PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PENDIDIKAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
Skripsi
Oleh: Yuyu Siti Juhaeni 106018200798
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010
ABSTRAK
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran pengelolaan dana zakat bagi pendidikan masyarakat kurang mampu di Dompet Dhuafa Republika. Permasalahan yang muncul adalah pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan yang belum efektif dan keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupaya mengungkapkan fakta mengenai pengelolaan dana zakat di Dompet Dhuafa Republika dengan penyaluran dana zakat bagi anggaran pendidikan yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan kemprehensif. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara factual kepada semua pihak mengenai manfaat dana zakat sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi anggaran pendidikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat menjadi alternatif sumber pendanaan pendidikan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ini dibuktikan dengan produktivitas program pendidikan yang mampu membuat output binaan menjadi berdaya dan berkembang. Dengan demikian, dana zakat tak hanya sekedar charity antara muzakki dengan mustahik, tapi mampu menjadi asset produktif melalui berbagai program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PENDIDIKAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA”. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Jurusan KI-Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta. Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.
Orang tua penulis, yang tiada henti memberikan do’a dan dukungannya. I do love Mama & Bapa.
2.
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., Dekan FITK UIN Jakarta, atas motivasi dan semangatnya.
3.
Rusydy Zakaria, M.Ed., M.Phill., Ketua Jurusan Kependidikan Islam sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang tak pernah bosan membimbing dan mengingatkan penulis akan semua kewajiban akademik dan non akademik yang harus dipenuhi.
4.
Mu’arif SAM, M.Pd., Ketua Prodi Manajemen Pendidikan, atas bimbingan dan arahannya.
5.
Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.,Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan untuk bimbingan skripsi kepada penulis.
6.
M. Arifin Purwakananta, Direktur Program DD Republika beserta jajaran yang telah memberikan waktu dan kesempatan terhadap penulis untuk melakukan penelitian.
7.
Adik-adik penulis, yang membuat penulis selalu percaya diri dan merasa lebih berarti.
vi
8.
Mudjahid Ak., M.Sc., Dosen sekaligus motivator bagi penulis. Kalimat ‘sindirannya’ membuat penulis selalu ingin melakukan yang terbaik agar memperoleh hasil terbaik.
9.
Ali Nurdin, M.Pd., Kabag. Tata Usaha FITK UIN Jakarta dan Dosen, atas semangat serta kemudahan administratif yang telah diberikan.
10. Bu Ifa (staf jurusan) dan Pak Rudi (staf akademik rektorat) yang selalu meluangkan waktu untuk mengurus kelengkapan administratif dan akademis yang penulis butuhkan terutama penyusunan KHS dan transkrip nilai. 11. Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D., Kepala Perpustakaan Utama UIN Jakarta beserta jajaran yang sangat kooperatif membantu penulis untuk menemukan literatur yang dibutuhkan. 12. My roommate; Resti ‘eci’ Pebriyanti dan temans kost’an balans; k’Iya, t’Imas, t’Ina, Eka ‘eko’ fauqeeya, k’Iha, Pipi,atas semua perhatian & semangatnya. 13. Teman-teman KIMP angkatan 2006, kakak-kakak kelas KIMP angkatan 2005 dan angkatan berapa aja boleh (hehehe...), especiallyto Angga, k’Kamal, k’Cha, untuk doa dan semangatnya. 14. Teman-teman organisasi; LP2MP, HMB, HMI, untuk semua pengalaman dan cerita-cerita inspiratifnya. Tak ada kata yang lebih pantas ditulis untuk menutup pengantar ini selain Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi setiap aktivitas yang kita lakukan. Tiada gading yang tak retak, begitu pula penulisan Skripsi ini tak luput dari kekurangan. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Bogor, Juli 2010 Penulis,
Yuyu Siti Juhaeni
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
LEMBAR PERNYATAAN
ii
LEMBAR PERSETUJUAN
iii
LEMBAR PENGESAHAN
iv
ABSTRAK
v
KATA PENGANTAR
vi viii
DAFTAR ISI BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. LatarBelakangMasalah
1
B. Identifikasi Masalah
3
C. PembatasandanPerumusanMasalah
5
D. ManfaatPenelitian
5
E. Penelitian yang Relevan
6
LANDASAN TEORI A. Pengelolaan Dana Zakat
7
1. Zakat
7
2. Asnaf Zakat
9
3. Prosentase Wajib Zakat dan Potensi Zakat
12
4. Bentuk Pengelolaan Dana Zakat
14
B. Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu
15
1. PengertianMasyarakatKurangMampu
15
2. Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu
19
3. Upaya-upaya Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu
25
C. Makna Pengelolaan Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu
30
1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Dana Zakat
31
2. Dana Zakat sebagai Instrumen Pembiayaan Pendidikan
32
viii
3. Manfaat Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu BAB III
BAB IV
34
METODOLOGI PENELITIAN A. Tujuan Penelitian
35
B. Tempat dan Waktu Penelitian
35
C. Metode Penelitian
36
D. Sumber Data
36
E. Teknik Pengumpulan Data
36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
37
HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Dompet Dhuafa Republika
39
1. Sejarah Berdiri
39
2. Prinsip Dasar
41
3. Visi, Misi, dan Tujuan
41
4. Manajemen Organisasi
42
B. Karakteristik Pengelolaan Dana Zakat
43
C. Bentuk Pengelolaan Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu
45
D. Analisa Pengelolaan Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu BAB V
52
PENUTUP A. Kesimpulan
57
B. Saran
59
DAFTAR PUSTAKA
62
LAMPIRAN
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Zakat merupakan salah satu jenis ibadah umat Islam yang memiliki dimensi ganda, yakni transendental (berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan) dan horizontal (berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan). Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai salah satu ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan sangat menentukan baikdari segi syari’ah (agama) maupun dari segi sosial terutama pembangunan ekonomi masyarakat. Bagi umat muslim, zakat termasuk salah satu bentuk ibadah pokok kepada Allah SWT yakni rukun Islam yang ke-4 (empat), sehingga keberadaannya dianggap sebagai bagian mutlak dari keislaman seseorang. Salah satu ayat alQur’an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat yakni surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:
☺
⌧
⌧
Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”
1
2
Secara nominal, potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu, zakat sangat potensial bila dijadikan sumber pemberdayaan masyarakat.Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin menyatakan, potensi zakat di Indonesia mencapai 19 triliun rupiah per tahun. 1 Bahkan, dalam riset terbaru yang dilakukan oleh Pusat Budaya dan (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, potensi dana zakat mencapai angka Rp. 19,3 triliun per tahun. Sebuah “modal” yang cukup bagi pembangunan masyakat dan jumlah itu akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam tentang zakat. Terlebih, pemerintah telah menetapkan slogan ‘Menuju Indonesia Sadar Zakat’ pada tahun 2008. Pendidikan dianggap sebagai barometer kemajuan peradaban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya kemajuan bangsa Yunani Kuno yang dikenal dengan semangat keilmuan “philosophie” yang digagas oleh Socrates. Akan tetapi, belum adanya pemerataan dalam pendidikan membuat peserta didik dari kalangan ekonomi tidak mampu sulit mengakses pendidikan (yang berkualitas). 2 Hal ini tentu saja bertentangan dengan cita-cita luhur pendidikan yang terangkum dalam UU No. 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara. Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi tidak mampu adalah dengan memberdayakan zakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat merealisasikan keadilan sosial, mencerdaskan
kehidupan
bangsa
melalui
pendidikan,
serta
melahirkan
pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat. Pengelolaan dana zakat untuk anggaran pendidikan dapat berupa program peduli pendidikan dengan 1
www.antara.co.id, akses via PC tanggal 23 Mei 2010, pukul 14.29 WIB. Berdasarkan pencapaian APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partispasi Murni) sebagai indikator keberhasilan program pemerataan pendidikan oleh pemerintah pada tahun 2009. 2
3
memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, mulai pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Seperti yang telah dilakukan Dompet Dhuafa Republika (DD Republika) melalui salah satu jejaringnya dalam bidang pendidikan yakni Lembaga Pengembangan Insani (LPI). LPI memiliki 3 (tiga) program unggulan yaitu Makmal Pendidikan (program pelatihan dan pendidikan bagi guru-guru di daerah terpencil), Beastudi Etos (program pembiayaan pendidikan sampai perguruan tinggi bagi siswa berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi) dan Smart Ekselensia (program pendidikan menengah akselerasi dengan sistem boardingschool). Seluruh kebutuhan pendidikan pada program unggulan LPI berasal dari dana zakat bagi anggaran pendidikan yang dikelola oleh DD Republika.Berbeda dengan lembaga amil zakat lainnya, alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika dikelola
secara
komprehensif
dan
continue
melalui
pengawasan
dan
pendampingan program yang ketat mulai dari peningkatan kualitas guru, pendidikan menengah dengan sistem boarding school, hingga pendidikan tinggi. Pengelolaan dana zakat yang diupayakan secara optimal dalam bentuk program pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dana zakat bukan sekedar charity namun mampu menjadi asset produktif. Karena pada dasarnya, peran zakat bagi anggaran pendidikan merefleksikan kepedulian para pembayar zakat terhadap peserta didik yang berasal dari kalangan tidak mampu agar dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Dompet Dhuafa Republika”.
B. Identifikasi Masalah Pendidikan
merupakan
investasi
jangka
panjang
yang
dapat
mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Sejumlah studi yang dilakukan oleh Loening (2002), Park (2004), serta Haouas dan Yagoubi (2005), telah membuktikan bahwa
4
terdapat hubungan yang positif antara pembangunan SDM dengan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial di berbagai negara. Pengelolaan dana zakat terutama bagi anggaran pendidikan menjadi sangat penting agar zakat tak hanya dihimpun tapi juga disalurkan secara efektif melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan, mengingat potensi dana zakat yang begitu besar namun tidak diiringi dengan penyerapan potensi dana yang sesuai. Berikut tabel uraian potensi zakat Indonesia pada tahun 2009 berdasarkan data dari BPS, BKKBN, serta hasil survei PIRAC. Potensi Zakat Indonesia Tahun 2009 Determinan Potensi Zakat
Skenario (a)
Skenario (b)
Keluarga muslim sejahtera
35,2 juta jiwa
35,2 juta jiwa
55%
55%
95,5%
95,5%
Rp. 684.550,-
Rp. 664.014,-
Rp 12,66 triliun
Rp. 12, 27 triliun
Rp. 911,22 milyar
Rp. 883, 88 milyar
Jumlah muzakki Muzakki yang membayar zakat Proyeksi zakat per muzakki Proyeksi zakat nasional Potensi penghimpunan zakat LAZ/BAZ
Beranjak dari uraian fenomena yang ada, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1.
Kurangnya penyerapan potensi dana zakat
2.
Belum efektifnya pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan
3.
Masih rendahnya persepsi masyarakat tentang pendayagunaan dana zakat bagi anggaran pendidikan
4.
Belum utuhnya pemahaman masyarakat tentang konsep fisabilillah dalam asnaf zakat
5.
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat
6.
Keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan
5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar pembahasan tidak terlalu melebar, maka dalam melakukan penelitian penulis membatasi masalah pada aspek pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan yang belum efektif dan keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di Dompet Dhuafa Republika dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu.
D. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 1. Penulis Guna menyumbangkan gagasan atau pikiran sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan prosedur ilmiah serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa Manajemen Pendidikan terhadap masalah pengelolaan dana zakat yang berhubungan dengan anggaran pendidikan. 2. UIN Jakarta Dapat menambah referensi perpustakaan terutama mengenai pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan dan meningkatkan khazanah intelektual civitas akademika UIN Jakarta berbasis riset terkait pengelolaan dana zakat yang berhubungan dengan anggaran pendidikan. 3. Pemerintah Sebagai bahan rujukan bahwa zakat bisa menjadi sumber penerimaan negara selain pajak yang mampu membiayai kebutuhan warga negara dalam setiap aspek kehidupan termasuk pendidikan. 4. Masyarakat
6
Sebagai bahan masukan bahwa zakat berpotensi sebagai sarana pembiayaan alternatif untuk menanggulangi berbagai problematika sosial salahsatunya problem pendidikan.
E. Penelitian yang Relevan Zakat dan pendidikan merupakan aktivitas dalam siklus kehidupan yang menarik untuk dibahas dan diteliti, karena begitu banyak aspek-aspek yang dipengaruhi serta mempengaruhi zakat dan pendidikan. Untuk menghindari anggapan ataupun tindakan plagiarism, penulis meninjau beberapa karya tulis skripsi yang membahas dan meneliti zakat dan pendidikan, antara lain: 1. Abdul Qodir, Manajemen Pendayagunaan Zakat dan Infak/Shadaqah Pada Sektor Pendidikan di BAZIS Provinsi DKI Jakarta, skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Kependidikan Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan, disusun pada tahun 2005. Berisi tentang manajemen pendayagunaan ZIS yang dilaksanakan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan erat dengan pendidikan. 2. Subhan, Manajemen Zakat Dalam Pemberdayaan Pendidikan, skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, disusun pada tahun 2009. Berisi tentang sistem dan manajemen penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan zakat di Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Jakarta untuk pendidikan. 3. Zaenal Arifin, Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan, skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, disusun pada tahun 2009. Berisi tentang bentuk pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan dan pelaksanaannya di Lembaga Pengembangan Insani Dompet Dhuafa Republika. Secara umum, beberapa skripsi di atas membahas tentang zakat dan pendidikan tetapi dengan spesifikasi yang berbeda. Begitu juga penulis, skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Dompet Dhuafa Republika” lebih spesifik membahas tentang
7
pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di Dompet Dhuafa Republika dalam upaya meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu ditinjau dari segi peran dan kebijakan.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengelolaan Dana Zakat 1. Zakat Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. 2 Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. 3 Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah memiliki kaitan yang erat bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang. Zakat tak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang orang-orang yang membutuhkan, tapi juga dapat mengembangkan jiwa sosial melalui kepekaan berbagi dari yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat juga telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), cet-4, h. 34. 3 Didin Hafidhuddin dan Hasan Rifai Alfaridy, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2009), h. 13.
7
8
(2) yang menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu jenis ibadah (umat Islam) yang memiliki dimensi ganda, yakni transendental (berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhannya) dan horizontal (berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan). Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai salah satu ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan sangat menentukan baikdari segi syari’ah (agama) maupun dari segi sosial terutama pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain: 4 a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya. c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta. e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orangorang miskin. f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. h) Mendidik
manusia
untuk
berdisplin
menunaikan
kewajiban
dan
menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 4
Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 27-28.
9
2. Asnaf Zakat Asnaf zakat adalah orang-orang/ kelompok/ pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60:
☺
☺
☺ ⌧
⌧
☺
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, terdapat delapan asnaf zakat yaitu: 1) Fakir (al-fuqara`) Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun memiliki pekerjaan tetapi dengan penghasilan yang sangat kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Taqyuddin Abu Bakar seperti dikutip oleh Lili Bariadi, dkk., orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan atau ada harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. 5 Sedangkan berdasarkan pengertian yang disimpulkan oleh Departemen Sosial pada tahun 2001, orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak 5
Lili Bariadi, dkk., Zakat & Wirausaha, (Jakarta: CED, 2005), h. 12.
10
mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. 2) Miskin (al-masakin) Orang miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan. Misal, seseorang membutuhkan Rp25.000,00 per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya, tetapi hanya memiliki penghasilan Rp15.000,00 per hari. 3) Amil zakat Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan, untuk mengurus zakat. 6 Tugas amil zakat terdiri dari tiga bagian, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakat. Perhatian Al-Quran terhadap amil zakat dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik (yang berhak menerima zakat) yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, sehingga amil zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Muslim Zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan amil zakat. b. Mukallaf, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. c. Jujur Amil zakat tidak bisa dari orang fasik (tidak dapat dipercaya), karena diamanati harta kaum muslimin. d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan amil zakat paham terhadap hukum zakat. Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya. 6
Didin Hafidhuddin dan Hasan Rifai Alfaridy, Panduan Zakat Praktis, ..., h. 45.
11
e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Amil zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas sebagai amil zakat. f. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama berpendapat amil harus laki-laki karena pekerjaan ini menyangkut sedekah, tapi sesungguhnya dalam masalah persyaratan amil zakat tidak ada dalil khusus yang melarang wanita bekerja sebagai amil zakat. Wanita boleh bekerja sebagai amil dalam batas-batasan tertentu. g. Merdeka Sebagian ulama mensyaratkan amil adalah orang merdeka bukan seorang hamba atau budak. Berdasarkan Simposium Yayasan Zakat Internasional IV Tentang Zakat Kontemporer, amil zakat berhak mendapat bagian kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan tidak melebihi dari upah sekadarnya dan tidak melebihi dari seperdelapan (1/8) zakat (12,5 %). 4) Muallaf Muallaf yaitu orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk Islam atau terhalang niat jahatnya terhadap umat muslim. Dana zakat merupakan upaya simpatis yang dilakukan agar orang yang dimaksud (muallaf) bertambah keyakinannya terhadap Islam. 5) Hamba sahaya (riqab) Dana zakat diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan. Islam memandang sama harkat dan derajat manusia tanpa adanya klasifikasi sosial termasuk perbudakan. Namun, dalam konteks kehidupan masyarakat masa kini asnaf zakat riqab ditiadakan karena memang riqab sudah tidak ada. 6) Orang yang berhutang (gharimin)
12
Gharimin adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat. 7 Gharimin memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Setidaknya, terdapat dua macam gharimin yakni: a. Berhutang karena kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. b. Berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, tidak menemukan alternatif tindakan selain berhutang, kemudian kesulitan membayar hutang. 7) Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah) Fisabilillah merupakan orang Islam yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan ajaran Islam. Fisabilillah memiliki makna yang universal tidak terbatas pada ‘pejuang’ dalam arti sebenarnya. Fisabilillah meliputi segala sesuatu/upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama,seperti pengiriman da’i, mendirikan sekolah gratis, pembangunan masjid, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, bekerja untuk menghidupi keluarga, dan lain sebagainya. 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) Ibnu sabil adalah orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, sedangkan dia membutuhkan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dana zakat ibnu sabil dapat disalurkan untuk berbagai keperluan seperti penyediaan sarana akomodasi murah bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan atau mencari nafkah, bantuan dana belanja bagi masyarakat kurang mampu yang jauh dari kampung halamannya. 3. Prosentase Wajib Zakat dan Potensi Zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi 7
Lili Bariadi, dkk., Zakat & Wirausaha, ..., h. 14.
13
pembangunan kesejahteraan umat. 8 Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa, jika dikelola dengan baik. Dalam setiap kehidupan, terdapat dua klasifikasi status sosial ekonomi yakni miskin atau kaya. Perbedaan status sosial ekonomi sepertinyamerupakan fitrah yang memang harus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dalam setiap aspek (termasuk pengelolaan dana zakat) agar tidak terjadi kesenjangan antara miskin dengan kaya. Berdasarkan survei yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy) pada tahun 2004, sebesar 49,8% responden mengatakan dirinya sebagai wajib zakat. 9 Prosentase ini jauh lebih kecil dibandingkan penelitian sebelumnya yakni pada tahun 2000 sebesar 94% wajib zakat, karena data yang diambil merupakan data pembayar zakat mal dan zakat fitrah. Dalam konversi rupiah, potensi zakat Indonesia menurut PIRAC pada tahun 2007 adalah sebesar 9,09 triliun rupiah. Hal ini berarti bahwa potensi zakat di Indonesia hampir separuh dari keseluruhan umat Islam yang ada. BPS (Badan Pusat Statistik) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 234,2 juta jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 65 juta rumah tangga. 10 Jika penduduk beragama Islam sebesar 85% dari keseluruhan penduduk Indonesia, terdapat 55.250.000 KK beragama Islam. Mengacu pada data hasil penelitian PIRAC, sebesar 49,8% responden mengaku sebagai wajib zakat, berarti 27.514.500 KK berpotensi membayar zakat. Apabila rata-rata KK memiliki harta sebesar 100 juta, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% x Rp100.000.000,00 = Rp2.500.000,00 per tahun. Maka, potensi dana zakat di Indonesia untuk tahun 2010 sebesar 68,786 triliun rupiah. Potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan pada
8
Didin Hafidhuddin, Zakat dalan Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1. 9 Andi Agung Prihatna, dkk., Kedermawanan Kaum Muslim; Potensi dan Realita Zakat Masyarakat Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), h. 17. 10 www.bps.go.id, akses via mobile pada tanggal 11 juni 2010, pukul 04.14 WIB.
14
tahun 2007 yang hanya 19 triliun rupiah. Penulis memperkirakan potensi dana zakat akan bertambah jika diakumulasikan dengan zakat fitrah. Selain itu, berdasarkan riset Habib Ahmed dari IRTI IDB potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangat besar, yaitu 2% dari total GDP. Potensi zakat pun semakin meningkat pasca disahkannya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penghimpunan dana ZIS yang mengalami peningkatan luar biasa yakni pertumbuhan zakat sejak 2002 hingga 2009 mencapai lebih dari 1.000%. Bahkan, dalam riset terbaru yang dilakukan oleh Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, potensi dana zakat mencapai angka 19,3 triliun rupiah per tahun. Meski demikian, aktualisasi penghimpunan zakat masih kurang dari 5% dari total potensi. 4. Bentuk Pengelolaan Dana Zakat Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang dapat menjadi sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 11 Senada dengan definisi pengelolaan zakat berdasarkan UU Zakat tentang Pengelolaan Zakat, Arifin Purwakananta selaku Direktur Program Dompet Dhuafa Republika menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk pengelolaan dana zakat, antara lain: 12 1) Penghimpunan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dana zakat
dengan
mengajak
masyarakat
(muzaki)
berdonasi/
mempercayakan penyaluran dana zakat kepada lembaga pengelola zakat.
Penghimpunan
ini
meliputi
program
komunikasi
dan
fundraishing untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat. 2) Pendayagunaan (meliputi penyimpanan dan pengaturan), yaitu proses mengelola hasil penghimpunan dana zakat meliputi aktivitas accounting 11
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (1). Hasil wawancara pada tanggal 03 Juni 2010, pukul 16.26 WIB.
12
15
dan
auditing,
agar
hasil
penghimpunan
dana
zakat
dapat
dipertanggungjawabkan. 3) Pendistribusian, yakni kegiatan merancang dan membuat program, melaksanakan/ membagikan kepada mustahik, kemudian melakukan pengawasan. Pengelolaan dana zakat merupakan aktivitas yang penting dilakukan agar zakat tak hanya konsumtif, tapi juga dapat menjadi asset produktif yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat termasukakses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Disadari atau tidak, pendidikan adalah tonggak yang dapat memutus mata rantai kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
B. Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu 1. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu Istilah ‘masyarakat’ meliputi banyak faktor, sehingga tidak mudah untuk memberikan suatu batasan definisi tentangmasyarakat. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis memfokuskan pengertian masyarakat berdasarkan sudut pandang sosiologis yakni hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, berasal dari kata socius yang berisi kawan. sedangkan kata “masyarakat” berasal daribahasa Arab, yaitu syirik yang artinya bergaul. Adanya saling bergaulini tentu karena ada bentukbentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan. 13 Berbagai
pengertian
mengenai
masyarakat
biasanya
diterapkan
berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi, dan identitas. Dalam arti sempit, istilah masyarakat menunjuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, 13
M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 1998), h. 63.
16
kampung, maupun rukun tetangga. Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas (community). Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai societas (society). Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan J.P. Gillin sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karenaadanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yangmerupakan kebutuhan bersama. Sehingga masyarakat merupakankesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 14 Masyarakat (society) juga didefinisikan oleh beberapa ahli, sebagai berikut: 1) Mac Iver dan Page yang menyatakan bahwa: “Masyarakat ialahsuatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah”. 2) Ralph Linton berpendapat: “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”. 3) Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 15 4) Hasan Shadily dalam bukunya “Sosiologi untuk masyarakat Indonesia” menyatakan bahwa: masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri
14
M. Munandar Soelaeman, … , h. 64. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 25-26. 15
17
dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. 16 Dari beberapa pengertian di atas, pengertian ‘masyarakat’ pada dasarnya memiliki kesamaan isi, yakni masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1) Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama. 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia baru. Selain itu sebagai akibat dari hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut. 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Selanjutnya, kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Jiwa masyarakat ini merupakan polusi yang berasal dari unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial. 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, suatu misal manusia yang 16
HasanShadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.
47.
18
dikurung sendirian di dalam suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama kelamaan dia akan mati. 17 Berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk berinteraksi dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan masyarakat kurang mampu adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi tapi kurang/tidak memiliki prasarana untuk berinteraksi karena kurang adanya keterikatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat kurang mampu merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Masyarakat kurang mampu merupakan salah satu akibat dari adanya stratifikasi sosial; bagian dari salah satu hasil interaksi antar individu dalam satu kelompok maupun antar suatu kelompok lainnya. Stratifikasi sosial dalam masyarakat merupakan ciri dari masyararakat yangteratur. Stratifikasi sosial disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat sosio kultural suatu kelompok dan perbedaan tingkat kemajuan dan perkembangan potensi individu dalam masyarakat. Hal ini akan menimbulkan rasa Interdependensi antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakat. Seseorang yang memiliki kemampuan
dalam
bidang
tertentu
yang
mampu
diaktualisasikan
dan
mendapatkan pengakuan dari masyarakat akan menempatkan individu tersebut pada posisi tertentu. Demikian pula dengan orang yang berasal dari keturunan tertentu, usia tertentu, tingkat perekonomian tertentu, dan sebagainya. 18 Di Indonesia, istilah ‘masyarakat kurang mampu’ identik dengan istilah ‘masyarakat miskin’. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Depsos, masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang kurang/ tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup
17
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, … h. 26-27. Lalu Agus Faturrahman, Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat, Ilmu Sosial Dasar ed. JosefRiwu Koho (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 145 -146. 18
19
layak. 19 Masyarakat kurang mampu memiliki ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial, meliputi: 20 a) Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan) b) Sumber keuangan (pekerjaan, kredit) c) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial) d) Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa e) Pengetahuan dan keterampilan (pendidikan) f) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. 2. Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 21 Menurut M. Ngalim Purwanto, pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. 22 Warnadi., Sunarto, dan Muchlidawati, menyatakan dalam Bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari Bahasa Yunani educare artinya membawa ke luar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. 23 19
BPS dan Depsos, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, (Jakarta: BPS, 2002),h. 3. Basis kekuasaan sosial menurut Friedman seperti yang dikutip oleh Edi Suharto, dkk dalam buku Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial; Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, (Bandung: STKSPress, 2004), h. 6. 21 UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1), (Jakarta: Dirjen DIKDASMEN, 2003), h. 2. 22 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), cet. ke-8, h. 11. 23 Warnadi., Sunarto dan Muchlidawati, Pedoman Pelaksanan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup,(Jakarta: Depdikbud,1997), hal. 81. 20
20
Selain itu, pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses pendewasaan anak didik dalam suatu aktivitas pembelajaran di sekolah (secaraformal). 24 Aktvitas dalam proses pendidikan tidak terbatas pada transfermasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada anak didik, tapi juga transfermasi nilai serta budaya.
Sehingga,
pendidikan
dapat
dipandang
sebagai
usaha
untuk
mendewasakan manusia (anak didik) baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan merupakan suatu sistem 25 yang proses dan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kerja sama dari seluruh komponen-komponen yang ada dalam pendidikan. Salah satu ciri suatu sistem termasuk sistem pendidikan yaitu adanya proses mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output). Dalam proses transformasi mengubah input menjadi output dibutuhkan komponen-komponen sistem pendidikan yang dijelaskan oleh diagram berikut: 26
INSTRUMENTAL INPUT
RAW INPUT
EDUCATIONAL PROCESS
OUTPUT
ENVIRONTMENTAL INPUT
Berdasarkan diagram terlihat bahwa proses transformasi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan akan terealisasi melalui peran dan kerja sama unsur-unsur pendidikan berikut ini:
24
Materi kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan pada pertemuan ke-2 dengan Dosen Pengampu Yefnelty Z., Februari 2007. 25 Sistem adalah kesatuan atau keseluruhan komponen yang bekerja sama satu sama lain dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 26 M. Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 66.
21
a. Raw Input adalah masukan mentah (unsur anak didik) dengan segala kondisi kognitif, afektif dan psikomotoriknya yang akan mempengaruhi proses dan output pendidikan b. Instrumental Input merupakan masukan instrumental seperti unsur pendidik, bahan/materi, alat/metode, situasi pendidikan dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi kualitas proses dan output pendidikan. c. Environmental Input yaitu masukan dari faktor lingkungan anak didik seperti unsur pengaruh kondisi keluarga, masyarakat dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak didik serta proses dan hasil pendidikan. Maka, komponen-komponen pendidikan yang berpengaruh dalam proses pendidikan antara lain: a. Komponen dasar yang akan diproses anak didik berdasarkan potensi yang dimiliki meliputi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. b. Komponen alat yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mempengaruhi anak didik yaitu pendidik (kepribadian, kemampuan mengajar), bahan/materi pendidikan untuk menstimulus anak didik pada aktivitas pembelajaran dalam pendidikan, alat/metode yang digunakan sesuai dengan tujuan serta kondisi anak didik, sarana dan prasarana yang dapat membantu pendidik dan anak didik dalam proses pendidikan. c. Komponen penunjang yang mempengaruhi (terutama) kondisi psikologis anak didik dalam proses pendidikan yang berasal dari: • Lingkungan keluarga • Lingkungan sekolah • Lingkungan masyarakat Pendidikan lebih dari sekedar proses transfermasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, tapi juga transfermasi nilai dan moral agar anak didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pendewasaan anak didik agar menjadi insan yang cerdas secara intelektual serta memiliki keshalehan sosial agar menjadi pribadi yang beradab.
22
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan dianggap sebagai indikator kemajuan peradaban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan beragam potensi yang dimiliki baik bersifat individual maupun sosial. Asumsinya, kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, argumentasi pendidikan sebagai hak asasi manusia perlu dikembangkan menjadi “pendidikan” adalah alat pembangunan sosial dan ekonomi. 27 Pendidikan tak lagi dipandang sebagai usaha sadar terencana untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik, namun telah dipandang sebagai investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat dibentuk manusia yang berkualitas utuh yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan rohani. Maka,
suatu
keniscayaan
bagi
seluruh
stakeholder
pendidikan
untuk
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfermasi ilmu pengetahuan, tapi juga sarana transfermasi nilai dan moral. Idealnya, penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi wahana interaksi yang kondusif serta humanis yang melibatkan berbagai elemen pendidikan (pemerintah, kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, masyarakat, anak didik) dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu banyak problematika pendidikan yang terjadi, dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas problem pendidikan terkait pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah diawali dengan pendidikan dasar dan telah dimulai sejak tanggal 2 Mei 1984 28 bertujuan untuk memberi kesempatan belajar bagi semua warga negara dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, hingga kini masih 27
Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2007) h. 11. Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Sagung Seto, 2007),
28
h. 3.
23
ada warga negara yang belum dapat mengakses pendidikan yang disebabkan oleh berbagai kondisi sosial-ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pencapaian APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) sebagai indikator keberhasilan program pemerataan pendidikan oleh pemerintah, hingga tahun 2008 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan Depdiknas secara nasional ketercapaiannya ternyata masih rendah. Hal ini didasarkan pada indikator: 1) Penduduk usia sekolah tidak/ belum bersekolah (usia 7-24 tahun) sebanyak 28.484.826 orang. 2) Putus sekolah SD/ MI sebanyak 486.426 orang atau 1,63%, putus sekolah SMP/ MTs mencapai 255.210 orang atau 2,22%, dan putus sekolah SMA/ MA sebanyak 167.838 orang atau 2,33%. 3) Rasio partisipasi pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada sekitar 9,6 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Bahkan hingga kini, masih terdapat 9 provinsi dengan jumlah buta aksara terbesar usia 10 tahun ke atas dan 15-44 tahun, yakni: Jawa Timur (1.086.921 orang), Jawa Tengah (640.428 orang), Jawa Barat (383.288 orang), Sulawesi Selatan (291.230 orang), Papua (264.895 orang), Nusa Tenggara Barat (254.457 orang), Nusa Tenggara Timur (117.839), Kalimantan Barat (117.338), dan Banten (114.763 orang). 29
No. 1.
Variabel Penduduk Usia Sekolah a. 0-6 tahun b. 7-12 tahun c. 13-15 tahun d. 16-18 tahun e. 19-24 tahun Jumlah 0-18 tahun
Penduduk
Bersekolah
28,426,505 26,304,320 12,890,334 12,897,898 25,077,900 80,519,057
6,594,086 26,015,842 11,019,242 7,325,188 4,325,354 50,954,358
Tidak/belum bersekolah 21,832,419 288,478 1,871,092 5,572,710 20,752,546 29,564,699
29
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan Depdiknas, Ikhtisar Data Pendidikan Nasional Tahun 2007/2008, (Jakarta: Depdiknas, 2008), hal 3 dan 20.
24
2.
3.
Putus Sekolah a. Jumlah b. Persentase Lulusan Tidak Melanjutkan a. Jumlah b. Persentase
SD+MI 486,426 1.63 SD+MI 431,937 10.54
SMP+MTs 255,210 2.22 SMP+MTs 412,135 13.66
SM+MA 167,838 2.33 SMA+MA 678,010 35.65
Penyebab yang paling mengkristal dan menjadi momok adalah masalah biaya pendidikan yang semakin mahal. Indikasinya, terdapat klasifikasi status sosial lembaga pendidikan sekalipun lembaga pendidikan milik pemerintah. Istilah ‘sekolah unggulan’, ‘sekolah RSBI’, ‘sekolah bilingual’, ‘kelas akselerasi’, ‘kelas internasional’, BHMN, BLU, seolah hanya memihak peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi mapan dan memarjinalkan peserta didik dari kalangan ekonomi kurang mampu. Bagaimana tidak, klasifikasi status lembaga pendidikan itu termasuk dalam kategori “pendidikan bermutu” yang memerlukan anggaran yang tinggi dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kemendiknasdisebutkan bahwa porsi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua/siswa berkisar antara 63,35%-87,75% dari biaya pendidikan total. Sedangkan menurut riset Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2006 di 10 Kabupaten/ Kota se-Indonesia ternyata orang tua/siswa pada level SD masih menanggung beban biaya pendidikan 1,5 juta rupiah yang terdiri atas biaya langsung dan tak langsung. Selain itu, beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat (selain orang tua/ siswa) hanya berkisar antara 12,22%-36,65% dari biaya pendidikan total. 30 Menurut laporan dari bank dunia tahun 2004, Indonesia hanya menyediakan 62,8% dari keperluan dana penyelenggaraan pendidikan nasional. Padahal, pada saat yang sama pemerintah India telah dapat menanggung pembiayaan pendidikan 89%. Bahkan jika dibandingkan dengan negara yang lebih terbelakang seperti Srilanka, persentase anggaran yang disediakan oleh
30
Koran Tempo edisi 7 Maret 2007.
25
pemerintah Indonesia masih merupakan yang terendah. Berikut dijelaskan dalam tabel alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2003-2008. 31 Tabel Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2003-2008
Tahun
Anggaran Pendidikan
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rp13,6 Triliun Rp20,5 Triliun Rp24,6 Triliun Rp36,7 Triliun Rp43,5 Triliun Rp48,4 Triliun
Prosentase Terhadap APBN 4,15% 5,5% 8,1% 9,1% 11,8% 9,8%
Fenomena di atas tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai luhur pendidikan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara agar dapat mengakses pendidikan. Setidaknya, belum memenuhi besaran anggaran yang diamanatkan dalam UUD 1945 yakni sebesar 20% dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam bidang pendidikan terutamaanggaran, agar pembiayaan pendidikan lebih ‘bersahabat’ sehingga semua warga negara dapat mengakses pendidikan yang layak serta berkualitas. 3. Upaya-upaya Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan seiring dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all dan makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Upaya pengingkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu equality dan equity. 31
www.mandikdasmen.depdiknas.go.id, akses via PC tanggal 2 Agustus 2010, pukul 11.23 pm.
26
Coleman
dalam
bukunya
Equality
of
Educational
Opportunity
mengemukakan secara konsepsional bahwa terdapat jenis pemerataan, antara lain: 1) Pemerataan pasif, yaitu pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan pendidikan di sekolah. 2) Pemerataan aktif, yakni pemerataan pendidikan yang terletak pada kesamaan dalam memberi kesempatan kepada peserta didik agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (prestasi hasil belajar). Pemerataan pendidikan menurut Coleman ini memiliki makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga persamaan setelah menjadi siswa harus dalam memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. Equality mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok masyarakat. Akses terhadap pendidikan telah merata jika semua peserta didik usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. 32 Pendidikan senantiasa mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis; senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai upaya reformasi dilakukan oleh para praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, di antaranya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, selalu saja ada ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pendidikan mulai dari manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, kompetensi lulusan, hingga pemerataan akses pendidikan. Sejak tahun 1984, pemerintah telah mengupayakan pemerataan akses pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dilanjutkan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun(Wajar Dikdas 9 Tahun) yang secara resmi dicanangkan Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994sebagai bagian dari 32
Eka R, Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, (http://edu-articles.com, 2007).
27
komitmen menjalankan ‘Akses Pendidikan untuk Semua’, meliputi jenjang pendidikan dasar yakni SD/ MI/ pendidikan setara dan menengah pertama yakni SMP/MTs/pendidikan setara. Saat itu, Presiden Soeharto menargetkan program Wajar Dikdas 9 tahun tuntas pada tahun 2004 dengan indikator utama berupa angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ pendidikan setara minimal 95%. Pada tahun 2004, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sebesar 94,12% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs 81,22%. Akan tetapi, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 membuat target direvisi menjadi akhir tahun 2008. Keputusan merevisi target itu dilakukan pada tahun 2000, saat Abdurrahman Wahid menjabat Presiden RI. Kemudian pada Kabinet Indonesia Bersatu dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu yakni Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, target berhasil diwujudkan. APK SMP/MTs sudah mencapai 93,79% pada Agustus 2007. Selain tuntas dari sisi kuantitas, Departemen Pendidikan Nasional juga berupaya meningkatkan kualitas program Wajar Dikdas dengan meningkatkan standar nilai UN, walaupun kemudian menuai berbagai polemik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu telah dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan bidang pendidikan meliputi perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat. Upaya berikutnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan mengenai pendanaan pendidikan, ditandai dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU SISDIKNAS mengamanatkan pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
28
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan UU Guru dan Dosen yang mengamanatkan pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, disertai peningkatan kesejehteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain pemerintah, masyarakat sebagai salah satu stakeholder pendidikan pun berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu baik perorangan maupun melalui lembaga, diantaranya lembaga zakat. Telah dibahas sebelumnya bahwa zakat memiliki peran yang amat penting dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Karena zakat dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi anggaran pendidikan, mengingat potensi dana zakat yang begitu besar namun belum terserap secara efektif. Menurut Data Forum Zakat pada tahun 2008, rata-rata alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan yakni sebesar 47,21% dari keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh sembilan lembaga amil zakat yang telah diaudit. Ini adalah jumlah yang telah melebihi prosentase alokasi APBN untuk pendidikan yang diamanatkan UUD 1945. Alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan ini digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu dalam berbagai bentuk penyaluran, antara lain: 1. Beasiswa Beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang jumlah per bulannya adalah >1,4 juta rupiah per orang. 2. Beaguru dan peningkatan kapasitas guru Lebih dari 6.000 orang guru yang mendapat beaguru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sampai saat ini, pelatihan guru-guru dari tingkat SD sampai dengan SLTA sebanyak 30.000 orang yang berasal dari 2.000 sekolah,. 3. Penyelenggaraan sekolah formal. Pada tahun 2007, program ini menyerap dana sebesar 9 miliar rupiah untuk 136 siswa.
29
4. Pendidikan informal. Bekerjasama dengan balai latihan kerja (BLK) yang berperan sebagai pendanaan dan pencarian anak-anak yang akan dilatih. Sementara pihak BLK menyiapkan fasilitas dan tenaga instruktur/ fasilitator. 5. Pendirian dan operasionalisasi BLK. Dua diantara BLK yang didirikan dan dikelola oleh lembaga amil zakat adalah BLK di Bontang dan IKI di Jakarta. Selain itu, terdapat terobosan beberapa lembaga filantropi Islam (Lembaga Pengelola Zakat) baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang dilakukan BAZNAS dan Dompet Dhuafa (DD) Republika yang menggulirkan sebuah program peduli pendidikan dengan tema “Merdeka adalah bebas dari kebodohan, bantu anak Indonesia tetap sekolah”. Program peduli pendidikan ini bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang bersumber dari dana zakat. BAZNAS dan DD Republika menyelenggarakan pendidikan formal (sekolah) khusus untuk peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu yakni SMART Ekselensia Indonesia. BAZNAS dan DD Republika juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri yang dikenal dengan Program Beastudi Etos. Zakat untuk pendidikan sebetulnya telah lama berjalan di masyarakat terlebih dengan munculnya beberapa lembaga pengelola zakat yang kreatif, amanah dan professional di Indonesia. Hampir seluruh BAZ dan LAZ di Indonesia termasuk BAZIS DKI yang telah eksis sejak tahun 1960’an memiliki program peduli pendidikan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswa yang berasal dari kalangan kurang mampu mulai dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang berasal dari dana zakat sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih
30
memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Bagaimanapun, upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu harus menjadi prioritas dalam proses pendidikan. Pemenuhan akses pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karna itu, diperlukan sinergi serta manajemen yang solid untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu meliputi perencanaan, pendanaan dan pengelolaan proses belajar-mengajar.
C. Makna Pengelolaan Dana Zakat Bagi Anggaran Pendidikan Zakat sebagai bagian dari kewajiban umat Islam, telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur’an pada surat At-Taubah ayat 103 tentang perintah menghimpun dana zakat dan surat At-Taubah ayat 60 tentang sasaran penerima zakat.
☺
☺
☺ ⌧
⌧
☺
⌦
☺
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai
31
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (60). Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (103).” Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 terungkap bahwa terdapat aktivitas pengelolaan dana zakat mulai dari menghimpun, menyimpan, kemudian mendistribusikan kepada sasaran penerima zakat (asnaf zakat). 1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Dana Zakat Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 33 Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tahapan ini mutlak diperlukan untuk menjadi acuan dalam kegiatan ke depan. Perencanaan dapat terkait dengan beberapa hal, antara lain waktu dan strategi. Perencanaan model pertama, sering dibagi dalam tiga bentuk, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibatasi waktunya hanya satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah biasanya akan dilakukan dalam kisaran waktu antara satu sampai tiga tahun. Untuk perencanaan jangka panjang,
waktu
yang
dibutuhkan
adalah
tiga
sampai
lima
tahun.
Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pelaksanaan adalah aktualisasi perencanaan yang ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan pengawasan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
33
UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, pasal 1 ayat (1).
32
Pengelolaan zakat merupakan aktivitas yang perlu dilakukan agar dana zakat tidak hanya sekadar charity antara muzakki (pembayar zakat) dengan mustahiq (penerima zakat).Melalui sistem manajemen yang baik, pengelolaan dana zakat memiliki hikmah yang luar biasa terhadap pemanfaatan zakat, karena dana zakat tak hanya digunakan pada kegiatan konsumtif yang bersifat sementara tapi juga dapat menjadi asset produktif yang bermanfaat mengangkat harkat dan derajat umat dalam jangka panjang. Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 pasal 5, pengelolaan dana zakat bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dalam konteks ini, pengelolaan dana zakat lebih dari sekedar menghimpun serta mendistribusikan dana zakat, tetapi juga mendayagunakan dana zakat agar mampu menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan pengelolaan dana zakat diperlukan lembaga atau organisasi untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa manfaat, antara lain: a. Dapat menjamin kepastian mustahiq, baik dari segi jumlah mustahiq maupun jumlah dana zakat yang dibayarkan. b. Menjaga perasaan rendah diri mustahiq, karena tidak berhadapan langsung dengan muzakki dalam menerima zakat. c. Dapat mengukur efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat berdasarkan skala prioritas. d. Bagian dari ibadah kemanusiaan dalam upaya menyebarkan ajaran Islam secara menyeluruh dan komprehensif. 2. Dana Zakat sebagai Instrumen Pembiayaan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kualitas
33
pendidikan, pemerintah (selaku stakeholder utama pendidikan) dapat menjadikan zakat sebagai peluang dalam pembiayaan pendidikan. Mengingat, lebih dari 85% penduduk Indonesia beragama Islam dengan potensi dana zakat yang sangat besar yakni 68,786 triliun rupiah pada tahun 2010 34 atau 19 triliun rupiah per tahun menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin. Berdasarkan fakta yang terjadi, dalam menetapkan anggaran pendidikan (sebagai bagian dari sektor keuangan publik yang dikelola negara) pemerintah hanya mengandalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Padahal, ditinjau dari aspek anggaran pendidikan, dana zakat memiliki peran yang penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: 1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. 2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. 3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. 35 Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga/badan amil zakat (walaupun memiliki prosentase lebih kecil) sangat membantu peserta didik dari kalangan ekonomi kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Pengelolaan dana zakat termasuk salah satu upaya yang dilakukan dalam pemerataan kesejahteraan sosial serta dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Zakat berperan sebagai salah satu instrumen pembiayaan termasuk pembiayaan pendidikan. Zakat merupakan mediator antara muzakki (pemberi) dengan mustahik (penerima) yang membutuhkan pengelolaan dalam penghimpunan maupun penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan 34
Potensi zakat berdasarkan asumsi perhitungan penulis yang telah diuraikan pada sub prosentase wajib zakat dan potensi zakat. 35 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.
34
manajemen/pengelolaan yang profesional, transparan, serta akuntabel, agar dana zakat dapat terserap dengan baik.
3. Manfaat Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Pada pelaksanaannya, pendidikan tidak terlepas dari unsur pendukung utama kelancaran proses pendidikan yakni biaya/ anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). 36 Karenanya, anggaran pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada hubungan sosial serta pembangunan masyarakat. Tujuan pengelolaan dana zakat tidak sekedar menyantuni masyarakat kurang mampu secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan 37 melalui program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Zakat dan pendidikan memiliki keterkaitan secara teknis dengan proses kehidupan. Dalam hal ini, zakat berperan sebagai faktor pendukung terhadap proses pendidikan terkait pendanaan pada sektor anggaran pendidikan. Potensi zakat Indonesia mencapai 19 triliun rupiah setiap tahun. 38 Bahkan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa potensi dana zakat pada tahun 2010 yakni sebesar 68,786 triliun rupiah . Namun, dana zakat belum terhimpun secara optimal baik oleh lembaga/ badan amil zakat milik pemerintah maupun independen. Padahal, zakat memiliki peran dan fungsi yang amat besar dalam upaya pemberdayaan 36
Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-4, h. 3. 37 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 83-84. 38 www.antara.co.id, akses via PC..........
35
ekonomi masyarakat termasuk pendidikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan pendidikan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di Dompet Dhuafa Republika dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu.
B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Dompet Dhuafa Republika, Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok. C28-29 Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat 15419, dengan alasan: 1. Dompet Dhuafa Republika merupakan salah satu lembaga amil zakat pioneer yang konsisten terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas umat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. 2. Tempat penelitian cukup strategis dan mudah dijangkau Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan April 2010 sampai dengan Juni 2010.
35
36
C. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan fakta mengenai pengelolaan dana zakat di Dompet Dhuafa Republika dengan penyaluran dana zakat bagi anggaran pendidikan yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan kemprehensif. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara factual kepada semua pihak mengenai manfaat dana zakat sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi anggaran pendidikan.
D. Sumber Data Sumber Data dalam penelitian ini berperan sebagai key informan yakni Direktur Program Dompet Dhuafa Republika, Sekretaris Direktur Program Dompet Dhuafa Republika, Staf Fundraishing Dompet Dhuafa Republika dan Staf Fundraishing
Lembaga
Pengembangan
Insani
yang
dipilih
berdasarkan
kewenangannya dalam pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di Dompet Dhuafa Republika.
E. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperolehdata yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Observasi, digunakan untuk merekam bentuk-bentuk penghimpunan dan distribusi dana zakat. Selain itujuga untuk mencari data mengenai hasil pengelolaan dana zakat terhadap program pendidikan yang dijalankan. Teknik observasi ini dilakukan sebagai upaya proses menghimpun data berdasarkan fenomena yang muncul untuk memberikan penafsiran yang diperoleh untuk menilai tingkat akurasi data dan informasi yang disampaikan oleh informan. 2. Wawancara, untuk menggali data tentang visi, tujuan, latar belakang, penghimpunan dan distribusi dana zakat bagi anggaran pendidikan serta
37
hasil pengelolaan dana zakat terhadap program pendidikan yang dijalankan. 3. Studi dokumentasi, untuk mengetahui landasan, norma, serta tujuan pelaksanaan penghimpunan dan distribusi dana zakat terhadap program pendidikan yang dijalankan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil dan program pendidikan Dompet Dhuafa Republika. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain: 1) Data Primer Data primer yang dimaksud meliputi seluruh data yang diperoleh dari pihak Dompet Dhuafa Republika. 2) Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan serta searchengine.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Untuk mengelola data dalam penulisan skripsi, penulis mengolah data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi melalui proses: 1. Klasifikasi
yakni
mengelompokkan
jawaban-jawaban
responden
berdasarkan aspek-aspek masalah yang ditanyakan. 2. Kategorisasi yaitu pengelompokkan jawaban terhadap aspek-aspek masalah yang disampaikan oleh responden. 3. Interpretasi yakni mencari persamaan, perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan terhadap jawaban masalah yang ditanyakan dengan mengacu kepada kerangka pikir yang ada. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
38
1. Pengumpulan
informasi,
yakni
langkah
analisis
yang
dilakukan
berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 2. Reduksi, merupakan langkah analisis yang dilakukan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 3. Penyajian, yaitu tahapan lanjutan setelah pemilihan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel serta uraian penjelasan. 4. Tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan hasil wawancara, obervasi, dan studi dokumentasi.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dompet Dhuafa Republika 1. Sejarah Berdiri Dompet Dhuafa Republika (DD Republika) adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, baik dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/ lembaga. DD Republika berawal dari rasa keprihatinan yang muncul dikalangan wartawan (sekaligus pengelola) Harian Umum Republika yakni Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo atas musibah yang menimpa masyarakat Gunung Kidul Yogyakarta pada pertengahan 1993. Empati kolektif keempat jurnalis Harian Umum Republika dibuktikan dengan melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat Gunung Kidul Yogyakarta. Dana awal sepenuhnya berasal dari dana internal karyawan harian Umum Republika dengan menyisihkan 2,5% dari penghasilan bulanan mereka. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dalam sebuah kegiatan sosial di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan (termasuk wartawan Harian Umum Republika) menyaksikan aktivitas
39
40
pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa berupaya membantu masyarakat miskin. Terinspirasi oleh kegiatan para mahasiswa dalam membantu masyarakat miskin di Gunung Kidul Yogyakarta, penggalangan dana kemudian dilakukan secara lebih terbuka dan dipublikasikan secara berkala di Harian Umum Republika. Pada perkembangannya, berkat publikasi yang intensif serta komunikatif, banyak masyarakat yang tersentuh dan peduli yang kemudian mempercayakan donasinya untuk dikelola. Pada tanggal 02 Juli 1993 disatukanlah sebuah komitmen, sehingga DD Republika resmi menjadi sebuah yayasan. DD Republika tercatat di Departemen Sosial RI (sekarang Kementrian Sosial) sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan.Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Dengan demikian, DD Republika berkiprah menjadi sebuah institusi sosial pengelola donasi masyarakat berupa zakat, infak, shadaqoh, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, baik dari perorangan, kelompok, maupun korporat/ institusi. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 08 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional. Sejak
awal
beroperasi
DD
Republika
mendedikasikan
dan
mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Pertanggungjawaban dilakukan dengan publikasi laporan keuangan serta karya tulis berupa artikel pengelolaan melalui Harian Umum Republika dan penerbitan newsletter setiap bulannya. Untuk lebih menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dipublikasikan melalui berbagai media massa ternama. DD Republika memiliki beberapa kantor cabang di berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri. Adapun kantor pusat DD Republika terletak di
41
Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C. 28–29, Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat 15419, Ph: +6221 7416050Fax: +62 21 7416070. 2. Prinsip Dasar Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, DD Republika memiliki prinsip dasar sebagai berikut: a. Moral; jujur, amanah dan ihsan b. Kedudukan lembaga; non-politik, netral-objektif, independen, dan nonrasial c. Manajemen; transparan, akuntabel, profesional, berdayaguna, berhasil guna, berorientasi pada perbaikan terus-menerus d. Pengembangan;
inovatif,
kreatif,
berorientasi
pada
social
enterpreneurship dan investasi sosial e. Fiqh; bukan semata ibadah ritual, meraup sekaligus tiga unsur, yaitu muzakki, amil, dan mustahik. 3. Visi, Misi, dan Tujuan Visi Bertekad menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan Misi a. Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat b. Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat c. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri d. Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan Tujuan a. Meningkatnya efektivitas kinerja lembaga.
42
b. Meningkatnya otonomi jaringan lembaga melalui devolusi (desentralisasi dan pelimpahan wewenang). c. Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi berkeadilan. d. Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan ziswaf dan derma. e. Tercapainya kemandirian komunitas sasaran. 4. Manajemen Organisasi Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Direktur Program DD Republika disertai data yang diperoleh dari Sekretaris Direktur Program, manajemen organisasi DD Republika tergambar pada diagram berikut:
DEWAN PEMBINA Parni Hadi, Eri Sudewo, S. Sinansari Ecip, Didin Hafidhuddin, Rahmad Riyadi, Haidar Bagir, Houtman Z. Arifin, Erry Riyana Hardjapamekas
DEWAN SYARIAH Prof. K.H. Muhammad Amin Suma, Bobby Herwibowo, Lc., Izzudin Abdul Manaf, Lc., M.A.
Presiden Direktur Ismail Agus Said
Direktur Eksekutif Ahmad Juwaini
Dir. SDM & Keuangan - Dir. Komunikasi & Fundraishing - Dir. Program - Dir. Bisnis Dev. - GM Fundraishing
Manaj. SDM & Keuangan - Manaj. Komunikasi & Fundraishing - Manaj. Program - Manaj. Bisnis Dev. - Manajer Fundraishing
Staf masing-masing bagian
43
Sebagaimana organisasi pada umumnya, manajemen organisasi DD Republika terdiri dari: 1. Manajemen Puncak, yakni Presiden Direktur yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis pertimbangan dan saran dari Dewan Pembina, Dewan Syariah, dan Direktur Eksekutif. 2. Manajemen Menengah yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan pada setiap bidang yang akan dijalankan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajemen Menengah di DD Republika meliputi Direktur SDM & Keuangan, Direktur Komunikasi & Fundraishing, Direktur Program, Direktur Bisnis Development, dan GM Fundraishing. 3. Manajemen Lini, yaitu para Manajer di setiap bidang yang mengkoordinir setiap bidang pekerjaan kepada para staf. Manajemen Lini di DD Republika meliputi Manajer SDM & Keuangan, Manajer Komunikasi & Fundraishing, Manajer Program, Manajer Bisnis Development, dan Manajer Fundraishing.
B. Karakteristik Pengelolaan Dana Zakat DD Republika merupakan lembaga zakat independen (non pemerintah) yang menjadi salah satu pioneer pendistribusian zakat secara produktif sekaligus menjadi potret keberhasilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang inklusif (terbuka dalam menerima donasi lintas agama, suku, wilayah, gender), profesional (menerapkan asas-asas manajemen pengelolaan organisasi secara konsisten serta modern), dan moderat (memiliki interpretasi dan ijtihad baru dalam pemanfaatan zakat, tidak hanya untuk kebutuhan karitas, tetapi juga pemberdayaan umat dalam berbagai aspek kehidupan. DD Republika termasuk pelopor manajemen filantropi 23 modern yang berpeluang mengarahkan dana yang dikelola untuk mendukung promosi inisiatif keadilan sosial. DD Republika merupakan sebuah potret lembaga pengelola 23
Filantropi adalah konseptualiasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan.Filantropi berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan anthropos (manusia).
44
filantropi Islam modern di Indonesia. Pengalamannya dalam mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf menurut prinsip-prinsip manajemen modern mampu mengisi kekosongan model pengelolaan filantropi di kalangan umat Islam dewasa ini. 24 Pengelolaan dana zakat di DD Republika memiliki ciri khas pada inovasi baru pola pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dalam pola pengumpulan dana zakat terdapat beberapa terobosan baru yang diambil DD Republika, antara lain: a. Layanan Konsultasi Zakat b. Layanan Jemput Zakat c. Zakat E-Banking (layanan pembayaran zakat melalui e-channel bank) d. ATM dan EDC payment (layanan pembayaran zakat melalui ATM dan EDC) Selain itu, DD Republika dalam mendistribusikan dana zakat banyak melakukan pengembangan pola atau strategi pendistribusian yang terkonsentrasi pada tiga bidang sebagai berikut: 1. Pendidikan, diwujudkan dalam program: a. Sekolah berasrama dan bebas biaya yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi namun tidak mampu secara finansial. Sekolah ini bernama SMART Ekselensia Indonesia yang tujuan utamanya adalah meningkatkan
mutu
pendidikan
dengan
memberikan
akses
pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. b. Beastudi yang diperuntukkan bagi mahasiswa berpotensi namun memiliki keterbatasan ekonomi di sebelas perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Beastudi ini bernama Beastudi Etos dengan bentuk beastudi yang diberikan adalah biaya masuk perguruan tinggi, SPP semester I dan II, akomodasi asrama selama tiga tahun, uang saku sebesar Rp400.000,00-Rp450.000,00 per bulan selama 24
Tim Penyusun, Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: PPB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), cet-1, h. 87.
45
tiga tahun, dan pelatihan pengembangan diri (self development training) c. Makmal Pendidikan dalam upaya pengembangan kapasitas guru melalui beberapa program, yakni pelatihan guru, pendampingan, dan sahabat guru Indonesia. 2. Kesehatan, berupa: a. Rumah Sehat Terpadu b. Klinik Sehat Dhuafa 24 jam c. Aksi Layanan Kesehatan Cuma-cuma 3. Pemberdayaan Ekonomi, yaitu: a. Pemberdayaan pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya b. Pemberdayaan eks dan keluarga pekerja migran c. Kampung hayati sentra tahu iwul berbasis zero waste d. Penguatan lembaga lokal petani, nelayan, dan pengrajin kerajinan tangan. Berdasarkan karakteristik pengelolaan dana zakat yang telah diuraikan, DD Republika merupakan lembaga zakat yang saat ini menjadi inspirator bagi lembaga non profit lainnya, terutama yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh.
C. Bentuk Pengelolaan Dana Zakat bagi pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Latar belakang yang melandasi perlunya alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kurang mampu yang disebabkan oleh kemiskinan/ ketiadaan biaya dalam mengakses pendidikan. Begitu pula kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dan kemiskinan merupakan dua rantai kehidupan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi.
46
Kemiskinan dipandang sebagai mata rantai yang membelenggu yang harus diretas agar seseorang dapat terlepas dari kemiskinan. Berdasarkan fenomena sebab akibat antara kemiskinan dengan pendidikan yang terjadi di masyarakat, DD Republika berupaya memutus mata rantai yang ada dengan mengalokasikan dana zakat bagi anggaran pendidikan dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika direalisasikan dalam beberapa program pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Insani (LPI) selaku jejaring DD Republika yang menangani masalah pendidikan. Pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di DD Republika dilakukan melalui tiga bentuk yaitu: 1. Penghimpunan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dana zakat dengan mengajak masyarakat (muzaki) berdonasi. 2. Pendayagunaan (meliputi penyimpanan dan pengaturan), yaitu proses mengelola hasil penghimpunan dana zakat meliputi aktivitas accounting dan
auditing,
agar
hasil
penghimpunan
dana
zakat
dapat
dipertanggungjawabkan. 3. Pendistribusian, yakni kegiatan merancang dan membuat program, melaksanakan/ membagikan kepada mustahik, kemudian melakukan pengawasan. Tidak tanggung-tanggung, pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika mendapatkan alokasi sebesar 1/3 dari dana distribusi, yakni sebesar Rp9.064.142.843,00 dari total pengelolaan dana zakat sebesar Rp28.179.620.203,00 untuk periode yang berakhir 29 Sya’ban 1430 H, yang secara lebih rinci diuraikan dalam tabel-tabel berikut:
47
48
49
50
51
52
D. Analisa Pengelolaan Dana Zakat bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan atas kaum dhuafa dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dana zakat. Potensi zakat yang sangat besar, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membantu umat Islam yang kurang mampu secara optimal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat delapan asnaf zakat salah satunya adalah fisabilillah. Makna fisabilillah ditafsirkan secara beragam oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Penafsiranpenafsiran akan makna fisabilillah pun dipahami secara beragam dengan pengertian yang luas dan sempit. Dalam skripsi ini, penulis mengacu pada beberapa pendapat para ulama yang menafsirkan makna fisabilillah dalam kerangka skala prioritas Islamiyah. Pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan dapat diambil dari zakat atas fisabilillah, karena penggunaannya telah memenuhi syarat dalam konsep fisabilillah yakni untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di DD Republika, penyediaan dana zakat bagi anggaran pendidikan termasuk dalam kelompok asnaf zakat fakir miskin. Dengan alasan, kesulitan terhadap akses pendidikan disebabkan oleh ketidakmampuan membayar dana pendidikan yang memang tinggi. Pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika bukan sekedar charity dari muzakki kepada mustahik, tapi telah menjadi asset produktif yang berperan dalam pemberdayaan kualitas umat melalui program-program pendidikan berikut ini: 1.
SMART Ekselensia Indonesia SMART Ekselensia Indonesia adalah sekolah tingkat menengah
berasramadan bebasbiaya yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan dhuafa yang berprestasi dari seluruh Indonesia. SMART Ekselensia digagas untuk meningkatkan harkat dan derajat kaum dhuafa melalui program pendidikan dan pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan.
53
Diharapkan, setelah melalui proses pendidikan dan pembinaan di SMART Ekselensia Indonesia, setiap siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) serta memiliki bekal berkarya untuk bangsa, negara dan agamanya. 2.
Makmal Pendidikan Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha
menjawab kebutuhan peningkatan kualitas guru dan sekolah melalui programprogramnya yakni pelatihan guru, pendampingan, dan sahabat guru indonesia. Pelatihan guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru akan berdampak pada pengelolaan pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Peningkatan kualitas hasil belajar yang dimaksud adalah daya kreatifitas, penalaran,
kearifan
sosial
dan
peningkatan
nilai
akademik.
Untuk
mempertahankan kualitas sebagaimana dipaparkan di atas, maka diperlukan sebuah mekanisme yang mampu membuat guru senantiasa mengaplikasikan segenap kemampuannya secara optimal. Makmal
Pendidikan
juga
memberikan
pendampingan
bagi
para
guru.Program pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan workshop untuk mengasah terus berbagai jenis keterampilan guru, lessonstudy untuk menciptakan learningcommunity di kalangan guru sehingga memunculkan keterampilan leaninghowtolearn. Makmal pendidikan dibentuk atas dasar keinginan agar setiap lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang bermutu, serta dibimbing oleh guru-guru yang produktif dan maju. Makmal pendidikan dibangun dengan cara membentuk sekolah-sekolah model, memberdayakan tenaga pendidikan melalui training-training, meningkatkan manajemen sekolah melalui workshop dan pelatihan, melakukan pendampingan bagi sekolah-sekolah potensi berkembang, serta meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pendidikan. Makmal pendidikan memiliki visi “memperbesar alternatif sekolah yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat”, dengan misi sebagai berikut:
54
• Melakukan penelitian berkelanjutan bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran • Meningkatkan kualitas dan Memberdayakan tenaga kependidikan melalui training • Meningkatkan manajemen sekolah melalui workshop dan pelatihan • Melakukan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang memiliki potensi berkembang dan dijadikan model • Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pendidikan. 3.
Beastudi Etos Beastudi Etos adalah beastudi yang diperuntukkan bagi mahasiswa
berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi di sebelas perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.Bentuk beastudi yang diberikan adalah biaya masuk perguruan tinggi, SPP semester I dan II, akomodasi asrama selama tiga tahun, uang saku sebesar Rp400.000,00-Rp450.000,00 per bulan selama tiga tahun, dan pelatihan pengembangan diri (self development training). Beastudi etos dilatarbelakangi oleh potensi masyarakat kurang mampu yang kurang tersalurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena ketidakmampuan dalam membayar biaya pendidikan.Oleh karena itu, perlu upaya sistematis untuk membangun mental dan karakter mahasiswa dari kalangan kurang mampu agar dapat menjangkau pendidikan tinggi. Pada program beastudi etos terdapat 4 (empat) domain pembinaan yakni: akademik, agama, pengembangan diri, dan sosial. Beastudi etos memiliki visi program memutuskan rantai kemiskinan dan membentuk generasi mandiri secara ekonomi dan sikap. Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukan adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan dengan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pernyataan ini dapat terlihat dari kualitas output binaan yang mampu berdaya dan berkembang setelah mengikuti program pendidikan yang diberikan.
55
No. Program Pendidikan 1.
SMART
Ekselensia Sulit
Indonesia
2.
Sebelum
Makmal Pendidikan
Sesudah
Skenario
Mudah
melanjutkan
melanjutkan
pendidikan
pendidikan
Proses
Proses
pendidikan
pendidikan
monoton
terampil
produktif
&
produktif
kreatif 3.
Beastudi Etos
Belum
Mampu
mampu
mandiri
mandiri
berwirausaha
&
produktif
Temuan empirik berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa dana zakat memiliki dampak nyata terhadap upaya peningkatan akses pendidikan masyarakat kurang mampu, meskipun dengan jumlah alokasi yang minim yakni rata-rata sebesar sebesar Rp9.064.142.843,00 atau 1/3 dari total pengelolaan dana zakat di Dompet Dhuafa Republika. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa melalui program pendidikan yang intensif, masyarakat kurang mampu memiliki kepekaan yang tinggi untuk mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Karena setelah mengikuti program pendidikan yang berasal dari alokasi dana zakat, terbukti tidak ada yang menganggur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pendidikan yang dikelola oleh DD Republika bersifat produktif. Para alumni SMART Ekselensia Indonesia 99% diterima di berbagai perguruan tinggi negeri favorit melalui jalur PMDK dan beasiswa. Guru binaan Makmal Pendidikan hampir seluruhnya mampu membawa kontribusi yang nyata bagi proses pendidikan didaerahnya masing-masing. Penerima beastudi etos, mampu menjadi mahasiswa berprestasi di kampusnya masing-masing. Alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan memiliki peran yang amat penting dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu dengan
56
pengelolaan yang konsisten mulai dari pendidik, anak didik jenjang pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi. Bagaimanapun, pendidikan dapat menjadi sarana untuk meciptakan serta mengembangkan bangsa yang produktif dan mandiri. Oleh karena itu, lembaga zakat harus mampu menstimulasi pengelolaan anggaran yang efektif melalui berbagai program yang produktif, agar dana zakat memiliki daya tahan ekonomi dan sosial yang tinggi. Sebagai lembaga zakat independen, DD Republika memerlukan sinergi yang solid terkait pengelolaan dana zakat dengan lembaga amil zakat pemerintah maupun lembaga amil zakat independen lainnya. Hal ini untuk menghindari penyaluran dana zakat ganda kepada mustahiq, mengingat belum adanya pembagian wilayah penyaluran zakat antar lembaga amil zakat yang ada. Maka, diperlukan sejumlah implikasi kebijakan yang mendukung pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, secara umum penulis memberikan kesimpulan bahwa dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat menjadi alternatif sumber pendanaan salah satunya pendanaan pendidikan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ini dibuktikan dengan produktivitas program pendidikan yang mampu membuat output binaan menjadi berdaya dan berkembang. Secara lebih rinci, berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Dengan manajemen yang transparan, akuntabel dan professional pengelolaan dana zakat lebih berdaya guna. 2) Pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Pada umumnya, LAZ tidak memberikan zakat begitu saja tetapi menyalurkan dalam bentuk program pemberdayaan disertai pendampingan yang intensif serta
57
58
pengawasan yang ketat agar dana zakat benar-benar memberikan efek jangka panjang bagi pengembangan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. 3) Lembaga amil zakat senantiasa inovatif dengan program pengembangan pendidikan yang dijalankan. 4) Konsisten terhadap program pendidikan yang dijalankan. 5) Melaksanakan program pendidikan yang intensif dan berkelanjutan, agar manfaat dana zakat benar-benar dapat meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu. 6) Melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal. Pendidikan merupakan (bentuk) investasi jangka panjang yang tidak cepat menghasilkan “sesuatu” dibanding sektor kehidupan lainnya. Namun, DD Republika meyakini bahwa mengabaikan pendidikan termasuk inkonsistensi dalam pendanaan pendidikan, ibarat menanam bom waktu kehancuran yang akan berdampak negatif secara makro terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Belum adanya pemerataan dalam pendidikan membuat peserta didik dari kalangan ekonomi tidak mampu sulit mengakses pendidikan (yang berkualitas). Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi tidak mampu adalah dengan memberdayakan zakat. Sebagai salah satu kewajiban umat Islam, zakat sangat potensial bila dijadikan sumber pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi DD Republika untuk mengelola zakat dengan menjadikan dana zakat sebagai asset produktif melalui berbagai program pengembangan termasuk program pengembangan pendidikan. Konsistensi DD Republika dalam pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan dibuktikan dengan alokasi dana zakat untuk pendidikan yang memperoleh porsi sebesar 1/3 dari dana distribusi, yakni sebesar Rp9.064.142.843,00 dari total pengelolaan dana zakat sebesar Rp28.179.620.203,00 untuk periode yang berakhir 29 Sya’ban 1430 H.
59
Tak sekedar charity antara muzakki dengan mustahik, pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika mampu menjadi asset produktif melalui berbagai program pendidikan yang hasilnya mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan keberhasilan sumber daya manusia binaan program pendidikan DD Republika dalam melanjutkan studi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, jika dikelola dengan baik, dana zakat dapat digunakan sebagai sumber dana potensial termasuk pendanaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan dana zakat bagi pendidikan masyarakat kurang mampu akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola zakat.
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan untuk: 1. DD Republika Tetap konsisten dalam melaksanakan pengelolaan zakat sebagai upaya untuk memberdayakan umat sesuai dengan landasan, visi & misi, serta tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pemerintah Zakat merupakan potensi pendanaan yang dapat dijadikan sumber pendapatan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dalam mengelola donasi yang telah dititipkan sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu diupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung operasionalisasi LAZ dalam mengelola dana zakat. Pertama, pemerintah harus lebih serius mengintegrasikan zakat sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi (sumber penerimaan negara). Jika melihat potensi yang ada, negara dipastikan akan memiliki tambahan sumber dana domestik
60
untuk pemberdayaan kelompok miskin/ masyarakat kurang mampu tanpa harus berhutang pada pihak asing. Kedua, proses amandemen UU No. 38 Tahun1999 tentang Pengelolaan Zakat harus segera dituntaskan. Setidaknya, ada tiga isu utama dalam proses amandemen yaitu penataan kelembagaan BAZ dan LAZ, sanksi muzakki, serta zakat sebagai kredit pajak. Terkait kebijakan zakat sebagai kredit pajak, penulis menganggap bahwa hal ini tidak akan menyebabkan tradeoff antara zakat dengan pajak, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Apabila kebijakan ini terlaksana, maka diperlukan dukungan dan perubahan kebijakan pada aspek pendukung yang lain, seperti UU APBN, UU Pajak, dan UU Keuangan Negara.Sehingga, penerimaan Negara dapat bertambah dari 3 menjadi 4, antara lain pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah dan penerimaan lain-lain, serta zakat. 3. Donatur/ Muzakki Lebih meningkatkan kepercayaan dalam menitipkan donasi melalui LAZ terpercaya seperti DD Republika. Serta senantiasa dapat melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disampaikan sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. 4. Masyarakat Umum Zakat merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat mampu
mengatasi
berbagai
problematika
sosial-kemasyarakatan
termasuk
pendidikan. Mempercayakan dana zakat untuk dikelola oleh LAZ terpercaya seperti DD Republika dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendistribusian dana zakat bagi yang membutuhkan berdasarkan skala prioritas. 5. Siswa dan Guru binaan Kepercayaan muzakki dalam memberikan dana zakat melalui program pemberdayaan pendidikan yang dikelola oleh DD Republika dibuktikan dengan keberhasilan output dan outcome program pemberdayaan pendidikan. Oleh karena
61
itu, manfaatkan dengan baik kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan agar semakin banyak dhuafa yang memperoleh manfaat dana zakat.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Bariadi, Lili, dkk., Zakat & Wirausaha, Jakarta: CED, 2005. Bastian, Indra, Akuntansi Pendidikan, Jakarta: Erlangga, 2007. BPS dan Depsos, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, Jakarta: BPS, 2002. Doa, M. Djamal, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan, Jakarta: KORPUS, 2004. Enoch, Jusuf, Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Faturrahman, Lalu Agus, Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat, Ilmu Sosial Dasar ed. Josef Riwu Koho, Surabaya: Usaha Nasional, 1986. Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2007. Hafidhuddin, Didin dan Hasan Rifai Alfaridy, Panduan Zakat Praktis, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2009. Materi kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan pada pertemuan ke-2 dengan Dosen Pengampu Yefnelty Z., Februari 2007. Muhammad, Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. Prihatna, Andi Agung, dkk., Kedermawanan Kaum Muslimin; Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota, Jakarta: Piramedia, 2004. Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat, Jakarta: Departemen Agama, 1982. Purwanto, M. Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, cet. ke-8.
62
63
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan Depdiknas, Ikhtisar Data Pendidikan Nasional Tahun 2007/2008, Jakarta: Depdiknas, 2008. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Qadir, Abdurrachman, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996. R., Eka, Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, http://edu-articles.com, 2007. Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2005. Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni, Education Management; Analisis Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Sabri, M. Alisuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Shadily, Hasan, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1983. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Soelaeman, M. Munandar, Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Bandung: Refika Aditama, 1998. Suharto, Edi, dkk., Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial; Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPress, 2004. Sujanto, Bedjo, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah, Jakarta: Sagung Seto, 2007. Supriadi, Dedi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
64
Tilaar, H.A.R., Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural, Jakarta: Buku Kompas, 2005. Tim Penyusun, Revitaslisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: PPB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005 Uhbiyati, Nur, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka Setia, 1998. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2008. UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2003. Warnadi., Sunarto dan Muchlidawati, Pedoman Pelaksanan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta: Depdikbud,1997. Z, Zurinal dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan; Pengantar & Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan, Jakarta: Lemlit dengan UIN Jakarta Press, 2006. www.antara.co.id akses via PC tanggal 23 Mei 2010, pukul 14.29 WIB. www.bps.go.id, akses via mobile pada tanggal 11 juni 2010, pukul 04.14 WIB.
UJI REFERENSI
Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi berjudul “PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PENDIDIKAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA” yang disusun oleh YUYU SITI JUHAENI NIM 106018200798 Program Studi MANAJEMEN PENDIDIKAN Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh pembimbing skripsi pada tanggal 22 Juni 2010.
Jakarta, 22 Juni 2010 Dosen Pembimbing Skripsi
“Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Dompet Dhuafa Republika”
Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Dompet Dhuafa Republika
BERITA WAWANCARA
Nama Responden
: M. Arifin Purwakananta
Jabatan
: Direktur Program Dompet Dhuafa Republika
Tempat Wawancara : Starbucks, Cilandak Town Square Hari, Tanggal
: Kamis, 3 Juni 2010
Pokok Pembicaraan Wawancara, untuk menggali data tentang visi, tujuan, latar belakang, penghimpunan dan distribusi dana zakat bagi anggaran pendidikan serta hasil pengelolaan dana zakat terhadap program pendidikan yang dijalankan. T : Apa visi, tujuan, serta latar belakang penghimpunan dan distribusi dana zakat bagi anggaran pendidikan di Dompet Dhuafa Republika? J : Berawal dari keinginan untuk mengentaskan kemiskinan. DD Republika berpendapat bahwa pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Logikanya,
tingkat
pendidikan
yang
rendah
merupakan
penyebab
kemiskinan, dan kemiskinan pula yang menyebabkan masyarakat miskin sulit mengakses pendidikan (yang layak). Dengan kata lain, pengalokasian dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika berperan sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan. T : Segmen pendidikan yang mana yang memperoleh anggaranpembiayaan yang berasal dari dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika? J : Segmentasi utama berorientasi kepada pembiayaan pendidikan bagi rakyat miskin agar dapat mengakses pendidikan. Terdapat 2 (dua) segmen pendidikan yang memperoleh anggaran pembiayaan yang bersumber dari dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika, yakni: 1. Pendidikan formal, meliputipemerataan kesempatan pendidikan, mutu pendidikan, mutu guru & sekolah. 2. Pendidikan non-formal, yaitu kualitas SDM yang tidak merata.
T : Bagaimana bentuk pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika? J : Bentuk pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) bentuk pengelolaan yang menerapkan sistem manajemen modern dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, serta transparansi publik. Adapun 3 (tiga) bentuk pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika, antara lain: 1) Penghimpunan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dana zakat dengan mengajak masyarakat (muzaki) berdonasi. Terdapat dua program yang dilakukan pada proses penghimpunan dana zakat, yakni program komunikasi dan fundraising untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat. 2) Pendayagunaan (meliputi penyimpanan dan pengaturan), yaitu proses mengelola hasil penghimpunan dana zakat meliputi aktivitas accounting dan
auditing,
agar
hasil
penghimpunan
dana
zakat
dapat
dipertanggungjawabkan. 3) Pendistribusian, yakni kegiatan merancang dan membuat program, melaksanakan/membagikan kepada mustahik, kemudian melakukan pengawasan. T : Berapa jumlah alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika? J : 1/3 dana distribusi. Untuk mengetahui jumlah dana distribusi zakat di DD Republika, anda bisa menghubungi mba Dian asisten saya di Kantor Pusat DD Republika untuk memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit. T : Bagaimana penyaluran dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu? J : Penyaluran dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika dilakukan melalui program pemberdayaan pendidikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 (klasifikasi) pendidikan yang mendapat
alokasi pembiayaan yang bersumber dari dana zakat di DD Republika, yakni Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-Formal. Untuk kategori Pendidikan Formal berada dibawah manajemen LPI (Lembaga Pengembangan Insani) selaku jejaring DD Republika dalam bidang pendidikan. Sebagai jejaring DD Republika dalam bidang pendidikan, LPI melaksanakan program pendidikan yang telah dirumuskan ke dalam 3 program, antara lain: 1. SMART Ekselensia; program pendidikan yang berupaya meningkatkan mutu pendidikan 2. Beastudi Etos; merupakan program pendidikan yang dilakukan dalam upaya pemerataan pendidikan 3. Makmal Pendidikan; program pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru, terutama guru-guru di daerah terpencil. Untuk kategori Pendidikan Non-Formal, program pendidikan yang diberikan berupa pendidikan dan pelatihan singkat/shortcourse untuk meningkatkan skill dan keterampilan agar dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. T : Seberapa efektif pengelolaan dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu? J : Efektivitas dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika mencapai 90%-95% dari alokasidana zakat. Hal ini dibuktikan dengan kualitas lulusan yang mampu berkompetisi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. SMART Ekselensia, misalnya, 100% lulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri favorit di Indonesia melalui jalur PMDK dan siswa lainnya, mengikuti berbagai olimpiade sains nasional maupun internasional. Untuk membandingkan tingkat efektivitas dana zakat bagi anggaran pendidikan di DD Republika dengan BAZNAS dapat dihitung dengan rumus:
Budget pemerintah vs budget x 30%
T : Bagaimana manajemen organisasi di DD Republika? Tolong Bapak jelaskan! J : Seperti organisasi pada umumnya, manajemen organisasi di DD Republika terdiri dari struktur organisasi berdasarkan tingkatan manajemen. Lebih jelasnya, bisa menghubungi mba Dian untuk meminta data mengenai manajemen organisasi yang terbaru. Akan tetapi, kalau saya tidak salah ingat, manajemen organisasi di DD Republika tergambar dalam diagram berikut:
DEWAN PEMBINA Parni Hadi, Eri Sudewo, S. Sinansari Ecip, Didin Hafidhuddin, Rahmad Riyadi, Haidar Bagir, Houtman Z. Arifin, Erry Riyana Hardjapamekas
DEWAN SYARIAH Prof. KH. Muhammad Amin Suma, Bobby Herwibowo, Lc, Izzudin Abdul Manaf, Lc, MA
Presiden Direktur Ismail Agus Said
Direktur Eksekutif Ahmad Juwaini
Dir. SDM & Keuangan – Dir. Komunikasi & Fundraishing – Dir. Program – Dir. Bisnis Dev. – GM Fundraishing
Manaj. SDM & Keuangan - Manaj. Komunikasi & Fundraishing - Manaj. Program - Manaj. Bisnis Dev. - Manajer Fundraishing
Staf masing-masing bagian
“Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Dompet Dhuafa Republika”
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. KETERANGAN PRIBADI Nama Lengkap
:
Yuyu Siti Juhaeni
Tempat, Tanggal Lahir
:
Pandeglang, 30Maret 1987
Jenis Kelamin
:
Female
Agama
:
Moslem
Alamat
:
Jl. Nurul Huda Rt. 08/02 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor 16630
Email
:
[email protected]
II. KETERANGAN PENDIDIKAN 2006 – sekarang
Manajemen Pendidikan UIN Jakarta
2007 – 2008
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi KAHFI (not certificated)
2002 – 2005
SMA Negeri 1 Leuwiliang, Kab.Bogor
1999 – 2002
MTsN Model Babakan Sirna, Kab. Bogor
1993 – 1999
SD Negeri Selaraja IV, Kab. Lebak
1992 – 1993
TK Pelita, Kab. Lebak
III. KETERANGAN ORGANISASI 2009 – sekarang
Komunitas Mahasiswa Bogor
2008 – sekarang
Lembaga Pengembangan Potensi Manajemen Pendidikan (LP2MP)
2007 – 2008
BEM FITK UIN Jakarta
2007–sekarang
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2006 – 2008
Keluarga Besar Mahasiswa Bogor (KBMB)
2006 – sekarang
Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta
