EKONOMI INDONESIA. Perekonomian Indonesia 2012 bakal tumbuh enam persen

www.4sidis.blogspot.com

EKONOMI INDONESIA Perekonomian Indonesia 2012 bakal tumbuh enam persen FPD DPR optimistis target pertumbuhan 6,7 persen terpenuhi Kadin menilai angka pertumbuhan ekonomi Jatim semu FPP : ketahanan ekonomi pada 2012 cukup kuat Benahi birokrasi dorong pertumbuhan ekonomi Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) mencatat setelah 13 tahun berjalan reformasi, telah banyak kemajuan-kemajuan yang telah diraih bangsa Indonesia, kehidupan ekonomi telah masuk kelompok negara midle income countries (MICs).

"Jelang akhir tahun 2011 ini, ada tiga hal penting yang dalam tiga bulan terakhir membuat Indonesia optimis menghadapi tahun 2012," demikian siaran pers MPP ICMI yang ditandatangani ketua presidiumnya Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir dan sekjennya Dr. Ir. Muhammad Taufiq, di Jakarta, Jumat.

Dalam Refleksi Akhir Tahun ICMI itu menyebutkan, tiga hal yang membuat Indonesia optimis menghadapi 2012, yakni pertama, Indonesia berada di puncak prestasi olah raga Asia Tenggara denganmenjadi juara umum setelah menunggu selama lebih 14 tahun. "Indonesia berhasil merebut lebih dari sepertiga medali emas pada SEA Games ke-26 di Palembang pada bulan Nopember lalu," katanya.

Kedua, adalah masuknya Indonesia dalam radar investasi dunia setelah Fitch Rating Agency menetapkan Indonesia sebagai negara yang naik peringkatnya dari level "non-investment grade" menjadi "investment grade" dengan level BBB- dengan "outlook stabil".

Ketiga, lebih istimewa lagi seolah sebagai kado akhir tahun, DPR RI mengesahkan UU Pengadaan Tanah pada pertengahan Desember lalu setelah ditunggu bertahun-tahun (sejak UU Agraria 1960) dan selalu dijadikan dalih menjadi penyebab utama lambannya pembangunan infrastruktur di tanah air, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik.

www.4sidis.blogspot.com UU baru ini dinilai lebih menjamin hak masyarakat pemilik lahan dengan memberikan keterbukaan informasi peruntukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan "ganti-untung" dan bukannya sekedar "ganti rugi".

Nanat Fatah Natsir mengatakan, meskipun terjadi hiruk pikuk dalam dunia perpolitikan di dalam negeri, sebagai negara berkembang yang belum dewasa (in the making) dalam proses demokrasi, menurut berbagai pengamat dalam dan luar negeri, Indonesia sudah berada pada jalur yang benar "on the right track".

"Turbulensi yang terjadi dalam politik masih dianggapdalam batas yang wajar dan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas dan sustainabilitas kinerja ekonomi makro," katanya.

Menurut Nanat, masih banyak persoalan bangsa yang memerlukan perenungan bersama, seperti pengangguran, kemiskinan masih menjadi persoalan bangsa, karena keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan hanya di ukur dengan keberhasilan dalam tataran makro ekonomi, tetapi juga harus menyentuh dalam tataran mikro ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja dan semakin mengurangi jumlah kemiskinan.

Oleh karena itu, ICMI sangat mengapresiasi terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mempercepat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai upaya percepatan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan bangsa.

Dalam bidang politik, khusus perilaku elit politik dalam meraih jabatan politik lebih mengedepankan kepentingan untuk mengejar kekuasaan semata, dan cenderung mengabaikan etika dan moral, akhlakul karimah yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, katanya, "money politic" kebebasan tanpa batas yang mengarah kepada anarkis masih mewarnai kehidupan politik bangsa saat ini.

Mengenai bidang penegakan hukum, ICMI memandang cukup prihatin, karena belum begitu banyak perubahan yang berarti setelah 13 tahun reformasi. Misalnya, mafia hukum semakin merajalela, tebang pilih dalam penegakan hukum semakin dipertontonkan, lambat dalam menangani kasuskasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Sementara, dalam bidang pendidikan, ICMI memandang pendidikan yang berjalan sampai saat ini belum mampu mengubah "mindset dan culture set", peserta didik sehingga pendidikan masih cenderung melahirkan tukang-tukang pencari kerja bukan pencipta lapangan pekerjaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.


Sedangkan, dalam bidang sosial budaya, lemahnya tingkat kejujuran, mengakibatkan tingkat korupsi masih cukup tinggi, feodal, hedonisme dan matrealisme merupakan kecenderungan yang muncul dalam kehidupan masyarakat kita saat ini.

"Akan halnya, tentang kasus Papua, Mesuji dan Bima yang terjadi akhir-akhir ini, sebaiknya ditangani dengan dialog, arif dan bijaksana, tidak dengan kekerasan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru," demikian Ketua Presidium ICMI Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir.(*) http://www.antaranews.com/berita/290786/icmi-ekonomi-indonesia-masuk-kelompok-mics

REFLEKSI AKHIR TAHUN ICMI

Kamis, 09 Januari 2012 REFLEKSI AKHIR TAHUN IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA TENTANG KONDISI BERBANGSA DAN BERNEGARA

Mencermati kondisi dan situasi dalam rangka berbangsa dan bernegara setelah reformasi berjalan 13 tahun, maka ICMI dalam refleksi akhir tahun 2011 menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai bahan renungan kita bersama sebagai komponen bangsa yang memiliki tanggungjawab sosial sebagai berikut:

1. Setelah 13 tahun berjalan reformasi, bahu membahu seluruh komponen bangsa membangun bangsa dan negara, maka syukur alhamdulillah telah banyak kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh kita bersama, misalnya dalam kehidupan ekonomi kita telah masuk kelompok negara midle income countries (MICs). Jelang akhir tahun 2011 ini, ada 3 hal penting yang dalam 3 bulan terakhir membuat Indonesia optimis menghadapi tahun 2012. Pertama, Indonesia berada di puncak prestasi olah raga Asia Tenggara dengan menjadi juara umum setelah menunggu selama lebih 14 tahun. Indonesia berhasil merebut lebih dari sepertiga medali emas pada SEA Games ke-26 di Palembang pada bulan Nopember lalu. Kedua, masuknya Indonesia dalam radar investasi dunia setelah Fitch Rating Agencymenetapkan Indonesia sebagai negara yang naik peringkatnya dari level “noninvestment grade” menjadi “investment grade” dengan level BBB- dengan “outlook stabil”.

www.4sidis.blogspot.com Ketiga, Lebih istimewa lagi seolah sebagai kado akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Pengadaan Tanah pada pertengahan Desember lalu setelah ditunggu bertahuntahun (sejak UU Agraria 1960) dan selalu dijadikan dalih menjadi penyebab utama lambannya pembangunan infrastruktur di tanah air, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik. UU baru ini dinilai lebih menjamin hak masyarakat pemilik lahan dengan memberikan keterbukaan informasi peruntukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan “ganti-untung” dan bukannya sekedar “ganti rugi”

Meskipun terjadi hiruk pikuk dalam dunia perpolitikan di dalam negeri, sebagai negara berkembang yang belum dewasa (in the making) dalam proses demokrasi, menurut berbagai pengamat dalam dan luar negeri, Indonesia sudah berada pada jalur yang benar “on the right track”. Turbulensi yang terjadi dalam politik masih dianggapdalam batas yang wajar dan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas dan sustainabilitas kinerjaekonomi makro.

Peristiwa-peristiwa ini sangat penting untuk membangkitkan optimisme dikalangan masyarakat luas sekaligus menyadarkan pentingnya menghadapi tahun-tahun penuh tantangan (bumpy-road) di masa yang akan datang. Kebijakan ekonomi makro yang telah diputuskan pemerintah bersama DPR yang selama ini sering menimbulkan pro-kontra ternyata secara sistematis berhasil menarik kepercayaan dunia khususnya investor publik.

Sebagai negara yang telah diperhitungkan dunia sebagai salah satu negara dari G-20 yang akan tumbuh pesat dan memberikan pengaruh signifikan kepada perekonomian dunia, tentu saja kenaikan peringkat ini menjadi signal utama atas keberhasilan optimisme di maksud. Sebagian melirik Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pasar yang besar untuk tujuan peningkatan investasinya.Dalam bidang politik, kita telah sukses meletakkan dasar-dasar demokrasi yang kokoh. Misalnya, penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan legislatif telah berjalan dengan sukses, sehingga kita termasuk tiga besar negara demokrasi di dunia setelah Amerika dan India, bahkan bangsa kita telah di puji oleh tokoh-tokoh dunia sebagai negara yang sukses menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif.

2. Sungguh pun demikian, dalam bidang ekonomi masih banyak persoalan bangsa yang memerlukan perenungan kita bersama, pengangguran, kemiskinan masih menjadi persoalan bangsa yang memerlukan penanganan lebih optimal lagi, karena keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan hanya di ukur dengan keberhasilan dalam tataran makro ekonomi, tetapi juga harus menyentuh dalam tataran mikro ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja dan semakin mengurangi jumlah kemiskinan, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat semakin baik. Oleh karena itu, ICMI sangat mengapresiasi terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mempercepat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai upaya percepatan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan bangsa.


3. Dalam bidang politik, khusus perilaku elit politik dalam meraih jabatan politik lebih mengedepankan kepentingan untuk mengejar kekuasaan semata, dan cenderung mengabaikan etika dan moral, akhlakul karimah yang berlandaskan kepada nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu, money politic, kebebasan tanpa batas yang mengarah kepada anarkis masih mewarnai kehidupan politiik bangsa kita saat ini.

4. Dalam bidang penegakan hukum, ICMI memandang cukup prihatin, karena belum begitu banyak perubahan yang berarti setelah 13 tahun reformasi. Misalnya, mafia hukum semakin merajalela, tebang pilih dalam penegakan hukum semakin dipertontonkan, lambat dalam menangani kasuskasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, penegakan hukum yang terjadi saat ini, yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, tergantung situasi dan kondisi, sehingga kondisi tersebut menyentuh hati nurani dan rasa keadilan yang paling subtansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Dalam bidang pendidikan, ICMI memandang pendidikan yang berjalan sampai saat ini belum mampu merubah mindset dan culture set peserta didik sehingga pendidikan masih cenderung melahirkan tukang-tukang pencari kerja bukan pencipta lapangan pekerjaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Karena itu, pendidikan hari ini cenderung melahirkan pengangguran intelektual dan dalam jangka pangjang akan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Dalam bidang sosial budaya, lemahnya tingkat kejujuran, sehingga tingkat korupsi masih cukup tinggi, feodal, hedonisme dan matrealisme merupakan kecenderungan yang muncul dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. 7. Akan halnya, tentang kasus Papua, Mesuji dan Bima yang terjadi akhir-akhir ini, sebaiknya ditangani dengan dialog, arif dan bijaksana, tidak dengan kekerasan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. http://ic.arsen.co.id/read/info/217/refleksi-akhir-tahun-icmi/

Ekonomi Syariah Solusi Jitu Pengentasan Kemiskinan Kamis, 12 Januari 2012 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekonomi syariah dinilai cocok untuk program pengentasan kemiskinan. Hal ini karena masyarakat miskin tidak dipandang sebagai pihak yang malas. Namun, pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik.


''Di sini letak perbedaan sistem ekonomi syariah dan konvensional. Sistem ekonomi syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi, bagaimana kehidupan lebih baik bisa dicapai bersama,'' ujar ketua MUI bidang ekonomi, keuangan, dan produk halal, Amidhan.

Ekonomi syariah mempunyai prinsip sinergi (ta'awun). Prinsip ini memungkinkan orang yang lebih dulu sukses itu membantu sesamanya. ''Kerja sama ini memungkinkan umat Islam maju bersama,'' katanya.

Selain itu, ekonomi syariah memiliki sistem bagi hasil. Sistem ini memungkinkan kerugian dan keuntungan ditanggung pemodal dan peminjam. Besarnya tanggungan diatur dalam akad yang sudah disetujui bersama.

Amidhan mengatakan sistem bagi hasil memungkinkan bank sebagai pemodal tidak hanya menagih pinjaman modal. Pihak bank juga harus membantu peminjam dalam memajukan usahanya. Sebaliknya pihak peminjam juga harus bekerja kera memajukan usahanya supaya bisa cepat mengembalikan pinjaman. http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/12/lxo2dq-ekonomi-syariah-solusi-jitupengentasan-kemiskinan

Kepala BKK PP KB Paparkan Grand Design Pengentasan Kemiskinan Tahun 2012 BERITA – Selasa, 10 Jan 2012 14:09 WIB

Bertempat di Gedung Induk Lt 3 Komplek Parasamya pada tangggal 9 Januri 2012 Kepala BKK PP KB Kabupaten Bantul, Drs. Djoko Sulasno Nimpuno, memaparkan Grand Design Pengentasan Kemiskinan Melalui Kantor BKK PP KB. Pemaparan dilakukan dihadapan Sekda, para Asisten, para Staf Ahli, para Kepala Dinas/Badan dan para camat. Selain Kepala BKK PP KB pemaparan juga dilaksanakan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sengaja pemaparan ini dilaksanakan oleh ketiga intansi tersebut di atas dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan SKPD dalam upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul demikian Sekda Bantul, Drs. Riyantono, MSi., menandaskan. Dalam kesempatan itu Kepala BKK PP KB memaparkan bahwa berdasarkan pendataan tahun 2011 di Kabupaten Bantul terdapat 40.406 Keluarga Miskin dengan jumlah jiwa sebesar 128.164 orang. Terhadap gakin tersebut interfensi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa pengurangan beban dan pemberdayaan.

www.4sidis.blogspot.com Lebih lanjut Drs. Djoko menambahkan bahwa pemberdayaan dapat dilaksanakan terhadap 18,4% dari jiwa gakin yang ada. Karena mereka mempunyai potensi di bidang pertanian, peternakan, kelautan, kerajinan, katering dan lainya. Pemberdayaan yang telah, sedang dan akan dilakukan berupa pelatihan ketrampilan, bantuan pinjaman modal, pendampingan, workshop dan sebagainya. Sedang terhadap gakin yang tidak dapat diberdayakan maka interfensi yang dapat dilakukan berupa pengurangan beban seperti santunan, bantuan, jaminan kesehatan dan sebagainya. “Kami mengajak para Kepala SKPD/Badan untuk menggunakan data gakin Bantul ini sebagai dasar pengentasan kemiskinan di Bantul. Kami memiliki data lengkap gakin by name dan by adress” tegas Drs. Djoko. Menurut Drs. Djoko paling tidak terdapat 5 (lima) permasalahan yang dihadapi Kantor BKK PP KB dalam pengentasan kemiskinan yaitu : 1. Lemahnya instusi pengelola program pengentasan kemiskinan 2. Kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan 3. Belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan 4. Dukungan anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih terbatas 5. Keterbatasan petugas lapangan ( PLKB ) “Dengan keterbatasan itu kami tetap akan melakukan segala upaya untuk terus menurunkan angka kesmiskinan di Bantul. Kami membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh SKPD yang ada di Bantul” harap Drs. Djoko.(mythek) http://bkk.bantulkab.go.id/berita/baca/2012/01/10/140949/kepala-bkk-pp-kb-paparkan-granddesign-pengentasan-kemiskinan-tahun-2012 Harus Ada Sinergisitas dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Selasa, 03 Januari 2012 14:22 Starberita - Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara harus mendukung program-program pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali SE.Ak, harus ada sinergisitas antara program pengentasan kemiskinan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Selama ini program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat tidak masksimal diterapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena tidak disiapkannya infrastruktur pendukung untuk program tersebut," kata Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali menjawab Starberita di ruang kerjanya, Selasa (3/1).


Pemerintah pusat sendiri, ungkap Dirkhansyah, telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada prinsipnya kesemuanya itu dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Tentunya, tegas Dirkhansyah, program-program yang telah digulirkan pemerintah pusat itu harus didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan menyediakan fasilitas maupun infrastruktur pendukungnya.

"Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus melindungi dan memberikan kemudahan kepada rakyat bagaimana agar tidak ada kendala yang dihadapi rakyat ketika memanfaatkan program-program tersebut," ujar Dirkhansyah.

Menurut Dirkhansyah, infrastruktur tersebut harus dibangun dan disinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (HRK/YEZ) http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44937:harus-adasinergisitas-dalam-mendukung-program-pengentasan-kemiskinan&catid=99:politik&Itemid=419 Sasaran Pembangunan Milenium Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini. Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampilkan] di bagian kanan.[tampilkan] Sasaran Pembangunan Milenium dalam lambang Sasaran Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. [1] Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masingmasing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. [2] Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin

www.4sidis.blogspot.com dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.Daftar isi [sembunyikan] 1 Sasaran 1.1 Memberantas kemiskinan dan kelaparan 1.2 Mencapai pendidikan untuk semua 1.3 Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan 1.4 Menurunkan angka kematian anak 1.5 Meningkatkan kesehatan ibu 1.6 Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 1.7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup 1.8 Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 2 Sasaran Pembangunan Milenium Indonesia 3 Kontroversi 4 Lihat pula 5 Referensi 6 Pranala luar

Sasaran Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:

Memberantas kemiskinan dan kelaparan Pendapatan populasi dunia sehari $1. Menurunkan angka kemiskinan. Mencapai pendidikan untuk semua Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan

www.4sidis.blogspot.com Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015. Menurunkan angka kematian anak Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun. Meningkatkan kesehatan ibu Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya. Memastikan kelestarian lingkungan hidup Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang. Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang. Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda. Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang

www.4sidis.blogspot.com Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologiteknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Sasaran Pembangunan Milenium Indonesia Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.[2]

Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik. [3] [4] Kontroversi Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan

www.4sidis.blogspot.com berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia [5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen. [6] http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium Wirausaha Entaskan Kemiskinan ISTIMEWA Kemiskinan merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang hingga kini masih perlu memperoleh perhatian serius. Beberapa waktu lalu, BPS melaporkan telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin hingga September 2011 menjadi 29,9 juta orang dari Maret 2011 sebesar 30 juta orang. Penurunan itu tidak signifi kan, apalagi pada saat yang bersamaan jumlah penduduk hampir miskin justru meningkat.

Dari laporan BPS tersebut terlihat bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia lambat, sementara alokasi anggaran negara untuk mengatasi masalah tersebut terus meningkat. Tapi berdasarkan data yang diolah Menko Kesra dan BPS, kenaikan anggaran untuk pengentasan tidak diikuti penurunan angka kemiskinan yang berarti. Tengok data berikut ini.

Pada 2004, anggaran kemiskinan mencapai angka 18 triliun rupiah, dengan angka kemiskinan mencapai 16,7 persen. Pada 2005, anggaran kemiskinan naik menjadi 23 triliun rupiah, angka kemiskinan hanya turun menjadi 16 persen. Tahun berikutnya, 2006, anggaran kemiskinan mencapai 42 triliun rupiah, jumlah penduduk miskinnya malah naik mencapai 17,8 persen.

Hal ini terjadi karena harga BBM dinaikkan hingga dua kali dalam tahun 2006. Kenaikan tersebut telah memicu tingkat infl asi hingga mencapai 17,03 persen pada bulan Januari 2006 (yoy), sehingga menambah beban hidup terutama masyarakat miskin. Meningkatnya harga beras yang cukup besar pada bulan Januari 2006 juga mengurangi pengurangan penduduk miskin.

www.4sidis.blogspot.com Sementara itu, pada 2007, anggaran kemiskinan mencapai 51 triliun rupiah, kemiskinan masih mencapai 16,6 persen. Pada 2008, anggaran kemiskinan naik lagi menjadi 63 triliun rupiah, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 15,4 persen. Pada 2009, anggaran kemiskinan mencapai angka 66 triliun rupiah, angka kemiskinan turun 14,2 persen, dan pada 2010, anggaran kemiskinan sebesar 94 triliun rupiah, angka kemiskinan hanya turun menjadi 13,3 persen.

Kewirausahaan

Dalam anggaran negara, telah dialokasikan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai cara. Pertama, memberi bantuan dan perlindungan kepada rakyat kurang mampu melalui beras untuk rakyat miskin (raskin), bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Kedua, melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir, dan ketiga, memberi KUR kepada pengusaha mikro.

Program kedua dan ketiga tersebut secara sinergi terimplementasi melalui kewirausahaan. Pemerintah tidak hanya memasukkan program pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang bersifat karitatif seperti BLT, tetapi berupaya menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha. Artinya, program pengentasan kemiskinan diperkuat melalui kegiatan kewirausahaan.

Kewirausahaan yang di dalamnya menuntut kreativitas dan inovasi, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Apabila kegiatan kewirausahaan yang dirangsang melalui programprogram tersebut berjalan efektif dan konsisten, maka akan memperluas kesempatan kerja di sektor formal maupun informal.

Khususnya dengan mencetak wirausaha-wirausaha baru atau mendorong penganggur untuk menjadi wirausaha di berbagai bidang usaha produktif, termasuk generasi muda terdidik. Penciptaan wirausaha baru merupakan salah satu solusi kekurangan lapangan kerja dan menambah pertumbuhan dunia usaha. Kewirausahaan juga akan mendorong generasi muda untuk mengubah pola pikir (mindset) dari mencari kerja, menjadi menciptakan lapangan kerja.

Kewirausahaan hendaknya jangan hanya dipahami sekadar kemampuan membuka usaha sendiri, tetapi menjadi momentum mengubah mentalitas dan pola pikir. Sebab dalam semangat kewirausahaan juga tertanam sikap membangun karakter yang tangguh, inovatif, kreatif, cerdas, mandiri, dan kemampuan memanfaatkan peluang serta sumber daya. Selama ini, kemampuan bertahan suatu negara banyak ditopang semangat kewirausahaan rakyatnya.


Sayangnya, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kewirausahaan yang rendah. Rasio kewirausahaan dibanding jumlah penduduk sekitar 1:83. Ini tertinggal dari negara lain seperti Filipina (1:66) atau Jepang (1:25). Rasio ideal secara internasional adalah 1:20. Kegiatan usaha di negara kita pun masih didominasi usaha kecil dan informal.

Hal ini bisa dilihat dari data UMKM dan BPS (2010) berikut ini. Kelompok usaha besar memiliki kekayaan bersih per tahun lebih dari 10 miliar rupiah, dan hasil penjualan lebih dari 50 miliar rupiah mencapai 0,01 persen. Kelompok usaha menengah memiliki kekayaan bersih per tahun lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, dan hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah mencapai 0,08 persen.

Kelompok usaha kecil memiliki kekayaan bersih per tahun lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah mencapai 1,03 persen. Sementara itu, kelompok usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih per tahun kurang dari 50 juta rupiah dan memiliki hasil penjualan kurang dari 300 juta rupiah mencapai 53,2 juta unit (99,98 persen).

Dari jumlah tersebut, dengan memperhatikan pola pembiayaan usaha, kelompok usaha besar kondisinya layak go public maupun memperoleh pembiayaan perbankan dan sumber keuangan lainnya. Sementara itu, kelompok usaha menengah yang layak uaha dan bankable kurang lebih mencapai 38.367 (90 persen). Lalu usaha kecil yang masuk kategori layak usaha dan bankable kurang lebih 344.160 (60 persen).

Yang layak usaha dan belum bankable 229.440 (40 persen). Usaha mikro yang layak usaha dan belum bankable 15,96 juta (30 persen) dan belum layak usaha dan belum bankable 37,24 juta (70 persen). Beberapa alasan kewirausahaan menjadi sangat penting. Pertama, terbukti membantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan sekaligus menekan angka pengangguran. Berusaha sendiri melalui koperasi dan menjadi wirausahawan akan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, peluang untuk mengembangkan dunia usaha masih terbuka karena kekayaan sumber daya alam, personal dan besarnya pasar. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk produktif yang tinggi. Bahkan setiap tahun ratusan ribu generasi muda sekolah ke luar negeri dengan kecakapan bisnis yang sangat penting di masa mendatang.

Ketiga, permintaan yang terus meningkat juga menjadi salah satu faktor. Ekonomi di seluruh Indonesia masih bisa dikembangkan. Faktor ini semakin didukung oleh perkembangan masyarakat yang kian maju, penguasaan iptek yang makin baik dan adanya pemberian Kredit Usaha Rakyat

www.4sidis.blogspot.com termasuk PNPM. Keempat, sumber pembiayaan yang mendekati ke giatan masyarakat seperti modal ventura, angel investor, lembaga keuangan mikro dan lembaga perbankan. Dengan berbagai faktor tersebut, diharap kan dunia wirausaha dalam ne geri semakin meningkat.

Aunur Rofiq Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PPP http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/80624 Triliunan Dana Rakyat Miskin, Tepat Sasaran? Pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp99 triliun untuk program pengentasan kemiskinan. Selasa, 3 Januari 2012, 23:51 WIB Arinto Tri Wibowo, Harwanto Bimo Pratomo Dua orang bekerja memecah batu menjadi kerikil. (Antara/ Oky Lukmansyah) BERITA TERKAIT Kronis, Kemiskinan di RI Sulit Dihilangkan Jawa Penampung Penduduk Miskin Terbesar BPS: Maret-September Jumlah Kaum Miskin Turun Pesan ADB ke RI: Waspada Naiknya Kemiskinan AS Gelontorkan US$600 Juta untuk RI

VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia. Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.

Meski relatif turun dibanding Maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah sepertinya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk program itupun pun digelontorkan selama 2012.

www.4sidis.blogspot.com Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster. Pertama, adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, hingga Bantuan Langsung Tunai. "Dananya sekitar Rp69 triliun," ujar Hatta di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa 3 Januari 2012. Kedua, dia melanjutkan, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun. "Jadi, tahun ini kami targetkan Rp30 triliun. Ini program untuk penguatan masyarakat yang ingin berusaha," tuturnya. Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota. Tepat sasaran? Dana puluhan triliun telah disiapkan. BPS pun menilai kemiskinan di Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Namun, pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak kendala untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya program bantuan pemerintah menjadi kendala. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Hamonangan Ritonga, mengatakan, banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di daerah terpencil menjadi penghambat. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas individu. "Jadi, kalau penurunan tiap tahun satu persen itu berat. Karena mereka yang kurang memiliki kapasitas, tinggal di daerah terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah," ujar dia, Senin 2 Januari 2012. "Kalaupun ada beras untuk rakyat miskin, misalnya, terkadang mereka tidak kebagian."

Hamonangan mengungkapkan, program bantuan pemerintah di pelosok daerah kerap tidak tepat sasaran. Padahal, BPS telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut.

Program bantuan yang paling tepat untuk penduduk miskin kronis itu, dia melanjutkan, adalah bantuan bahan makanan pokok. Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh.

www.4sidis.blogspot.com "Konsep pemberdayaan kurang tepat jika diterapkan bagi mereka. Dikasih traktor, KUR, mereka tidak akan mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa mengembangkan usahanya, karena kapasitasnya rendah," tuturnya.

Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2011, dia menambahkan, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.

"Ini sudah sembilan bulan baru turun segitu (0,13 persen). Mau tidak mau, program tepat sasaran sangat diperlukan," ujarnya.

Bahkan, terkait program pengentasan kemiskinan itu, bantuan asing juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna merancang program mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu.

Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan bantuan itu adalah bantuan terbesar pernah diberikan AS. "Program ini untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi," kata Hillary.

Bantuan yang merupakan bagian program Millenium Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan proyek pengentasan kemiskinan. Pertama, proyek kesejahteraan hijau. Program ini difokuskan lantaran mayoritas masyarakat miskin Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam.

Namun, ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana yang dipakai untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.

Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan karena saat ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat badan ideal sesuai usia.


Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan infeksi penyakit kekurangan fisik saat dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.

Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan membuat pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta dapat mengakibatkan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik.

Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.

Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga memberikan tambahan bantuan sebesar US$200 juta setara Rp1,8 triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.

Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu adalah tahap kedua dari program reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah seiring upaya desentralisasi pemerintah.

"Sejak 2011, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan pendapatan ke pemerintah daerah yang kini bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan mendasar bagi masyarakat," kata Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis, Oktober lalu.

Program penguatan tata kelola pemerintah daerah diharapkan bisa membuat penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Pada program tahap kedua itu, sedikitnya akan ada enam program yang dijalankan. Termasuk di dalamnya, penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki administrasi pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.


Tak seperti dikira

Pengelolaan dana puluhan triliun untuk program pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dana tersebut tepat sasaran. Lantas, apa solusinya?

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan itu. "Tentu ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif daerah," ujar Menteri PPN, Armida Alisjahbana, saat ditemui di kantornya, Selasa 3 Januari 2012.

Armida menjelaskan, peran aktif yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan pro rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan kemiskinan. "Misalnya program pro poor planning and budgeting," tuturnya.

Kementerian PPN mencatat beberapa daerah yang sukses melaksanakan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.

Selain itu, Wakil Presiden Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, peningkatan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.

Pemerintahan SBY-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.

Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.

Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

www.4sidis.blogspot.com • VIVAnews http://fokus.vivanews.com/news/read/277057-triliunan-dana-rakyat-miskin--tepat-sasaran-

Syarat Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan Seperti disebutkan di atas, pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global. Upaya mengatasi masalah kemiskinan karenanya tak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Kita tahu bahwa ada 3 persyaratan pokok bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan: •Pengentasan kemiskinan, •Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak menunjang keberlanjutan, dan •Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Selain itu program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk dan terutama di Indonesia, yang diantaranya ditandai oleh berjalannya: •sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung gugat kepadapublik; •kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif; •lembaga-lembaga demokratis yang tanggap (responsif) terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat; •peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil; •upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu; •pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan. Kemiskinan dan sumber daya murah dan ramah lingkungan Bagi Indonesia, melaksanakan 13 langkah pengentasan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam butir II.7 dari "Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan"

www.4sidis.blogspot.com tersebut di atas merupakan pilihan strategi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Namun langkah tersebut juga wajib disertai dengan strategi dan langkah lain yang menunjang, khususnya berkaitan dengan strategi pengadaan air bersih dan sanitasi yang memadai serta peningkatan akses pada sumber daya dan layanan energi yang handal, ramah lingkungan, dan terjangkau serta layak secara ekonomi dan sosial. Pengadaan air minum yang bersih dan sanitasi yang memadai bukan hanya penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan pada umumnya, tetapi terutama karena merupakan kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk miskin yang tidak mendapat akses pada sanitasi dasar yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Karena itu perlu dikembangkan sistem sanitasi rumah tangga yang efisisen, praktek dan teknologi yang terjangkau dan dapat diterima secara sosial-budaya, serta mengembangkan sistem dan mekanisme pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya air dan pengadaan air bersih bagi masyarakat yang tidak dilandasi pertimbangan komersial belaka. Masyarakat miskin di Indonesia juga sangat membutuhkan sumber daya dan layanan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau secara ekonomi. Ini berarti harus dihindari dan dikurangi penggunaan kayu bakar yang diambil dari hutan atau kebun, ataupun penggunaan bahan energi yang berasal dari "fossil fuel " seperti minyak bumi dan batu bara yang kotor, menimbulkan pencemaran udara, dan membawa dampak pada perubahan iklim. Langkah perubahan ini membutuhkan perangkat kebijakan dan sistem yang menunjang transisi ke arah peningkatan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan (renewable energy ), energi biomasa, dan penggunaan bahan bakar fosil cair dari gas yang lebih bersih yang lebih akrab lingkungan, lebih murah dan dapat diterima secara sosial.

Perubahan pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan

Strategi pengurangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan

www.4sidis.blogspot.com dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena makin luas dari besarnya kerusakan, degradasi dan pencemaran lingkungan yang terjadi selama ini adalah akibat langsung dari penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam – terutama yang yang tak terbarukan – secara berlebihan, boros dan tak bertanggungjawab yang sebagian terbesar dilakukan oleh dan melalui sistem industri modern. Kebutuhan masyarakat dan industri modern membuat sumber daya air, energi, mineral, hutan, laut, semuanya diambil dan dikuras habis dari alam, tanpa mempedulikan ambang batas dan daya dukung lingkungannya. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap berbagai sumber daya alam itu dilakukan dengan sistem, teknologi, peratatan dan cara-cara yang menghasilkan limbah B3 dan pencemaran Iingkungan, merusak ekosistem, merampas hak-hak masyarakat adat, dan menyengsarakan kehidupan masyarakat sekitarnya. Perubahan pola konsumsi dan produksi itu memang harus didahului oleh negaranegara industri maju yang telah menikmati kekayaan dan kenyaman hidupnya dari hasil eksploitasi usahanya yang telah membawa kerusakan lingkungan dan sosial di negaranegara berkembang. Mata rantai proses globalisasi yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi negara kaya dengan degradasi lingkungan di negara miskin harus diputus . Akan tetapi secara nasional, Indonesia juga perlu menumbuhkan program peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan menerapkan azas "pencemar membayar" ( polluter pays principle), menerapkan prinsip ekoefiesiensi, memberi insentif bagi penghematan & efisiensi energi, menunjang investasi dibidang produksi bersih dan ramah lingkungan, penggunaan analisis daur hidup(life-cycle analysis) dan lain sebagainya, sehingga mendorong terjadinya perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih menjamin kelestarian tingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat kecil. Kuta, Bali, 15 Juli 2003 http://www.scribd.com/doc/78121048/Taskin-Hasil-KTT-PBB Rayakan Tahun Baru Dengan Kerja Keras

www.4sidis.blogspot.com Written by Admin

Pada akhir tahun 2011, wakil-wakil dari sepuluh Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat dan Lampung, yaitu Universitas Wiralodra Indramayu, Universitas Subang, Universitas Suryakancana Cianjur, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Pakuan Bogor, dan IPB, berkumpul di Bogor bukan untuk berpesta pora menutup tahun 2011 dengan suka cita, tetapi bekerja keras melakukan evaluasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya dengan serius.

Setelah evaluasi yang cermat, kemudian dikembangkan program baru untuk tahun 2012 berdasarkan arahan yang diberikan oleh team P2SDM IPB selaku koordinator berbagai perguruan tinggi tersebut serta masukan dari Yayasan Damandiri. Pertemuan yang dibuka oleh Dr. Ir. Pudji Mulyono, MSi, selaku pelaksana KKN Tematik Posdaya IPB, mendapat petunjuk arahan dari Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng., Ketua LPPM IPB tentang pengalaman IPB dan mahasiswanya dalam mengembangkan KKN di sekitar kampus dan di beberapa daerah lain yang dibinanya. Dijelaskannya bahwa disamping KKN tematik Posdaya, IPB dalam gerakan Go to field, juga mengembangkan kegiatan lain untuk mendukung keberhasilan KKN yang dilaksanakannya. Para mahasiswa secara suka rela mengembangkan kegiatan di desa atau dukuh melanjutkan pendampingan dan pembinaan masyarakat.

Para peserta, dengan bekal pengalaman lapangan membentuk ratusan Posdaya di daerah binaannya, memperoleh pula pembekalan dari Dr. Ir. Illah Sailah, MS., koordinator 10 Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat dan Lampung itu, sekaligus juga Direktur dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang kemungkinan mengkaitkan kegiatan KKN dengan berbagai program yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dijelaskan pula bahwa di tahun 2012 para mahasiswa tidak saja diberikan Ijazah sebagai seorang sarjana, tetapi juga ditambah dengan Sertifikat tentang ketrampilan atau kegiatan yang dilaksanakan diluar kampus yang menambah kemahirannya. Sertifikat itu merupakan pengakuan resmi pemerintah kepada mahasiswa yang dalam kegiatan KKN telah menambah kemahiran dan sekaligus memberikan kepada masyarakat keterampilan yang mendorong upaya pengentasan kemiskinan atau kemahiran yang membawa manfaat kepada rakyat banyak.

Pengakuan pemerintah tersebut bisa juga diwujudkan melalui berbagai sertifikat lain yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta berupa penghargaan yang disertai hadiah sebagai bekal bagi mahasiswa untuk terjun dalam kehidupan nyata di masyarakat luas. Oleh karena itu Ketua Yayasan Damandiri dalam sambutannya menyatakan penghargaan kepada LPPM IPB dan berbagai perguruan tinggi lainnya atas kerjasamanya dalam mengembangkan Posdaya dan upaya pengentasan kemiskinan yang sangat berhasil. Ditambahkan bahwa untuk tahun 2012 akan dikembangkan berbagai kegiatan baru yang intinya mengajak seluruh anggota Posdaya, utamanya keluarga muda

www.4sidis.blogspot.com untuk mengikuti Gerakan Sadar Menabung dalam bentuk Tabungan Sejahtera atau Tabur yang dikaitkan dengan pemberian Kredit untuk usaha mikro. Diciptakan Skim Kredit untuk tahun 2012, yaitu Skim Pundi Sejahtera disingkat Puja sehingga gerakannya diberi nama Tabur Puja, atau menabur harapan. Gerakan tabungan dan kredit Tabur Puja tersebut diperuntukkan keluarga muda dan miskin dengan dukungan tabungan awal untuk merangsang gerakan menabung. Kepada keluarga yang sudah menabung bisa mengambil kredit rata-rata sebesar Rp. 2 juta tanpa agunan karena didukung dengan dana talangan serta tanggung jawab renteng oleh keluarga pembinanya. Karena itu pada setiap Posdaya perlu digerakkan saling peduli dan kesiapsiagaan untuk mengetrapkan tanggung renteng diantara anggotanya. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com). http://madina.co.id/index.php/kolom/haryono-suyono/9876-rayakan-tahun-baru-dengan-kerjakeras.html Pemerintah akan Tingkatkan Investasi untuk Tekan Kemiskinan

Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, persoalan kemiskinan harus diselesaikan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah dan dibutuhkan kebijakan selaras antara pusat dan daerah agar tepat sasaran. Foto: ASSOCIATED PRESS Keluarga miskin yang tinggal di salah satu kawasan kumuh di Jakarta (foto: dok). Pemerintah akan menggenjot investasi untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapepnas, Armida Alisjahbana di Jakarta, Selasa. Kepada pers dalam acara pemaparan kinerja Kementerian Negara PPN tahun 2012, Menteri Armida Alisjahbana menambahkan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah pusat justeru harus banyak belajar dari pemerintah daerah karena selama ini daerah mampu lebih cepat menurunkan angka kemiskinan dibanding di kota-kota besar termasuk Jakarta. “Karena masalah kemiskinan itu tidak cukup intervensi atau kebijakan hanya dari pusat, harus ya pusat juga, daerah juga apalagi kalau kita bicara percepatan gitu kan justru banyak itu kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan itu di daerah sehingga ‘PR’ kita bagaimana terutama sekali daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata nasional, penduduk yang sangat miskin itu adalah sekitar 25 persen dari penduduk miskin, kira-kira,” ujar Armida Alisjahbana.

Armida Alisjahbana juga berpendapat pertumbuhan investasi sangat dibutuhkan tahun ini dan tahun-tahun mendatang agar angka kemiskinan di Indonesia berkurang. Iris Gera Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, dalam dalam acara pemaparan kinerja Kementerian Negara PPN tahun 2012 di Jakarta (3/1).

www.4sidis.blogspot.com Pemerintah, ditambahkan Menteri Armida Alisjahbana, menargetkan pertumbuhan investasi 2012 sekitar 11,5 persen untuk mengimbangi target pertumbuhan ekonomi 2012 sekitar 6,7 persen, dan itu berarti naik dibanding target investasi tahun lalu sebesar 8,1 persen dengan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3 persen.

“Bahwa apapun itu mau pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pengentasan kemiskinan ya tentu nomor satu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi itu jadi penting, investasinya diarahkan kemana itu jadi penting, kemudian dikombinasikan kebijakan yang pro rakyat,” papar Armida.

Menurut Wijayanto, Direktur Lembaga Kajian Publik, Universitas Paramadina, Jakarta, pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian untuk menekan angka kemiskinan.

“Paling ideal adalah melalui upaya yang serius di sektor pertanian karena sektor pertanian ini kantung-kantung dimana kemiskinan itu berada, sektor pertanian ini mempekerjakan sekitar hampir 40 persen tenaga kerja Indonesia tetapi terhadap GDP hanya sekitar 15 persen, upaya yang paling baik adalah meng-empower sektor pertanian, pupuk dan sebagainya, kemudian yang lain juga mereka harus dipersiapkan alternatif pekerjaan selain pertanian, kemudian upaya-upaya seperti transmigrasi harus dikembangkan dan didorong terus.”

Berbagai kalangan dikejutkan oleh laporan Badan Pusat Statistik atau BPS yang dikeluarkan Senin, 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini sebanyak 29,89 juta orang. Meski BPS mengklaim angka tersebut turun dibanding jumlah orang miskin sebelumnya yaitu sebanyak 30,02 juta orang namun angka kemiskinan di Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. http://www.voanews.com/indonesian/news/Pemerintah-akan-Tingkatkan-Investasi-untuk-TekanKemiskinan-136600393.html Industri Kulit Program Unggulan Tahun 2012 Posted at 7:50 pm on December 28, 2011 in EkBis | 0 Comment PADANG PANJANG (jurnalberita.com) – Dinas Koperasi, UKM Industri dan Perdagangan (Koperindag) Kota Padang Panjang menyiapkan program unggulan pada tahun anggaran 2012 dalam bidang ekonomi kerakyatan.

“Kita tengah mempersiapkan program unggulan di bidang industri kulit. Program ini dirancang untuk peningkatan ekonomi kerakyatan tahun anggaran 2012. Program itu terkait upaya Pemerintah

www.4sidis.blogspot.com Kota Padang Panjang dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Kadis Koperindag Padang Panjang, Drs. Reflis MTP pada jurnalberita.com, Rabu (28/12/11) melalui telepon selulernya.

Dikatakannya, program ekonomi kerakyatan dibidang usaha kulit yang tengah digarapnya, adalah dengan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat, disamping mengadakan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran.

Menurutnya, dengan keberadaan salah satu industri nasional yang saat ini sedang digadang-gadang akan mampu menjawab tantangan ke depan, ia yakin akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi masyarakat.

“Kita memiliki UPTD Penyamakan Kulit berskala nasional. UPTD ini telah beroperasi dengan baik dan lancar. Hal ini tentu memberikan banyak peluang dan kesempatan kita untuk membuat program kesejahteraan masyarakat, terutama membuka lapangan kerja dan peluang lainnya,” imbuh Reflis.

Dukungan dari Dirjen Kementerian Koperasi, UKM Industri dan Perdagangan RI, telah dibuat dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi Pemko Padang Panjang untuk mensukseskan misi kota. Sementra itu, Kepala UPTD Kulit Padang Panjang Mardi Suntami mengakui, saat ini ia merasa keteteran melayani pengusaha penyamakan kulit yang berada di kota, terlebih dengan kapasitas mesin dan sumber daya manusia yang ada saat ini serta kemampuan UPTD yang sangat terbatas.

“Saat ini, dengan dua drum (tanning drum) pengolahan, kita baru mampu melayani penyamakan kulit 800 kilo perminggu. Pdahal, order dari pengusaha untuk penyamakan kulit di UPTD Padang Panjang, perbulannya hingga mencapai 50 ton. Akibatnya, kita masih belum mampu menampung orderan ini,” ungkapnya

Pertengahan tahun 2012 mendatang, masih kata Mardi, drum pengolahan kulit berkapasitas 2,5 ton diperkirakan bakal sampai di UPTD Padang Panjang. Dengan tambahan peralatan, diharapkan memberi peluang baru bagi tenaga kerja terampil di bidang penyamakan kulit. (kpp/nov/jbc2) Tags: Dinas Koperasi UKM Industri dan Perdagangan Kota Padang Panjang, Dirjen Kementerian Koperasi UKM Industri dan Perdagangan RI, Drs. Reflis MTP, Industri Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Kadis Koperindag Padang Panjang, Kepala UPTD Kulit Padang Panjang, Koperindag Kota Padang Panjang, Mardi Suntami, Padang Panjang, Program Unggulan, UPTD Penyamakan Kulit

www.4sidis.blogspot.com http://jurnalberita.com/2011/12/industri-kulit-program-unggulan-tahun-2012/

Kemiskinan di Tengah Kekayaan By admin Dipublikasikan pada Selasa, 13 September 2011 | 6:57

Program: Voice of Islam | Rubrik: Editorial | Narasumber: Ir. Lathifah Musa | Tema: Kemiskinan di Tengah Kekayaan Dalam rancangan RAPBN untuk tahun 2012, terbaca bahwa kekayaan Indonesia semakin meningkat. Pendapatan Negara bertambah. Tapi mengapa kehidupan bagi rakyat terasa semakin sulit. Bahkan di beberapa daerah terjadi rawan pangan. Sebanyak 862 desa di propinsi NTT misalnya, masih terkategori rawan pangan. Mengapa bisa terjadi kenyataan yang bersebrangan dengan laporan di atas, jadi kenyataan yang bersebrangan dengan laporan di atas kertas? Kita akan berbincang-bincang tentang masalah KEMISKINAN DI TENGAH KEKAYAAN bersama Usth Ir Lathifah Musa. Beliau adalah Pemimpin Redaksi Majalah Udara Voice Of Islam Ustadzah, apa benar kalau Indonesia itu dilaporkan semakin kaya? Kenyataannya kok yang dirasakan rakyat saat ini adalah harga-harga yang naik dan kehidupan yang cukup sulit, untuk makan, sekolah anak dll? Kalau kita menyimak apa yang disampaikan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2012, memang terbaca bahwa pendapatan negara Indonesia itu semakin meningkat. Ada defisit pengajuan RAPBN sebesar 1,5%. Yaitu 125,6 Trilyun. Kalau dalam aturan keuangan negara, defisit 1,5% dari Product Domestic Bruto (PDB), maka berarti PDBnya sendiri adalah Rp 8.373 Trilyun. Sangat besar. Kalau PDB dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, yang berjumlah 237 juta jiwa, maka berati pendapatan perkapita bertahun masing-masing orang sekitar RP 35 juta atau sekitar 4000 dollar AS. Satu orang penduduk, termasuk yang masih bayi, berpendapatan sekitar 10 dollar dalam sehari. Inilah yang dipandang membanggakan oleh pemerintah. Tapi apa benar seperti itu? Hitung-hitungan ini memang kalau dibagi rata per jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2010. Tapi faktanya sekarang, jutaan orang hidup dengan dua dollar per hari. Itupun sudah sulit. Bahkan diprediksi jumlah orang miskin, sebagaimana kriteria PBB, yaitu yang berpendapatan kurang dari 2 dollar sehari, di Indonesia jumlahnya bisa mencapai 100 juta jiwa lebih. Jadi kekayaan negara itu milik siapa? Yang jelas bukan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena PDB itu tidak lantas mewakili pendapatan seluruh rakyat. Kenyataannya PDB yang besar itu, dikuasai hanya oleh kurang dari 20% jumlah penduduk di negeri ini. Sehingga memang kesenjangan terlihat sangat nyata. Yang kaya sangat kaya dan yang miskin sangat miskin. Yang kaya berjumlah sangat sedikit sementara yang miskin berjumlah sangat banyak. Ini memang fenomena negara-negara yang menerapkan sistem Kapitalisme. Ustadzah, sebenarnya kemiskinan itu kenyataan atau bukan sih? Seringkali fakta kemiskinan di Indonesia ini tertutupi? Kemiskinan adalah sebuah kenyataan yang sangat transparan. Kita bisa menyaksikannya langsung di sepanjang rel kereta api di P. Jawa. Kita juga bisa menyaksikannya langsung di


balik gedung-gedung bertingkat dan apartemen mewah di Jakarta. Kita bisa melihat langsung melalui berita-berita di TV, kasus-kasus kebakaran yang berulangkali menimpa perumahanperumahan kumuh di ibukota. Bahkan kalau kita ke desa-desa terpencil di P.Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, kemiskinan itu bukan sekedar kesulitan mencari uang, tetapi mencari air bersih saja sudah sangat sulit. Di NTT, sebanyak 862 desa terancam rawan pangan, dengan kategori risiko tinggi 199 desa, sementara risiko ringan 297. Untuk yang risiko tinggi, bila tidak diantisipasi dalan 2-3 bulan ke depan akan menimbulkan bencana kelaparan besar. Saat ini kemiskinan sudah sangat menyentuh jiwa. Masyarakat di daerah rawan pangan sudah sulit mencari ubi. Dalam liputan Kompas, warga NTT sudah mulai mencari buah asam liar di hutan-hutan. Buah asam yang sudah dipisahkan dengan bijinya dijual. Biji asamnya disimpan, untuk makanan terakhir kalau tidak ada makanan lain. Caranya dijemur dulu beberapa hari, digoreng sangan setengah matang, ditumbuk untuk melepaskan kulit arinya yang keras. Kemudian biji putih di dalamnya direndam air selama 2-3 hari sebelum dikonsumsi. Bagi yang hidup di kota dan terbiasa makan nasi atau ubi, mungkin tidak bisa membayangkan betapa beratnya rawan pangan seperti ini. Ustadzah, bagaimana seharusnya kita menilai sebuah negara itu makmur atau miskin? Intinya kemakmuran suatu negara tidak bisa dinilai dari pendapatan per kapita. Kemakmuran suatu negara juga tidak bisa dinilai dari jumlah PDB (Pendapatan Kotor Negara). Kalau Indonesia sebagai sebuah negara secara hitung-hitungan pendapatan negaranya besar. Memang bisa dikatakan sebagai negara kaya. Tetapi negara kaya yang tidak makmur. Karena masih sangat banyak rakyat yang miskin. Kekayaan negara hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Berbicara kemakmuran, maka kemakmuran atau kecukupan itu harus menyentuh individu per individu. Ketika kecukupan itu tidak menyentuh semua orang, artinya masih ada yang kekurangan dan terjerat kemiskinan, maka berarti belum tercapai yang namanya kemakmuran. Dengan demikian Indonesia belum bisa dikatakan makmur. Karena kekayaan hanya menyentuh 20% penduduk. Kemiskinan masih menjerat sekitar 100% jumlah penduduk. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Indonesia masih tergolong jauh dari makmur. Apakah banyaknya mobil mewah, kepemilikan kendaraan, motor dan lain-lain, juga bisa menjadi indikasi kemakmuran suatu negara? Kemakmuran suatu negara juga tidak bisa dinilai dari jumlah penjualan mobil mewah, kendaraan bermotor dan lain-lain. Kita bisa melihat, konsumsi mobil dan apartemen mewah di Indonesia hanya pada segelintir orang saja. Satu orang bisa memiliki banyak mobil mewah. Dan satu orang ini biasanya adalah kalangan pengusaha, sekaligus pejabat dan politisi anggota dewan. Bahkan kemewahan-kemewahan ini menunjukkan kesenjangan yang sangat luar biasa. Di satu sisi ada orang-orang yang berkelimpahan dan bermandikan uang, di sisi lain ada orang yang sampai tidak bisa makan, tidak punya rumah bahkan menemui ajalnya dalam kondisi kelaparan. Ustadzah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia? (1)Indonesia adalah negeri muslim. Yang terjadi di negeri ini adalah yang terjadi pada masyarakat muslim. Apa yang terjadi di negeri ini adalah karena penerapan Sistem Kapitalisme. Cara menghitung kemakmuran juga ala Kapitalisme, yaitu dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. Kemudian upaya memakmurkan negara juga dengan meningkatkan target PDB.


(2) Sistem perekonomian yang ada harus direvisi. Tetapi akan sulit tanpa merevisi landasan pembangunannya. Berbicara tentang muslimnya penduduk Indonesia, seharusnya tidak perlu sulit, karena Islam memiliki sistem perekonomian yang paripurna. Kesalahan Kapitalisme adalah karena tidak mampu menyelesaikan ketimpangan kemakmuran. Ini karena kapitalisme tidak mampu menyelesaikan problem distribusi. Di dalam Islam, yang diatur secara rinci adalah mekanisme distribusi. Bagaimana kewajiban negara mengelola kekayaan rakyat. Problem negara ini adalah karena kekayaannya sudah banyak dimiliki asing. Kekayaan rakyat diprivatisasi, mulai dari darat, laut, pegunungan, pantai dll, bahkan air pun harus membayar. Di dalam Islam, negara bertanggung jawab mengelola kekayaan rakyat untuk kemaslahatan rakyat. Berbicara tanggung jawab negara, maka yang dimaksud adalah pemimpinnya. Rasulullah Saw bersabda: Al Imaamu ra’in wa huwa mas uulun ‘an raiyyatihi: Pemimpin itu adalah penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR Bukhari). Di dalam Islam, individu-individu bertanggung jawab mengelola hartanya. Di dalam harta orang kaya, ada hak orang miskin. Ada kewajiban zakat, nafkah, waris dan ada anjuran untuk bersedekah, hibah, wakaf dll. Inilah juga yang tidak dimiliki oleh individuindividu kapitalis. Pembahasan tentang pengelolaan kekayaan negara, memang tidak sedikit dan perlu upaya menelaah secara rinci. Tetapi sebenarnya tidak sulit. Pengaturannya pun sangat sederhana dan tidak rumit. Perekonomian Kapitalisme lebih rumit, sulit, bahkan tidak realistis. Apalagi kalau kita beribicara produk-produk derivatnya yang tidak ada wujudnya. Inilah sebabnya, menjadi tanggungjawab kaum muslimin yang sadar untuk mengkaji dan mulai membangun perekonomian Islam. Namun tentu kita semua harus menyadari, akan sulit menjalankan perekonomian Islam, tanpa menegakkan negara di atas kesadaran Islam yang utuh. Berarti persoalan aqidah harus menjadi kesadaran yang sempurna. Pengakuan terhadap aqidah Islam, berarti penerimaan yang utuh terhadap seluruh aturan kehidupannya. “Afahukmal jahiliyyati yab ghuun. Wa man ahsanu minallaahi hukman liqaumi yuuqinuun: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini?” (QS Al Maidah:50) http://mediaislamnet.com/2011/09/kemiskinan-di-tengah-kekayaan/

Mencari Solusi Kemiskinan yang Efektif OPINI | 16 November 2011 | 11:56

319

1

Nihil

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat UndangUndang Dasar 1945 dan falsafah Pancasila. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Falsafah Pancasila (lima dasar) telah memberikan inspirasi bagi seluruh pemikiran dan pergerakan bangsa indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dalam lima dimensi yakni : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan lima

www.4sidis.blogspot.com dimensi pancasila tersebut seharusnya kehidupan bangsa ini telah lebih baik sejak falsafah tersebut ada. Namun, banyak fakta yang menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa ini belum maju. Hambatan kemajuan terus membayangi semenjak merdeka tahun 1945, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa indonesia dari falsafah pancasila. Esensi dari falsafah pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan YME, yang diharuskan oleh agama telah berubah menjadi sumber konflik di tengah tengah kehidupan masyarakat. Lalu nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktifitas seharihari yang terjadi di lingkungan kita antara lain, menjamurnya pasar-pasar modern (mall, swalayan dll) yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Lalu bagaimana menegakkan keadilan yang mampu merahmati bagi kehidupan sosial di negeri ini? Pertanyaan ini sulit dijawab oleh siapapun bahkan dengan kekuasaan apapun. Menegakkan keadilan sosial tidak semudah membalikkan telapak tangan, diperlukan manusia-manusia berjiwa sosial yang siap berjuang tanpa pamrih sebagai pahlawan tanpa jasa yang gigih mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil daerahnya masing-masing. Adil mempunyai arti tidak berat sebelah (memihak), sepatutnya dan tidak sewenangwenang. Dalam bahasa Arab, adil memiliki sinonim yang banyak yakni lurus, pertengahan, cenderung kepada kebenaran. Meminjam istilah (alm. Cak Nur) bahwa hakikat dasar kemanusiaan – termasuk keharusan menegakkan keadilan- merupakan bagian dari sunnatullah. Menegakkkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum yang obyektif , tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia siapapun juga. Dalam Al-Qur’an, keadilan disebut bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (mizan) yang menjadi hukum universal. Memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama, merupakan prinsip dari keadilan. Pada umumnya keadilan adalah keadaaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Kita tahu bahwa keadilan bukan barang baru untuk dibicarakan, ia sudah lama muncul, sehingga Aristoteles membagi keadilan kepada tiga hal yaitu : keadilan kumulatif (tukar menukar), distributive (membagi), dan umum atau legal. Keadilan pertama mengatur hubungan orang dengan orang dan badan dengan badan; yang kedua hubungan masyarakat dengan warganya; dan yang ketiga hubungan orang-orang dengan masyarakat. Atas dasar itulah, keadilan merupakan aturan main dalam kehidupan sosial manusia, suatu masyarakat atau interaksi sosial tidak akan ada dan bertahan tanpa keadilan. Begitu pentingnya keadilan, sehingga ia menjadi syarat keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu keadilan adalah tonggak utama yang menunjang seluruh bangunan (masyarakat), jika tonggak itu disingkirkan, bangunan masyarakat yang megah dan perkasa pasti akan hancur berantakan.

www.4sidis.blogspot.com Dalam hal ini, kesadaran kalangan elite masyarakat sangat diperlukan, mengingat anggapan bahwa kalangan elitlah penyebab munculnya ketidakadilan di masyarakat. Dengan posisi dan jaringan yang dimilikinya, kaum elitis memarjinalkan peran-peran masyarakat bawah/miskin. Sehingga terjadilah ketimpangan sosial yang meyebabkan gap antar masyarakat. Selai itu kalngan elite harus menyadari akan arti suatu hak. Hak adalah benteng pengaman dari hukum kodrat bagi kita untuk melawan penindasan dari kekuatan yang lebih tingggi. Menghormati hak itu adalah sebuah keadilan dan melanggarnya berarti tidak berbuat adil. Dalam sebuah negara demokrasi, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam segala sektor kehidupan dan berbangsa dan bernegara menjadi harga mati. Khususnya dalam pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa masyarakat bukan objek melainkan sebagai subjek pembangunan. Dengan begitu masyarakat menjadi bagian dari pembangunan terintegrasi. Masyarakatlah pemilik pembangunan tersebut. Dengan demikian, adanya demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun gedung-gedung pemerintahan, mencerminkan bahwa mereka belum sadar, kalau yang dirusak adalah dari biaya APBN/APBD yang nota bene dari uang rakyat. Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan suatu keniscayaan, dan demokratisasi pembangunan merupakan proses pemberdayaan prinsip dasar kemanusiaan sesuai ajaran agama. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan digali dan bersumber dari aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, dan membentuk komunikasi pastisipatif dua arah dengan optimal. Kemiskinan Urusan Kita Bersama Tujuan pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, orang dikatakan sejahtera apabila mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan, dan sebaliknya bila tidak tercukupi berarti serba kekurangan, dan orang yang kekurangan dikategorikan dalam keadaan miskin. Berbicara kemiskinan memang suatu hal yang rumit, bahkan hal ini sudah menjadi global common enemy, musuhnya dunia internasional. Di Indonesia, pemerintah hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari kemiskinan absolut menuju tingkat relatif. Hal ini pula yang terjadi dari pemerintahan terdahulu hingga kini. Masalah kemiskinan pun mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan DPR, baru baru ini sudah disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2011. UU tersebut merupakan instrumen penting dan landasan bagi pemerintah, khususnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk bekerja mengurangi jumlah fakir miskin di Indonesia. Dengan harapan mampu menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Sebuah prestasi yang sangat ditunggu oleh seluruh kalangan. Landasan filosofis dari UU ini adalah bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara yuridis, negara juga harus bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara itu diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

www.4sidis.blogspot.com Banyaknya program pengentasan kemiskinan ternyata tidak menurunkan jumlah masyarakat miskin, bahkan sebaliknya bertambah. Itu sebabnya jika ada program untuk mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini sebaiknya dibuat program yang komprehensip yang tidak hanya ditinjau dari sisi ekonomi saja melainkan juga dari sisi kultur atau budaya. Banyak karakter kemiskinan yang susah dihilangkan sehingga jatuh miskin lagi. Di wilayah Pantura pulau Jawa misalnya, terdapat budaya kemiskinan yang susah diubah. Pada masa panen orang tua rame-rame mengawinkan anaknya sekaipun anaknya masih usia belia. Namun jika musim paceklik datang, maka rame-rame pula pasangan muda ini bercerai, padahal seharusnya mereka menunda perkawinan sebelum mendapat pekerjaan tetap. Dan ketika mendapat rezeki banyak seharusnya ditabung, malah membuat pesta dengan alasan mensyukuri nikmat atas rezeki itu, akhirnya materi habis dikonsumsi sesaat. Pada umumnya kemiskinan itu dilihat dari segi ekonomi atau pendapatannya. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatan ekonominya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi hidupnya. Kebutuhan pokok itu pada umumnya terdiri dari sandang, pangan dan papan. Selain itu tentu saja, banyak kebutuhan lainnya yang diperlukan seperti pendidikan, kesehatan dsb. Seperti kita tahu, pada zaman Bung Karno dengan program Pasambede yang membantu mengurangi petani miskin di tanah air. Lalu zaman Pak Harto yang terkenal dengan program IDT nya, yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di tanah air. Di zaman reformasi pun terdapat program Jaring Pengaman Sosial (JPS), khususnya era presiden BJ Habibie, yang kemudian diteruskan oleh presiden Gus Dur dan presiden Megawati dengan harapan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Begitu juga pemerintahan SBY, dengan berbagai program pro-rakyat mampu mengubah kemiskinan dari tingkat absolut menjadi kemiskinan dalam tingkat relatif hingga mencapai 16 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pemerintahan presiden SBY telah meluncurkan berbagai program pro rakyat baik yang berjalan di periode pertama, hingga periode kedua sekarang. Diantara berbagai program andalan pemerintah, terdapat 8 program kebijakan terkait program kesejahteraan rakyat. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), konversi minyak tanah ke elpiji, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jamkesmas, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), program beras untuk keluarga miskin (RasKin), serta program peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir Berdasarkan data BPS tahun 2010, tingkat persentase penduduk miskin di indonesia sebesar 13,33 persen. Pada umumnya kemiskinan itu dilihat dari segi ekonomi atau pendapatannya. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatan ekonominya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi hidupnya. Ajaran al-Qur’an dalam menanggulangi kemiskinan, terfokuskan kepada tiga hal kelompok : kewajiban individu, kewajiban orang lain/masyarakat, dan kewajiban pemerintah Dengan demikian, mari kita semua sebagai stakeholder dari berbagai kalangan untuk mengambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan serta turut aktif dalam partisipasi sosial antar masyarakat. Keterlibatan masyarakat luas dalam mengentaskan kemiskinan sangat menjadi dambaan bersama yang dapat mempermudah pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang adil berlandaskan asas pancasila dan sesuai amanat UUD 45. Diperlukan sinergitas dari seluruh pihak, baik itu lintas eksekutif, legislatif dan lintas sektoral untuk mengurangi

www.4sidis.blogspot.com taraf kemiskinan rakyat indonesia. Hal ini dikarenakan hampir mayoritas dari jumlah rakyat indonesia merupakan golongan menengah kebawah. http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/16/mencari-solusi-kemiskinan-yang-efektif/

Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis ekonomi Indonesia sampai saat ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tandatanda untuk segera pulih. APBN kita masih dikuras dalam jumlah besar untuk pengeluaran membayar bunga utang baik utang luar negeri maupun bunga utang dalam negeri dalam bentuk bunga obligasi rekap bank konvensional. Seharusnya dana APBN ratusan triliun digunakan untuk pemberdayaan rakyat miskin, tetapi justru untuk mensubsisi bank-bank ribawi melalui bunga rekap BLBI dan SBI. Ini terjadi karena pemerintah telah terperangkap kepada sistem riba yang merusak perekonomian bangsa. Menaiknya harga BBM semakin memperparah penderitaan rakyat Indonesia dan semakin membengkakkan angka kemiskinan. Inflasi meningkat secara tajam. Semua para ekonom hebat di negeri ini memprediski inflasi hanya 8,7 persen, tetapi kenyataannya melejit di luar dugaan, lebih dari 18 persen. Ekonom hebat tersebut keliru besar dalam memprediksi. Angka inflasi 18 persen, yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Sebagai indikator penting bagi perekonomian negara, maka inflasi wajib dipandang secara kritis. Sebab, inflasi yang melonjak tinggi bermakna gong marabahaya bagi ekonomi rakyat. Pada saat ini, tercatat jika sejak Maret 2005, jumlah utang Indonesia mencapai Rp1,282 triliun. Angka tersebut, setara dengan 52 persen dari produk domestik bruto. Komposisi utang itu, 49 persen persen utang luar negeri. Sementara 51 persen utang dalam negeri. Selain problem utang Indonesia yang amat besar, ancaman terhadap kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan juga menjadi problem besar. Demikian pula buruknya infrastruktur, rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, terpuruknya sektor riil, menurunnya daya saing, serta akan masih meningkatnya angka pengangguran akibat kenaikan BBM lalu. APBN kita masih berada pada titik yang kritis, sebab faktor eksternal seperti naiknya harga minyak, bisa membuat beban APBN membengkak dan memperbesar defisit APBN. akibat ikut membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan luar negeri. Belum lagi ancaman depresiasi nilai rupiah yanag selalu membayang-bayangi. Keterpurukan ekonomi Indoiensias juga ditandai oleh masih belum bergairahnya sektor riil akibat lumpuhnya fungsi intermediasi perbankan konvensional. LDR bank konvensional masih belum optimal bahkan masih jauh, berkisar di angka 50-an persen. Lain lagi NPL 2 bank konvensional raksasa yang semakin meningkat. Peningkatan NPL (kredit macet) tersebut telah berada pada titik yang membahayakan, yaitu 24 persen dan 20 persen. Inilah kondisi bank-bank ribawi, LDR rendah sementara NPL tinggi. Realitas ini berbeda dengan


bank syariah, FDR tinggi, NPF rendah. Sehingga mendorong pertumbuhan sektor riil. Sementara bank konvensional sebaliknya. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk dan terburuk di bawah sistem ekonomi kapitalisme. Indonesia hanya unggul atas negara-negara Afrika seperti Malawi, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambik, Zimbabwe, Mali, Angola dan Chad. Peringkat daya saing pertumbuhan (growth competitiveness index) Indonesia, nyaris sama dengan Ethiopia yang pernah hancur-lebur oleh perang serta wabah kelaparan. Syariah Sebagai Solusi Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintahan dalam me-recovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi syariah yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global, seperti Rodney Shakespeare (United Kingdom), Volker Nienhaus (Jerman), dsb. Ke depan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syariah telah menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena ia menggunakan sistem hasil sehingga tidak mengalami negatif spread sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang di masa-masa yang sangat sulit tersebut. Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat yang berakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalam jumlah besar Rp 650 triliun. Setiap tahun APBN kita dikuras lagi oleh keperluan membayar bunga obligasi rekap tersebut. Dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk pengentasan kemiskinan rakyat, tetapi justru digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Inilah faktanya, kalau kita masih mempertahakan sistem ekonomi kapitalisme yang ribawi. Selama ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah kurang mendapat tempat yang memungkinkannya untuk berkembang. Ekonomi Islam belum menjadi perhatian pemerintah. Sistem ini mempunyai banyak keunggulan untuk diterapkan, ekonomi Islam bagaikan pohon tumbuhan yang bagus dan potensial, tapi dibiarkan saja, tidak dipupuk dan disiram. Akibatnya, pertumbuhannya lambat, karena kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri, Bappenas, DPR dan menteri yang terkait lainnya. Keberhasilan Malaysia mengembangkan ekonomi Islam secara signifikan dan menjadi teladan dunia internasional, disebabkan kebijakan Mahathir yang secara serius mengembangkan ekonomi Islam. Mereka tampil sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Islam, dengan kebijakan yang sungguh-sungguh membangun kekuatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Indonesia yang jauh lebih dulu merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, kini tertinggal jauh dari Malaysia.


Kebijakan-kebijakan Mahathir dan juga Anwar Ibrahim ketika itu dengan sistem syariah, telah mampu mengangkat ekonomi Malaysia setara dengan Singapura. Tanpa kebijakan mereka, tentu tidak mungkin ekonomi Islam terangkat seperti sekarang, tanpa kebijakan mereka tidak mungkin terjadi perubahan pendapatan masyarakat Islam secara signifikan. Mereka bukan saja berhasil membangun perbankan, asuransi, pasar modal, tabungan haji dan lembaga keuagan lainnya secara sistem syariah, tetapi juga telah mampu membangun peradaban ekonomi baik mikro maupun makro dengan didasari prinsip nilai-nilai Islami. Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan umat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan bagi umat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif. Penutup Momentum Indonesia Syariah Expo hendaknya bisa menyentakkan dan membuka mata pemerintah untuk melirik dan menerapkan ekonomi syariah sebagai solusi perekonomian Indonesia. Pemerintah harus melihat ekonomi syariah dalam konteks penyelamatan ekonomi Nasional. Sehubungan dengan itu, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) perlu kembali diwujudkan dengan memasukkan para pakar ekonomoi syariah di dalamnya. Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya di masa krisis dan lagi pula dalam praktik perekonomian di Indonesia selama ini, Indonesia sudah menerapkan dual sistem, konvensional dan sistem ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan keuangan. Oleh: Agustianto Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Sumber : Padangekspres Pencarian yang terkait : fungsi syariah, fungsi ekonomi islam, pengaruh uang dalam perekonomian, sistem ekonomi malaysia, fungsi pasar uang, hubungan islam dengan ekonomi, peranan lembaga keuangan dalam pengembangan islam, makna adil dalam ekonomi, pendapatan nasional pertumbuhan dan struktur ekonomi, peran bank indonesia dalam perekonomian nasional

Terkait tentang Ekonomi Syariah Sebagai Solusi : 

Dampak Bunga Terhadap Ekonomi Indonesia: Gambaran Umum

Krisis moneter yang pada mulanya terjadi di Thailand menular ke Malaysia, Philipine, Korea dan Indonesia. Pasar saham dan kurs uang ... 

Dampak Bunga terhadap Ekonomi Indonesia: Beban APBN

Yang perlu dicatat dan menjadi keprihatinan besar di sini adalah, bahwa pembayaran bunga obligasi dan bunga SBI dibebankan kepada rakyat. ... 

RIBA DAN META EKONOMI ISLAM


Firman Allah : “Apa yang kamu berikan (pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia betambah, maka hal itu tidak bertambah ... 

Dampak Bunga terhadap Ekonomi Indonesia: Membayar Bunga SBI

Selain kewajiban membayar bunga obligasi, pemerintah juga berkewajiban untuk membayar bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) kepada lembaga-lembaga perbankan yang menempatkan ... 

Argumentasi larangan riba

Larangan riba merupakan salah satu pembeda utama antara sistim ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Argumentasi larangan riba dalam ekonomi Islam ... http://zonaekis.com/ekonomi-syariah-sebagai-solusi/

SOLUSI PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN Diposkan oleh Jaya_karta (Care) di 10:12 0 komentar Artikel Pertanian merupakan jantung pertahanan bagi ketahanan pangan Indonesia saat ini. Selain itu juga, pertanian adalah sektor utama penyedia bahan pangan, baik bagi manusia maupun pakan bagi ternak/hewan dan ikan yang merupakan bagian dari siklus pertanian itu sendiri. Meninggalkan sektor pertanian dalam pembangunan nasional, terutama dalam ketahanan pangan akan membawa bangsa ini kepada krisis. Namun, membangun pertanian Indonesia tanpa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan akan membawa bangsa ini kepada krisis keadilan juga. Dari gambaran krisis ini, terdapat kaitan yang sangat erat antara ketahanan pangan dan pertanian yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa pertanian yang maju, ketahanan pangan tidak akan sukses, dan tanpa ketahanan pangan yang baik, bangsa ini akan mengalami suatu masalah yang sangat serius yaitu kelaparan dan kemiskinan. Tetapi masalah itu dapat kita selesaikan dengan menjadikan pertanian Indonesia yang menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita. Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya. Tentu pemikiran ini adalah sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga sampai pada langkah-langkah operasional yang diperlukan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pertanian ini. Berbagai bentuk krisis pangan telah terjadi selama ini yang merupakan bukti bahwa lemahnya sektor pertanian dalam pemenuhan pangan di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak terdapat keluarga petani Indonesia yang ketahanan pangannya rendah yang mengakibatkan kemiskinan bahkan menimbulkan penyakit kekurangan gizi pada anak-anak dan penyakit busung lapar. Sehingga solusi terhadap persoalan pangan ini akan selalu terkait dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Kesejahteraan petani yang relatif rendah saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan di Indonesia ke depannya. Kesejahteraan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor yang timbul dan keterbatasan petani, diantaranya yang paling utama adalah : a. Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif yang mendukung pekerjaan mereka, kecuali tenaga kerjanya b. Luas lahan pertanian yang sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan

www.4sidis.blogspot.com pembiayaan dan penyuluhan pertanian d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih memadai untuk mereka terapkan e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar yang sangat lemah g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani itu sendiri. Estimasi kebutuhan pangan yang ideal harus disediakan dan dikonsumsi masyarakat untuk mencapai gizi seimbang yang dapat diproyeksikan dengan pendekatan interpolasi linier untuk mencapai Skor PPH 100 pada tahun 2020. Penetepan angka 2020 ini merupakan kesepakatan yang diambil dan didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah mencapai MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015 (menurunkan kelaparan sampai setengahnya). Adapun Proyeksi Konsumsi dan Penyediaan Pangan di Indonesia dengan mengacu PPH pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini. No Kelompok/Jenis Pangan Konsumsi Penyediaan 1 Padi-padian - - Beras 21.728 23.901 Jagung 307 337 Terigu 1.961 2.158 Subtotal Padi-padian 23.987 26.386 2 Umbi-umbian - - Ubi Kayu 5.242 5.767 Ubi Jalar 1.233 1.357 Sagu 222 245 Kentang 768 845 Umbi Lainnya 384 423 Subtotal Umbiumbian 7.850 8.635 3 Pangan Hewani - - Ikan 7.512 8.263 Daging Ruminansia 671 738 Daging Unggas 1.103 1.214 Telur 2.291 2.520 Susu 658 724 Subtotal Pangan Hewani 12.212 13.433 4 Sayur dan Buah - - Sayur 14.277 15.705 Buah 5.785 6.363 Subtotal Sayur dan Buah 20.062 22.068 5 Minyak dan Lemak Minyak Kelapa 906 996 Minyak Sawit 1.233 1.356 Minyak Lain 42 47 Subtotal Minyak dan Lemak 2.181 2.399 6 Kacang-kacangan Kacang Tanah 223 245 Kacang Kedelai 2.533 2.786 Kacang Hijau 227 - Kacang lain - - Subtotal Kacang-kacangan 3.053 3.358 7 Gula - - Gula Pasir 2.248 2.472 Gula Merah 269 296 Sirup - - Subtotal Gula 2.617 2.878 8 Sayur dan Buah - - Sayur 14.277 15.705 Buah 5.785 6.363 Subtotal Sayur dan Buah 20.062 22.068 9 Lain-Lain - - Minuman 885 974 Bumbu 419 461 Lainnya - - Subtotal Lain-Lain 1.308 1.439 Sumber : Martianto dkk (2006) Pada tabel di atas terlihat, bahwa sepanjang terdapat konvergensi dari jaminan interpolasi linear ini maka ketahanan pangan nasional tidak akan berkurang. Namun, masalahnya sekarang adalah masih adanya kekurangan dalam tatanan distribusi, akses, dan konsumsi dari bahan pangan tersebut. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk diatasi, sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan di pasar sangat pesat dibanding tahun 2007 yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal juga. Adapun faktor eksternal adalah : 1) adanya kenaikan harga pangan di pasar dunia, 2) menurunnya produksipangan dunia karena perubahan iklim terutama masalah kekeringan di negara produsen serta menurunnya luas areal panen, 3) pengaruh kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan ongkos produksi naik, 4) adanya perubahan iklim global dan konversi komoditas pangan ke bahan bakar nabati, 5) adanya penguasaan perdagangan biji-bijian oleh beberapa korporasi multinasional, dan 6) masuknya investor di bursa komoditas. Penyebab faktor internalnya adalah: 1) adanya konversi lahan sawah untuk pemukiman dan industri, 2)luas areal panen hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil (sekitar 1,4 % pada tahun 2008), 3) produktivitas relatif tetap, 4) margin yang diterima petani untuk tanaman pangan sangat rendah dibandingkan komoditas hortikultura, dan 5) harga komoditas tanaman pangan yang relatif rendah. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini. Penduduk Indonesia 1900 - 2035 Tahun Jumlah 1900 1930 1960 1990 2000 2035 40 juta 60 juta 95 juta 180 juta 210 juta 400 juta Diawal abad ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa, dan diawal abad 21, selama 30 tahun penduduk

www.4sidis.blogspot.com Indonesia bertambah hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam waktu 100 tahun. Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan produksi bahan pangan yang menurun di Indonesia, mengakibatkan Indonesia harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Contoh konkritnya adalah kedelai yang diimpor pada tahun 1990-1998 hanya berkisar antara 343.000-541.000 ton, meningkat tajam sejak tahun 1999-20007 menjadi antara 1.133.000-1.343.000 ton. Dari permasalahan di atas, dapat kita berikan argumen bahwa pertanian Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak untuk mensejahterakan petani dan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara ini. Dan tidak lepas dari perhatian pemerintah sebagai penyelenggara peraturan, pembinan dan pengawas terhadap pertanian Indonesia. Masalahmasalah yang dihadapi negara kita ini bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah yang kita alami ini telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses. Seharusnya negara kita belajar dari pengalaman negara tersebut untuk mengatasi masalah yang ini. Di samping itu juga peran masyarakat maupun pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini serta memajukan pertanian Inndonesia yang berkelanjutan. Agar penbangunan pertanian memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan, negara perlu menetapkan politik pertanian yaitu keputusan sangat mendasar dibidang pertanian pada tingkat negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan. Memang, isu tentang penbangunan pertanian sudah cukup lama dibahas, namun hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah yang kongkret serta efektif untuk meningkatkan pertanian yang mandiri. Yang terjadi malah Indonesia semakin tergantung dengan impor bahan pangan, serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah justru semakin menekan pertanian Indonesia itu sendiri, seperti membebaskan bea masuk untuk impor gandum dan kedelai yang menguasai pasar Indonesia. Padahal pertanian Indonesia sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu pemerintah berperan dalam memfasilitasi kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain pemerintah, kita juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan ini. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi). Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap ketersediaan pangan, kecukupan , perataan pangan, baik dalam jumlah, mutu, aman, bergizi, beragam, serta harga, distribusi, daya beli masyarakat. Upaya untuk terciptaanya kondisi tersebut, maka pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian Indonesia ke depannya, yaitu peningkatan pada produksi dan swasembada yang berkelanjutan, diversifikasi pangan, nilai tambah pada produk pertanian Indonesia, daya saing dengan produk luar, ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan dengan visi pertanian Indonesia tahun 2009-2014 adalah menjadikan Pertanian Indonesia menjadi pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perspektif baru yang harus diterapkan adalah perspektif pembangunan pertanian yang berkedaulatan berkeadilan, , dan berkelanjutan yang harus mewarnai pembangunan dan penataan sektor dan bidang-bidang tersebut. Ketiga prinsip tersebut didasarkan pada akar persoalan bangsa Indonesia yang masih terperangkap ke dalam ketergantungan dengan pihak asing baik dalam pemikiran pembangunan, peraturan perundangan, formulasi dan implementasi kebijakan, aspek-aspek kehidupan sosial,

www.4sidis.blogspot.com maupun birokrasi. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkedaulatan adalah mencakup hal-hal di bawah ini : 1) Pemikiran pembangunan yang lebih mencerminkan kepada kedaulatan rakyat 2) Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kedaulatan dan pemihakan terhadap kepentingan rakyat banyak 3) Kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 4) Berdaulat dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan untuk kesejahteraan rakyat 5) Rezim devisa yang lebih berdaya guna untuk pengembangan ekonomi yang mensejahterakan rakyat 6) Kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 7) Perlindungan dan penguatan terhadap munculnya kelompok-kelompok tani, nelayan, peternak, perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan mengembangkan sumberdaya. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan adalah sebagai berikut : 1) Pemikiran pembangunan yang lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat 2) Kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi 3) Kebijakan ekonomi-politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak 4) Keadilan dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi 5) Penegakan hukum untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber ekonomi bagi rakyat banyak Adapun prinsip-prinsip berkelanjutan adalah sebagai berikut : 1) Integrasi prinsip-prinsip yang berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan 2) Pemulihan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya alam untuk mencegah ancaman terhadap ketidakberlanjutan pembangunan Perspektif baru pembangunan pertanian ini mengajukan sumberdaya alam domestik untuk dikelola dengan berbasis IPTEK yang tepat guna, memadai, dan mempunyai daya dukung lingkungan. Sehingga perspektif pembangunan pertanian ini membutuhkan peran negara dan pasar secara proporsional, tepat guna, dan bijak. Dalam kaitan tersebut, terdapat peluang untuk menciptakan kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur pertanian dalam arti luas dan perdesaan yang ditopang oleh kebijakan moneter yang tepat serta pergeseran dari kebijakan sistem perbankan berbasis cabang kepada sistem perbankan yang berbasis unit dimana pengembangan kebutuhan kredit diidentifikasikan berdasarkan stimulus lokal. Dengan perspektif baru tersebut maka diperlukan pengarahan kembali (redirecting) strategi dan kebijakan pembangunan yang diharapkan mencapai bangsa mandiri yang didukung pertanian dan pedesaan yang tangguh untuk meningkatkan ketahanan pangan. Berdasarkan analisis terhadap krisis-krisis bangsa khususnya pangan, maka reorientasi kebijakan dasar yang diperlukan adalah perubahan strategi pembangunan dan penataan ruang berimbang yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, reforma agraria, percepatan pembangunan pedesaan. Pengarahan kembali strategi dan kebijakan ini dilakukan berdasarkan isuisu krisis bangsa yang sekarang ini terjadi. Perspektif baru pembangunan merupakan kerangka memandang strategi dan kebijakan di bidang ekonomi, pangan, ekologi, dan pertanian. Sebuah Karya Tulis Ilmiah yng diperlombakan pada saat Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Web Tingkat Persiapan Bersama, Institut Pertanian Bogor 2009. Puji Tuhan Karya ini berada pada posisi No 2. Oleh: Karta Jaya H Tambunan Tulisan Asli Dari: http://ikanmania25.blogspot.com/2011/11/solusi-pembangunan-pertanianindonesia.html


Untuk Atasi Kemiskinan, Pemerintah Didesak Prioritaskan Sektor Pertanian Tingginya angka kemiskinan tahun lalu membuat berbagai kalangan bereaksi dan menyampaikan pemerintah harus segera mengubah sistem perekonomian dari kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan. Pengamat mengatakan, perekonomian berbasis perdesaan merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan (foto: dok).

Kepada VoA di Jakarta, Minggu, pengamat pertanian dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ndang Sukara berpendapat perubahan kebijakan ekonomi harus dilakukan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan. Jika tidak maka ia pesimistis target pemerintah menurunkan angka kemiskinan 2014 mendatang sebesar 8 persen dari total penduduk tidak akan tercapai. Sukara mengingatkan, jika desa-desa sudah sejahtera maka masyarakat desa tidak akan tertarik pindah ke kota-kota besar terutama Jakarta. Saat ini angka kemiskinan di Indonesia sekitar 12,3 persen atau setara dengan 29,89 juta orang miskin di Indonesia. “Negara kita kan diakui sejak lama sebagai negara agraria disamping maritim, jadi memang harusnya porsi untuk keikutsertaan petani dan nelayan itu harus jauh lebih besar dan harus jadi prioritas secara nasional,” ujar Ndang Sukara. Ndang Sukara menambahkan dengan menciptakan rantai perekonomian yang panjang di desa-desa, merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan. Selama ini ditambahkannya para petani dan nelayan hanya diberi kesempatan mencari nafkah malalui penjualan bahan pokok yang mereka hasilkan. Bahan pokok seperti padi dan ikan itu kemudian dikelola di kota-kota besar oleh pengusaha besar dan siap dijual di pasar-lokal dan ekspor. Padahal diingatkannya, jika bahan pokok diolah di desa-desa, maka selain mampu mencerdaskan masyarakat desa, juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Ndang Sukara menambahkan, “Prioritas yang paling penting mungkin membuka kesempatan dan peluang kepada para petani ikut serta dengan peningkatan kemampuan mereka dan sebagainya supaya ada kegiatan ekonomi atau rantai ekonomi yang sangat panjang di desa, sehingga produk-produk pertanian itu yang diangkut ke kota, misalnya sudah dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Ini juga akan menghemat banyak hal termasuk sektor transportasi, kalau misalnya membawa barang mentah ke Jakarta misalnya menjadi sentra produksi kan berat amat dan pada akhirnya 40 persen harus dibuang juga di Jakarta berupa sampah.” Sementata itu menurut pengamat ekonomi dari Univeristas Paramadina, Jakarta, Wijayanto, ia setuju dengan rencana pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak atau BBM sehingga diharapkannya segera dialihkan untuk sektor pertanian. Wijayanto mengatakan, “Subsidi petani menurut saya tetap dibutuhkan, ini kan lebih well targeted, kita tahu siapa yang mendapatkan subsidi pupuk, subsidi benih dan lain sebagainya, nah yang harus dihilangkan subsidi bahan bakar, itu menurut saya agak terlambat, bayangkan kalau subsidi bahan bakar itu bisa dihilangkan 120-an kira-kira bisa dialokasikan untuk pertanian, untuk pendidikan, untuk infrastruktur yang impact-nya akan luar biasa.”


Dalam anggaran tahun ini sektor pertanian mendapat alokasi dana sebesar Rp 17, 8 milyar yang rencananya untuk berbagai program diantaranya peningkatan produksi serta pencapaian swasembada beras dan daging sapi. Selain itu pemerintah juga menyediakan anggaran untuk membantu para petani jika terjadi gagal panen tahun ini sebesar Rp 2 trilyun. Sebagai perbandiangan, pemerintah menganggarkan subsidi energi BBM rata-rata setiap tahun sekitar Rp 150 trilyun. http://www.voanews.com/indonesian/news/Pengamat-Desak-Pemerintah-Prioritaskan-SektorPertanian-136904453.html

EKONOMI INDONESIA. Perekonomian Indonesia 2012 bakal tumbuh enam persen

Recommend Documents