = 96. Angka besarnya sampel kemudian dicantumkan di kolom “Besarnya Sampel Kumulatif yang Digunakan” di baris langkah ke-2. 3) Langkah 3 Apabila dalam pemeriksaan terhadap 96 anggota sampel pada langkah 2 tersebut ditemukan ada kesalahan atau penyimpangan sebesar 2, maka diperlukan tambahan anggota sampel. Pada confidence level factor pada R% = 95% adalah sebesar 6,3 dan AUPL = 6,3/5% = 126 buah. Angka besarnya sampel kemudian dicantumkan di kolom “Besarnya Sampel Kumulatif yang Digunakan” di baris langkah ke-3. 4) Langkah 4 Apabila dalam pemeriksaan terhadap 126 anggota sampel pada langkah 3 tersebut, peneliti ditemukan ada kesalahan atau penyimpangan sebesar 3, maka diperlukan tambahan anggota sampel. Besarnya sampel tambahan dihitung 7,8/5% = 156 buah. Angka besarnya sampel kemudian dicantumkan di kolom “Besarnya Sampel Kumulatif yang Digunakan” di baris langkah ke-4.


Apabila dalam 156 anggota sampel tersebut hanya terdapat 3 kesalahan, maka AUPL sama dengan DUPL, peneliti akan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian intern sudah efektif. Namun, apabila dalam 156 anggota sampel tersebut ditemukan kesalahan atau penyimpangan sebesar 4, maka AUPL = 9,2%/156 =5,9%. Dalam keadaan ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern yang ada tidak efektif dan peneliti harus beralih ke langkah kelima yaitu dapat menggunakan fixed-size-attribute sampling sebagai alternatif. h. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kesalahan maksimum yang dapat diterima (DUPL) dengan tingkat kesalahan yang dicapai (AUPL). Apabila AUPL = DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern efektif, tetapi bila AUPL > DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern tidak efektif.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1962 tanggal 19 Mei 1962 tentang Mengadakan Bank Pasar. Keberadaannya kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Nomor 6/K/1969 tanggal 21 Januari 1969 tentang Penetapan bank-bank pasar dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/K/1970 tanggal 24 Maret 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan Bank Pasar Daerah Kabupaten Sleman. Sejak tahun 1970 inilah, PD BPR Bank Sleman yang pada saat pendiriannya bernama “Bank Pasar” ini memulai aktivitasnya di bidang perbankan. Seiring perkembangan usahanya, kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 076/Kep. KDH/1981, tanggal 21 Juli 1981, tentang Anggaran Dasar Sementara Perusahaan Daerah “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman. Anggaran Dasar Sementara tersebut lalu disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 15 tahun 1983 tanggal 21 Juni 1983 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KPTS/1983, tanggal 21 November 1983 dan telah mendapat Surat Keterangan Ijin Usaha Bank Pasar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-387/MK.11/1981, tanggal 28 November 1981.

57


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman, Nomor 30 Tahun 1995, tanggal 6 September 1995 yang disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Nomor 95/KPTS/1996 tertanggal 15 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 3, Seri D tanggal 30 Juni 1996, bentuk hukum perusahaan ini dirubah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman. Perubahan terakhir pada tahun 2008 adalah penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman tertanggal 16 Januari 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D tanggal 18 Januari 2008. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta No. 10/2/KEP.PBI/Yk/2008 tanggal 18 Februari 2008.

B. Lokasi PD BPR Bank Sleman BPR Bank Sleman memiliki kantor pusat yang berada di Jl. Magelang Km. 10, Tridadi Sleman, Yogyakarta dan kantor cabang yang berada di Jl. Godean Km. 10, Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman. Selain itu, BPR Bank Sleman memiliki 16 kantor kas yang terletak di beberapa pasar daerah Sleman.


C. Visi dan Misi 1. Visi PD BPR Bank Sleman memiliki visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu “Mewujudkan bank yang Sehat, Profesional dan Berdaya Saing”. Penyataan visi ini mengandung harapan agar kedepannya PD BPR Bank Sleman semakin sehat, dikelola secara professional, dan mempunyai daya saing yang baik. a. Sehat Memiliki kinerja keuangan yang sehat berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Profesional 1) Dikelola secara professional berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (prudent). 2) Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan kapabel, jujur, disiplin, bersemangat, bertanggung jawab, dan berpengalaman. c. Berdaya saing Memiliki produk dan layanan yang berkualitas, inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara optimal yang didukung fasillitas


infrastruktur operasional dan pelayanan yang memadai, sesuai dengan perkembangan dan mengutamakan pelayanan prima. 2. Misi a. Mempertahankan tingkat kesehatan bank 1) Meningkatkan tingkat kesehatan 2) Mengurangi resiko likuiditas dan kredit b. Meningkatkan kualitas pengelolaan 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasional 3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan yang optimal dan efisien c. Meningkatkan daya saing 1) Meningkatkan peran dalam perekonomian daerah. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam aktivitas perbankan. 3) Meningkatkan jangkauan pemasaran.


D. Struktur Organisasi Dewan Pengawas

Direktur Utama

Direktur SKAI Divisi Pemasaran

Bagian Dana

Bagian Kredit Konsumer

Divisi Operasional

Bagian Kredit Umum

Kantor Cabang

Bagian Pelayanan

Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman

61

Bagian Administrasi, Akuntansi & IT

Bagian HC

Bagian Umum, Sekretariat


E. Uraian Tugas 1. Dewan Pengawas a. Menetapkan

kebijaksanaan

umum,

menjalankan

pengawasan,

pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Sleman. b. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman. c. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Sleman. d. Menetapkan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan PD BPR Bank Sleman. e. Melakukan pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Sleman. 2. Direksi a. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi dan melakukan bimbingan serta pengendalian seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Sleman berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian. b. Memimpin PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas c. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. d. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman kepada Dewan Pengawas yang meliputi


kebijaksanaan

dibidang

organisasi,

perencanaan,

perkreditan,

keuangan, human capital, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan. e. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Bank Sleman tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Sleman melalui Dewan Pengawas. f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD BPR Bank Sleman yang telah diaudit kepada Bupati Sleman melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. g. Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Pembagian tugas antara Direktur Utama dan Direktur ditetapkan dengan keputusan Direksi, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. 3. Satuan Kerja Audit Internal a. Melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan PD BPR Bank Sleman. b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional PD BPR Bank Sleman. c. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan PD BPR Bank Sleman secara berkala. d. Melakukan audit atas adminitrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan miliki PD BPR Bank Sleman.


e. Melakukan audit atas agunan yang diterima PD BPR Bank Sleman. f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 4. Divisi Pemasaran a. Memasarkan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dari masyarakat atau lembaga lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. b. Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi. c. Melakukan negoisasi dengan pihak terkait baik dana maupun kredit. d. Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit diatas kewenangannnya. e. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan strategik baik kredit maupun dana. f. Menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta dana kerjasama dan dana lainnya. g. Melakukan adminitrasi keuangan baik dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun pengelolaan kredit. h. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dibidang tugasnya.


5. Divisi Operasional a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan keuangan, akuntansi, adminitrasi, IT, pelayanan, human capital, umum, dan kesekretariat. b. Melakukan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan mengikuti pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi pemertintah, terutama di bidang moneter dan perbankan. c. Mengelola serta memonitor kas, dokumen dan surat-surat berharga. d. Memonitor kegiatan pelayanan intern dan ekstern. e. Melakukan evaluasi dari laporan-laporan setiap Bagian f. Merencanakan program pelatihan dan monitoring implementasi pendidikan.

F. Produk-produk PD BPR Bank Sleman 1. Produk Kredit Produk layanan kredit merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan konsumtif dan investasi maupun pemenuhan modal kerja usaha produktif. PD BPR Bank Sleman menyediakan beberapa alternatif layanan kredit, yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan dan karakteristik debitur yang menggunakannya. Beberapa produk layanan kredit antara lain adalah:


a. Kredit Konsumer (Multiguna) Kredit Pegawai atau Konsumer adalah produk layanan kredit yang disediakan bagi para pegawai negeri (PNS), anggota TNI/Polri, dan BUMN/BUMD. Selain dapat menjadi alternatif solusi bagi pemenuhan keuangan untuk kebutuhan investasi, kredit pegawai juga banyak digunakan sebagai modal kerja kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup. b. Kredit UMKM (Multiusaha) 1) Kredit Krisan adalah fasilitas kredit yang memiliki berbagai fleksibilitas dan kemudahan disediakan khusus bagi para pelaku usaha kecil dan mikro yang sedang tumbuh dan berkembang, agar memiliki kesempatan mendapatkan fasilitas pinjaman dana bergulir dengan suku bunga pinjaman yang sangat murah, baik bagi kebutuhan modal kerja usaha, pembelian alat produksi ataupun pengembangan usaha yang lainnya. 2) Kredit Krido merupakan produk layanan yang disalurkan kepada para pelaku usaha penerima layanan kredit krisan yang memperpanjang kerjasama kemitraannya dengan PD BPR Bank Sleman. 3) Kredit Umum merupakan fasilitas kredit yang disediakan bagi masyarakat umum, khususnya para pengusaha. Kredit umum


merupakan solusi praktis bagi para pengusaha yang sedang mengembangkan usahanya. Selain sebagai modal kerja, kredit umum juga dapat digunakan sebagai pilihan pemenuhan dana investasi produktif.

2. Produk Simpanan a. Tabungan Produk layanan tabungan di PD BPR Bank Sleman dapat memberikan beragam keuntungan bagi nasabah. Selain sangat fleksibel, dana tabungan nasabah juga aman karena dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Produk tabungan Bank Sleman dapat dijadikan jaminan kredit di PD BPR Bank Sleman. Terdapat beberapa produk tabungan yang disediakan untuk berbagai rencana investasi masyarakat antara lain adalah: 1) Tabungan Bank Sleman adalah salah satu produk tabungan yang ditujukan bagi masyarakat untuk melakukan investasi yang lebih mengutamakan manfaat menabung pada jangka panjang. Selain sebagai produk simpanan dana masyarakat umum, tabungan ini digunakan sebagai tabungan wajib para debitur penerima kredit tertentu di PD BPR Bank Sleman dan tabungan untuk penerimaan gaji perangkat desa.


2) Tabungan Mutiara adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum ataupun perusahaan sesuai dengan persyaratan untuk solusi kebutuhan transaksi dan investasi. Tabungan ini memiliki keunggulan berupa fasilitas layanan kartu ATM yang dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh nusantara. Produk tabungan ini memberikan peluang bagi nasabah untuk mendapatkan aneka hadiah melalui proses pengundian secara terbuka setiap tahun sekali. 3) Tabungan Arofah adalah produk tabungan yang disediakan khusus bagi masyarakat untuk mewujudkan niat suci menjalankan Ibadah Haji dan Umrah. Produk tabungan ini tanpa bunga, dan hanya digunakan sebagai tabungan persiapan haji. 4) Tabungan TAPEN (Tabungan Pensiun) adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi para pegawai (PNS, Swasta, TNI, Polri, dll) atau pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan di masa purnakarya (pensiun) sebagai solusi investasi. TAPEN (Tabungan Pensiun) juga sangat cocok menjadi solusi mengurangi dampak risiko kerja seperti PHK. 5) Tamasya Plus (Tabungan Masyarakat Yogyakarta Plus) adalah tabungan bersama yang diselenggarakan oleh 43 BPR se-DIY dibawah naungan Yayasan PERBARINDO DIY. Produk tabungan


ini memiliki bunga yang kompetitif dan memberikan peluang bagi nasabah untuk meraih hadiah undian menarik. 6) Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) adalah produk tabungan yang khusus dipersembahkan bagi pelajar (PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK), atau sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Tabungan SimPel merupakan produk tabungan pelajar yang diterbitkan secara nasional untuk meningkatkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar Indonesia. b. Deposito Berjangka Deposito Berjangka adalah produk layanan simpanan berjangka waktu tertentu. Deposito merupakan alternatif investasi yang sangat prospektif karena menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif. Layanan investasi dana melalui Deposito di PD BPR Bank Sleman juga pasti aman karena dana masyarakat dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sistem Pemberian Kredit di PD BPR Bank Sleman Kredit yang terdapat pada PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman terbagi atas dua kelompok yaitu Kredit Konsumer dan Kredit UMKM. Kredit Pegawai atau Konsumer diberikan kepada calon nasabah yang berstatus karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Fasilitas kredit dilakukan secara kolektif yang didasari kerjasama antara Bank dengan pihak instansi/perusahaan. Sedangkan kredit UMKM dapat diberikan kepada calon nasabah dari berbagai sektor, baik kepada pelaku usaha UMKM atau masyarakat umum khususnya pengusaha. Agar kegiatan pemberian kredit dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan sistem kredit yang sesuai dengan kebijakan bank yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan kredit lebih efektif dan efesien. Sistem pemberian kredit terdiri dari suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit. Sistem pemberian kredit yang jelas dan terinci membantu calon nasabah untuk memahami proses kegiatan kredit dan membantu pihak bank supaya calon nasabah dapat tertarik untuk mengajukan permohonan kredit. Untuk menjawab permasalahan pertama, berikut ini akan diuraikan deskripsi dan analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian.

70


1. Prosedur pemberian kredit pada BPR Bank Sleman a.

Permohonan kredit 1) Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada Customer Service. 2) Customer Service memberikan informasi mengenai jenis kredit yang akan diajukan kepada nasabah dan kemudian memberikan Formulir Permohonan Kredit (FPK) yang sesuai dengan jenis kredit kepada calon debitur untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya. 3) Calon Debitur mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK) dan menyerahkan kembali kepada Customer Service dengan melampirkan kelengkapan persyaratan kredit yang harus dipenuhi seperti fotocopy KTP, fotocopy surat nikah (apabila sudah menikah) atau Kartu Keluarga, dan berkas-berkas lainnya serta jaminan kredit bisa berupa Sertifikat Tanah atau Sertifikat Tempat Usaha, BPKB, dan jaminan lainnya. 4) Customer Service menyerahkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) beserta berkas-berkas persyaratan kredit kepada Bagian Kredit yang berwenang untuk dilakukan survei dan analisis kredit.


b.

Survei dan Analisis kredit 1) Account Officer (AO) melakukan survei kepada calon debitur dengan cara melakukan kunjungan secara langsung ke tempat tinggal atau tempat usaha dari calon debitur untuk mendapat informasi mengenai 5C. Bagian Appraisal melakukan penilaian mengenai yang diajukan oleh calon nasabah dengan cara mencocokkan kebenaran data antara dokumen jaminan yang diajukan dengan keadaan fisik jaminan di lapangan. 2) Account Officer mengisi laporan analisa kredit berdasarkan hasil peninjauan langsung dengan mempertimbangkan analisis kredit 5C (Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition). Bagian Appraisal mengisi laporan berupa berita acara penilaian agunan/benda jaminan berdasarkan survei yang sudah dilakukan. Setelah itu diserahkan kepada Bagian Kredit yang berwenang. 3) Bagian Kredit meneliti seluruh berkas-berkas calon debitur berupa FPK, jaminan kredit, persyaratan, laporan analisa kredit dan, dan laporan penilaian jaminan. Kemudian Bagian Kredit memasukkan data calon debitur ke buku register permohonan diserahkan

peminjaman kepada

dan

Direksi

berkas-berkas untuk

tersebut

membahas

dan


memputuskan permohonan kredit calon debitur tersebut akan disetujui atau ditolak. c.

Keputusan Pemberian Kredit 1) Direksi memeriksa laporan penilaian calon debitur dan membuat keputusan, apabila permohonan kredit ditolak maka pihak

bank

akan

menghubungi

calon

debitur

untuk

memberitahukan informasi mengenai hasil putusan kredit. 2) Apabila

permohonan

kredit

disetujui

maka

Direksi

menyerahkan laporan penilaian calon debitur kepada Bagian Adminitrasi dan pihak bank memberitahukan kepada calon debitur

bahwa

pengajuan

kreditnya

disetujui.

Bagian

Adminitrasi Kredit mempersiapkan dan membuat perjanjian kredit untuk calon debitur. 3) Bagian Administrasi Kredit membuat kuintansi pencairan kredit terdiri dari 3 rangkap dan slip setoran kredit terdiri dari 2 rangkap, kemudian diserahkan ke Bagian Teller. 4) Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Surat Kuasa Hak Tanggung dan Jual diserahkan kepada Direksi untuk ditandatangani bersama dengan debitur. 5) Semua berkas debitur terdiri atas persyaratan, formulir permohonan kredit, surat jaminan, laporan penilian calon debitur, perjanjian kredit, dan dokumen-dokumen pendukung


lain yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang diserahkan kembali kepada Bagian Administrasi Kredit untuk diarsipkan. 6) Bagian Kredit membuat Surat Permohonan Pencairan yang diserahkan kepada Direksi untuk ditandatangani yang berguna sebagai bukti persetujuan pencairan dana. d.

Pencairan kredit 1) Bagian Teller menerima kuintansi pencairan kredit dan slip setoran kredit dari Bagian Adminitrasi Kredit untuk direalisasikan pencairan kredit kepada debitur. 2) Bagian Teller memeriksa kebenaran kuintansi pencairan kredit dan slip setoran kredit, kemudian bagian kasir segera menyiapkan dan menyerahkan pinjaman kepada nasabah sesuai nominal yang tertera dalam slip tersebut. 3) Kuintansi pencairan kredit terdiri dari 3 rangkap, lembar pertama diserahkan kepada Bagian Pembukuan, lembar kedua diserahkan

kepada

Bagian

Administrasi

Kredit

untuk

diarsipkan dan lembar ketiga diserahkan kepada debitur. 4) Slip Setoran Kredit terdiri dari 2 rangkap, lembar pertama diserahkan kepada Bagian Pembukuan dan lembar kedua diserahkan kepada debitur sebagai tanda terima.


e.

Pelunasan kredit. Pelunasan kredit oleh debitur dapat dilakukan oleh Bagian Teller.

Jika

debitur

telah

melunasi

pinjaman

dengan

menyelesaikan pembayaran angsuran dan bunga angsuran, maka jaminan akan diberikan kembali kepada debitur. Secara ringkas gambaran jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh PD BPR Bank Sleman dapat dilihat pada gambar berikut dalam bentuk flowchart sistem pemberian kredit dibawah ini:


Permohonan Kredit Bagian Customer Service Mulai

Menerima calon debitur dan memberikan penjelasan mengenai kredit dan penjelasannya

Memberikan FPK kepada calon debitur

Menerima FPK yang diisi oleh calon debitur dan berkas persyaratan

Jaminan kredit FPK

Berupa fotokopi Sertifikat Tanah atau Tempat Usaha, fotokopi BPKB

Syarat Berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi slip gaji, foto debitur 1

Keterangan: FPK: Formulir Permohonan Kredit KK: Kartu Keluarga


Gambar 5.1 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman

Survei dan Analisis Kredit Bagian Account Officer

Bagian Appraisal

1

2

Jaminan kredit

Jaminan kredit

FPK

FPK

Syarat

Syarat Laporan Analisis Kredit

AO melakukan survei langsung kepada calon debitur

AO mengisi laporan analisis kredit mengenai 5C

Appraisal melakukan penilaian jaminan

Appraisal mengisi BAPABJ

Jaminan kredit Jaminan kredit FPK FPK Syarat Syarat BAPABJ Laporan Analisis Kredit

2

Keterangan: FPK: Formulir Permohonan Kredit BAPABJ: Berita Acara Penilaian Agunan/Benda Jaminan AO: Account Officer

Laporan Analisis Kredit

3


Gambar 5.2 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman Bagian Kredit 3

Jaminan kredit FPK Syarat BAPABJ Laporan Analisis Kredit

Bagian Kredit melakukan pemeriksaan berkas-berkas

Buku Register Permohonan Pinjaman

Jaminan kredit FPK Syarat BAPABJ Laporan Analisis Kredit

4

Keterangan: FPK: Formulir Permohonan Kredit BAPABJ: Berita Acara Penilaian Agunan/Benda Jaminan



Keputusan Pemberian Kredit Direksi

Bagian Administrasi Kredit 5

4

Jaminan kredit

Jaminan kredit

FPK

FPK

Syarat

Syarat

BAPABJ

BAPABJ



Memberikan keputusan atas permohonan kredit

Membuat PK dan mempersiapkan Surat Kuasa

Tidak

Memberitahukan kepada calon debitur

Ya Mengotorisasi pembuatan PK

Jaminan kredit FPK Syarat BAPABJ

Selesai

PK Surat Kuasa

Jaminan kredit FPK


Syarat BAPABJ Laporan Analisis Kredit

5

Keterangan: FPK: Formulir Permohonan Kredit BAPABJ: Berita Acara Penilaian Agunan/Benda Jaminan PK: Perjanjian Kredit

Membuat kuintansi pencairan kredit dan slip setoran kredit

6


Gambar 5.4 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman Bagian Administrasi Kredit Direksi 7

6

Jaminan kredit

Surat Kuasa

FPK

PK

Syarat BAPABJ LAK Surat Kuasa

Memberikan otorisasi pada PK dan Surat Kuasa

PK Kuintansi

3

Kuintansi

2

Kuintansi

1

Slip Setoran Slip Setoran

N

2

Surat Kuasa

1

PK

7 9

8

Keterangan: FPK: Formulir Permohonan Kredit BAPABJ: Berita Acara Penilaian Agunan/Benda Jaminan LAK: Laporan Analisis Kredit PK: Perjanjian Kredit

Dilakukan bersama debitur



Pencairan Kredit Bagian Teller

Bagian Pembukuan

8

11

Kuintansi

3 Kuintansi

Kuintansi

Slip Setoran Kuintansi

1

1

Slip Setoran Slip Setoran

2

2

2 1 N

Melakukan pencataan jurnal

Melakukan transaksi pencairan dana pinjaman

Selesai Kuintansi

3

Kuintansi

2

Kuintansi Slip Setoran Slip Setoran

Debitur

1 2 1

11

10


Gambar 5.6 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit PD BPR Bank Sleman Bagian Administrasi Kredit

9

10

Kuintansi

Surat Kuasa PK

Melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen

Surat Kuasa PK Kuintansi

1

N

Keterangan: PK: Perjanjian Kredit

Gambar 5.7 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit

1


PD BPR Bank Sleman

2. Dokumen-dokumen dalam pemberian kredit a.

Formulir Permohonan Kredit Formulir ini disiapkan oleh pihak bank untuk diisi dan

dilengkapi oleh calon nasabah untuk mengajukan permohonan kredit. Formulir Permohonan Kredit (FPK) yang digunakan ada dua jenis sesuai dengan kebutuhan, yaitu Formulir Permohonan Kredit Pegawai (Multiguna) dan Formulir Permohonan Kredit Umum, perbedaan kedua formulir tersebut hanya terletak pada jaminan kredit dan lampirannya. Formulir ini memuat data mengenai nasabah, jumlah kredit yang dimohon, jangka waktu kredit, tujuan kredit, jaminan kredit, dan data-data lain yang diperlukan bank. b.

Surat Perjanjian Kredit Surat ini berisi tentang pasal-pasal yang mengatur tentang

perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dengan debitur, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dan perjanjian ini ditandatangani oleh direktur dan debitur. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang beberapa hal seperti penjelasan jenis kredit, jangka waktu kredit, jumlah kredit, denda, tujuan kredit, penarikan kredit, pembayaran kredit, pelunasan sebelum jatuh tempo dan pengalihan kredit.


c.

Surat Permohonan Pencairan Dokumen ini dipersiapkan oleh bagian kredit untuk

diserahkan kepada Direksi sebagai pengajuan persetujuan permohonan pencairan dana kredit debitur. Permohonan ini berisi informasi tentang jumlah nominal kredit dan terpenuhinya persyaratan seperti perjanjian kredit yang sudah ditandatangani, penyerahan asli jaminan dan pengikatan jaminan dari debitur. d.

Surat Kuasa Surat kuasa yang digunakan ada dua jenis sesuai dengan

kebutuhan yaitu Surat Kuasa Pemotongan Gaji digunakan untuk Kredit Pegawai (Multiguna) dan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggung dan

Kuasa

Jual

digunakan

untuk

Kredit

Umum

(Multiusaha). Dokumen ini dipersiapkan oleh pihak bank yang berisi pernyataan bahwa pihak bank memiliki hak melakukan pemotongan gaji atau menjual jaminan apabila debitur lalai menjalankan kewajiban untuk membayar angsuran atau tidak dapat melunasi pembayaran pinjaman saat jatuh tempo. e.

Laporan Analisa Kredit Laporan ini dipersiapkan oleh pihak bank dan diisi oleh

Account Officer berisi informasi hasil pemeriksaan secara langsung


mengenai 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral)

terhadap

kelengkapan

dan

kelayakan

berkas/data

permohonan kredit calon debitur sehingga dapat sebagai bahan pertimbangan direksi dalam proses pengambilan keputusan. Pada bagian akhir laporan ini terdapat kesimpulan analisis mengenai kelayakan calon debitur, jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan kredit dan suku bunga. f.

Berita Acara Penilaian Agunan/Benda Jaminan Dokumen ini berisi tentang laporan kondisi keadaan tanah dan

bangunan maupun kendaraan bermontor yang dimiliki oleh calon debitur. Dokumen ini mencakup perincian data jaminan, foto keadaan tanah/bangunan/tempat usaha dan data-data lainnya. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh direksi atas permohonan kredit calon debitur. g.

Kuintansi Pencairan Kredit Kuintansi ini digunakan sebagai bukti bahwa bank telah

mencairkan dana kredit kepada debitur. Kuintansi pencairan kredit memuat data tentang jumlah nominal kredit, perincian peminjaman, jumlah potongan pinjaman, jumlah angsuran pokok dan bunga angsuran. h.

Slip Setoran Kredit


Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa debitur telah melakukan pembayaran pinjaman kepada bank.


86

B. Analisis Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Tabel 5.1 Tabel Analisis Pengendalian Intern PD BPR Bank Sleman berdasarkan Pengendalian Intern COSO

No

1

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Nilai integritas dan etika

Teori Pengendalian Intern COSO

Penerapan PD BPR Bank Sleman

Lingkungan Pengendalian Pemimpin perusahaan memiliki BPR Bank Sleman sudah memiliki tanggung jawab untuk menjunjung kode etik secara tertulis yang tinggi nilai integritas dan etika yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. berlaku dalam lingkungan perusahaan. Kode etik tersebut berfungsi sebagai Integritas dan nilai etika adalah produk indikator yang mencerminkan dari standar etika dan perilaku integritas dan nilai-nilai etika yang perusahaan, serta bagaimana standar itu harus dipatuhi oleh karyawan. Pada dikomunikasikan dan diberlakukan BPR Bank Sleman kedudukan dewan dalam praktik. Unsur ini meliputi pengawas, direktur utama dan direktur tindakan manajemen untuk mengurangi memiliki peran penting dalam dorongan dan godaan yang mungkin memberikan nilai-nilai keteladanan membuat karyawan melakukan kepada seluruh pegawai dengan tindakan tidak jujur, illegal, dan tidak memberikan contoh berperilaku sesuai etis. dengan standar etika yang tinggi, dan memberikan suasana kekeluargaan antara pemimpin dan karyawan melalui keterbukaan melalui komunikasi yang terjalin antara pemimpin dan pegawai agar mengurangi atau menghilangkan

Kesesuaian Sesuai Tidak Sesuai √


87

No

Unsur-Unsur Pengendalian Intern



Kesesuaian Sesuai Tidak Sesuai

dorongan dan godaan yang bisa membuat pegawai berperilaku menyimpang dari aturan dan kebijakan organisasi. Apabila, kode etik tersebut tidak dipatuhi, maka pihak bank akan memberikan teguran lisan, apabila masih dilanggar, maka akan diberikan surat peringatan, dan tahap terakhir akan diberikan sanksi bagi karyawan yang masih melanggar aturan kode etik tersebut. 2

Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas seseorang secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

PD BPR Bank Sleman menentukan tingkat kompetensi secara spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Penentuan calon pegawai untuk menjadi staf harus berpendidikan minimal D3 dan penentuan pegawai untuk menjadi Kepala Bagian atau Kepala Divisi harus berpendidikan minimal S1. Perekrutan calon pegawai di BPR Bank Sleman melalui beberapa tahap yaitu tahap pertama calon pekerja

√


88

No

3


Dewan komisaris dan komite audit



melakukan training kerja selama 3 bulan, tahap kontrak selama 1 tahun, tahap menjadi calon pegawai, dan tahap terakhir diberlakukan sebagai pegawai tetap. PD BPR Bank Sleman merealisasikan beberapa program untuk pengembangan kompetensi sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dalam bidang perbankan. Program pengembangan kompetensi tersebut didukung dengan adanya agenda rencana pendidikan dan pelatihan dalam setahun. Realisasi program pengembangan tersebut diselanggarakan oleh perusahaan sendiri maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Dewan komisaris merupakan Di PD BPR Bank Sleman, fungsi penghubung antara pemegang saham Dewan Komisaris disetarakan dengan dengan pihak manajemen perusahaan. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas


√


89

No

4


Filosofi dan gaya operasi manajemen



Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Komite Audit beranggotakan seluruh atau terutama terdiri dari pihak luar perusahaan. Pembentukan komite audit ditujukan untuk memperkuat independensi auditor yang berfungsi untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Sleman. PD BPR Bank Sleman belum ada Komite Audit, sehingga peran Komite Audit digantikan oleh Pengawas Intern yang dinamakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Satuan Kerja Audit Intern PD BPR Bank Sleman mempunyai fungsi antara lain melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan secara berkala, melakukan audit atas agunan yang diterima. PD BPR Bank Sleman memiliki filosofi yaitu “Displin, Inovatif, Orientasi Pelanggan, Terpercaya”. Pihak manajemen PD BPR Bank Sleman mengutamakan komunikasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya (menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang seharusnya tidak


√


90

No




dikerjakan oleh perusahaan). Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dilaksanakan.

5

Struktur organisasi

yang membangun hubungan baik antar pegawai ataupun dengan tingkat manajemen. Hal tersebut diwujudkan dengan diadakan pertemuan rutin seminggu sekali, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan antar pegawai agar mengantisipasi terjadinya konflik. Gaya operasi manajemen PD BPR Bank Sleman mengupayakan interaksi yang erat antara pimpinan dan pegawai dengan memberikan perhatian tinggi terhadap pengembangan kualitas pegawai. Hal ini dilakukan melalui diadakannya family gathering yang berguna untuk mengakrabkan hubungan antara pimpinan dan pegawai, dan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian. Dalam sebuah perusahaan untuk Struktur organisasi yang dimiliki Bank mencapai tujuan tertentu diperlukan Perkreditan Rakyat Bank Sleman sudah cukup baik, dapat dilihat pada


√


91

No

6


Pembagian wewenang dan tanggung jawab



struktur organisasi, karena struktur organisasi dapat memberikan rerangka untuk menunjang aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas perusahaan.

gambar 4.1. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemisahan tanggung jawab dan wewenang pada masingmasing bagian yang terkait, seperti adanya pemisahan tugas antara Bagian Survei dan Analisis kredit dilakukan oleh Account Officer dan Appraisal, Bagian Keputusan Kredit dilakukan oleh Direksi, dan Bagian Pencairan dan Pelunasan Kredit dilakukan oleh Bagian Teller. Dalam pelaksanaannya PD BPR Bank Sleman telah memiliki pedoman yang mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab yaitu Job Description berisi tentang pernyataan tertulis yang menjelaskan suatu jabatan, tugastugas, tanggung jawab, wewenang dan aspek-aspek lainnya dari suatu jabatan tertentu. Job Description digunakan untuk menghindari pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan dan pengembangan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi harus ada sistem yang mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mengotorisasi suatu aktivitas. Jika satu unit dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan mengakibatkan timbulnya kecurangan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.


√


92

No



Penerapan PD BPR Bank Sleman tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Selain itu, PD BPR Bank Sleman juga memiliki pedoman kebijakan tertulis yaitu Standard Operational Procedure (SOP) yang berisi tentang prosedur semua aktivitas terhadap semua bagian yang ada di organisasi. Setiap transaksi atas proses pemberian kredit telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal itu. Tahap Permohonan Kredit diotorisasi oleh Bagian Administrasi Kredit, Tahap Penyidikan dan Analisis Kredit diotorisasi oleh Account Officer dan Bagian Administrasi Kredit, Tahap Keputusan Kredit diotorisasi oleh Kepala Bagian Kredit dan Direksi, serta Tahap Pencairan dan Pelunasan Kredit diotorisasi oleh Bagian Teller.



93

No 7

Unsur-Unsur Teori Pengendalian Intern COSO Pengendalian Intern Kebijakan dan Kebijakan dan praktik yang sehat praktik sumber berhubungan dengan kebijakan daya manusia perekrutan, pelatihan, tindakantindakan pendisplinan atas pelanggaran, evaluasi, dan promosi kerja. Hal tersebut dapat menentukan apakah personil perusahaan memiliki tingkat integritas yang diharapkan, nilai etika, dan kompetensi.

Penerapan PD BPR Bank Sleman Kebijakan di PD BPR Bank Sleman yaitu menetapkan adanya persyaratan atau kualifikasi tertentu terhadap seleksi calon karyawan dapat mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, disiplin, bertanggung jawab dan kompeten. Beberapa program pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang secara rutin direalisasikan PD BPR Bank Sleman antara lain adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keahlian dalam bidang perbankan. Selain itu, PD BPR Bank Sleman juga memiliki kebijakan mengenai cuti kerja dan perputaran jabatan. Kebijakan cuti kerja yang ditetapkan oleh PD BPR Bank Sleman adalah 12 hari dalam setahun. Perputaran jabatan di PD BPR Bank Sleman dilakukan pada periode tertentu sesuai dengan



94

No

8


Identifikasi Risiko



kebijakan Direksi. Hal ini dilakukan berfungsi untuk menilai kinerja karyawan yang kurang baik dapat digantikan dengan karyawan baru, serta agar karyawan tidak merasa jenuh dengan jabatan yang lama dalam jangka waktu yang panjang. Penaksiran Resiko Identifikasi risiko adalah kegiatan PD BPR Bank Sleman memiliki lima untuk menemukan atau mengetahui tahap dalam proses pemberian kredit risiko – risiko yang mungkin timbul yaitu tahap permohonan kredit, tahap dalam kegiatan yang dilakukan oleh survei dan analisis kredit, tahap perusahaan atau perorangan terhadap keputusan kredit, tahap pencairan faktor eksternal maupun faktor internal. kredit, dan tahap pelunasan kredit. Setiap tahap pada proses pemberian kredit diotorisasi oleh pihak yang berwenang, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi yaitu kredit bermasalah atau kredit macet. Resiko lain yang kemungkinan terjadi pada PD BPR Bank Sleman atas pemberian kredit


√


95

No





adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan mungkin dilakukan oleh karyawan khususnya bagian Teller, seperti kecurangan tidak melakukan pencatatan saat pemberian dana pinjaman kepada debitur atau saat debitur melakukan pembayaran angsuran pinjaman, karyawan bisa tidak menyetorkan uang yang diterima dari debitur atau karyawan bisa memanipulasi data debitur yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. 9

Analisis Risiko

Analisis risiko meliputi menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan di evaluasi, sehingga risiko dapat memperkirakan akibat dari terjadinya risiko dan dapat melakukan tindakan yang dapat meminimalkan risiko tersebut.

Kredit macet mungkin terjadi, apabila nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dikarenakan keadaan tertentu yang tidak dapat diketahui oleh pihak bank. PD BPR Bank Sleman telah melakukan antisipasi dini akan adanya kredit bermasalah yang dihadapi dimasa mendatang dengan melakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan antara lain

√


96

No



Penerapan PD BPR Bank Sleman adanya pemantauan kredit secara berkala, pihak bank melakukan seleksi kepada calon debitur dengan menggunakan pendekatan 5C untuk menentukan kelayakan kredit yang diberikan. Selain itu, ada kegiataan pembinaan kepada debitur dengan melakukan pemberitahuan/peringatan untuk membayar angsuran secara lisan maupun tulisan, apabila debitur menunjukkan gejala-gejala akan adanya kredit bermasalah, maka Account Officer harus melakukan penagihan secara intensif. Selain itu, PD BPR Bank Sleman juga sudah melakukan pencegahan terjadi kecurangan yang mungkin dilakukan karyawan dengan melakukan pemeriksaan pencataan transaksi setiap hari dan mencocokkan kesesuaian antara catatan milik debitur dan catatan milik Bank Sleman.



97

No

10

11

12




Informasi dan komunikasi Mengidentifikasi Perusahaan harus mengidentifikasi dan Transaksi pencairan kredit akan dan mencatat mencatat semua transaksi yang valid. dicatat dalam Kuintansi Pencairan semua transaksi Kredit dan transaksi pelunasan kredit yang valid akan dicatat dalam Slip Setoran Kredit. Mencatat transaksi Perusahaan harus mencatat transaksi Setiap dokumen pemberian kredit PD pada periode sesuai dengan periode akuntansi yang BPR Bank Sleman sudah memiliki akuntansi yang tepat. Hal ini berfungsi supaya keterangan tanggal transaksi dan tepat informasi pada transaksi dapat sesuai dicatat sesuai dengan waktu transaksi, dengan kronologis dan peristiwa sehingga data tidak dapat ekonomi yang telah terjadi pada dimanipulasi. perusahaan, sehingga informasi periode akuntansi dapat relevan bagi pengguna laporan keuangan. Menyajikan Perusahaan harus menyajikan transaksi Penyajian transaksi dalam sistem transaksi dan dengan pengungkapan laporan pemberian kredit dan pengungkapan pengungkapan keuangan secara tepat agar tidak dalam laporan keuangan sudah tepat terkait dalam menyesatkan pembaca laporan karena transaksi sudah tercatat oleh laporan keuangan keuangan dan laporan keuangan dapat sistem informasi yang dimiliki secara tepat dipertanggungjawabkan dan perusahaan, sistem tersebut bernama diandalkan. Application Retail BPR sehingga


√

√


98

menghasilkan laporan keuangan yang No

13


Otorisasi yang memadai



dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Aktivitas Pengendalian Dalam organisasi, setiap transaksi PD BPR Bank Sleman telah hanya terjadi atas dasar otorisasi dari melaksanakan aktivitas pengendalian yang memiliki wewenang untuk aplikasi yaitu setiap transaksi menyetujui terjadinya transaksi pemberian kredit harus mendapat tersebut. Oleh karena itu, dalam persetujuan dari pejabat yang organisasi harus dibuat sistem yang berwenang. Pada setiap transaksi mengatur pembagian wewenang untuk pemberian persetujuan dilakukan otorisasi atas terlaksananya setiap secara bertahap, hal ini dilakukan agar transaksi. mengantisipasi terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi. Pada umumnya setiap transaksi memiliki persetujuan dari tiga orang penjabat yang berwenang secara bertahap, setiap pejabat akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menverifikasi kesesuaian antara dokumen utama dan dokumen pendukung.


√


99

No 14

Unsur-Unsur Teori Pengendalian Intern COSO Pengendalian Intern Pemisahan fungsi Pemisahan fungsi antar unit pada yang memadai organisasi memiliki tujuan pokok yaitu untuk mencegah dan deteksi secara dini atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda dapat mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk berbuat curang atau menyembunyikan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan PD BPR Bank Sleman Di PD BPR Bank Sleman terdapat pemisahan tugas antar bagian atas proses pemberian kredit yaitu bagian penerima permohonan kredit dilakukan oleh Bagian Pelayanan, bagian survei dan analisis kredit dilakukan oleh Account Officer dan Appraisal yang bertugas melakukan penilaian terhadap debitur, bagian keputusan kredit dilakukan oleh Direksi yang bertugas memberikan persetujuan otorisasi permohonan kredit disetujui atau tidak, dan bagian pencairan dan pelunasan kredit dilakukan oleh Bagian Teller yang berfungsi menerima semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan debitur.



100

No 15

Unsur-Unsur Teori Pengendalian Intern COSO Pengendalian Intern Pengendalian fisik Perlindungan secara fisik adalah cara atas kekayaan dan yang paling baik dalam perlindungan catatan kekayaan dan catatan. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk catatan dan dokumen. Catatan dan dokumen adalah objek fisik di mana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Perusahaan lebih baik mengeluarkan biaya untuk penjagaan catatan dan dokumen serta biaya untuk pembuatan catatan pengganti daripada menanggung risiko kerugian atas hilangnya catatan dan dokumen.

Penerapan PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman sudah melakukan pengendalian fisik dengan memiliki gedung khusus untuk penyimpanan arsip, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan catatan dan dokumen perusahaan. PD BPR Bank Sleman juga sudah melakukan pengendalian agunan atau jaminan kredit dengan melakukan penilaian jaminan sebelum pemberian kredit dan setelah pemberian kredit. Penilaian jaminan dilakukan oleh Bagian Appraisal dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mensesuaikan antara data jaminan yang diberikan debitur dan keadaan jaminan yang sebenarnya.



101

Selain itu, PD BPR Bank Sleman juga sudah memiliki sistem informasi yang dapat No

16


Pemeriksaan independen atas kinerja


Pemeriksaan harus independen karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa. Manajemen melakukan pemeriksaan atas kinerja berfungsi untuk menilai pekerjaaan karyawan apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau belum.

Penerapan PD BPR Bank Sleman mencatat segala transaksi secara komputerisasi, sehingga perusahaan bisa menghasilkan informasi yang akurat yang didukung adanya nomor urut tercetak pada setiap dokumen. PD BPR Bank Sleman telah melaksanakan aktivitias pengendalian untuk pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh manajemen dan didukung oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Manajemen telah melakukan penilaian anggaran terhadap laporan-laporan yang meringkas hasil operasional perusahaan, dan manajemen juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian kinerja sesungguhnya dibandingkan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dengan


√


102

menggunakan rasio-rasio keuangan.

No 17

18

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

Supervisi yang efektif



Desain dan penggunaan catatan yang Desain dokumen pemberian kredit PD memadai membantu untuk memastikan BPR Bank Sleman sudah sederhana pencatatan yang akurat dan lengkap meliputi Formulir Permohonan Kredit atas seluruh data transaksi yang (FPK), Laporan Analisa Kredit, Berita berkaitan. Desain dokumen yang Acara Penilaian Agunan, sehingga sederhana akan meminimalkan dapat meminimalkan kesalahan kemungkinan kesalahan pencatatan, pencatatan. Setiap dokumen juga telah dan mendukung pencatatan yang memiliki ruang untuk tanda tangan efisien. Dokumen harus memiliki ruang pihak berwenang untuk mengotorisasi untuk tanda tangan pihak yang transaksi, setiap dokumen minimal berwenang untuk mengotorisasi memiliki tiga tempat tanda tangan transaksi dan dokumen harus diberikan pihak yang berwenang. Slip setoran nomor urut tercetak, agar penggunaan kredit, kuintansi pencairan kredit, dan dokumen pemberian kredit dapat formulir pencairan kredit sudah dipertanggungjawabkan. memiliki nomor urut tercetak. Pemantauan Supervisi yang efektif mencakup PD BPR Bank Sleman telah melatih dan mendampingi pegawai, melakukan pangawasan atas kinerja mengawasi kinerja, mengoreksi pegawai, secara umum yang dilakukan


√


103

kesalahan, dan melindungi aset dengan oleh Dewan Pengawas dan didukung cara mengawasi pegawai yang Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). memiliki akses pada aset perusahaan. Pengawasan dilakukan melalui sistem No

19


Audit Internal



Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup evaluasi

Aplikasi Retail BPR (ARB), pengawasan ini dilakukan khususnya bagi karyawan yang memiliki akses terhadap kas perusahaan secara rutin. Selain itu, PD BPR Bank Sleman telah melakukan pelatihan dan pendidikan untuk mendampingi pegawai yang dilakukan oleh Human Capital (HC). Hal ini dapat terlihat dengan adanya rencana pelatihan dan pendidikan dalam satu tahun untuk pengembangan kualitas pegawai perusahaan. Pada proses pemberian kredit PD BPR Bank Sleman sudah melakukan pemantauan kredit secara berkala yaitu adanya kegiatan pemantauan secara preventif yang dilakukan pada tahap survei dan analisis kredit, serta


√


104

penilaian kesadaran pegawai terhadap kegiatan pemantauan secara represif prosedur dan kebijakan manajemen, yang dilakukan setelah tahap hukum dan peraturan yang berlaku. pencairan kredit. Upaya pemantauan kredit dilakukan oleh Account Officer dan No



Penerapan PD BPR Bank Sleman Bagian Appraisal dengan melakukan peninjauan langsung secara berkala ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. PD BPR Bank Sleman juga telah melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap bulan yang dilakukan secara rutin, dan diikuti oleh seluruh anggota perusahaan untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan yang telah dilakukan. Pertemuan rutin ini berfungsi sebagai sarana untuk saling berdiskusi membahas permasalahan yang terjadi dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut.



105

C. Uji Kepatuhan Sampling Dalam bab II telah dijelaskan bahwa untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan pengujian kepatuhan dan model attribute sampling yang digunakan adalah Stop-or-Go Sampling. Model Stop-or-Go Sampling dipilih karena peneliti memperkirakan kesalahan yang terjadi dalam populasi sangat kecil. Pengujian kepatuhan terhadap pengendalian intern ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari populasi berupa arsip dokumendokumen dalam sistem pemberian kredit. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 1. Menentukan attribute yang akan diperiksa, yaitu: Attribute I

: Pemberian tanda tangan oleh pihak yang berwenang.

Attribute II : Kelengkapan surat keputusan kredit dengan adanya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Attribute III : Pemberian nomor urut pada dokumen kredit dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya Dalam pengujian kepatuhan terhadap sistem pemberian kredit, populasi yang akan diambil sampelnya adalah semua dokumen perjanjian kredit beserta dokumen pendukung lainnya selama periode 2014.


106

3. Menentukan tingkat keandalan (R%) dan DUPL Dalam pengujian kepatuhan ini peneliti menentukan tingkat keandalan (R%) 95% karena peneliti percaya pengendalian intern sistem pemberian kredit di BPR Bank Sleman memiliki keefektifan cukup besar. Peneliti menentukan DUPL sebesar 5% karena peneliti percaya kemungkinan kesalahan tidak lebih besar dari 5%. 4. Menentukan sampel pertama yang harus diambil dengan menggunakan tabel besarnya sampel minimum Besarnya sampel ditentukan berdasarkan dengan tabel 3.1 (tabel besarnya sampel minimum) dengan menggunakan tingkat keandalan (R%) 95% dan DUPL 5%, sampel yang dapat diambil adalah sebanyak 60 buah. 5. Memilih anggota sampel dari seluruh anggota populasi secara acak. Pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode purposive sampling, kemudian menggunakan metode acak manual dengan membuat gulungan kertas bertuliskan nomor sampel di dalamnya, setelah itu gulungan kertas tersebut diambil secara acak dan gulungan kertas sudah diambil menunjukkan sampel yang akan diperiksa sesuai dengan nomor yang tercantum didalamnya diperiksa dengan atribut yang ditentukan. 6. Pemeriksaan

terhadap

pengendalian intern.

attribute

yang

menunjukkan

efektivitas


107

Setelah menentukan besarnya jumlah sampel pada dokumen kredit, maka dilakukan pengujian kepatuhan terhadap 60 sampel. Dibawah ini disajikan hasil pemeriksaan sampel terhadap attribute yang ditentukan. Tabel 5. 2 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit No. No. Atribut I Atribut II Atribut III Keterangan Sampel 1 1907 √ √ √ √ = ada X = tidak 2 1832 √ √ √ ada 3 1914 √ √ √ 4 1891 √ √ √ 5 1636 √ √ √ 6 1538 √ √ √ 7 1573 √ √ √ 8 1806 √ √ √ 9 1792 √ √ √ 10 1433 √ √ √ 11 1584 √ √ √ 12 1824 √ √ √ 13 1902 √ √ √ 14 1693 √ √ √ 15 1896 √ √ √ 16 1915 √ √ √ 17 1630 √ √ √ 18 1690 √ √ √ 19 1828 √ √ √ 20 1644 √ √ √ 21 1872 √ √ √ 22 1628 √ √ √ 23 1746 √ √ √ 24 1794 √ √ √ 25 1917 √ √ √ 26 1803 √ √ √ 27 1600 √ √ √ 28 1692 √ √ √ 29 1623 √ √ √ 30 1805 √ √ √ 31 1882 √ √ √


108

Tabel 5.2 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit (lanjutan) No.

No. Sampel 1806 1579 1567 1996 1915 1843 1639 1683 1628 1616 1643 1652 1631 1964 1554 1896 1913 1813 1430 1627 1845 1792 1868 1611 1809 1821 1880 1917 1460

Atribut I

Atribut II

Atribut III

Keterangan

32 √ √ √ √ = ada X = tidak 33 √ √ √ ada 34 √ √ √ 35 √ √ √ 36 √ √ √ 37 √ √ √ 38 √ √ √ 39 √ √ √ 40 √ √ √ 41 √ √ √ 42 √ √ √ 43 √ √ √ 44 √ √ √ 45 √ √ √ 46 √ √ √ 47 √ √ √ 48 √ √ √ 49 √ √ √ 50 √ √ √ 51 √ √ √ 52 √ √ √ 53 √ √ √ 54 √ √ √ 55 √ √ √ 56 √ √ √ 57 √ √ √ 58 √ √ √ 59 √ √ √ 60 √ √ √ Atribut: 1. Adanya pemberian tanda tangan oleh pihak yang berwenang. 2. Adanya kelengkapan surat keputusan kredit dengan adanya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. 3. Adanya pemberian nomor urut pada dokumen kredit dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. (Sumber: data diolah 2016)


109

7. Membuat tabel Stop-Or-Go Decision Hasil pemeriksaan 60 sampel terhadap attribute yang sudah ditentukan menunjukkan bahwa dari 60 sampel yang digunakan tidak ditemukan adanya kesalahan. Berdasarkan tabel stop-or-go decision apabila pengambilan sampel tidak ada penyimpangan, maka pengambilan sampel dapat dihentikan. Setelah diketahui bahwa kesalahan sama dengan nol, dengan demikian pengambilan tambahan sampel tidak diperlukan. 8. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel Hasil pengujian kepatuhan terhadap sampel yang dpilih dalam sistem pemberian kredit PD BPR Bank Sleman, menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan karena semua dokumen sampel memenuhi atribut yang sudah ditetapkan yaitu dokumen sampel telah dilengkapi surat keputusan kredit

beserta

dengan

dokumen-dokumen

pendukung

lain

yang

diperlukan, setiap dokumen sampel telah diberi tanda tangan oleh pihak yang berwenang, dan juga dokumen sampel dilengkapi dengan pemberian nomor urut tercetak yang pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan tabel stop-or-go-decision apabila dari pemeriksaan terhadap seluruh anggota sampel tidak ditemukan kesalahan maka pengambilan sampel dapat dihentikan. Dari hasil pengujian kepatuhan tersebut, dapat dievaluasi untuk menentukan efektif tidaknya pengendalian internpada PD BPR Bank


110

Sleman. Hasil pengujian menunjukkan jumlah kesalahan yang ditemukan adalah nol, maka tidak diperlukan sampel tambahan. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 untuk mencari tingkat kesalahan yang terjadi, maka diperlukan perhitungan terhadap Achieved Upper Precision Limit (AUPL) dengan rumus sebagai berikut:

AUPL =

Berdasarkan tabel 5. 3 dengan tingkat keandalan (R%) adalah 95% dan jumlah kesalahan pada sampel adalah 0, maka dapat diketahui besarnya confidence level factor adalah 3. Tabel 5.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Sizes dan Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Based on Sample Results Number of Occurrences 90% 0 2,4 1 3,9 2 5,4 3 6,7 4 8,0 5 9,3 6 10,6 7 11,8 8 13,0 9 14,3 10 15,5 (Sumber: Mulyadi, 2002: 268)

Confidence Levels 95% 3,0 4,8 6,3 7,8 9,2 10,6 11,9 13,2 14,5 16,0 17,0

97,5% 3,7 5,6 7,3 8,8 10,3 11,7 13,1 14,5 15,8 17,1 18,4


111

Sehingga besarnya AUPL adalah AUPL = AUPL = 0,05 AUPL = 5% Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL = DUPL, yaitu sebesar 5%, dari pemeriksaan 60 buah sampel dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PD BPR Bank Sleman sudah efektif.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1.

Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PD BPR Bank Sleman sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem pemberian kredit dan kebijakan dalam memberikan kredit di PD BPR Bank Sleman, kecuali unsur Dewan Komisaris dan Komite Audit karena PD BPR Bank Sleman belum memiliki Komite Audit.

2.

Pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit di BPR Bank Sleman sudah efektif. Hal ini tercermin dari terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal dan dari hasil pengujian kepatuhan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sampel serta hasil perhitungan yang diperoleh AUPL = DUPL, yaitu sebesar 5%.

B. Keterbatasan Penelitian Peneliti tidak memiliki akses penuh berkaitan dengan pengambilan sampel penelitian secara acak. Pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh PD BPR Bank Sleman, kemudian memberikan sampel tersebut kepada peneliti dan peneliti diawasi oleh pihak bank saat proses pengambilan sampel. Data

112


dan informasi yang diperoleh terbatas pada data yang diberikan PD BPR Bank Sleman karena adanya prinsip kerahasiaan umum dalam dunia perbankan. C. Saran Pengendalian internal pada sistem pemberian kredit di PD BPR Bank Sleman sudah diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian tidak ditemukan penyimpangan yang terjadi. PD BPR Bank Sleman harus terus mempertahankan kondisi ini dengan selalu mengadakan pertemuan rutin untuk mengkomunikasi segala sesuatu yang terjadi agar aktivitas bank dapat selalu terlaksana sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur pengendalian internal PD BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan teori pengengendalian menurut COSO, tetapi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu belum adanya Komite Audit. PD BPR Bank Sleman sebaiknya membentuk Komite Audit yang dapat bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian intern perusahaan, proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang terkait.


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. dan Tantri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Andayani, Wuryani. 2008. Audit Internal. Yogyakarta: BPFE Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. Internal Control – Integrated Framework. Durham Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati 2011. Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, Proses dan Penerapan. Yogyakarta: Andi Offset Jehaut, Yohanes Krisostomus. 2010. Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus pada Credit Union Cindelaras Tumangkar Yogyakarta). Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Sanata Dharma Jusup, Haryono. 2010. Auditing: Pengauditan. Yogyakarta: STIE YKPN. Hall, James A dan Tommie Singleton. 2007. Information Technology Auditing and Assurance. Jakarta: Salemba Empat. Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Romney, Marshall B, dan Paul John Steinbart. 2006. Accounting Information System. Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat Setyawati, Agatha Gerry. 2007. Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. BPR Karticentra Artha). Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Sanata Dharma


Simorangkir, U., dkk. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset Suyatno, Thomas. 1995. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Suyatno, Thomas. 2007. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Manajemen Perbankan. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.


LAMPIRAN


Panduan Pertanyaan Wawancara No

Pertanyaan Ya Lingkungan Pengendalian Integritas nilai dan etika 1 Apakah pihak bank memiliki kode etik perusahaan? 2 Apakah pihak bank sudah memiliki pedoman dalam bidang perkreditan? Komitmen terhadap kompetensi 3 Apakah para pegawai kredit mempunyai pengetahuan/kecakapan yang sesuai dengan tanggungjawabnya dibidang kredit? 4 Apakah pihak bank melakukan pelatihan pegawai untuk mengupayakan peningkatan pemahaman para pegawai kredit? Dewan komisaris dan komite audit? 5 Apakah terdapat Dewan Komisaris dalam bank? Jika mempunyai Dewan Komisaris, apakah Dewan Komisaris mempumyai deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas? 6 Apakah terdapat Komite Audit dalam bank? Jika mempunyai Komite Audit, apakah Komite Audit mempumyai deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas? Filosofi dan gaya operasi manajemen 7 Apakah manajemen bertugas dalam memantau keefektifan dari lingkungan pengendalian? Struktur Organisasi 8 Apakah pihak bank mempunyai struktur organisasi? Jika mempunyai struktur organisasi, apakah struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab para pegawai? 9 Apakah bank memiliki unit organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan pengendalian intern? Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 10 Apakah bank mempunyai pedoman kebijakan uraian tugas dan tanggung jawab untuk setiap unit?

Tidak


11

Apakah bank mempunyai buku pedoman kebijakan dalam prosedur perkrediran? Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 12 Apakah pihak bank melakukan perputaran jabatan secara periodik diantara para pegawai? 13 Apakah pihak bank mengadakan program pelatihan agar para pegawai memiliki pehamanan yang baik tentang tanggung jawab dan tugasnya? 14 Apakah pihak bank memiliki kebijakan mengenai cuti kerja untuk para pegawai? Penaksiran Risiko Identifikasi Risiko 15 Apakah pihak bank telah melakukan identifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank? Analisis Risiko 16 Apakah pihak bank memiliki pengendalian tertentu dalam mengatasi risiko yang paling mungkin terjadi dalam bank? Informasi dan Komunikasi Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid 17 Apakah pihak bank telah melakukan pencatatan transaksi sesuai dalam dokumen yang tepat? Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat 18 Apakah pihak bank telah melakukan pencatatan dokumen kredit sesuai dengan waktu terjadinya transaksi? Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat 19 Apakah pihak bank telah menyajikan transaksi sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku secara tepat? Aktivitas Pengendalian Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai 20 Apakah dalam pengotorisasian surat dan dokumen telah dilakukan sesuai dengan pejabat yang berwenang? Pemisahan fungsi yang memadai 21 Apakah terdapat pemisahan tugas antara fungsi penyimpanan harta, fungsi pencatat, dan fungsi otorisasi?


22

Apakah aktivitas perusahaan telah melibatkan seluruh bagian fungsi yang terdapat dalam bank? Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 23 Apakah pihak bank memiliki tempat khusus untuk melindungi dokumen-dokumen nasabah? 24 Apakah pengendalian fisik telah dilakukan dengan memadai? Pemeriksaan independen atas kinerja 25 Apakah pihak bank telah melakukan pemeriksaan kinerja secara mendadak? 26 Apakah pihak bank memiliki pihak yang bertugas untuk melakukan pengendalian intern? Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai 27 Apakah surat dan dokumen pemberian kredit sudah dilengkapi dengan nomor urut tercetak? 28 Apakah dokumen pemberian kredit telah memiliki desain yang memadai? Pemantauan Supervisi yang efektif 29 Apakah pihak bank telah melakukan pemantauan oleh pihak yang berwenang secara rutin atas kegiatan perusahaan? Audit Internal 30 Apakah pihak bank melakukan evaluasi kinerja untuk seluruh pegawai dalam bank?


KODE ETIK BANKIR INDONESIA

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. 3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. 5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. 6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. 7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan. 8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. 9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.


RENCANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PD BPR BANK SLEMAN TAHUN 2016 Nama Pendidikan / Pelatihan Motivasi

Peserta dari BPR Pegawai

4

Manajemen risiko

5

Sertifikasi dewan pengawas, direksi dan pegawai PBJJ analisa kredit & MBPR Akuntansi

Pegawai yang akan purna tugas Direksi dan pegawai Direksi dan pegawai Dewan pengawas dan pegawai Pegawai

Menyesuaikan

3

Pelatihan wirausaha untuk pegawai MPP Studi banding

Pegawai

Menyesuaikan

No 1 2

6 7 8

Workshop perpajakan Teknik apraisal

Penyelanggara

Tempat

Menyesuaikan

PD BPR Bank Sleman Lembaga pendidikan

Perbankan Perbanas atau lembaga lain Lembaga sertif

LPPI Jakarta

Bagian terkait Menyesuaikan Menyesuaikan

11

Pembinaan oleh dewan pengawas Service culture

Bagian appraisal Seluruh pegawai Pegawai

12 13

Leadership Selling skill

Pegawai Pegawai

Menyesuaikan Menyesuaikan

14

Komunikasi

AO dan FO

Menyesuaikan

9 10

Dewan pengawas Menyesuaikan

Waktu Januari dan Juni Januaridesember

Menyesuaikan Januari – desember Yogyakarta Januari – desember Menyesuaikan Januari – desember PD BPR Bank Januari Sleman desember Menyesuaikan Januari – desember Yogyakarta Februari minggu ke II Yogyakarta Maret minggu ke IV PD BPR Bank Oktober Sleman minggu ke II PD BPR Bank Maret minggu Sleman ke I – IV Menyesuaikan Februari PD BPR Bank Maret minggu Sleman ke I – IV PD BPR Bank Mei minggu Sleman ke I – IV


Nama Pendidikan / Pelatihan Public speaking

Peserta dari BPR Pegawai

Penyelanggara

Tempat

Waktu

Menyesuaikan

Pegawai

Menyesuaikan

17

Performance personal bankir GCG

Pegawai

Menyesuaikan

PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman Menyesuaikan

18

Seminar/ workshop

Pengurus dan pegawai

Menyesuaikan

Menyesuaikan

19

Direksi dan pegawai Pegawai

Menyesuaikan

Menyesuaikan

Menyesuaikan

21

Analisa beban kerja Product knowledge class English class

Englishopedia Jogja

22

APU & PPT

Direksi dan pegawai Pegawai

PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman

Mei minggu ke I – IV Februari minggu ke III Mei minggu ke I – IV Oktober minggu ke I – IV April minggu ke III Mei minggu ke IV Januari s.d Desember Oktober minggu ke IV

No 15 16

20

Menyesuaikan









ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT Studi Kasus pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman SKRIPSI

Recommend Documents