EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA BEASISWA ETOS DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
Disusun oleh: Muhammad Bukhori 107053003101
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLOH JAKARTA 2011
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul Efektivitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu, 8 Maret 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) pada Program Manajemen Dakwah
Ciputat,8 Maret 2011
Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota
Sekretaris Merangkap Anggota
Drs. Study Rizal LK, M.Ag 196404281993031002
H. Mulkanasir BA, SPd, MM 195501011983021001
Anggota Penguji I
Penguji II
Drs. Hasanudin, MA 19660605199403005
Drs. Sihabudin Noor, M/Ag 196902211997031001
Pembimbing
Noor Bekti Negoro, SE, STP,M.Si NIP : 19650301 1999 03 1001
EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA BEASISWA ETOS DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Komunikasi
Oleh : Muhammad Bukhori Nim : 107053003101
Di bawah bimbingan
Noor Bekti Negoro, SE, STP,M.SI NIP :19650301 1999 03 1001
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLOH JAKARTA 1432 H/2011 M ABSTRAK
ii
Muhammad Bukhori, Efektifitas Pengawasan DPS terhadap Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika, di bawah bimbingan Noor Bekti Negoro, SE, STP, M.Si Pada beberapa dasawarsa akhir tahun ini, perkembangan dunia perekonomian sudah sangat berkembang dengan cepat, khususnya perkembangan perekonomian Islam. Lembaga keuangan Islam merupakan Lembaga yang sangat strategis dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam lembaga formal Lembaga Keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam saat ini sudah banyak sekali diminati oleh masyarakat baik dari kalangan menengah keatas atau pun menengah kebawah. Dalam hal mendorong atau mempertahankan terjaganya kualitas keislama dalam Lembaga Keuangan Islam tersebut selalu konsisten atas prinsip-prisip Syaraih, maka dibentuklah badan pengawas yang selalu mengawasi jalannya operasional lembaga tersebut yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS), lembaga ini merupakan lembaga independen yang terdiri dari para pakar ekonomi Islam dan menguasai ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan hukum-hukum Islam seperti Fiqh Islam, Tafsir Hadis dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompet Dhuafa Republika sudah berjalan efektif dan langkah-langkah dan pengawasan DPS terhadap penyluran dana beasiswa etos. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut telah ditentukan oleh manajemen sehinggga tercapainya tujuan dari lembaga tersebut, dan langkah-langkah pengawasan adalah menetapkan standar atau tolak ukur terhadap penyaluran dana tersebut guna terlaksanannya tujuan dari lembaga itu sendiri. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap penulisan skripsi ini, dan untuk mendapati data yang penulis butuhkan, maka penulis menggunakan langkah-langkah dalam pengumpulan data seperti mencari data yang bersangkutan dengan pembahasan penulis di perpustakaan yang telah di sediahkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu penulis pun menggunakan metode survei langsung ke Dompet Dhuafa Republika guna melengkapi data-data yang penulis butuhkan dan yang bersangkutan dengan judul penulis, selain itu pun penulis menggunakan metode wawancara dan observasi ke Dompet Dhuafa Republik. Dari hasil penelelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkan efektifitas pengawasan DPS terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos di Dompet Dhuafa Republika menggunakan pengawasan internal dan eksternal, yang mana hasil pengawasan tersebut berupa laporan dari lembaga yang bersangkutan yang dibuat oleh tim edit auditor independen dan setelah itu langsung di laporkan ke DPS.
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan pencipta alam raya ini yang telah memberikan berjuta-juta Nikmat diantaranya nikmat sehat
wal’afian.
Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi akhir jaman, pemimpin umat dia adalah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliah hingga jaman reformasi seperti sekarang ini. Bab demi bab skripsi ini telah penulis selesaikan dan dalam penulisan skripsi ini tak sedikit kesulitan atau pun cobaan yang penulis hadapi, namun dengan dorongan dan semangat dari orang-orang yang selalu ada untuk menyemangati penulis, hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat penulis selesaikan. Dengan itu seyogyanya penulisa ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 1. Keluarga besar, Ayahanda dan bunda, kakak-kakaku, yang selalu memberi dukungan, doa-doa yang tak pernah henti-hentinya, motifasi dan kasi sayank yang tulus hingga akhir hayat, semoga allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kedua orang tua penulis (amien) keponakan yang selalu mencerahkan fikiran
dan semua
dimana saat kejenuhan
melanda fikiran penulis. 2. Dr. H. Arief Subhan MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. 3. Drs. Cecep Castrawijaya MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan H. Mulkanasir BA, SPd, MM. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, yang telah mempermudah penulis dalam menyusun karya ilmiah
iv
ini, dan penulis akan selalu kenang jasa-jasa beliau yang telah memberikan ilmunya kepada pnulis. 4. Noor Bekti Negoro, SE, STP,M.Si selaku pembimbing,
yang telah
berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya serta sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan
skripsi
ini, hingga
pada
akhirnya
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 5. Joko Sunggoro selaku PUSDOK Dompet Dhuafa Republika, yang telah meluangkan waktunya untuk penulis, guna terlaksananya penelitian ini yang penulis laksanakan di Dompet Dhuafa Republika. 6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, khususnya Jurusan Manajemen Dakwah. Yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dari awal kuliah hingga selesai skripsi ini. 7. Some one specialy yang selalu memberikan dukungan, sabar dan baik hati untuk menemani penulis guna menyelesaikan skripsi ini. 8. Untuk semua sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberi dukungan,
sehingga
membuat
penulis
kuat
dalam
menghadapi
permasalahan yang penulis hadapi terutama Mira, Riris, Alfian , Rahmat (sukron atas bantuan, doa, dan dukungannya). inmi2takanu ( Intan, Meia, Mia, Itha, Eka, Nur) yang selalu meberikan semangat kepada saya, terimakasih banyak. Isnaini, Ade (bondeng), Sisworo, Tika, Abdul fatah (Adunk), Nadia, Ali, Arief, dan teman-teman MD seperjuangan lainya. Dan teman-teman liannya Cici, Ike/VIE, Linda, Indah dukungan dan doa kalian)
v
(makasi atas
9. Seluruh staff perpustakaan (terimakasi telah memberi kemudahan dalam segala hal yang berbau perpustakan, sukron jazillan). Akhirnya penulis menyadari, bahwa skripsi ini belum spenuhnya dapat memberikan pengetahuan yang sempurna, untuk itu penulis sangat berlapang dada untuk menerima masukan dan kritikan yang membangun, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif, dan dapat memperluas wawasan keilmuan serta menambah pengetahuan kita.
Jakarta,
Januari 2011
Penulis
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................
i
ABSTRACT .......................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR........ ............................................................................... iii DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ............................................................................................... x
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah....................................
7
1. Pembatasan masalah........................................................
7
2. Perumusan masalah ........................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .............................................
7
1. Tujuan penelitian ............................................................
7
2. Manfaat penelitian ..........................................................
8
D. Tinjauan pustaka ...................................................................
8
E. Metodologi penelitian ..........................................................
9
F. Waktu dan tempat penelitian ...................................................10 1. Penelitian kepustakaan .................................................... 10 2. Penelitian lapangan ........................................................ 10 3. Observasi ........................................................................ 11 4. Wawancara ..................................................................... 11
vi
5. Dokumentasi .................................................................. 12 G. Sistematika penulisan ........................................................... 12 BAB II
TINJAUAN TEORITIS A. Pengertian Efektivitas............................................................. 14 B. Pengawasan ......................................................................... 15 1. Pengertian pengawasan ................................................... 15 2. Macam-macam pengawasan ............................................ 17 3. Tujuan monitoring........................................................... 19 4. Langkah-langkah monitoring........................................... 20 C. Sejarah Dewan Pengawas Syariah (DPS) ............................. 22 D. Dewan Pengawas Syariah ..................................................... 23 E. DPS secara normatif .............................................................. 25 F. Fungsi Dewan Pengawas Syariah ......................................... 26 G. Tugas dan wewenang DPS .................................................... 27 1. Tugas DPS....................................................................... 27 2. Wewenang DPS .............................................................. 28 H. Penyaluran (Distribusi) ......................................................... 29 1. Pengertian Distribusi ....................................................... 29 2. Macam-macam penyaluran (Distribusi) ......................... 30 3. Tujuan Distribusi ............................................................ 31
BAB III
GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA REPUBLIKA A. Sejarah berdiri Dompet Dhuafa Republika ........................... 33 B. Visi dan misi ......................................................................... 35
vii
1. Visi Dompet Dhuafa Republika ...................................... 35 2. Misi Dompet Dhuafa Republika .................................... 35 C. Nilai lembaga dan Strategi utama ......................................... 35 1. Nilai lembaga ................................................................. 35 2. Strategi utama (grand strategy)........................................ 36 D. Tujuan dan prinsip................................................................. . 36 1. Tujuan didirikannya Dompet Dhuafa.............................. 37 2. Prinsip ............................................................................. 37 E. Struktur organisasi Dompet Dhuafa Republika ................... 37 F. Program Domper Dhuafa Depublika .................................... 38 1. Program sosial ................................................................. 38 a. Layanan kesehatan Cuma-Cuma ............................... 38 b. Lembaga pengembangan insani ................................ 38 c. Lembaga pelayanan masyarakat ............................... 39 2. Program pemberdayaan ekonomi .................................... 39 a. Masyarakat mandiri ................................................... 39 b. Lembaga pertanian sehat ........................................... 39 c. BMT center ............................................................... 40 d. Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) ............................ 40 e. Zona madina .............................................................. 40 f. Rumah sehat tepadu .................................................. 40 G. Beastudi etos ......................................................................... 41
viii
BAB IV
HASIL ANALISIS A. Efektifitas pengawasan DPS terhadap penyaluran dana beasiswa etos ......................................................................... 43 B. Langlah-langkah pengawasan ............................................... 45 C. Pengawasan sebelum pelaksana ............................................ 46 D. Pengawasan sedang berjalan ................................................. 47 E. Pengawasan setelah pelaksana .............................................. 48 F. Perbaikan terhadap penyimpangan ...................................... 49 G. Pendistribusian dana beasiswa etos ....................................... 49 H. Peran dan fungsi DPS terhadap penyaluran dana beastudi etos ....................................................................................... 58 1. Peranan DPS ................................................................... 58 2. Fungsi DPS ..................................................................... 59 I. Faktor pendukung dan hambatan DPS .................................. 60 1. Faktor pendukung ........................................................... 60 2. Faktor hambatan .............................................................. 60
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................... 61 B. Saran ...................................................................................... 63
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 64 LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
TABEL 1
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA INFAQ/SEDEKAH
LAPORAN
SUMBER
DAN
PENGGUNAAN DANA Untuk periode yang berakhir 30 sya’ban 1430 dan 29 sya’ban 1429 H ....................................... 52 TABEL 2
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA ZAKAT
LAPORAN
PENGGUNAAN
DANA
FAKIR
MISKIN DAN FISABILILLIAH Untuk periode yang berakhir 30 sya’ban 1430 H dan 29 sya’ban 1429 H ................ 53
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada beberapa dasawarsa akhir tahun ini, perkembangan dunia perekonomian
sudah
sangat
berkembang
dengan
cepat,
khususnya
perkembangan perekonomian Islam. Lembaga keuangan Islam merupakan Lembaga yang sangat strategis dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam di dalam lembaga formal Lembaga Keuangan Islam. Berbagai kekurangan yang ada di Lembaga Keuangan Islam, seperti meyakinkan masyarakat awam dan tokoh setempat terhadap riba, dan belum mengertinya masyarakat akan eksistentsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Lembaga Keuangan Islam. Di samping itu langkahnya para profesional yang memiliki pemahaman atau pengalaman baik di dalam perbankan maupun Syariah. Maka haruslah dibentuk yang namanya pengawasan, guna menerapkan nilai-nilai Islam di dalam Operasional perbankan Syariah. Begitu juga dengan Lembaga keuangan Islam atau Lembaga Pelayanan Masyarakat. Pada saat ini Lembaga keuangan memang sangat diperhatikan, karena apabila dalam kinerja tidak terkontrol dengan baik, maka akan merugikan nasabah atau para donatur bahkan dapat merusak perekonomian suatu lembaga tersebut. Oleh sebab itu, dalam proses atau penyaluran dana, lembaga Islam membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi jalannya atau operasional keuangan di suatu lembaga tersebut.
1
2
Tidakah kamu perhatikan, bahwa sesungguhya ALLAH mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dia-lah yang ke enamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melaikan DIA ada bersama mereka dimana pun mereka berada, kemudian DIA akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan, sesunggunya ALLAH maha mengetahuisegala sesuatu [ Al-Mujadalah ayat 7] Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia yang berada di alam semesta ini harus merasa atau pun selalu diawasi oleh ALLAH SWT, dalam setiap apa yang mereka lakukan di muka bumi ini semua itu di awasi oleh ALLAH SWT. Mulai dari perkerjaan yang kecil hingga penguasaan atau perkerjaan yang besar. Karena sesunguhnya ALLAH SWT maha pengasih lagi maha mengetahui segala sesuatu yang berada di langit dan di muka bumi ini. Dan apabila setiap manusia merasakan itu. Maka setiap perkerjaan akan berjalan dengan baik, jika dikaitkan dengan kegiatan transaksi Ekonomi Islam (Muamalah) yang dilakukan, maka haruslah berpegang teguh pada Syariatsyariat Islam, yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan Hadits Dewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya keuangan Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Muamalat menurut Islam.1 Dalam staf atau
1
. Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2004,hal. 51
3
anggota Dewan Pengawas Syariah haruslah orang yang benar-benar mengerti akan kaidah-kaidah Islam, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Pengawas Bank Syari'ah, harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Bank Syari'ah. Hal ini penting agar Bank Syari'ah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip Syari'ah, Bank syari'ah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip Syari'ah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank Syari'ah dapat terjadi, karena ketidak konsistenan dalam menjalankan prinsip Syari'ah, terkadang Dewan Pengawas Syariah memilih anggotanya hanya dengan kharisma yang mereka miliki, bukan dari Ilmu-ilmu Islam yang mereka fahami, seperti Ilmu fiqih Islam atau menguasai Fiqih Mumalah dan lain-lain seperti Ilmu ushul Fiqih, Qawa'id Fiqih, Tafsir dan Hadits, Ekonomi, disamping itu Dewan Pengawas Syariah juga harus menguasai ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern, halal haramnya suatu transaksi dan lain-lain sebagainya. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah DPS di hampir semua perbankan atau lembaga Islam hanya ada seorang konsultan agama, sementara pada bank-bank lainnya seperti Faisal Islamic of Egypt (FIBE), Dewan Pengawas Syariah paling banyak terdiri dari lima orang anggota dan mereka ahli dalam hukum Islam dan percaya tentang ide-ide perbankan. Mereka diberi wewenang dan otoritas yang luas untuk menguji semua kontrak, metode dan aktifitas yang terkait dengan prilaku bank-bank Islam.2 Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam Manajeman keuangan Islam, karena berjalan baik atau tidaknya suatu transaksi 2
. Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah,(Jakarta: Paramadina, 2007 ),h.172.
4
itu terdapat pada pengawasan syariahnya. Selain itu, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah semata-mata sebatas meneliti dan menentukan suatu produk jasa atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Selain Dewan Pengawas Syariah yang
mengawasi kegiatan di suatu Lembaga
Keuangan Islam, ada juga badan-badan Eksternal yang terkait dengan bentukbentuk akad yakni DSN (Dewan Syariah Nasional), namun dalam pengawasan pembiayaannya adalah BI (Bank Indonesia). Salah satu syarat berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yakni, harus adanya Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari beberapa Ulama yang berkompeten dalam hukumhukum Syariat Islam, dan para Ulama tersebut harus memiliki spesifikasi dalam Fiqih Muamalah atau hukum Syariah mengenai utang piutang dan sejenisnya. 3 Prinsip dasar hukum Syariah menjadi awal atau dasar yang sangat penting dalam pengembangan lembaga-lembaga Islam dan hukum inilah yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan Konvesional dengan lembaga keuangan Islam. Dan dalam berjalannya Syariah Islam di suatu Lembaga Islam haruslah di bentuk Dewan Pengawas Keuangan yang dapat disebut dengan Dewan pengawas Syariah (DPS). Pengawasan dalam pendangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. 4 Pengawasan yang baik adalah Pengawasan yang telah built in ketika menyusun sebuah program, dalam menyusun program harus sudah ada unsur kontrol di dalamnya, tujuan Pengawasan adalah agar seorang yang melakukan 3
. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta; Tazkia Cendikia, 2001) cet.ke-1 hal.234 4 .Abdul Mannaan, 2000, Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka, hal.152
5
perkerjaan merasa bahwa perkerjaan yang diperhatikan oleh atasannya bukan perkerjaan yang tidak diacuhkan atau pekerjaan yang dianggap enteng, oleh karena itu pengawasan yang terbaik adalah Pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang di awasi dan dari sistem pengawasan yang baik. 5 Dalam lembaga Islam haruslah ada yang mengawasi proses Penyaluran Dana tersebut agar dalam penyaluran dana dapat berjalan dengan baik dan berdasarkan hukum atau Syariah Islam dan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam hal ini keefektifitasan kerja Dewan Pengawas Syariah dapat diwujudkan atas dasar tiga Pengawasan yakni Ketaqwaan Individu, Control anggota dan Penerapan aturan. Maksudnya adalah Lembaga Keuangan Islam atau Lembaga Pelayanan Masyarakat didasari atas aturan-aturan yang jelas dan terbuka serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum Syariah yang telah ada. Salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah yakni melakukan Pengawasan secara Intern atas penyaluran dana terhadap kaum Dhuafa atau masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dapat sesuai dengan prinsipprinsip Syariah, dalam arti lain Dewan Pengawas Syariah berwewenang atau dapat memenentukan boleh atau tidaknya Penyaluran Dana tersebut. Dengan adanya pengawasan, maka Operasional Penyaluran Dana pada suatu Lembaga Keuangan Islam akan berjalan dengan baik dan mengikuti syariat-sayriat Islam yang telah ada, pada dasarnya fungsi Manajerial Pengawasan adalah untuk mengetahui sejauh mana prestasi kerja bawahan guna memastikan tujuan dari Organisasi tersebut disemua tingkatan, dan rencana yang di desain untuk mencapai yang sedang dilaksanakannya. 5
. Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, Manajeman Syariah dalam Praktik, Jakarta,Gema Insani,2003,cet,ke.1,hal.158
6
Dewan Pengawas Syariah sangat penting terhadap operasional keuangan suatu Lembaga Islam yang telah ada, Dewan Pengawas Syariah haruslah memaksimalkan kinerjanya. Dari tuturan sebagian masyarakat terhadap Operasionalnya yakni Dewan Pengawas Syariah harus kerja secara Efektif dan Efisien, sehingga Efektifitas organisasi Lembaga keuangan terhadap Penyaluran Dana dapat berjalan secara baik. Dewan Pengawas Syariah atau Lembaga Keuangan Islam yang baik yakni yang berdasarkan atau memenuhi prinsip Amanah, Sidiq, Fhatonah dan Tablig. Dan itu semua menjadi prinsip yang harus melekat dalam suatu diri lembaga Islam, hal ini amat sangat penting karena masyarakat yang relatif awam tentang Produk Penyaluran Dana, mereka akan menilai Eksistensi lembaga atau suatu kelompok pertama kalinya yakni dari aspek kerjanya sebelum melihat dari aspek Syariahnya. Sehubungan dengan itu, pengawasan sangatlah penting di suatu kegiatan dalam sebuah lembaga Islam atau Organisasi, dengan adanya pengawasan maka kegiatan akan berjalan dengan baik, oleh karena itu penulis mempunyai keinginan untuk mengetahui sejauh mana atau bagaimana Efektifitas Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika, guna mengembangkan Syariat-syariat Islam lebih Efektif lagi. Yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi)
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dibuat agar penelitian atau analisis ini lebih terarah dan tidak meluas kepermasalahan yang lain, maka penulis
7
membatasi masalah pada Efektifitas pengawasan
produk penyaluran
beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika 2. Perumusan Masalah Berdasarkan
pembatasan
masalah
di
atas,
maka
penulis
merumuskan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana langkah-langkah dan pengawasan kerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi produk Penyaluran Dana Besiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika? b. Apakah Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos tersebut sudah berjalan efektif?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dengan melihat pembatasan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tentang
langkah-langkah
pengawasan DPS
terhadap Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika. b. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika.
8
2. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini, maka penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi a. Untuk penulis
dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan,
meningkatkan kemampuan, dan pengalaman dalam bidang kerja yang berdasarkan Syariat Islam. b. Untuk dunia Akademik atau Fakultas, dapat dijadikan sumbangan kepustakaan. c. Untuk Dewan Pengawas Syariah
dapat dijadikan sumbangan
kepustakaan dan rujukan bagi para anggota Dewan Pengawas Syariah, guna meningkatkan kinerja Dewan Pengawas Syariah.
D. Tinjauan Pustaka Dalam menyusun karya ilmia ini, penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi satu karya ilmia, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu karya ilmia yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka. Penulis akhirnya menemukan beberapa skripsi yang memiliki judul yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti, skripsi tersebut antara lain, skripsi dari Khusnul Khuluki (104053002054) yang berjudul Sistem Monitoring Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Operasionalisasi Bank Syariah Mandiri, dalam skripsi ini Khusnul Khuluki memaparkan tentang Monitoring Operasional Bank Syariah, sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis yakni lebih mengarah kepada Efektifitas Pengawasan DPS terhadap produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika
9
E. Metodoligi Penelitian 1. Metodologi penelitian Metodologi berasal dari kata metode dan logos, metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan, dengan demikian metodelogi dapat diartikan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan ilmu pengetahuan secara seksama untuk mencapai tujuan. Adapun penelitian adalah berasal dari Bahasa Inggris research yang kemudian di adopsi menjadi kata riset dalam Bahasa Indonesia. Secara Etimologi, research berasal dari kata re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari, dengan demikian research adalah mencari kembali.6 Dengan demikian Metodologi penelitian adalah menjelaskan dan menggambarkan bagaimana
dilaksanakan secara
sistematis dan bagaimana landasan teori tentang rancangan penelitian dan model yang didahului dengan rancangan percobaan atau teknik-teknik yang harus digunakan dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriftif tentang objek berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati guna mendapatkan data-data yang diperlukan.7
6
. M. Hariwijaya.Cara Mudah Menyusun Proposal.(Yogyakarta: Pararaion, 2009), cet.2,h.53. 7 . Sudarto,Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. 2002.cet3.h.62
10
F. Waktu dan tempat penelitian 1. Waktu Waktu penelitian penulis laksanakan di jam kerja yakni diantara jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB 2. Tempat penelitian Penulis melakukan penelitian di Dompet Dhuafa Republika, yang beralamat perkantoran Ciputat Indah Permai C 28-29. Jln. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat, Tangerang Dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu : 1. Penelitian Kepustakaan (library research) Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan, untuk sumber tertulis baik itu buku, artikel, hasil-hasil seminar dan sumber tertulis lainnya.yang bersangkutan dengan pembahasan penulis. Penelitian ini merupakan kegiatan tela’ah pustaka dengan teknik Dokumentasi terhadap sumbersumber buku, kitab-kitab, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya yang mendukung dengan kegiatan penulis serta dapat dijadikan acuan dalam suatu penelitian. 2. Penelitian Lapangan Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kegiatan Observasi langsung ketempat objek penelitian tersebut, dan penelitian ini dilakukan dengan cara meminta data-data dan Dokumen
11
langsung kepada objek yang diteliti dan pendapat para pakar Syariah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data dan informasi sudah didapatkan, lalu dikumpulkan untuk ditelaah lebih jauh lagi guna mendapatkan atau mengetahui fenomena yang ada, hingga dapat menghasilkan data yang diperoleh adalah data Primer yang menggunakan metode. 3. Observasi Menurut E.C Wragg dalam bukunya An Introductionto Classroom Observation yang dikutip oleh Nurul Hidayati Observasi adalah Pengamatan secara sistematis dan analisis yang memegang peranan penting untuk meramalkan tinglah laku sosial, sehingga hubungan antara satu dengan pristiwa yang lain dapat menjadi jelas.8 Pengumpulaan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian. 4. Wawancara Yakni teknik penulis melakukan wawancara atau komunikasi langsung antara pengumpul data dengan responden atau informan dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang diangap memberikan informasi mengenai pembahasan untuk kepentingan penelitian.9 Dan wawancara ini dilakukan berkali-kali hingga penulis mendapatkan data yang akurat.
8
. Nurul Hidayati, Metodologi Penelitian Dakwah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006), h.8. 9 . Sutrino Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994)h.136.
12
5. Dokumentasi Yakni Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.10
G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulis dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 1. Bab 1 Pendahuluan, Latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 2. Bab 2 kajian pustaka, pengertian Efektifitas, pengertian pengawasan, macam-macam
monitoring,
tujuan
Monitoring,
langkah-langkah
Monitoring, penyaluran (distribusi), macam-macan distribusi, tujuan distribusi, pengertian produk, beasiswa etos. 3. Bab 3 merupakan pembahasan penelitian yang di lakukan sekilas tentang sejarah DPS, pengertian DPS Dewan Pengawas Syariah, DPS secara normatif, fungsi Dewan Pengawas Syariah, tugas dan wewenang DPS sejarah berdirinya Dompet Dhuafa Republika, Visi, Misi, Nilai lembaga, strategi utama, Tujuan dan Prinsip Dompet Dhuafa. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa, Produk Dompet Dhuafa, 4. Bab 4 merupakan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yakni meliputi Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap 10
. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Sebuah Pendekatan Praktek,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Edisi Revisi II,h.202.
13
produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika, Penyaluran (pendistribusian) dana beasiswa etos di dompet dhuafa republika, peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Penyaluran Dana di Dompet Dhuafa Republika, dukungan dan hambatan yang dialami Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Penyaluran Dana beastudi etos tersebut di Dompet Dhuafa Republika. 5. Bab 5 penutup merupakan kesimpulan dan lampiran.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Efektifitas Pengawasan 1. Pengertian Efektifitas Secara bahasa Efektifitas di ambil dari kata “efek” yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan. Jadi dapat diartikan bahwa Efektifitas adalah keberpengaruhan atau keadaan berpengaruh (keberhasilan setelah melakukan sesuatu).11 The Oxford English Dictionary mengartikan Efektifitas sebagai The quality of being Effektivein various sebse, effektivity the quality or state being efective and power to be efective. Yang mana dapat diartikan sebagai suatu kualitas yang menjadi efektif dalam berbagai hal atau bidang. Efektifitas adalah status mutu menjadi efektif dan menggerakan untuk bisa efektif.12 Sedangkan menurut Ensiklopedi Umum, Efektifitas menunjukan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif jikalau usaha tersebut mencapai tujuannya secara Ideal. Keefektifan adalah pencapaian prestasi dari tujuan taraf Efektifitas dinyatakan dengan ukuran yang agak pasti.13
11
. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet,ke-7, Edisi ke 2,h.250. 12 . Erice Buckley, The Oxford English Dictionary,(Oxford: The Claremdom Press, 1978), vol lll, p.49. 13 . A.B.Pridodgdo Hasan Shadily, Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet ke-8, h.196
14
15
Peter.F.Drucker merupakan salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap Efektifitas. Menurutnya Efektifitas itu dapat dan harus dipelajari secara sistematis, sebab ia bukan bentuk sebuah keahlian yang lahir secara ilmiah. Efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui rangkaian kerja, latihan yang Intens, terarah, dan sestematis, berkerja dengan cepat sehingga dapat menghasilkan kreatifitas.14 Dari pengertian-pengertian Efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, Kualitas dan waktu) yang telah di capai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Pengawasan (Monitoring) Untuk memungkin Perusahaan atau Lembaga dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya kegiatan pengawasan atas sistem produk, agar penyimpangan yang terjadi di Lembaga tersebut dapat diketahui dan diperbaiki, dalam melaksanakan operasi suatu kegiatan dibutuhkan adanya Pengawasan terhadap produkproduk tersebut agar tujuan dari Lembaga tersebut dapat tercapai. Dan pengawasan hanya mungkin dapat dilakukan apabila berdasarkan perencanaan atau standar-standar yang akan dipergunakan.
14
. Peter.F. Ducker, Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986),h.5.
16
Pengawasan adalah Kegiatan pemeriksaan dan pengendalian atas kegiatan yang telah atau sedang dilakukan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan.15 Menurut J.Miockler yang dikutip oleh Kadarman Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah sudah terjadi penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, cara untuk mengambil tindakan perbaikan
yang
diperlukan, untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan dari perusahaan.16 Menurut Ahmad Fadli HS Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan Organisasi untuk menjamin agar supaya semua perkerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.17 Pengawaan menurut T. Hari Handoko Pengawasan adalah Penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.18
15
. Sofjan Assauri, Manajeman Produksi dan Operasi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004),Edisi Revisi,h.123. 16 . A.M Kadarman, Pengantar Ilmu Manajeman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1996),h.132. 17 . Ahmad Fadli HS, Organisasi dan Administrasi, (Jakarta: Manhalun Nasyi-in, 2002),cet,ke-3,h.31, 18 . T.Hani Handoko,Manajeman, (Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi BPFE,1995),cet.9,h350-361
17
Pengawasan Menurut Robert J. Mocker, yang dikutip oleh M. Abdul Muhyi, Pengawasan atau Monitoring adalah usaha sistematika penetapan standar pelaksaanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan pengambilan tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah digunakan dengan Efektif dan Efisien.19
3.
Macam-macam pengawasan Macam-macam pengawasan terdiri dari : a. Pengawasan Internal adalah pengawasan ini dilakukan dalam Instansiinstansi atau Lembaga-lembaga, biasanya Pengawasan dilakukan oleh kepala
bagian/seksi
terhadap
kolega-kolega
yang
ada
dibawah
pimpinannya. b. Pengawasan Eksternal yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, misalnya oleh kepala Urusan Pegawai yang melakukan pengawasan terhadap seorang pegawai di salah satu seksi pada suatu Lembaga. c. Pengawasan Formal yaitu Pengawasan yang dilakukan dengan instansi/ pejabat yang berwewenang dan dapat dilakukan dengan cara intern atau ekstern. d. Pengwasan Informal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara langsung atau pun tidak langsung misalnya melalui surat kabar, majalah dan media masa lainnya.20
19 20
. M.Abdul Muhyi, Pengantar Menejemen Umum , (Jakarta: Diktat Kuliah),h.111 . Mamat R. Irmansyah, Ilmu Administrasi dan Manajemen, h.98-99
18
Basu Swasta menjelaskan bahwa ada 3 dasar pengawasan, yakni pengawasan
pendahuluan
(feedforward),
pengawasan
yang
sedang
dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan (concurrent control), pengawasan umpan balik (feedback control ) a) Pengawasan pendahuluan (feedforward), Pengawasan pendahuluan sering disebut streeng control, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terealisasikan, pengawasan pendekatan ini lebih aktif dan agresif dengan mendetesi masalah-malsah dan mengambil tindakantindakan yang diperlukan sebelum masalah-masalah terjadi. Pengendalian ini aktif apabila menejer dapat menemukan informasi yang akurat dan te pat waktu tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan tujuan. b) Pengawasan yang sedang berlangsung (concurrent control), Pengawasan yang sedang berlangsung ini sering disebut dengan “ya-tidak” scering control atau “ya-teruskan”, dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketetapan pelaksanaan kegiatan. c) Pengawasan umpan balik (feedback control) Pengawasan umpan balik yang sering disebut dengan past action control mengukur hasil kegiatan yang telah di laksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar, dan monitoring ini bersifat dilakukan setelah kegiatan dilakukan
19
4. Langkah-langkah Monitoring Untuk
melakukan
pengawasan
perlu
adanya
langkah-langkah
pengawasan, antara lain : a. Menetapkan standar, yaitu penetapan standar biasanya dilakukan pada proses perencanaan atau tolak ukur untuk merancang pengawasan, secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah meyusun rencana. b. Mengukur kinerja, langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang telah dicapai terhadap kinerja yang telah ditentukan. c. Memperbaiki penyimpangan, proses pengawasan tidak akan lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.21 Rasyad Saleh mengatakan bahwa Langkah-langkah Monitoring terdiri dari : a. Menetapkan standar. b. Mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. c. Membandingkan pelaksanaan tugas dengan standar. d. Mengadakan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.22 Lalu Langkah-langkah Pengawasan menurut T.Hani Handoko terdiri dari empat tahap yaitu : a. Menetapkan standar pelaksanaan. b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. 21 22
Mamat R. Irmansyah, ilmu administrasi dan manajemen, h.162 . A. Rasyid Shaleh, Manajeman Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971),h.152
20
c. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan. d. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.23 Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial, langkah-langkah itu menurut George Terry yang dikutip oleh Ibrahim Lubis dalam bukunya yang berjudul Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen yaitu : a. Menentukan ukuran atau pedoman baku (standar). b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan. c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi. d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan jadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.24
5. Tujuan Pengawasan Tujuan pengawasan adalah menemukan kelemahan dan kesalahan untuk kemudian dikoreksi dan mencegah pengulangan.25 Tujuan pengawasan tersebut adalah : a. Untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas-asas yang telah diintruksikan. 23
.T Hani Handoko, Manajemen,(Yogyakarata, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi BPFE UGM) h.363 24 . Ibrahin Lubis, Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen,h.160 25 . A.M. Kadarman dan Jusuf Udaya.op.cit. ,h.159
21
c. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan dalam bekerja. d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien. e. Untuk mencari jalan keluar, bila apabila dijumpai kesulitan, kelemahan atau kegagalan untuk menuju kearah perbaikan. Jadi tujuan dari Pengawasan itu adalah untuk membuat segenap kegiatan Manajemen dinamis dan berhasil secara Efektif dan Efesien.26 Tujuan pengawasan itu tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan dari Organisasi. Tujuan
pengawasan
menurut
Onong
Uchyana
bahwa
tujuan
pengawasan adalah agar dalam tujuan Organisasi mencapai keselarasan, keselarasan tujuan (good congruence) yang sempurna tidak dapat dicapai sepenuhnya, namun paling tidak secara Realistis jangan sampai terjadi konflik antara tujuan Organisasi dengan tujuan perorangan.27 Berdasarkan beberapa buku mengenai Monitoring dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Monitoring adalah: a. Untuk mengindentifikasi terjadinya kesalahan, penyimpangan dan keberhasilan dalam proses pelaksanaan yang telah direncanakan. b. Berusaha merealisasikan program-program yang telah direncanakan. c. Melakukan tindakan Korektif bila mana dibutuhkan atau terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan yang telah direncanakan.
26
. ibid, h 96-97 Onong Uchyana Effendi, Sistem Informasi Manajeman, (Bandung: Mandar Maju,1989),h.29 27
22
B. Peyaluran (Distribusi) 1. Pengertian penyaluran Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu Distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara Terminology Distribusi adalah Penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa
tempat.
Pengertian lain mendefinisikan Distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada peagawai negeri, penduduk, dan sebagainya.28 Penyaluran atau Distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persedian kepada pemerintah maupun kepada pasar, namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap, maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan). Distribusi artinya proses yang menunjukan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan konsumen, berkat Distribusi barang dan jasa dapat sampai ketangan konsumen, dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih miningkat setelah dikonsumsi. Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mangatakan bahwa Distribusi adalah serangkaian Organisasi yang saling tergantung, yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini Distribusi dapat
28
. W.H.S Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet.ke-7,h.269
23
diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.29 Dengan kata lain Distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu : a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan kepemilikan. b. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chenel flow) secara fisik dan non fisik.30
2. Macam-macam Penyaluran (Distribusi) a. Penyaluran dalam Bidang Jasa Penyaluran ini adalah penyaluran yang langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara, karena penyaluran jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada satu kebersamaan. b. Penyaluran Barang Konsumsi Penyaluran Barang Konsumsi adalah Penyaluran barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang dibutuhkan oleh konsumen. c. Penyaluran Kekayaan Kekayaan adalah merupakan bentuk jama dari kata “maal” dan maal menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. 29 30
. Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet, ke-3,h.308 . Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001), cet.ke-5, h.185
24
d. Penyaluran pendapatan Pendapatan merupakan upaya yang dimiliki pengaruh secara ekonomi, adapun bentuk dari penyaluran pendapatan adalah : 1) Baitul maal Baitul maal merupakan kas negara yang di khususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan atau pengeluaran semua ditentukan dari syariat islam dan tidak mengikuti pendapat manusia 2) Pajak Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Untuk memenuhi kebutuhan temporer, maka pajak berlaku pada saat kas baitul maal kosong, dan memang saat mendapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak. 3. Tujuan penyaluran Ada pun tujuan dari penyaluran adalah sebagai berikut : a. Membantu prosedur yang kekurangan sumber daya. Saluran distribusi membantu prosedur yang kekurangan sumber daya untuk memasarkan secara langsung ke pemakai akhir, untuk memasarkan
dan
meyalurkan dibutukan
sumber daya
untuk
melakukan komunikasi dan hubungan dengan pelanggan. b. Penjualan langsung tidak memungkinkan. Dalam beberapa kasus, penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen kepada pemakai akhir tidak memungkinkan karena produknya harus dijual dengan produk lain
25
Contoh : produk Indomie tidak mungkin menjual hanya produkproduk mie instan saja, tapi mereka juga akan menjual produk indomie lainnya. c. Mengatasi ketidak cocokan produk. Mengatasi jika tidak terjadi kecocokan produk, dalam hal ini produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan produsen.31
C. Beasiswa etos Beasiswa Etos adalah beastudi yang diperuntukkan bagi mahasiswa berpotensi namun memiliki keterbatasan ekonomi di sebelas perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Bentuk beasiswa yang diberikan adalah biaya masuk perguruan tinggi, SPP semester I dan II, akomodasi asrama selama tiga tahun, uang saku sebesar Rp 400.000,00 – Rp 450.000,00 per bulan selama tiga tahun, dan pelatihan pengembangan diri (self development training) 1. Dalam hal ini Dompet Dhuafa memiliki sasaran terhadap : a. Potensi kaum dhuafa yang kurang tersalurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi b. Biaya kuliah semakin tidak terjangkau c. Perlu upaya sistematis untuk membangun mental dan karakter mahasiswa dari kalangan tidak mampu 2. Visi dari beasiswa etos a. Memutuskan rantai kemiskinan
31
. Pratama Raharja dan Mandala, Teori Ekonomi Mikro,(Jakarta :FEVI)
26
b. Membentuk generasi mandiri secara ekonomi dan sikap 3. Ketentuan pemberian Beasiswa Etos a. Biaya masuk perguruan tinggi b. SPP semester I dan II c. Uang saku sebesar Rp. 350.000,00 – Rp 400.000,00/bulan (tergantung wilayah) selama tiga tahun d. Akomodasi asrama selama tiga tahun e. Pelatihan pengembangan diri (Self Development Training) 4. Empat domain pembinaan a. Akademik b. Agama c. Pengembangan Diri d. Sosia
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DPS DAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
A. Pengertian DPS 1. Sejarah Dewan Pengawas Syariah DPS Di Indonesia keberadaan Dewan Pengawas Syariah telah ada sejak berdirinya Bank Muamalah yakni Bank yang pertama beroperasi dengan sistem atau berdasarkan prinsip Syariah. Di Indonesia sendiri otoritas masalah keagamaan berada di bawah Majlis Ulama Indonesia MUI, seiring perkembangan jaman dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia, maka berkembang pula jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan dikalangan umat masyarakat, akibat banyaknya jumlah dan beragamnya Dewan Pengawas Syariah yang ada. Maka MUI
sebagai payung dari Lembaga atau
Organisasi keislaman yang ada di Negara Indonesia menganggap perlu di bentuknya Dewan Syariah yang bersifat Nasional dan membawahi seluruh kelembagaan keuangan Islam.32 Pada bulan februari tahun 1999 MUI Majlis Ulama Indonesia telah membentuk DSN, yang mana lembaga ini beranggotakan dari para ahli hukum Islam dan para ahli praktis Ekonomi terutama sektor keuangan baik bank mau pun non bank, dan berfungsi untuk melaksanakan tugas-
32
. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta; 2003, Djambatan), cet.2,hal.28
27
28 tugas MUI dalam mendorong dan memajukan Ekonomi Islam.33 pembentukan Dewan Pengawas Syariah merupakan aspek normatif Syariah
compliance
yang
ditunjukan
untuk
membentuk
sistem
Pengawasan yang Komprehensif, melengkapi aspek Pengawasan Teknis secara langsung atau secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dibeberapa Negara yang menetapkan Sistem perbankan Syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah menjadi hak preogatif Dewan Direksi. Dalam kedua cara penggangkatan Dewan Pengawas Syariah dengan cara tersebut, tentu saja berpeluang besar untuk mengurangi tingkat Independensi anggota DPS dalam tugasnya, namun dalam pengangkatan DPS kemungkinan besar dapat terjadi pemecatan terhadap mereka yang kritis dan berani mengungkapkan kekurangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang dijamin oleh Undang-Undang No 10 tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992, tentang perbankan masih harus sangat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, hal ini dianggap sangat penting, agar anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di suatu Lembaga Keuangan Syariah dapat berkerja dengan baik dan efektif lagi, sehingga semua Operasional Perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip Syariah. 33
. DSN, MUI, dan BI, Himpunan Fatwa DSN umtuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: DSN,MUI,dan BI, 2001),cet.1,h.iii-iv
29
2. Dewan Pengawas Syariah DPS Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dewan adalah Badan yang terdiri dari beberapa anggota yang mana perkerjaannya menentukan atau memutuskan sesuatu dengan jalan berunding atau musyawarah.34 Sedangkan Pengawas adalah orang yang mengawasi jalannya suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain. Dan Syariah menurut Bahasa adalah Hukum-hukum Syara mengenai perbuatan (insan) yang berdasarkan Dalil-dalil yang terperinci yang di peroleh dari Ayat-ayat Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. 35 Dengan demikian pengertian Dewan Pengawas Syariah DPS secara keseluruhan yaitu sekelompok anggota atau orang yang berada di dalam satu Lembaga Islam dan bertugas mengawasi jalannya keuangan atau kegiatan di dalam Lembaga tersebut, agar dalam proses kerja di Lembaga tersebut tidak keluar dari Prinsip-prinsip Syariat Islam. Dan dalam arti lain Dewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang di bentuk untuk mengawasi jalannya keuangan Islam agar di dalam Operasionalnya tidak menyimpang dari Prinsipprinsip Muamalah menurut Islam. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam Intitusi Lembaga Keuangan Islam di Indonesia, kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia yang berkenaan tentang susunan
34
. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),h.28. 35 . Umar Sihab, Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi,(Jakarta: Dina Utama, 1996),cet.1,h.1
30
pengurus DSN (Dewan Syariah Nasional), dengan itu pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah : a. Badan yang ada di dalam Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan tersebut. b. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapatkan Rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah beranggung jawab atas Produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip Syariah.36
3. DPS secara normatif Para teoritisi perbankan Islam beragumen bahwa perbankan Islam haruslah didasarkan pada prifil and loss sharing PLS, bukan berdasarkan Bunga.37 Namun dalam hal ini dalam kenyataannya, dalam praktek Bank-bank Islam atau Lembaga Islam telah menemukan bahwa perbankan berdasarkan PLS adalah sulit untuk diterapkan, karena penuh Resiko dan tidak pasti, problem yang terkait dalam pembiayaan ini mengakibatkan penurunan bertahap penggunaanya dalam perbankan Islam. Dan mengakibatkan peningkatan terus menerus menggunakan Mekanisme pembiayaan mirip Bunga, dalam hal ini untuk menjaga keislaman dalam proses atau Kinerja Bank tersebut maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Secara normatif, dalam rangka menjamin kesyariahan sebuah Lembaga Keuangan Syariah, sudah ada ketentuan bahwa setiap Lembaga Keuangan 36
. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank syariah, (Jakarta; 2003, Djambatan),cet.2,h.27. 37 . Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, (Jakarta: Paramadina, 2004)h.118.
31 Syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). DPS mempunyai tugas yang berat dan sangat strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa Lembaga Keuangan Syariah sungguh-sungguh dapat berjalan diatas hukum Syariah, dan tidak menyimpang sedikitpun. Keunikan ini makin kentara jika kita membandingkan pada institusi keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya Dewan Pengawas Syariah,. Tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangatlah luas. Kesyariahan sebuah Lembaga Keuangan Syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu DPS menyatakan Lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan Syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan Syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala DPS menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan Syari’ah Lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada Lembaga Keuangan Syari’ah tersebut dapatlah hancur. Peran strategis yang diemban DPS antara lain, adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyari’ahan sebuah Lembaga Keuangan, Ekonomi, publik yang berlabel Syariah.
32
4. Fungsi Dewan Pengawas Syariah Fungsi DPS pada Bank Syariah yakni untuk menjaga keislaman Operasional Bank tersebut. Namun secara umum Fungsi Dewan Pengawas Syariah, yaitu bertanggung jawan untuk memastikan bahwa : a.
Produk-produk dan jasa perbankan yang ditawarkan kepada para nasabah harus sesuai dengan Syariah.
b. Berbagai Investasi dan proyek Bank Syariah yang ikut serta di dalamnya dengan sistem Syariah. c. Bank Islam itu sendiri harus dikelola dengan sistem Syariah. Dibeberapa Negara yang menggunakan sistem perbankan Syariah fungsi DPS terdapat dalam peraturan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Walaupun fungsi dari DPS tidak ada standarisasi diantara Bank Syariah di dunia. Namun fungsi DPS dapat di katagorikan dalam 3 poin yaitu : a. Mempersiapkan garis pedoman dan memberikan Nasehat kepada Bank. b. Memimpin Audit Syariah c. Membuat keputusan terhadap berbagai masalah yang mempunyai akibat Hukum Syara.38
5. Tugas dan wewenang DPS a. Tugas DPS Tugas DPS pada setiap Lembaga Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
38
K.H Ma’ruk Amin, Prospet Cerah Perbankan Islam, Kajian dan Sosial, 2007),cet.1,h.243
Jakarta: LeKAS, Lembaga
33
1) Memberikan Nasehat dan saran terhadap Direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kepala kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Syariah. 2) Melakukan Pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksaan fatwa DSN serta memberikan Pengarahan atau Pengawasan atas Produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah. 3) Sebagai Mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.39 Disamping itu Dewan Pengawas Syariah bertugas antara lain untuk mengkaji dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Islam. b. Wewenang DPS Wewenang dewan pengawas syariah adalah : 1) Memberikan pedoman secara gratis besar tentang aspek Syariah dari Operasional Bank Islam, baik menyerahkan Dana, menyalurkan Dana maupun kegiatan-kegiatan Bank lainnya. 2) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Syariah.40
39
, ibid. 244 . Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga yang terkait, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004),h.52 40
34
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah sangat tergantung kepada Independensinya di dalam membuat suatu keputusan atau penilaian yang dubutuhkan. Dan Independensi tersebut diharapkan dapat dijamin karena : a. Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. b. mereka dipilih oleh rapat umum pemegang saham, demikian juga penentuan tentang Honorariumnya. c. Dewan Pengawas Syariah mempunyai Sistem Kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya badan Pengawas lainnya.41
B. Sejarah berdirinya Dompet Dhuafa Republika 1. Sejarah Berdiri Dompet Dhuafa Republika Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib Dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S.
41
. ibid 52.
35
Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.42 Pada tanggal 2 juli 1993 Tanggung jawab sosial (Company social responbility CSR) tersebut diberi nama Dompet Dhuafa Republika, momentum ini ditetapkan sebagai hari lahir Dompet Dhuafa Republika. Dari aspek legal formal, untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, Dompet Dhuafa Republika mendaftarkan diri ke Departemen Sosial RI sebagai Organisasi yang
berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan
dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf SH pada Tanggal 14 September
1994,
diumumkan
di
dalam
berita
Negara
RI
No.163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL.43 dan pada tanggal itu dompet dhuafa republika diformalkan menjadi lembaga sosial. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dompet Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 10 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Nasional. Setelah dilembagakan, Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa memiliki kantor tersendiri yang terletak dijalan Ir.H.Djuanda
No.55
A-B
Rempoa/Ciputat.
Sejak
pertama
kali
diresmikannya hingga saat ini Lembaga Pelayanan Mansyarakat (LPM) Dompet Dhuafa telah mengalami tiga periode pergantian kepemimpinan, 42 43
. Profil Dompet Dhuafa Republika dari http://www.dompetdhuafa.or.id . Profil Dompet Dhuafa Republika dari http://www.dompetdhuafa.or.id
36
Direktur yang pertama lembaga pelayanan masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa adalah Ahyudin (1993-1998) yang kedua Shonhaji (1998-2003), dan yang ke tiga adalah bapak Wisnu Salman (2003-2008), dan yang ke empat adalah bapak ismail A. Said (2008-sekarang) Seiring
berjalannya
waktu,
Dompet
Dhuafa
menekuni
kekhidmatannya, sejak awal beroperasi Dompet Dhuafa Republika mendedikasikan
dan
mempertanggung
jawabkan
aktivitas
kepada
masyarakat. Pertanggngjawaban diantaranya dilakukan dengan publikasi perolehan dana dan artikel-artikel pendayagunaan dana melalui harian Umum Republika. pada
bulan
44
suci
Dan pada tanggal 21 oktober 2004 yang bertepatan ramadhan,
institut
manajeman
zakat
(IMZ)
menganugrahkan zakat award 2004 kepada dompet dhuafa republika sebagai bentuk apresiasi atas kinerja lembaga pengelola zakat yang baik. Dompet dhuafa republika mendapatkan penghargaan dengan kategori sebagai lembaga pilihan masyarakat (hasil polling sms).
2. Visi, Misi dan Tujuan a. Visi (vision) Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan. b. Misi (mission) a). Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian. b). Melakukan optimalisasi penggalangan sumber daya masyarakat. 44
. Profil Dompet Dhuafa Republika, diakses tanggal 10 Desember 2010 dari http//:dompet dhuafa.or.id
37
c). Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global. d). Mengembangkan Zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan. e). Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan.45
3. Nilai lembaga dan Strategi utama a. Nilai lembaga (institution value) 1) Sinergi. 2) Inovatif produktif. 3) Berkelanjutan. 4) Anti eksploitasi. 5) Peduli. b. Strategi utama (grand strategy) 1) Penguatan kelembagaan. 2) Inovasi. 3) Kemitraan. 4) Aliansi. 5) Transformasi nilai. 46 4. Tujuan dan Prinsip a. Tujuan dari didirikannya Dompet Dhuafa Republika antara lain sebagai berikut :
45 46
. Company Profile Dompet Dhuafa Republika, h.4 . Company Profile Dompet Dhuafa Republika, h.5-6
38
1) Menjadi word claas organization berbasis ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Voluntari fund) 2) Menjadi Lembaga expert dan Rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia. 3) Terbentuknya
jaringan
klaster
mandiri
untuk
mengentaskan
kemiskinan. 4) Mengembangkan industri dan Usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan etik. 5) Mendorong volunteerism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai agent of change. b. Prinsip (principle) 1) Landasan (Moral dan Amanah). 2) Tanggung jawab (ALLAH SWT dan Masyarakat stakeholder). 3) Pendukung (Amil dan masyarakat berkepedulian). 4) Pelaksana (Amil full-time dan Bermasa depan).47
47
. Company Profile Dompet Dhuafa Republika, h.8
39
5. Struktur Organisasi Dewan Pembina Parni Hadi Eri Sudewo Haidar Bagir S. Sinansari Ecip Houtman Z.Arifin
Dewan Pengawas Kh. Didin Hafidhudin Rahmad Tiyadi
Dewan Syariah Prof. Dr. Muhammad Amin Suma
Erry Riyana Hardjapamekasa
Bobby Herbowo,Lc. President director
Izzudin Abdul Manaf, Lc.
Ismail A. Said Executive Director Ahmad Juwaini Internal Audit
Indonesia Magnificene of Zakat
Tri Estriani
Nana Mentarti
Communication & remo Director
Program Director
Business Director
Finane Director
M. Arifin
Kusnandar
Rini Suprihartanti
Adi Pujihardi
Purwakananta
Gambar 1: Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Republika
Lembaga Dompet Dhuafa memegang posisi strategis dengan tiga peran yang dimainkan. Pertama, Lembaga berperan sebagai pembuka kran Muzaki. Kedua, Lembaga berperan sebagai kreator Program-program pemberdayaan. Ketiga, dengan Program yang dirancang Dompet Dhuafa memberdayakan Dhuafa.
40
Dari sudut pandang lain Dompet Dhuafa memantapkan diri untuk eksis sesuai dengan visi dan misinya, dan untuk menyongsong masa depan dan perkembangan Lembaga, Dompet Dhuafa bergerak sesuai jejaring multi koridor. 6. Program Dompet Dhuafa 1. Program Sosial a. Layanan Kesehatan Cuma-cuma Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, Program pendayagunaan Dana Zakat yang cukup fenomenal. Klinik 24 jam yang tak kalah dengan rumah sakit ini, tak terasa telah mampu memberikan Layanan Kesehatan gratis bagi warga miskin. Di Indonesia gedung ini menjadi yang pertama dan yang terbesar untuk Layanan medis yang dibiayai dari Dana Zakat, Infak dan Shadaqoh. Hingga saat ini member tetap LKC hingga 55.000 mustahik (orang miskin). b. Lembaga Pengembangan Insani. Lembaga Pengembangan Insani, jejaring yang khusus menangani bidang pendidikan. Memiliki tiga produk utama, yaitu Makmal (pelatihan guru), Ekselensia Indonesia ( sekolah menengah bebas biaya), dan Beastudi Etos (beasiswa untuk mahasiswa). c. Institut Kemandirian. Institut Kemandirian melaksanakan dua pelatihan. Pertama, Pelatihan Kewirausahaan. Kedua, Keterampilan Teknis. Untuk menunjang berbagai pelatihan tesebut didirikan empat Laboratorium. Yaitu lab Otomotif, lab Katering, lab Menjahit dan lab Perkayuan. Selain itu dilaksanakan juga pelatihan-pelatihan khusus pesanan dari Perusahaan
41
atau Lembaga mitra. Konsultasi bisnis dilakukan bagi siapapun yang membutuhkan, baik alumni ataupun bukan. d. Lembaga Pelayanan Masyarakat. Lembaga Pelayanan Masyarakat adalah Ujung tombak yang melayani secara langsung para mustahik. Berbagai program reguler yang dikembangkan LPM antara lain : Layanan Mustahik, Layanan Santunan reguler melalui outlet, Rumah sahabat anak, Bersih itu sehat, kebencanaan dan Bimbingan rohani pasien. 2. Program Pemberdayaan Ekonomi a. Masyarakat Mandiri Program Masyarakat Mandiri ini untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya dan Pemberdayaan Masyarakat mandiri menjangkau komunitas Perdesaan, Perkotaan, Wilayah pasca bencana, serta komunitas berdasarkan klaster Ekonomi. b. Lembaga Pertanian Sehat Program ini untuk memulai Program pengembangan dan penelitian produk pertanian berupa pembasmian hama dan pupuk yang ramah lingkungan. c. Kampung Ternak Program pokok dari riset dan pengembangan Kampung Ternak meliputi : Pembibitan, Pakan, Teknologi, Manajemen, dan Vateriner. Sedangkan Program Pemberdayaan Peternak Dhuafa dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan, kriteria sasarannya adalah Mustahik, mampuh memelihara ternak dan lingkungan yang mendukung untuk memelihara ternak.
42
d. BMT Center Program BMT Center meliputi : Advokasi dan Konsultasi, Jasa audit Syariah, Training, Pooling fund, dan Penempatan dana. Semua ini bertujuan agar BMT eksis, sehat, dan tumbuh berkembang. e. Dompet Dhuafa Volunteer DDV adalah suatu Unit aktifitas Dompet Dhuafa Republika yang khusus dalam bidang penanggulangan bencana yang berbasis informasi dan keahlian serta jaringan relawan di seluruh Indonesia yang bergerak secara sinergis, terarah dan terkoodinasi dalam mengemban misi kemanusiaan. f. Zona Madina Zona Madina adalah salah satu bagian dari Perwujudan membangun Klaster Sosial yang terpadu,
dimana masyarakat didorong untuk
mengakses infrastruktur Produktif dan berbagai kesempatan yang adil sehingga peluang menjadi mandiri dan semakin menjadi nyata. g. Rumah Sehat Terpadu LKC Program Perluasan dan Peningkatan Kapasitas serta kualitas Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Dhuafa. 48
48
. Company Profile Dompet Dhuafa Republika, h.13
BAB IV HASIL ANALISIS
A. Efektifitas Pengawasan DPS terhadap Penyaluaran dana Beasiswa Etos Efektifitas hanya mengkaji output, ketika kita membicarakan Efektifitas, kita tidak memperdulikan seberapa banyak Sumber Daya yang dibutuhkan, tidak peduli berapa banyak input yang berupa waktu, hasil laporan, energi maupun bahan yang dibutuhkan. Ukuran Efektifitas hanyalah jumlah output yang dihasilkan, semakin banyak output yang layak dari jumlah output yang dihasilkan berarti semakin Efektif. Akan tetapi untuk mengkaji output sebaiknya kita mengetahui apa saja tujuan utama dari suatu kegiatan yang akan kita kaji Efektifitasnya, agar terlihat bagaimana kriteria-kriteria yang manjadi penunjang pencapaian tujuan dari pengawasan tersebut. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di dalam pengoperasian suatu kegiatan Lembaga, seperti halnya dengan Dewan Pengawas Syariah DPS. Yang mana DPS bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan di Lembaga Syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memilki tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan Operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek Syariah terhadap pedoman Operasional produk yang dikeluarkan bank atau Lembaga Islam,
memberikan Opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan
Opersional Bank atau Lembaga secara keseluruhan dalam laporan publikasi,
43
44
mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN , dan menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah kepada DSN yang kemudan diteruskan kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini tugas DPS adalah mengawasi jalannya kegiatan Dompet Dhuafa Republika diantaranya adalah Produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos. Pengawasan ini dilakukan agar dalam pengoperasian penyaluran dana beasiswa tersebut dapat berdasarkan Syariah dan tepat kepada orang yang bener-benar berhak menerimanya. Efektifitas Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran Dana ini, pada dasarnya hanya menggunakan atau berupa Laporan-laporan dari Lembaga
yang bersangkutan, laporan tersebut
diantaranya seperti berkas hasil prestasi, di masa kuliah, laporan hasil bayaran dan lain-lain. Dalam hasil penelitian penulis, bahwasanya penulis menemukan jenisjenis pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran dana beasiswa etos di Dompet Dhuafa Republika, yakni pengawasan secara Internal dan pengawasan secara Eksternal. Yang mana pengawasan secara Internal dilakukan oleh orang-orang di Lembaga yang bersangkutan, dan pengawasan Internal adalah pengawasan yang bersifat formal dan fertikal, artinya yang melakukan pengawasan ini adalah orangorang yang berwewenang. Pengawasan internal ini bertujuan untuk menghindari dan mencegah adanya kesalahan dalam menejemen atau dalam proses penyaluran dana tersebut. Sedangkan
pengawasan Ekstenal yaitu
pengawasan yang dilakukan dari luar Lembaga tersebut yakni DPS. DPS
45
mengawasi penyaluran dana beasiswa Etos tersebut yakni melalui hasil dari laporan yang diberikan dari lembaga yang bersangkutan yang mengelola beasiswa tersebut. Walaupun pengawasan tersebut dilakukan dengan secara internal, namun pada dasarnya pengawasan tersebut di bawah naungan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jadi hasil dari laporan tersebut ditunjukan kepada DPS. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos ini sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari meningkatnya para penerima beasiswa etos pada setiap tahunnya, dari peningkatan inilah pengawasan sudah terlihat efektif. Dan disamping itu keefektifan pengawasan ini, dapat dilihat dari jalannya kegiatan produk tersebut dengan efektif, yakni tersalurnya beasiswa tersebut kepada orang yang kurang mampu atau pun putus sekolah dari kalangan kaum dhuafa. Dari beberapa hal tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap produk penyaluran dana beasiswa etos sudah efektif.
B. Langkah-langkah Pengawasan Fungsi terakhir dari manajemen adalah pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan mengawasi, meneliti proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana mencapai tujuan secara Efektif dan Efisien. Langkah
pertama
dalam
melaksanakan
pengawasan
adalah
menetapkan standar atau alat ukur, karena dengan adanya standar dalam
46
monitoring maka program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik.
Langkah-Langkah menetapkan standar dalam
pengawasannya yakni : 1. Rapat 2. Shering anggota 3. Memperluas jaringan lokasi 4. Memperkuat permodalan Langkah selanjutnya dalam Pengawasan adalah melakukan tolak ukur terhadap pelaksanaan Produk-produk, Program-program dan dari tugas masing-masing kinerja, pada musim ini dilakukan Pengawasan atau peninjauan sejauh mana kinerja produk tersebut berjalan atau di Realisasikan. Dalam merealisasikan program atau produk di setiap Lembaga
harus di
lakukannya pengamatan dengan hati-hati terhadap produk yang sedang dilakukan, misalnya terhadap Produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos ini, Pengawasan dilakukan dari mulainya penyaluran dana ini, sampai kepada penggunaan dari dana tersebut. Yakni dengan cara melihat bukti hasil laporanlaporan keuangan tertulis, baik dari Lembaga yang bersangkutan atau pun dari yang menerima Beasiswa Etos ini. Dan dalam mengukur kinerja di Lembaga tesebut dapat melihat kepada tolak ukur atau standar monitoring yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS.
C. Pengawasan Sebelum Pelaksanaan Pengawasan atau monitoring sebelum pelaksanaan dilakukan agar setiap kita ingin melakukan produk atau program kita mengetahui apakah
47
produk tersebut siap diluncurkan dan sebagainya, atau guna mengantisipasi kesalahan-kesalahan. Dan kemungkinan koreksi sebelum kegiatan dilakukan, biasanya pengawasan tersebut dilakukan dengan cara breefing sebelum kegiatan dilakukan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran Dana tersebut sebagai berikut : 1.
Pengawasan terhadap program.
2.
Pengawasan terhadap waktu atau jadwal.
3.
Pengawasan persiapan dan
4.
Pengawasan terhadap dana. Biasanya pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan program
tersebut berjalan, dan pengawasan ini dilaksanakan bersama DPS dan Lembaga yang bersangkutan, sehingga penyaluran dana beasiswa etos ini dapat terkontrol dengan baik, disamping itu pengawasan sebelum kegiatan berjalan memang harus dilakukan, karena untuk memastikan semua hal yang bersangkut paut dengan program tersebut sudah siap diluncurkan atau dilaksanakan, sehingga dikemudian hari tidak ada kesalahan atau kekurangan terhadap beasiswa etos tersebut, dan sampai kepada tujuannya yakni memberikan kepada orang yang kurang mampu terutama dari kalangan kaum dhuafa.
D. Pengawasan Sedang Berjalan Pengawasan ini dilakukan bersama staff Lembaga yang langsung memonitoring
kegiatan yang sedang berjalan, tindakan pengawasan ini
dilakukan agar dapat mengambil tindakan koreksi bila mana terjadi kesalahan atau terlepas dari syariat-syariat Islam yang telah ditentukan. selain lembaga
48
yang mengawasi jalannya Penyaluran Dana tersebut, biasanya Dewan Pengawas Syariah pun terjun langsung untuk mengawasi jalannya penyaluran dana yang sedang dilakukan oleh tiap-tiap lembaga. Pengawasan ini perlu dilakukan agar penyaluran dana tersebut dapat berjalan dengan baik, dan pengawasan terhadap penyaluran dana beasiswa etos dilakukan pada saat seleksi ujian beasiswa etos baik dari syarat-syarat pengajuan beasiswa tersebut hingga sampai kepada penerimaan beasiswa tersebut, sehingga akan terlihat jelas kemana dana beasiswa tersebut dapat tersalurkan. Disamping pengawasan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh staff yang bersangkutan dan Dewan Pengawas Syariah, pengawasan ini juga dilakukan dengan rapat disela penyaluran dana tersebut dilakukan, hal ini dilakukan agar penyaluran dana beasiswa etos dapat berjalan dan terkontrol dengan baik.
E. Pengawasan Setelah Pelaksanaan Program Pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil pelaksanaan program penyaluran dana beasiswa Etos yang di lakukan oleh Dompet Dhuafa Republika, hal ini dilakukan dengan cara melaporkan hasil dari produk tersebut kepada Dewan Pengawas Syariah berupa laporan hasil kegiatan, laporan prestasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan manajemen, dalam manajemen hal ini dinamakan pengawasan feedback yakni pengawasan yang dilakukan setelah program dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan berupa rapat yang dilakukan pada akhir setelah produk penyaluran dana ini dilaksanakan, namun dikarenakan setiap tahunnya terdapat atau terlaksana penyaluran dan beasiswa etos tersebut maka
49
rapat ini dilakukan pada akhir tahun, yang mana rapat ini membahasa hasil dari kinerja atau pelaksaan kegiatan tersebut. Dan disamping itu pengawasan ini dapat berupa laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga yang bersangkutan lengkap dengan data-data penerima beasiswa tersebut lalu diserahkan kepada Dompet Dhuafa Republikan dan di edit oleh tim editor independen dan deserahkan kepada Dewan Pengawas Syaraih. Dan tentunya pengawasan ini berdasarkan Al-quran dan Al-hadits dikarenakan lembaga ini adalah lembaga syariah yang berprinsip pada keislaman.
F. Perbaikan Terhadap Penyimpangan Tindakan pembetulan atau perbaikan pada dasarnya tergantung kepada penyebab timbulnya penyimpangan di dalam produk atau pelaksanaan tersebut. Dan tindakan pembetulan itu dapat berupa perubahan sistem atau teknis dalam pelaksanaan kegiatan, strategi, rencana atau anggaran. Jika standar itu dibuat untuk menunjukan berbagai posisi dalam struktur organisasi maka hal tersebut akan lebih mudah di perbaiki. Namun dalam hal ini, perbaikan terhadap penyimpangan berdasarkan Al-quran dan Al-Hadits di karenakan Dewan Pengawas Syariah harus memegang fungsi dan peranannya sebagai pengawas yang berdasarkan syariah, disini Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk memutuskan bagaimana langkah kedepannya agar dalam program ini tidak melenceng dari syariat Islam. dan disamping itu Dewan Pengawas Syariah harus menegur apabila terdapat penyimpangan yang terjadi terhadap penyaluran dana tersebut, dengan cara menegur langsung kepada lembaga yang bersangkutan
50
terhadap beasiswa tersebut, dikarenakan lembaga ini adalah lembaga syariah yang mana berdasarkan prinsip Al-quran dan Hadits
G. Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika Penyaluran dana Beasiswa Etos yang mana beasiswa ini telah berada setelah
beasiswa Best Of the Best, dalam beasiswa etos ini lebih
mengutamakan kepada kaum-kaum Dhuafa yang telah putus sekolah. Beasiswa Etos adalah beasiswa investasi SDM yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan dan pelatihan serta pendampingan mahasiswa. Beastudi Etos adalah salah satu pemberi beasiswa yang fokus kepada mahasiswa di beberapa Perguruan tinggi tertentu sejak tahun 2003. Saat ini tersebar di 9 wilayah dan 11 PTN dengan penerima manfaat sebanyak 874 orang,. Perguruan tinggi yang mula-mula dipilih untuk menyelenggarakan program ada di perguruan tinggi berikut yaitu: Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut
Teknologi
Surabaya,
Universitas
Hasanudin.
Dalam
perkembangannya, saat ini Beastudi Etos pun telah menambah jaringan Beasiswa ke wilayah lain, dan yang sudah terlaksana adalah Beasiswa di pulau Kalimantan yang memiliki format sedikit berbeda dengan Beasiswa Etos. Mahasiswa yang menerima Beasiswa Etos ini merupakan hasil dari proses seleksi yang panjang, sejak Etoser masih menjadi siswa SMA hingga detik-detik pengumuman hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Kuota yang disediakan oleh Beasiswa Etos hanya sebesar
51
135 orang per angkatan untuk seluruh Indonesia yang tersebar di perguruan tinggi yang sudah direkomendasikan diatas. sebuah persaingan yang ketat untuk dapat diterima di Beasiswa ini karena selain tidak mampu (Dhu’afa), ia juga harus memiliki kemampuan intelektual, yang dibuktikan dengan nilai rapot, prestasi akademis dan non akademis, masuk perguruan tinggi melalui SNMPTN dan masuk peringkat 135 besar secara Nasional dalam seleksi Etos. Adapun laporan Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Duafa Republika yang dikelola melalui Lembaga Pengembangan Insani dan yang telah di audit oleh tim auditor Independen, yayasan Dompet Dhuafa Republika per pada tanggal 30 Sya’ban 1430 H dan 29 Sya’ban 1429 H sebagai berikut :
52
Tabel. 1 YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA INFAQ/SEDEKAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk periode yang berakhir 30 sya’ban 1430 dan 29 sya’ban 1429 H 1430 H SUMBER DANA Penerimaan infaq/sedekah Penarikan dana bergulir dan investasi Penerimaan bagi hasil Penerimaan dana pembiayaan Penerimaan piutang/hutang
1429 H
(%)
Rupiah 7.916.157.753 650.000.000
Rupiah 8.703.058.350 -
36.544.612 855.408.233 638.501.409
35.001.295 1.348.416.774 3.149.918.392
Penyaluran dari dana lain Penerimaan lain-lain
817.518.030 69.469.388
494.202.878 35.000
Jumlah penerimaan dana
10.983.599.425
13.730.632.689
5.471.677.093 1.671.585.111 400.000.000 5.000.000 4.700.000 2.761.992.049
5.677.284.357 3.196.906.155 1.013.031.666 720.971.513 270.039.627 3.160.427.817
402.291.196
260.482.337
10.717.245.449
14.299.143.472
266.353.976
(568.510.783)
-
-
665.584.434 931.938.410
1.234.095.217 665.584.434
PENGUNAAN DANA Sosialisasi (ZISWAF) Kegiatan sosial Kegiatan ekonomi Kegiatan pendidikan Pembelian aktiva tetap Pemberian piutang / pembayaran hutang Penyaluran kepada dana lain Jumlah penggunaan dana Surplus (_ransfe) Transfer antar dana _ransfer dana dari/kepada dana lain SALDO AWAL SALDO AKHIR
79.7%
20.00%
47.7 %
25.04 %
53
Tabel 2 YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA DANA ZAKAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA FAKIR MISKIN DAN FISABILILLIAH Untuk periode yang berakhir 30 sya’ban 1430 H dan 29 sya’ban 1429 H 1430 H Rupiah FAKIR MISKIN Pengembangan insani Layanan kesehatan CumaCuma Pusat layanan dhuafa Masyarakat mandiri Lembaga pertanian sehat Pemberdayaan perternakan Program madina Bis gratis Aksi cepat tanggap Depo pengasong Jumlah FISABILILLAH Kegiatan Dakwah DD hongkong Pengembangan jaringan Program penyehatan baitul maal watamwil Bantuan pendidikan Operasional jaringan Pembangunan sarana umum Pengembangan ekonomi masyarakat Penelitian dan pengembangan Pengebangan dan pengkaderan Pemberdayaan kelompok Jumlah
1429 H Rupiah
%
9.064.142.843 4.243.732.936
8.389.145.590 4.675.007.388
2.625.391.378 1.009.109.367 2.564.022.900 479.021.143 140.027.550 16.725.900 -
2.654.906.769 1.035.096.380 509.205.750 3.778.800 6.408.699 172.610.689 38.140.000
20.142.174.017
17.484.300.065
962.627.455 461.716.687 170.450.957 9.313.500
489.377.718 502.481.633 550.707.022 24.621.200
189.021.650 4.634.789.972 58.631.400 824.708.020
414.242.800 2.861.450.747 353.633.750 1.383.561.459
881.195.291 237.605.075
214.534.185 138.319.000
699.500
-
8.490.759.507
6.932.929.544
8.046 %
15.20 %
61.9%
22.47%
54
a. Perhitungan sumber dana : Pada laporan keuangan pada tahun 1430 H terdapat penurunan sekitar 20.00 % dibandingkan tahun yang lalu, dalam perhitugannya sebagai berikut: =
10.983.599.425-13.730.632.689 13.730.632.689
=
-2.747.033.264 13.730.632.689
x 100%
x 100%
= 20.00603673 % (20.00%)
Penurunan ini dikarenakan minimnya penerimaan piutang atau utang yang masuk ke lembaga tersebut, apabila di hitung maka penurunan tersebut dapat mencapai 79.07 % dan perhitungannya sebagai berikut : =
638.501.109-3.149.918.392 3.149.918.392
=
-2.511.416.983 3.149.928.392
x 100%
x 100%
= 79.729588848 % (79.7%)
Jadi penurunan terhadap penerimaan piutang atau utang menurun sampai 79.7 % dari tahun lalu dan itu menyebabkan jumlah sumber dana pada tahun 1430H menurun sampai 20.00% dibandingkan dengan tahun lalu.
55
b. Penggunaan dana : Laporan keuangan hasil dari penggunaan dana di tahun 1430 memiliki penurunan dibandingkan tahun 1429 H yang mana penurunan ini mencapai 25.04 % sebagai perhitungannya : =
10.717.245.449-14.299.143.472 14.299.143.472
=
-3.581.898.023 x 100% 14.229.143.472
x 100%
= 25.049738328 (25.04 %)
Hal ini disebabkan menurunnya penggunanaan dana terhadap kegiatan sosial, yang mana pada tahun lalu kegiatan ini memakan banyak dana, di bandingkan dengan tahun 1430 H, yang mana penurunannya sampai 47.7 % dan sebagai perhitungannya : =
1.671.585.111-3.196.906.155 3.196.906.155
=
-1.525.321.044 3.196.906.155
x 100%
x 100%
= (47.7 %)
Hal ini yang menyebabkan menurunnya jumlah akhir dari saldo penggunaan dana pada tahun 1430H. c. Fakir Miskin Pada penggunaan dana pada tahun 1430 H memiliki peningkatan dibandingkan tahun yang lalu, dan peningkatan itu mencapai 15.20 % yang mana perhitungannya sebagai berikut :
56
=
20.142.174.017-17.484.300.065 17.484.300.065
=
2.657.873.952 x 100% 17.484.300.065
x 100%
= 15.201489005 (15.20 %) Faktor peningkatan yang terjadi pada tahun 1430 H dikarenakan banyaknya penggunaan dana yang di gunakan oleh lembaga insani, yang mana peningkatan terhadap lembaga ini mencapai 8.04 %. Yang mana perhitungannya sebagai berikut : =
=
9.064.142.843-8.389.145.590 8.389.145.390 674.997.253 8.389.145.390
x 100%
x 100%
= 8.04607885 (8.046 %)
d. Fisabilillah Pada jumlah hasil akhir dari laporan keuangan fisabilillah, disana ada peningkatan dibandingkan tahun yang lalu, yang mana peningkatannya mencapai 22.47 % dan yang mana perhitungannya sebagai berikut : =
=
8.490.759.507-6.932.929.544 6.932.929.544 1.557.829.963 6.932.929.544
x 100%
x 100%
= 22.470010016 (22.47%).
Peningkatan
dari
hasil
ini
dikarenakan
banyaknya
atau
meningkatnya penggunaan dana pada operasioanal jaringan, yang mana
57
peningkatannya mencapai 61.9 %, dan hasil ini meningkatkan jumlah dari hasil akhir dari penggunaan dana fisabilillah yang mana perhitungannya sebagai berikut : =
=
4.634.789.972-2.861.450.747 2.861.450.747 1.773.339.225 2.861.450.747
x 100%
x 100%
= (61.9%).
Pada penggunaan dana terhadap kegiatan pendidikan, yang mana hasil kegiatan pendidikan pada tahun 1429 H, berjumlah 720.971.513, dan sedangkan pada tahun sesudahnya, yakni tahun 1430 H menurun menjadi 5.000.000. dan Itu dikarenakan sumber dana yang berada pada tahun 1430 H menurun, dibandingkan tahun sebelumnya yang meningkan sampai dengan 720.971.213. Faktor kenaikan sumber dana ini dikarenakan banyaknya sumber dana yang meningkat, dibandingkan dengan tahun 1430 Yang menurun. Dalam penyelenggaraan Beasiswa Etos yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Insani hampir setiap tahunnya ada peningkatan, dikarenakan banyaknya peningkatan terhadap Beasiswa Etos ini, terutama peningkatan terhadap para penerima Beasiswa Etos, hingga saat ini saja para penerima Beasiswa Etos sudah ada di hampir 13 perguruan tinggi, yang mana setiap bulannya mereka menerima dari Rp 400.000 sampai dengan Rp 500.000 per bulan. Oleh karena itu, setiap tahunnya Lembaga Pengembangan Insani selalu meningkat dalam penerimaan dana yang
58
disalurkan oleh Lembaga Dompet Dhuafa Republika. Dan peningkatan itu dapat dilihat di tabel laporan hasil keuangan. Dengan keterangan peningkatan sebagai berikut : =
9.064.142.843 - 8.389.145.590 8.389.145.590
=
674.997.253 8.389.145.590
x 100%
x 100%
= 8.046 %
Dari hasil perhitungan tersebut, bahwa peningkatan yang dialami oleh pengembangan insani sekitar 8.046 %. yang mana dari peningkatan itu sudah termasuk terhadap pembiayaan Beasiswa Etos yang setiap tahunnya meningkat.
H. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Pemyaluran Dana Beasiswa Etos 1. Perana DPS Dalam sebuah Lembaga Islam khususnya di Dompet Dhuafa Republika perlu adanya pengawasan yang berdasarkan syariat-syariat Islam, yakni seperti Dewan Pengawas Syariah, peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal Penyaluran Dana Beastudi Etos di Dompet Dhuafa Republika pada dasarnya hampir sama dengan perannya dalam mengawasi Operasional Lembaga Islam lainnya, mereka menegur lembaga tersebut apabila ada sesuatu yang keluar dari hukum-hukum atau ketentuan Islam.
59
Dalam hal penentuan produk di Dompet Dhuafa Republika Dewan Pengawas Syariah sangat berperan dalam menyetujui setiap produk yang akan diluncurkan, peroduk memiliki peran yang signitifikan dalam perkembangan Dompet Dhuafa Republika, sedangkan dalam hal pengawasan DPR juga sangat berperan, agar Dompet Dhuafa akan tetap selalu terjaga sebagai lembaga Islam yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, disamping itu pun DPS hanya memantau produk yang dikeluarkan oleh Dompet Dhuafa Republika agar semua kegiatan itu berjalan sesuai Syariat Islam. Perannya dalam suatu lembaga Islam sebagai pengawas amatlah penting, dikarenakan dalam Al quran surat Mujadalah ayat 7 yang artinya Tidakah kamu perhatikan, bahwa sesungguhya ALLAH mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dia-lah yang ke enamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan DIA ada bersama mereka dimana pun mereka berada, kemudian DIA akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan, sesunggunya ALLAH maha mengetahui segala sesuatu [ Al-Mujadalah ayat 7]
Penulis menyimpulkan dari arti ayat tersebut bahwasanya pengawasan itu amatlah penting dikarenan setiap apa yang dilakukan setiap insan di muka bumi ini selalu diawasi oleh Allah SWT, oleh sebab itu peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini amalat begitu di pentingkan agar setiap operasional yang dilakuakan Dompet Dhuafa
60
Republika khususnya dalam penyaluran dana ini berjalan sesuai dengan syariah Islam 2. Fungsi DPS Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini yakni memastikan produk yang ada di Dompet Dhuafa, namun secara umum fungsi dari Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga keislaman dari Lembaga Islam itu sendiri (Dompet Dhuafa Republika), jangan sampai dalam operasi Lembaga Islam itu keluar dari syariat Islam. Dan dalam fungsi lain dewan pengawas syariah akan memberi teguran kepada dompet dhuafa republika apabila dalam produk atau programnya telah keluar dari prinsip-prinsip islam.
I. Faktor Pendukung dan Penghambat 1. Faktor Pendukung Dari beberapa keberhasilan yang di alami Dompet Dhuafa Republika yang berdasarkan pengawasan atau monitoring seperti Operasional dalam penyaluran dana, produk-produk yang di keluarakan Dompet Dhuafa, program-programnya semua itu atas dukungan dari orang-orang yang telah bergabung dalam lembaga ini, namun jika dilihat dari sisi pengawasan faktor pendukungya adalah seperti adanya tim audit internal, devisi kepatuhan yang mana semua itu dapat bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah.
61
2. Faktor Penghambat Permasalah dalam sebuah pengawasan yang dilakukan di setiap lembaga pasti selalu memilki kekuarangan dalam hal ini hambatan yang di alami Dewan Pengawas Syariah adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pakar-pakar ekonomi yang mengerti tentang hukum-hukum Islam, pada dasarnya ilmu tersebut amatlah penting dikarenakan dalam pengambilaan keputusan dalam suatu lembaga tidak sembarangan, mereka harus menguasai tentang ilmu hukum fiqh, faham tentang ekonomi Islam agar dalam pengambilan keputusan tersebut tidak menyimpang dari Al quran dan Al hadits
62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berhubungan dengan Efektifitas pengawasan DPS terhadap produk Penyaluran Dana Beasiswa Etos di Dompet Dhuafa Republika. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : A. Kesimpulan 1. Penyaluran Dana Beasiswa Etos ini sudah efektif, semua itu terlihat dari jalannya penyaluran dana beasiswa etos dengan baik dan terarah hingga tercapai kepada tujuannya yakni para kaum dhuafa yang putus sekolah ke perguruan tinggi, disamping itu penulis menemukan ada macam-macam pengawasan yang dilakukan DPS terhadap penyaluran beasiswa ini, diantaranya pengawasan secara Internal dan pengawasan secara Eksternal. Yang mana pengawasan Internal yakni Pengawasan yang dilakukan oleh staff yang bersangkutan di Lembaga itu sedangkan monitoring secara Eksternal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Walau pada dasarnya pengawasan terhadap produk Peyaluran Dana Beasiswa Etos ini tidak terlalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dikarenakan secara umum Dewan Pengawas Syariah hanya bertugas mengawasi jalannya Dompet Dhuafa Republika. Namun secara tidak langsung DPS mengawasi jalannya produk ini, dengan cara melihat hasil laporan yang di buat oleh Dompet Dhuafa, dan hasil laporan itu berupa hasil laporan dari lembaga yang bersangkutan dengan dana Beasiswa Etos yang mana hasil laporan
62
63
itu di audit oleh Tim auditor Independent lalu diserahkan kepada Dompet Dhuafa Republika, dan dari Dompet Dhuafa langsung di laporkan ke Dewan Pengawas Syariah. 2. Langkah- langkah pengawasan terhadap penyaluran dana beasiswa etos ini yakni melalui rapat persemester dan melihat dari laporan yang dibuat oleh lembaga yang bersangkutan, yang mana laporan ini berisi tenang berkasberkas dari para penerima beasiswa tersebut. Dan dari sinilah DPS memonitoring Dompet Dhuafa secara keseluruhan. Dan di samping itu Dewan Pengawas Syariah telah menetapkan standar Pengawasan Dompet Dhuafa Republika. Dari standar Monitoring ini Pengawasan dapat berjalan dengan baik, seperti pada halnya dalam posisi Peranan dan Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yakni yang selalu menjaga keislaman dari Operasional Lembaga Islam dan akan selalu tetap pada prinsip-prinsip Syariah. Disamping itu penyaluran dana beasiswa etos di Dompet Dhuafa Republika berasal dari dana ZISWAF, yang mana beasiswa ini ada setelah beasiswa Best Of the Best dan berubah menjadi beasiswa ETOS dikarenakan untuk lebih mengutamakan penyaluran dana tersebut, yang mana beasiswa ini lebih mengutamakan kaum Dhuafa yang berprestasi dan dana ini di masukkan kedalam pemberdayaan pendidikan yang dikelola melalui beasiswa tersebut , dan dari penyaluran ini maka para etoser (penerima beasiswa etos) dapat menerima beasiswa tersebut dengan senilai antara 400.000 sampai dengan 500.000 per bulan.
64
B. Saran Berdasarkan analisis penulis tentang efektifitas pengawasan dewan pengawas syariah terhadap produk penyaluran dana beastudi etos di dompet dhuafa republika dapat disarankan beberapa hal diantaranya : 1.
Dewan pengawas syariah harus lebih meningkatkan lagi tentang kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga tersebut, dikarenakan masih kurangnya SDM yang dapat menguasai ilmu tentang syariah dan ekonomi islam.
DAFTAR PUSTAKA Amin, K.H Ma’ruk, Prospet Cerah Perbankan Islam, Jakarta: LeKAS, Lembaga Kajian dan Sosial, 2007, cet.1 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Sebuah Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, edisi revisi II Assauri, Sofjan, Manajeman Produksi dan Operasi, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004, Edisi Revisi Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar BahasaIindonesia KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1998 DSN, MUI, dan BI, Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: DSN,MUI,dan BI, 2001, cet.1 Effendi, Onong Uchyana, Sistem Informasi Manajeman, Bandung: Mandar Maju,1989 Fadli HS, Ahmad, Organisasi dan Administrasi, Jakarta: Manhalun Nasyi-in, 2002, cet,ke-3 Hadi, Sutrino, Metode Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994 Hafidhudin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajeman Syariah Dalam Praktik, Jakarta,Gema Insani, 2003,cet,ke.1 Handoko, T.Hani, Manajeman, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE),1995,cet.9 Hariwijaya, M, Cara Mudah Menyusun Proposal. Yogyakarta: Pararaion,2009, cet.2 Hidayati, Nurul, Metodologi Penelitian Dakwah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta Dengan UIN Jakarta Press, 2006 Kadarman, A.M, Pengantar Ilmu Manajeman, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1996 Kasmir, Pemasaran Bank, Jakarta: Kencana, 2005 Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol, Edisi Bahasa Indonesia, Penerjemah: Benyamin Molan, jilid.1 Mannaan, Abdul, 2000, Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka Muhyi, M.Abdul, Pengantar Menejemn Umum, Jakarta: Diklat Kuliah Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1991,cet-7
64
65
Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syariah, Jakarta: Paramadina, 2007 Shaleh, A. Rasyid, Manajeman Dakwah Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971 Sihab, Umar, Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi, Jakarta: Dina Utama, 1996,cet.1 Sudarto, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2002.cet-3 Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta; Tazkia Cendikia, 2001, cet.ke-1 Raharja, Pratama dan Mandala, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta,FEVI Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta; 2003, Djambatan, cet.2 Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, Yogyakarta, Andi, 2001,cet.5
HASIL WAWANCARA
Pewawancara
: Muhammad Bukhori
Nama
: Joko Sunggoro
Jabatan
: PUSDOK
Tempat
: Lembaga Dompet Dhuafa Republika
Hari dan tanggal
: 22 November s/d 31 Desember 2010
1. Kapan Dompet Dhuafa Republika berdiri ?... JAWAB : bisa dilihat di situs Dompet Dhuafa atau di buku Company Profil (diberi buku panduan dompet dhuafa) 2. Apa Visi, Misi dan Tujuan didirikannya Dompet Dhuafa Republika ? JAWAB : itu bisa anda lihat pada buku pedoman atau company profile Dompet Dhuafa. 3. Bagaimana structur Organisasi Dompet Dhuafa Republika ? JAWAB : itu juga bisa anda lihat di buku company profile Dompet Dhuafa Republika 4. Apa saja program dan produk Dompet Dhuafa Republika ? JAWAB : ee.. kalau program dan produk Dompet Dhuafa itu ada banyak yaa,bisa anda liat di situs DD, namun diantaranya LKC yakni Layanan Kesehatan CumaCuma, ada lagi program Masyarakat Mandiri, terus program Lembaga Pengembangan Insani, masi banyak lagi, coba liat saja di buku yg tadi (buku panduan dampet dhuafa). Lalu kalau masalah produk DD itu banyak seperti Air minum, Zakat, Wakaf, Haji dan lain-lain dan itu juga ada di situs DD, jadi kalau masalah visi, misi, dan sejarah itu saya kira ada di situs DD yaa. 5. Bagaimana Langkah-langkah Monitoring DPS terhadap Penyaluran Dana Beasiswa etos? JAWAB :biasanya kan kalau tiap-tiap lembaga yang bertugas itukan, misalnya LKC itu bisa menerima satu member dan kedua adalah pendidikan atau perkembanagn belajar, bahkan yang menerima beasiswa pendidikn diajak diskusi untuk kedepannya, bahaka semua siswa yang ada. semua siswa di seluruh indonesia yang menerima beasisw akan di ajak shering, mungkin itu langkah-lamgklah monitoring, yaaaa,, 6. Bagaimana kedudukan dan posisi DPS dalam organisasi Dompet Dhuafa? JAWAB : kalau masalah kedudukan DPS tu penting ya,..untuk mengontrol jalannya kegiatan atau operasi dan produk-produk DD, ee... namun pada dasarnya DPS itu kan
independen yaa, jadi DPS itu sebenerya diluar dari struktur organisasi DD, DPS itu memiliki kantor tersendiri. 7. Apakah DPS berwewenang dalam mengawasi setiap transaksi atau kegiatan di DD? JAWAB : iyaa, DPS berwewenang dalam mengawasi setiap kejadian atau transaksi di DD 8. Apa fungsi dan peran
Dewan Pengawas Syariah dalam hal perkembangan dan
pengawasan ? JAWAB : ee,, dalam hal penentuan produk di Dompet Dhuafa Republika DPS sangat berpesan menyetujui setiap produk yang akan diluncurkan dan produk sendiri memiliki peran yang sangat signitifikan dalam perkembangan Dompet Dhuafa Republika, namun kalau dari hal pengawasan DPS juga sangat berperan penting agar DD dapat selalu terjaga sebagai lembaga yang berbasisi syariah yang profesional sesuai dengan prinsip islam. 9. Seberapa penting posisi dan kinerja DPS dalam organisasi DD? JAWAB : posisi dan kinerja DPS itu pada dasarnya itu penting ya, ee.. di karenakan lebaga syariah yaitu harus berjalan sesuai syariat islam, jadi posisi dan kinerjaya juga penting. Kinerja DPS umumnya itu untuk mengawasi sebuah lembaga keuangan syariah apakah sesuai dengan ketentuan syariat islam, disamping itu juga para anggota DPS harus mengerti tentang ekonomi dan hukum-hukum Islam, sehingga mereka mengerti bagaiman kinerja lembaga keuangan Islam 10. Apa saja standar monitoring yang ditetapkan DPS dalam mengawasi penyaluran dana tersebut? JAWAB :eee,,, standar monitoring yang di tetapkan DPS dalam pengawasan.... yaa seperti rapat atau meeting , ee..jadi di setiap hampir 1 smester itu diadakan rapat guna meningkatkan kualitas dari DD, lalu shering aggota, memperkuat permodalan dalam hal produk-produknya dan yang terpenting adalah memperluas lagi jaraningan yang telah ada,, saya fikir seperti itu.. 11. Bagaimana cara DPS dalam menetapkan standar monitoring di Dompet Dhuafa? JAWAB : kan biasanya mereka memberika laporan rutin, laporan rutin itu di bayarkan kemana dan bukti laporan dia ke lembaga dan bukti-bukti prestai mereka dan dana itu terawasi sesuai yang kita berikan, dan hasil semua itu harus sampai ke DPS dan biasanya standar-standar pengawasan pada umunya yaa, sesuai syariatsyariat Islam,
12. Bagaimana proses pengawasan yang di lakukan DPS terhadap penyaluran dana Beasiswa Etos tersebut ? JAWAB :jadi dari setiap program atau produk yang kita jalani kitakan punya catatannya, kitakan punya alokasi dana untuk jadi program, dari cabang atau daerahdaeah jadi program ini misalnya lembaga pengembangan insanin, kesehatan dan lainlain jd semua ini dah ada pos-posnya. Dan disamping itu jugakan ada laporan per smerstenya, jadi dari laporan ini di rapatkan, seperti itu yaa 13. Bagaimana sistem monitoring yang digunakan DPS terhadap penyaluran dana beastudi etos tersebut? JAWAB : eee...pada prinsipnya DPS itu memiliki wewenang dalam kegiatan transaksi yang dilakukan DD, namun dikarenakan setiap harinya banyak terjadinya transaksi dalam produk ini, maka tidak mungkin transaksi dapat diawasi oleh DPS secara langsung, oleh karena itu, eee... DPS memeriksa kegiatan itu dengan menerima laporan dari lembaga yang bersangkutan. 14. Apa saja yang menjadi objek pengawasan DPS ? JAWAB : ee:..objek pengawasan DPS yaa itu, operasional DD itu kan jika dilihat dari tugasnya , namun dalam hal ini yang menjadi pengawasan DPS yaa laporan dari lembaga yang melaksanakan programnya, seperti beastudi etos yaa itu yang jadi objek unuk DPS ya laporanya. 15. Bagaimana cara DPS memonitoring saat kegiatan penyaluran dana tersebut berjalan? JAWAB : pengawasan saat program..yaa biasanya anggota DPS terkadang memonitor langsung ke lembaga yang mengelola penyaluran dana tersebut ya yakni LPI, dan disana kita sebagai DPS memantau jalannya penyaluran dana itu, saya kira seperti itu 16. Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS setelah kegiatan tersebut dilakukan? JAWAB : ee ...klo pengawasan setelah kegiatan biasanya kita ada evaluasi atau pengkoreksian terhadap produk tersebut, dan pengawasannya berupa laporan hasil dari itu semua, jadi pengawasan berupa laporan jika ada kejanggalan maka akan kita bahasa dalam rapat. 17. Kapan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dilakukan? JAWAB : ee,, biasanya pengawasan itu di lakukan sebelum, sedang berjalan dan setelah. Pengawasan itu langsung terawasi dengan lembaga yang bersangkutan. 18. Bagaimana cara DPS dalam melakukan perbandingan antara plaksanaan program dengan standar yang ditetapkan?
JAWAB :eeee,, caranya yaa kan ada tolak ukur atau standar pengawasan yang ditetapka DPS, nah dari situ kita dapat melakukan perbandingan antara pelaksanaan program dan standar yang telah ditetapkan. 19. Apa saja tujuan dilakukan pengawasan tersebut? JAWAB : ya kitakan sebagai lembaga publik, kita harus transparan donk, jadi semua kegiatan kita laporkan
kita bentuk laporan keuangan yang di edit oleh audotor
independent, disitu ada pengurusnnya ada programnya lalau kita setiap tahun kita publikasikan lewat republika yang namanya kita lemabaga republika, yaa jadi tujuanya itu untuk transparasi. 20. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawaan tersebut? JAWAB : yaa laporan tertulis dari dd ke DPS yaa kalau kita lihat dari faktor pendukungnya itu banyak yaa seperti kita dapat menolong kaum dhuafa yang tidak mampu ke perguruan tinggi, itu kalau kita lihat dari faktor pendukung di penyaluran dana namun kalu dilihat dari segi pelaksanaanya yaitu dibuatnya devisi kepatuhan, tim audit internal dan lain-lain semua itu berkerjasama dengan dewan pengawas syariah. 21. Apa faktor penghambat dalam pengawan tersebut? JAWAB : selama pengawasan ini kita belum ada hambatan karena kita disini samina wa atona yaa hanya saja jika di lihat dari sisi SDM kita memiliki satu pengahambat yang dalami DPS yakni seperti kurangnya sumber manusia yang benar-benar menguasai ilmu ekonomi dan syariat-syariat islam, dalam hal ini penguasaan ilmuilmu tersebut amatlah penting dalam anggota DPS. Mungkin faktor penghambatnya itu yang di alami DPS saat ini
